TANTAN GAN SARJANA HUKUM ISLAM (SHi) MENJADI ADV OKAT MENURUT UNDANG-UNDANG N0.18 TAHUN 2003 (Studi Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta)
OLEH: ABDUL ROHMAN LUBIS
PROGRAM STUDI PIDANA ISLAM JURUSAN JINAY AH SIYASAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM UIN SYAIUF HIDA YATULLAH JAKARTA 1427 H / 2006 M
TANTANGAN SARJANA HUKUM ISLAM (SIIi) MEJll.JADI ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG N0.18 TAHUN 2003 (Studi Kurikulum Fakultas Syari'ah dan I-Iukum UlN SyarifHidayatullah Jakarta)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sru:jana Hukum Islan1
Oleh: ABDUL ROHMAN LIJBIS NIM;l010451222IS
Di Bawah imbingan
~.
Drs. Odjo Kusnara N, M.Ag. NIP. 150 060 388
PROGRAM STUDI PIDANA ISLAM JURUSAN ,JINAY AH SIYASAH FAKULTAS SYARI' AH DAN I-IUKUM UINJAKARTA 1427 I-I I 2006 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang be1judul "Tantangan Sarjana 1-lukum Islam (SHI) Menjadi Advokat Menurut UU No.18 Tahun 2003; Studi Kurikulum Fakultas Syari'ah dan 1-lukum UIN Syarif 1-lidayatullah Jakarta" telah diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan 1-lukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 1-lidayatullah Jakarta pada tanggal 21 Juli 2006. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 1-lukum Islam Program Strata 1 (SI) pada Jurusan Jinayah Siyasah Program Studi Pidana Islam.
Jakarta, 21 Juli 2006 Mengesahkan
Prof.DR.H.Muhammad Amiu Suima, SH,MA, MM NIP. 150 210 422
0
PmfDRll~~:~:. ::~:,::·::,MA. ~
Ketua
•
M"•
Sekertaris
NIP.150 210 422 : Ors.Abu Thamrin, M.l-lum
/
·····/···
JP.
<Jjj
NIP.150 274 761 Penguji I
: Drs. Afifi Fauzi Abbas, MA NIP.150 210 42!
Penguji II
: Ah.Azharuddin Lathif, M.Ag NIP.150 318 308
Pembimbing : Drs H.Odjo Kusnara N. M.Ag NIP. 150 060 388
--·------4,,~~;;;.,-=:-:-:-:-:----...>
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrczhim
Assalamu'alaikum Wr.Wh.
Alhamdulillahi Rabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu rnenyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penul is rnenyarnpaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sang pembawa risalah kebena.ran dan suri tauladan bagi manusia. Penulisan skripsi ini tidaklah dapal selesai oleh penulis sendiri, dalarn perjalanya penulisan skripsi ini tidak hanya rnenguras pikiran dan tenaga penulis sendiri, begitu banyak pengorbaan, perhatian dan bantuan baik doa rnaupun wujud kongkrit yang penulis terima dari orang-orang yang selalu ada di dalam hati dan fikiran penulis. Didasari ha! di alas, penulis ingin rnenyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat : I. Prof. Dr. !-I.Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM. Dekan Fakultas Syari'ah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Drs. H. Afifi Fauzi Abbas, MA. clan Drs. Abu Tamrin, SH. M Hum. Sebagai Pjs Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah yang tanpa henti mernberikan dorongan dan semangat kepada penulis. 3. Drs H. Odjo Kusnara N. M Ag selaku Dosen Pembirnbing skripsi penulis, yang dengan sabar telah memberikan banyak masukan dan saran-saran sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah bapak ajarkan mendapat balasan dari Allah SWT. 4. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sayuti Lubis dan lbunda Siti Khadijah Nasution yang tapa henti mendukung penulis baik secara moril ataupun materiil, se1ia berkat kesabaran dan do'a beliaulah skripsi ini dapat penulis selesaikan. 5. Teman-teman di kelas Pidana Islam, Big Bos Syarifudin, Ustad Kholis, !wan (Keong), Fazrie, Ayung, Opik, Ulfa, D-bie, Sahli (Gompal), Hadi, Khoir, Nasrol, Aziz, Sefti, Uhla, Ritta, Uwoh, Novi, Desi, Wiwiek, kalian akan selalu ada di dalam hatiku. 6. Sriyati (Chi-chi) yang selalu ada di sampingku di saat suka maupun duka, yang memberikan perhatian dan bantuan yang sagat membantu penulis. Tanpamu apalah artinya aku, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menatap hari depan yang lebih baik. 7. Terakhir kepada semua teman-teman yang telah memberikan batuan moril maupun materil kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jakarta, 16 Juli 2006
Penulis
DAFTARJSI
KATA PENGANTAR. ....................................................................... iv DAFTAR ISl. ................................................................................... vi BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1 B. Pernbatasan dan Perurnusan Masalah ............................................ 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... 9 D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan ...................................... 10 E. Sistematika Penulisan ............................................................ 12
BAB II. KURIKULUM FAKULTAS SYARJAH DAN HUKUM A. Sejara11 dm1 Perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum ................. 13 B. Program Studi ..................................................................... 17 C. Kurikulum Program Studi PMH, SAS dan SJS .............................. 19 D. Kompetensi dan Gelar Lulusan .................................................. 27
BAB III. ADVOKAT MENURUT UU NO.IS TAHUN 2003 A. Penge1iian Advokat. .............................................................. 31 B. Kedudukan Hukum Advokat.. .................................................. 36 C. Syarat-syarat Menjadi Advokat.. .............................................. .41 D. Hal< dan Kewajiban Advokat .................................................... 43
BAB IV. TANTANGAN SARJANA HUKUM ISLAM (SHi) MENJADI ADVOKAT PASCA UU NO 18 TAHUN2003 A. Profesi Advokat di Indonesia ................................................... .48 B. Tantangan Sa1jana Hukum Islam (SHi) Menjadi Advokat. ................. 52 a) Tantangan dari Segi Internal.. .............................................. 52 b) Tantangan dan Peluang dari Segi Eksternal.. ............................ 55
BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................ 59 B. Saran-saran ....................................................................... 60
DAFT AR PUSTAKA ........................................................................ 61 LAMPIRAN ................................................................................. ... 65
BAB! PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesamaan bagi setiap orang di hadapan hukum
(equality before the
la11~.
Oeh karena itu, Undang-undang Dasar juga rnenentukan
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jamian, perlindungan dan kepastian lmkum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukurn. 1 Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab rnerupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum sepe1ii kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
1
Pel?jelasan alas Undang-llndang Repuhlik Indonesia No.18 Ta/111n 2003 Tentang Advokat. Dalam himpunan Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 2003, (Jakarta: Eko Jaya,2003). H.489.
2
Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting seiring dengan kesadaran hukum masyarakat meningkat serta kompleksitas masalah hukum.2 Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlibat di jalur profesi di Juar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan lmkum nasional, khususnya di bidang ekonomi clan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 3 Dalam meberikan jasa hukumnya, advokat dapat melakukan seeara gratis (predeo) maupun mendapat honorium atau .fee dari klien.
4
2
Rahman Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspekt(f !dam dan Hukum Positif, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 20030 cet kel. h.17 3
Penjelasan alas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Op.Cit. h.489. 4
Rahman Rosyadi dan Sri Hartini, Op.Cir. h.17
3
Advokat terrnasuk profesi mulia, 5 karena ia dapat menj adi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha Negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalarn rneneari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan rnernberikan pernbelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. 6 Profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang Ialu, ia sudah dijuluki sebagai
Officium Nobile (profesi mulia). Profesi
advokat itu mulia, karena ia
mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat clan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk penegakan hak-hak asasi manusia, di samping itupun bebas dalam membela, tidak terikat kepada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan klien, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainnya. 7 Hal ini termasuk kewajiban advokat sebagaimana clirurnuskan dalarn pasal 18 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat:
"Advokat dalam menjalankan tugas pr()fesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jeni.1· kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang social budaya ". Bagi advokat,ji·ee pr()fession: kebebasan berprofesi seperti diungkapkan oleh Aclnan Buyung Nasutoin, ternyata penting. Tidak sekedar demi profesi advokat
5
Binzaid Kadafi (ed), Advokat Indonesia Mencari legetimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Pro.fesi Hukum di Indonesia, (Jakarta, PSHK, 2001 ). Cet ke 3, h.iii. 6
7
Rahman Rosyadi dan Sri Hartini, Op.Cit. h.17
Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia Citra, fdea/;sn1e dan Keprihatinan, (Jakarta, Sinar
Harapan, 1995). H.14
4
itu sendiri, melainkan guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, terciptanya peradilan yang bebas (inde.fendent judiciary) yang mempakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. 8 Dalam masyarakat, profesi advokat terkadang menimbulkan pro kontra, terutama yang berkaitan dengan peranannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat menganggap profesi ini sebagai orang yang memutar balik fakta. Profesi ini dianggap peke1jaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang yang bersalah. Mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mendapatkan uang dengan cara menukarkan kebenaran dengan kebatilan dan berbagai cemoohan yang bernada negatif. Pro dan kontra terhadap peran advokat bukan hanya muncul di Negara berkembang seperti Indonesia. Di Negara-negara majupun profesi advokat juga mendapat pro dan kontra. Diantara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan di Negara-negara berkembang saja, tetapi juga di Negara-negara maju. Dalam beberapa survai di negra Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati posisi terhormat. Pengacara naik pmornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang cerdas, rasional dan orang yang pandai berargumentasi. Ironisnya dalam jajak pendapat yang lain,
'Rahman Rosyadi dan Sri Hartini, Op.Cit. h.18
5
advokat ternyata juga mendapat predikat yang paling ticlak disukai. 9 Mereka dipandang sebagai gerombolan orang-orang yang senang memutar balik fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bern1oral Karen mengambil keuntungan dari penderitaan orang Jain. 10 Ter!epas dari pro dan !contra masyarakat terhadap peran advokat, pacla kenyataannya pemberian jasa lrnkum melalui advokat bagi setiap warga Negara telah berlangsung lama. Bahkan sejalan dengan perkembangan kehidupan clan kesadaran masyarakat diberbagai biclang, khususnya di bidang hukum. Jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang meqjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai organisasi yang dikelola secara professional. Peranannya dianngap penting demi peradilan yang bebas, eepat dan sederhana. Eksistensinya makin clibutuhkan masyarakat dalatn membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk diperoleh hak-haknya kembali yang dirampas. Praktek advokat yang !adinya hanya bergerak di lingkungan peradilan umum telah merambah ke lingkungan peradilan agama. Terdapat kecenderungan meningkat, para pihak, suami atau istri yag bercerai terutama dikalangan menegah ke atas, sering menggunakan jasa advokat, penasehat hukum atau pengacara dengan berbagai alasan. 11
9
Daiji Damo Diharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsqfat Hukum, (Jakmta,Gramedia Utarna, 2000). h.294. '
0
11
Ibid. h. 295. Rahman Rosyadi dan Sri Hartini, Op.Ci!. h.19-20.
6
Kendati keberadaan dan fungsi advokat di Indonesia sudah berkembang sebagaimana diketahui, namun profesi advokat masih belum diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Jni terlihat dalam pengelolaan kewenangankewenangan vital seperti: pengangkatan, sertifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap advokat dipegang sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. 12 Dengan disahkam1ya UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat pada 5 April 2003, profesi advokat kini memiliki UU yang khusus mengatur profesinya. Hal positif yang dapat ditarik dari pengaturan UU ini adalah, diberikannya profesi advokat kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri. Kewenangan-kewenangan vital sebagaimana disebut terdahulu, telah diserahkan sepenuhnya kepada profesi advokat sebagai bentuk pengakuan atas kemandirian profesi advokat. Hal positif lain dari di undangkannya UU ini adalah, dibukannya celah pengawasan eksternal-yang
berasal
dari
kalangan
akademisi
hukum
serta
tokoh
masyarakat-dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dan fungsi mengadili advokat yang diduga melakukan pelaggaran kode etik dan aturan
12
Hal ini didasarkan pada pasal 36 UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman No: KMA/005/SKBIVIl/1987 dan No: M.03PR.08.05 Tahun 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Penasehat Hukum Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI. Sumaryono, Etika Prqfesi Hukum, (Yogyakarta, Kanisius, 1995) cet ke 6. h.243.
7
internal profesi Iainnya. 13 Sebuah sinyal pengakuan tentang satu sisi buramnya wajah dunia advokat kita selama ini. Namun terlepas dari hal positif yang dimiliki, UU Advokat ini juga banyak menuai kritik dari berbagai kalangan hukum. Salah satu kritik yang paling menonjol adalah, diperbolehkannya di luar
sa~jana
hukum regular untuk menjadi
advokat. 14 Protes tersebut terlihat sagat tendensius, karena hanya mengalamatkan prates tersebut kepada para lulusan Sarjana Syari'ah, bukan para lulusan Akademi Ilmu Kepolisian atau Akademi Hukum Militer. 15 Pangkal kritikan tersebut, oleh banyak kalangan-termasuk oleh pengacara senior Adnan Buyung Nasution-disebabkan oleh fakta bahwa te1:jadi disparitas kualitas masing-masing lulusan-terutama lulusan Fakultas Syari'ah. Para sa~jana Syari'ah divonis tidak layak menjadi advokat karena sejak semula memang tidak disiapkan untuk memberi jasa hukum dilingkup yang um um, tetapi hanya sebatas yang berhubungan dengan hukum Islam saja. Tuduhan
tersebut
bagi
kita-para
sa~iana
syari'ah-memang
terasa
menyakitkan. Tidak saja karena tuduhan tcrsebut bisa jadi tidak berdasar dan
13
Hadi Hardiansah, UU Tentang Advokat don Pendidikan f'r(}fesi Hukum di Indonesia, Jurnal Jentera, edisi khusus 2003.h.135 14
Ketentuan tersebut tereantum dalam pasal 2 ayat I UU No. I 8 Tahun 2003 Tentang Advokat. Yang berbunyi: "Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan linggi hukum Jan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan o/eh organisasi advokat". 15
Hadi Subhan, Sarjana Syari'ah Tak layak .!adi Advokat?, fornal An-Naqd, edisi September 2003. h.3.
8
terlihat sekedar untuk mempertahankan hegemoni dan diskriminasi para hukum umum terhadap para sarjana syari'ah. Sebagaimana selama ini
sa~jana
te~jadi
dan
bahkan dilegalkan lewat SEMA No. I Tahun 1998 tentang Mekanisme proses seleksi atau ujian untuk menjadi advokat. 16 Namun peristiwa tersebut patut kiranya kita sikapi dengan arif dan bijak., agar dapat kita jawab dengan objektif. Untuk itu perlu kiranya dilakukan pegkajian mendalam tentang sistem pendidikan hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, guna
menjawab tuduhan
tersebut. Ini penting untuk mengukur seberapa tinggi kualitas sarjana syari'ah dalam ha! penguasaan hukum, sebagai modal utama seorang advokat. Dalam kerangka inilah, penulis tertarik untuk mengangkat tema besar ini kedalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul; TANTANGAN SAR.JANA HUKUM ISLAM MENJADI ADVOKAT MENURUT UU N0.18 TAHUN 2003. (Studi Terhadap Kurikulum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta) B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.
Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak melebar ke masalah-masalah lain diluar pembahasan. Maka penulis rasa perlu untuk melakukan pembatasan dan perumusan masalah. Pembahasan tulisan ini hanya akan dibatasi pada masalah tantangan saijana syari'ah pasca disahkannya UU Advokat yang memberikan
16
SEMA ini mengatur standar persyaratan kelulusan ujian baik bagi pcn1ohon lulusan fakultas hukum maupun lulusan fakultas Syari'ah. Keduannya terlebih dahulu harus mengatasi sembilan mata kuliah ujian yang sama, bila lulus bagi yang berijazah fakultas hukum boleh menjadi advokat disemua lingkungan peradilan, akan tetapi bagi yang lulus degan ijazah lilkultas Syari'ah hanya bisa menjadi advokat sebatas lingkungan pcradilan agatna saja. M Nuzul. ~~vari 'ah dan Pendidikan di Indonesia ··ue/iat Sang Saudara Tua·•, Jurnal Jcntera cdisi khusus 2003. h.83.
9
payung hukum bagi sarJana syari'ah untuk menjadi seorang advokat. Fokus bahasan akan diarahkan pada sistem pendidikan yang lebih dititik beratkan pada kajian kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum talum 2003. Sehingga diharapkan akan dapat melihat dengan jelas bagaimana sebenarnya kualitas yang dimiliki lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Ini pada gilirannya dapat menjadi salah satu tolak ukur yang menetukan, apakah smjana syari'ah secara kualitas memang layak menjadi seorang advokat. Dari pembahasan pem batasm1 masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut: I. Bagaimana Fakultas Syari'ah dan I-Iukum menerapkan sistem pendidikan
hukumnya?. 2. Bagaimana Fakultas Syari'ah clan Hukum menerapkan kurikulum?. 3. Bagaimana tantangan internal sarjana syari'ah menjadi advokat, dan 4. Bagaimana tantangan eksternal saijana syari'ah menjadi advokat?.
C. Tujuan dan Manfaat Penclitian. Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tantangan saijana Syari'ah pasca disahkannya UU Advokat yang memberikan payung hukum bagi smjana Syari'ah untuk menjadi seorang advokat. Adapun secara rinci sesuai degan perumusan maslah di alas, maka t~juan penulisan ini adalah sebagai berikut:
10
1. Mengetahui bagaimana Fakultas Syari'ah dan Hukum menerapkan sistem
pendidikannya, sehingga terlihat bagaimana orintasi Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2. Mengetahui bagaimana Fakultas Syari'ah dan Hukum rnenerapkan kurikulumnya. 3. Mengetahui apa sa1a tantangan internal dan eksternal yang dihadapi sarjana Syariah untuk menjadi advokat. D. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan. Penulisan skripsi ini menggunakan rnetode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Deskriptif artinya mencari fakta lewat
interpretasi yang tepat dengan maksud membatasi deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual clan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta relasi antar fenomena yang diselidiki. Sedang kualitati f lebih untuk memahami dan menafsirkan makna suatu relasi dengan situasi tertentu menurut perspektif penulis. Sumber data diperoleh dari data primer dan skunder. Data primer terdiri dari UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta kurikulum Fakultas Syari'ah clan Hukum tahun 2003. Adapun data sekunder tcrdiri dari publikasi-pubikasi Ilmiah maupun laporan-laporan mass media tentang tema tcrkait. Pengumpulan data didasarkan pada studi dokumenter tentang sistem pendidikan Fakutas Syari'ah clan Hukum baik yang di :sajikan dalam buku
11
pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun yang tersedia di perpustakaan. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengolahan dan analisis data dengan pendekatan deduktif. Analisis dimulai dengan pemaparan fakta-fakta empiris yang berlrnbungan dengan objek penelitian, kemudian
fakta-fakta tersebut
diabstraksikan. Kurikulum merupakan unit analisis utama kita yang akan dipilah berdasarkan klasifikasi masing-masing jurnsan serta kompetensi mata kuliah untuk semakin memudahkan penilaian. Teknik Penulisan
Teknik penulisan dalm skripsi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun buku acuan yang digunakan adlah buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta tahun 2005.
12
E. Sistematika Penulisan.
Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan clan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan dan terakhir sistematika penulisan. Bab kedua, mencleskripsikan sejarah clan perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program studi Fakultas Syar'iah dan Hukum dan megenai kurikulum Program studi beserta gelar kelulusa. Bab ketiga, menjelaskan bagaimana menjadi aclvokat clan persyaratanpersyaratan yang harus dimiliki untuk menjacli aclvokat menurut UU No.18 Tahun 2003, beserta hak dan kewajibannya. Bab keempat, mel"\jelaskan bagaimana profesi clan organisasi advokat di Indonesia, juga dibahas bagaimana tantangan Smjana Hukum Islam menjacli aclvokat. Bab kelima, 111erupakm1 bab penutup yang berisi kesimpulm1 dan cliakhiri dengan beberapa saran dalam rangka perbaikan dan upaya yang lebih maksimal dalam mendidik sarjana-sarjana lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum agar menjadi advokat yang hm1dal dan tidak diremehkan oleh smjana-smjana di luar lulusan Fakultas Syari'ah dm1 Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta.
BAB II
KURIKULUM FAKULTAS SYARl'AH DAN HUKUM A. Sejarah dan Perkembangan Falmltas Syari'ah dan Huimm. Sejarah berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uil~
Jakarta, tidak bisa
dilepaskan dari sejarah panjang IAIN Syarif Hidayatullah Jakatia. IAIN Syarif Hidayatullah sendiri berawal dari sebuah Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1957. ADIA sebagai sekolah kedinasan, saat itu masih terbatas bagi mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari lingkungan Departemen Agama. Saat itu ADIA barn memiliki tiga jurusat1, yaitu Jun.1sat1 Pendidikan Agama, Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Khusus untuk Imam Tentara. 1 Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan keputusan menteri Agama RI No. 94 Tahun 1963 tertanggal 25 Februari 1963 diadakanlah pembagian tugas antai·a IAIN Yogyakarta dengat1 IAIN Jakai·ta, dimana IA.IN Jakarta bertugas untuk mengakomodir Fakultas-fakultas Agama Islam yang ada dilingkungan Jakarta Raya, Jawa Barat dan Sumatra. Saat awal dibuka IAIN Jakarta hanya memiliki empat fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah, Adab dan Usuluddin yang bertempat di Jakarta dan Fakultas Syari 'ah yang bertcmpat di Serang. 2
1
Nama ADIA hanya bertahan 3 tahun sejak tahun 1957 sampai 1960, pada tahun 1960 -1963 ADIA berubah nama menjadi fakultas dari JAIN Al- Jami'ah yang berpusat di Yogyakarta. IAJN Cabag Jakarta tersebut hanya memiliki dua fakultas yaitu Tarbiyah dan Adah. UlN Syarif Hidayatullah, Pedoman Akademik Tahun 200312004, (Jakarta, UlN Jakarta, 2003). h. I 2
Ibid, h.2.
14
Pada akhir tahun 1966 muncul pemikiran untuk membuka Fakultas Syariah di Jakarta. Untuk itu dilakukanlah persiapan-persipan, sehingga terbentuk suatu tim yang dipimpin oleh Rektor Sunarjo dengan anggota sebagai berikut : Prof Taha
Yahya Umar.MA, Pro/H.Bustami A. Gani, Kl:!. A.Zaini M{ftah, H.Anshar Suryohadiputro, Drs.H.Peunoh Daly, Ulja Djaelani, Pro.fH.Jbrahim Hasen, Suwahjo Sumodilogo SH, H.Ahmad Sukardja, Muhammad Duni Ar!fin dan H.Rustan SA. 3 Karena minimya sarana dan prasarana, perkuliahan Fakultas Syari'ah baru bisa dimulai sejak tahun 1969. Tahap awal pimpinan fakultas dirangkap oleh Rektor Prof. Sunardjo sendiri dan pelaksanaanya diserahkan kepada Drs. H. Peunoh Daly merangkap sebagi Ketua Jurusan Ilmu Agarna Islam di Fakultas Tariyah. Setelah mulai tertata rapi Rektor kemudian mengangkat KI-I Syukri Ghazali sebagai pimpinan Fakultas Syari'ah Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 159 Tahun 1969.4 Ketika diangkatnya KH Syukri Ghazali sebagai pimpinan Fakulas Syariah pada tahun 1969, sampai saat ini setidaknya telah te1:jadi 13 kali pergantian pimpinan Fakultas Syari'ah.
Diantara mereka yang pernah menjabat sebagai
pimpinan Fakultas Syari'ah adalah:
Periode pertama tahun 1968-1972: Dekan : KH.M.Syukri Ghazali 3
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 200312004. (Jakm1a, FSH, 2003). h.2. 4
Ibid, h.3
15
Wakil Dekan I : Drs. Zarkowi Soejati Wakil Dekan II : Drs. Moh. Dja'far Sekertaris/Bendahara : Rustan,SA.BA
Periode kedua be/as 2002-2006 : Dekan : Prof.DR. Hasanuddin ,AF.MA Wakil Dekan I : Prof.DR.Hj.Huzaimah Tahido Wakil Dekan II : Drs. Afifi Fauzi Abbas, MA Wakil Dekru1 III : Drs. Odjo Kusnru·a N,MA Kabag TU : Ir. Yru·si Berlianti Periode ketiga be/as 2006-2010: Dekan : Prof.DR.I-I.Muhammad Amin Suma,SH.MA. Wakil Dekrui I : DR.Mujar Ibnu Syarif, MA Wakil Dekrui II : Drs, Nooryamin Aini,MA Wakil Dekan III : Drs. Yayan Sopian ,MA Kabag TU : Ir.Yarsi Berlianti Seiring perubahru1 nruna IAIN menjadi UIN pada tahun 2003, maka te1jadi pula perubahru1 nama disemua fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatulah Jakruta. Tak terkecuali Fakultas Syari'ah yang berubah nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Perubahan nama menjadi Fakulas Syariah dan Hukum secara otomatis memuat konsekwensi logis, diantaranya adalah perumusan ulang visi dan misi Fakultas Syari'ah clan Hukum ini. Adapun visi clan misi Fakultas Syari'ah pasca perubahrui nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum, adalah: Visi Fakultas Syari'ah clan Hukum adalah terwujudnya Fakultas Syari'ah clan Hukum sebagai salah satu Fakultas di lingkungan UIN Syarif I-lidayatullah Jakarta yang unggul dan terkemuka dalam pengkajian clan pengembangan ilmuilmu syari'ah drui ilmu hukum yang berwawaskan kelslaman clan kelndonesiaan.
16
Adapun misi Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah: 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global di bidang syari'ah dan hukum. 2) Melakukan reintegrasi ilmu-ilmu syari'ah dan hukum 3) Mengembangkan keilmuan syari'ah dan hukum melalui kegiatan penelitian Memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup bangsa dan bernegara terutama dalam upaya penegakan hukum di lndonesia. 5 Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka orientasi pendidikan Fakultas Syari 'ah dan hukum secarn umum ditunjukkan untuk menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang memiliki kompetensi sebagai berikut: 1) Menguasai Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
2) Menguasai dasar ilmiah dan dasar kerja untuk menggembangkan ilmu syari 'ah dan ilmu hukum. 3) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah kemasyarakatan. 4) Mampu menganalisa masalah hukum Islam, hukum umurn dan masyarakat 5) Mampu menggunakan hukum (Islam dan umum) seagai sarana untuk mernecahkan rnasalah kemasyarakatan dengan bijaksana berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum. 6
5
6
Ibid, h.33.
Ibid, h.34. Poin-poin tentang kompetensi Julusan Fakultas Syari'ah dan Hukum ini jika diperhatikan tidak jauh berbeda dcngan apa yang discbutkan dalam pasal I ayat (I) SK Mendiknas
17
B. Program Studi
Sampai saat ini Fakultas Syari'ah dan Hukum setidaknya memiliki empat jurusan dan sembilan program studi disamping program Non Reguler atau ekstensi. Masing-masing adalah sebagai berikut: a. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Jurusan ini memiliki dua program studi yang memiliki konsentarsi dan orientasi berbeda, mereka adalah : I) Program Studi Peradilan Agama (PA) 2) Program Studi Administrasi Keperdataan Islam (AKI) Kedua progran1 studi ini mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional dalam bidang ilmu Syari'ah khususnya biclang Peraclilan Agama clan Aclministrasi Keperclataan Islam, sehingga dapat mengembangkan clan menyebarluaskan serta mengupayakan penggunaan dan pelaksanaannya cl al am masyarakat. 7 b. Jurusan Jinayah Siyasah Jurusan ini memiliki clua program studi yang memiliki konsentarsi clan orientasi berbecla, mereka aclalah : I) Program Stucli Siyasah Syar'iyyah (SS), dan No.0325/U/1994 Tentang Kurikulum yang belaku umum secara nasional program sarjana ilmu hukum. Harkristuti Harkrisnowo, Selintas Sejarah dan Prospek Pengembagan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, (Jakarta, Jumal Jentera, 2003). h.12 7
•
!bid, h.6
18
2) Program Studi Pidana Islam (Pl). Kedua program studi ini mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional
yang
mampu
menerapkan,
mengembangkan,
dan/atau
menciptakan Hukum Islam khususnya bidang tata Negara dan pidana. Juga megupayakan pengembangan dan penyebaran Hukum Islam khususnya bidang tata Negara dan pidana serta mengupayakan pengunaanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat clan memperkaya kebudayaan nasional. 8 c. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukurn Jurusan ini memiliki tiga program studi yang memiliki konsentarsi clan orientasi berbeda, mereka aclalah : I) Program Studi Perbandingan Mazhab Fikih (PMF) 2) Program Studi Perbandingan Hukum (PH), clan 3) Program Studi Perbandingan Mazhab Fikih Khusus (PMFK) Ketiga program studi ini mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta diclik menjadi anggota masyarakat yang mcmiliki kemampuan akaclemik clan/atau professional dalam bidang ilmu Syari'al1 khususnya biclang Perbandingan Mazhab Fikih, Perbandingan 1-Iukum dan Perbandingan Mazhab Fikih Khusus
8 Jinayah Siyasah, Buku Panduan Akademik Ta/nm Akademik 200512006. (Jakarta, Jinayah Siyasah, 2005). h. I.
19
sehingga dapat mengembangkan dan menyebarluaskan se1ia mengupayakan penggunaan dan pelaksanaannya dalam masyarakat. 9 d. Jurusan Muamalat Jurusan ini memiliki dua program studi yang memiliki konsentarsi dan orientasi berbeda, mereka adalah : I) Program Studi Perbankan Syari'ah (PS), dan 2) Program Studi Asuransi Syari'ah (AS). Kedua progran1 studi ini mempw1yai tujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional dalam bidang ilmu Syari'ah khususnya bidang Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah, sehingga dapat mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengupayakan penggunaan dan pelaksanaannya dalam masyarakat. 10 C. Kurikulum Program Studi SAS, SJS dan PMH
Mulai tahun akademik 2003-2004 di Fakultas Syari'ah dan Hukum diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Muata11 lokal dari KBK ini meliputi: I. Landasan kemampuan pengembangan kepribadian 2. Kemampuan penguasaan ilmu ketrampilan 3. Kemampuan mensikapi clan berprilaku dalam berkarya dapat mandiri, dan 9
Buku Pedoman Fakultas Syariah dan Hukum, Op.Cit, h.7-8
'°Ibid, h.9.
20
4. Dapat hidup be1masyarakat dengan berkerja sama. Output atau target yang hendak dicapai dengan KBK ini adalah supaya Mahasiswa atau alwnni memiliki: I. Kecerdasan intelektual 2. Kematangan proresional 3. Kedalaman spiritual, dan 4. Keluhuran moral Untuk memenuhi kebutuhan KBK dan target yang hendak dicapai maka ditetapkan sejumlah mata kuliah yang dikelompokkan menjadi: I. Mata Kuliah untuk memenuhi kompetensi utama, 2. mata Kuliah untuk memenuhi kompetensi pendukung, 3. Mata Kuliah yang dapat mendukung kompetensi lainnya. 11 Adapun jabaran dan susunan mata kuliah untuk masing-masing program studi diuaikan sebagai berikut: A. Jurusau Akhwal Al-Syakhsyiah
1. Program Studi Peradilan Agama Kompetensi Pcndukng Komnctensi Lain Kompetensi Utama NamaMK SKS Nama MK SKS Nama MK SKS Praktikum (KUA, 0 Fiqih Mwiakahat 6 Pend. Kewarganegaraan 2 Qiraat & Ibadat) Fiqih Mawaris 3 Bhs. Arab I,II,III KKN 4 6 MM F.Munakahat 3 Bhs Im!!.!ris I, II, III 6 6 Skri2si Tafsir Ahkam 3 Bhs Indonesia 2 Ulumul Qur' an Hadis Ahkam 3 3 11
Ibid, h.40.
21
Ilmu Falak I &II Masai! Fiqhiyah Hukum Perdata Islam di Indonesia Peradilan Islam 1-Iukum Perdata 1-Iukum Acara Peradilan Agama HukumAcara Perdata Politik Hukum Islam di Indonesia Hkm Keluarga di Negara 2 Muslim Kapita Selekta Masalah akltual dalamHukum Keluarga Praktek Peradilan Agama Hukum Agraria dan Perwakafan Hukum Perdata Internasional
JumlaI1
6 3 3
Ulumul Hadits Tarikh Tasry' Pengantar Studi Islam
2 3 3
3 3 3
Metode Penelitian MPH Ilmu Mantiq
2 2 2
3
Filsafat Umum
2
3
PII-I/PTHI
3
3
2
3
Ilmu Perundangundangan Usu! Fiqh I dan II
6
3
Qawaid Fiqhiyah
3
3
Fiqih lbadah
3
3
Fiqih Siyasah
3
Fikih Muamalat Fiqih Jinavat Pengantar Perbandingan Madzhab Filsafat Hukum Islam Sosiologi Hukum Hukum Pidana Hukum Acara Pidana Peradilan TUN Advokasi Praktek 1-Iukum Islam di Indonesia Hukum Perikatan Islam Bahasa Belanda Jumlah
3 3 3
60
2. Program Studi Administrasi Keperdataan Islam
3 3 3 3 2 2 3 3 3
90
Jumlah
10
22
Komnetensi Utama
KomJJetensi Lain
KomJJetensi Pendulm!!
NamaMK Fiqih Munakahat
SKS 6
NamaMK Pend. Kewarganegaraan
Fiqih Mawaris MM F.Munakahat Tafsir Ahkam HadisAhkam Ilmu Falak I &II Masai! Fiohiyah Hukum Perdata Islam di Indonesia Ilmu Manajemen Hukum Perdata HukumAcara Peradilan Agama HukumAcara Perdata Politik Hukum Islam di Indonesia Hkm Keluarga di Negara 2 Muslim Hukurn Agraria dan Perwakafan HAN Menej Perkawinan dan Keluarga Mnj. Zakat dan Wakaf
3 3 3 3 6 3 3
Bhs. Arab I,II,III Bhs Inggris I, II, III Bhs Indonesia Ulumul Qur'an Ulumul Hadits Tarikh Tasrv' Pengantar Studi Islam
6 6 2 3 2 3 3
3 3 3
Metode Penelitian MPH Ilmu Mantiq
2 2 2
3
Filsafat Umum
2
3
PIH/PTHI
3
3
2
3
Ilmu Perundangundangan Usu! Fiqh I dan II
6
3 3
Qawaid Fiohivah Fiqih Ibadah
3 3
3
Fiqih Siyasah
3
Fikih Muan1alat Figih Jina;)'.at Pengantar Perbandingan Madzhab Filsafat Hukum Islam Sosiologi Hukum Hukum Pidana J--Iukum Acara Pidana Peradilan TUN Hukum Perikatan Islam Bahasa Belanda
3
NamaMK Praktikum (KUA, Qiraat & Ibadat) KKN Skripsi
SKS 2
SKS
0
4 6
I
-
--
3 3 0
- - ~-----------
J
3 3 3
2 2 3
-
-
~--
23
I Jumlah
I
66
I Jumlah
84
I Jumlah
10
B. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum
1. Program Studi Perbandingan Madzhab Fiqih Kompetensi Utama NamaMK SKS Pengantar 6 Prbdgan Mazhab Tafsir Ahkam 3 Hadits Allkam 3 MM Usu! Fiqh I,II 3 MM Q.Fiqhiyah I, 3 dan II MM Fiqih. Ibadah 6 MM Munakahat 3 MMMawaris 3
Kompetensi Pcnduknl! NamaMK SKS Pend. Kewarganegaraan 2 Bhs. Arab I,Il,11! Bhs Inggris I, II, III Bhs Indonesia Ulumul Qur'an
6 6 2 3
Ulumul Haclits Tarikh Tasry' Pengantar Studi Islam Metode Penelitian MPH Ilmu Mantiq Filsafat U mum PIH/PTHI Ilmu Perundangundangan Usu! Fiqh I clan II Qawaid Fiqhiyah Fiqih Ibadah Fiqih Sivasah Fikih Muamalat Fiqih Jinayat Filsafat Hukum Islam Sosiologi Hukum Hukum Piclana Hukum Acara Pidana Peradilan TUN Advokasi Praktek Hukum Islam di Indonesia Hukum Perikatan Islam Bahasa Belm1da
2 3 3 2 2 2 2 3 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
Komvetensi Lain NamaMK SKS Praktikum (KUA, 0 Qiraat & Ibadat) KKN 4 Skriosi 6
-·-
24
I Jumlah
I
60
I Jumlah
90
I Jumlah
IO
2. Program Studi Perbandingan Hukum Kompetensi Utama NamaMK SKS Pengantar 3 Perbadingan Mazhab Perbandingan 9 Filsafat Hukum Perbandingan 9 Hkm Perdata I, II Perbandingan Hk 4 Agraria I, II Perbandingan 6 HTN I ,II Perbandingan 6 HAN I, II Perbandingan Hk 4 Dagang I, II Perbandingan Hk 4 Ketatakerj aan I, II Perbandingan Hk 4 Internasional I, II Perbandingan Hk 6 Acara Perdata I, II Perbandingan Hk 4 Acara Pidana I, II Perbandingan Hk 4 Acara TUN I, II
Komnetensi Penduknr.; NamaMK SKS Pend. Kewarganegaraan 2
Komnetensi Lain NamaMK SKS Praktikum (KUA, 0 Qiraat & Ibadat)
Bhs. Arab I,II,III
6
KKN
4
Bhs Inggris I, II, III
6
Skripsi
6
Bhs Indonesia
2
Qur'an Hadits
3
Qawaid Fiqhiyah
3
Tarikh Tasry'
3
Pengantar Studi Islam
3
Metode Penelitian
2
MPH
2
Ilmu Mantiq
2
Filsafat Umum
2
PIH Ilmu Perundangundangan Usu! Fiah I dan II !'THI SP! Filsafat Umum Sosiologi Hukum Tafsir Ahkam Hadits Ahkam Fiqih Ibadah
3 2 6 3 3 2 3
3 3 3
-·
I
25
Jumlah
Advokasi Masai! Fiqhiyah Sejarah Peradilan Agma HukumPajak Jumlah
72
2 3 3 3 78
10
Jumlah
C. Jurusan Jinayaf Siyasah 1. Program Studi Siyasah Syar'iyyah Kompetensi Utama
NamaMK Ilm u Negara Fiqih Siyasah I, II Hadis Ahkam Tafsir Ahkam Pemikiran Ketatanegaraan Islam Sistem Ktngaraan di Negara Muslim HTN Sistem Ktngaraan di Negara Baral Perbandingan HTN Hk Kelembagaan Negara I, II Hk. Kewarganegaraan danHAM HAN Hk Keuangan Ngara Peradilan Islam Politik Hukum di Indonesia Masai! Fiqhiyah Kpita Selekta masalah HTN Hukum TUN
Kompetensi Pendulmg
SKS 3 6 3 3 3
NamaMK Pend. Kewarganegaraan Bhs. Arab I,II,III Bhs Inggris I, II, III Bhs Indonesia Ulumul Qur'an
Kompetensi Lain
SKS 2 6 6 2 3
6
Ulumul Hadits
2
3 3
Tarikh Tasry' Pengantar Studi Islam
3 3
3
Metode Penelitian MPH
2 2
0
Ilmu Mantiq
2
3 3 3
Filsafat Umum PIH/PTHI Ilmu Penmdangundangan Usu! Fiqh I dan II
2
Qawaid Fiohiyah Fiqih Ibadah
3 3
Fiqih Munakahat Fikih Muamalat
3
4 .)
3 3 3
3
NamaMK Praktikum MPPP KKN Skripsi
--
-
-- - - - - - - - -
3 2 6
2
SKS 4 -4 6
-
26
Jumlah
61
Fiq ih Jinayat Pengantar Perbandingan Madzhab Filsafat Hukum Islam Sosiologi Hukum Hukum Pidana Hukum Perdata Hk Acara Perdata/ PA Hk Acara Pidana I TUN Sistem Politik Indonesia Hukum Dinlomasi Peradilan Agama di Indonesia .lumlah
3 3 3 2
3 3 2 2 3 2 3 85
.lumlah
14
2. Program Studi Pidana Islam
Komoctcnsi Utama NamaMK SKS F Jinayab I, II, III 9 Muqoronah Mazhab fi 3 Fiqh Jinayah 3 Tafsir Ahkam Hadis Ahkam 3 3 Hk. Acara Pidana Islam Hk.Pidana Islam di 3 Dunia Islam Hk Pidana I, II, III 9 Tdk Pidana dibidang 3 Ketatane!:\araan Hk Acara Pidana 3 Praktek Hk Pidana 3 Kriminologi 3 Viktimonologi 2 Perbandingan Hkm 3 Pidana KSM Aktual dalan1 3 Hukum Pidana Masai! Fiqhiyah 3
Komoctcnsi Pcndukng NamaMK SKS Pend. Kewarganegaraan 2 Bhs. Arab I,II,III 6
Komnetcnsi Lain NamaMK SKS Praktikum MPPP 4 KKN 4
Bhs Irnmris I, II, III Bhs Indonesia Ulumul Qur'an
6 2 3
Skrinsi
Ulumul Hadits
2
Tarikh Tasry' Pengantar Studi Islam
3 3 -
Metode Penelitian MPH Ilmu Mantia Fiaih Munakahat PIH/PTHI
2 2 2 2 3
Ilnrn Perundangundangan Usu! Fiqh I dan IT Qawaid Fiahivah
2 6 3
-- -----
6
27
59
Jumlah
Fiqih Ibadah Hukum Islam di Indonesia Fikih Muamalat Fiqih Jinayat Pengantar Perbandingan Madzhab Filsafat Hukum Islam Sosiologi Hukum Hukum Pidana Hukum Perdata Hk Acara Perdata/ PA Peradilan Islam Hukum Tata Negara Advokasi Peradilan Agama di Indonesia Praktek Hk Islam di Indonesia Jumlah
3 2 3 3 3
3 2 3 3
2 2 3 ~.
2 3
85
Jumlah
D. Kompetensi dan Gelar Lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kompetensi sendiri sesuai dengan
jurusannya masing-masing. Menurut buku
pedoman Fakultas Syari'ah dan Hukum tahu 2003, sm:jana Syari'ah diharapkan mampu menjadi panutm1 dalam masyarakat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik dalmn bidm1g hukum !slain maupun Hukum Positif. Kompetensi lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai berikut: a. Kompetensi Profesi pm·a Lulusm1 Lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat berprofesi menjadi:
12
Jinayah Siyasah, Op.Cit, h.
14"
28
1) Hakim dan Panitera di pengadilan agama dan pengadilan umwn. 2) Administrator di Kantor Urusan Agama (KUA). 3) Mufti (Ahli fatwa untuk semua urusan syari'ah). 4) Konsultan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah 5) Politisi Muslim, dan 6) Ahli Bank dan Asuransi Syari'ah. b. Alternatif Profesi Lulusan Selain profesi di atas para lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum juga memiliki profesi lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan akademik para lulusan, seperti: I) Administrator pada lembaga Syari'ah dan Hukum. 2) Konsultan masalah-masalah syari' ah. 3) Pengacara atau Advokat di Pa dan PN. 4) Politisi Muslim dan Ahli Tata Negara Islam 5) Tenaga ahli clan konsultan di perbankan dan asuransi atau lembaga keuangan syari 'ah. c. Indikator kompetensi Lulusan Fakultas Syari'ah dan l-Iukum memiliki keahlian dalam bidang: 1) 1-lukum Islan1 dan hukum positif. 2) Teori Politik clan Tata Negara Islam 3) Administrasi dan Menejemen perkantoran serta lembaga syari'ah ·
29
4) Teori perbankan dan asuransi syari'ah. d. Tolak Ukur Kompetensi Sa1jana Fakultas Syari'ah dan Hukum selama masa pendidikan hingga selesai diharapkan mampu memahami berbagai ilmu pengetahuan di antaranya adalah: 1) Hukum Islam dan hukum positif
2) Masalah-masalah politik dan ketata negaraan Islam dan umum. 3) Masalah administrasi dan manajeme perkantoran 4) Masalah perbankan clan asuransi Islam. e. Mata Kuliah Utama Selama mengikuti perkuliahan pacla Fakultas Syari'ah clan Hukum para lulusan cliberikan mata kuliah utama yaitu berbagai ilmu dalam bidang hukum Islam clan positif, teori-teori politik dan ketata negaraan Islam dan umum dan toeri-teori perbankan dan asuransi Islam maupun konvensional.
f.
Proses Integrasi Kompetensi Mata Kuliah Fakultas Syariah dan Hukum menyajikan mata kuliah tentang: 1) Syari'ah, misalnya: Usu! fiqih, Qawaid fiqih, Fiqih lbadat, Fiqih
Munakahat, Fiqih Mawaris, Fiqih Muamalat, Fiqih Jinayat, dan Fiqih Siyasa11. 2) Hukum Positif, misalnya: Hukum Perdata, Pidana, Dagang, Tata Negara, Admintrasi Negara, Perburuhan, Perdata lnternasional dll.
30
3) Hukum Acara: Hukum Acara Perdata, Pidana, Peradilan Agan1a, Peradilan Militer. 4) Teori dan praktek Politik dan Tata Negara di Negara Muslim dan Non Muslim se1ia Indonesia. 5) Teori perbankan dan asuransi syari'ah serta konvensional. 13 Gelar Kelulusan
Sebagai fakultas yang memiliki konsentrasi pada dua bidang hukum yaitu hukum islam dan hukum positif. Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki gelar kelulusan sm:jana Hukum Islam (SHI). Dengan gelar ini lulusan Fakultas Syari'ah dm1 Hukum memiliki hak dan kewajibm1 yang smna dengan lulusan Fakultas Hukum lainnya. Fakults Syari'ah dan Hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, memiliki Jurnsm1 Mumnalat yang terdiri dari perbm1kan syari'ah dan asurm1si syari'alJ. Lulusm1 dari kedua progrmn studi ini tidak menggunakm1 gelar SHi sebagaimana para lulusm1 lainya dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum melainkan menggunakm1 gelm· Sarjana Ekonomi Islmn(SEi) yang merupakm1 penyesulm1 dengan konsentrasi jurnsm1 tersebut. 14
13
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Akademik Tahun 200312004, (Jakarta,FSH,2003).
14
!bid, h. I I.
h.61.
BAB III
ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 A. Pengertian Advokat
Secara historis pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia berawal dari kedermawanan elit gereja terhadap pengikutnya. Hal ini berlangsung sejak datang agama Nasrani ke Indonesia pada tahun 1500 an bersama dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. 1 Sebagai sebuah koloni, hukum yang secara fomial di berlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang diterapkan pemerintah Hindia Belada. Dari persinggungan antara perangkat hukurn asing yang telah diperkenalkan dan di perlakukan oleh Belanda dengan tata nilai yang telah hidup di tengah-tengah rnasyarakat, te1jadi hubungan informal antara hukurn tradisional dan kolonial. Salah satu rnata rantai praktek pemberian jasa hukum an tar clua hukum itu adalah Pokrol Bambo (zakwerneme) yang acla di desa-desa clm1 ahli hukum professional
(Advocaat en Procureurs) yang lahir di kota-kota besar pada pelaym1an aclministrasi Kolonia] di pengadilan-pengadilan pemerintah clan di sekolahsekolah hukum. 2 Perkataan advokat yang dikenal clunia luas, semula berasal dari bahasa latin yaitu advocatus yang megandung arti scorang ahli hukum yang memberikan 1
Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Strukturai, (Jakarta,LP3ES, 1986).
Cet 1.h.4. 2
Binzaid J(adafi, Advokal Indonesia Mencari legetin1asi; Studi Tentang Tanggung Ja1vab
Profesi Hukum di Indonesia, (.Jakarta, PSHK, 2001).h.55.
32
bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, atau advocare, yaitu berarti to defend, to call to one's aid to vouch or warrant. 3
Sedangkan dalam bahasa Inggris, advokat disebut trial lawyer. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai attorney at law
atau di Inggris dikenal sebagai
barrister. Peran yang diberikan oleh penasehat hukmn di Amerika dikenal
sebagai consellor at law atau di Inggris dikenal sebagai solicitor. 4 Dari pengertian di atas menurut penulis, pengerti.an advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak
mendapatkan honorium ataujee. Advokat pada dasamya sudah dikenal pada masa kerajaan Romawi dengan nama advokat gereja (Kerkelfjke advocaten) atau duivel advocaten, yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam keberatan-keberatan dan atau nasihatnasihat dalan1 suatu upacara pemyataan suci bagi seseorang yang telah meniggal, sehingga semenjak tahun 1879 di Romawi dikenal pula istilah advocaat-procireur berasal dari bahasa latin advokat yaitu jJro-cure' yang artinya wakil. Kemudian penulisannya kedalam bahasa Indonesia lebih tepat dengan istilah advokat. 5
3
Lasdin Walas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, I998). Cet ke I .h.2-3
4
Yudha Pandu, Klien dan Penasehat !Jukum Dalam Perspektif Masa Kini, (Jakarta, Abadi Jaya, 200 I ).h.11 5
Lasdin Walas, Op.Cit. h .. 4
33
Di Negara Belanda diadakan perbedaan antara advokat dengan pengacara. Hal itu tertuang dalam Kitab Undang-undang Acara Perdata Belanda (Het Burgerlijik Proces) yang mengenal istilah : "Advocaat en Procureur ''. Advokat
ad al ah seorang pembela, penasehat dan pengacara. Sed angkan procureur atau pengacara adalah seorang ahli hukum acara (perdata), yang memberikanjasa-jasa dan mewakili pihak yang berperkara dalam mengajukan perkara di muka pengadilan. Dalam prakteknya, di negeri Belanda seorang procureur adalah membantu tugas advokat. Perkara-perkara yang diajuktm kepada hakim oleh procureur adalah atas nama advokatnya. Tugas pengacara hanyalah terbatas pada
mewakili pihak-pihak yang berperkara di muka hakim, untuk melakukan tindakan yang formil-formil saja seperti, meminta penundaan sidang. 6 Di Indonesia sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan di Indonesia pertama-tama ditemukan dalam bab IV
Ketentuan Susunan Kehakiman dan
Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata advocaaat (Belanda-pen) yalmi seorang yang telah resmi diangkat untuk
menjalankan profesinya setelal1 memperoleh gelar A1eester in de rechten (Mr). 7 Di dalam praktek hukum sering didengar penyatuan istilah 'AdvokatPengacara' yang terpengaruh dengan istilah 'Advocaat-.Procureur ',
sehingga
banyak menimbulkan berbagai pengertian. Sementara orang beranggapan ba11wa 6
Wawan Tunggul Alam, Memahami Pro.fesi Hukum, Hakim, .Jaksa, Palisi Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal, (Jakarta, Melina Populer,2004(.h.110-111 Luhut M.P Pangharibuan\ Advokat dan Cole111pt of' Court: Satu Proses di Delvan Kehormatan Profesi, (Jakai1a, Djembatan, 2002). Cet ke 2.h.6
34
advokat itu sama saja dengan pengacara dan atau sebaliknya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadenninata terbitan Balai Pustaka 1976, disebutka11 bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang be1tindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. 8 Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedua istilah tersebut, baik dalam lingkungan praktek peradilan sehari-hari maupnn di kalangan praktisi dan teoritis hukum, namun secara yuridis formil istilah kata advokat tetap digunakan tanpa merubah arti dan makna semula yaitu sebagai advokal, begitu pula dengan kata pengacara. Namw1 dalam praktek dewasa ini ternyata bdum ada istila11 baku untuk menyebut profesi yang dimaksud. Dalam berbagai ketentuan penmdangundangan terdapat inkonsistensi sebutan. Misalnya dalam
UU No. 14 Tahun
1970 Tentang Ketetuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, lJU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkmna11 Agung dan UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menggunakan istilah Penasihat Hukum. Kiranya kedua lJndm1g-undang ym1g terakhir merujuk pada yang pertama ym1g secara konseptual melihat bahwa advokat adalah sebagai 'pihak luar' dalam sistem peradilan. Pada saat yang sama praktek administratif digunakan secara berbeda clan inkonsistensi pula. Misalnya, Departemen Kehakiman menggunakan istilah pengacara dm1 Pengadilan Tinggi menggunakan Advokat I pengacara.
8
Lasdin Wains, Op.Cit. h .. 7
35
Selanjutnya dalam berbagai kesempatan istilah tersebut digunakan secara bergantian. 9 Secara tenninologis terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan perundang-undangan, antara lain:
"Advokat adalah orang yang mewakili klien untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengad 1·tan ,,Jo "Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yan§ memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat" 1 "Seorang penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang di tentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum " 12 "Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi syarat berdasarkan undang-udang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum" 13 Advokat secara umum dapat dikatakan sebagai profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapat atau tidak mendapat honorium.
9
Luhut M.P Pangharibuan, Op.Cit. h.7
10
Yudha Pandu, Loe.Cit. h.11
11
Asosiasi Advokat Indonesia (AA!), Anggaran Dasar AA!, h.1
12
Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (Bandung, Citra Umbara, 2003). 1-1.4
13
KKAI, Kade Etik Advokat Indonesia, disahkan pada tanggal 23 Md 2002. Bab I. Pasal I.
36
Dengan memperhatikan beberapa kepentingan tersebut di atas berkenaan dengan fungsi advokat, yaitu tugas yang cliemban oleh advokat sebagai suatu kewajiban, berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh aclvokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau klien. Oleh karena itu, aclvokat clalam menjalankan tugasnya be1ianggung jawab kepada Negara, masyarakat, pengdilan, klien clan pihak lainnya. B. Kedudukan Hukum Advokat.
Sistem penegakan hukum merupkan salah satu tonggak utama dalam suatu Negara. Dalan1 sistem pembagian kekuasaan, fungsi penegak hukum babkan ditempatkan sebagai suatu cabang tersendiri, karena sistem inilah yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Negara dengan warga Negara atau antar warga Negara. Oleh karena itu, ada asumsi umum bahwa guna mencapai kepastian hukum setiap elemen dalam sistem penegakan hukum juga diatur oleh Negara. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bah pendahuluan, bahwa advokat juga merupakan
bagian dari
penegak hukum.
Peranannya dalam
membantu
menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, tidak dapat dipungkiri terdapat kepentingan Negara untuk mengatur profesi advokat guna menjan1in sistem penegakan hukum yang telah ditetapkan clapat be1jalan clengan baik. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh aclvokat kepacla masyarakat atau klien, sesungguhnya mempunyai lanclasan hukum yang kuat yang bersumber clari
37
hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. 14 Perihal bantuan hukum termasuki prinsip equality before the law dan access to legal councel, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. 15 Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam UUD 1945, misalnya: Pasal 27 ayat (!),yang berbuyi:
"Segala warga Negara bersamaan kedudukaannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wqjib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali" Pasal 34, yang berbunyi:
"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara" Pernyataan di atas jelas bahwa UUD juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil se1ia perlakuan yang sama di depan hukum. Sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat atas keingianan dari berbagai pihak, kalangan advokat, penegak hukum dan masyarakat umum terhadap perlunya diterbitkan undang-undang yang mengatur secara jelas dan tegas tentang advokat dan yang berkenaan dengan hal tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam sw-vey yang dilakukan terhadap 396 advokat di
14
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokal Dalam Perspekli/ Islam dan Hukum Posil(f, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003) cet ke I. h.73 15 Frans I-Iendra Winata, Bantuan l-fukun1 Suatu J·!ak Asasi Manusia clan Bukan Be/as Kasihan, (Jakmta, Elex Media Kompatindo, 2000). H.34-35.
38
lima kota besar di indonesia bahwa sebanyak 99,5 persen advokat menyatakan perlu dibentuk undang-undang advokat. Komposisi yang sama ditemukan pada respons msyarakat umum yang berdomisili di kota-kota tersebut, dimana 70,6 persen diantaranya menyatakan perlu keberadaan undang-undang advokat. 16 Mengenai hal tersebut juga tergambar dari bunyi pasal 38 UU No.14 Talmn 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang menggantikan UU No.19 Tahun 1964, pada dasarnya materi yang menyinggung kedudukan clan peran advokat tidak terlalu berbecla dengan undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya. Namun undang-undang ini dibuat clengan menggunakan pendekatan barn terhaclap prinsip-prinsip peradilan modern seperti dimulai penghargaan akan independensi dan imparsialitas lembaga peradilan serta prinsip jamian hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hingga dirubah lagi menjadi UU No.35 Tahun 1999, pasal tersebut memberi perintah tentang pengaturan Iebih Ianjut terhadap ketentuan bantuan hukum kedalam suatu undang-undang tersendiri. Karena inilah yang melatar belakangi upaya para advokat Indonesia untuk mempeijuangkan undang-undang tersencliri yang mengatur tentang fungsi bantuan hukum yaitu RUU tentang advokat. 17 Selain itu, RUU advokat dilandasi oleh peraturan penmclang-undangan lain yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya sebagai suatn sistem hukum yang
16 Binzaid Kadafi (ed), Advokat Indonesia Mencari Legetimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Pro(esi Hukum di Indonesia, (Jakarta, PSHK, 2001). Cet kc 3, h.93-95. 17
Ibid, h.82.
39
saling memperkuat. Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang terkait adalah sebagai berikut:
18
I. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
2. UU No.I/Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil (Reglement Bumi Putra yang diperbaharui I HIR), (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 9) 3. UU No.8 TaJmn 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN Talllm 1981 No.76 TambaJian LN No.3209) 4. UU No.14 TaJmn 1985 Tentang MaJ1kamah Agung (LN No 73 Tahun 1985, Tambahan LN No.3316) 5. UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (LN Tahun 1986 No.2 TambaJian LN No.3327) 6. UU No.4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang (LN Tahun 1998 No. 135, Tan1bahan
LN No.3778)
7. UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase (LN Tahun 1999 No.138, Tambalian LN No.3827) Kendati keberadaan dan fw1gsi advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang diatur institusi advokat sampai saat dibentuk UU Advokat, masih ditemukan dalam Reglement op de
Rechterl/jike Organiatie en het Beleid der Justice in Indonesia atau RO 18
Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Loe. Cit, h.117.
40
(Staatsblad 1847:23 jo Stb 1848:57), pasal 165 -192 dengan segala perubahan dan penambahan, Bepaligen Betrejfende het Kostuum der Rechterlijike Ambtenar
Hoofd in Advokaten, procureur en Deuwaarders (Stb.1848:8), Bevoegdheid Departemen Hoofd in Burgelijike Zaken van Land (Stb. 1910:446 jo Stb 1922:522),
dan
Vertegenwoordingging
van
de
land
in
rechten
(K.B.S.1922:522). 19 Kemudian dengan disahkannya UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat melalui Lembaran Negara RI No 49 Tahun 2003, maka terwujud sudah keinginan banyak kala11gan terhadap satu-satunya landasan yuridis bagi aktivitas advokasi. Dengan kelahiran u11dang-undang tersebut diyakini bahwa para advokat aka11 berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien. Dengan di dasari peraturan perundang-undangan di atas bagi mereka yang melakukan malpraktek dalam arti melakukan peran menyimpang dari tugas clan fungsinya, maka dapat dikenakan sanksi yuridis berdasarkan w1da11g-undang tersebut. Adapun sangsi administratif dari oganisasi berdasarkan pada Kade Etik clan sumpah jabatan yang diucapkan. Dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diatur secara konferhensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan clan kemandirian advokat, seperti dalam
19
Ropuan Rambe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta, Grasindo,200 I). h.33
41
pengangkatan, pengawasan dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat dimasa mendatang. Disan1ping itu diatur pula berbagai prinsip dalam menyelenggarakan tugas profesi advokat, kbususnya dalam peranannya menegakkan keadilan dan terwujudnya prinsip-prinsip Negara hukum pada umumnya. 20 C. Syarat-syarat Menjadi Aclvokat
Seseorang yang akan mejadi advokat harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan, terutanm yang berkaitan dengan pengetalrnan lrnkum, baik hukum formil maupun materil. 21 Menumt Ropuan Rambe, seorang advokat harus selalu fleksibel, kreatif dan mempunyai kualifikasi serta karakter pribadi yang substantif, antara lain ia hams mempunyai dosis .fighting spirit yang cukup, karena tanpa itu, maka sulit seorru1g advokat dapat beke1:ja secara maksimal. 22 Supaya terpenuhi persyaratru1 kualifikasi dan indefendensi bagi advokat, maka proses pengangkatannya hams selektif melalui tes pengetahuan hukum dan tes kepribadiru1 yang diatur oleh undru1g-undang. Pada saat ini untuk pengru1gkatan advokat tela11 diatur melalui UU No 18 Tahun 2003 Tentru1g Advokat, yang dijelaskan pada pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 2, berbw1yi :
20
Agustin Teras Narang, Proses Pembahasan UU Advokat di Pariemen, (Jakmia, Yayasan Pancur Siwah, 2003). Cet ke I. h.18 I. 21
22
Ibid, h.81 Ropuan Rambe, Op.Cit, h.34
42
a. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar be/akang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. b. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. c. Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan agar para advokat dalam menjalankan prakteknya selalu dapat dipantau oleh Mahkamah Agung, selain oleh organisasi advokat itu sendiri. Disamping itu secara administratif keberadaan advokat juga perlu di data baik mengenai tempat prakteknya maupun jumlah advokat yang berpraktek. Penman clan keterlibatan organisasi di sini adalah bahwa se:orang calon advokat harus mengikuti l\iian Kode Etik yang diselenggarakan oleh asosiasi atau organisasi dimana ia nanti mencatatkan diri sebagai anggota. Walaupun pendaftaran untuk mengikuti u31ru1 Kode Etik dilakukan oleh masing-masing asosias1 atau orgru1isasi advokat, tetapi senng pelaksanaan ujian Kode Etik tersebut dilakukan secara serentak clan bersama-sama antara asosiasi atau orgru1isasi advokat yang ada. Pasal 3 berbunyi:
a. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Warga Negara Republik Indonesia 2) Bertempat tinggal di Indonesia 3) Tidak bersetatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun 5) Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendl'dikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 6) Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
43
7) Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih 9) Berprilaku baik, jujur, bertanggug jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. b. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagai mana dimakmd pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada advokat untuk mengembagkan professional di bidang hukum dan ilmu tertentu misalnya pasar modal, hak atas kekayaan intelektual (HAIG), perbankan dan lain-lain.
D. Hak dan Kewa.iiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Hak dan kewajiban advokat secara umum telah diatur dalam ketentuan pasal 14 hingga pasal 20 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adapun secara gamblang clapat clijelaskan clalam poin-poin di bawab ini: I. Hak Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
a. Menclampingi klien selama proses penyelidikan dan penyiclikan. 1-Iak tersebut timbul clari pengakuan akan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Setiap warga negara membutuhkan bantuan profesi hukum guna mendapatkan peraclilan yang wajar dalam menghaclapi tuduhan !criminal yang seringkali melibatkan usaha paksa dari alat-alat Negara yang
berwenang
memprosesnya secara hukum.
Penm advokat aclalah
memastikan ticlak adanya penyalahgunaan wewenang tersebut. b. Maju di muka pengadilan.
44
Hanya fungsi mewakili orang-orang yang mencari keadilan hukum di depan peradilan yang merupakan fungsi khas para lawyer. Kesimpulan ini didapat atas perkembangan para advokat yang menurut Daryl Koehn bernilai sedikit lebih dari pada konselor (konsultasi), negosiator atau ahli prumus dokumen. 23 c. I-Iak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya. Seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kebebasan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Salah satu kasus yang pernah mengenmka adalah kasus penangkapan pembela umum Dadang Tri Sasongko pada tahun I 992 atas tuduhan subversif karena membela warga desa Singasari Kabupaten Gresik. 24 Kasus tersebut menunjukan pentingnya kebebasan dan perlindungan dalam mejalankan tugas mendampingi klien.:!s d.Ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan. Ada dua dasar pokok yang mendasari hak advokat untuk ikut menentukm1 kebijakan dalam sistem peradilan yaitu: l) Aclvokat merupakan bagian integral dalam sistem peradilan. 2) Karena advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (fair trial) bagi kliennya,
23
Daryl Koehn, Landasan Etika Profesi, (Yogyakarta, Kanisius, 20000. h.37
21 '
Prans 1-lendra Winata, Aclvokat Indonesia, (Jakarta, Pusaka Sinar I-Iarapan, 1995) cet ke I,
25
Hal ini sejalan dcngan apa yang tertuang pasal 14 dan 15 lJU No 18 Tahun 2003.
h.56.
45
maka ia harus memiliki hak pula untuk memastikan bahwa sistem peradilan seoptimal mungkin menyerap prinsip.fair trial. e. Mengawasi proses peradila11 dan aparat penegak hukum. Advokat harus memastikan bahwa proses peradilan dan aparat penegak hukum yang dihadapinya selalu menjunjung tinggi prinsip fair trial, termasuk dalam lingkup ini adalah hak menolak hakim untuk menangani perkara.
f. Hak mendapatkan infonnasi dan layanan administrasi. Untuk mewakili klien dalam suatu perkara perlu diakui hak advokat terhadap informasi dan layanan administrasi yudisial. Sulit atau bahkan musta11il bagi advokat untuk mewakili klienya secara maksimal, apabila al<ses informasi tertutup
atau
apabila
layanan
administarsi
yudisial
diberikan
secara
diskriminati f. 26 g. Menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi. Advokat mempunyai tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara dan pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk melakukan pembicaraan sebelum atau pada saat proses peradilan dilangsungkan dan pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihalc i. Hak atas rahasia jabatan.
26
Hak ini sejalan dengan apa yang diatur dalam kctentuan pasal 17 UU No.18 Tahun 2003
46
Hak atas rahasia jabatan penting untuk dikenali karena advokat juga dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungannya dengan klien. Hal ini merupakan bagian dari tugas advokat untuk menjaga kepercayaan profesinya terhadap masyarakat. 27 2. Kcwajiban Advokat Dalam Sistcm Peradilan Indonesirn.
a. Memenuhi kualifikasi. Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi clasar, agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peraclilan lainnya, dan menjarnin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah clan cepat. Tanpa adanya standar kualifikasi clapat te1:jadi dimana advokat yang berbicara di pengadilan tidak memiliki pengetahuan yang cukup me:ngenai hukum acara dan substansi hukum atas kasus yang clisiclangkan, sehingga te1jadi kekacauan dalam peradilan kasus tersebut. 28 b. Menghormati institusi dan proses peradilan. Kewajiban lain yang mempunyai titik persinggungan dengan Negara adalah meghormati institusi dan proses peradilan. Lembaga peradilan membutuhkan kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintah atau putusan-putusannya dapat dihormati atau lebih mengikat. Advokat sebagai salah satu elemen peradilan 27
28
Hak ini sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 19 UU No.18 Tahun 2003
Binzaid Kadafi (ed), Advokat Indonesia A1/encari Legelilnasi; Studi Tenlang Tanggung .Jmvah Profesi Hukum di Indonesia, (.Jakarta, PSI IK, 200 I). Cct kc 3, h. 95.
47
dalam konteks integrated judiciary system, hams ikut menjaga kewibawaan tersebut. c. Mentaati Ketentuan Hukum Acara. Pedoman nonnatif yang hams selalu dipegang advokat dalam menjalankan profesinya, terutama dibidang litigasi adalah hukum acarn, sebagai perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi setiap elemen peradilan agar ketentuan lrnkum material dapat ditegakkan. Ketaatan pada hukum acara berdampak luas bagi proses peradilan dan bisa mendatangkan konsekwensi yuridis bagi pihak-pihak yang terkait dalam jalannya peradilan. Pelanggaran hukum acara juga potensial mengganggu prinsip peradilan yang sederhana, murah dan cepat.
BAB IV TANTANGAN SARJANA HUKUM ISLAM (SHI) MENJADI ADVOKAT PASCA UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2003 A. Profesi Advokat di Indonesia.
Sistem penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalan1 Negara. Dalam sistem pembagian kekuasaan fungsi penegak hukum bahkan di tempatkan sebagai
satu
cabang
tersendiri
karena
sistem
inilah
yang
berwenang
menyelesaikan segketa antara Negara dan warga Negara atau antar warga Negara. Oleh karena itu ada asumsi umum bahwa guna mencapai kepastian hukum setiap elemen dalam sistem penegakan hukum juga diatur oleh Negara. Secara historis peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia climulai sejak masa penjajahan Belancla, setelah pecahnya pt;rang Napoleon pada permulaan abacl XIX. Dimana sebagai sebuah Negara koloni, sistem hukum yang secara formal cliberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang clitetapkn pemerintah Belanda. Sementara masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dahulu memiliki seperangkat ketentuan hukum trnclisional yang relatif berkembang clan clijaclikan patokan clalam membangun sistem sosial, termasuk untuk menenggahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut. Persinggungan antara perangkat hukum asmg yang diperkenalkan clan cliberlakukan oleh Belancla clengan tata nilai yang telah hidup di tengah-tengah
49
masyarakat menimbulkan hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata ratai antara dua dunia hukum itu adalah Pokrol Bambu di desa-desa dan ahli hukum professional yang lahir di kota-kota besar, tepatnya
pada
pelayanan
administrasi
kolonial
di
pengadilan-pengadilan
pemerintah dan sekolah-sekolah hukum. 1 Untuk menertibkan profesi baru ini pada tahun 1848 dikeluarkan aturan tentang susunan kehakiman dan kebijakan mengaclili (Reglemen
op de
Rechterlijke Organisatie en bet Bekeid der Justitie) yang lazim disingkat dengan RO. Namun dengan politik diskriminasi yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO hanya cliperuntukkan bagi warga Negara Hindia Belanda yang merupakan sm:jana hukum lulusan universitas di Belanda atau lulusan Sekolah Tinggi Hukum .Jakarta. Ketentuan RO diterapkan hanya pada advokat yang menanggani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa pacla peradilm1
Raad van Justitie. Sedangkan peraturan bagi Pokrol Bambu yang muncul dikalangan pribumi, diatur tersendiri jauh kemudian hari dalam staatsblaad l 927496 tentang Peraturm1 bantuan clan perwakilan pihak clalam perkara perclata di Pengadilan Negeri.
1
2
Daniel S Lev, Huk1nn dan Politik di Indonesia; Keshuunbungn dan Perubhan, (Jakarta,
LP3ES, 1990). H.325. 2
h.23.
Adnan Buyung Nasution, Banluan flukum di Indonesia. (Jakarta, LP3ES, 1982) Cet kc 1.
50
Apabila advokat dalam RO harus merupakan sarjana hukum (masterin de
Rechten) yang berada dalam pengawasan hakim Raad van .Justitie dengan tambalmn dua advokat yang
ditunjuk, maka kedudukan Pokrol Bambu yang
dapat mewakili dan membela dalam perkara sipil di pengadilan landraad berdasarkan Stbl.1927-496 dapat diisi oleh siapa saja, tidak perlu
sa~jana
hukum,
dan diawasi sepenulmya oleh pengadilan. 3 Aturan dalam RO yang diskriminatif tersebut, ternyata setelah zaman kemerdekaa RI masih banyak dijadikan acuan oleh lembaga peradilan untuk menetapkan
kebijakan
terhadap
advokat
lndoesia.
Misalnya
kebijakan
pengawasan oleh pengadilan dibuat mirip dengan materi pengaturan RO. Bahkan sumpah profesi Advokat yang pemah dikenal juga sepenuhnya diambil dari materi sumpah dalam R0. 4 Peraturan yang diskriminatif dalam advokat juga dialami para pengacara Syari'ah yaitu para pengacara yang memiliki latar pendidikan Fakultas Syari'ah atau Perguruan Tinggi Islam baik yang negeri maupun yang swasta. Diskrirninasi tersebut bahkan dilegalkan lewat SEMA No. I Tahun 1998 tentang Mekanisme proses seleksi atau ujian untuk rnenjadi advokat. SEMA ini mengatur standar persyaratan keluJusan ujian baik bagi pemohon lulusan fakultas hukum maupun lulusan Fakultas Syari'ah. Keduannya terlebih 3
Binzaid Kadafi (ed), Advokat Indonesia ;\4encari Legetirnasi; Studi Tentang Tanggung Jmvab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta, PSHK, 2001). Cet ke 3, h.40 . ., Ibid
51
dahulu harus mengatasi sembilan mata kuliah ujian yang sama, bila lulus bagi yang berijazah fakultas hukum boleh menjadi advokat disemua lingkungan peradilan, akan tetapi bagi yang lulus dengan ijazah fakultas Syari'ah hanya bisa menjadi advokat sebatas lingkungan peradilan agama saja. 5 Diskriminasi ini sebenarnya tidak bisa diterima, dengan alasan apapun. Bagaimana mungkin hanya karena calon advokat adalah seorang saijana syari'ah maka ia hanya diperkenankan beracara di peradilan agama saja. Sementara para sarjana hukum umum dapat beracara di semua lingkungan peradilan termasuk peradilan agama. Padahal saat seleksi-sebagaimana diatur dalam SEMA No.18 Tahun 1998 tersebut-tidak terdapat perbedaan materi ujian terhadap mereka yang notabenya sarjana hukum biasa dengan mereks yang smjana syari'ah. Tidak adanya pengakuan kesetaraan antara advokat yang bergelar sarjana hukum (SH) dengan pengacara yang bergelar smjana syari'ah (Drs./S.Ag/Sl-11) menurut penelitian yang dilakukan oleh .Teena] Aripin dan Azharuclclin Latif tentang Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSJ) clan Advokat Syari'ah clalam Panclangan Masyarakat DK! Jakarta, pacla tahun 2004 yang lalu cliantaranya clilatar belakangi oleh : Aclanya
keraguan para pengarnbil kebijakan di pemerintah RI terhaclap
kemampuan sariana syari'ah clalam pcnguasaan hukum positif selain hukum Islam. Keraguan ini lcrulama karcna bclum 111cmadai11nya kurikulum fokultns 5
M Nuzul, Syari 'ah dan Pendidikan di Indonesia "Geliat Sang Saudara Tua", Jurnal Jentera edisi khusus 2003. h.83.
52
syari'ah dalam menampung materi-materi lmkum positif baik hukum material maupun hukum acara yang digunakan di semua lingkungan peradilan. 6 Di tengah keraguan banyak kalangan terhaclap kualitas aclvokat lulusan fakultas syari'ah, lahirlah sebuah Unclang-unclang yang memberikan payung hokum bagi para sarjana syari'ah untuk beracara ticlak lagi terbatas pacla lingkungan Perclilan Agama tapi clisemua lingkungan perad.ilan. Lahirnya UU No 18 Tahun 2003 Tentang aclvokat ini bisa jacli langkah awal proses menipiskan jurang cliskriminasi terhaclap para lulusan smjana syari'ah, seperti yang selama ini terjacli.
B. Tantangan Sarjana Hukum Islam (SHI) Menjadi Advokat. Mengingat akhirnya lulusan fakultas syari'ah boleh menjacli aclvokat melalui clisahkmmya UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Aclvokat, maka yang perlu clipirkan sekarang aclalah langkah atau upaya-upaya apa yang harus diadakan dalam rangka penyesuaian atau penyeimbangan antara realita stanclar akademis clengan wewenang yang telah diberikan oleh Unclang-undang.
a. Tantangan dari Scgi Internal. Sebagaimana sempat disinggung di atas, bahwa ha! yang paling krusial pasca clisahkannya UU No 18 Tahun 2003 bagi pendiclikan syari'ah secara umum aclalah bm1yaknya komplain tentang kualitas sarjana fakultas syari'ah yang ticlak
(i Jaenal Aripin dan Azharuddin Latif, laporan Penelitian tentang Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APS!) dan Advokat Syari'ah dalam Pandangan Masyarakat DK! Jakarta. Kei:jasama FSH U!N Jakarta dan DEPAG, Tahun 2004. h.13.
53
siap pakai. 7 Sorotan terbesar adalah karena minimnya kualitas sai:jana syari'ah dalam penguasaan hukum positifbaik yang formil maupun materil. Jadi tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana kemudian fakultas syari'ah melakukan pembenahan atau pembaharuan sistem kurikulum pendidikannya. Pasca disahkannya UU tentang advokat, tantangan tersebut sepertinya dijawab oleh fakultas syari'ah dan hukum dengan melakukan banyak pembenahan. Salah satu pembenahan yang paling urgen adalah dilakukannya pembenahan sistem kurikulum fakultas syari'ah dan hukum. Jika kita perhatikan secara seksama kita akan menangkap perubahan tersebut, sebelum disahkannya UU Advokat, materi mata kuliah di fakultas syari'ah muntlak di dominasi oleh mata pelajaran yang terkait dengan hukum Islam-kalau pun acla mata kuliah hukum positif prosentasinya tidak lebih dari I 0 persen. Tapi pemai1clangan seperti di atas ticlak kitajurnpai lagi saat ini. Materi-materi hukum positif
kini mulai menclapat tempat, porsi
hukum positif clalam
kurikulum fakultas syari'ah clan hukum secara urnurn sudah terlihat porposional.
7
Hal ini tergambar jelas pada laporan penelitian Jaenal Aripin dan Azharuddin Latif tentang Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) dan Advokat Syari'ah dalam Pandangan Masyarakat DK! Jakarta tahun 2004. Penelitian ini menggunakan sample para penegak hukum seperti
Hakin1, Jaksa, Palisi, Advokat. Dari penelitian terscbut terga1nbar bahwa penguasaan hokun1 111ateriil para advokat syari'ah yang tidak terlalu bagus (30%), sementara penguasaan hokum formil bahkan Jebih rendah sebesar 21 %. Satu ha! yang positif clari penelitian tersebut adalah tingginya kualitas n1oral para advokal syari'ah. Ibid, h. 55.
54
Kuota materi hukum positif di kurikulum tahun 2003 telah mencapai angka 40 persen dari seluruh mata kulia11 yang ada.
8
Namun banyak ha! yang perlu dicatat dalam proses pembenahan kurikulum baru tersebut. Yang menjadi problema turunan
dari proses pembena11an
kurikulum adalah: Pertama, munculnya mata kuliah serupa tapi tak sama. Di jurusan SJS misalnya, mata kuliah Tafsir Ahkam denga Hadist ahkam meski jelas berbeda namun dalam praktek silabusnya hampir bisa dikatakan tidak ada bedanya. Hal serupa menimpa mata kulialJ Hukum Islam di Indonesia dengan Praktek Hukum Islam di Indonesia, HTN dengan Perbandingan HTN serta banyak mata kuliah lain.
Kedua, tidak sistematisnya penawaran mata kuliah hukum positif. Dibeberapa jurusan kita temui disodori materi Hukum Acara Perdata I TUN padahal belum mendapat mata kulia11 tentang hukum perdata.
Ketiga, Sebagai fakultas yang juga mengadopsi sistem pendidikan campuran sebagaimana dianut dibanyak fakultas hukum di Indonesia yaitu pendidikan hukum akademis dan pendidikan profesi. 9 Peran sebagai pendidikan profesi tidak
8
Kendati demikian jika dibanding dengan materi hukum positifyang diajarkan oleh fakultas hukum diperguruan tinggi umum-UI misalnya-tentu porsi hukum positif di fakultas syari'ah memang terlihat sangat keeil. Namun satu hal yang menurut penulis eatat adalah bahwa porsi hokum positif cukup proporsional bagi fakultas syari'ah, nan1un harus dilakukan pen1baharuan lagi terhadap kurikulum berhubung masih banyaknya mata kuliah-matakuliah yang tidak terlalu penting untuk dig anti dan 1ne1nasukkan n1ateri hokum~ln1kun1 positif. 9
Siste1n pendidikan akaden1is adalah pendidikan yang rnengajarkan tentang apa yang
dimaksud dengan hukum, apa saja eabang ilmu hukum atau dengan kata Jain lebih bersifat teoritis yang tidak bisa begitu saja diterapkan. Adapun sistem pendidikn profesi adalah sistem pendidikan yang 1ne1nbantu para peserta untuk 1ne111iliki keahlian dala1n penerapan hukun1 atau dengan kata lain
55
sepenuhnya dimainkan oleh fakultas syari'ah dan hukum. Materi Pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum yang diberikan pada semester akhir sebagaimana tertuang dalam kegiatan praktikum baik di KUA, Pengadilan maupun di lembaga legislatif, tidak diolah secara maksimal clan terkesan apa adanya dan cenderung diabaikan. Hal ini terlihat dari proses pembekalan, praktek clan eva.luasi yang tidak sesuai dengan
petunjuk
teknis
penyelenggaraan
praktikum.
Pembekalan
yang
seyogyanya dapat memberi bekal kepada para mahasiswa untuk kesiapan dilapangan, dilaksanakan dengan apa adanya tanpa rnenejernen yang apik. Waiau Praktikurn yang seharusnya dijadwalkan satu semester, dalam prakteknya dapat dipersingkat dalam hitungan jam saja. Secara umum pembekalan dapat dinilai hanya sebagai sebuah seremonial belaka. Disinilah posisi laboratorium hukum fakultas syari 'ah clan hukum sebagai wadah para mahasiswa menempa skill hukumnya sebelum turun ke masyarakat palut dipertanyakan. Posisi penting kurikulum terhadap penunjang kualitas para lulusan akhirnya bukanlah harga mati yang dapat menentukan kualitas para lulusan perguruan tinggi. Kualitas lulusan sai:jana hukum juga dipengaruhi oleh sektor-sektor lain dalam sistem pendidikan, seperti metode pengajaran, tenaga pengajar yang handal
Jebih bersifat praksis. Kedua sistem ini di kawasan Eropa dan Amerika dipisahkan, scmentara di banyak negara Asia sistem ini digabungkan-terrnasuk di Indonesia. Penggabungan ini bisa jadi tidak
ter\alu bagus karena akan 1nemecah konsentrasi para peserta didik dan beri1nbas tidak n1atangnya ihnu yang dikuasai baik yang toritis niaupun yang praktisnya. Hik1nahanto Ju\vono, !vfen1ikirkan Ke111bali Sisten1 Pendidikan /-!11kun1 di Indonesia, (Jakarta, .lurnal Jentera 1 2003). h.88.
56
baik dalam memberikan meteri maupun metode, ketersediaan perpustakaan, dan laboratorium. b. Tantangan dan Peluang dari Scgi Ekstcrnal. Dari segi eksternal tidak sedikit tantangm1 yang harus dihadapi oleh para advokat lulusan fakultas syari'ah, kendati juga terbuka lebar pelumig yang harus dimainkan oleh para advokat syari'ah. Diantara tantangan dan peluang itu aclalah: Muara terbesar dari tantangan yang harus segera di haclapi oleh para advokat syari'ah adalah masih kuatnya setigma negatif tentang kualitas penguasaan hukum positif baik materil maupun formil para advokat syari'ah dikalangan praktisi hukum. Ditambah lagi belum tersosialisasinya secara maksimal Asosiasi Pengacara Sym·i'ah sebagai wadah bersatu clan berkiprahnya para advokat syari'ah. Sehingga berdasar penelitian Jaenal Aripin clan Azharuddin menyebut tidak ada satu responden pun yang merasakan peran dan kiprah yang dilakukan asosiasi maupun pengacara syari'ah. 10 Masih kentalnya suasm1a clan sikap diskriminasi terhadap sarjana fakultas syari'ah. Tidak adanya pengakuan kcsetaraan di atas juga diduga karena adanya unsur
politis yang telah ada seiring tcrjadinya proses perkembangan
institusionalisasi (pelembagaan) hukum Islam menjadi hukum positif, misalnya ketika pembahasan RUU Perkawinan clan RUU Peradilan 11.gama. Bahkan sejak zaman penjajahan pun telah terjadi upaya-upaya memarjinalisasi hukum Islam dalmn sistem hukum nasional yang dilakukan oleh Belanda atas saran pma JO
Jaenal Aripin clan Azharuddin Latif, Loe.Cit, h.48.
57
smjana-smjana Belanda sepe1ii Snouck Hugronje, Van Valenhoven dan Terr Har. Khusus pada era kemerdekaan, argumentsi yang sering mereka kemukakan adalah bahwa RUU yang terkait dengan Hukum Islam di atas ticlak sesuai dengan clasar pancasila, dan akan berupaya menghidupkan kembali piagam Jakarta. Bahkan acla yang mengatakan ini sebagai upaya pendirian negara Islam Indonesia. Alasan yang sama juga mereka kemukakn ketika acla upaya penyetaraan atau pensejajaran advokat yang bergelar smjana hukum clengan E:mjana syari'ah. Peluang terbesar bagi para smjana syar'iah aclalah pengakuan umum di rnasyarakat tentang tingginya integritas moral para sm:jana syari'ah. Ini merupakan modal utama bagi smjana syari' ah untuk te1jun ke clunia hukum yang tengah babak-belur oleh praktek-praktek tak terpuji yang dilakukan oleh para penegak hukum sendiri. Praktek korupsi clan mafia peraclilan menjacli panorama rirnba hukum kita. Peluang kedua adalah dengan telah terbentuknya Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) pacla tahun 2002 lalu. Organisasi ini memiliki mii penting bagi pengembangan kualitas para smjana syari'ah. Di tempal inilah para smjana syari'ah dengan tanpa rasa canggung dan malu untuk menempa cliri guna mempersiapkan cliri menjadi aclvoka!. Aclanya asosiasi ini juga berperan besar bagi lm1carnya komunikasi antar sarjana syari'ah di seluruh Indonesia serta terjalinnya ukhuwah diantara mereka.
58
Peluang terakhir bagi saijana syariah untuk menjadi advokat adalah jaminan hukum dari
Undang-Undang Advokat, bahwa
para
sa~jana
syari'ah berhak
menjadi advokat yang dapat beracara disemua lembaga peradilan. Satu hal yang tak kalah penting adalah disyaratkannya magang selama 2 tahun berturut-turur di kantor advokat bagi semua calon advokai. Hal ini merupakan peluang emas yang dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menempa kualitas terutama memperdalain penguasaan hukum positifpara sa~jana syari'ah.
BABY
PENUTUP A. Kcsimpulan Pada bab kelima penulis akan menuliskan mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahsan masalah pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan penulis terhadap pembahasan di atas sebagai beriku!: I. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2003 telah terjadi perubahan yang cukup signifikan ..lilrn dulu kuota mata kuliah hukum tenggelam oleh mata kuliah hukum Islam. Pasca disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kurikulum di fakultas Syariah dan Hukum telah mengalami perubahan. Mata kuliah Hukum positif kini mendapat porsi sekitar 40% clari jumlah seluruh mata kuliah yang ada, sungguh sebuah perubahan yang radikal clan proporsional. 2. Masuknya mata kuliah hukum positif dalam kurikulum fakultas syari'ah bukanlah sebuah ancaman karena tidak akan mengurangi sedikitpun ke khasan pendidikan fakultas syari'ah sebagai pendidikan pengkajian ilmu-ilmu syariah. Hal ini justru akan menambah kaya wacana pengetahuan sarjana syari'ah yang diharapkan clapat mengimplementasikannya dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. 3. Lahirnya UU No 18 Tahun 2003 merupakan pengakuan secara yuridis Negara tentang hak para sarjana syari'ah untuk menjadi advokat, sehingga tak perlu
60
lagi diperdebatkan. Kedati demikian, pasca disahkannya undang-undang tersebut,
para
sa~jana
syari'ah dituntut untuk melakukan penyesuaian diri
dengan meningkatkan kemampuan penguasaan hukum positif baik hukum formil maupun materilnya, sebagai alat utama seorang advokat, sebagai mana dikeluhkan banyak pihak.
B. Saran-saran Ada baiknya penulis memberikan saran yang membangun dalam rangka lebih memahamkan masyarakat mengenai Sai:jana Hukum Islam (SHI): I. UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan angin segar bagi sm:jana Hukum Islam yang ingin menjadi advokat karcna undang-undang ini memberikan Jandasan yuridis terhadap Sai:jana Hukum Islam yang memiliki keinginan menjadi advokat. Akan tetapi apabila ha! ini tidak dibarengi dengan kemampuan yang memadahi dari sm:jana hukum Islam tentu akan menjadi percuma. Oleh karena ha! tersebut, penulis beranggapan perlunya fakultas syari'ah dan hukum untuk terns menerus melakukan refitalisasi kurikulum fakultas sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Kurikulum memang memainkan penting atas kualitas seorang sarjana namun bukan harga mati. Kualitas sm:iana juga clitentukan oleh anasir-anasir lain clalam system pendiclikan. Berkenaan dcngan ha! ini penulis menyarankan untuk membentuk tim
pengk~jian
silabus seluruh mata kuliah, agar tidak
61
ditemui antara satu matakuliah dengan satu mata kuliah yang lain bertabrakan atau lahirnya mata kuliah tanpa silabus. 3. Melakuan fariasi metode pembelajaran, agar skill anak didik tergarap. Satu ha! yang tak luput adalah perlunya peninjauan kualitas para pengajar khususunya pengajar mata kuliah hokum. Karena selama ini terlihat paspasan. 4. Perlunya kerjasama yang berkesinambungan dengan lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia, ha! ini penulis rasa perlu di karenakan saijana Hukum Islam merupakan pendatang baru di dunia hukum dan perlu pengakuan terhadap eksistensinya. Agar apabila ada sa1jana hukum Islam rnelamar kesebuah departemen hukum tidak te1jadi ketidak tahuan mengenai saijana hukum Islam.
62
DAFTAR PUSTAKA Alam, Wawan Tunggul, Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Palisi, Notaris,
Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal, .Jakarta, Melenia Populer, Cet I, 2004 Aripin. Jaenal dan Azharuddin Latif, Laporan Penelitian tentang Eksistensi Asosiasi
Pengacara Syari 'ah Indonesia (APSJ)
dan Advokat Syari 'ah dalam
Pandangan Masyarakat DKI Jakarta. Kerjasama FSH UIN Jakarta dan DEPAG, Tahun 2004. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Anggaran Dasar AA!. Azizy. AQodri, Hukum Nasional, Ekleksisme Hukum Islam dan Hu/cum Umum, Teraju Mizan, 2002 Fauzam. M Aclunad, Perundang-undangan Lengkap 'f'entang Peradilan Umum,
Peradilan Khu.ms dan Mahkamah Konstitusi, Kencana 2002 Hamzah.Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, .Jakarta, Sinar Grafika, Cet ke 3, 2004 Harapan. M Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan
dan penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2000 Hasbi Ashshiddiqie Muhammad, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Jakarta, Pustaka Rizki Putra, 2000 .Jauziyah, Ibnu Qoyyim, Hukum Acara Peradilan Islam, Bandung" Pustaka Pelajar, 1997.
63
Juwono.Hikmahanto Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia, Jakarta, Jurnal Jentera, 2003 Lubis. Suharwadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakai1a, Sinar Grafika, 2000 Kaligis. OC, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Tindak Pidana Khusus dalam
Pemberantasan Korupsi, Bandung, Alumni, cet ke 1, 2005 Kansil dai1 Kansil Christine, Pokok-pokok Hukum Pidana Hukum Pidana untuk Tiap
Orang, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1995 Kadafi, Binziad, Advokat Indonesia Mencari Legetimasi: Studi Tentang Tanggung
Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakai1a, PSI-IK, 2001 Koehn,Daryl, Landasan Etika Pro.fesi, Yogyakarta, Kanisius, 2000 KKAI, Kode Etik Advokat Indonesia,2002, Mahendra, Yusril Ihza, Supremasi Hukum di Indonesia, Jakarta, Departemen Hukum dan Pernndang-undangan, 2002 Mawardi.Imain, Al-Ahkamu As Sulthaniyyah, Jakarta, Dami Falah, 2000 Mubarok.Jaih, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bai1dung, Rosda, 1992 MP Pangharibuan.Lulmt, Advokat dan Con/em of Court: Satu Proses di Dewan
Kehormatan Profesi, Jakai1a, Djembatan, 2002 Narang, Agustin Teras, Proses Pembahasan Undang-undang Advokat di Parlemen, Jakarta, Yayasan Pancu Siwah, 2003 Pandu. Yudha, Klien dan Penasehat Hukum dalam Prespekt!f Masa kini, Jakarta, Abadi Karya, 200 I
64
Rambe.Ropuan, TeknikPraktek Advokat,Jakarta,Grasindo, 200 I Roestandi. Achmad dan Muchjidin Effendie, Komentar alas Undang-udang No 5
Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI, Jakarta, Pradya Paramita, 1993 Rosyadi. Rahmad dan Sri Hmiini, Advokat dalam Prespekt!l Islam dan Hukum
Posit/{, Jakarta, Galia Indonesia, 2003 S Lev. Daniel, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta, LP3ES, 1990. Sabun. Ansorie, Hukum Acara Pidana, Bandung, Angkasa, 1990 Sm1toso. Topo, Membumikan Hukum
L~lam,
Penegakan Syari'at da!am Wawasan dan
Agenda, Jakarta, Gema Insani Pres, 2003 Soedibroto.Soenaryo, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yuri.\prudensi MA dengan
HOGE Rood, Jakarta, Raja Grasindo, 2003 Waluto.Bambm1g, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grc;fika, 2004 Winata.Frans Hendra, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi lvfanusia dan Bukan Be/as
Kasihan, Jakarta, Elex Media, 2000 , Advokat Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995 Wisnubroto dan Widiartana, Pembaharuan Hukum Acara .Pidana, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1999 Wis. Lasdin, Cakrawala Advokal Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1989
Undang-Undang No, 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bandung, Citra Umbar, 2003
