TEMPLATE CV Sebagai Informasi tambahan narasumber PK
Template CV Sebagai Informasi tambahan narasumber PK
MUH ICHWANUDDIN MOTTO
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
ALAMAT RUMAH
PENDIDIKAN TERAKHIR
Integrity, Intelligence, Energy.
Siwa, 25-04-1986
JL. KRAMAT II NO.52B RT.008 RW.004 KELURAHAN KWITANG, KECAMATAN SENEN, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA RAYA ASIAN BANKING AND FINANCE INSTITUTE PERBANAS S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi IPK 3,77
RIWAYAT PEKERJAAN
KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA (2015 – SEKARANG) Bertugas sebagai Account Representative yang mengadministrasikan dan mengawasi kepatuhan formal dan material perpajakan dari seluruh wajib pajak sesuai dengan penugasan. KPP MADYA JAKARTA PUSAT (2009 – 2015) Bertugas sebagai Jurusita Pajak Negara yang melaksanakan tindakan penagihan dan law enforcement terhadap para penunggak pajak sesuai dengan penugasan. KPP MADYA JAKARTA PUSAT (2007 – 2009) Bertugas sebagai staff pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi
WORKSHOP
PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK / TAX AMNESTY Workshop ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan Program Amnesti Pajak pasca diberlakukannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di Indonesia LEGAL ENGLISH Workshop ini diselenggarakan oleh Pusdiklat BPPK yang berfokus pada pengenalan dan penggunaan Bahasa Inggris dari segi aspek Hukum/Legal Drafting
Page 1
DIKLAT DASAR FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusdiklat BPPK yang bertujuan untuk memperkenalkan teknik dan tata cara pelaksanaan audit pajak oleh Tax Auditor di Kantor Pelayanan Pajak GREAT NEGOTIATION SKILL – PERSUASIVE SPEAKING Pelatihan ini diselenggarakan oleh Lembaga Training Indonesia, yang bertujuan untuk melatih teknik-teknik persuasive speaking dan negosiasi terutama dalam kaitannya dengan tugas sebagai Pegawai Pajak DIKLAT ACCOUNT REPRESENTATIVE Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusdiklat BPPK yang bertujuan untuk memperkenalkan segala tugas, fungsi, dan wewenang dari seorang Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak
SKILL
Public Speaking, Tax Auditing, Financial Statement Analysis,
PENGALAMAN ORGANISASI
FORUM ACCOUNT REPRESENTATIVE – KPP TANAH ABANG DUA Menjabat sebagai Wakil Ketua Forum TIM PEDULI PAJAK 2007 – SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA Menjabat sebagai Ketua Divisi Humas Internal TAX ANALIZER – SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA Menjabat sebagai Wakil Ketua IKATAN MAHASISWA PAJAK 2007 – SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA Menjabat sebagai anggota divisi akademik MAJELIS PERMUSYAWARATAN KELAS – SMAN 2 MAKASSAR Menjabat sebagai Wakil Ketua
PRESTASI
ACCOUNT REPRESENTATIVE TERBAIK Menjadi Account Representative dengan kinerja penerimaan pajak terbesar KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua pada tahun 2016 JURUSITA PAJAK TERBAIK Memperoleh sertifikat dan penghargaan sebagai Jurusita Pajak terbaik di KPP Madya Jakarta Pusat tahun 2012
Page 2
RIDWAN RAIS IDOL Juara Dua lomba Menyanyi di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta dan Kanwil DJP Khusus tahun 2012 DEBAT PAJAK UNIVERSITAS AIRLANGGA Menjuarai Lomba Debat Pajak antar Universitas dan Menjadi Best Speaker dalam kompetisi yang diselenggarakan Universitas Airlangga tahun 2006
SINERGI MIMPI
Kita sepatutnya merenung: Indonesia dengan sumber dayanya yang begitu kaya, nyatanya belum bisa termanifestasi optimal bagi kesejahteraan manusianya secara merata. Pajak, tidak bisa dipungkri menjadi salah satu harapan utama. Namun tidak mudah, jalan panjang sejarah perpajakan Indonesia belum mampu membukukan capaian Tax Ratio di atas 11.9%. Tingkat coverage-nyapun baru sebesar 55% dari total warga negaranya. Berbagai terobosan telah ditorehkan, mulai dari aturan, institusi, bahkan mental dan manusianyapun telah direformasi. Namun penyokong 74.6% APBN ini, nyatanya belum mampu digali secara optimal. Apa yang kurang? Sistem perpajakan di Indonesia by default menganut mekanisme Self-Assessment. Kemudian Undang-Undang memberikan kewenangan kepada DJP untuk menguji aktivitas tersebut secara Official Assessment melalui mekanisme audit. Implementasi gabungan mekanisme tersebut, memiliki kelemahan-kelemahan yang berkontribusi negatif terhadap fluktuasi kinerja perpajakan Indonesia. Kewenangan self-assessment kerap diselewengkan oleh WP dalam praktik Tax Evasion. Kondisi ini kemudian menuntut pengawasan ekstra para fiscus yang hanya berjumlah 32.000 orang berbanding 26.000.000 Wajib Pajak. Proporsi yang tidak proporsional tersebut dipastikan menyita waktu dan energi DJP untuk mengawasi tataran formal pelaporan WP saja. Situasi ini kemudian meningkatkan kebutuhan akan pertemuan antara WP dengan fiscus dalam rangka pembahasan. Maka terbukalah peluang tawar-menawar yang berujung pada praktik Korupsi Pajak. Dalam kondisi inilah, saya memunculkan gagasan Electronic Assessment. DJP harus mengembangkan sebuah sistem terpadu yang mampu mengcover seluruh pelaksanaan Self dan Official Assessment. Mulai dari aplikasi Accounting untuk pencatatan atau pembukuan WP, yang mampu men-generate Laporan Keuangan hingga e-SPT untuk kemudian disubmit melalui aplikasi online ke server DJP. Sistem ini harus mengakomodir dinamika peraturan perpajakan maupun standar akuntansi. Melalui penyesuaian peraturan, output berupa laporan keuangan tersebut ditetapkan berlaku mandatory untuk seluruh aktivitas ekonomi WP. Dengan demikian, seluruh pelaporan pajak yang disubmit ke DJP adalah benar, lengkap, dan jelas, karena disusun dari program yang dikembangkan oleh DJP sendiri, dengan tetap mempertahankan kewenangan WP dalam pengisiannya. Dalam wujud sederhana, sistem seperti ini sebetulnya telah eksis sejak lama. Sebagai contoh: Aplikasi automasi laporan keuangan; USALI dalam industri perhotelan; aplikasi cash-register yang diterapkan oleh Pemda; bahkan aplikasi e-Faktur di DJP. Tentunya dibutuhkan biaya pengembangan yang besar, namun implementasi Electronic Assessment ini akan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar bagi kinerja penerimaan negara.
Page 3
Mekanisme ini akan menjamin keandalan pelaporan pajak WP, sehingga dapat mengalihkan konsentrasi fiscus ke aktivitas penggalian potensi baru untuk meningkatkan Tax Coverage Ratio. Kemudian intensitas pertemuan WP dengan fiscus dapat dieliminasi sehingga mampu menekan peluang korupsi. Akibatnya, jumlah sengketa pajak dalam tataran administratif akan menurun. Dokumen yang didigitalisasi juga akan mempermudah pengembangan dan pengelolaan database perpajakan dan menekan penggunaan kertas sehingga mendukung upaya Go Green. Pada akhirnya kinerja penerimaan pajak dan tax ratio akan meningkat signifikan. Sebagai penutup, Selama ini modernisasi perpajakan lebih dititikberatkan pada Institusi DJP, namun upaya tersebut tidak akan berdaya signifikan jika para Wajib Pajak masih bermental paripurna. Dengan penerapan Electronic Assessment, nilai modernisasi akan berjalan secara selaras bagi DJP dan seluruh Wajib Pajaknya. Dengan begitu, kinerja perpajakan negara dapat ditingkatkan.
KONTAK
[email protected] 082123411368
Page 4
