PERMASALAHAN HUKUM TENTANG TENAGA KERJA ANAK DI INDONESIA

Puji Purnamawati - Iskandar Zulkarnaen Permasalahan Hukum Tentang Tenaga Kerja Anak di Indonesia

PERMASALAHAN HUKUM TENTANG TENAGA KERJA ANAK DI INDONESIA Oleh: PUJI PURNAMAWANTI & ISKANDAR ZULKARNAEN Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Keterlibatan anak dalam bidang ketenagakerjaan, seperti di Indonesia semakin meningkat. Suatu segi yang sangat menonjol dalam bidang kesejahteraan anak pada umumya, maupun dalam hal perlindungan anak khususnya ialah masalah anak yang bekerja dibawah usia kerja yakni usia 10-14 tahun. Dalam masyarakat Indonesia banyak anak-anak yang terpaksa bekerja guna mendapat penghasilan atau dapat membantu penghasilan orang tuanya yang kurang mampu. Di Indonesia Peraturan Perundang-undangan tentang larangan atau pembatasan tenaga kerja anak dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ada dan dianggap cukup, namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan terutama karena alasan ekonomi. Apabila tenaga kerja anak dibiarkann terus berlangsung tanpa dibatasi pada jenis pekerjaan yang ringan dan tidak berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta dengan kondisi kerja yang layak, maka akan mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan kepribadian anak tersebut. Untuk itu dalam kebijaksanaan perlindungan anak dalam bidang ketenagakerjaan perlu dipikirkan jalan keluarnya yaitu dengan membuka kemungkinan anak dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak berbahaya, bagi jiwa anak, moral, agama baik secara jasmani maupun rohaninya dengan memenuhi syarat-syarat yang ada pada perjanjian kerja yang berisi perlindungan hukum. Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak karena alasan tertentu wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila dalam kenyataannya ternyata pengusaha melanggar UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk ( pasal 74 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ), maka bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi administratif. Dasar hukum yang memperkuat alasan tersebut terdapat pada pasal 183 jo pasal 190 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Key Words: Hukum Perlindungan Anak, Hukum Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

khususnya ialah masalah anak yang

A. Latar Belakang Masalah

bekerja dibawah usia kerja.

Keterlibatan anak dalam bidang

Dalam kaitannya dengan hal

ketenagakerjaan seperti di Indonesia

pertama, persoalannya apakah dalam

semakin meningkat. Suatu segi yang

suasana kehidupan sosial ekonomis

sangat

bidang

masyarakat Indonesia pada masa kini

kesejahteraan anak pada umumnya,

dan masa mendatang masih akan dibuka

maupun dalam hal perlindungan anak

pintu, bagi tenaga kerja anak seperti

menonjol

dalam

Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

29


yang terlihat dalam berbagai bidang

tentang Ketenagakerjaan, bagi anak

usaha.

yang berumur antara 13 (tiga belas) Mengenai

hal

yang

kedua,

tahun sampai dengan 15 (lima belas)

persoalannya ialah bila anak di bawah

tahun dapat melakukan pekerjaan ringan

usia

sepanjang

tidak

nafkah bagaimanakah segi perlindungan

perkembangan

dan

hukum yang diberikan kepada anak

mental, sosial.

diperkenankan

untuk

mencari

tersebut, sehingga walaupun ia bekerja

Bagi

menggangu kesehatan

pengusaha

fisik,

yang

dalam usia muda akan terjamin, tidak

mempekerjakan anak pada pekerjaan

akan mengalami hal-hal yang dapat

ringan harus memenuhi syarat-syarat

menimbulkan kerugian bagi dirinya.

antara lain, izin tertulis dari orang tua

Dalam

perkembangan

upaya

atau walinya, waktu kerja maksimum 3

perlindungan bagi anak yang bekerja

(tiga)

pada 1919, lahirlah Konvensi ILO No. 5

keselamatan dan kesehatan kerja, dan

tentang usia minimum seseorang dapat

menerima upah sesuai dengan ketentuan

bekerja dalam sektor industri, yang

yang berlaku.

kemudian diikuti oleh berbagai konvensi dan

rekomendasi

sehari,

memperhatikan

Revolusi industri, dan urbanisasi

semuanya

besar-besaran pada abad pertengahan di

mengatur tentang batas usia minimum

Eropa telah menyebabkan peningkatan

seorang anak boleh bekerja, baik dalam

dari jumlah anak yang membutuhkan

sektor industri, pertanian, laut, pekerjaan

kerja. Peningkatan jumlah anak yang

bawah

membutuhkan kerja ini lebih banyak

tanah

yang

jam

tambang

perusahaan

keluarga dan lain-lain. Di

Indonesia,

memberikan dalam

bidang

peluang

pada

para

pengusaha untuk memperlakukan tenaga

ketenagakerjaan sudah ada ketentuan

kerja

anak

yang sifatnya melarang atau membatasi

berperikemanusiaan.

secara

tidak

penggunaan tenaga kerja anak. Dalam

Gejala tersebut telah mendorong

pasal 68 UU No.13 tahun 2003 tentang

berbagai kalangan dalam masyarakat

Ketenagakerjaan bahwa

telah

menyebutkan,

pada zaman itu untuk memulai gerakan-

pengusaha

dilarang

gerakan yang bertujuan memberikan

mempekerjakan anak.

perlindungan

terhadap

tenaga

kerja

Dan ketentuan yang ada pada

anak, sehingga dengan inisiatif Robert

pasal tersebut terdapat pengecualian

Owen, parlemen Inggris akhirnya dapat

pada pasal 69 UU No.13 tahun 2003

mensyahkan Act for Regulation of


30


Cotton

Mills

and

Factory,

suatu

faktor ketenagakerjaan sebagai sumber

Undang-undang yang memuat ketentuan

daya

perlindungan

Pembangunan

terhadap

anak

yang

bekerja dipertanian dan industri. Seperti

halnya

di

manusia

faktor

Indonesia

yang

(SDM)

Nasional teramat

terselenggaranya

dimasa merupakan

penting

bagi

Pembangunan

ketentuan tentang anak dalam bidang

Nasional di negara Rebublik Indonesia.

ketenagakerjaan yang masih berlaku

Bahkan

sampai saat ini dibuat pada zaman

merupakan suasana sangat dominan

Belanda, meliputi perlindungan kerja

dalam kehidupan suatu bangsa, karena

terhadap bahaya yang mungkin tumbuh

itu ia merupakan faktor penentu bagi

bagi kesehatan dan keselamatan anak,

mati dan hidupnya suatu bangsa.

penetapan batas umur yang berbeda sesuai

dengan

perbedaan

jenis

pekerjaan. Oleh

faktor

Landasan mengatur

ketenagakerjaan

konstitutional

tentang

yang

ketenagakerjaan

terdapat pada Pembukaan dan Batang karena

itu,

Pemerintah

Tubuh Undang-undang Dasar 1945.

Republik Indonesia pada tahun 1951

pembukaan Undang-undang Dasar 1945

mengeluarkan

yang tidak lain bersumber dan dijiwai

UU

No.1

tentang

Pernyataan berlakunya Undang-undang

oleh falsafah Pancasila.

kerja No.12 tahun 1948, bagi yang

Perihal

melanggar

dan

menyimpang

dari

isi

ketentuan

dalam

Batang Tubuh yang relevan isinya

ketentuan tersebut dapat di kenakan

dengan

sanksi

atau

terutama pada pasal 27 ayat (2) UUD

penyalahgunaan

1945 yang menyebutkan bahwa “Tiap-

tenaga anak yang sering terdapat di

tiap warga negara berhak atas pekerjaan

perusahaan. Dan pada tahun 1977

dan penghidupan yang layak bagi

pemerintah melakukan penelitian yang

kemanusiaan”.

hasilnya di harapkan menjadi dasar

Dasar

hukum

kurungan

berupa

terhadap

kebijaksanaan

denda

pemerintah

terhadap

masalah anak yang bekerja di Indonesia. Untuk

masih

ketenagakerjaan

konstitutional umum

yang tersebut

selanjutnya ada dalam operasionalnya

berbagai

antara lain dijabarkan pada TAP MPR

maka

Nomor II/ MPR/ 1988 tentang Garis-

pengertiannya akan dapat di tinjau dari

garis Besar Haluan Negara (GBHN)

berbagai faktor dan makna. Karena

yang

kenyataan telah membuktikan bahwa

Pembangunan ketenaga-kerjaan sebagai

masalah

mengetahui

sifatnya

masalah

ketenagakerjaan,

antara


lain

menetapkan: 31


bagian dari upaya pembangunan sumber

kelangsungan hidupnya. Maksudnya bila

daya manusia (SDM) yang diarahkan

seseorang

pada peningkatan martabat, harkat dan

kelangsungan jika tanpa disertai usaha

kemampuan serta kepercayaan pada diri

dengan bekerja maka hal demikian

sendiri.

merupakan suatu hal yang mustahil.

Pembangunan merupakan

ketenagakerjaan

upaya

yang

sifatnya

ingin

mempertahankan

Dan makna bekerja ditinjau dari segi spiritual adalah hak dan kewajiban

menyeluruh dalam semua sektor dan

seseorang

daerah yang ditujukan pada perluasan

mengabdi kepada Tuhan Yang Maha

lapangan

Esa .

kerja

dan

pemerataan

kesempatan kerja, Peningkatan mutu dan

dalam

memuliakan

Pengertian

bekerja

serta

disini

kemampuan serta perlindungan tenaga

mengandung arti sebagai manifastasi

kerja.

hubungan antara manusia dengan sang Selaras dengan bunyi ketetapan

pencipta,

dan

juga

manusia

suatu

tersebut, perihal makna dari bekerja itu

manifestasi

sendiri

dalam penjelasan umum UU

mengabdi dan memuliakan Tuhan Yang

No.14 tahun 1960 tentang Ketentuan

Maha Esa. Dengan demikian makna

Pokok Mengenai Tenaga Kerja, antara

bekerja tersebut dapatlah dirumuskan

lain menjelaskan bahwa bekerja itu

pada 2 (dua) kategori yaitu bekerja

mempunyai makna yang luas dalam

sebagai sarana hablumminallah dan juga

perikehidupan

sebagai sarana hablumminannas.

Makna bekerja ditinjau dari segi

umat

sebagai

dalam

Di negara kita Republik Indonesia

perorangan atau dalam individu adalah

dalam

suatu gerak dari badan dan pikiran.

terbentang

Setiap

masalah serta tantangan yang dihadapi,

orang

kelangsungan

guna hidup

memelihara

segi

berbagai

ketenagakerjaan kendala

dan

dan

misalnya tentang kesenjangan antara

rohaniah. Makna bekerja ditinjau dari

semakin meningkatnya jumlah pencari

segi kemasyarakatan adalah melakukan

kerja dengan sedikitnya kesempatan

pekerjaan untuk menghasilkan barang

kerja yang tersedia, kurang tersedianya

atau jasa guna memuaskan kebutuhan

tenaga

masyarakat. Selain itu juga mengandung

berpengalaman, mengenai perlindungan

arti sebagai hubungan antara sesama

hukum ketenagakerjaan dan lain-lain

umat manusia yang juga berada dalam

yang

kaitan

pemecahan dan jalan keluar.

untuk

badaniah

dalam

mempertahankan

kerja

yang

sudah


terampil

tentu

dan

memerlukan 32


Berbagai kendala dan masalah

Yang

dimaksud

dengan

asas

yang masih banyak terjadi salah satunya

kepentingan yang terbaik bagi anak

adalah masalah perlindungan hukum,

adalah bahwa dalam semua tindakan

terutama untuk tenaga kerja anak. Untuk

yang

itu harus ditekankan melalui berbagai

dilakukan

bentuk

masyarakat maka kepentingan yang

perlindungan

khususnya

perlindungan anak.

anak

oleh

yang

pemerintah,

terbaik bagi anak harus menjadi

Perlindungan anak adalah segala kegiatan

menyangkut

untuk

menjamin

dan

kepentingan yang paling utama. 3.

Hak untuk kelangsungan hidup

melindungi anak dan hak-haknya, agar

dan perkembangan

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

Yang dimaksud dengan asas hak

berprestasi secara optimal sesuai dengan

untuk

harkat dan martabat kemanusiaan serta

perkembangan adalah hak asasi

mendapat perlindungan dari kekerasan

yang paling mendasar bagi anak

dan diskriminasi.

yang dilindungi oleh seluruh lapisan

Dalam UU No.23 tahun 2002

masyarakat

tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban

memberikan

perlindungan

kelangsungan

hidup

dan

(pemerintah,

masyarakat). 4.

Penghargaan terhadap anak

kepada anak berdasarkan 4 (empat)

Yang

prinsip yang berasaskan:

penghargaan terhadap anak adalah

1. Non Diskriminasi

penghormatan atas hak-hak untuk

Asas

perlindungan

anak

yang

dimaksud

berpartisipasi

dimaksud sesuai dengan prinsip-

pendapatnya

prinsip pokok yang terkandung

keputusan

dalam

menyangkut

konvensi

mengenai

hak-hak

perlakuan

anak

eksploitasi.

dengan

asas

dan

menyatakan

dalam

pengambilan

terutama

jika

hal-hal

yang

mempengaruhi kehidupannya.

Seperti tindakan atau perbuatan memperalat,

2.

memanfaatkan

atau

B. Pokok Permasalahan

memeras anak untuk memperoleh

Suatu masalah yang melahirkan

keuntungan pribadi atau kelompok

penulisan ini adalah adanya beberapa

golongan.

penemuan

mengenai

permasalahan

Kepentingan yang terbaik bagi

hukum terhadap hak anak dalam bidang

anak

ketenagakerjaan. Sehubungan dengan yang telah dikemukakan, maka perlu Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

33


kebijaksanaan

yang

dipertanggungjawabkan

dapat

oleh

seluruh

lapisan organisasi baik dari organisasi swasta maupun organisasi pemerintah mengenai definisi

tentang batas usia

minimal anak yang bekerja.

2. Sejauh mana

yang

dilakukan agar masalah mengenai tenaga kerja anak terselesaikan? 3. Bagaimana

keterlibatan

dari

beberapa pihak dalam menangani masalah

Di samping itu definisi hukum

usaha-usaha

tenaga

kerja

anak

di

Indonesia?

tentang batas usia dari seseorang yang disebut

anak

hendaknya

dengan

memperhatikan hakikat dari diri anak

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

yang bersangkutan. Karena suatu batas usia

yang

realitas

yang

dapat

A. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

dipergunakan sebagai patokan usia itu, hendaknya tidak mematikan anak untuk

Sebelum

kita

mengartikan

mencari nafkah tetapi sekaligus dapat

pengertian dari hukum perlindungan

melindungi anak dari bahaya eksploitasi

anak,

tenaga

sesuai

masing-masing pengertian dari hukum,

kemampuan perkembangan jasmani dan

perlindungan, anak. Berbicara tentang

rohaninya.

batasan pengertian hukum, hingga saat

kerja

yang

Beberapa ditemukan,

hambatan

kita

menguraikan

yang

ini para ahli hukum belum menemukan

merupakan

batasan yang baku serta memuaskan

tenaga kerja anak di

semua pihak tentang pengertian hukum,

yang

permasalahan

tidak

hendaknya

juga

Indonesia antara lain :

disebabkan karena hukum itu sendiri

1. Bagaimanakah

ketentuan

Perundang-undangan

yang

mempunyai bentuk serta segi yang beragam.

menjamin pelaksanaan perlindungan

Ahli hukum kebangsaan Belanda

anak dalam bidang ketenagakerjaan

J. Van Kan mendefinisikan hukum

baik

sebagai

keseluruhan

ketentuan

kehidupan

dari

pemerintah,

organisasi di

dalam

swasta/ undang-

ketentuanyang

bersifat

undang yang ada (Ius Constitusi),

memaksa yang melindungi kepentingan

inventarisasi dan jaminan tertulis

orang

dalam menyusun ketentuan untuk

lainnya

peraturan perundang-undangan yang

Prajadikoro yang menyatakan bahwa

akan datang (Ius Costituendum)?

hukum adalah serangkaian peraturan

dalam

masyarakat.

dikemukakan


oleh

Pendapat Wirjono

34


mengenai tingkah laku orang-orang

yang sama yang bertujuan untuk

sebagai anggota masyarakat, sedangkan

mencapai kedamaian.

satu-satunya

tujuan

hukum

adalah

9. Jalinan nilai, yakni jalinan dari

menjamin kebahagiaan dan ketertiban

konsepsi tentang apa yang dianggap

dalam masyarakat. Selain itu, Purnadi

baik dan buruk.

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Adapun

dalam

mendefinisikan

menyebutkan 9 (sembilan) arti hukum,

hukum, terdapat perbedaan menurut

yakni:

beberapa pakar seperti :

1. Ilmu

pengetahuan,

yakni

Prof. DR. Borst:

pengetahuan yang secara sistematis

“Hukum adalah keseluruhan peraturan

atas dasar kekuatan pemikiran.

bagi kelakuan atau perbuatan manusia

2. Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran

dalam

bermasyarakat

yang

tentang kenyataan atau gejala-gejala

pelaksanaannya dapat dipaksakan dan

yang dihadapi.

bertujuan untuk mendapatkan tata atau

3. Norma,

yakni

pedoman

atau

keadilan”.

patokan sikap tindak atau perilaku

W. Leven S. Bergen:

yang pantas atau diharapkan.

“Hukum pengatur perbuatan dalam

4. Tata hukum, yakni struktur dan seperangkat berlaku pada

norma-norma

yang

waktu dan tempat

tertentu serta berbentuk tertulis. 5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang

bermasyarakat”. Kantorowich: “Hukum adalah keseluruhan peraturanperaturan

sosial

yang

mewajibkan

perbuatan lahir yang mempunyai sifat

merupakan kalangan-kalangan yang

keadilan serta dapat dibenarkan”.

berhubungan erat dengan penegakan

Prof. Paul Scholten:

hukum (Law Enforcement Officer).

“Pengertian

6. Keputusan penguasa, yakni hasilhasil proses diskripsi.

hukum

tidak

mungkin

dibuatkan dalam suatu kalimat, dan tergantung kedudukan manusia dalam

7. Proses pemerintahan, yakni proses

bermasyarakat”.

timbal balik antara unsur-unsur

Mr. T. Kirch:

pokok dari sistem kenegaraan.

“Hukum menyangkut unsur penguasa,

8. Sikap tindak yang ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perikelakuan

unsur kewajiban, unsur

kelakuan dan

perbuatan manusia”.

yang diulang-ulang dengan cara


35


DR. E. Utrecht:

Pengertian tentang anak ada didalam

“Hukum adalah himpunan petunjuk-

berbagai

petunjuk

undangan.

hidup

tata

tertib

suatu

ketentuan Dan

Perundang-

pengertian

tersebut

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

berbeda-beda antara lain :

anggota masyarakat”.

1. UU No.23 tahun 2002 tentang

Pendapat ini menunjukkan bahwa

Perlindungan Anak : pasal 1: (< 18

hukum mempunyai makna yang sangat

tahun) termasuk anak yang masih

luas, namun demikian secara umum,

dalam kandungan.

hukum dapat dilihat sebagai norma yang

2. UU

No.4

tahun

1979

tentang

mengandung nilai tertentu. Jika hukum

Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat

dalam kajian ini dibatasi sebagai norma,

(2): (< 21 tahun).

maka merupakan pedoman manusia dalam bertingkah laku.

3. UU

No.1

tahun

1974

tentang

Perkawinan : pasal 7: (Wanita < 16

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa norma merupakan salah satu dari

tahun dan pria < 19 tahun). 4. Kitab

Undang-Undang

Hukum

sekian banyak pedoman tingkah laku

Perdata (KUHPerdata) : pasal 330:

selain norma agama kesopanan dan

(<21 tahun).

kesusilaan.

5. UU No.13 tahun 2003 tentang

Pengertian perlindungan antara lain:

Ketenagakerjaan : pasal 1 butir (26): (<18 tahun).

1. Memberikan rasa aman.

Berdasarkan

pengertian-

2. Memberikan kebutuhannya.

pengertian tersebut dapa disimpulkan

3. Memberikan hak-haknya.

mengenai

pengertian

4. Memberikan naungan hukum.

perlindungan

anak

5. Memberitahukan kewajibannya.

Perundang-undangan yang menjamin

6. Memberikan rasa percaya.

pelaksanaan kegiatan perlindungan anak

7. Memberikan keberanian.

dalam berbagai bidang khususnya dalam

8. Melindungi diri sendiri.

bidang ketenagakerjaan.

9. Tidak melantarkan.

yaitu

hukum ketentuan

Hukum

10. Tidak menyalahgunakan.

perburuhan/ketenagakerjaan merupakan

11. Tidak menjadikan korban.

spesies dari genus hukum umumnya.

12. Tidak melakukan pelecehan.

Dalam kepustakaan hukum yang ada selama ini selalu menyebutkan dengan istilah

hukum


perburuhan.

Dalam 36


bukunya, Imam Soepomo, menyebutkan

tersebut berdasarkan pada aliran hukum

mengenai definisi hukum perburuhan

Eropa Kontinental yang memandang

antara lain menurut Molennar yakni

hukum identik dengan Undang-undang

hukum

(paham legisme), padahal hukum selain

perburuhan

(Arbeidstrecht)

adalah bagian dari hukum yang berlaku,

bersumberkan

yang

juga

pada

pokoknya

mengatur

pada

bersumber

Undang-undang pada

kebiasaan,

hubungan antara buruh dengan majikan,

perjanjian, traktat, dan yurisprudensi.

antara buruh dan buruh dan antara buruh

Selain itu untuk hukum tidak tertulis

dengan penguasa.

sulit ditemukan kodifikasinya.

Mr. MG Levenbach menyebutkan

Batasan pengertian buruh tersebut

bahwa hukum perburuhan adalah hukum

telah mengilhami para penulis saat itu

yang

dalam

berkenaan

dengan

keadaan

memberikan

batasan

hukum

kehidupan yang langsung bersangkut

perburuhan. Saat ini kondisinya telah

paut dengan hubungan kerja. Imam

berubah dengan intervensi pemerintah

Soepomo

yang

memberikan

pengertian

sangat

besar

dalam

hukum perburuhan sebagai himpunan

perburuhan,

peraturan, baik tertulis maupun tidak

yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah

tertulis yang berkenaan dengan kejadian

demikian luas tidak hanya aspek hukum

dimana seseorang bekerja pada orang

yang berhubungan dengan hubungan

lain dengan menerima upah.

kerja saja tetapi tentang syarat atau

Mengkaji

pengertian

sehingga

bidang

kebijaksanaan

yang

keadaan ketenagakerjaan. konsep ini

diberikan oleh pakar hukum Indonesia

secara jelas diakomodasi dalam UU

(Imam Soepomo) tampak jelas bahwa

No.13

hukum

ketenagakerjaan.

perburuhan

setidak-tidaknya

mengandung unsur :

2003

tentang

Dalam Undang-undang ketenaga-

1. Himpunan peraturan (baik tertulis dan tidak tertulis) 2. Berkenaan

tahun

kerjaan ini tidak lagi kita temukan istilah buruh dan majikan, tetapi telah diganti

dengan

suatu

kejadian/peristiwa

dengan istilah pekerja dan pengusaha. Dalam pasal 1 butir (1) UU No.13 tahun

3. Seseorang bekerja pada orang lain

2003

4. Upah

menyebut-kan bahwa ketenagakerjaan

Selain itu dari pengertian hukum perburuhan tersebut

oleh

jelaslah

Imam

Soepomo

bahwa

pandangan

tentang

ketenagakerjaan

adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga


kerja

pada

waktu 37


sebelum, selama dan sesudah masa

berkaitan

kerja.

perlindungan anak. Oleh sebab itu Berdasarkan pengertian ketenaga-

kerjaan

tersebut

dapat

dirumuskan

harus

dengan

pelaksanaan

menyebarkan,

meratakan

pengertian mengenai perlindungan

pengertian hukum ketenagakerjaan yaitu

anak

serta

segala peraturan hukum yang berkaitan

lain

yang

dengan tenaga kerja baik sebelum

pelaksanaan

bekerja selama atau dalam hubungan

tersebut,

kerja dan sesudah hubungan kerja.

tentang manusia, hak dan kewajiban

Hubungan kerja yang dimaksud adalah

asasi

adanya suatu kegiatan yang dilakukan

keadilan

oleh pengusaha dan pekerja yang salah

kepentingan

satu kegiatan yang berhubungan dengan

jawab dan bermanfaat.

perlindungan, khususnya dalam kegiatan perlindungan anak yang bekerja. Kegiatan

perlindungan

pengertian-pengertian dapat

mendukung

perlindungan

misalnya

manusia, sosial, yang

:

anak

pengertian

warganegara, pelaksanaan bertanggung

2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama oleh setiap warga negara,

anak

anggota

masyarakat

secara

merupakan suatu tindakan hukum yang

individual maupun kolektif demi

membawa akibat hukum. Oleh sebab itu

kepentingan

perlu adanya jaminan hukum bagi

demikian

kegiatan perlindungan anak tersebut, dan

mengenai perlindungan anak adalah

kepastian hukumnya perlu diusahakan

mutlak agar setiap warga negara,

demi

anggota

kelangsungan

kegiatan

perlindungan anak.

baik

antara

lain

memenuhi

beberapa persyaratan sebagai berikut : 1. Para partisipasi dalam terjadinya dan

pengadaan

masyarakat

Dengan penyuluhan

sadar

akan

pentingnya perlindungan anak dan

Pelaksanaan perlindungan anak yang

bersama.

terlaksananya

bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai kemampuan dan bakat anak. 3. Kerjasama

dan

koordinasi

diperlukan

dalam

melancarkan

perlindungan

kegiatan perlindungan anak yang

anak harus mempunyai pengertian-

rasional, bertanggung jawab dan

pengertian yang tepat berkaitan

bermanfaat antar para partisipasi

dengan masalah perlindungan anak

yang

agar dapat bersikap dan bertindak

berbagai macam konfrotansi yang

secara tepat dalam menghadapi dan

tidak perlu dan mengembangkan

mengatasi

komunikasi yang positif, edukatif

permasalahan

yang

bersangkutan,


menghindari

38


dan membangun dalam pelaksanaan

melindungi diri sendiri, dan kelak

perlindungan anak.

kemudian hari dapat menjadi orang

4. Dalam

rangka

membuat

tua yang berpartisipasi aktif dalam

kebijaksanaan dan rencana kerja

kegiatan perlindungan anak yang

yang

merupakan

dapat

diusahakan faktor

dilaksanakan inventarisasi

yang

perlu faktor-

dan

kewajiban

setiap anggota masyarakat.

dan

8. Perlindungan anak yang baik harus

mendukung kegiatan perlindungan

mempunyai dasar-dasar filosofis,

anak.

etis dan yuridis. Dasar tersebut

5. Dalam

menghambat

hak

membuat

ketentuan-

merupakan

pedoman,

evaluasi,

ketentuan yang menyinggung dan

sehingga ketentuan-ketentuan yang

mengatur perlindungan anak dalam

dibuat

berbagai

direncanakan benar-benar rasional

Peraturan

Perundang-

dan

pelaksanaan

yang

undangan kita harus mengutamakan

positif,

perspektif yang diatur dan bukan

dipertanggungjawabkan

yang

bermanfaat bagi yang bersangkutan.

mengatur,

perspektif

yang

mengutamakan dilindungi

dan

bukan perspektif yang melindungi.

dapat dan

Dasar-dasar ini dapat diambil dan dikembangkan

dari

Pancasila,

6. Perlindungan anak harus tercermin

Undang-undang Dasar 1945, ajaran

dan diwujudkan dalam berbagai

dan pandangan yang positif dari

bidang kehidupan bernegara dan

agama

bermasyarakat.

tradisional dan modern.

pelaksanaan

Dalam

rangka

perlindungan

anak,

atau

nilai

9. Perlindungan

sosial

anak

harus

setiap anggota masyarakat dengan

berdasarkan

kerja sama dengan pemerintah harus

pengembangan hak dan kewajiban

ikut serta menciptakan kondisi yang

asasinya. Perlindungan anak dalam

memungkinkan

bidang

berkembangnya

antara

yang

kesehatan,

atas

pendidikan,

perlindungan anak secara langsung

ketenagakerjaan

atau tidak langsung dalam berbagai

atau

bidang kehidupan.

adalah berdasarkan pada hak asasi

7. Dalam

pelaksanaan

kegiatan

dan

lain

pembentukan

pembinaan kepribadian

anak pada umumnya.

perlindungan anak pihak anak harus

Demikianlah beberapa per-syaratan

diberikan

kemampuan

dan

yang harus dipenuhi apabila kita

kesempatan

untuk

serta

ingin mengusahakan perlindungan

ikut


39


anak yang efektif, rasional positif dan

bertanggung

10. Penganjuran

melakukan

jawab

dan

Perlindungan

ini

demi kepentingan anak.

menyesuaikan dengan norma kerja

11. Penyaluran untuk anak.

yang

12. Penampungan, penemanan dalam

bermanfaat.

meliputi

pengupahan

waktu

kerja,

jaminan

sosial.

sesuatu/tidak

untuk

melakukan

sesuatu

melindungi diri sendiri.

Perlindungan ini sebagai wujud

13. Pengasuhan (asah, asih, asuh).

pengakuan terhadap hak-hak pekerja

14. Pendidikan formal/non formal.

sebagai

15. Pengembangan komunikasi.

manusia

yang

harus

diperlakukan

secara

manusiawi

dengan

mempertimbangkan

keterbatasan kemampuan fisiknya

16.Pendewasaan.

B.Batas Usia Anak Dalam Bekerja

untuk bekerja. Adapun

Anak adalah bagian dari generasi

usaha-usaha

langsung

muda sebagai salah satu sumber daya

perlindungan anak adalah :

manusia

1. Penggandaan sesuatu agar anak

potensi dan penerus cita-cita perjuangan

terlindungi,

diselamatkan

(SDM)

yang

merupakan

dari

bangsa yang mempunyai peran strategis

sesuatu yang dapat membahayakan

dan mempunyai ciri dan sifat khusus

diri anak.

yang

2. Pencegahan dari segala sesuatu yang merugikan anak. 3. Pengawasan

memerlukan

pembinaan

dan

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak

supaya

anak

berkembang dengan baik.

secara utuh, serasi, seimbang. Sebagai potensi dan penerus cita-

4. Penanganan terhadap gangguan dari dalam dan luar diri anak.

cita bangsa ada baiknya anak tersebut mendapat pembinaan dan perlindungan

5. Pembinaan mental, fisik, sosial.

sepenuhnya baik dari internal maupun

6. Pemasyarakatan (sosialisasi).

eksternal. Selain adanya pembinaan dan

7. Penyaluran dinamika.

perlindungan terhadap anak diperlukan

8. Penyadaran

akan

hak-hak

dan

kewajiban serta pengembangan. 9. Pembebasan

melakukan

dibawah pengawasan.

sesuatu

juga pengembangan terhadap hak anak, sehingga

dapat

lebih

mudah

mewujudkan kesejahteraan anak dalam berbagai

bidang

khususnya

dalam

bidang ketenagakerjaan.


40


Di

Indonesia,

dalam

bidang

ketenaga-kerjaan sudah ada ketentuan

itu dilakukan antara jam 20.00 dan jam 05.00.

yang sifatnya melarang atau membatasi

2. Dua belas tahun untuk melakukan

penggunaan tenaga kerja anak yang

pekerjaan dalam pabrik dengan

terdapat pada pasal 68 UU No.13 tahun

ruangan

2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam

keperluan suatu perusahaan dengan

pasal 1 butir (1) UU No.23 tahun 2002

mengunakan suatu alat bertenaga

tentang

mesin.

Perlindungan

Anak

mendefinisikan anak adalah seseorang

tertutup,

atau

untuk

3. Enam belas tahun untuk melakukan

yang belum berusia 18 (delapan belas)

pekerjaan

tahun, termasuk anak yang masih dalam

pertambangan, pekerjaan di atas

kandungan. Sedangkan dalam UU No.13

kapal sebagai tukang api dan batu

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

bara.

pengertian batas usia anak yang bekerja adalah berusia 14 (empat belas) tahun. Mengenai batas usia kerja bagi

4. Dua

dalam

puluh

satu

perusahaan

tahun

untuk

melakukan

pekerjaan

dalam

perusahaan

pertambangan

yaitu

mengemudikan

mesin

anak dapat dilihat ketentuan-ketentuan

pekerjaan

perundang-undangan lama yaitu :

angkut dan pemberi isyarat pada

1. Ordonansi

tahun

1925

tentang

sumur tambang.

pembatasan kerja anak dan kerja

Dari

ketentuan

Perundang-

malam hari bagi wanita (Stbl No.

undangan lama itu dapat disimpulkan

647/1925).

bahwa batas umur untuk pekerja adalah

2. Ordonansi muda diatas kapal (Stbl No. 87 tahun 1926). 3. Peraturan

mengenai

berbeda-beda, tergantung pada jenis pekerjaan

pengawasan

yang

dilakukan,

kapan

dilakukan, berapa berat dan bahayanya

dalam tambang (Stbl No. 341 tahun

pekerjaan

1930).

pertanggungjawaban pihak pengusaha

Berdasarkan ordinansi-ordonansi

tersebut,

dan

yang memerintahkan pekerjaan.

tersebut maka penetapan batas umum

Dalam pasal 1 butir (3) UU No.13

sebagai berikut :


1. Empat belas tahun untuk melakukan

yang dimaksud dengan pekerja adalah

pekerjaan di dalam atau untuk

setiap

keperluan perusahaan bila pekerjaan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk

orang yang

lain.


bekerja

Untuk

dengan

memperjelas 41


pengertian

tentang

ketenagakerjaan

terutama yang bekerja pada industri. Di

perlu didefinisikan tentang tenaga kerja.

Belanda,

Menurut UU No.13 tahun 2003 tentang

Undang-undang

Ketenagakerjaan pada pasal 1 butir (2)

merubah definisi anak yang dilarang

tenaga kerja adalah setiap orang yang

bekerja dari usia 12 tahun menjadi 13-15

mampu

tahun, sedangkan remaja dari usia 16

melakukan

pekerjaan

guna

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi

kebutuhan

tahun

perbaikan

1911-

1970

Pada pertengahan abad 20 kondisi pekerja anak telah mengalami perubahan

Meskipun dalam UU No.13 tahun

dari pekerja penuh waktu menjadi

2003 tentang Ketenagakerjaan pada

setengah

pasal 68 telah menyebutkan bahwa

dilindungi

pengusaha

Peraturan

dilarang

dan

tahun menjadi 17 dan 18 tahun.

sendiri

maupun untuk masyarakat.

perluasan

memperkerjakan

waktu.

Walaupun

Undang-undang Pemerintah

lebih

telah dan dari

anak, namun ketentuan dalam pasal 68

setengah anak-anak yang bekerja di

ini

Belanda yang berusia antara 13-17 tahun

dapat

pengecualian

bagi

anak

berumur antara 13 tahun sampai dengan

telah

15 tahun dapat melakukan pekerjaan

tenaga kerja anak.

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan

dan

peraturan

tentang

Pada abad ke-19 dan awal abad

fisik,

ke-20 di Indonesia kebanyakan anak-

mental dan sosial. Sedangkan dalam

anak yang bekerja pada industri dengan

pasal 70 ayat (1) UU No.13 tahun 2003

jam kerja antara 8-10 jam perhari. Salah

tentang Ketenagagerjaan anak dapat

satu tugas utama ILO dalam pembukaan

melakukan pekerjaan atau pelatihan

konstitusinya

yang

yang

terhadap tenaga kerja anak, melalui

berwenang. Anak yang dimaksud adalah

konvensi Internasional yang disetujui

anak paling sedikit berusia 14 (empat

untuk diratifikasi oleh negara-negara

belas) tahun (pasal 70 ayat

(2) UU

anggota.

No.13

tentang

disahkan

tahun

kesehatan

melanggar

oleh

pejabat

2003

Ketenagakerjaan). Sejak Labour

pembuatan

perlindungan

Yang penting dalam konvensi ini adalah negara-negara yang memohon

berdirinya

Office

adalah

Internasional

ratifikasi

tahun

1919,

kebijaksanaan

Undang-undang

dan

(ILO)

dapat

menekan nasional

pola untuk

menghapuskan buruh anak dan lebih

Peraturan tentang tenaga kerja anak

meningkatkan

mengarah pada larangan dan penataan

diinginkan.

batas Suatu


usia

kebijakan

yang akan 42


termasuk dalam elemen sebagai berikut :

4. Negara

anggota

ILO

yang

1) Perjanjian kerja pada karyawan tetap,

mengesahkan konvensi ini wajib

2)

melaporkan pelaksanaan-nya.

Pengurangan

Peningkatan

kemiskinan,

keselamatan

3)

sosial,

4)

fasilitas pendidikan dan peningkatan

C. Bidang Pekerjaan Yang Di- larang

latihan kerja dan yang sesuai, 5)

Untuk Tenaga Kerja Anak

Perlindungan kesejahteraan anak yang bekerja.

(UUD)

tentang

Convention Minimum

Employment)

27

(2)

ILO

berhak atas pekerjaan dan penghidupan

(Concencing

yang layak bagi kemanusiaan”. Jelasnya

Adminission

berisikan

to

pokok-pokok

manakala

kita

ILO

yang

mengesahkan konvensi ini wajib kewajiban

tentang

hidup

manusia,

serta

berbagai aspek kehidupan yang ternyata sangat luas dan kompleks.

nasional

Bahwa pada suatu negara yang

praktik

baru memacu pembangunannya, seperti

menghapus

mempekerjakan

berbicara

pekerjaan haruslah dikaitkan dengan kelangsungan

anggota

untuk

pasal

Pengesahan

for

menetapkan

pada

disebutkan “Tiap-tiap warga negara

sebagai berikut : 1. Negara

1945

Dasar

tahun

No.138 Age

Undang-undang

No.20

Undang-undang 1999

Dalam

anak

dan

negara

kita

Republik

Indonesia,

meningkatkan usia minimum untuk

eksistensi tenaga kerja sebagai sumber

diperbolehkan bekerja.

daya manusia (SDM) merupakan salah

2. Untuk

pekerjaan-pekerjaan

yang

satu

faktor

penting

dari

berbagai

membahayakan keselamatan atau

komponen pembangunan, biasanya satu

moral anak harus diupayakan tidak

dengan lainnya saling berhubungan

boleh kurang dari 18 tahun, kecuali

sebagai

untuk pekerjaan ringan tidak boleh

Komponen tersebut adalah alam, tenaga

kurang dari 16 tahun.

kerja dan modal.

3. Negara

anggota

ILO

yang

Dalam

komponen

manunggal.

pandangan

ekonomi,


ketiga komponen tersebut merupakan

menetapkan usia minimum untuk

hal yang terpenting dan tidak dapat

diperbolehkan

dipisah-pisahkan, akan tetapi dalam

bekerja,

aturan

mengenai jasa kerja dan menetapkan

kenyataan

hukuman

komponen tenaga kerja sebagai sumber

atau

sanksi

guna

harus

diakui,

bahwa

menjamin pelaksanaannya. Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

43


daya manusia (SDM) merupakan hal

hukum terutama bagi tenaga kerja anak

yang meningkat.

adalah

Dalam buku Repelita IV, antara lain

menyebutkan

bahwa

melalui

penerapan

pelaksanaan

perjanjian

kerja,

dan karena

jumlah

dengan adanya perjanjian kerja dapat

angkatan kerja diperkirakan selama

dijelaskan jenis pekerjaan yang sesuai

pelita IV akan bertambah sebanyak 9,3

kemampuan anak untuk melakukan

juta jiwa lebih. Namun yang terjadi

pekerjaan tersebut.

justru perkiraan tersebut kurang tepat,

Walaupun sudah ada ketentuan

karena kenyataannya jumlah angkatan

pasal 69 UU No.13 tahun 2003 tentang

kerja yang tercipta selama pelita IV

ketenagakerjaan yang memperbolehkan

memuat data-data dari berbagai sumber

anak dapat melakukan pekerjaan, namun

menyebutkan bahwa jumlah angkatan

ada

kerja dimasa pelita IV diperkirakan

melarang

sebesar 12 juta jiwa lebih.

memperkerjakan

Selain diperhatikan

itu lagi

yang

harus

adalah

lebih

juga

ketentuan

yang

dan anak

sifatnya

melibatkan pada

bidang

pekerjaan pekerjaan yang terburuk.

adanya

Pekerjaan-pekerjaan

yang

kenyataan data, bahwa 29% dari jumlah

terburuk yang dimaksud meliputi segala

angkatan kerja tersebut adalah angkatan

pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau

kerja yang dapat dikategorikan sebagai

sejenisnya,

pekerjaan

yang

anak. Atas kenyataan tersebut terjadilah

memanfaatkan,

menyediakan

atau

suatu kontradiksi bahwa disatu pihak

menawarkan

sumber

(SDM)

produksi pornografi, pertunjukan porno

merupakan modal utama dalam proses

atau perjudian, segala pekerjaan yang

pembangunan, akan tetapi di lain pihak

memanfaatkan,

dapat menimbulkan masalah yang rumit.

melibatkan anak untuk produksi dan

Memperhatikan kondisi ketenaga-

perdagangan minuman keras, narkotika,

kerjaan yang demikian, kiranya perlu

psikotropika dan zat aktif lainnya dan

adanya suatu perangkat bagi sarana

semua pekerjaan yang membahayakan

perlindungan dan kepastian hukum bagi

kesehatan, keselamatan atau moral anak.

tenaga kerja khususnya tenaga kerja

Dasar

anak, baik mereka yang akan mencari

penjelasan itu terdapat pada pasal 74

pekerjaan

ayat (1, 2, 3) UU No.13 tahun 2003

daya

atau

manusia

yang

sedang

melaksanakan hubungan kerja. Salah

anak untuk pelacuran,

hukum

menyediakan

yang

atau

memperkuat

tentang Ketenagakerjaan.

satu bentuk perlindungan dan kepastian Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

44


Dari pekerjaan-pekerjaan terburuk

4. Tidak mempekerjakan anak pada

yang telah dijelaskan diatas, adapula

pekerjaan

bidang-bidang

jembatan,

pekerjaan

membatasi

atau

mempergunakannya

yang melarang

tenaga

anak,

konstruksi bangunan

jalan, air,

dan

bangunan gedung. 5. Tidak mempekerjakan anak pada

mengingat kondisi fisik anak jauh lebih

muatan,

lemah daripada orang dewasa.

pemindahan barang pada pelabuhan,

Bagi

pengusaha

mempekerjakan

anak,

yang

dikarenakan

pembongkaran,

dermaga, golongan kapal, stasiun, tempat

pemberhentian

alasan tertentu, maka pengusaha wajib

pembongkaran

memberikan

penyimpanan barang atau gudang.

perlindungan

hukum

kepada pekerja. Dan bidang pekerjaan yang

tidak

diperbolehkan

untuk

muatan

dan

Undang-undang 2000

tentang

serta

No.1

tahun

Pengesahan

ILO

dilakukan oleh tenaga kerja anak sesuai

Convention

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Prohibition and Immediate Action For

Nomor:PER-01/MEN/1987

tentang

The Elimination Of The Worst Forms Of

Perlindungan bagi anak yang terpaksa

Child Labour (Konvensi ILO No.182

bekerja antara lain:

mengenai pelanggaran dan tindakan

1. Tidak mempekerjakan anak dalam

segera

tambang,

bawah

tanah,

lubang

No.182

Concering

penghapusan

The

bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak). Pokok-

bawah tanah, permukaan tanah,

pokok konvensi diatas adalah :

tempat pengambilan mineral logam,

1. Negara

anggota

ILO

yang

dan bahan galian lainnya dalam


lubang atau

mengambil tindakan segera dan

terowongan bawah

tanah termasuk air.

efektif untuk menjamin pelarangan

2. Tidak mempekerjakan anak pada tempat-tempat pekerjaan membahayakan

atau

menjalankan

yang

dapat kesusilaan,

keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Tidak mempekerjakan anak pada pabrik dalam ruangan yang tertutup yang menggunakan alat mesin.

dan

penghapusan

bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak. 2. Anak berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun. 3. Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah : a.

Segala bentuk perbudakan atau praktik seperti


sejenis

perbudakan,

penjualan

dan 45


perdagangan anak, kerja ijon

6. Negara

anggota

ILO

yang

(debt bondage) dan perhambaan


serta kerja paksa atau wajib

melaporkan pelaksanaannya.

kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan

dalam

konflik

ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM

bersenjata.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

b. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran pelacuran

anak

untuk

untuk

produksi

pornografi, untuk pertunjukan-

A. Para Pihak Dalam Ketenagakerjaan 1. Pekerja

pertunjukan porno. c.

Hukum

Istilah

buruh sangat populer

Pemanfaatan, penyediaan atau

dalam

penawaran anak untuk kegiatan

ketenagakerjaan. Selain istilah ini sudah

terlarang khususnya produksi

dipergunakan sejak lama bahkan mulai

dan perdagangan obat-obatan

dari zaman penjajahan Belanda juga

sebagaimana

dalam

karena Peraturan Perundang-undangan

perjanjian internasional yang

yang lama (sebelum UU No.13 tahun

relevan pekerjaan yang sifat

2003

atau keadaan tempat pekerjaan

menggunakan istilah buruh.

itu

diatur

dilakukan

kesehatan,

keselamatan dan moral anak. anggota

ILO

yang

perburuhan

tentang

dapat

membahayakan

4. Negara

dunia

Pada

atau

Ketenagakerjaan)

zaman

penjajahan

Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor

yang

melakukan

pekerjaan


kasar. Orang-orang ini disebut sebagai

menyusun

“Blue

program

aksi

untuk

Collar”.

menghapus bentuk-bentuk pekerjaan

melakukan

terburuk untuk anak.

pemerintah

5. Negara

anggota

ILO

Sedangkan

pekerjaan maupun

yang

di

kantor

swasta

disebut

yang

sebagai karyawan atau pegawai (White


Collar). Pembedaan yang membawa

mengambil langkah-langkah agar

konsekuensi pada perlakuan dan hak-

ketentuan

dapat

hak tersebut oleh pemerintah Belanda

diterapkan secara efektif termasuk

tidak terlepas dari upaya untuk memecah

pemberian sanksi pidana.

belah orang-orang pribumi.

konvensi

ini


46


Setelah merdeka kita tidak lagi

pekerja dalam UU No.13 tahun 2003

mengenal perbedaan antara buruh halus

tentang Ketenagakerjaan adalah setiap

dan buruh kasar tersebut, semua orang

orang yang bekerja dengan menerima

yang bekerja disektor swasta baik pada

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebutkan dalam pasal 1

2.Pengusaha

ayat (1) UU No.22 tahun 1957 tentang

Sebagaimana

halnya

dengan

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

istilah buruh. Istilah majikan ini juga

yakni buruh adalah barang siapa yang

sangat

bekerja pada majikan dengan menerima

undangan sebelum UU No.13 tahun

upah.

2003

Dalam

perkembangan

hukum

populer

tentang

karena

Perundang-

Ketenagakerjaan

menggunakan istilah majikan.

perburuhan di Indonesia, istilah buruh

Dalam UU No.22 tahun 1957

diupayakan untuk diganti dengan istilah

tentang

pekerja. Sebagai yang diusulkan oleh

Perburuhan

pemerintah

majikan adalah orang atau badan hukum

(Depnaker)

pada

waktu

kongres PBSI II tahun 1985. Alasan

Penyelesaian

Perselisihan

menyebutkan

bahwa

yang mempekerjakan buruh.

pemerintah karena istilah buruh kurang

Sama halnya dengan istilah buruh

sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh

Istilah majikan juga kurang sesuai

lebih

dengan konsep hubungan industrial,

cenderung

menunjuk

pada

golongan yang selalu ditekan dan berada

karena

di bawah pihak lain yakni majikan.

sebagai pihak yang selalu berada diatas

Istilah pekerja secara yuridis dalam UU

No.13

2003

majikan

berkonotasi

sebagai lawan atau kelompok penekan

tentang

dari buruh kerja yang mempunyai

Ketenagakerjaan yang membedakannya

kedudukan secara yuridis merupakan

dengan tenaga kerja. Dalam Undang-

mitra kerja yang mempunyai kedudukan

undang ini disebutkan bahwa tenaga

yang sama, karena itu lebih tepat jika

kerja adalah setiap orang yang mampu

disebut dengan istilah pengusaha.

melakukan

tahun

istilah

pekerjaan

guna

UU No.13 tahun 2003 tentang

menghasilkan barang dan atau jasa baik

Ketenagakerjaan menggunakan istilah

untuk memenuhi

pengusaha, dalam pasal 1 butir (5)

kebutuhan

sendiri

maupun masyarakat (Pasal 1 butir (2)

menjelaskan

UU

adalah:

No.13

tahun

2003

tentang

pengertian

pengusaha

Ketenagakerjaan). Sedangkan pengertian Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

47


1. Orang perseorangan, persekutuan atau

yang

yang sangat berbeda secara sosial

menjalankan suatu perusaaan milik

ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada

sendiri.

para

2. Orang

badan

hukum

hubungan antara pekerja dan pengusaha

perseorangan,

pihak,

maka

tujuan

untuk

persekutuan

menciptakan keadilan dalam hubungan

atau badan hukum yang secara

perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit

berdiri

dicapai, karena pihak yang merasa kuat

sendiri

menjalankan

perusahaan bukan miliknya. 3. Orang

perseorangan,

akan selalu ingin menguasai yang

persekutuan

lemah.

atau badan hukum yang berada di Indonesia

mewakili

perusahaan

Atas dasar itulah pemerintah turut campur

tangan

melalui

Peraturan

sebagaimana dimaksud dalam huruf

Perundang-undangan untuk memberikan

a dan b yang berkedudukan diluar

jaminan kepastian hak dan kewajiban

wilayah Indonesia.

para pihak.

Sedangkan

pengertian

Imam

Soepomo

perusahaan adalah setiap bentuk usaha

antara

yang berbadan hukum atau tidak, milik

sebagai para pihak yang berdiri sendiri

orang perseorangan, milik persekutuan,

dalam

hukum

atau milik badan hukum, baik milik

perburuhan/ketenagakerjaan,

namun

swasta maupun milik negara yang

antara

mempekerjakan

kesatuan

pekerja

dengan

penguasa

memisahkan

keduanya sebab

pengawasan

merupakan pengawasan

bukan

bidang

bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan

merupakan bagian dari ketenagakerjaan

usaha-usaha

yang

yang

mempunyai

pengurus dan mempekerjakan orang lain

dilakukan

sendiri

oleh

tetapi

Depnaker

(Departemen Tenaga Kerja).

dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

berdiri

satu

membayar upah atau imbalan dalam

lain

yang

dan

Sebagai bidang yang bertanggung jawab

terhadap

masalah

ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja

3. Pemerintah/Penguasa Campur

(Depnaker)

juga

melengkapi

tangan

dengan berbagai lembaga yang secara

pemerintah (penguasa) dalam hukum

teknis membidangi hal-hal khusus yakni

perburuhan/ ketenagakerjaan bertujuan

:

untuk terciptanya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena jika Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

48


1. Balai latihan kerja menyiapkan/ memberikan bekal kepada tenaga kerja melalui latihan kerja.

(BP2

Peraturan lainnya. 3. Menjalankan

2. Balai Pelayanan Penempatan Kerja Indonesia

guna membuat Undang-undang dan

TKI)

sebagai

yang

pekerjaan

diserahkan

lainnya

sesuai

dengan

Peraturan Perundang-undangan.

lembaga yang menangani masalah penempatan tenaga

kerja

untuk

Pengawasan

terhadap

bekerja baik disektor formal mapun

pelaksanaan

informal dalam maupun luar negeri.

enforcement) dalam bidang perburuhan/

3. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

(P4),

menyelesaikan

ketentuan

ketenagakerjaan

hukum

akan

(law

menjamin

pelaksanaan hak-hak normatif pekerja,

perselisihan perburuhan yang terjadi

yang

antara pekerja dan pengusaha dan

dampak terhadap stabilitas usaha.

sebagai lembaga perizinan dalam

pada

gilirannya

Selain

itu

mempunyai

pengawasan

masalah pemutusan hubungan kerja

perburuhan/ ketenagakerjaan juga akan

(PHK).

dapat mendidik pengusaha dan pekerja

Pengawasan

dalam

bidang

untuk selalu taat menjalankan ketentuan

perburuhan/ ketenagakerjaan dilakukan

Perundang-undangan

oleh

dalam bidang ketenagakerjaan sehingga

Depnaker

pengawasan).

(Cq.

Bidang

Secara

normatif

akan

tercipta

yang

suasana

kerja

berlaku

yang

pengawasan diatur dalam UU No.3

harmonis. Sebab seringkali perselisihan

tahun

yang

1951

tentang

Pengawasan

Perburuhan/Ketenagakerjaan.

Sebagai

terjadi

pengusaha

disebabkan tidak

karena

memberikan

penyidik pegawai negeri sipil dalam

perlindungan hukum kepada pekerja

bidang

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

perburuhan/

pengawas

ketenagakerjaan

perburuhan

memiliki

wewenang : 1. Mengawasi

B. Ketentuan Dalam Perjanjian Kerja berlakunya

Undang-

Pengertian Perjanjian Kerja

undang dan Peraturan-peraturan. 2. Mengumpulkan keterangan

bahan-bahan

membicarakan

kita tentang

ingin definisi

soal-soal

perjanjian kerja, maka pertama-tama

keadaan

harus diketahui ketentuan pengertian

ketenagakerjaan dalam arti luas

perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata

hubungan

tentang

Jika

kerja

dan

Pasal 1313 yang berbunyi : Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

49


“Perjanjian adalah suatu perbuatan

Selain

pengertian

normatif

dengan satu orang atau lebih yang

seperti tersebut diatas, Imam Soepomo

mengikatkan

berpendapat bahwa perjanjian kerja

dirinya

terhadap

satu

orang atau lebih”.

adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh) mengikatkan diri untuk

Dengan adanya pengertian

bekerja dengan menerima upah pada

tentang perjanjian seperti diatas, dapat

pihak lain yakni majikan, dan majikan

disimpulkankan

bahwa

mengkaitkan diri untuk mempekerjakan

antara

yang

pihak

kedudukan mengadakan

buruh dengan membayar upah.

perjanjian adalah sama dan seimbang.

Menyimak pengertian perjanjian

Hal ini akan berlainan jika pengertian

kerja menurut seperti diatas tampak

perjanjian tersebut dibandingkan dengan

bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah

kedudukan perjanjian kerja.

dibawah perintah pihak lain. Dibawah

Perjanjian kerja yang dalam bahasa

Belanda

Soverenkoms,

disebut

Dalam

KUHPerdata

memberikan kerja

menunjukkan

bahwa

hubungan antara pekerja dan pengusaha

beberapa

adalah hubungan bawahan dan atasan

1601a

(sub ordonansi). Pengusaha sebagai

pengertian

pihak yang lebih tinggi secara sosial

Pasal

sebagai berikut : “Perjanjian

ini

Arbeid

mempunyai

pengertian.

perintah

ekonomi memberikan perintah kepada adalah

suatu

pihak

pekerja

yang

secara

sosial

perjanjian dimana pihak kesatu buruh,

ekonomi mempunyai kedudukan yang

mengikatkan dirinya untuk dibawah

lebih rendah untuk melakukan pekerjaan

perintah pihak yang lain. Si majikan

tertentu. Adanya wewenang perintah

untuk suatu waktu tertentu melakukan

inilah

pekerjaan dengan menerima upah”.

perjanjian

Undang-undang

No.13

1

butir

(14)

memberikan

membedakan

kerja

dengan

antara

perjanjian

lainnya.

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal

yang

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut UU No.13 tahun 2003

pengertian yakni:

tentang ketenagakerjaan sifatnya lebih

“Perjanjian kerja adalah perjanjian

luas.

antara pekerja/buruh dengan pengusaha

menunjuk pada hubungan antara pekerja

atau pemberi kerja yang memuat syarat-

dan pengusaha dalam bentuk tertulis

syarat kerja, hak, dan kewajiban para

maupun lisan, dan jangka waktunya

pihak”.

tertentu maupun tidak, lebih luas karena

Dikatakan


lebih

luas

karena

50


memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. dengan

Syarat

pengakuan

kerja

b. Adanya unsur perintah

berkaitan

terhadap

diberikan

kepada

pekerja

oleh

pekerja, sedangkan hak dan kewajiban

pengusaha

adalah

pekerja

yang

para pihak salah satunya adalah upah

bersangkutan

tunduk

pada

perlindungan

perintah pengusaha untuk melakukan

kerja

dan

serikat

Manifestasi dari pekerjaan yang

hak

dan

kewajiban lainnya.

harus

pekerjaan

sesuai

dengan

yang

diperjanjikan. Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan pengertian perjanjian

c. Adanya upah

kerja diatas, dapat ditarik beberapa

Upah

unsur dari perjanjian kerja yakni :

penting

a. Adanya unsur work atau pekerjaan

(perjanjian

Dalam

suatu

perjanjian

memegang

dalam kerja),

peranan

hubungan

kerja

bahkan

dapat

kerja

dikatakan bahwa tujuan utama seorang

harus ada pekerjaan yang diperjanjikan

pekerja dalam bekerja pada pengusaha

(objek perjanjian). Pekerjaan tersebut

adalah

haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja.

Sehingga jika tidak ada unsur upah,

Hanya dengan seizin majikan dapat

maka suatu hubungan tersebut bukan

menyaruh orang lain. Hal ini dijelaskan

merupakan hubungan kerja.

untuk

memperoleh

upah.

dalam KUHPerdata pasal 1603a yang berbunyi : “Buruh

C. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja wajib

melakukan

sendiri

Sebagai bagian dari perjanjian

pekerjaannya, hanyalah dengan izin

pada umumnya, maka perjanjian kerja

majikan ia dapat menyuruh seorang

harus

ketiga menggantikannya”

perjanjian sebagaimana diatur dalam

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan

dengan

keterampilan/

memenuhi

syarat

sahnya

pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 52 UU No.13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

yang

keahliannya, karena itu menurut hukum

menyebutkan bahwa perjanjian kerja

jika pekerja meninggal dunia, maka

dibuat atas dasar :

perjanjian kerja tersebut batal demi

1. Kesepakatan kedua belah pihak

hukum.

2. Kemampuan

atau

kecakapan

melakukan perbuatan hukum


51


3. Adanya

pekerjaan

yang

diperjanjikan

bertentangan

ketertiban umum, ketentuan

melahirkan

hak

dan

kewajiban para pihak (pekerja dan

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh

hukumnya

pengusaha).

dengan

Objek perjanjian (pekerjaan harus

kesusilaan dan

halal, yakni tidak boleh bertentangan

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku.

dengan

Undang-undang

ketertiban

umum, dan kesusilaan. Jenis pekerjaan

Kesepakatan kedua belah pihak

yang diperjanjikan merupakan salah satu

yang lazimnya disebut kesepakatan bagi

unsur

yang mengikatkan dirinya maksudnya

disebutkan secara jelas.

bahwa pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian

kerja

yang

harus

Keempat syarat tersebut bersifat

perjanjian kerja harus setuju/sepakat,

komulatif

seia sekata mengenai hal-hal yang

semuanya baru dapat dikatakan bahwa

diperjanjikan. Apa yang dikehendaki

perjanjian

pihak yang satu dikehendaki pihak yang

kesepakatan kedua belah pihak dan

lain. Pihak pekerja menerima pekerja

kemampuan atau kecakapan melakukan

yang ditawarkan, dan pihak pengusaha

perbuatan

menerima pekerja tersebut dipekerjakan.

perjanjian dalam Hukum Perdata disebut

Kemampuan melakukan

atau

perbuatan

kecakapan

hukum

yang

membuat perjanjian maksudnya para pekerja

maupun

membuat

pengusaha

perjanjian.

sebagai

harus

tersebut

hukum

dipenuhi

sah.

dalam

syarat

menyangkut

Syarat

membuat

subyektif,

mengenai

orang

karena yang

membuat perjanjian.

dapat

Seseorang

artinya

Sedangkan

syarat

adanya

pekerjaan yang diperjanjikan dan objek

dipandang cakap membuat perjanjian

yang

jika yang bersangkutan telah cukup

objektif

umur. Selain itu seseorang dikatakan

perjanjian. Jika tidak dipenuhinya syarat

cakap membuat perjanjian jika orang

subjektif, maka akibat hukum dari

tersebut tidak terganggu jiwanya/waras.

perjanjian

Adanya

disebut

karena

sebagai

syarat

menyangkut

objek

tersebut

adalah

dapat

yang

dibatalkan, artinya tidak ada pihak yang

1320

mengadakan perjanjian tersebut. Dan

tertentu.

jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka

Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan

perjanjian itu batal demi hukum artinya

objek dari perjanjian kerja antara pekerja

dari semua perjanjian tersebut dianggap

dengan

tidak ada.

dijanjikan,

pekerjaan

halal

dalam

KUHPerdata

adalah

pengusaha,

pasal hal

yang

akibat


52


Dari

ke

4

mengenai

Artinya dalam membuat perjanjian

perjanjian kerja, dalam kaitan kapasitas

kerja tersebut, dalam hal ini tidak

seorang anak yang belum cukup umur

memaksakan anak untuk melakukan

melakukan

kerja

pekerjaan yang diperintahkan oleh

hendaknya dibuat dalam bentuk tertulis.

pengusaha atau tidak ada unsur

Secara

pemaksaan

suatu

syarat

perjanjian

normatif

bentuk

tertulis

menjamin kepastian hak dan kewajiban para

pihak,

sehingga

jika

terjadi

dari

pihak

lain

(pengusaha). 2. Kemampuan

atau

kecakapan

perselisihan akan sangat membantu

kedua belah pihak

proses pembuktian. Namun tidak dapat

Artinya mengingat ketentuan hukum

dipungkiri masih banyak perusahaan-

ketenagakerjaan mensyaratkan anak

perusahaan yang tidak atau belum

adalah setiap orang yang berusia di

membuat perjanjian kerja secara tertulis

bawah 18 (delapan belas tahun) UU

yang

NO.13

sekurang-kurangnya

memuat

tentang

keterangan :

pasal

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis

mengadakan

usaha.

1

tersebut

2. Nama dan alamat pekerjaan.

ketenagakerjaan

butir

(26).

Dalam

perjanjian

didampingi

anak

oleh orang

tua/wali atau pengampu (curator).

3. Jabatan atau jenis pekerjaan.

3. Ada

4. Syarat-syarat kerja yang memuat

pekerjaan

yang

diperjanjikan

hak dan kewajiban pengusaha dan

Artinya

pekerja.

perjanjian kerja disebutkan jenis

5. Besarnya

upah

dan

cara

pembayaran.

pekerjaan

dalam

yang

membuat

sesuai

isi

dengan

kemampuan anak. Jenis pekerjaan

6. Nilai berlakunya perjanjian kerja.

tersebut tidak boleh membahayakan

7. Tempat dan tanggal perjanjian kerja

kesehatan dan keselamatan anak

dibuat. 8. Tanda

yang bekerja. tangan

pihak

dalam

perjanjian kerja.

Artinya isi dari perjanjian kerja

Mengenai ketentuan isi dalam membuat

perjanjian

dilakukan

oleh

4. Objek yang halal.

kerja

seorang

anak

yang dan

dijelaskan mengenai pekerjaan yang diperintahkan

pengusaha

kepada

anak. Pekerjaan itu tidak boleh

pengusaha berdasarkan syarat :

bertentangan

1. Kemauan kedua belah pihak

undang, ketertiban, dan kesusilaan,


dengan

Undang53


contohnya segala pekerjaan yang

pula masalah kesehatan, karena kedua

memanfaatkan, menyediakan atau

tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan

menawarkan anak untuk pelacuran,

kerja sudah terlaksana dengan baik,

produksi pornografi, pertunjukan

maka kesehatan kerja pun akan tercapai.

porno atau perjudian.

Ditinjau

dari

segi

keilmuan,

keselamatan dan kesehatan kerja dapat D. Hak-hak Pekerja

diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan

1. Hak Atas Keselamatan Kerja

penerapannya dalam usaha mencegah

Setiap mendapat

tenaga

kerja

berhak

perlindungan

atas

kemungkinan

terjadinya

kecelakaan/penyakit ditempat kerja.

keselamatan, kesehatan, pemeliharaan

Kesehatan dan keselamatan kerja

moral kerja serta perlakuan yang sesuai

harus diterapkan dan dilaksanakan di

dengan harkat dan martabat manusia dan

setiap

moral agama.

dilakukan secara bersama-sama oleh

Untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja tersebut maka pemerintah

ketenagakerjaan.

Dalam

kerja

(perusahaan)

pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja.

melakukan pembinaan norma dalam bidang

tempat

Dalam pelaksanaannya pimpinan atau

pengurus

dapat

dibantu

oleh

pengertian norma ini sudah mencakup

petugas keselamatan dan kesehatan kerja

pengertian pembentukan, penerapan dan

dari

pengawasan norma itu sendiri.

bersangkutan. Yang dimaksud dengan

Atas

dasar

dikeluarkanlah UU No.1 tahun 1970

dalam

bidang

tentang

Sebagai

kesehatan kerja adalah karyawan yang

Perundang-

mempunyai pengetahuan atau keahlian

kerja.

Peraturan

keahlian

keselamatan

dalam

kerja yang telah ada sebelumnya, yaitu

kesehatan kerja, yang ditunjuk oleh

Veilegheids Reglement Stbl. No. 406

pimpinan

tahun 1910, yang dinilai sudah tidak

kerja/perusahaan

sesuai

pelaksanaan usahanya.

dengan

kemajuan

dan

perkembangan masalah ketenagakerjaan. Walaupun undang

tentang

namanya

Undang-

keselamatan

atau

keselamatan

dan

undangan dalam bidang keselamatan

lagi

bidang

atau

yang

keselamatan

pengganti

maka

kerja/perusahaan

petugas

keselamatan

itu,

tempat

pengurus untuk

Keselamatan dengan

kecelakaan

dan

tempat membantu

kerja kerja

bertalian yaitu

kerja,

kecelakaan yang terjadi ditempat kerja

namun cakupan materinya termasuk

atau dikenal dengan kecelakaan industri.


54


Kecelakaan industri ini secara umum

Misalnya

dapat diartikan suatu kejadian yang tidak

perawatan

diduga semula dan tidak dikehendaki

sehingga tidak bisa, bekerja dengan

yang mengacaukan proses yang telah

sempurna.

diatur dari suatu aktifitas.

kurangnya

pemeliharaan/

mesin-mesin/

peralatan

Disamping ada sebabnya, maka

Suatu kejadian atau peristiwa

suatu kejadian juga akan membawa

tertentu adalah sebab musabahnya dalam

akibat. Akibat dari kecelakaan industri

kejadian

kerja,

ini dapat dikelompokkan menjadi 2

faktor

(dua) yaitu :

dimana

industri/kecelakaan ada

4

(empat)

penyebabnya yaitu :

1. Kerugian yang bersifat ekonomis,

1. Faktor Manusianya

antara lain :

Misalnya karena kurang keterampilan

a.

atau kurangnya pengetahuan, salah penempatan bidang pekerjaan yang

Kerusakan/kehancuran

peralatan, bahan dan bangunan. b. Biaya

tidak sesuai dengan keahliannya.

pengobatan

c.

Tunjangan kecelakaan.

Misalnya bahan yang seharusnya

d. Hilangnya waktu kerja.

terbuat dari besi, akan tetapi supaya

e.

sehingga

bahan lainnya

dengan

mudah

mutu produksi

2. Kerugian yang bersifat non ekonomis.

3. Faktor Bahaya/ Sumber Bahaya.

Pada umumnya berupa penderitaan

misalnya

manusia yaitu tenaga kerja yang

karena metode kerja yang salah,

bersangkutan, baik itu merupakan

keletihan/ kelesuan.

kematian, luka/cedera berat maupun

yang

berbahaya;

Menurunnya jumlah maupun

dapat

menimbulkan kecelakaan.

a. Perbuatan

dan

perawatan korban.

2. Faktor Materialnya/ Bahan/ Peralatan

lebih mudah dibuat

mesin,

tidak

sikap kerja

sempurna

dan

luka ringan.

sebagainya. b. Kondisi/keadaan berbahaya, yaitu

Menurut

Internasional

Labour

keadaan yang tidak aman dari

Office, ada beberapa cara atau langkah

mesin/peralatan-

yang

peralatan,

lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

perlu

diambil

untuk

menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yaitu melalui :

4. Faktor Yang Dihadapi

1. Peraturan Perundang-undangan. 2. Standarisasi. Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

55


3. Inspeksi.

psikis,

4. Riset teknis.

penularan.

5. Riset medis.

9.

6. Riset statistik.

peracunan,

Memperoleh

infeksi,

dan

penerangan

yang

cukup dan sesuai di tempat kerja.

7. Pendidikan.

10. Memperoleh

keserasian

antara

8. Latihan.

tenaga kerja, alat kerja, lingkungan,

9. Persuasi.

cara dan proses kerjanya.

10. Asuransi. Untuk mencegah terjadinya hal-

Syarat-syarat

tersebut

diatas

hal tersebut, dalam UU No.1 tahun 1970

harus memuat prinsip-prinsip teknis

tentang Keselamatan Kerja disebutkan

ilmiah yang disusun menjadi suatu

syarat-syarat keselamatan kerja yakni :

kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis.

1. Mencegah

dan

mengurangi

kecelakaan. 2. Mencegah,

Cakupan

daripada

kumpulan

ketentuan yang tersusun adalah bidang mengurangi

dan

memadamkan kebakaran.

konstruksi,

bahan,

pengolahan

dan

pembuatan, perlengkapan, alat-alat per-

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

lindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pem-

4. Memberi kesempatan atau jalan

berian tanda-tanda pengenal atas bahan,

menyelamatkan dari pada waktu

barang,

kebakaran atau kejadian-kejadian

produksi guna menjamin keselamatan

lain yang berbahaya.

barang-barang

5. Memberi

pertolongan

pada

kecelakaan.

teknis

itu

dan

sendiri

aparat

dan

ke-

selamatan publik pada umumnya serta tenaga

6. Memberi alat-alat perlindungan diri

produk

kerja

yang

melakukan

pe-

kerjaannya pada khususnya.

pada para pekerja. 7. Mencegah

dan

mengendalikan

2. Hak Atas Kesehatan Kerja

timbul atau menyebarluaskan suhu,

Kesehatan kerja adalah bagian

kelembaban, debu, kotoran, asap,

dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar

uap, gas, hembusan angin, cuaca,

tenaga

sinar radiasi, suara dan getaran.

kesehatan yang sempurna baik fisik,

8. Mencegah

dan

mengendalikan

mental

kerja

memperoleh

maupun

sosial

keadaan

sehingga

timbulnya penyakit akibat kerja baik Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

56


memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

d. Bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun.

Adapun tujuan dari kesehatan kerja adalah : 1. Meningkatkan

3. Faktor biologis, yang dapat berupa : dan

memelihara

a. Bakteri, virus.

derajat kesehatan tenaga kerja yang

b. Jamur, serangga.

setinggi-tingginya baik fisik, mental

c. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain

sosial.

yang hidup/berkembang dalam

2. Mencegah dan melindungi tenaga

lingkungan tempat kerja.

kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.

4. Faktor faal, yang dapat berupa : a. Sikap badan yang tidak baik

3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan yang dilakukan. 4. Meningkatkan produktivitas kerja.

pada waktu kerja. b. Peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tenaga kerja. c. Gerak yang senantiasa tidak

Dan sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja dapat berasal dari beberapa faktor antara lain :

seimbang. d. Proses, sikap dan cara kerja yang monoton. e. Beban kerja yang melampaui

1. Faktor fisik, yang dapat berupa :

batas kemampuan

a. Suara yang terlalu bising. b. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah

5. Faktor Psikologis, yang dapat berupa : a. Kerja yang terpaksa/dipaksakan

c. Penerangan yang kurang memadai.

yang

d. Radiasi.

kemampuan.

e. Getaran mekanis.

tidak

b. Suasana

f. Kelembaban udara

sesuai

kerja

yang

dengan

tidak

menyenangkan/membosankan. c. Pikiran yang senantiasa tertekan

2. Faktor kimia, yang dapat berupa :

terutama karena sikap atasan

a. Gas/uap.

atau teman kerja yang

b. Cairan.

sesuai.

tidak

c. Debu-debuan.


57


d. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah

menimbulkan

terendah melalui peraturan perundangundangan.

kecelakaan

Hak untuk menerima upah ini timbul pada saat adanya hubungan kerja

3. Hak Atas Pengupahan/Upah.

dan berakhir pada saat hubungan kerja

Upah memegang peranan yang

putus.

Pengusaha

dalam tidak

ini

penting dan memberikan ciri khas suatu

menetapkan

hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan

diskriminasi antara pekerja laki-laki dan

upah merupakan tujuan utama dari

pekerja wanita untuk pekerjaan yang

seseorang pekerja melakukan pekerjaan

sama nilainya.

pada orang lain atau badan hukum lain.

upah

hal

Imbalan/penghasilan

boleh

yang

Karena itulah pemerintah turut serta

diterima oleh pekerja tidak selamanya

dalam menangani masalah pengupahan

disebut sebagai upah, karena bisa jadi

ini melalui berbagai kebijakan yang

imbalan

dituangkan dalam Peraturan Perundang-

komponen upah. Dalam Surat Edaran

undangan.

Menteri Tenaga Kerja No.07/MEN/1990

Dalam PP No.8 tahun 1981

tentang

tersebut

bukan

Pengelompokkan

tentang Perlindungan Upah disebutkan

Upah

dan

Komponen

bahwa upah adalah suatu penerimaan

disebutkan bahwa :

dalam

Komponen Non

Upah

sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa

1. Termasuk komponen upah adalah :

yang telah dilakukan, yang dinyatakan

a. Gaji pokok; merupakan imbalan

dalam bentuk uang yang berlaku dan

dasar yang dibayarkan kepada

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian

pekerja menurut tingkat

kerja

jenis pekerjaan yang besarnya

antara

pengusaha

dengan

pekerjaan.

ditetapkan

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa

sesungguhnya

dibayarkan

berdasarkan

upah

yang

atau

berdasarkan

per-

tetap;

suatu

janjian. b. Tunjangan

kesepakatan

pembayaran yang teratur ber-

para pihak, namun untuk menjaga agar

kaitan dengan pekerjaan yang

jangan sampai upah yang diterima

diberikan secara tetap untuk

terlampau rendah, maka pemerintah

dibayarkan bersamaan dengan

turut serta menetapkan standar upah

gaji pokok, seperti tunjangan kesehatan, makan, transportasi,


58


yang tidak dikaitkan dengan

hari raya keagamaan, setiap 1 (satu)

kehadiran pekerja, dengan kata

tahun sekali.

lain tunjangan tersebut diberikan kepada pekerja tanpa mengindahkan kehadiran pekerja dan diberikan

bersamaan

dengan

dibayarnya gaji pokok.

Kerja Hak

atas

perlindungan

ini

bertujuan untuk memberikan kepastian

c. Tunjangan tidak tetap; suatu pembayaran

4. Hak Atas Perlindungan Norma

mengenai

hak-hak

pekerja

yang

yang

secara

berkaitan dengan norma kerja yang

langsung

maupun

tidak

meliputi waktu kerja, istirahat dan cuti.

langsung

berkaitan

dengan

Perlindungan

ini

sebagai

wujud

pekerja dan diberikan secara

pengakuan terhadap hak-hak pekerja

tidak tetap dan dibayarkan tidak

sebagai

bersamaan dengan pembayaran

diperlakukan secara manusiawi dengan

gaji pokok

mempertimbangkan

manusia

yang

harus

keterbatasan

ke-

memuat

per-

mampuan fisiknya. 2. Tidak termasuk komponen upah adalah:

ini

lindungan sosial pekerja yakni mengenai

a. Fasilitas; kenikmatan dalam bentuk

norma-norma

kerja

(waktu

kerja,

nyata/natura karena hal-hal yang

istirahat dan cuti). Mengenai waktu

bersifat khusus atau untuk me-

kerja ada pembatasan waktu, apabila

ningkatkan kesejahteraan pekerja,

pekerjaan

seperti fasilitas kendaraan antar

seorang

jemput,

pekerjakan lebih dari 3 (tiga) jam sehari

rekreasi

atau

fasilitas

lainnya.

pekerja

tersebut anak

dilakukan

yakni

tidak

mem-

dari

hasil

keuntungan

pukul 18.00 sampai pukul 06.00. selain itu sisa waktu tersebut dapat digunakan

perusahaan atau karena pekerja

sebagai

berprestasi melebihi target produksi

minatnya melalui pendidikan.

yang

oleh

dan tidak mempekerjakan anak antara

b. Bonus; pembayaran yang diterima

normal

atau

karena

peningkatan produktivitas kerja. c.

Hak-hak

Tunjangan

hari

raya

pengembangan

bakat

dan

Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat, dibawah

(THR);

pengawasan langsung dari orang tua

diberikan pekerja bersamaan dengan

atau wali dan kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu pekembangan fisik,


59


mental, sosial dan waktu sekolah (pasal

1. Istirahat antara jam kerja; sekurang-

71 ayat (1,2) UU No.13 tahun 2003

kurangnya setengah jam setelah

tentang Ketenagakerjaan).

bekerja selama 4 (empat) jam terus

Dan mengenai waktu istirahat dan cuti dalam bekerja harus ada pengaturannya,

tidak termasuk jam kerja.

pekerja

2. Istirahat mingguan; 1 (satu) hari

adalah manusia yang memerlukan waktu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1

istirahat, karena itu untuk menjaga

(satu) minggu atau 2 (dua) hari

kesehatan fisiknya harus dibatasi waktu

untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1

kerjanya

(satu) minggu.

dan

mengingat

menerus dan waktu istirahat tersebut

diberikan

hak

untuk

beristirahat.

3. Cuti tahunan; sekurang-kurangnya

Undang-undang

bidang

12 (dua belas) hari kerja setelah

ketenagakerjaan memberikan batasan

pekerja yang bersangkutan bekerja

mengenai

selama 12 (dua belas) bulan secara

hal

ini,

dalam

misalnya

untuk

pekerjaan yang bekerja 6 (enam) hari dalam seminggu tidak boleh melakukan

terus menerus. 4. Istirahat

sepatutnya

untuk

pekerjaan lebih dari tujuh jam sehari

menjalankan kewajiban menunaikan

atau 40 (empat puluh) jam seminggu.

ibadah menurut agamanya.

Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam

hari

atau

berbahaya

bagi

E. Kewajiban Para Pihak Dalam

kesehatan atau keselamatan pekerja,

Perjanjian Kerja

maka waktu kerja tidak boleh lebih dari

1. Kewajiban Buruh/Pekerja

6 (enam) jam sehari atau 35 (tiga puluh

Pada

dasarnya

kewajiban

lima) jam seminggu. Setelah pekerja

buruh/pekerja dewasa dengan tenaga

menjalankan pekerjaan selama 4 (empat)

kerja anak memiliki persamaan. Dalam

jam sehari secara terus menerus, harus

KUHPerdata

diadakan waktu istirahat yang sekurang-

kewajiban buruh/pekerja diatur dalam

kurangnya

pasal 1603, 1603a, dan 1603c KUH

setengah

jam

lamanya,

dimana waktu istirahat tersebut tidak

Perdata

termasuk jam kerja dan dalam seminggu

sebagai berikut :

diadakan

1. Buruh/pekerja

sedikitnya

1

(satu)

kali

istirahat.

yang

ketentuan

pekerjaan;

pada

mengenai

intinya

wajib

melakukan

adalah

melakukan pekerjaan

Adapun waktu istirahat dan cuti

adalah tugas utama dari seorang

meliputi :

pekerja yang harus dilakukan sendiri Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

60


meskipun demikian dengan seizin

tetap stabil. Waktu istirahat dan cuti

pengusaha dapat diwakilkan. Untuk

sebagaimana

itulah mengingat pekerjaan yang

istirahan antara jam kerja sekurang-

dilakukan oleh pekerja yang sangat

kurangnya setengah jam setelah

pribadi sifatnya karena berkaitan

bekerja selama 4 (empat) jam terus

dengan keahliannya.

menerus dan waktu istirahat tersebut

dimaksud

meliputi

2. Buruh/pekerja wajib mentaati aturan

tidak termasuk jam kerja dan waktu

dan petunjuk majikan/pengusaha.

cuti, sekurang-kurangnya 12 (dua

Dalam

melakukan

belas) hari kerja setelah pekerja/

buruh/

pekerja

petunjuk

yang

pengusaha. ditaati

pekerjaannya

wajib

diberikan

Aturan

oleh

mentaati oleh

selama 12 (dua belas) bulan secara

wajib

terus menerus (pasal 79 ayat (1), (2)

sebaiknya

abc (UU No.13 tahun 2003 tentang

yang

pekerja

dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang

lingkup

buruh yang bersangkutan bekerja

dari

petunjuk

tersebut.

ketenagakerjaan). 2. Majikan/pengusaha mengurus

perawatan

pengobatan;

3. Buruh/

pekerja

berkewajiban

berkewajiban dan

majikan/pengusaha

wajib

mengurus

membayar ganti rugi atau denda;

perawatan/pengobatan bagi pekerja

jika

buruh/

perbuatan

pekerja

melakukan

yang bertempat tinggal dirumah

yang

merugikan

majikan (pasal 1602x KUHPerdata).

perusahaan baik karena kesengajaan

Dalam

atau kelalaian, maka sesuai dengan

ketenagakerjaan saat ini kewajiban

prinsip

tidak hanya terbatas bagi pekerja

hukum

pekerja

wajib

membayar ganti atau denda.

perkembangan

hukum

yang bertempat tinggal dirumah majikan. Perlindungan bagi tenaga

2. Kewajiban Majikan/pengusaha.

kerja

1. Majikan/pengusaha

kematian

berkewajiban

memberikan istirahat/cuti.

untuk

sakit,

telah

kecelakaan,

dijamin

melalui

perlindungan Jamsostek.

Hak atas istirahat ini penting artinya

yang

menghilangkan

3. Majikan/ pengusaha berkewajiban memberikan

surat

kejenuhan pekerja dalam melakukan

kewajiban

pekerjaan.

ketentuan pasal 1602a KUHPerdata

Dengan

demikian

diharapkan efektivitas kerja akan

yang

ini

keterangan;

didasarkan

menentukan


pada

bahwa 61


majikan/pengusaha memberikan

surat

wajib

A. Data Dari Jumlah Anak Bekerja Di

keterangan

Provinsi DKI Jakarta Tahun 1990-

tersebut dijelaskan mengenai sifat

2000

pekerjaan yang dilakukan, lamanya

Perubahan struktur usia anak,

hubungan kerja (masa kerja).

sudah arang tentu membawa perubahan

4. Majikan/ pengusaha berkewajiban

terhadap profil ketenagakerjaan. Seperti

membayar upah; dalam hubungan

diketahui ada 2 (dua) faktor yang

kerja kewajiban utama bagi seorang

mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan

pengusaha adalah membayar upah

yakni faktor permintaan dan faktor

kepada

penawaran. Faktor permintaan sangat

pekerjanya

secara

tepat

waktu. Ketentuan tentang upah ini

dipengaruhi

juga telah mengalami perubahan

pembangunan

pengaturan ke arah hukum publik.

faktor penawaran sangat ditentukan oleh

Hal ini terlihat dari campur tangan

perbedaan struktur usia anak yang

pemerintah

bekerja.

dalam

menetapkan

besarnya upah terendah yang harus dibayar

oleh

pengusaha

dikenal

dengan

nama

Anak

oleh

dinamika

ekonomi,

sedangkan

yang

bekerja

yang

yang

dimaksud disini adalah mereka yang

upah

bekerja

dengan

tujuan

memperoleh

minimum regional (UMR). Campur

pengahasilan atau membantu orang tua.

tangan

Tenaga

pemerintah

menetapkan

besarnya

dalam upah

ini

kerja

permasalahan

anak

yang

merupakan

sering

ditemui,

penting guna menjaga agar jangan

khususnya inegara-negara miskin dan

sampai besarnya upah yang diterima

negara yang sedang berkembang seperti

oleh

di Indonesia.

pekerja

terlampau

rendah,

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum sekaligus.

ANALISA KEADAAN TENAGA KERJA ANAKDI INDONESIA

Tabel 1 Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

62


Jumlah tenaga kerja anak di Provinsi DKI Jakarta, Tahun1990-2000 Tahun

Laki-laki

Perempuan

(2)

(3)

(1)

Jumlah (4)

1990

9.068

20.815

29.883

1995

4.437

13.258

17.695

1997

2.865

9.909

12.774

1998

3.404

9.896

13.300

1999

1.241

7.809

9.050

2000

3.607

6.330

9.907

Sumber : SP1990 , Susenas 1995 – 2000, BPS

Berdasarkan hasil dari jumlah

dibandingkan

kenaikan

anak yang bekerja seperti pada tabel

penduduk

tahun

diatas, terlihat bahwa di DKI Jakarta

mencapai 0,16%. Namun seiring dengan

masih ditemukan adanya tenaga kerja

mulai menggeliatnya kegiatan ekonomi,

anak. Walaupun cukup banyak, namun

sejak tahun 1999 jumlah dari tenaga

selama kurun waktu 1990-2000 secara

kerja anak terus mengalami angka

umum

penurunan hingga 9 ribu anak. Oleh

jumlah

tenaga

kerja

anak

cenderung mengalami penurunan.

per

jumlah

yang

hanya

karena itu, melalui reformasi ekonomi

Jumlah tenaga kerja anak pernah

yang

sekarang

terus

diupayakan

mengalami kenaikan ketika Indonesia,

diharapkan mampu meningkatkan taraf

dilanda krisis ekonomi yang terjadi pada

hidup masyarakat Indonesia, yang pada

pertengahan tahun 1997. Ini terlihat dari

akhirnya dapat menekan angka tenaga

kenaikan jumlah tenga kerja anak dari

kerja anak ke titik yang lebih rendah.

12,7 ribu anak (1997) naik menjadi 13,3

Berdasarkan hasil jumlah anak

ribu anak (1998) atau naik sebesar 1,5%.

yang bekerja pada tahun 1990-2000

Kenaikan

menunjukan suatu kenyataan, bahwa

ini

cukup

besar

jika


63


seorang yang disebut anak mengalami

8.000/minggu dengan jam kerja antara

peristiwa,

anak-anak

7-8 jam /hari. Sementara untuk yang

dimana

menghabiskan

waktunya

dengan

bekerja antara jam 8-12/hari menerima

bekerja,

dihadapkan

dengan

upah

serta

sebesar

Rp

12.000

s/d

Rp

beberapa masalah sehubungan dengan

15.000/minggu. Kondisi tempat anak-

kondisi tempat mereka bekerja.

anak bekerja tidak memadai,tidak ada fasilitas kesejahteraan berupa jaminan

B. Kasus Pelanggaran-Pelanggaran

sosial,dan perlindungan hukum saat

Yang Terdapat Diperusahaan

melakukan pekerjaan. Adapun jenis

Dewasa ini memang sudah jarang terdengar

praktek

penyiksaan

pekerjaan yang dilakukan oleh anak

dan

yang bekerja pada beberapa industri

pemerasan tenaga kerja anak yang

antara lain pada industri makanan,

bekerja secara langsung atau secara

dimana anak bertugas membungkus dan

terbuka.

banyak

merekat kedalam kantong makanan, di

kenyataan yang membuktikan adanya

industri plastik,anak tersebut melakukan

berbagai

eksploitasi

penyortiran

diseluruh

dunia

Namun

masih

yang

terjadi

berkaitan

dengan

industri

dan

obat

penguntingan,

nyamuk,

tugas

dan anak

perkaryaan tenaga kerja anak dibawah

melakukan pembungkusan, menghitung,

usia.

serta memasukkan produksi kedalam Sehubungan dengan hal tersebut,

kotak untuk dipak dan dipasarkan.

ternyata masih banyak pelanggaranpelanggaran perusahaan

yang di

Dari

kasus

terjadi

dalam

pelanggaran-pelanggaran yang banyak

Indonesia,

seperti

dalam perusahaan di Indonesia, yang

diwilayah sekitar Bogor, Tangerang, dan

ada

Jakarta

mempekerjakan

Tangerang,dan Jakarta utara ini,dapat di

sekitar 60.000 anak bekerja disektor

simpulkan adanya kemungkinan dari

industri.

pihak

utara

yang

Pada umumnya anak-anak bekerja

di

sekitar

perusahaan

ketentuan

wilayah

tidak

Bogor,

mengikuti

Perundang-undangan

selama 6 hari dalam seminggu dengan

tenagakerjaan

lama bekerja 7-12 jam/hari. Besar upah

syarat-syarat

perusahaan

yang

yang di terima bervariasi sesuai dengan

mempekerjakan

anak

jenis

pekerjaan yang dilakukan. Sebanyak

pekerjaan,pengaturan jam kerja dan

33,44%

pengupahan. Kemungkinan yang lain

menerima

sebesar

Rp

7.950/minggu dan 22,78% menerima Rp

terjadinya

Indonesia,

ke-

mengenai

berupa

pelanggaran-pelanggaran


64


adalah anak-anak sebagai pekerja tidak

Adapun

ciri

perjanjian

melakukan

dari

komponen yaitu perintah,pekerjaan,dan

leluasa

upah. Apabila ketiga komponen ini

bertindak semena-mena untuk memeras

terlengkapi, maka lahirlah kesepakatan

tenaga kerja anak demi kepentingan

untuk melakukan suatu hubungan,di

perusahaan yang dipimpinnya.

mana pihak

pihak

perusahaan

lebih

Untuk

terdapat

3

dalam

memahami akan hak-haknya dalam pekerjaan,sehingga

kerja

khusus

(tiga)

yang satu mengikatkan

merealisirkan

dirinya untuk bekerja dan pihak lainnya

angka pelanggaran-pelanggaran yang

berkewajiban memberi upah. Hubungan

sering dilakukan perusahaan terhadap

ini dapat dikatakan sebagai hubungan

tenaga kerja anak di Indonesia,dapat

kerja atau dikenal dengan hubungan

diupayakan penerapan sanksi. Menurut

industrial.

Dari

UU

industrial

yang

No.13

tahun

2003

tentang

hubungan dilahirkan

kerja/ dari

Ketenagakerjaan, bagi pengusaha yang

kesepakatan inilah, adanya keterlibatan

melanggar ketentuan dalam UU No.13

para


pengusaha yang dalam kesepakatan

dapat dikenakan sanksi pidana penjara

kerja disebut sebagai subjek hukum

paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling

ketenagakerjaan,

lama 5 (lima) tahun, dan sanksi lainnya

mengenai syarat-syarat kerja,hubungan

adalah

kerja, dan keadaan ketenagakerjaan atau

berupa

sanksi

administatif,

pencabutan izin perusahaan.

Dasar

hukum yang memperjelas ketentuan

pihak

disebut

yaitu

pekerja

yang

dengan

dengan

mengatur

objek

hukum

ketenagakerjaan.

tersebut terdapat pada pasal 183 jo pasal

Pada dasarnya dalam

190 UU No.13 tahun 2003 tentang

membuat suatu perjanjian kerja antara

Ketenagakerjaan

pekerja dengan pengusaha didasarkan pada konsep awal perjanjian, yang

C. Bentuk Perjanjian Kerja Untuk

memuat ketentuan didalamnya, salah satunya adalah syarat sahnya suatu

Tenaga Kerja Anak

Perjanjian kerja adalah perjanjian

perjanjian.

Menurut

KUHPerdata,

untuk

pasal1320 sahnya

suatu

antara pekerja dengan pengusaha atau

perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat

pemberi kerja yang memuat syarat-

yaitu:

syarat kerja,hak ,dan kewajiban para

1. Sepakat mereka yang mengikatkan

pihak.

dirinya. Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

65


2. Cakap untuk membuat suatu

minggu tidak ada perlawanan dari orang

perjanjian.

tua atau wali anak yang bekerja tersebut,

3. Mengenai suatu hal tertentu.

dapat dinyatakan telah diberi kuasa atau

4. Suatu sebab yang halal.

persetujuan

Sehubungan

dengan

syarat

untuk

pekerjaan,

tetap

melakukan

tentunya

dengan

kedua yaitu cakap untuk membuat suatu

memperhatikan jenis pekerjaan yang

perjanjian dalam perjanjian kerja yang

akan dilakukannya.

dilakukan oleh pengusaha dengan tenaga kerja anak, dapat dibuat dalam bentuk

KESIMPULAN

tertulis maupun dalam bentuk lisan.

1.

Berbagai

bentuk

perlindungan

Perihal perjanjian kerja yang dibuat

bagi tenaga kerja anak selain yang

dalam bentuk tertulis oleh kedua belah

terdapat pada UU No13 tahun

pihak,

2003 tentang Ketenagakerjaan,

hal

tersebut

juga

dapat

melibatkan pihak lain yakni orang tua

ada

atau wali dari anak yang bekerja,

perlindungan anak yang terpaksa

mengingat ketidakcakapan usia anak

bekerja

untuk membuat suatu perjanjian kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja

yang

Nomor:PER-01/MEN/1987,

harus

memperhatikan

atau

pula

pengaturan

yang

tentang

terdapat

pada

dan

mensesuaikan dengan kondisi anak yang

terdapat pada UU No.1 tahun

masih

dengan

1951

Apabila

berlakunya Undang-undang Kerja

lemah

kondisi

dibandingkan

orang

dewasa.

perjanjian kerja itu disetujui oleh pihakpihak

yang

bersangkutan,

maka

tentang

Pernyataan

No.12 tahun 1948. 2.

Untuk merealisirkan ekspoitasi

perjanjian itu dapat dikatakan telah

terhadap tenaga kerja anak dapat

melahirkan

diusahakan

kesepakatan

dalam

hubungan kerja.

sanksi,

Dan mengenai perjanjian kerja

berupa

bagi

penerapan

pengusaha

yang

melanggar ketentuan Perundang-

yang dibuat dalam bentuk lisan, menurut

undangan

pasal 1601h KUHPerdata buku ketiga

Ketenagakerjaan yakni UU No.13

tentang perjanjian, apabila seorang anak

tahun

yang dinyatakan belum dewasa atau

Ketenakerjaan.

yang belum mampu untuk membuat

3.

Indonesia

mengenai

2003

tentang

Para pihak yang terlibat dalam

perjanjian kerja, tetapi telah melakukan

hukum

pekerjaan selama kurun waktu 6 (enam)

bukan

Ketenagakerjaan saja


melibatkan

ini, pihak 66


pekerja dengan pihak pengusaha

dihapuskan dengan berbagai cara antara

melainkan juga melibatkan pihak

lain, melakukan tindakan yang lebih

pemerintah yang ikut serta dalam

tegas

mengatur masing-masing hak dan

mengeksploitasi tenaga kerja anak demi

kewajiban dari pihak pekerja dan

untuk kepentingan diri sendiri.

terhadap

pihak-pihak

yang

pihak pengusaha. Adapun tujuan dari keterlibatan dari pemerintah ini, agar pihak pekerja dan pihak

DAFTAR PUSTAKA Djumadi,

Hukum

Perburuhan

pengusaha mempunyai hak dan

Perjanjian Kerja, PT Raja

kewajiban yang seimbang.

Grafindo

Persada,

Jakarta,

2002. Gosita

SARAN 1.

Arif,

Korban

Beberapa peraturan perundang –

Kejahatan,

undangan yang berkaitan dengan

Pressindo, Jakarta, 1993.

kesejahteraan anak dan

Husni

Lalu,

Akademika

Pengantar

Hukum

perlindungan anak harus

Ketenagakerjaan

diutamakan sehingga tidak ada

PT Raja Grafindo Persada,

lagi eskploitasi terhadap anak

Jakarta, 2003.

diberbagai bidang khususnya

Perikatan, Bandung 1982.

Mengoptimalkan agar lembagalembaga

yang

terkait

hukum

Ketenagakerjaan

Indonesia,

Kadir Muhammad Abdul , Hukum

dalam bidang ketenagakerjaan. 2.

Masalah

Kartasapoetra

dalam

Gunawi,

Perburuhan

Hukum

Pancasila

Di

ini,

dalam pelaksanaan hubungan

khususnya Departemen Tenaga

kerja , Bina Aksara, Jakarta,

Kerja

1988.

(Depnaker)

mengadakan

pemeriksaan secara rutin terhadap perusahaan-perusahaan,

Sendjun,

Pokok-pokok

Hukum

Ketenagakerjaan

melanggar ketentuan Perundang-

Indonesia,

Rineka

undangan di Indonesia yakni UU

Jakarta, 1990.

No.13

tahun

yang

Manulang

2003

tentang

Ketenagakerjaan.

diperlukan,

tenaga

kerja

anak

Purnadi,

&

Soejono

Soekanto, Sendi-sendi Ilmu

kebijaksanaan pemerintah sangat

Purbacaraka

Cipta,

agar

eksploitasi

dapat

Hukum Dan Tata Hukum, Bandung, 1993.

segera


67


Rokhani Endang, Pengetahuan Dasar Tentang

Hak-hak

Buruh,

Yokama PGI, Jakarta, 2002. Soepomo Imam, Pengantar Hukum Perburuhan,

Djambatan,

Jakarta, 1983.

Penyelesaian Perburuhan.

Perselisihan LN

No.

42

Tahun 1957 TLN No. 1227. _______,Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN. No. 09 Tahun 2002 TLN

Hukum

Perburuhan

Bidang

Keselamatan Kerja, Pradiya Paramita, Jakarta, 1988. Simanjuntak

Pijaman

Ekonomi

J,

Daya

Manusia, Jakarta, 1985.

LN No.39 Tahun 2003 TLN No. 4279. _______,Undang-undang No.39 Tahun

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPERDATA). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departeman

_______,Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengantar

Sumber

No. 4235.

Kehakiman,

1999

tentang

Hak

Asasi

Manusia (HAM). LN No. 165 Tahun 1999 TLN No. 3886.

Masalah Anak Yang Bekerja Dibawah Usia Kerja, Jakarta, 1983. Pusat Informasi Dalam Pembangunan, PDII LIPI, Tenaga Kerja Anak Di Indonesia, Jakarta, 1995. Profil Kependudukan Provinsi DKI Jakarta,

Katalog

BPS:

3201:31. Indonesia, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun

1981

tentang

Perlindungan Upah. LN No. 8 Tahun 1981 TLN No.83290 ,Undang-undang Tahun

1959

No.22 tentang


68

PERMASALAHAN HUKUM TENTANG TENAGA KERJA ANAK DI INDONESIA

Recommend Documents