Indonesian Institute Of Certified Public Accountants
TECHNICAL
newsflash SEPTEMBER 2016
TECHNICAL SUMMARY: PERTIMBANGAN AUDITOR TERHADAP REGULASI DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN SUATU ENTITAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
P
MK ini menjelaskan bahwa importir bisa mendeklarasikan (voluntary declaration) dan membayar sendiri (voluntary payment) atas komponen harga/biaya Impor yang seringkali menjadi pokok sengketa banding, yaitu komoditas berjangka, royalti, dan proceed, maka berdasarkan pasal 1 ayat (4) maka harus ada informasi-infomasi tambahan yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Importir Barang (PIB). Hal ini merupakan bentuk dari sistem self assesment yang dianut dalam kepabeanan. Beberapa ketentuan lainnya yang terkait dengan kepabeanan, antara lain: 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang
TECHNICAL newsflash
Pemerintah
Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
Nomor 39 Tahun 2007. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai 5. Peraturan Direktur Jendaral Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pengeluaran barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009 UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Importir, Eksportir, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau Pengusaha Pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan dan merupakan subyek
pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai. Pemeriksaan inilah yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dan tata-cara pelaksanaan auditnya diatur melalui Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-09 /BC/2012 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Peraturan DirJen Bea dan Cukai Nomor P-09/BC/2012 menjelaskan bahwa yang menjadi subyek Audit Kepabeanan dan Cukai adalah; 1. Importir, Eksportir, Pengusaha TPS, Pengusaha TPB, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengusaha Pengangkutan, untuk audit kepabeanan. 2. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, Penyalur dan Pengguna
SEPTEMBER 2016
BKC yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, untuk audit cukai. Pertimbangan auditor dalam audit entitas di bidang kepabeanan Tujuan audit kepabeanan dan audit cukai yang dilakukan oleh pemeriksa kepabeanan dan cukai berbeda dengan tujuan audit perusahaan pada umumnya. Audit kepabeanan dan audit cukai lebih ditujukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang undangan dibidang kepabeanan dan cukai, dimana obyek yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan barang namun juga catatan pembukuan maupun laporan keuangan perusahaan. Hal inilah kemudian yang perlu menjadi perhatian para auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap entitas yang juga menjadi subyek dari audit kepabeanan dan audit cukai, bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan dan cukai yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit. Hal ini sesuai dengan Standar Audit 250 “Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit Atas Laporan Keuangan”, dimana SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam
TECHNICAL newsflash
audit atas laporan keuangan. Akibat dari ketidakpatuhan dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan bagi suatu entitas dapat mengakibatkan denda, litigasi, atau konsekuensi lain bagi entitas dan berpotensi berdampak pada salah saji material dalam laporan keuangan. Bagi entitas yang diperiksa oleh pemeriksa kepabeanan dan cukai maka hasil pemeriksaan tersebut mungkin saja berbentuk sanksi atau denda sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 ayat (2b) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-09/BC/2012 yang menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Sanksi ini nilainya bervariasi tergantung pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaan audit entitas yang terkait dengan kepabeanan dan cukai, auditor harus mempertimbangkan risiko yang mungkin saja terjadi sebagaimana dijelaskan dalam SA 250, bahwa auditor harus: 1. Memahami industri ekpor impor dan kawasan berikat atau peraturan di bidang kepabeaan, sesuai dengan SA
250 Paragraf 12. Hal ini sejalan dengan SA 315 tentang “Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya”, sebagai bagian dari usaha untuk memahami entitas dan lingkungan bisnisnya. Auditor harus memperoleh pemahaman mengenai; a. kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi entitas dan industri atau sektor yang di dalamnya entitas beroperasi dan b. bagaimana entitas mematuhi kerangka tersebut. 2. Memahami bagaimana entitas tersebut mematuhi peraturan perundang undangan, dimana pemahaman auditor terhadap suatu entitas berpengaruh terhadap pemerolehan bukti audit, seperti diatur di dalam SA 250 paragraf 13 dimana auditor harus mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan. Dari risiko tersebut, auditor harus melakukan pengendalian risiko dengan berbagai cara
SEPTEMBER 2016
misalkan; 1. Menentukan ketidakpatuhan tersebut melalui prosedur audit seperti melalui dokumen, bertanya kepada pihak manajemen, dan melakukan uji substantif 2. Menentukan sifat ketidakpatuhan tersebut apakah memiliki pengaruh yang material atau tidak material terhadap laporan keuangan , dengan cara berdiskusi dengan manajemen dan/atau mengevaluasi dampak terhadap laporan keuangan Penilaian terhadap resiko yang mungkin saja terjadi harus dilakukan agar tujuan dari audit dapat tercapai, dimana beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan audit antara lain: a. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan; b. Melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; dan
TECHNICAL newsflash
c. Merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat Terkait tujuan yang harus dipenuhi oleh auditor agar dapat melakukan beberapa pertimbangan untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang diatur di dalam SA 250, yaitu; 1. Pertimbangan auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (The auditor’s consideration of compliance with laws and regulations). Untuk menentukan ketidakpatuhan ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan sesuai dengan SA 250 paragraf 14, auditor harus melaksanakan prosedur berikut ini untuk membantu dalam menemukan kejadian atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; a. Meminta keterangan kepada manajemen dan, apabila relevan, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengenai tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan tersebut;
b. Menginspeksi korespondensi, jika ada, dengan pihak berwenang yang menerbitkan izin atau peraturan. 2. Prosedur audit pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga terjadi (Audit Procedures When Non-Compliance Is Identified or Suspected). Ada beberapa hal yang dapat menjadi indikasi auditor tentang adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,yaitu; a. Investigasi yang dilakukan oleh organisasi dan instansi pemerintah atau pembayaran denda atau sanksi. b. Pembayaran tanpa adanya dokumentasi pengendalian pertukaran yang semestinya. c. Adanya sistem informasi yang gagal, apakah karena desainnya atau karena ketidaksengajaan, untuk menyediakan suatu jejak audit (audit trail) yang cukup atau bukti yang cukup. d. Transaksi yang tidak diotorisasi atau transaksi yang tidak dicatat secara tepat. 3. Pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi (Reporting of Identified or Suspected NonCompliance).
SEPTEMBER 2016
a. Pelaporan ketidakpatuhan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (Reporting Non-Compliance to Those Charged with Governance or TCWG). b. Pelaporan ketidakpatuhan dalam laporan auditor atas laporan keuangan (Reporting Non-Compliance in the Auditor’s Report on the Financial Statements). c. Pelaporan ketidakpatuhan kepada Otoritas Badan Pengatur dan Penegak Hukum (Reporting Non-Compliance to Regulatory and Enforcement Authorities). Ketika ketidakpatuhan diidentifikasi atau diduga terjadi maka auditor harus mengevaluasi dampak ketidakpatuhan ini terhadap laporan keuangan, dampak yang mungkin terjadi antara lain; a. Konsekuensi keuangan yang potensial terhadap laporan keuangan karena adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan, termasuk, sebagai contoh, denda, sanksi, kerusakan, ancaman pengalihan aset, pemberhentian kegiatan operasi secara paksa, dan litigasi. b. Apakah konsekuensi keuangan yang potensial tersebut memerlukan pengungkapan. c. Apakah konsekuensi keuangan yang potensial adalah sangat serius sehingga mengakibatkan timbulnya pertanyaan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, atau kemungkinkan akan membuat laporan keuangan tersebut menyesatkan. Dampak yang terjadi pada laporan keuangan ini akan berdampak juga terhadap opini yang diberikan oleh auditor. 4. Dokumentasi (Documentation) Dokumentasi harus ada untuk digunakan sebagai pembuktian ketika terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dokumentasi ini mencakup a. Fotokopi atau catatan dokumen, dan
TECHNICAL newsflash
b. Risalah pembahasan yang dilakukan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak di luar entitas Selain bukti dokumentasi yang tercantum di atas Representasi Tertulis juga dapat menjadi bukti audit yang memadai tentang pengetahuan manajemen mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang terjadi atau diduga terjadi, yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan. Namun, representasi tertulis saja tidak dengan sendirinya menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat. Oleh karena itu, representasi
tertulis tidak memengaruhi sifat dan luasnya bukti atas audit lainnya yang harus diperoleh oleh auditor. Sifat dan luasnya bukti audit ini bisa juga didasarkan atas pertimbangan profesional dimana pertimbangan utama auditor, apakah pemahaman yang telah diperoleh tersebut adalah cukup untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam SA 315 yaitu untuk melakukan penilaian risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SEPTEMBER 2016
TECHNICAL newsflash SEPTEMBER 2016
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (IAPI) Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I - 12J Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Senopati Raya Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Telp: (021) 29333151 – hunting / (021) 72795445 – hunting Fax: (021) 29333154-55, 72795441 Email:
[email protected] www.iapi.or.id
DISCLAIMER Publikasi ini disusun oleh Divisi Teknis dan Standar – Institut Akuntan Publik Indonesia. Publikasi ini bukan pernyataan resmi dari Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menahan diri suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi publikasi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya. Hak Cipta © 2016 Institut Akuntan Publik Indonesia Untuk informasi mengenai publikasi, silakan hubungi:
[email protected].
