TENAGA PENDAMPING DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN Oleh: Ucok. Lubis
Materi Pelatihan: 1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa; 3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Beserta Penyelesaiannya; 4. Pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Permasalahan; 5. Prosedur dan Ketentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; 6. Pemahaman Administrasi Keuangan Negara dan Permasalahannya; 7. Pemahaman Hukum Pidana Khusus dan Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi; 8. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Tidak Dibahas dlm presentasi ini 9. Pemahaman Hukum Perdata dan Studi Kasus; 10.Tata Cara Perhitungan Price Adjustment.
Garis Besar dari Materi Pelatihan Ini Pada Pokoknya adalah:
1. Dasar-Dasar Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa Antara lain: 1. Prinsip Pengadaan (a.l efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel) 2. Tugas PPK (a.l menetapkan rencana spektek, HPS, Rancangan Kontrak, menetapkan SPPBJ) 3. ULP (a.l melaksanakan pemilihan, menjawab sanggah, menetapkan pemenang) 4. Metode pemilihan, penyampaian dokumen,metode evaluasi 5. Penetapan Jenis Kontrak 6. Tanda Bukti Perjanjian 7. Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan (Frame Work Contract oleh LKPP+ E Catalogue di Inaproc) 8. LPSE
2. Kasus-Kasus Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa KPPU bertugas dan berwenang berdasarkan UU 5/99 untuk mengawasi proses tender untuk menguji terjadi persekongkolan atau tidak
Pasal 22
pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat
• Perpres 54/10, bila ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat maka Pelelangan/Pemilihan Gagal? Kewenangan menguji ada di KPPU.
Putusan tender No. 27/KPPU-L/2009 tentang tender penggandaan dan Pengiriman Modul SMP terbuka di Direktorat Pembinaan SMP Departemen Pendidikan Nasional TA 2009 Tender terbagi dalam 4 paket Pengumuman 2 kali di media Indonesia (24-12-2009) dan papan pengumuman di Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan SMP (2701-2010) Namun: pengumuman di MI tidak menyebutkan secara jelas mengenai uraian singkat tentang pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan syarat-syarat peserta lelang umum,tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil dokumen Informasi ini baru disampaikan di papan pengumuman dan tidak diumumkan lagi di koran nasional/MI
3. Penyusunan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Beserta Penyelesaiannya. Bahan Sesuai Bahan yang digunakan ketika Sosialisasi dengan Biro Hukum.
Beberapa Pertanyaan yang diajukan Peserta: a. Bagaimana apabila suatu kontrak selesai pada tanggal 30 Desember sedangkan ketika mau diputus, kontraktor tidak mau karena mereka merasa denda keterlambatan belum diberikan sehingga masih ada waktu untuk kontraktor sebesar denda keterlambatan yang belum diberikan? (pertanyaan dari Kem. Perhubungan). b. Bagaimana Harga satuan untuk EPC, green building, dan Design & Build? c. Kapan Mengajukan Permohonan kepada Ahli Hukum Kontrak? Sebelum pembuatan/rancangan dok. Lelang atau Sebelum tandatangan kontrak, mengingat dok. Pemilihan sudah tidak bisa berubah (krn post bidding)
4.
Pemahaman Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Permasalahan Dalam 5 tahun terakhir, pinjaman proyek luar negeri rata-rata hanya 2,5% dari belanja negara. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional Pembangunan infrastruktur (Dam, Jembatan, Jalan, dll) Ketersediaan energi (pembangkit listrik, geothermal, transmisi, gas, dll). Fasilitas perguruan tinggi dengan kualitas internasional (UI, ITB, UGM, dll) rumah sakit (RSHS, RSCM, dll), dan berbagai fasilitas umum lainnya
Kinerja Kementerian/Lembaga
No
Instansi Penanggungjawab
Jumlah Proyek/ Program
Jumlah Pinjaman
Penarikan Kumulatif Pinjaman Belum Ditarik Jumlah %
Penarikan TA 2010 Target
Realisasi
%
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kementerian/Lembaga Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pertanian Kementerian Pendidikan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kemeterian Agama Kementerian Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bappenas Kementerian Pertahanan Kementerian Kominfo Kepolisian RI Kantor Meneg PDT Bakosurtanal Badan Kepegawaian Negara
146 44 4 13 7 16 11 6 3 6 3 23 3 4 1 1 1
15,411.4 5,876.2 185.3 1,059.0 1,519.7 2,431.0 405.4 185.1 203.5 229.4 172.7 2,469.5 75.9 397.6 104.8 78.2 18.2
7,756.4 2,974.9 114.3 491.0 1,101.8 644.4 186.9 94.0 64.1 143.7 74.1 1,477.6 41.6 225.0 97.2 11.4 14.3
50.3 50.6 61.7 46.4 72.5 26.5 46.1 50.8 31.5 62.6 42.9 59.8 54.8 56.6 92.7 14.6 78.5
7,655.0 2,901.3 71.0 568.0 417.9 1,786.6 218.5 91.0 139.5 85.7 98.6 991.9 34.3 172.6 7.6 66.7 3.9
3,603.7 1,217.9 36.4 296.2 847.0 202.0 82.9 65.5 35.0 66.5 33.2 431.2 18.5 209.8 24.2 24.4 13.0
2,410.6 807.6 31.8 179.7 606.0 110.4 39.9 39.8 19.5 40.2 17.3 428.6 10.8 41.8 22.5 9.3 5.4
66.9 66.3 87.5 60.7 71.5 54.7 48.1 60.7 55.6 60.5 52.2 99.4 58.7 19.9 93.0 38.0 42.0
B. 17 18 19
SLA PT. PLN PT. PGN PT. Merpati Nusantara Airlines
30 27 2 1
5,223.3 4,309.1 682.1 232.0
2,820.5 2,118.2 632.6 69.6
54.0 49.2 92.7 30.0
2,402.8 2,190.9 49.5 162.4
1,235.4 1,097.6 68.2 69.6
847.0 729.3 48.2 69.6
68.6 66.4 70.6 100.0
176
20,634.6
10,576.8
51.3
10,057.8
4,839.1
3,257.6
67.3
Total
Permasalahan Pinjaman Luar Negeri
…keterlambatan proyek pinjaman LN sebagaian besar disebabkan oleh permasalahan proyek secara umum yang juga terjadi pada proyek rupiah
Masalah Sistemik Keterlambatan pelaksanaan (fisik maupun penarikan)
Pengadaan barang/jasa
Revisi Bidding Evaluation Report karena perbedaan interpretasi dokumen lelang
Masalah pembebasan lahan
Panitia Pengadaan belum berpengalaman
Penerbitan Revisi Dokumen Anggaran (DIPA) serta kekurangan alokasi dana DIPA
Kurangnya SDM Lamanya proses penetapan pemenang oleh Kementerian
Teknis pelaksanaan
Masalah Spesifik
Penerbitan No Objection Letter dari lender relatif lama Backlog (Keterlambatan dalam Replenishment)
9
5. Prosedur dan Ketentuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara FAKTA 1.
77 % Kasus Korupsi Yg Ditangani KPK Terkait dgn Pengadaan Barang/Jasa*
2.
90 % Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa terjadi karena adanya Kolusi – Persekongkolan Horisontal & Vertikal.* Proses Lelang Formalitas Jalan Pintas “Penunjukkan Langsung”
3.
Hampir Semua Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa - HPS nya Tidak didukung dengan data yg dapat dipertanggungjawabkan
4.
Proyek Dana ABT , Sangat Rawan Terjadi Korupsi.
BPKP Selalu Meminta KPK agar Penyimpangan / Unsur Melawan Hukum Yang Ditemukan oleh BPKP/KPK Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agar Dikuatkan dengan Keterangan Ahli dari LKPP
PERAN BPKP DALAM PROSES LITIGASI TIPIKOR 1. Audit Investigasi 2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 3. Saksi Ahli
PROSEDUR DALAM MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1. 2.
Permintaan Penyidik (Kejaksaan/POLRI/KPK) Gelar Kasus Bersama BPKP & Instansi Penyidik 1) Identifikasi Kasus Masuk Lingkup Keu Neg 2) Identifikasi Unsur Penyimpangan (Melawan Hukum) * 3) 4)
3. 4. 5. 6. 7.
(5W+1H) Kerugian Keuangan Negara “SEMENTARA” Versi Penyidik Metode Menghitung Kerugian Negara Menurut BPKP *
BPKP Menerbitkan Surat Tugas Collecting Data Analisa & Verifikasi Bukti Simpulan Hitung Kerugian Keuangan Negara Terbit Laporan Audit Kerugian Keuangan Negara Mempertahankan KN Di Pengadilan
KASUS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT Instansi Pemerintah Production House , Kontrak = Rp 3,5 M
Biaya Produksi Iklan Rp 500 Juta Biaya Penayangan TV 60 Kali @ Rp 50 Jt = Rp 3 M
Kerugian Negara - BPKP Nilai Kontrak = Rp 3.500 Jt Real Bi Tanyang =20xRp10 Jt = Rp 200 Jt Biaya Produksi Iklan = Rp 300 Jt
Kerugian Negara
=Rp 500 Jt = Rp 3.000 Jt
Penyidik Hasil Konfirmasi pada Media TV = 20 Tayang Kerugian Negara- Penyidik
(60 – 20) x Rp 50 Jt = Rp 2 M Penyimpangan Proses Lelang - Lelang Formalitas - Biaya Produksi di Sub kan Pada Production house lain Senilai Rp 300 Juta.
Biaya Tayang Real = 20 x Rp 10 Jt = Rp 200 Jt
1
2
3 4
PHENOMENAL CASE Kasus Pengadaan Mobil PEMADAM KEBAKARAN SATU KASUS SECARA SERAGAM Terjadi di 22
Provinsi / Kabupaten / Kota Se Indonesia
6.
Pemahaman Administrasi Keuangan Negara dan Permasalahannya
Pemisahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja selaku KPA
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
Administratief beheer
PERINTAH PEMBAYARAN
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
KEPALA SATUAN KERJA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
PPK
PEMBUATAN KOMITMEN
PPSPM PENGUJIAN & PEMBEBANAN
PERINTAH PEMBAYARAN
18
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA
( Tahapan Administratif )
Kepala Satuan kerja
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
PEMBUATAN KOMITMEN
Pengujian : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid •Doelmatigheid
SPP PENGUJIAN
SPM
•
WETMATIGHEID - PENGUJIAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG ( APBN );
•
RECHMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP LAHIRNYA HAK TAGIH KEPADA NEGARA;
•
DOELMATIGHEID – PENGUJIAN TERHADAP KESESUAIAN DENGAN RENCANA KERJA/ ANGGARAN.
7.
Pemahaman Hukum Pidana Khusus dan Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 UU TIPIKOR
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 M.
PASAL 3 UU TIPIKOR
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 Jtdan paling banyak Rp 1 M.
Delik tipkor adalah delik formil:
Pasal 4 UU TIPIKOR menyatakan: Pengembalian Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penjelasan: Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghpuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [Pasal 1 Ayat 22 UU 1/04]
8. Tata Cara Perhitungan Price Adjustment DEFINISI Penyesuaian harga adalah penyesuaian harga satuan pekerjaan dan nilai kontrak pengadaan barang/jasa yang disebabkan perubahan (naik/turun) hargaharga di lapangan sehingga harga satuan yang ditawarkan tidak sesuai lagi.
Ketentuan PH/PA menurut perpres 54/2010 • Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; • Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran; • Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; • Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 26
Penyesuaian Harga 1)
Penyesuaian harga dilandasi ketentuan yang berlaku.
2)
Dasar dan rumusan penyesuaian harga sejak awal sudah tercantum dalam dokumen pengadaan.
3)
Apabila, pengajuan penyesuaian harga mendasarkan pada kebijakan pemerintah, maka harus dipastikan kontrak tersebut termasuk dalam lingkup kebijakan dimaksud.
4)
Addendum kontrak yang mempengaruhi perhitungan penyesuaian harga, antara lain pekerjaan tambah/kurang, perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
5)
Tidak ada penyesuaian harga terhadap pekerjaan yang bersifat : general item, provisional sum, lump sum item, bersatuan unit, set, buah dan satuan yang sejenis.
27
6)
Volume pekerjaan yang dijadikan dasar untuk perhitungan penyesuaian harga adalah Monthly Certificate (MC), atau laporan bulanan yang dipergunakan sebagai dasar pembayaran dan telah dievaluasi oleh konsultan pengawas.
7)
Jika MC mencantumkan progress pelaksanaan pekerjaan lebih dari 1 bulan maka digunakan laporan bulanan realisasi pekerjaan.
8)
Penerapan perhitungan dilakukan dengan membandingkan volume realisasi pelaksanaan pekerjaan pada bulan bersangkutan dengan jadwal
pelaksanaannya. 9)
Dalam
hal
realisasi
pelaksanaan
pekerjaan
mendahului
jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum maka indeks harga yang dipergunakan adalah indeks pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan.
