PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGA\MAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang
.
a-,
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan, perlu menyesuaikarr Pembayaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalarrr Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Gaji Pokok tersebut dengan Peraturan Bupati Katingan;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur:L L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang pisau., Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor l8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180); 3.
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undangn Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84al;
4.
t2 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5%4; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OlL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 24)
;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);
8.
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2Ol3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OI3 Nomor 31);
Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2ols
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 ( Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ol2 Nomor 1 ).
MEMUTUSKAN MenetapKan
:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal
(1)
1
Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor
7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri;
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2AL4;
(3) Terlampir Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OL4 tentang perubahan keenam belas atas Perubahan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktorat Jenderal
Nomor SE-22lPB 12074, tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Perbendaharaan
Anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan
Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 (1)
Pembayaran gaji PNS selambat-lambatnya bulan Juli 2014 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
(2)
Pembayaran Kekurangan Gaji sebagai akibat penyesuaian gaji pokok dimaksud dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah pembayararl gaji induk dengan besaran gaji pokok sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud;
(3)
Pembayaran kekurangan gaji tersebut agar diselesaikan paling lambat pada bulan Juli 2Ol4;
(4)
Sebagai bahan penyesuaian untuk perhitungan besaran gaji serta perhitungan kekurangan gaji, terlampir
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2Ol4 sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
Pasal 3
untuk kelancaran pembayatan Gqii PNS Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan, maka pencantuman gaji Pokok baru dalam surat kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat agaf disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun2al4. Pasal 4
Feraturan Bupati Katingan ini beriaku sejak tanggal ditetapkarr
rgri
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengund"rgu, Peraturan Bupati Katingan ini
dengan Katingan. Kabupaten penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Kasongan. pada tanggal, I Juni 2014 BUPATI KATINGAN,
AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan Pada tanggal, 'toJuni 2074 Plt. SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN
SAPR JAINUDIN SAPzu
BERITA DABRAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2A:.4 NOMOR
1&6
SALINAN PRESIDE N
REPUELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2AI4 TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN T977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN RE,PUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipii;
bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1g7T tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun I97Z tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipii periu diubah;
)-
C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan Keenam Belas Atas Peraturan pemerintah Nomor T Tahun L977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil;
Mengingat :
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;
.)
Undang-Undang Nomor S Tahun 2Ol4 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5a9a); 3. Peratura.n
PR ESIDE N
REPUBLIK INDONESIA
-23. Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun I97T tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30gB) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Lgrz tentang peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor S7); MEMUTUSKAN:
MenetapKan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHLIN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I
1'
Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor Z Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg7T Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3og8) sebagaimana teiah lima beias kali diubah dengan Peraturan pemerintah:
a. Nomor 13 Tahun 1gB0 (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1gB0 Nomor 27, Tambahan b. C,
d.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162J; Nomor 15 Tahun 19gS ilembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgBS Nomor 21); Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g93 Nomor 2 t);
o A{
s! t{
g n
E,i ,?v
rg
db dd
Ll zA x
C
q3
H!J EE t*
*riC ,; 'r f,?6
52 p< =.r' >,q
iif 1)
H l$ !! ij rr
T
E€
^i
fi
c +: ;ff ;E
Ets d*
frE
$E
.i a a a
t{
t
5==C5
C
.].'iYrEx
1
* x)
r
iir-i.flo ",$rtti3F
i!
E
*,t r'i ri .i .+ ri
6Y 4& Jq
ts; NE o4
s65 $da
5
$5e F6E finf
e tri a
,
3EE -ES(:Ti3FyJ
AE
dl
*EgSBEtr Efr6fiS6H JAZFLZE
O Faiu
!s
$,
&* ,-
Ll
;
-*
.l:
ts-r
i
6:
*
a 6r:s
5-
NO r 4{ }C &O-ry19+LjA}4GC F X A fr Fff ft (1 Nfl fi f{fiH
E
d
s "i
5{EF --t^jj
t N
N - $ NC'} N
cocS t)086 6S6i +J.ic Gs?3 ts$66 Gtiif,?
55EE
F
:-
o q
s
:j,r
n :) Z= il !.:,]'
'q
€ $
ri
4
7 v t; ,i
m
-al:
;.,
:
{J
aJ
r g .,tl.&e
-'ffix*gt, #i!'* '"$t"
q%s -s6g6sjrtti'
i, 1! t, i\ :1i,1
;-l
!,,
r.-;
--a .J
4; :7
ii
*::
:,:
r
a
&
:r
l**-.*"-
€fi
*i
i
.;1
c el
*
!1
IL
.i
7 -1
-
;
--
a Ne
f
t.
q.
F
i
];
-1+ 5 if
{t .s
ii
{-i
t'
5 a E J5
.t d
;
:!
s
.i
,ti '6C
3
*'
16
ei
3;
=
iJ,, I
d ir
:) :\
il-
..1-
f,j
a
d
;
iA
d
I
.5
a
ft
a!
q
ei
D
.i
{ f
c 3 s a
C .a
ri a t
l!
c !)
c.g::r I*El*g&;tr8Ese-hFi&g; fi o
?\
q ,1
ai
r:,
;
fi
;"
a
a
;
dl a;
s
t{
€ rt
f e
c
+
se
* *:*
G
,it:
c
c
E -:
fi
s
fr
g
&far
{s
d ,i
a 6i
0 ts
t,5 oi3 rde c,i qi:
N
s-s
I
5:e
r I
ss 6 4 o b
t
q
6f;3 ;;-,1
ac
ei C*,r.ta
1\
l* rg
-* r_li
f
{
v
'J
I it
s !
o
osa
€
x
,t
lrt
or ds Fas=:SXEg Etgggfig*S KSRSSg6piS
"'F
-j:lrrr.h:-.
1 T
:l
iu U)
BUPATI KATINGAI\ Kasongan,
Nomor
Jwi
2014
Kepada :9501
2W
NVPerbend/2}L4
Lampiran : 1 (satu)Exempar
Perihal
214
: Penyampaian SPP/SPM
Gaji
Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se - Kabupaten Katingan di Kasongan
Berdasarkan ketentuan dalam BAB.III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaafl Nomor. PER.03/P812008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Pihak Ketiga PNS Daerah. Perhitungan Pihak Ketiga dimaksud meliputi potongan dari pembayaran gali setiap bulan yaitu : Iuran Wajib PNS Daerah (IWP) 10%, Tabungan Perumahan dan Iuran Pemda dalam hal ini Subsidi Askes.
Sehubungan dengan
hal tersebut diatas diminta kepada semua SKPD
menyampaikan SPP / SPM Gaji paling lambat tanggal20 (dua puluh
/
agar
setiap bulan ke
Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, untuk
diterbitkan SP2D guna mempercepat pembayaran gaji tepat pada tanggal
1
bulan
berkenaan.
Sesuai dengan ketentuan dalam Bab.III Pasal
3
ayat (5) menyatakan bahwa
Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan menyetorkan IWP PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan Iuran Askes Pemda ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal5 (ima) setiap awal bulan gaji berkenaan.
Bagi SKPD yang terlambat mengajukan SPP/SPM Gaji sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yaitu penundaan penerbitan pembayaran gaji, diatas padatanggal dan bulan berkenaan.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan 2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan ( sebagai laporan ) 3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan
SP2D
,'-a-r
/
\
(PERSERO) IITASPEN Riwut Krn.3 Jl.rjilik 'rffi), LqTfFd /
\ VL-{ '.{spE}'
Telp.(05
3
6)3 239 81 4.323
96
52, 323 5 433 Faks
i
rn
i
le(05
3
6) 3222003
Palangkaraya -13|r12
28 Mei 2A14
Nomor Sifat
: :
sRT-305/C.L.4t0520t4 Penting
Kepada Yth. : 1. Kepala Biro I(euangan dan Aset Provinsi Kalimantan Tengah 2. Kepala Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabLrpaten/Kota Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Daerah. diTempat
:
Perihal
Setoran Iuran dan Penyampaian Fotocopy SSBP Bulan Juni 2014
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
:
903/601/Keu tanggal20 Oktober 2011 Perihal Penyetoran luran Wajib
Pegawai dan Penyampaian Data PNS, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut
:
1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Bendarawan
Umum
wajib memungut dan menyetorkan iuran wajib Pegawai (lWP) ke
rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Bukan (SSBP) selambatlambatnya tanggal 5 setiap
bulan dan menyampaikan fotocopy SSBP dan Rekap Potongan IWP 10% kepada PT TASPENI (PERSER.O).
2. Kepada Pemerintah Kabupaten yang menyetorkan iuran wajib tepat waktu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten yang belum menyetorkan
iuran
wajib tepat waktu, pada kesempatan ini kami mohon bantuannya
agar setoran iuran tersebut dapat disetorkan sebelum tanggal setiap bulannya
ztllr,l;rii,ri ji,l
.i,r l..t,i,
5
4. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun '1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan penyetoran iuran akan dikenakan sanksi Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
PT TASPEN (PERSERO) Plt.Kepaln Kantor Cabang Palangkaraya
NIK.2751 Tembusan : [Double Klik Disini]
KP.: [DoLrble Klik Disini]
,
BANK KATTENG PT. BANK PEMBANCUNAN
tlAiiiiA] I K,rrl Il-lAN]':\N ]llNGAIl
Ka*ongan, 1'I Juri 2014
Nomor : KC6.402/SB -0578iVI.i4 Lampiran : Perihal : Perryarnpdim SP2D 1aji Kepada Yth.
Bupeti Katingsn Up. PlT.Asisten Administrasi llmum Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
Di* KA$ONGA}I Dsngpn hormet,
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Katingan selaku Pemegang Sahsm pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas kerja sama yang terjalin selama ini, semoga kernitraan ini tetap terbina secara berkesinambuingan.
Memperhatikan bahwa selama 3 (tiga) bulan betrakangan ini terjadi ketelambatan penyampaian SP2D Gaji Pegawai SKPD Kabupaten Katingan yang menyebabkan penyaluran gaji melalui Bank
Kalteng tidak bisa dilakulran tepat waktu di setiap awal bulan. Untuk rtu" kami mohon kerja samany4 agar penyampaian SP2D Gaji para pNS
di linekup SKPD Kabupaten
Katingan
disampaikan kepada karni paiing lambat tanggal 25 setiap bulan, demi kelancaran pembayar;an
saji. Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
TENGA}I
Tembusan
}'th.
1. Bupati Katingan 2. Sekda Katingan 3, Kabag Perbend dan KASDAF 4, Seluruh Kepala $KPD Kabupaten 5. KIC Cabang Kasongam 6. Arsip
Katingan
Kantor Cabang Kasongan
Jl. Revolusi No. 37 Telp. ( 0536 ) 4041030 Fax. ( 0536 ) 4041230
