TEKNOLOGI & FREKUENSI PENYIARAN MUHAMMAD IRAWAN SAPUTRA, S.I.KOM., M.I.KOM
APA YANG TERJADI KETIKA FREKUENSI TIDAK DIATUR? • Harmful interference
Tayangan audience
Lembaga Media
ACUAN PENGATURAN FREKUENSI Internasional
• International Telecommunication Union (ITU). • World Radiocommunication Conference (WRC) • Radio Regulation (RR).
• Asia Pacific Telecommunity (APT). • ASEAN Telecommunication Regulatory Council (ATRC). • Koordinasi Bilateral antar negara. (perbatasan)
Nasional
• Perundang-undangan tingkat Nasional. • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi. • Peraturan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. • Peraturan sektor lain yang terkait.
PENGATURAN TEKNIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO • Dilakukan oleh Ditjen Postel • Mengatur kriteria penggunaan bersama/sharing • Mengatur batasan daya pancar/power • Mengatur standar serta spesifikasi
SEJARAH FREKUENSI RADIO • 1945 – 1975 sistem siaran masih menggunakan teknologi AM sebelum FM stereo muncul
• Setelah teknologi FM muncul dan adanya otonomi daerah stasiun radio banyak muncul dan perizinannya tidak tertata dan terstandar
• Akhirnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 mengatur Frekuensi radio FM
PENGATURAN FREKUENSI RADIO • FM berada pada pita frekuensi 87,5-108 MHz mempunyai spasi antar kanal sebesar 100 kHz
• Jarak minimal antar kanal 800 kHz, kecuali kota besar 400 kHz
• 87,5-88,3 FM; 88,400-89,3 FM;dst • Frekuensi penyiaran radio terestrial dialokasikan pada pita frekuensi MF, HF(penyiaran radio publik), dan VHF.
PENGELOMPOKAN KELAS SIARAN RADIO FM
SEJARAH FREKUENSI TELEVISI • Tahun 1962 TVRI menggunakan VHF • 1990 disediakan frekuensi UHF yang terdiri 7 kanal untuk tiap daerah
• 1998 memberi izin 5 televisi baru, dan harus menyediakan 10 kanal untuk 10 tv swasta ditambah TVRI(10 kanal ini hanya di Jabodetabek dan ibukota propinsi)
•
Tahun 1970 Penyiaran satelit diawali peluncuran SKSD Palapa (Sistem Komunikasi satelit Domestik Palapa)
•
Tahun 1997 TV digital via satelit (Digital Video Broadcasting) muncul setelah diluncurkan satelit cakrawarta-1
•
Televisi berlangganan satelit muncul dengan satelit Palapa telkom dan Palapa c-1 dengan standar TV digital DVB-S (MPEG-2)
DISTRIBUSI KANAL TV UHF ANALOG DI INDONESIA Layanan Wilayah
Kanal TV Swasta
Kanal TVRI
Kanal TV Digital
Kanal TV Lokal
Jabodetabek
10
1
2
1
Daerah Lain
5
0
1
1
KEKACAUAN PENYIARAN ANALOG • Otonomi daerah menjadi pemicu tumpang tindih kewenangan
• Banyak muncul siaran swasta dan banyak tidak mengikuti master plan
• Pemberian izin yang kacau (Depkominfo, KPI, KPID, Pemda)
PENYIARAN DIGITAL
KUALITAS SIARAN DIGITAL (SUBIAKTO, 2016)
“Kualitas siaran digital adalah relatif sama dalam suatu wilayah jangkauan dan secara drastis menurun hingga menimbulkan suatu cliff atau ‘jurang’ yang memisahkan antara wilayah jangkauan dengan no-service area” “perlunya manajemen perencanaan jaringan radio yang optimal, dengan dukungan kebijakan SFN atau MFN”
KENAPA DIGITAL?
• Teknologi Digital memberikan peningkatan efisiensi berlipat-lipat (pada TV s/d 18 kali lipat, dan bisa bertambah lagi dengan teknologi kompresi)
• Kualitas suara dan gambar lebih bagus
(SUBIAKTO, 2016) • International Telecommunication Union (ITU) pada the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement mencanangkan tanggal 17 Juni 2015 adalah batas waktu negara-negara di seluruh dunia migrasi dari tv analog ke digital*).
• Teknologi analog semakin mahal biaya operasinya dan ketinggalan jaman
• Beralih ke digital adalah bentuk penghematan spektrum frekuensi 17
(SUBIAKTO, 2016) •
Kita mulai tahun 2003 telah memulai persiapan tv digital yang dijadwalkan Selama 10 tahun
•
Kanal frekuensi sudah habis untuk pengajuan ijin baru sehingga perlu efisiensi melalui teknologi digital mendesak diperlukan
•
Negara berpotensi kehilangan keuntungan yang besar dan juga akan mengalami kerugian bila migrasi tidak dilakukan
KEUNTUNGAN PENYIARAN DIGITAL (SUBIAKTO, 2016) Konsumen
• Kualitas Audio dan visual lebih baik • Lebih banyak pilihan program siaran • Banyak tambahan fitur : EPG, EWS, aplikasi lainnya
Lembaga Penyiaran
• Efisiensi infrastruktur (75%) dan biaya operasional serta merupakan teknologi ramah lingkungan
Industri Kreatif
• Membuka lebar industri konten nasional dan lokal
19
Industri Perangkat
• Peluang industri nasional untuk memproduksi Set Top Box
Pemerintah
• Efisiensi spektrum frekuensi radio dan potensi PNBP dari digital deviden serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dari broadband
PENYELEGGARAAN SIARAN DIGITAL • Akan diadakan pemisahan antara penyelenggara infrastruktur dan lembaga penyiaran eksisting
• Diperlukan alat penerima set-top-box DVB-T atau DAB dengan harga terjangkau
• Dibutuhkan kuantitas dan kualitas siaran yang lebih • Dibutuhkan infrastruktur seperti tower dan jaringan transmisi
EFISIENSI FREKUENSI (SUBIAKTO, 2016) KANAL TV ANALOG Ch. 22 – 62 (41 kanal / 328 MHz) 806 MHz
478 MHz AKHIR MIGRASI
Efisiensi 14 kanal
KANAL TV DIGITAL Ch. 22 – 48 (27 kanal) 478 MHz
Ch 22-27 Future use
694 MHz
Ch 28-45 (18 kanal) Free-to-air
46-48 Cadangan Free-to-air
806 MHz
DIGITAL DIVIDEND
(112 MHz)
MOBILE BROADBAND SPECTRUM DEMAND (SUBIAKTO, 2016) Demand Spectrum Forecast in Indonesia 100
50 13
Spectrum (MHz)
0
-100
-200
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
-16
-53 -100 -157 -214
-300
-297
-400
-383
-500
-600
-500
• Asumsi: • Pertumbuhan Traffic Data 60% per tahun • Pertumbuhan Site Tower 28.8% per tahun
2020
• Monopoli perlu dihindari dengan hanya mengizinkan penyelenggara multipleks yang terpisah dari lembaga penyiaran eksisting.
KRITERIA PENYELENGGARA MULTIPLEKS DIGITAL • memiliki infrastruktur dasar sebagai penyelenggara multipleks • memanfaatkan seoptimal mungkin infrastruktur telekomunikasi • memberikan komitmen penggelaran jaringan infrastruktur dan pemasangan pemancar DVB-T dan DAB di seluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu secepat-cepatnya.
•
memberikan komitmen untuk membuka akses kapasitas infrastruktur kepada penyelenggara konten/lembaga penyiaran secara non diskriminasi dan akses terbuka.
Silahkan dicari informasi selanjutnya…
• AM menggunakan aturan GE-75 Plan • Indonesia mendapatkan jatah sekitar 307 kanal untuk 50 kota
AGENDA PERTEMUAN TENTANG FREKUENSI BILATERAL DAN MULTILATERAL • Harmonisasi perencanaan dan penggunaan frekuensi di daerah perbatasan.
• Koordinasi frekuensi radio di daerah perbatasan, antara lain koordinasi frekuensi TV Siaran, Radio Siaran FM, selular GSM, microwave link.
• Koordinasi untuk perencanaan servis komunikasi radio di masa yang akan datang.
• Registrasi frekuensi bersama. • Pemecahan masalah gangguan interferensi di kedua Negara
REFERENSI • Subiakto, Henri (2016). Digitalisasi TV, Konvergensi Media, dan Politik. Staff Ahli Kementerian Informasi dan Informatika. Jakarta.
