DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INOONESI,A DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBEHDAHARAAN NOMOR PER.66 TENTANG 'PB'2005 MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
:
dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan -dalam Undarig-Undanq
a. bahwa
tentang Anggaran Pendapalan dan Belanja Negala haru6 dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, tranJparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-unddngan yang berlaku;
bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan adalah menyusun kebijakan dibidang pelaksanaan
anggaran;
bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan benvenano untuk menetapkan pedoman tentang mekanisme pelak5anaan
pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan B'elania Neqara: d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir d,b, din c,
serta agar Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentanq
lv{ekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggarai Pendapatan dan Belanja Negara dapat mewuiudkan kes-a-maan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Kementerian Nggara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dipandano perlu menetapkan kembal i Peraturan Direktur Jenderal Perbendalharaan
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban
Mengingat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. :1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentanq Penerimaan Neqara Bukan Pajak (Lembaran Negara Rl No. 43, Tambahan Lembiran Negara RlNo. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuanqan Neoara (.L^e_mbaran Negara Rl No.47, Tambahan Leirbaran Negara-No. 4286); 3. Undang-u.ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl No. 5 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Neqara (Lembaran Ngg.ara Rl.Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarbn Negara Rl Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP; 6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 73 Tahun 1999 tentano Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Eersumber oan KegtaEn tenentu; 7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 1 Tahun 2004 tentano Tata Cara. f epyaqpqiqn Egll-EJra dan Laporan Realisasi Penerim?a n Negard Bukan Pajak (PNBP);
8. _ 9.
Peraturan Pemerintah Rl Nomor23 Tahun 2005 tentano penoelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. 11.
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Peraturan Presiden Rl Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tdntang pedoman Pelaksanaan Alggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, iambahan
12. 13. 14. 15.
Lqmbqpl Negara Republik lndonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72Taiun2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentanq penqadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Keppres Nomor 61 Tahun-20M ientang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftai lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006; Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06l2dd1 tanggal ZT Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATUMN MEKAN
IS
ME
DI
REKTU R JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
PELMSANMII PEMBAYAMN ATAS B EBAN ANGGAMN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan ini, yang dimaksud dengan:
1. &gg?ra! Pendapatan
dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Penrvakilan Rakyat, yang masa berlaliunya- dafr
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggai 31 Desember-tahun
2.
berkenaan.
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan D|PAadalah dokumen
pelaksanaan anggirari'yahg dibuat oleh M6nteri/ Pimpinan Lembaga
atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai
dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
3.
lGntor wilayah Direktrcrat Jenderal Perbendaharaan vano selaniutnva disebut ](anwil Ditjen PBN adalah instansi vertikal Dir;,Kd'rtar Jehderat
Perbendaharaan yang Qela{a di bawah dan bertanggung jawab
4.
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. disebut [a{o, Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya KPPN adalah instansi vertrkal Direktorat Jehde-ral perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung Jawab langsunq kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal per6enOinaiain. 5.
6.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksariakan tugas bendahara umum negara. Bendahara Pengeiuaran adalah orang yang ditunjuk untuk manerima, menympan, membayarl€n, menatausahakan dan mempertanggung_
jawa.bkan uang_untuk keperluan belanja negara
pelaksanaan APBN
7.
8.
dilam r-a-ngk-a padi kantorlsatkrir Kafrenterian Negira/
Lembaga. Pengguna Anggaran/ Kuasa Penoouna Anqqaran vanq selaniutnva disebut PA,/ Kuasa PA adalah Menteri/ Piriroinan Ldmbaoi atiu kuasanya ya.ng bertanggung.Jawab atas pengeilolaan anggarEn pada
Kementenan Negara/Lembaga yanq bersanokutan.
Satuan Kerja Sementara yang salanjubrya diseb-ut SKS adalih satker/
instansi atau dinas/ badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang bersifat sementdra di lokasi yang tidak adi 9.
satker Kementerian Naqara/ Lembaoa terkait. Rekening,K.as Umum N.agara
.yangialanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tampat penyimpanan uano neqara vano
ditentukan oleh Mentet xeudnsah
;elJriieenJahiHdffi; Nd#;
untuk_menampung seluruh penerlmaan negara dan memblyar
qaturuh pengeluaran negara pada Bank Sentral. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimDanan uano negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sel-atu Bendahari Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk unt[k menampung seluruh per'erifiaan leggra. d-an alau membayar seluruh pengeluara-n negara pada BanU Sentral Giro yang ditunjuk. 11. Surat Permintaan Pembayaran yangselanjutnya disabut Spp adalah suafu dokumen yang dibuaUditeibitkan oleh peiabat vano bertianoouno javmb atau pelaksanaan kegiatan dan disanipdikan keoida penESuni Anggarar/ Kuasa Pengguna Anggaran atau bejabat lain yanq Oiiiniuf selaku pe^[p-ei kerja untuk selanjutnya diteruskan kefadi pejabat panerbit SPM berkenaan. 12. Surat Perintah Mambayar/yang selanjutnya disebut SpM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa penqouna 10.
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan-iiana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yanq dioersamakan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang salanjrltny-a disebut Sp2tj adalah surat perintah yang diterbitkah oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uanq muka kerja.dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (rev-otving), diberikan kepada bendahara penge.luaran hanya untu-k inembiaiai kegiatan operasionalkantor sehari-hari yang tlilak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Tambahan.Uang Persediaan yang selanjutnya disebut Up adalah uang yang diberikan kepad.a satkeiuntuk kebirtutian yang sangat mendesax dalam satu bulan melebihipagu UP yang ditetaj,rka-n.
16. Surat Perintah Membayar Uang Persedlaan yahs selaniutnya disebut SPM-UP adalah surat pririntah m-embayar yang ditefbi0(an ireh?enoouna
4.lggaran/Kuasa Pehgguna Anggaian' unluk pekerjaan yang"ikan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
17. Surat Perintah MembayarTambahan Uang Persediaan yang selaniutnya disebut SPM-TUP ad-alah surat perintali membavar i'anE Oiterbitfin
oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggar6n khren? kebutu han
18.
dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito.
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang
selani.utnya.disebut SPMGUP aAi[atr surat periritah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pdngguna Anggaran deirgan membebani.D PA, yang dari'dnya dipergunakii' u ntuk fiengganti[an uang persediaan yang telah dipakai. 19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS I
adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan.oleh Pengguna An$garan/kuasl Pengguha Anggaian'atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah ker-ia lainnva. 20. Surat Perintah Membayar Periggantian Uan! Persediaan Nihil ydng selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah s-urat perintah memtiavar penggantian uang persediaan nihil yang diterbittian oleh penoorina
tpgyfrrnr*rasa
Pengguna Anggarai unluk selanjutnya disahka-n-oteh
21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yanq selaniutnva disebut SKPP adalah surat keterangan tentang ierhitung mulai bdtan iJihentikan pembayaran yang dibuaU dikeluarkanbleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang dterbitkan oleh
Kementerian Negara/Lembaga atau satker dari disa[kan oleh KppN setempat:
22. Qgg! Peln.yataan Tanggung jawab Belanja yang selanjutnya disebut SP I ts aclalah pernyataan tanggunq iawab belania vanq dibuat oleh PA,/Kuasa PA atas iransaksi b-eTani6'samoai denoari iunitan tertentu.
23. Pemegang. Uang.Muka yang selanjutnya disebut FUM adalah pejabat pembantu bendahara orinoeluaran.
24. Pembuat Daftar Gaji iang'selanjutnya disebut PDG adalah petuoas yang ditunjuk oleh Kuasa PA untuk membuat dan menataudahakan daftar gaji satker yang bersangkutan,
25. Surat Keterangan Tanqqung Jawab Mutlak yano selaniutnva disebut SKTJlvl, adalah-surat ke-i6ran-gan yang menyaiakai batrwa selala akibat dari tindakan pejabaUseseorang'yang dafat mengakibatkai kerugian negara menjadi-langgung jawab sepenuhnya; dari pejabaUseseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
BAB II PEJABAT PENGGU I{A ANGGARAN Pasal 2 (1) Pada setiap awaltahun anoqaran. MenterilPimoinan Lembaoa selaku PA menunjuk Pejabat KuasiFA unhrk saU<erl SKS di lingkungan instansi PA bersarigkutah dengan surat keputusan.
(2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kesenangan kepada Kuasa PA uhtuk menunjuik:
a. b.
Pejabat^yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatka! p€ngeluaran anggaran belanja/penanggu ng jiwab kegiatan/ pembuat komitmen; Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
c. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam ranqka pelaksanaan anooaran belahia. (3) Menteri/Pimpinan Lembaga sel5ku PA mendelegasikii kewenang'an menunjuk pejabat Kuasa PA dan pejabat-pejabat sebagaimdna dimaksud p?s3l2 ayat(Zlhuruf a, b dan c kepada Gubemuisebagai pelaksana dekonsentrasi. (4) Menteril Pimpinan Lembaga selaku PAmendelegasikan kewenangan menunjuk pejabat Kuasa PA dan pejabat pejabat sebagaimana
dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c kepada Gubernur/
kota/Kepala Desa yan g ditunj uk sebagai pelaksana tugas pembantuan. (s) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c. (6) Pejabat.sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c tidak boleh saling merangkap. (7) Dalam hal pejabaUpegawai pada satker tidak memungkinkan pemisahan.fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2Ayal (Z\ huruf a, b dan c maka pejabat yang dimaksud dalam pasal 2 afat (1) dap.1t merangkap jabatal sebagaimana dimaksud balam pa'sal 2 ayal (2) huruf a atau huruf b. (8) Tembusan Surat Keputusan para Pejaba!dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasd gUN. Bu patiAtVal
i
PAlKuasa PA berdasar*li"8l8o yang tetah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA Kementerian Negara/Lembaga di Pusat dan oleh Kepala lGntor Wlayah Direktorat JenderalPerbendaharaan untuk DIPA di daerah, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalaml)lPA. pRosEDUR pENGAJuARI?H Surat Permintaan
ro*
pENERBITAN
t"*oli""r#(Spp)
spu
untuk penerbitan SpM, dibuat
dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dan kelengkapan persyaratiannya diatur sebagai berikut: SPP-UP (Uang Persediaan) S..urat Pemyataan dari (uasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatiakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus
1.
2.
dengan LS.
SPP-TUP (Tarnbahan Uang Persediaan) Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan
a.
dari Kuasa Pengguna Anggqran atau pejabat yang ditunjuk. Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:
b. Surat
1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam
2)
wa'ktu satu bulan terhitung sejak tanggal dilerbitkan SP2D; Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;
3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 3.
SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)
a.
Kuitansiftanda bukti pembayaran; (format kuitansi UP sebagaimana
lampiran 3)
b. SPTB (format sebagaimana lampiran 2). c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir
oleh
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.
4.
SPP Untuk Pengadaan Tanah
Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dilaksanakan melalui mekanisme Dembavaran lanosuno ILS). Aoabila tidak mungkin dilaksanakan melaiui melianisme t-3, Oip'at dilai
melalui UP/ TUP. Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagaiberikut: a. SPP-LS (Pembayaran Langsung) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/ kota; foto copy bukti kepemilikan tanah;
1) 2) 3) kuitansi; 4) SPPT PBB tahun transaksi; 5) Surat persetujuan harga; 6) Pemyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; 7l P.elepasan/ penyerahan hak atas tenaga/akta jual beli dihadapan PPAT; 8) SSP PPh final atas pelepasan hak; 9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). b. SPP-UP/TUP 1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar 2)
di lengkapi persyaralan dafiar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA. Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah di
kabupaten/ kota setempat dan dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA dan diketahui oleh Panitia
3)
Pengadaan Tanah (PPT). Pengadaan hnah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UPffUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasidari
Kantor Pusat Ditjen PBN / Kanwil Ditjen PBN sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/ TUP sesuai ketentuan yang berlaku.
5.
SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honorl vakasi
a.
Pembayaran Gaji lnduU Gaji Susulan/ Kekurangan Gaii/ GaiiTerusan/ Uano Duka Wafau Tqy.qs, dilengkapi delgan Dafta-r Gaji induti/ Gaji Susuiin-/ Kekurangqn Gaji/ uang Duka wafat/rewas, sK cpNS', sK pNS, sk Kenaikan Pangkat, sK Jabatan,..Kenaikan Gaji Berkala, surat pernyatain pelantikan,
Surat Pemyataan Masih Menduduki iabatan, Surat Pemyataan Melaksanakan ]y-gg!' QaEr Keluarga (KP_4), Fotokopi surat Nikah, FoiokopiAkte Ketahiran, qKPP, Daftar Potongan geya Rumah Dinas, surat Kdterangan uaiiti sekolah/Kuliah, Surat Pindah, surat Kematian, ssp pph pasal 21. K6bngkapan
b.
c. 6.
tersebut di alas digunakan sesuai peruntukannya. Pembayaran Lembur dilengkapi de!g?! daftar pembayaran perhitungan lembur
Iang ditandatanganioleh Kuasa Pfu Pejabat.yang ditunjuk dan Eendahara felgeluaran satker/ SKS yang bersangkutan, surat pehntah kerja lembur, dafiar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSp pph paial 21. Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapidengan surat keputusan tentang pemberian honor vakasi, dg}{ pembayaran pefiitungan honor/ vakasi yang didridatangani
oleh Kuasa PA/ Pejlb_a!ye,:_g ditunjuk-dan Bendahara Ferigetuaran ying bersangkutan, dan SSP PPh Pasal 21.
SPP-LS non belanja pegawai Pembayaran pongadaan barang danjasa: 1) KontraUSPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan; 2) Surat Pemyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan; 3) Berita Acara Penyelesaian pekerjaan; 4) Berita Acara Serah Terima pekerjaan; 5) Berita Acara Pembayaran; 6) Ku.itansi.yang disetujui oleh K' 'lsa PA atau pejabat yang ditunjuk; (format kuitansi LS sebagaimana lampiran 4); 7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatanganiWajib pajak; 8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
a.
sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hiUah tuir negeri;
10) Ringkas-an Kgltrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk -
b.
Rupiah Mumidan lampiran 6 untuk PHLN. Berita Acara pada butir 3), 4) dan.s) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikdn kepada: a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SpM; b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak; c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air): Bukti tagihan daya dan jasa; Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PTTelkom, PDAM dll); Dalam hal
1) 2)
pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakdkan secara langsung, saluan kerjai SKS yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP.
Tunggakan langganan {qyq_dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat di bayarkan oleh satker/ SKS setelah mendapalaispensasi/ per'setuj dan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjhng dahanya teriedia Oatam
c.
DIPA berkenaan. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang 6erisi antara lain: informasi
mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/golongan), tujuan, tanggal
keberangkatan,.lama perjalanan dinas, danbiaya yang iiiperlukan untuk maiihgmasing pejabat. Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang oenvenan! di KPPN.
Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran satker/ SKS yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan irelakukan perjalanan dinasl 7. SPP untuk PNBP a. UP/ TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UPffUP lainnya; !f_d3nat diberikan kepada satker p_engguna sebesar 20 % dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp. 5-00.000.000,- (tima ratus juta-rupiah), Dana' DlpA 9_eLgql melampirkan Dafiar Realisasi Pendapatan dan Pbnggunaari (PNBP) tahun angg?ran sebelumlVa (lamplian 7). Apabita -UP tiOat< mencukupi dapat.mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatrkan
maksimum penc_airan (MP). Kewenangan pemberian TUp meng'acu pada ketentuan pasal 7 ayat (7); Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksirnal sesuai formula sebagai berikut:
MP = IPPPxJS)-JpS; MP = maksimum pencairan
dana;
PPP = proporsipagu pengeluaran terhadap pendapatan; JS = jumlah setoran;
JPS =
jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SpM terakhir yang diterbitkan. d. Dalam pplgajqan SPM-TUP/GUP/ LS PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP (format seuagaima-nE lampiran 8).
Untuk.satker pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran Dirjen PBN tanpa meiampirkan SSBP.
h. Satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat),
pgrl€llq! dana harus melampirkan buktisetoran (SSBP)y-ang telah dikorifirmaii oleh KPPN. i. Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur berdasarkan surat Keputusanan Menteri Keuangan yang bedaku. i. Besarny.a pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP satker yang bersangkutan dalam DIPA. k. Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/ TUP PNBP oteh Kuasa pA, dilakukan
d"!g1l
melampirkan SPTB.
mengajukan SPM ke KPPN setempat cukup dengan
j.
Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna pNBp (non BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggamn ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
k.
Sisa dana PNBP dari satker pengguna di luar butir i, yang disetokan ke rekening kas negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi penerimaan
PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatran-kegiatan seteleh diterimanya Dl PA.
l.
Sisa UP/ TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak disetorkan ke rekening kas negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya.
m. untuk keseragaman dalam pembukuan sistem akuntansi, maka penyetoran PNBP agar menggunakan formulir SSBP sebagaimana lampiran 9. Pasal 5 setelah menerima sPP, pejabat penerbit sPM menerbitkan sPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1.
2.
Penerimaan dan pengujian SPP Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas sPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan spp dan membuaV menandatanganitanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SpM. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:
a.
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
c. d.
keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antiara lain:
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2) 3)
Nilaitagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapaisesuai spesifikasiteknis yang tercantum dalam kontrak); Jadual waktu pembayaran.
e. Memeriksa
pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan
indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atiau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
3.
setelah dilakukan pengujian terhadap sPP-up/spp-TU p/spp-GUp/spp-LS, fejabat Penguji sPP dan Penandatangan spM menerbitkan spM-up/spM:
TUP/SPM-cUP/SPM-LS dalam rangkap 3 (tiga): a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KppN.
b. Lembar ketiga sebagai pertinggai pada satker yang bersangkutan. 4. SPM Jasa Perbendaharaan/SPM PFK Butog:
a. sPM Jasa Perbendaharaan adalah SPM-LS untuk pembayaran jasa
perbendaharaan kepada PT Pos lndonesia (Persero). Bglog adalah sPM pembayaran perhitungan potongan dana Bulog yang telah dilakukan oleh KPPN. c. sPM dimaksud pada huruf a dan b diterbitkan oleh Subbagian umum KppN setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Seksi BanUGiro PosiSeksi Bendahara umum terhadap kebenaran dan kelengkapan tagihan yang diajukan oleh PT Pos lndonesia (Persero)/Bulog. 5. SPM pengembalian (SPM KP, SPM KPBB, SpM KBC, SpM tB, SpM BpHTB dan
b. sPM Pf[
lain-lain) diatur tersendiri.
o- Pengembalian penerimaan negara bukan pajak yang terlanjur disetor ke Rekening
Kas Negara diatur sebagai berikut: Kementerian Negara/Lembaga atau satker yang mempunyai DlpA, spM Pengembalian diterbitkan oleh satker yang bersangt
a. Bagi
b. Bagi instansi/ badan/ pihak ketiga yang tidak mempunyai DtpA, SpM Pengembalian diterbitkan oleh KPPN c.q. subbagian Umum sesuai ketentuan
yang bedaku.
c.
Untuk pengem[alian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b spM yang diterbitkan harus dilampiri surat keterangan dari KppN yang menyatakan b;hw; penerimaan negara yang akan dikembalikan kepada yang berhak felah dibukukan oleh KPPN. d. Khusus untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada hunrf a spM dimaksud h-arus dilampiri pula surat Keterangan Tanggung Jawab Muflak (sKTJM) dari Kuasa PA. 7. P..engembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dilakukan dengan SPM Pengembalian yang diterbitkan oleh satker bersangkutan
disertai surat keterangan pembukuan oleh KPPN dan dilampiri Surat S6toran
8.
Pengembalian Belania (ssPB) dengan formulir sebagaimana lampiran 10. s-fM yang telah diterbitkan sP2D-nya oleh KPPN dan tetah dicairkan (tetah
dilakukan pendebetan rekening kas negara) tidak dapat dibatalkan. a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai
b.
berikut: (1) Kesalahan pembebanan pada MAK; (2) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan; (3) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumtah uang pada SpM. Perbaikan sPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kuasa Pfu penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan SKTJM disampaikan kepada Kepala KPPN.
BAB N' UAilG PERSEDIAAN DAN TATIBAHAN UAT{G PERSEDIAAN Pasal 6 (1)
Kepada setiap satker dapat diberikan Uang Percediaan. Untuk mengelola Uang Persediaan bagi satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, sebelum diberlakukannya ketenh.ran dan/alat dilakukannya pengangkatan pejabat fungsional
Bendahara, menterilpimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan
dapat mengangkat seorang Bendahara Pengeluaran pada Kementerian (21
(3)
Negara/Lembaga atau satker yang dipimpinnya. untuk membantu pengelolaan uang Persediaan pada kantor/satker di lingkungan Kementerian NegaralLembaga, kepala satker dapat menunjuk pemegang uang Muka. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa pgy. epabila diantara PUM telah mercalisasikan penggunaan Up-nya sekurangkurangnya 75 %, Kuasa PA/ pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan SpM GUp bagi PUM berkenaan tanpa menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai
75 %. Pasal 7 (1) (2) (3) (4)
(s)
(6)
(7)
PA,/Kuasa PA menerbitkan SPM-U P berdasarkan Dl PA atas permintaan Bendahara
Pengeluaran yang dibebankan pada MAK transito. Berdasarkan sPM-uP dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan sp2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-Up. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah Up dimaksud digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DlpA. Bagi bendahara yang dibantu oleh beberapa PUM, dalam pengajuan SpM-Up
diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyalakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM. Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. setoran sisa uP dimaksud, oleh KppN dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai MAK yang ditetapkan. UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut: a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja 5211 , 5212, 5221 , 5231 , 5241 , dan 581 1 b. Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk Perlrcndaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi didaerah serta D|PAyang ditetapkan oleh Kepala KanwilDigen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.
c.
UP dapat diberikan setinggi-tingginya: 1) 1112 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi betanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta
2)
rupiah); 1118 (satu per delapanbelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000.000 (seratus
juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
3)
d. e. f. g.
1124 (satu per duapuluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja
yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir c ditetapkan oleh Direktur
Jendral Perbendaharaan.
Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butir c dapat diberikan
apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 o/" dari dana UP yang diterima. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 %, sedangkan satker/ SKS yang bersangkutan memedukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satkeri SKS dirnaksud dapat mengajukan TUP. Pemberian TUP diatur sebagai berikut: 1) Kep_ala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasiflkasi detanja yang diperbolehkan diberi UP bagiinstansidalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan. 2) Permintaan TUP di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi
(8)
dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Syarat untuk mengajukan Tambahan UP: a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesaU tidak dapat ditunda; b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara;
d. e. (e)
Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN. Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara wajib menyampaikan:
a. b. c.
Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.
(10) SPM.UP/Tambahan UP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk q9q0.0000.82s111, pinjaman luar negeri 9999.9999.525112, dan Lu.p!_alr nqri PNBP 0000.0000.825113. (11) Pengga.nli"n Yl,diajukan lre {?fry dengan spM-GUp, ditampiri sprB, dan fotokopi surat setoran Pajak (s-sp) yang dilegalisir oieh Kuisa pengguna Anggaran atau pejabat y{'-!) ditunjuk, untuk tran6aksi yang menurut ketdfiuan harus dipungut PPN dan pPh. (12) lgmbay?.r?l yairg. dapat ditakukan oteh Bendahara pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) keiuati untuk pembayaran honor.
BAB V PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERTNTAH PENCATRAN DANA Pasal 8 Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan sebagai berikut: Pengguna Anggaran/Kuasa pA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan spM
1.
2. 3.
beserta dokumen pendukung ditenjkdpi dehgai Arsifi Data (omiuter fAoXt F..p" loft copy (disket)mela-luiloket Pinerimian SPM'pada KPPN'atau metairi Kantor Pos, kecuali bagi satker yang masih menerbitkbn SPM secara manual tidak pedu ADK. SPM Gaji lnduk harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggat 15 sebelum bulan pembayaran.
Petugas t(P?ry pada loket penerimaan spM memeriksa ketengkapan spM,
mengisi check list kelengkapan berkas SPM (format sebagaimanjtamoiran tt t. mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelbsaian SPMlformat sebdgaimanl
I,ampiran 12) dan meneruskan check lidt serta kelengk'apan spM Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.
kt sekii
Penerbitan sP2D oteh KppN oiatur sJuslll 3"n*,, sPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan sp2D SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut: untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:
1. 2.
a.
Dafiar.9aji{Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang. ditanda tangani oleh Kuasa-pA atal pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran; 2) surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam halterjadi perubahan pada daftar gaji; 3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SpK lemburl 4) Surat Setoran Pajak (SSp). untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai: 1). Resume KontraUSpK atau Daftar Nominatif perjalanan Dinas; SPTB; Faktur Pajak dan SSp (surat setoran pajak); 't
b.
)
2) 3)
c.
untuk keperluan pembayaran TUP
:
1) Rincian rencana penggunaan dana; 2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan untuk TUP diatas RP 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
3) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan b)
c)
d.
mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu safu bulan terhifung sejak tanggal diterbitkan SP2D; Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;
Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
unfuk keperluan pembayaran GUP:
1)
2)
SPTB; Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);
Pasal 10 Buktiaslilampiran SPP merupakan arsip yang disimpan oleh pA/KpA.
(1)
Pasal 11 Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.
(2) Pengujian substantif
a. b. c. d.
dilakukan untuk: menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SpM; menguji ketersediaan dana pada kegiatran/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut; menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan KontraUSpK, Surat Keputusan, Dafiar Nominatif Perjalanan Dinas); menguji surat pemyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran
pelaksanaan pembayaran
;
e. mengujifaktur pajak beserta SSP-nya; (3) Pengujianformaldilakukan untuk; a. mencocokkan tanda tangan pejabat penandatiangan SPM dengan spesimen tandatangan; b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
(1)
Pasal 12 Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan : Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang
a.
ditentukan;
b. (2)
(1)
Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhisyarat untuk diterbitkan SP2D. Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayal ('l) butir b diatur sebagai berikut: a. SPM Belanja Pegawai Non Gaji lnduk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima; b. SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.
Pasal 13 Pengesahan Surat Perintrah Membayar Penggantian UP (SPM-GUP) Nihil atas TUP dilaksanakan KPPN dengan membubuhkan Cap pada SPM GU Nlhil'telah dibukukan pada tanggal .......oleh KPPN" dan ditandatanganioleh Kepala Seksi Perbendaharaan.
(2)
Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut:
a.
(3)
SP2D Gaji lnduk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal
bulan pembayaran gaji. b. SP2D Non Gaji lnduk diterbitkan paling lambat lima hari kerja selelah diterima SPM secara lengkap. c. SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. Penerbitan SP2D oleh KPPN dilakukan dengan cara: a. SP2D ditandatanganioleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi BdnUGiro Pos atau Seksi Bendum. b. SP2D ditebitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempeltimbul Seksi BanUGiro Pos atiau Seksi Bendum yang disampaikan kepada: 1) Lembar 1 : Kepada Bank Operasional.
2) Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap "Telah diterbitkan SP2D tanggal .... Nomor.....". 3) Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.
Pasal 14
Daftar Penguji (format sebagaimana lampiran 13) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai pengantar SP2D dengan ketentuan:
a.
b. c. d.
Ditandatangani oleh Kepala Seksi BanUGiro Pos atau Seksi Bendum dan diketahui oleh Kepala KPPN serta dibubuhi stempel timbul kepala KPPN. Lembar kesatu dan lembar kedua dilampiri asli SP2D dikirimkan melalui petugas kurir KPPN ke Bl/Bank Operasional/Sentral Giro, Daftar penguji lembar kedua setelah ditandatangani oleh Bli Bank Operasional/
Sentral Giro dikembalikan kepada KPPN melalui petugas kurir yang sama. Dafiar pengujilembar ketiga sebagai pertinggal di KPPN.
BAB VI PELAPORAN REALISASI ANGGARAN Pasal 15
untuk .keperluan_ penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ApBN
diperlukan antara lain data realisasiAPBN, arus kas, n6'raca, dan batatan atas tapoian keuangan. Untuk keperluan tersebut, maka: a. Kep.ala kantor/satker selaku UnitAkuntansi Kuasa pengguna Anggaran (uAKpA) wajib membuat Lapolan RealisasiAnggaran dan Neraca sertaArsi[bata Komputel
(nQp.ygng dikelolanyjr kepada Menteri/pimpinan Lembaga secara berier.iiano
melalui unit Akuntansi. Pembantu pengguna Anggaran tingkit witayah dan kepada KPPN setempat.
b.
c. d.
(uApinwj
tflfl)tfglaxu Kuasa Bendahara umum Negara wajib membuat Laporan Posjs!(LKP) harian.dan mingguan yang oisampaTGn fe]ioa DirekturJenderat [aq Perbendaharaan u.p. Direkur.pengelolaan Kas N6gara dengan tembusan kepaoa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbeidaharaai. !-(ep{a
Kepala KPP,I selaku Kuasa Bendahara Umum Negara wajib membuat laporan bulanan realisasi anggaran, arus kas dan neraca fep?Oa Kefiala Kanwil Oi.er-fioiii
Jenderal Perbendah_ar_a_an,.untuk diproses dan sdlanjutnya diteruitan r<epao? Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur lnforniasi dan Akuntansi. Laporan yang menyangkut dengan realisasi APBN lainnya sepanjang belum dicabut dan masih diperlukan tetap dilaksanakan.
' r:::r::i :
Pasal 16 pembayaran (1) ' . duka watau uang Duka wafau Tewas (UDW/T) dibebankan pada MAK uang pagu dana ta;t'ierseoia pada MAK lewas, tglng,.memperhatikair r' .i..:::,:r':::i!..:r :ri ,,
befkgnaan.
(2)' untuk men-gawasi kedit pagu DlpA baik belanja pegawai maupun non belanja pegawai, KPPN wajlbrnembuat Kartu p.ng;\,iaJa;xi"oii' i"ngan tetentuaii:
a.
Kartu 1), Kartu
'*I-9li
lndu.k pengawasan Kredit (tampiran 14-
["rtu Jenis r_er Kelompok (trrpirrr,l+la, Belahja (lampiran Betalnja 14_2), jrn dan Kartu
fgli.qj esawai [3ill,I"rna$,i1$h:uliuht
pbroran
per
r"t,
dii5ndaransili sebesar..... diketahui KePala: KPFN.
'
"n?
;i;il
ri
r"rt,
;bil-;;' ; [_ii
a/Ke
g i ata
n/s
u
b Ke s
i
ara niJ e n i s
.dana UP/TUP yang belum disetor iffi;il i'rlliJ^lrharaan dan
m.9T-b:.:lKartu Pengawasan.f.oltrak (format sebagaimana rampiran
rjlb pembavarannvi l5) untuk kontrak vang bulanan.
(3)' KPPN
g a n-t ta
oirJrl[r; ;;il;;Gmin
arau sertifikat
(4)
SKPP pegawai pindah diterbitkan oleh kepala satker dalam rangkap 4 (empat)
dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan oreh kepara seksi perbendaharaan dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dengan penjelasan:
a. b.
lembar pertama dan ketiga dikembalikan kepada satker bersangkutan, selanjutnya lembar pertama diteruskan kepada pegawai yang bersangkutan dan lembar ketiga diteruskan kepada satker yang baru; lembar kedua dikirimkan oleh KPPN asal kepada KppNlkantor pembayar berikutnya;
c. (5)
lembar keempat untuk arsip KPPN asal. SKPP pegawai pensiun diterbitkan oleh kepala satker dalam rangkap 6 (enam)
dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan oleh kepala seksi
perbendaharaan dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dengan penjelasan:
a.
lembar pertama dan lembar kedua dikirim kepada PT. Taspen (persero/pT.
b. c,
ASABRI (Persero); lembar ketiga diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan; lembar keempat dikirimkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang, mewilayahi PT. Taspen (Persero)/ PT. ASABRI (Persero) yang membayar pensiun;
d. e.
lembar kelima sebagai arsip Bendahara pengeluaran; lembar keenam untuk arsip KPPN.
(6)
Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satker.
(7)
Pada setiap awal tahun anggaran Kuasa PA menunjuk pDG yang bertugas membuat dan menatausahakan daftar gaji dan daftar lembur satker yang bersangkutan.
Pasal 17 Pada tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember atau hari kerja terakhir apabila tanggal 31 Desember hari libur pada setiap akhir tahun anggaran, KppN melakukan pekerjaan penyelesaian akhir laporan realisasi anggaran, arus kas dan neraca.
(1)
(2)
Pasal 18 untuk pembayaran kegiatan yang dananya berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berlaku dalam pelaksanaan pinjaman dan/atiau hibah luar negeri.
Kelentuan yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan pada tutup tahun anggaran akan ditetapkan kemudian uengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3)
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal I Mei2005 nomor PER-02/PB/2005 tentiang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 1 September 2005 nomor PER- 24lPB/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-02/PB/2005 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, serta semua peraturan yang mengatur mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN yang ditetapkan Direktur JenderalAnggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan diatur tersendiri. Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendahataan ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik lndonesia
tanggal
'4r)--------( rf1,61. q1 rl
28
P- Nasution
Desember 2005
