TATA KELOLA PERUSAHAAN. 6 Laporan Dewan Pengawas. 24 Produk dan Layanan. 32 Struktur Organisasi. 34 Profil Dewan Pengawas

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Daftar Isi Akselarasi Kinerja 1

Daftar isi

2

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Dewan Pengawas dan Direksi 6

Laporan Dewan Pengawas

Profil BAPERTARUM-PNS

8

Laporan Direksi

40

Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal

18

Sekilas BAPERTARUM-PNS

24

Produk dan Layanan

41

Peristiwa Penting 2015

19

Riwayat Singkat

32

Struktur Organisasi

42

Perkembangan Informasi Teknologi

20

Jejak Langkah

34

Profil Dewan Pengawas

45

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

22

Identitas BAPERTARUM-PNS

38

Profil Direksi

45

Lembaga dan Profesi Penunjang

23

Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya BAPERTARUM-PNS

40

Profil Sekretaris Pelaksana

45

Alamat Kantor Pelayanan

51

Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia 49

Komposisi Sumber Daya Manusia

49

Pelatihan Tahun 2015

Analisa dan Pembahasan Manajemen 54

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

70

Struktur Modal

72

Informasi Keuangan Lainnya

56

Tinjauan Keuangan

70

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal

72

Perubahan Peraturan Perundang-undangan

65

Target dan Realisasi Tahun 2015

70

Investasi Barang Modal

72

Perubahan Kebijakan Akuntansi

67

Target Tahun 2016

70

Informasi Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

73

Informasi Kelangsungan Usaha

67

Prospek Usaha dan Aspek Pemasaran

Tata Kelola Perusahaan 76

Komitmen Penerapan GCG

88

Komite Audit

96

Perkara Penting Tahun 2015

77

Struktur GCG

88

Komite Lain di Bawah Dewan Pengawas

96

Akses Informasi dan Data Perusahaan

78

Dewan Pengawas

88

Sekretaris Pelaksana

97

Kode Etik

80

Direksi

90

Unit Audit Internal

99

Whistleblowing System

85

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

91

Akuntan Publik

100

Keberagaman Anggota Dewan Pengawas dan Direksi

87

Hubungan Kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi

92

Manajemen Risiko

88

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

94

Sistem Pengendalian Internal

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 102 Call Center

Laporan Keuangan Audited

LAPORAN TAHUNAN 2015 BAPERTARUM-PNS

1

LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

PROFIL BAPERTARUM-PNS

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

IKHTISAR DATA KEUANGAN 2015

URAIAN

2014

2013

dalam Rupiah

LAPORAN POSISI KEUANGAN Aset Lancar

3.430.355.915.671

3.042.162.468.924

2.582.661.554.208

Aset Tidak Lancar

6.983.306.337.884

6.328.395.143.862

5.668.746.506.222

10.413.662.253.555

9.370.557.612.786

8.271.408.060.430

Liabilitas Jangka Pendek

328.962.115

382.837.072

255.531.236

Liabilitas Jangka Panjang

3.953.806.122.193

3.685.822.527.555

3.395.424.417.760

Jumlah Liabilitas

3.954.135.084.308

3.686.205.364.627

3.395.679.948.996

Jumlah Aset Bersih

6.459.478.524.159

5.684.826.595.245

4.874.675.221.499

48.645.088

-474.347.086

1.052.889.935-

Jumlah Aset

Penghasilan Komprehensif Lain

10,41 9,37 8,27

Jumlah Aset dalam triliun Rupiah

2013

2014

2015

3,40

3,69

3,95

Jumlah Liabilitas dalam triliun Rupiah

2013 2


2014

2015




2015

URAIAN

2014

2013

dalam Rupiah

L A P O R A N A K T I V I TA S Pendapatan

808.400.057.958

832.220.812.956

501.075.935.621

33.748.129.044

22.069.439.210

16.225.403.452

774.651.928.914

810.151.373.746

484.850.532.169

-

-

18.904.392

6.459.478.524.159

5.684.826.595.245

4.874.675.221.498

Beban Manajemen Pendapatan Diatas (Dibawah) Beban Koreksi Aset Bersih Aset Bersih Akhir Tahun

832,22

808,40

2014

2015

501,08

Pendapatan dalam miliar Rupiah

2013

6,46 5,68 4,87

Aset Bersih Akhir Tahun dalam triliun Rupiah

2013

2014

2015

LAPORAN TAHUNAN 2015

3

BAPERTARUM-PNS





“

Kinerja keuangan, BAPERTARUM-PNS berhasil membukukan pertumbuhan di tahun 2015 pada aktiva bersih sebesar 13,63% atau Rp774,65 miliar, dari Rp5,68 triliun di tahun 2014 menjadi Rp6,46 triliun di tahun 2015.

“

4






5




LAPORAN DEWAN PENGAWAS

ANDREAS SUHONO Ketua Dewan Pengawas

Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati, Pertama-tama atas nama Dewan Pengawas, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menerapkan fungsi pengawasan. Sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para pemangku kepentingan, perkenankan kami untuk memberikan laporan singkat tugas pengawasan terkait pengelolaan kinerja BAPERTARUM-PNS di tahun 2015, yang mampu menunjukkan pertumbuhan di tengah kondisi ekternal dan internal yang kurang baik. Sepanjang pengawasan yang kami lakukan, kami melihat bahwa tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan yang berpotensi menghambat kinerja BAPERTARUM-PNS. Namun Direksi terus berupaya untuk memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya PNS. Fokus dari Direksi di tahun 2015 adalah menunjukkan wujud nyata peran BAPERTARUM-PNS melalui serangkaian kegiatan dan inisiatif seperti memberikan layanan tambahan uang muka bagi PNS serta melakukan kerjasama dengan pengembang dan Bank yang dapat melebarkan jangkauan pelayanan BAPERTARUM-PNS. Selain itu, BAPERTARUM-PNS juga memiliki aplikasi sebagai salah satu inovasi dalam menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat. Direksi juga berupaya untuk memanfaatkan uang yang dikumpulkan dengan rencana penerbitan sukuk yang apabila disetujui, maka diharapkan dana BAPERTARUM-PNS dapat dikelola secara efektif sehingga dapat membantu PNS untuk memiliki rumah.

6


Penilaian atas Kinerja Direksi


Pandangan atas Prospek usaha

Penerapan Tata Kelola

Komite di bawah Dewan Pengawas Perubahan Anggota Dewan Pengawas



Prospek usaha BAPERTARUM-PNS masih sangat bagus, dimana peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh BAPERTARUM-PNS. BAPERTARUM-PNS harus dapat berinovasi dan melakukan langkah strategis agar 964.463 PNS yang masih belum memiliki rumah dapat memiliki rumah yang mereka inginkan. Kami mengharapkan bentuk investasi BAPERTARUM-PNS pada sukuk dapat terwujud, sehingga visi untuk menjadi pengelola Taperum-PNS yang bereputasi baik dan dipercaya serta handal dalam pemupukan dan pengelolaan dana dapat segera tercapai. Dewan Pengawas meyakini bahwa penerapan tata kelola yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula bagi BAPERTARUM-PNS dalam mencapai kinerjanya. Untuk itu Dewan Pengawas memberikan arahan kepada Direksi untuk menerapkan GCG sebaikbaiknya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, khususnya PNS, kepada BAPERTARUM-PNS. Untuk itu, Direksi perlu untuk terus mengedepankan prinsip transparansi secara bertahap dimulai dari sistem informasinya. Selain itu, kelengkapan dan pemenuhan pedoman juga perlu segera dilakukan untuk seterusnya dapat disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Hingga akhir tahun 2015, BAPERTARUM-PNS belum dipandang perlu memiliki komite di bawah Dewan Pengawas. Sepanjang tahun 2015 terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 517/ KPTS/M/2015. Sehingga susunan anggota Dewan Pengawas menjadi sebagai berikut: NAMA

Apresiasi

JABATAN

Andreas Suhono

Ketua merangkap Anggota

Agus Sumargiarto

Anggota

Yuswandi A. Temenggung

Anggota

Safuadi

Anggota

Muhammad Abduh

Anggota

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota

Yulina Setiawati Ningsih Nugroho

Anggota

Jamil Ansari

Sekretaris Dewan Pengawas bukan Anggota

Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dalam memberikan masukan dan mengawasi kinerja BAPERTARUMPNS. Kami juga ingin memberikan apresiasi atas kinerja Direksi sepanajng tahun 2015, dan kami mengharapkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap karyawan BAPERTARUM-PNS yang telah bekerja keras untuk memberikan kinerja terbaiknya dan kami mengharapkan kinerja yang lebih optimal lagi ke depannya. Dewan Pengawas berkomitmen untuk terus meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi, sehingga BAPERTARUM-PNS dapat benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya PNS. Atas nama Dewan Pengawas

ANDREAS SUHONO KETUA DEWAN PENGAWAS


7




LAPORAN DIREKSI

HEROE SOELISTIAWAN Direktur Utama

Para Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati, Tahun 2015 telah berhasil dilewati dengan baik oleh BAPERTARUM-PNS di tengah beragam tantangan yang dihadapi, oleh karena itu perkenankan kami untuk menyampaikan laporan pengelolaan BAPERTARUM-PNS selama tahun 2015. Dengan bangga kami sampaikan pula, laporan tahunan 2015 ini merupakan laporan pertama yang telah mengikuti standar acuan penyusunan Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8





“

BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk secara konsisten melakukan perubahan positif dengan kerja nyata

“

untuk meningkatkan kinerja selama tahun 2015.

Kebijakan Strategis Tahun 2015

Kinerja Tahun 2015

Setelah melaksanakan proses transformasi secara menyeluruh di tahun 2014, BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk secara konsisten melakukan perubahan positif dengan kerja nyata untuk meningkatkan kinerja selama tahun 2015. Mengacu kepada tujuan BAPERTARUM-PNS untuk mendukung percepatan kepemilikan rumah oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka pada tahun 2015, BAPERTARUM-PNS telah melaksanakan kebijakan strategis guna meningkatkan manfaat produk dan layanan untuk para anggota Taperum-PNS, yang antara lain sebagai berikut: • Memberian layanan tambahan uang muka BAPERTARUM-PNS memberikan bantuan tunai untuk uang muka kepemilikan rumah bagi PNS sebesar Rp4.000.000 per PNS. Dana tersebut berasal dari hasil pemupukan yang mengalami kenaikan keuntungan NAP yang signifikan pada tahun 2015 yaitu dua kali lebih tinggi dibanding tahun 2014. • Melakukan kerjasama dengan pengembang dan Bank BAPERTARUM-PNS melakukan perubahan strategi dalam mengkomunikasikan produk dan layanannya untuk bekerjasama dengan pengembang dan Bank sehingga komunikasi tersebut dapat dilanjutkan oleh para pengembang dan Bank kepada para PNS yang ingin membeli rumah. Hingga akhir tahun 2015, telah ada lebih dari 40 pengembang dan lebih dari 10 Bank Daerah dan Umum yang sudah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS. Sementara dari sisi realisasi, BAPERTARUM-PNS berhasil merealisasikan bantuan kepada 3.014 PNS atau 20,09% dari target 15.000 PNS dengan nominal sebesar Rp20,23 miliar atau 14,99% dari target Rp135 miliar. Tren penyaluran Bantuan pada tahun 2015 meningkat sebesar 130% dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk penyaluran Pengembalian Tabungan tersalur kepada 42.780 PNS atau 100,66% dari target 42.500 PNS dengan nominal Rp82,93 miliar atau 97,56% dari target Rp85 miliar. Sedangkan penerimaan iuran Taperum-PNS tahun 2015 mencapai Rp359,64 miliar atau 95,48% dari target Rp376,67 miliar.


9




Sepanjang tahun 2015, terdapat tantangan baik dari eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, tantangan muncul dari segi kedisiplinan dari Pemerintah Daerah untuk melaporkan administrasi pembayaran iuran. Hal tersebut menjadi kendala terkait pencatatan BAPERTARUM-PNS atas seluruh iuran yang masuk. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi outcome, dimana ekspektasi rumah yang diinginkan oleh PNS tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah penyaluran yang direalisasikan oleh BAPERTARUM-PNS.

Tantangan Tahun 2015

Sementara dari sisi internal, tantangan masih terdapat pada upaya untuk merubah mindset dan kebiasaan tim internal dari “birokrasi” menjadi “korporasi”. Namun sudah terdapat akselerasi dan antusias internal yang lebih baik terlepas masih adanya benturan budaya dan kebiasaan yang masih ada. BAPERTARUM-PNS terus berupaya untuk memotivasi internal sehingga tim dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Prospek usaha BAPERTARUM-PNS ke depan masih sangat baik yang menjadi pekerjaan rumah ke depannya untuk dapat terus memanfaatkan peluang dan prospek yang ada serta mengoptimalkan kinerjanya. Pada tahun 2015, masih terdapat 964.463 PNS yang belum memiliki rumah, lalu BAPERTARUM-PNS melakukan verifikasi data dan terdapat hasil bahwa 756.591 PNS dari total PNS yg belum memiliki rumah, berhak untuk mengajukan kepemilikan rumah. Angka tersebut lah yang menjadi pangsa pasar BAPERTARUM-PNS. Untuk itu, pada tahun 2015, BAPERTARUM-PNS semakin menggencarkan strateginya untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah/Pusat, pengembang (developer) dan bank pelaksana untuk mengkomunikasikan layanan BAPERTARUM-PNS dan membantu BAPERTARUM-PNS dalam menggarap pasar yang ada. Pada dasarnya penerapan tata kelola yang dijalankan oleh BAPERTARUM-PNS sudah menjadi bagian dari budaya yang diterapkan, namun hal tersebut belum tertuang dalam sebuah pedoman tertulis yang mengikat. Untuk itu, pada tahun 2015, BAPERTARUMPNS melakukan perbaikan dari aspek GCG dengan membuat dan melengkapi pedoman terkait penerapan GCG, board manual, kode etik, pedoman sistem pengendalian internal, benturan kepentingan, manajemen risiko, kesehatan dan keselamatan kerja, whistleblowing system, komite audit dan tata kelola teknologi informasi. Selain kelengkapan dokumen, BAPERTARUM-PNS juga akan membuat sistem yang mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan fairness, secara mudah dapat diakses, terintegrasi dan online. Dengan penyusunan dan kelengkapan dokumen dari aspek GCG, BAPERTARUM-PNS akan memiliki track yang jelas dalam menerapkan tata kelola. Selanjutnya, penerapan GCG akan dinilai (assessment) oleh pihak independen, sehingga BAPERTARUM-PNS dapat mengevaluasi dan memonitor penerapan GCG untuk perbaikan di masa mendatang. BAPERTARUMPNS percaya bahwa penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh akan membawa BAPERTARUM-PNS menuju sebuah pencapaian yang lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Kemenpar sedang membangun perumahan Wonderful Indonesia Residence menggunakan uang muka dari BAPERTARUM-PNS. UKUS KUSWARA Sekjen Kementerian Pariwisata

10


Prospek Usaha

Penerapan Tata Kelola


Komite di Bawah Direksi

Perubahan Anggota Direksi


Hingga akhir tahun 2015, BAPERTARUM-PNS belum dipandang perlu memiliki Komite di bawah Direksi.

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi. Sehingga anggota Direksi masih sama dengan susunan sebagai berikut:

NAMA

Apresiasi


JABATAN

DASAR PENGANGKATAN

Heroe Soelistiawan

Direktur Utama

SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014

Amirudin Asep

Direktur Operasional


Edy Dharmawan

Direktur Perencanaan Strategis


Linda Herawati



Nyoman Suprayatna

Kepala Satuan Pengawasan Internal


Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan seluruh para pemangku kepentingan kepada BAPERTARUM-PNS selama ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang telah memberikan arahan kepada jajaran manajemen serta seluruh karyawan BAPERTARUMPNS yang telah bekerja keras sehingga tahun 2015 berhasil dilalui dengan prestasi yang membanggakan. Kami berkomitmen bahwa BAPERTARUM-PNS akan terus hadir dan memberikan manfaat bagi peserta dan prestasi yang lebih baik lagi. Atas nama Direksi,

HEROE SOELISTIAWAN DIREKTUR UTAMA


11



HEROE SOELISTIAWAN Direktur Utama

12



LINDA HERAWATI Sekretaris Pelaksana




AMIRUDIN ASEP

NYOMAN SUPRAYATNA

EDY DHARMAWAN





13




PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN 2015 OLEH DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN PENGAWAS

ANDREAS SUHONO KETUA MERANGKAP ANGGOTA

YUSWANDI A. TEMENGGUNG

AGUS SUMARGIARTO ANGGOTA

ANGGOTA

SAFUADI

MUHAMMAD ABDUH

ANGGOTA

ANGGOTA

DWI WAHYU ATMAJI

YULINA SETIAWATI NINGSIH NUGROHO

ANGGOTA

ANGGOTA

JAMIL ANSARI SEKRETARIS

14





DIREKSI

HEROE SOELISTIAWAN DIREKTUR UTAMA

AMIRUDIN ASEP

EDY DHARMAWAN

DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS

LINDA HERAWATI

NYOMAN SUPRAYATNA

SEKRETARIS PELAKSANA

KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL


15




PROFIL BAPERTARUM - PNS

“

Tabungan perumahan PNS merupakan bentuk kegotongroyongan diantara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan PNS dalam hal kepemilikan rumah yang

16


“

layak.





17




SEKILAS BAPERTARUM-PNS

Nama Panggilan BAPERTARUM-PNS Pendirian Tahun 1993 Dasar Hukum Pendirian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bidang Usaha Menghimpun, memupuk dan menyalurkan Dana Taperum PNS Jumlah Karyawan 72 orang

Alamat Kantor: Kantor Pelayanan BAPERTARUM-PNS 1 Gedung Eks Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp (021) 727 97085 Fax (021) 727 97086 E-mail [email protected] Kantor Pelayanan BAPERTARUM-PNS 2 Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 Telp (021) 727 98944 Fax (021) 727 97086 E-mail [email protected] Website www.bapertarum-pns.co.id Call Center : 021 725 4040

Nama

BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

18





RIWAYAT SINGKAT

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia semakin sulit dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Beragam kemudahan ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk dapat memiliki rumah kepada seluruh masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari masyarakat yang jumlahnya mencapai 4,7 juta orang dan tersebar di seluruh Indonesia. PNS dibagi menjadi beberapa golongan mulai dari golongan I sampai dengan IV yang menunjukan perbedaan penghasilan yang dimiliki, sehingga juga mempengaruhi kemampuannya untuk memiliki rumah.

BAPERTARUM-PNS didirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak. Selain itu, BAPERTARUM-PNS didirikan seiring terbatasnya kemampuan PNS untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotong-royongan diantara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan PNS. Pendirian BAPERTARUM-PNS mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.


19




JEJAK LANGKAH

2005

• Penutupan UP3D berdasarkan Kesepakatan Munas yang diikuti Kabupaten, Kota, dan Provinsi • Pertama kali disusun Rencana Strategis (Renstra) 2005-2010

Terbit Peraturan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah tentang Pinjaman Uang Muka (PUM) sebesar Rp 3,5 juta dengan Tenor 5 Tahun

2004

• Berdasarkan Rapat Koordinasi, diputuskan adanya pendelegasian wewenang ke Provinsi • Terbentuknya Tim Perwakilan Daerah Unit Pelaksana Pelayanan Penyaluran Daerah (UP3D)

1999

2006

• Terbit Peraturan Menteri • Terbit Peraturan Menteri • Terbit Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Negara Perumahan Rakyat Negara Perumahan Rakyat No.02/PERMEN/M/2006 No.02/PERMEN/M/2006 No.35/PERMEN/M/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tanggal 10 Oktober 2006 Tanggal 27 Desember 2006 Tentang Pemberian Pinjaman/ Tentang Pemberian Pinjaman Tentang Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Uang Muka Lunak Bencana Alam Pembiayaan Sebagian Biaya Kredit Pemilikan Rumah (KPK) Pembangunan/Perbaikan Membangun Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rumah (PLBA-PR) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 10.000.000,Pegawai Negeri Sipil. Rp. 10.000.000,-

• Meluncurkan produk Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) • Bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) untuk penyaluran Pengembalian Tabungan (PT) • Memberikan Penghargaan kepada Pengembang, Pemda, dan Perbankan • Memberikan reward program kepada Bank Pelaksana

2015 20


2014

Pencanganan Transformasi BAPERTARUMPNS, diantaranya tercermin pada: • Perubahan Struktur Organisasi • Diberlakukannya Akun Individu • Penerapan Budaya Kerja • Pemberlakuan TBUM sebesar Rp 20 Juta



1993


1994 Terbit Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993

Terbit Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Taperum-PNS

1998

• Terbit Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 tentang Bantuan bagi Golongan IV • Terbit Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 tentang Pemberian Jasa Pengembalian Tabungan Perumahan

• Terbit Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 1 tentang besaran Bantuan Uang Muka (BUM) • Diadakan Kerjasama Pengembalian Tabungan dengan PT. Taspen

• Penerapan PSAK 45 untuk Akuntansi • Diadakan Pemda Award dan Lomba Penulisan Jurnalistik • Terbit Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.09/ PERMEN/M/2007 Tanggal 18 September 2007 Tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Satuan Rumah Susun (PUM-KPR SARUSUN) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 20.000.000,-

1995

2007 2008 • Juara Umum Bakohumas di Yogjakarta • Mengadakan Pameran Rumah Murah Bekerjasama dengan Panangian EO di Balai Kartini, Jakarta

2011

Terbit Permenpera No. 12/Tahun/2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun Bagi Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Juli 2011, sebesar Rp 13,2 Juta; Rp 13,5 Juta dan Rp 13,8 Juta.


21




IDENTITAS BAPERTARUM - PNS Logo merupakan salah satu identitas Perusahaan yang paling utama. Logo merupakan jatidiri Perusahaan.

Logo BAPERTARUM - PNS merupakan perpaduan arsitektur bentuk sudut yang dikombinasikan dengan bentuk lengkung dalam 3 elemen logo: • Bentuk Rumah • Bentuk “tempat penyimpan uang” tabungan dengan tulisan PNS (Pegawai Negeri Sipil) • Tulisan BAPERTARUM - PNS

Konfigurasi dan Filosofi Logo

Bentuk Logo

Ketiga elemen tersebut melambangkan BAPERTARUM - PNS sebagai institusi yang melayani kebutuhan tabungan PNS secara profesional dengan keyakinan diri yang kuat, elegan, berintergrasi dalam bekerja, serta tulus dan bersih dalam pelayanan.

Warna Biru Warna biru pada visual rumah melambangkan kinerja BAPERTARUM PNS yang profesional penuh keyakinan dan integritas. Warna Hitam Pada outline visual rumah, tabungan dan huruf melambangkan kokohnya perusahaan dalam menjalankan tugas dengan sepenih hati. Warna Putih Pada Tabungan melambangkan ketulusan dan bersih dalam layanan BAPERTARUM PNS

Kehadiran BAPERTARUM-PNS sangat membantu Pemda dalam pembelian rumah PNS di Kabupaten Sinjai. Saya mengusulkan bantuan uang muka untuk dinaikan. H. SABIRIN YAHYA, S.Sos Bupati Sinjai

22


Warna Logo




VISI, MISI DAN NILAI-NILAI BUDAYA BAPERTARUM - PNS Visi

Misi

Nilai-nilai Budaya

Menjadi pengelola Taperum-PNS yang bereputasi baik dan dipercaya serta handal dalam pemupukan dan pengelolaan dana perumahan. • Memberikan kemampuan kepada PNS dan kepada masyarakatyang berpenghasilan tetap dalam pemilikan rumah yang layak melalui bantuan pembiayaan dari dana tabungan perumahan PNS dan dana perumahan lain dari masyarakat non PNS, serta bantuan pemerintah dan bantuan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta bantuan fasilitas teknis dengan bekerjasama secara kemitraan

strategis dengan pihak terkait dalam pengadaan rumah. • Memberikan pelayanan yang terintegrasi dan memuaskan dengan pengelolaan serta pemupukan dana untuk pembiayaan perumahan yang bernilai bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan tetap, sehingga berkontribusi dalam mendukung pemerintah memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat.

Sejak 5 Januari 2014, BAPERTARUM-PNS menetapkan Professionalism, Service Excellence dan Teamwork sebagai Nilai-nilai Budaya yang menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam mengembangkan dan memajukan usaha organisasi seiring dengan upaya transformasi organisasi pada tanggal 5 Mei 2014. PERILAKU UTAMA

PANDUAN PERILAKU

PROFESSIONALISM

Memberikan hasil terbaik atas dasar kemampuan dan keahlian yang dimiliki dengan penuh rasa tanggung jawab Kompeten dan bertanggung jawab

• Senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi • Berpikiran terbuka dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan • Mampu mengambil keputusan atas dasar risiko yang terukur dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik

Saling mendukung dan saling percaya

• Mampu dan mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan akurat • Bekerja dengan optimal dan memberikan nilai tambah

Berorientasi pada hasil dan kualitas kerja terbaik

• Bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil terbaik • Bekerja dengan sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi secara terus menerus • Menetapkan standar yang tinggi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja

SERVICE EXCELLENCE

Senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan stakeholders Mengutamakan kepuasan stakeholders

• Tulus, santun dan ramah dalam melayani stakeholders • Proaktif dan cepat tanggap dalam pemenuhan kebutuhan stakeholders • Berorientasi pada kualitas layanan dan solusi dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah GCG

Melakukan perbaikan terus menerus

• Inovatif, inisiatif, kreatif • Semangat untuk menghasilkan yang terbaik • Berorientasi pada perbaikan yang terus menerus atau berkelanjutan

TEAMWORK

Senantiasa bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama Fokus pada pencapaian tujuan bersama

• Mengutamakan kepentingan kelompok diatas kepentingan pribadi • Mengoptimalkan seluruh potensi anggota tim untuk pencapaian tujuan bersama

Saling mendukung dan saling percaya

• • • • •

Memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan lingkup peran dan tugasnya Memotivasi dan saling memberi semangat Berpikir positif Terbuka terhadap kritik dan saran Menghargai perbedaan dan pendapat orang lain


23




PRODUK DAN LAYANAN Dalam memberikan produk dan layanannya, BAPERTARUM-PNS akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data PNS 2. Melakukan verifikasi PNS yang berhak 3. Menginformasikan kepada Pemerintah Daerah melalui surat 4. Berkoordinasi dengan Developer dan Bank Pelaksana 5. Melakukan sosialisasi bersama kepada PNS/Pemerintah Daerah

1

3

2

4

5

Saya sudah bisa membeli rumah tanpa harus membayar uang muka 100% atas bantuan BAPERTARUM-PNS. MENIK RAHAYU DEWATI Guru SMPN III Tasikmadu, Kab. Karanganyar

24





Produk dan layanan BAPERTARUM-PNS secara umum diperuntukan bagi PNS Aktif dan PNS Pensiunan dengan detail produk dan layanan sebagai berikut:

PNS Aktif

PNS Pensiun

Bantuan

Pinjaman

• Bantuan Uang Muka (BUM) • Bantuan sebagian Biaya Membangun (BM) • Bantuan Tabungan Perumahan (BTP)

BTP

Gol Gol Gol Gol

I : II : III : IV :

Rp4 Rp4 Rp4 Rp4

• Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM)

juta juta juta juta

BM

Gol I Rp1,2 juta

Gol I Rp1,2 juta

Gol II Rp1,5 juta

Gol II Rp1,5 juta

Gol III Rp1,8 juta

Gol III Rp1,8 juta

KETERANGAN BTP

• Pengembalian Tabungan (PT)

• Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM)

BUM

Untuk KPR atau KBR

Pengembalian Tabungan

TBUM

TBM

PT

KPR Rumah Tapak

Kredit Bangun Rumah

Tanpa Bunga

Gol Gol Gol Gol

I : II : III : IV :

Rp20 Rp20 Rp20 Rp20

juta juta juta juta

Gol Gol Gol Gol

I : II : III : IV :

Rp20 Rp20 Rp20 Rp20

juta juta juta juta

KPR Rumah Susun

: Bantuan Tabungan Perumahan

BUM : Bantuan Uang Muka BM

: Bantuan Sebagian Biaya Membangun

TBUM : Tambahan Bantuan Uang Muka TBM

: Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun

PT

: Pengembalian Tabungan

Gol Gol Gol Gol

I : II : III : IV :

Rp30 Rp30 Rp30 Rp30

juta juta juta juta


25




Secara umum, mekanisme pencairan bantuan perumahan adalah sebagai berikut:

2 1 www.bapertarum-pns.co.id

FORMULIR

3

PNS

4 BANK PELAKSANA

DEVELOPER

5

6

6

KETERANGAN 1. PNS isi Aplikasi BAPERTARUM dan KPR, dan diajukan ke Bank berikut dokumen persyaratan 2. Bank melakukan verifikasi dokumen 3. Bank melakukan analisa dan akad kredit 4. Pencairan KPR ke Developer 5. Penagihan bantuan perumahan 6. Verifikasi dan pencairan bantuan perumahan

PT Mandiri Pratama Putra membangun perumahan subsidi Bumi Lappa Mas Sinjai. Bantuan dana untuk PNS sangat membantu, dan sebaiknya bisa untuk KPR komersil PNS juga. H. BADRIS Pengembang PT Mandiri Pratama Putra, Kab. Sinjai

26



Bantuan Uang Muka (BUM) & Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM)


Bantuan Uang Muka (BUM) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian uang muka pembangunan rumah yang dilakukan melalui Kredit Membangun Rumah. Dasar Hukum Keputusan Menteri Perumahan No. 01/ KPTS/tahun 1995 tanggal 05 Januari 1995 tentang Perubahan Bantuan Pemilikan

KETERANGAN

Bantuan Tabungan Perumahan (BTP)

GOL I


Rumah bagi PNS. Persyaratan • PNS Aktif Gol. I s/d III • Masa Kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan layanan Taperum • Belum memiliki Rumah • Membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP/ Komersil Catatan • Pengajuan bersamaan dengan pengajuan KPR, atau • PNS yg sudah melaksanakan akad KPR bisa mengajukan reimbursement

GOL II

GOL III

GOL IV

Nilai BUM

Rp1.200.000

Rp1.500.000

Rp1.800.000

-

Total Bantuan

Rp1.200.000

Rp1.500.000

Rp1.800.000

-

Dasar Hukum • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS No. 22/PRT/M/215 tanggal 28 April 2015 tentang Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS. • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Harian BAPERTARUMPNS No. 289/KPTS/M/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Besaran Fasilitas Bantuan Tabungan Perumahan PNS.

KETERANGAN

GOL I

Persyaratan • PNS Aktif Gol. I s/d IV • Masa Kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan layanan Taperum • Belum memiliki Rumah • Membeli rumah dengan fasilitas KPR FLPP Catatan • Pengajuan bersamaan dengan pengajuan KPR, atau • PNS yg sudah melaksanakan akad KPR bisa mengajukan reimbursement GOL II

GOL III

GOL IV

Fasilitas BTP

Rp4.000.000

Rp4.000.000

Rp4.000.000

Rp4.000.000

Nilai BUM

Rp1.200.000

Rp1.500.000

Rp1.800.000

-

Total Bantuan

Rp5.200.000

Rp5.500.000

Rp5.800.000

Rp4.000.000


27




Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM) adalah pinjaman lunak yang diberikan untuk membantu uang muka bagi PNS yang akan membeli rumah melalui KPR di Bank Pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS. Tambahan bantuan tersebut memiliki jangka waktu pinjaman maksimum 15 (lima belas) tahun dengan bunga lunak sebesar 6% per tahun. Tambahan bantuan yang dimaksud diajukan bersamaan dengan proses KPR di Bank Pelaksana dan hanya diperuntukkan bagi PNS yang membeli rumah bersubsidi. Manfaat TBUM bagi PNS • Sebagai Uang Muka pembelian rumah melalui KPR

KETERANGAN Fasilitas TBUM/TBM

GOL I Rp 20.000.000

• Meningkatkan daya beli PNS untuk memiliki rumah • Semua golongan PNS dapat memanfaatkan program layanan TBUM Persyaratan • PNS Aktif Gol. I s/d IV • Masa Kerja minimal 5 tahun • Belum pernah memanfaatkan layanan Taperum • Belum memiliki Rumah • Membeli rumah dg fasilitas KPR FLPP/ Komersil Catatan • Pengajuan bersamaan pengajuan KPR FLLPP

GOL II

dengan

GOL III

Rp20.000.000

GOL IV

Rp 20.000.000

Rp20.000.000

Nilai BUM

Rp 1.200.000

Rp 1.500.000

Rp 1.800.000

-

Total Bantuan

Rp 21.200.000

Rp21.500.000

Rp 21.800.000

Rp20.000.000

Karakteristik TBUM & BUM

KETERANGAN a. Plafond TBUM

GOL I

GOL III

GOL IV

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

3,25%

6%

6%

7%

Maks. 15 Thn

Maks. 15 Thn

Maks. 15 Thn

Maks. 15 Thn

KPR FLPP

KPR FLPP

KPR FLPP

KPR FLPP

• Bunga/Thn • Jangka Waktu Pinjaman

GOL II

• Paket Program di Bank Pelaksana b. Nilai BUM

Rp 1.200.000

Rp 1.500.000

Rp 1.800.000

-

Total Manfaat (a+b)

Rp21.200.000

Rp21.500.000

Rp21.800.000

Rp20.000.000

BAPERTARUM-PNS sudah tepat sasaran. Saya sudah lama menikmati fasilitas BAPERTARUM-PNS dan prosesnya cepat. SUPARDI Kasi Pengembangan Usaha RRI Makassar

28


Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM)


Pengembalian Tabungan (PT)



Pengembalian Tabungan (PT) adalah pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama dinas aktifnya belum pernah memanfaatkan bantuan Secara umum alur pelayanan Pengembalian Tabungan (PT) adalah sebagai berikut:

Melalui TASPEN

PNS

1

Pensiun mulai 1 Juni 2015

2

Isi formulir TASPEN dilampiri SK Pensiun, SKPP, Copy KTP

4

Membayarkan Dana PT berikut hak-hak lainnya dari TASPEN

Datang ke TASPEN

3

Verifikasi dokumen

Melalui BRI

PNS

1

2

Berkas pengajuan PT lengkap dibawa ke cabang BRI terdekat

4

Dana Pengembalian Tabungan cair ke PNS

PNS mengisi formulir PT

3

Verifikasi berkas, penghitungan dan pencairan dana

3

Verifikasi berkas, penghitungan dan pencairan dana

Melalui BAPERTARUM-PNS

PNS

1

PNS mengisi formulir PT

2

Berkas pengajuan PT lengkap dikirim ke BAPERTARUM PO.BOX.6666/JKTM

4

Dana Pengembalian Tabungan cair ke PNS


29



Persyaratan • Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi • Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP) • Fotokopi Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat di bawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun Persyaratan Lainnya • Bagi yang pengurusannya diwakilkan: Membawa Surat Kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak • Bagi yang pensiun sebelum 1 Juli 2003: membawa voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut fotokopinya • Bagi yang meninggal dunia: - - Fotocopy KTP ahli waris - - Fotocopy 1(satu) rangkap Surat - - Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP) - - Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat - - Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat • Bagi pengajuan di PT TASPEN : KARPEG, SK Pensiun, Formulir JHT dari Taspen


Ketentuan Umum • PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian di Instansi masing-masing atau download di website BAPERTARUMPNS • Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian • Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke Kantor Cabang Bank BRI terdekat Perhitungan dan Besaran Iuran • Perhitungan pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu: - - Golongan I : Rp3.000 - - Golongan II : Rp5.000 - - Golongan III : Rp7.000 - - Golongan IV : Rp10.000 • Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pension, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain.

Program BAPERTARUM-PNS diharapkan dapat dikembangkan menjadi program pemberian sewa rumah bagi PNS. H. ASRI SAHRUN Kepala BKD Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan

30





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI 2015

PIAGAM PENGHARGAAN PROGRAM SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT Piagam Penghargaan atas Dukungan dan Partisipasi dalam Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2015, kepada Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS

BTN PROPERTY AWARD 2015 BTN Property Award 2015, Kategori Kemitraan Utama diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada bulan Juni 2015, kepada BAPERTARUM-PNS


31




STRUKTUR ORGANISASI Bagan Struktur Organisasi sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS No. 21/KPTS/TAPERUMPNS/07/2015 tentang perubahan pembentukan kelengkapan struktur organisasi Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Direktur Pelayanan

Direktur Keuangan


Kepala Divisi Pelayanan Kepala Bagian Komunikasi dan Publikasi

Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Publikasi

32

Kepala Divisi Kemitraan dan Kepesertaan

Kepala Divisi Investasi

Kepala Divisi Akuntansi dan Pengelolaan Dana

Kepala Bagian Relasi Media dan Protokoler

Kepala Sub Bagian Relasi Media dan Protokoler


Kepala Sub Divisi Pelayanan 1

Kepala Sub Divisi Kemitraan

Kepala Sub Divisi Pelayanan 2

Kepala Sub Divisi Kepesertaan

Kepala Sub Divisi Investasi

Kepala Sub Divisi Akuntansi dan Perpajakan Kepala Sub Divisi Pengelolaan Dana




Dewan Pengawas Andreas Suhono (Ketua) Agus Sumargiarto (Anggota) Yuswandi A. Temenggung (Anggota) Safuadi (Anggota) Muhammad Abduh (Anggota) Dwi Wahyu Atmaji (Anggota) Yulina Setiawati Ningsih Nugroho (Anggota) Jamil Ansari (Sekretaris)



Kepala Divisi SDM dan Umum

Kepala Sub Divisi SDM

Kepala Sub Divisi Umum

Kepala Divisi Teknologi Informasi

Kepala Sub Divisi Sistem dan Aplikasi

Kepala Sub Divisi Infrastruktur TI

Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Hukum

Kepala Divisi Manajemen Resiko dan Kepatuhan

Kepala Sub Divisi Perencanaan Strategis dan Monitoring

Kepala Sub Divisi Kepatuhan

Kepala Sub Divisi Hukum

Kepala Sub Divisi Manajemen RIsiko


Kepala Biro Pengawasan Operasional

Kepala Biro Pengawasan Layanan

Kepala Sub Biro Pengawasan Operasional

Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan

Kepala Sub Divisi Database dan Manajemen Informasi

Harapan kami, BTP dapat juga dimanfaatkan agar PNS dapat memiliki rumah pertama melalui KPR BTN non-subsidi. RIFKI SENGADJI Kepala Cabang BTN Makassar, Sulawesi Selatan


33




PROFIL DEWAN PENGAWAS

ANDREAS SUHONO

AGUS SUMARGIARTO

Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas

Dasar Penunjukan: SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 517/KPTS/M/2015 Usia : 58 tahun Domisili : Jakarta Pendidikan: • Sarjana Teknik Arsitektur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981) • Sarjana Arsitektur, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1983) • Master of Public Management and Policy, Carnegie Mellon University, Amerika Serikat (1991) • Doktor Penglolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan, Institut Pertanian Bogor (2008) Pengalaman Kerja: • Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (2015-sekarang) • Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Dan Peran Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum (2014-sekarang) • Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri,Setjen Kementerian Pekerjaan Umum (2014) • Kepala Pusat Kajian Strategis,Setjen Kementerian Pekerjaan Umum (2012-2014) • Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, BPK Kementerian Pekerjaan Umum (2010-2012) • Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi & Amp; Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM Departemen Pekerjaan Umum (2008-2010)

34


Dasar Penunjukan: SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 517/KPTS/M/2015 Usia

: 58 tahun

Domisili

: Jakarta

Pendidikan

: Sarjana Hukum, Universitas Tarumanegara, tahun 1986

Pengalaman Kerja: • Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2013-2014) • Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2013-2013) • Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2011-2013) • Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat (2008-2008)





SAFUADI



Dasar Penunjukan: SK Menteri Pekerjaan Umum

Dasar Penunjukan: SK Menteri Pekerjaan

dan Perumahan Rakyat

Umum dan Perumahan

Republik Indonesia No. 517/

Rakyat Republik Indonesia

KPTS/M/2015

No. 517/KPTS/M/2015

Usia

: 58 tahun

Usia

: 46 tahun

Domisili

: J akarta

Domisili

: Jakarta

Pendidikan:

Pendidikan:

• Sarjana Pertanian, Universitas Lampung (1981) • Master of Science (MSc), Cornell University,

• Sarjana Teknik Mesin, Universitas Syiah

Ithaca, New York, USA (1991) • Master of Arts (MA), Cornell University, Ithaca, New York, USA (1993)

Kuala Banda Aceh • Master of Science (MSc), National University of Malaysia • Doctor of Philosophy (Ph.D), National

• Doctor of Philosophy (Ph.D), Cornell University, Ithaca, New York, USA (1995)

University of Malaysia • Pengalaman Kerja:

Pengalaman Kerja: • Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2014- sekarang) • Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2010-2014) • Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Dalam Negeri (2004-2010)

• Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan • Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia – BPPK (2011-2015) • Kepala Bagian Fasilitas Kepabeanan Kanwil DJBC Sumatera Utara (2010-2011) • Kepala Bagian Umum dan kepatuhan Internal Kanwil DJBC Sumatera Utara (20092010)


35




MUHAMMAD ABDUH

DWI WAHYU ATMAJI





Umum dan Perumahan

Umum dan Perumahan

Rakyat Republik


Indonesia No. 517/

No. 517/KPTS/M/2015

KPTS/M/2015 Usia

: 73 tahun

Domisili

: Jakarta

Usia

: 54 tahun

Domisili

: Jakarta

Pendidikan : Pendidikan : • Sarjana Ekonomi UGM, Yogyakarta (1965) • Master of Art in Economics, Georgetown

• Sarjana Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987) • Master of Public Administration (1995)

University, Washington DC (1971)

Pengalaman Kerja:

Pengalaman Kerja:

• Sekretaris Kementerian, Kementerian

• Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang Infrastruktur dan Investasi (2014-sekarang) • Tenaga Ahli Menteri Perumahan Rakyat (2012-2013) • Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2005-2009)

36


PANRB (2014-sekarang) • Direktur Aparatur Negara, Bappenas (2007-2014) • Kepala Biro Humas, Persidangan, dan Administrasi Pimpinan, Bappenas (2002-2007)


YULINA SETIAWATI NINGSIH NUGROHO Anggota Dewan Pengawas



JAMIL ANSARI Sekretaris Dewan Pengawas bukan Anggota Dasar Penunjukan: SK Menteri Pekerjaan


Umum dan Perumahan

Umum dan Perumahan



No. 517/KPTS/M/2015

No. 517/KPTS/M/2015

Usia

: 5 8 tahun

Usia

: 58 tahun

Domisili

: J akarta

Domisili

: Jakarta

Pendidikan:

Pendidikan

: S2 Manajemen Kebijakan

• Sarjana Teknik Geodesi, ITB, Bandung

Publik Pengalaman Kerja : • Deputi Pembinaan Manajemen

(1983) • Magister Manajemen, UNSYIAH, Banda Aceh (1997)

Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negawa

• Sarjana Hukum, UNPAB, Medan (2000)

(2014-sekarang)

• Doktor Manajemen, Universitas Negeri

• Deputi Informasi Kepegawaian, Badan

Jakarta (2014)

Kepegawaian Negara (2011-2013) Pengalaman Kerja: • Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya (2010-2014) • Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat Bidang hukum dan Pertanahan (2007-2010) • Direktur Konsolidasi Tanah BPN Pusat (2006-2007)


37




PROFIL DIREKSI

HEROE SOELISTIAWAN Direktur Utama Dasar Penunjukan: SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Usia:

54 tahun

Domisili: Jakarta Pendidikan:

Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

tahun 1985

Pengalaman Kerja: • Asistent Direktur, Strategy, Risk Management, dan Business Support, Mandiri Sekuritas (2013) • Executive Vice President - Head of IT & PRBS, Mandiri Sekuritas (2010-2013) • SVP - Group Head Corporate Transaction Banking Sales, PT Bank Mandiri (Persero) (2010) • Vice President Cash Management, PT Bank Mandiri (Persero) (2000-2009)

38





AMIRUDIN ASEP

EDY DHARMAWAN



Dasar Penunjukan: SK Menteri Perumahan


Usia:



No. 140 Tahun 2014

No. 138 Tahun 2014

60 tahun

Usia:

50 tahun

Domisili: Jakarta

Domisili: Jakarta

Pendidikan:

Sarjana Hukum,

Pendidikan:

Universitas Indonesia,

• Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas

tahun 1982

Gadjah Mada, tahun 1993 • Master of Business, University of Technology

Pengalaman Kerja:

Sydney, tahun 1996

• Komite Audit, PT Geo Dipa Energi (2012 – 2013) • Komisaris, PT Bahana Kencana (2011 – 2013) • Direktur Utama, PT Krida Upaya Tunggal (2011) • Komite Investasi, PT Krakatau Steel Indonesia (Persero) (2011 – 2012) • Vice President Corporate Banking, PT Bank Mandiri (Persero) (2003-2010)

Pengalaman Kerja: • PLT Kepala Pelaksana, Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (Mei 2012 - Desember 2012) dan (5 Juli 2013 – 2014) • Kepala Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana, Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS (2011-2014) • Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi, Sekretariat Tetap BAPERTARUMPNS (2000 - 2011) • Kepala Bagian Manajemen Aset Liability, Bank Indovest (1996 - 1999) • Analis Kredit, Bank BEPEDE Indonesia (1994) • Analis Kredit, Bank Ficorinvest (1993)


39



PROFIL SEKRETARIS PELAKSANA


PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

LINDA HERAWATI

NYOMAN SUPRAYATNA




Rakyat Republik

No. 141 Tahun 2014

Indonesia No. 142 Tahun

Usia

: 51 tahun

Domisili

: Jakarta

Pendidikan : • Sarjana Teknik Arsitektur, Universitas Trisakti, tahun 1989

2014 Usia

: 53 tahun

Domisili

: Tangerang

Pendidikan: • Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta, tahun 1984

Pengalaman Kerja: • Wealth Business Manager Kantor Wilayah 3, PT Bank Mandiri (2010) • Regional Card Manager Surabaya Kantor Wilayah 8, PT Bank Mandiri (2005) • Credit Processing dan Embossing Department Head, PT Bank Internasional Indonesia (2001) • Management Development Program, PT Bank Internasional Indonesia (1990)

• Sarjana Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, tahun 1993 • Register Akuntan No. D-24.784 • Certified Accountant (CA) Pengalaman Kerja: • Auditor (Anggota Tim), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur • Auditor (Ketua Tim), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur • Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah • Kepala Sub Bagian Pemberhentian Pegawai, BPKP Pusat • Kepala Bagian Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi • Kepala Bagian Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Bali

40





PERISTIWA PENTING 2015 JANUARI

FEBRUARI

MARET

12

3

12

BAPERTARUM-PNS dan Bank Sumsel Babel melakukan perjanjian kerjasama penyaluran layanan BAPERTARUM-PNS

Rapat Koordinasi Iuran BAPERTARUM-PNS

20

Focus Group Discussion “Badan Hukum Pengelola Tabungan Perumahan PNS”

17

Rapat Koordinasi BAPERTARUMPNS dengan Stakeholder

Direktur Utama BAPERTARUM-PN ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Tim Pencanangan Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015.

30

BAPERTARUM-PNS dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerjasama penyaluran Bantuan Tabungan Perumahan BAPERTARUM-PNS.

30

AGUSTUS NOVEMBER

BAPERTARUMPNS dan BPD Bali melakukan perjanjian kerjasama penyaluran layanan BAPERTARUM-PNS.

17

APRIL JUNI

23

6 28

BAPERTARUM-PNS dan Bank Jateng melakukan perjanjian kerjasama penyaluran layanan BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS dan PT TASPEN melakukan perjanjian kerjasama pengembalian tabungan BAPERTARUM-PNS

BAPERTARUM-PNS dan Bank Papua melakukan perjanjian kerjasama penyaluran layanan BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS menggelar BAPERTARUM-PNS Award 2015 pada saat pameran Infrastruktur dan Perumahan untuk rakyat dalam rangka hari bakti PU yang ke-70 tahun. Melalui ajang ini, BAPERTARUM-PNS memberikan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemerintah Daerah Paling Tertib Mengirimkan Data Iuran TaperumPNS 2. Pemerintah Kota Bengkulu sebagai Pemerintah Daerah yang Tertinggi Menyalurkan Layanan BAPERTARUM-PNS 3. PT Mandiri Pratama Putra sebagai Pengembang yang Tertinggi Menyalurkan Layanan BAPERTARUM-PNS.


41




PERKEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI BAPERTARUM-PNS terus melakukan upaya pengembangan Teknologi Informasi (TI), melalui Divisi TI, untuk dapat mengikuti perkembangan bisnis dan menciptakan inovasi pembangunan sistem yang lebih baik lagi. Pengembangan TI mengacu kepada kebutuhan eksternal dalam hal pelayanan kepada peserta serta sinkronisasi database PNS dan kebutuhan internal dalam hal komunikasi. Sejumlah inisiatif pembangunan sistem telah dilaksanakan di sisi Teknologi dan Sistem Informasi mulai dari aplikasi, database sampai dengan infrastruktur koneksi dengan pihak lain. Sepanjang tahun 2015. BAPERTARUM-PNS telah menerapkan dan melaksanakan beberapa inisiatif, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan aplikasi bisnis terdiri dari: a. SITARUM Ditujukan untuk mendukung kegiatan pencairan produk layanan digunakan oleh bagian kepesertaan, pelayanan dan keuangan untuk melayani realisasi produk. Program sitarum telah disempurnakan untuk dapat menghasilkan file upload untuk sistem cash management bank BTN, BRI dan Mandiri untuk mengurangi penginputan data transaksi secara manual. b. Corporate Website Alamat http://www.bapertarum-pns.co.id telah dikembangkan sehingga memiliki tampilan yang lebih baik dan layar responsif untuk dapat dibuka dengan beragam layar. Merupakan Informasi melalui media internet mengenai BAPERTARUM-PNS dan saldo akun individu PNS. c. Switching BRI Merupakan sarana koneksi Host to Host antara BAPERTARUM-PNS dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk PT, BUM dan TBUM. Saat ini pengembangan koneksi H2H dengan BRI telah memasuki fase 2 dimana pelayanan pencairan Pengembalian Tabungan dan produk telah dapat dilaksanakan diseluruh kantor cabang BRI. d. SMS Gateway PULL – PUSH Aplikasi SMS Gateway yang bertujuan untuk tukar informasi kepada seluruh peserta dengan menggunakan nomor khusus 3500 yang dapat digunakan untuk broadcast sms maupun melakukan inquiry saldo akun individu. e. General Ledger Pengembangan aplikasi GL yang memperbaiki celah kelemahan dari tipe sebelumnya dimana integritas data mulai dari entry sampai dengan pelaporan dapat konsisten dan cepat. 2. Pembangunan aplikasi penunjang terdiri dari: a. Active Directory & Microsoft Exchange Server Saat ini Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum telah memiliki email yang dikelola dengan nama domain @bapertarum-pns.co.id sebagai salah satu sarana komunikasi didalam pekerjaan dan menjaga citra perusahaan dalam berbisnis. b. Natadokumen & SIMSURAT Aplikasi tata dokumen dan surat dengan tujuan pencatatan dan memudahkan didalam pencarian dokumen dan surat. c. HelpDesk / Intranet Portal Merupakan portal intranet yang terdiri dari kumpulan alamat – alamat aplikasi sehingga memudahkan karyawan didalam mengakses aplikasi. Sekaligus pula

42


Pelaksanaan Tugas Tahun 2015




berfungsi sebagai helpdesk dimana setiap kerusakan atau permintaan sarana IT dapat di rekam dan ditindak lanjuti oleh staff IT Infrastruktur. 3. Pembangunan Infrastruktur terdiri dari: a. Ruang Data Center Sebagai infrastruktur ruang server dan switch yang merupakan pusat dari pengolahan seluruh informasi dan aplikasi di Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum – PNS. b. Uninterupptible Power Supply (UPS) dan Genset sebagai infrastruktur yang tidak boleh mati maka ruang Data Center telah dilengkapi dengan UPS yang memiliki kapasitas cukup besar yaitu 40 KVA, 8 KVA dan 5 KVA 3 phase dan Genset. c. Penggunaan Komunikasi Backup WAN PUPERA – Wisma Iskandarsyah Dengan lokasi yang berjauhan antara kantor PUPERA dengan Wisma Iskandarsyah diperlukan koneksi dengan menggunakan Wide Area Network, namun dengan menggunakan satu jalur saja akan sangat riskan bila terjadi putus. Dengan adanya jalur backup maka selain mengamankan saluran data dari resiko operasional putus juga digunakan untuk membagi beban traffic dari Kemenpera ke Wisma Iskandarsyah dan sebaliknya. d. FireWall Untuk melindungi data dan infrastruktur komunikasi telah dilengkapi dengan firewall terhadap serangan eksternal baik berupa hacker, malware, phishing dan lainnya. e. Antivirus Setiap komputer yang terpasang di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum telah dipasang antivirus Kaspersky berlisensi yang terhubung dengan server antivirus di Data Center. Sehingga bila terjadi serangan virus dapat diketahui dan update dapat dilakukan terus menerus. f. Data Recovery Center Untuk mitigasi resiko operasional maka diperlukan Data Recovery Center (DRC) dimana apabila terjadi bencana yang berakibat matinya Data Center kegiatan operasional IT dapat dipindahkan ke lokasi DRC. 4. Pembangunan Database terdiri dari: a. Penggunaan Oracle berlisensi Oracle merupakan sistem database yang berkemampuan sangat baik untuk menangani database dalam skala besar. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dan kemudahan didalam menggunakan tipe data yang sama dengan BKN maka Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS secara resmi menggunakan Oracle sebagai sistem database utama. b. Server Database SUN T4-2 Untuk menunjang operasional pengelolaan database yang membutuhkan kemampuan komputasi maka diperlukan server yang memiliki kemampuan teknologi baik dan handal namun biaya operasional seperti listrik yang hemat. Server Database SUN ini digunakan untuk kegiatan production dan dapat menunjukkan performa dapat mengurangi waktu pengolahan data.

Rencana Pengembangan TI Tahun 2016

Tahun 2016, BAPERTARUM-PNS memfokuskan pengembangan IT nya pada efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional BAPERTARUM-PNS. Untuk itu, BAPERTARUM-PNS telah mempersiapkan sejumlah inisiatif yang akan dijalankan di tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut:


43




1. Tata Kelola Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi, merupakan landasan tata kelola Pelaksana Sekretariat Tetap didalam menggunakan sumber daya Teknologi Informasi. 2. Pembangunan aplikasi bisnis terdiri dari: a. Aplikasi E-Budgeting Pembangunan aplikasi e-Budgeting, sehingga setiap permintaan anggaran dan penggunaannya dapat termonitor, hal ini meningkatkan integritas pelaporan kepada stakeholders dan manajemen didalam tata kelola penggunaan anggaran. Lebih lanjut dengan aplikasi ini rencana akan diintegrasikan dengan GL untuk menghindari proses manual di dalam pencatatan jurnal akuntansi. b. Pengembangan Aplikasi Sitarum berbasis WEB Pembangunan aplikasi Sitarum dengan berbasis Web sekaligus penyederhanaan bisnis proses akan menguntungkan PNS dimana dengan proses yang semakin cepat maka realisasi penyaluran juga akan semakin cepat, bagi unit terkait dengan berbasis web maka dapat bekerja dengan lebih fleksibel dengan hanya menggunakan web browser dan menghindari beda versi bila terjadi update aplikasi. 3. Pembangunan aplikasi penunjang terdiri dari: a. Human Resources Information System Dengan adanya aplikasi ini maka setiap individu karyawan akan memiliki database yang cukup lengkap baik dari tingkat pendidikan, pengalaman, keluarga, unit kerja, absensi sampai dengan penggajian dan juga iuran – iuran wajib seperti BPJS dan perhitungan SPT. Dengan aplikasi ini memudahkan unit SDM, manajemen dan keuangan dan semua hal terkait dengan kepegawaian. b. Fixed Asset Untuk menunjang tata kelola asset dan untuk menghindari perbedaan pencatatan asset antara unit pengelola (sub divisi umum) dengan akuntansi maka diperlukan satu aplikasi yang memonitor pengelolaan asset mulai dari dibeli sampai dengan asset tersebut dihapuskan. Aplikasi ini juga ditunjang dengan kemampuan bar code untuk memudahkan pembacaan dan menghindari pencatatan ganda. 4. Pembangunan Infrastruktur a. Call Center Call center 7254040 yang dilengkapi dengan aplikasi yang dapat melakukan perekaman dan menu serta meninggalkan pesan untuk meningkatkan pelayanan terhadap PNS serta penambahan fitur Caller ID sehingga PNS dapat dihubungi kembali bila tidak terhubung dengan agent. b. IP PABX Dengan menggunakan teknologi Call center yang diimplementasikan diperluas sehingga setiap karyawan baik di PUPERA dan Wisma Iskandarsyah dapat saling terhubung kedalam satu jaringan local area network. Dengan IP PABX ini maka biaya komunikasi dapat ditekan dan diatur. c. Virtual LAN Manajemen komunikasi ditingkatkan sehingga bila terjadi penyebaran virus atau malware dapat diisolasi, sekaligus manajemen kanal untuk lalu lintas suara dan data dapat diatur tanpa saling mengintervensi. d. Penggantian Genset Dengan Genset baru yang berkapasitas 50 KVA 3 phase akan dapat menangani kebutuhan server, switching dan ruang kerja utama sehingga server dan switching akan tetap beroperasi pada saat listrik padam dalam jangka waktu lama.

44





5. Pembangunan Database a. Server dan Storage Server Pentingnya replikasi database untuk mitigasi resiko akibat rusaknya server tidak mempengaruhi kehilangan database sehingga kegiatan bisnis perusahaan tidak terganggu. b. Perbaikan Akun Individu Dalam rangka persiapan menghadapi TAPERA maka proses pencatatan akun individu dilakukan update seperti halnya pembukuan akun bank, dengan demikian setiap PNS akan memiliki saldo layaknya tabungan bank, dan dapat diperhitungkan pengembangannya.

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI Hingga akhir tahun 2015, BAPERTARUM-PNS tidak memiliki entitas anak atau entitas asosiasi, sehingga informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau asosiasi, keterangan status operasi entitas anak dan/atau asosiasi, tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG Kantor Akuntan Publik Konsultan Aktuaria Konsultan IT

Tasnim Ali Widjanarko & Rekan

Menara Kadin Indonesia Jl. HR Rasuna Said, Jakarta

PT Padma Radya Aktuaria

Plaza Asia Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta

PT Infracom Technology

Atrium Mulia Jl. HR Rasuna Said, Jakarta

PT Kwarta Mega Persada

Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur

PT Sinar Surya Teknologi

Menara Global Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta

ALAMAT KANTOR PELAYANAN Kantor Pelayanan BAPERTARUM-PNS 1 Gedung Eks Kementerian Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp (021) 727 97085 Fax (021) 727 97086 E-mail [email protected] Call Center : 021 725 4040

Kantor Pelayanan BAPERTARUM-PNS 2 Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3 dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 Telp (021) 727 98944 Fax (021) 727 97086 E-mail [email protected]


45




“

Fokus dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi sehingga menciptakan SDM yang berdaya saing unggul.

“ 46







47




BAPERTARUM-PNS memahami bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset utama yang berperan sebagai penggerak utama untuk kinerja yang optimal dalam mencapai visi dan misi BAPERTARUM-PNS. Oleh karena itu, BAPERTARUM-PNS memfokuskan pengembangan SDM berbasis kompetensi sehingga menciptakan SDM yang berdaya saing unggul.

Visi & Misi Perencanaan SDM

Pensiun

Salary, Penghargaan & Sanksi

SDM BERBASIS KOMPETENSI

Penilaian Kerja

Pendidikan & Pengembangan Sistem Karir (Promosi, Mutasi)

48


Rekrutmen, Seleksi




KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA Hingga akhir tahun 2015, jumlah karyawan BAPERTARUM-PNS sebanyak 72 orang, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 75 orang. Komposisi jumlah karyawan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

USIA < 30 Tahun

2014

Kelamin

2015

12

JENIS KELAMIN

11

2014

2015

30-50 Tahun

50

46

Pria

50

48

> 50 Tahun

13

15

Wanita

25

24

Jumlah

75

72

Jumlah

75

72

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level

Pendidikan

Jabatan

TINGKAT PENDIDIKAN Hingga Setara SLTA

2014

LEVEL JABATAN

2015

2015

Direktur Utama

1

1

Direktur

2

2

41

Satuan Pengawasan Internal

1

1

12

12


1

1

75

72

Kepala Divisi/Bagian/ Biro

3

7

Kepala Sub Divisi/Sub Bagian/Sub Biro

12

14

Staf

55

46

Jumlah

75

72

17

13

6

6

Sarjana Strata 1 (S1)

40

Sarjana Strata 2 (S2) Jumlah

Tingkat Akademik (D3)

2014

PELATIHAN TAHUN 2015 Sepanjang tahun 2015, BAPERTARUM-PNS telah melaksanakan sebanyak 30 pelatihan dengan fokus utama pada 5 (lima) program pengembangan SDM tahun 2015 sebagai berikut: Program Pengembangan SDM 2015

NO.

PROGRAM

1

Mengikuti Seminar Nasional Internal Audit "New Goverment, Better Governence Auditor dan Pembangunan Karakter Bangsa"

2

Mengikuti Workshop Menyusun Job Description

3

Mengikuti Seminar & Musyawarah Kerja Nasional FKSPI Tahun 2015 "Good Governance excellent performance

4

Mengikuti Human Capital National Conference " Global Talnt Enggagement & Development

5

Mengikuti forum komunikasi satuan pengawas internal (KKSPI) "Transformasi Internal Audit Telkomsel Memperkuat Peran Audit dalm proses Audit"


49




Secara rinci, keseluruhan program pelatihan yang telah diikuti oleh SDM BAPERTARUMPNS adalah sebagai berikut: Daftar Pelatihan SDM 2015

NO.

PELATIHAN

1

Bimbingan Tekhnis Metode penyusunan dokumen lelang, dokumen kontrak dan penentuan HPS Pengadaan Barang/jasa

2

Bimbingan Tekhnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lemindo Bandung

3

Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang & Jasa di PPM Manajemen

4

Pelatihan Motivational Leadership oleh Haryanto Kandani

5

Transport Lokal Pelatihan Certified Information 'System Auditor An. Eko Andi Permana

6

Pelatihan Upgrade Your Sales with Selling Skill Training oleh Haryanto Kandani

7

Pelatihan Pembekalan Manjemen Resiko dan sertifikasi Manajemen Resiko tingkat 1

8

Pelatihan Implementasi Balanced Score Card sebagai Alat Ukur Performansi Karyawan oleh Mairodi Mandiri Sejahtera

9

Pelatihan Electronic Filling Implementation With RMS, EIS & EDMS Method

10

Pelatihan Treasury Management

11

Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Resiko Level 1

12

Pelatihan Best Practice Petty Cash Management

13

Pelatihan dan sertifikasi IT Infrastucture Library V3 (ITIL-F) Exam Preparation

14

Pelatihan Human Resources Management

15

Pelatihan Analisis Laporan Keuangan

16

Pelatihan PPh 21 Tahun 2015 : Antisipasi PTKP Baru

17

Pelatihan Update Pajak All In One

18

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management Driving to Positive Cash

19

Pelatihan Pembekalan Manajemen Resiko Level 2

20

Pelatihan Menyusun Business Plan

21

Pelatihan Effective Leadership

22

Pelatihan Inventory Manajemen

23

Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Resiko Tingkat 2

24

Pelatihan Oracle Solaris 11 System

25

Pelatihan Information System auditor knowledge ready for certification (CISA)

26

Pelatihan Programing in Visual Basic with Microsoft

27

Pelatihan Perpajakan "Kupas Tuntas Akuntansi & Perpajakan"

28

Pelatihan Pajak Brevet A & B

29

Pelatihan Certified Payroll Administration System

30

Pelatihan Java Enterprise Edition (Java EE)

50





INVESTASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Untuk keseluruhan program pelatihan sepanjang tahun 2015 tersebut, investasi yang telah dilakukan oleh BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut: Program Pengembangan SDM 2015

PELATIHAN

NO. 1 2 3

Bimbingan Tekhnis Metode penyusunan dokumen lelang. dokumen kontrak dan penentuan HPS Pengadaan Barang/jasa Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lemindo Bandung Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang & Jasa di PPM Manajemen

JUMLAH PESERTA (ORANG)

REALISASI ANGGARAN (RP)

3

8.550.000

8

24.000.000

9

50.340.000

4

Pelatihan Motivational Leadership oleh Haryanto Kandani

11

16.760.000

5

Transport Lokal Pelatihan Certified Information System Auditor An. Eko Andi Permana

1

800.000

6

Pelatihan Upgrade Your Sales with Selling Skill oleh Haryanto Kandani

4

6.640.000

3

10.560.000

3

16.500.000

15

86.340.000

7 8 9

Pelatihan Pembekalan Manjemen Resiko dan Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 1 Seminar Nasional Internal Audit "New Goverment. Better Governence Auditor dan Pembangunan Karakter Bangsa" Pelatihan Implementasi Balanced Score Card sebagai Alat Ukur Performansi Karyawan oleh Mairodi Mandiri Sejahtera

10

PT Telkomsel Wisma Mulia, Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal (KKSPI)

3

1.500.000

11

Pelatihan Electronic Filling Implementation With RMS. EIS & EDMS Method

3

11.460.000

12

Pelatihan Treasury Management

1

4.720.000

13

Workshop Menyusun Job Description

2

3.820.000

14

Uji Kompetensi Manajemen Resiko Level 1

3

3.480.000

15

Pelatihan Best Practice Petty Cash Management

2

9.540.000

16

Pelatihan dan Sertifikasi IT Infrastucture Library V3 (ITIL-F) Exam Preparation

1

9.490.000

17

Pelatihan Human Resources Management

3

21.000.000

18

Pelatihan Analisis Laporan Keuangan

3

16.560.000

19

Pelatihan PPh 21 Tahun 2015 : Antisipasi PTKP Baru

4

12.280.000

20

Pelatihan Update Pajak All In One

10

27.700.000

21

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management Driving to Positive Cash

2

6.040.000

22

Seminar & Musyawarah Kerja Nasional FKSPI Tahun 2015

2

33.096.000

23

Pelatihan Pembekalan Manajemen Resiko Level 2

3

11.976.000

24

Pelatihan Menyusun Business Plan

1

1.955.000

25

Pelatihan Effective Leadership

6

27.880.000

26

Pelatihan Inventory Manajemen

2

11.460.000

27

Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Resiko Tingkat 2

3

9.000.000

28

Pelatihan Oracle Solaris 11 System

2

33.560.000

29

Pelatihan Information System Auditor Knowledge Ready for Certification (CISA)

2

23.050.000

30

Pelatihan Programing in Visual Basic with Microsoft

2

18.100.000

31

Pelatihan Perpajakan "Kupas Tuntas Akuntansi & Perpajakan"

1

3.320.000

32

Human Capital National Conference

4

29.186.200

33

Pelatihan Pajak Brevet A & B

1

4.300.000

34

Pelatihan Certified Payroll Administration System

2

6.780.000

35

Pelatihan Java Enterprise Edition (Java EE) Jumlah

1 126

4.770.000 565.513.200


51




“

Tahun 2015, penyaluran bantuan berhasil direalisasikan meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun

52


“

2014






53




TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA Penyaluran bantuan BAPERTARUM-PNS dilakukan melalui Bantuan Uang Muka (BUM), Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM), Bantuan Tabungan Perumahan (BTP), Tambahan bantuan Uang Muka (TBUM) dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (TBM). Pada tahun 2015, penyaluran bantuan berhasil direalisasikan kepada 3.014 PNS yang meningkat sebesar 30% atau sebesar 1.705 PNS dibandingkan dengan tahun 2014 yang berhasil direalisasikan kepada 1.705 PNS. Peningkatan penyaluran bantuan tertinggi terjadi pada tiga bulan terakhir di tahun 2015 yaitu Oktober, November dan Desember masing-masing sebesar 435 PNS, 479 PNS dan 875 PNS. Penyaluran Bantuan Tahun 2015

dalam jumlah PNS

900

875

800 700 600 500

435

479

400 300 200

121

121

MAR APR

MEI

84

100

204

197

156

91

114

137

0 JAN

FEB

Secara nominal, penyaluran bantuan tahun 2015 adalah sebesar Rp20,23 miliar yang meningkat sebesar 241% atau Rp14,29 miliar dibandingkan dengan penyaluran bantuan di tahun 2014 yang sebesar Rp5,94 miliar.

54


JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

2015 PENYALURAN BANTUAN

PNS 3.014

NOV

DES

2014 RP

PNS

20,23

1.309

(miliar)

RP

(miliar)

5,94

Penyaluran Bantuan





BAPERTARUM-PNS mengembalikan seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang terkumpul kepada PNS yang berhenti bekerja dan PNS tersebut belum memanfaatkan BUM atau BM dalam bentuk Pengembalian Tabungan. Pada tahun 2015, BAPERTARUM-PNS merealisasikan pengembalian tabungan kepada 42.780 PNS yang menurun sebesar 12% atau turun sebesar 6.002 PNS dibandingkan dengan pengembalian tabungan tahun 2014. Peningkatan pengembalian tabungan tertinggi terjadi pada bulan September tahun 2015 sebesar 4.555 PNS.

Pengembalian Tabungan Tahun 2015 4.500

dalam jumlah PNS

4.342

4.400

4.221

4.555

4.000 3.595

3.500 3.107 3.120 3.055 2.947

3.000

3.213 3.137

3.008

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 JAN

FEB

MAR APR

Dalam nominal, pengembalian tabungan di tahun 2015 adalah sebesar Rp82,93 miliar yang menurun sebesar 6% atau Rp5,06 miliar dibandingkan dengan tahun 2014.

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

2015 PENGEMBALIAN TABUNGAN

PNS 42.780

NOV

DES

2014 RP

(miliar)

82,93

PNS 48.782


RP

(miliar)

87,99

55




TINJAUAN KEUANGAN Aset Lancar

2015

ASET LANCAR

2014

RP

%

dalam Rupiah

Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang bunga deposito dan surat berharga

3,187,663,383,903

2,988,008,289,129

199,655,094,774

6.68

184,000,000,000

-

184,000,000,000

100.00

53,611,445,176

53,949,623,072

-338,177,896

-0.63

9,785,080

9,055,095

729,985

8.06

Biaya dibayar dimuka Piutang lain-lain Jumlah Aset Lancar

Analisa Posisi Keuangan

PERTUMBUHAN

5,071,301,512

195,501,628

4,875,799,884

2,493.99

3,430,355,915,671

3,042,162,468,924

388,193,446,748

12.76

Jumlah aset lancar pada tahun 2015 adalah sebesar Rp3,43 triliun atau meningkat sebesar 12,76% atau Rp388,19 miliar dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp3,04 miliar. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan piutang lain-lain sebesar 2.493,99% atau Rp4,88 miliar dari Rp195,50 juta di tahun 2014 menjadi Rp5,07 miliar di tahun 2014. Selain itu, investasi jangka pendek sebesar Rp184,00 miliar yang dilakukan di tahun 2015 juga turut mendorong pertumbuhan pada aset lancar. Aset Tidak Lancar

ASET TIDAK LANCAR

2015

2014

PERTUMBUHAN RP

%

dalam Rupiah

Aset tetap - nilai buku

3,395,664,757

3,362,133,495

33,531,262

1.00

Aset tidak berwujud nilai buku

1,027,471,820

298,422,157

729,049,663

244.30

47,687,214,718

79,741,303,348

-32,054,088,630

-40.20

577,493,831

3,577,493,831

-3,000,000,000

-83.86

Surat berharga Aset lain-lain Pinjaman uang muka

34,075,609,962

40,299,397,079

-6,223,787,117

-15.44

Pinjaman uang muka Sarusun

13,271,816

15,736,323

-2,464,508

-15.66

Pinjaman biaya membangun

80,366,290

80,366,290

-

-

17,028,844,669

7,840,413,570

Dana terikat permanen

6,879,420,400,021

5,071,301,512

Jumlah Aset Tidak Lancar

6,983,306,337,884

6,328,395,143,862

654,911,194,021

10.35

Tambahan bantuan uang muka/

Pada tahun 2015, jumlah aset tidak lancar tercatat sebesar Rp6,98 triliun yang meningkat sebesar 10,35% atau Rp654,91 miliar dari Rp6,33 triliun di tahun 2014. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan pada aset tidak berwujud sebesar 244,30% atau Rp729,05 juta, dari Rp298,42 juta di tahun 2014 menjadi Rp1,03 miliar di tahun 2015. Selain itu, peningkatan pada bantuan uang muka sebesar 117,19% atau Rp9,19 miliar dari Rp7,84 miliar di tahun 2014 menjadi 17,03 miliar di tahun 2015 turut mendorong peningkatan pada aset tidak lancar.

56





Aset

10,41 9,37

11,13%

Pertumbuhan Aset dalam triliun Rupiah

2014

2015

Jumlah aset pada tahun 2015 tercatat meningkat sebesar 11,13% atau Rp8,27 triliun, dari Rp9,37 triliun di tahun 2014 menjadi Rp10,41 triliun di tahun 2015. Peningkatan tersebut terjadi seiring peningkatan pada aset lancar dan aset tidak lancar di tahun 2015 masing-masing sebesar 12,76% dan 10,35%.

Liabilitas Jangka Pendek

LIABILITAS JANGKA PENDEK

2015

PERTUMBUHAN

2014

RP

dalam Rupiah

Hutang pihak ketiga Hutang pajak

%

18,846,714

-

18,846,714

100.00

231,925,401

204,087,072

27,838,329

13.64

Biaya yang masih harus dibayar

78,190,000

178,750,000

-100,560,000

-56.26

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

328,962,115

382,837,072

-53,874,957

-14.07

Liabilitas jangka pendek di tahun 2015 menurun sebesar 14,07% atau Rp53,87 juta, dari Rp382,84 juta di tahun 2014 menjadi Rp328,96 juta di tahun 2015. Penurun tersebut terjadi seiring penurunan pada biaya yang masih harus dibayar sebesar 56,26% atau Rp100,56 juta, dari Rp178,75 juta di tahun 2014 menjadi Rp78,19 juta di tahun 2015.


57




Liabilitas Jangka Panjang

ASET TIDAK LANCAR

2015

PERTUMBUHAN

2014

RP

%

dalam Rupiah

Kewajiban imbalan pasca kerja

7,736,689,534

6,992,490,546

744,198,988

10.64

Iuran Taperum dan realisasi penyaluran Iuran Taperum diterima

6,982,988,699,719

6,623,352,349,869

359,636,349,850

5.43

Realisasi bantuan uang muka KPR

(866,045,227,130)

(861,131,527,130)

-4,913,700,000

0.57

Realisasi bantuan biaya membangun

(820,306,847,080)

(820,298,147,080)

-8,700,000

0.00

(1,346,011,192,850)

(1,263,092,638,650)

-82,918,554,200

6.56

(4,556,000,000)

-

-4,556,000,000

-100.00

(3,036,919,267,060)

(2,944,522,312,860)

-92,396,954,200

3.14

Iuran taperum - bersih

3,946,069,432,659

3,678,830,037,009

267,239,395,650

7.26

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

3,953,806,122,193

3,685,822,527,555

267,983,594,638

7.27

Realisasi pengembalian tabungan Realisasi bantuan tabungan perumahan Jumlah realisasi bantuan dan pengembalian

Pada tahun 2015, jumlah liabilitas jangka panjang tercatat meningkat sebesar 7,27% atau Rp267,98 miliar, dari Rp3,69 triliun di tahun 2014 menjadi Rp3,95 triliun di tahun 2014. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan kewajiban imbalan pasca kerja dan iuran taperum masing-masing sebesar 10,64% dan 7,26%. Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tahun 2015 meningkat sebesar 7,27% atau Rp267,93 miliar, dari Rp3,67 triliun di tahun 2014 menjadi Rp3,95 triliun di tahun 2015. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2015 masing-masing sebesar 14,07% dan 7,27%.

3,67

3,95

7,27%

Pertumbuhan Liabilitas dalam triliun Rupiah

2014 58


2015




Aset Bersih

ASET BERSIH

2015

PERTUMBUHAN

2014

RP

%

dalam Rupiah

Aset bersih tidak terikat

2,275,796,342,790

2,035,856,578,805

239,939,763,985

11.79

Aset bersih terikat temporer

56,180,756,685

60,704,583,357

-4,523,826,672

-7.45

Aset bersih terikat permanen

4,127,501,424,684

3,588,265,433,083

539,235,991,601

15.03

Jumlah Aset Bersih

6,459,478,524,159

5,684,826,595,245

774,651,928,914

13.63

Jumlah aset bersih pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp6,46 triliun, yang meningkat sebesar 13,63% atau Rp774,65 miliar dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp5,68 triliun. Peningkatan tersebut terjadi seiring peningkatan pada aset bersih terikat permanen dan aset bersih tidak terikat masing-masing sebesar 15,03% dan 11,79%.

6,46 5,68

13,63%

Pertumbuhan Aset Bersih dalam triliun Rupiah

2014

2015


59




Pendapatan

2015

PENDAPATAN

2014

RP

dalam Rupiah

Jasa giro bank Bunga deposito berjangka

%

2,457,976,858

2,294,717,446

163,259,412

7.11

799,381,247,154

820,290,564,711

-20,909,317,557

-2.55

5,695,796,567

8,857,424,779

-3,161,628,212

-35.69

Bunga surat berharga Pendapatan lain-lain Jumlah Pendapatan

Analisa Laporan Aktivitas

PERTUMBUHAN

865,037,379

778,106,020

86,931,359

11.17

808,400,057,958

832,220,812,956

-23,820,754,998

-2.86

Pada tahun 2015, jumlah pendapatan tercatat sebesar Rp808,40 miliar yang menurun sebesar 2,86% atau Rp23,82 miliar dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp832,22 miliar. Penurunan tersebut terjadi seiring penurunan pada bunga surat berharga sebesar 35,69% atau Rp3,16 miliar, dari Rp8,86 miliar di tahun 2014 menjadi Rp5,70 miliar di tahun 2015 dan penurunan pada bunga deposito berjangka sebesar 2,55% atau Rp20,91 miliar, dari Rp820,29 miliar di tahun 2014 menjadi Rp799,38 miliar di tahun 2015. Bunga deposito berjangka memberikan kontribusi terbesar sebesar 98,88% terhadap total perolehan pendapatan di tahun 2015 yang diikuti oleh bunga surat berharga sebesar 0,70%, jasa giro bank sebesar 0,30% dan pendapatan lain-lain sebesar 0,11%. PENDAPATAN

KONTRIBUSI

Jasa giro bank

0.30%

Bunga deposito berjangka

98.88%

Bunga surat berharga

0.70%

Pendapatan lain-lain

0.11%

Jumlah

100.00%

Beban Manajemen

BEBAN MANAJEMEN

2015

2014

PERTUMBUHAN RP

dalam Rupiah

%

Beban manajemen dan umum

28,514,172,861

19,273,519,243

9,240,653,618

47.94

Beban penyusutan dan amortisasi

1,220,396,902

1,459,520,002

-239,123,100

-16.38

Beban lain-lain

4,013,559,281

1,336,399,965

2,677,159,315

200.33

Jumlah Beban Manajemen

33,748,129,044

22,069,439,210

11,678,689,834

52.92

Beban manajemen pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp33,75 miliar yang meningkat sebesar 52,92% atau Rp11,68 miliar dari Rp22,07 miliar di tahun 2014 menjadi Rp33,75 miliar di tahun 2015. Peningkatan tersebut dipicu oleh peningkatan yang signifikan pada beban lain-lain sebesar 200,33% atau Rp2,67 miliar, dari Rp1,34 miliar di tahun 2014 menjadi Rp4,01 miliar di tahun 2015 dan beban manajemen dan umum sebesar 47,94% atau Rp9,24 miliar, dari Rp19,27 miliar di tahun 2014 menjadi Rp28,51 miliar di tahun 2015.

60



Analisa Laporan Arus Kas



Arus Kas dari Aktivitas Operasional

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

2015

PERTUMBUHAN

2014

RP

dalam Rupiah

%

Sumber Dana Utama Iuran Taperum-PNS

215,767,535,740

227,062,596,073

-11,295,060,333

-4.97

Iuran PNS di Angkasa Pura & Perum Bulog

1,113,000

19,968,000

-18,855,000

-94.43

Jumlah Sumber Dana Utama

215,768,648,740

227,082,564,073

-11,313,915,333

-4.98

4,913,700,000

2,206,800,000

2,706,900,000

122.66

Penggunaan Dana Utama Peyaluran Bantuan Bantuan Uang Muka Biaya Membangun

8,700,000

10,800,000

-2,100,000

-19.44


82,925,605,200

87,999,433,320

-5,073,828,120

-5.77

Pinjaman Uang Muka

-7,583,989,084

-12,765,424,037

5,181,434,953

-40.59

4,556,000,000

0

4,556,000,000

Pinjaman Biaya Membangun

-1,426,920

-2,511,474

1,084,554

-43.18

Pinjaman Uang Muka Rusunami

-3,001,672

-4,236,386

1,234,714

-29.15

Tambahan Bantuan Uang Muka/Biaya Membangun

8,849,979,169

2,857,652,663

5,992,326,506

209.69

Biaya Administrasi Penyaluran & Adm. dan Jasa Pelayanan

5,122,902,385

4,142,010,632

980,891,753

23.68

98,788,469,078

84,444,524,718

14,343,944,360

16.99

Bantuan Tabungan Perumahan

Jumlah Penggunaan Dana Utama Sumber Dana Tambahan Jasa Giro Menpera

450,745,686

367,479,131

83,266,555

22.66

Bunga Deposito Menpera

256,788,082,639

268,290,172,463

-11,502,089,824

-4.29

Bunga Pinjaman

834,570,776

750,000,000

84,570,776

11.28

Bunga Efek Beragun Aset

6,561,516,563

9,161,992,885

-2,600,476,322

-28.38

Pendapatan Lain-lain

30,466,603

18,549,000

11,917,603

64.25

Jumlah Sumber Dana Tambahan

264,665,382,267

278,588,193,479

-13,922,811,212

-5.00

22,120,142,799

14,491,214,023

7,628,928,776

52.65

Penggunaan Dana Tambahan Beban Manajemen dan Umum

1,014,144,815

1,335,670,431

-321,525,616

-24.07

Jumlah Penggunaan Dana Tambahan

Beban Lain-lain

23,134,287,614

15,826,884,454

7,307,403,160

46.17

Kenaikan Aliran Kas Dana dari Aktivitas Operasional

358,511,274,315

405,399,348,380

-46,888,074,065

-11.57

LAPORAN TAHUNAN 2015

61

BAPERTARUM-PNS




Arus kas dari aktivitas operasional pada tahun 2015 menurun sebesar 11,57% atau Rp46,89 miliar, dari Rp405,40 miliar di tahun 2014 menjadi Rp358,51 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan penurunan pada sumber dana utama dan tambahan masing-masing sebesar 4,98% dan 5,00% dan peningkatan pada penggunaan dana utama dan tambahan masing-masing sebesar 16,99% dan 46,17%. Peningkatan penggunaan terbesar pada dana utama berasal dari penyaluran bantuan berupa tambahan bantuan uang muka/biaya membangun sebesar Rp8,85 miliar yang meningkat sebesar 209,69% atau Rp5,99 miliar dari Rp2,86 miliar di tahun 2014 dan penyaluran bantuan berupa bantuan uang muka sebesar Rp4,91 miliar yang meningkat sebesar 122,66% dari Rp2,21 miliar di tahun 2014. Sementara peningkatan penggunaan terbesar pada dana tambahan berasal dari beban manajemen dan umum yang meningkat sebesar 52,65% atau Rp7,63 miliar, dari Rp14,49 miliar di tahun 2014 menjadi Rp22,12 miliar di tahun 2015. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

2015

2014

PERTUMBUHAN RP

dalam Rupiah

%

Penggunaan Dana Pembelian Aktiva Tetap dan Ak. Tidak Berwujud

1,982,977,829

967,984,659

1,014,993,170

104.86

Penempatan Deposito

184,000,000,000

-241,821,986,361

425,821,986,361

-176.09

Amortisasi Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02

-32,054,088,630

-36,855,300,164

4,801,211,534

-13.03

Jumlah Penggunaan Dana

153,928,889,199

-277,709,301,866

431,638,191,065

-155.43

277,709,301,866 -431,638,191,065

-155.43

Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

-153,928,889,199

Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2015 menurun sebesar 155,43% atau Rp431,64 miliar, dari Rp277,71 miliar di tahun 2014 menjadi Rp153,93 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan penempatan deposito sebesar 176,09% atau Rp425,82 miliar.

62






63




Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

2015

PERTUMBUHAN

2014

RP

dalam Rupiah

%

Sumber Dana Utang pada Pihak Ketiga Utang Lainnya Jumlah Sumber Dana

18,846,713

-

18,846,713

100.00

-100,560,000

-22,770,000

-77,790,000

341.63

-81,713,287

-22,770,000

-58,943,287

258.86

4,848,806,000

-

4,848,806,000

100.00

-3,228,945

-173,211,244

169,982,299

-98.14

4,845,577,055

-173,211,244

5,018,788,299 -2,897.50

-4,927,290,342

150,441,244

-5,077,731,586 -3,375.23

Penggunaan Dana Dana dikelola pihak lain Pinjaman ke pihak lain Jumlah Penggunaan Dana Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar 3.375,23% atau Rp5,08 miliar, dari Rp150,44 juta di tahun 2014 menjadi –Rp4,93 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut utamanya terjadi karena penurunan pinjaman ke pihak lain sebesar 98,14% atau Rp169,98 juta di tahun 2015.

64





TARGET DAN REALISASI TAHUN 2015 Pencapaian BAPERTARUM-PNS atas target beberapa indikator kinerja pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut: Penerimaan Iuran Tahun 2015 36,08 35,35

35 30

dalam miliar Rupiah

31,39

37,16

36,35 33,49 33,31 30,90

29,57

25

24,14

23,33

23,15

20 16,80 15 10 5 0 Target Realisasi

JAN

FEB

MAR APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi penerimaan iuran di tahun 2015 adalah sebesar Rp359,63 miliar atau mencapai 95,47% dari target sebesar Rp376,68 miliar. Pemupukan Dana Tahun 2015 72,76 70 60

dalam miliar Rupiah

73,95 67,00

68,05

65,28 65,70

67,98 67,08

66,85

66,55 63,82

63,48

59,13

50 40 30 20 10 0 Target Realisasi

JAN

FEB

MAR APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi pemupukan tahun 2015 adalah sebesar Rp808,50 miliar atau mencapai 113,94% dari target pemupukan sebesar Rp709,56 miliar.


65




Penyaluran Bantuan Tahun 2015

1.200

dalam jumlah PNS

1.250

900

875

600 479

435 300 197

156

121

84

121

91

114

137

204

0 Target Realisasi

JAN

FEB

MAR APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi penyaluran bantuan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp20,23 miliar kepada 3.014 PNS atau mencapai 14,99% dari target sebesar Rp135,00 miliar kepada 15.000 PNS.

Pengembalian Tabungan Tahun 2015

dalam jumlah PNS

4.342

4.400

4.221

4.555

4.000 3.595

3.541 3.107 3.120 3.055 2.947

3.000

3.213 3.137

3.088

2.000

1.000

0 Target Realisasi

JAN

FEB

MAR APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

Realisasi pengembalian tabungan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp82,93 miliar kepada 42.780 PNS atau mencapai 97,56% dari target sebesar Rp85,00 miliar kepada 42.500 PNS.

66





TARGET TAHUN 2016 BAPERTARUM-PNS telah menetapkan target untuk tahun 2016 sebagai berikut: TARGET TAHUN 2016

RP

PNS

(miliar)

Penerimaan Iuran

-

382,45

Pemupukan Dana

-

733,84

Penyaluran Bantuan

15.000

135,00


95.000

190,00

PROSPEK USAHA DAN ASPEK PEMASARAN Prospek Usaha

BAPERTARUM-PNS masih memiliki prospek yang sangat baik dimana masih banyak layanan yang belum menjangkau seluruh PNS di Indonesia. Secara total, masih ada 964.463 PNS yang belum memiliki rumah dimana 775.318 merupakan PNS di Pemerintah Daerah dan 189.145 PNS di Kementerian dan Lembaga. Sebanyak 57,00% PNS yang belum memiliki rumah berasal dari Golongan 3, 33,00% dari Golongan 2, 8,00% dari Golongan 4 dan 2,00% berasal dari Golongan 1.

8%

2%

JUMLAH

33%

964.463 PNS

57%

PNS Belum Memiliki Rumah PUPNS 2015

547.413

dalam jumlah PNS 317.960

80.897 18.193

GOL 1

GOL 2

GOL 3

GOL 4


67




Dari 964.463 PNS yang belum memiliki rumah, berdasarkan hasil verifikasi tahun 2015, terdapat 756.591 PNS yang berhak untuk mendapatkan layanan BAPERTARUM-PNS dimana 694.999 PNS berasal dari Golongan 1 hingga 3 dan 61.592 PNS berasal dari Golongan 4.

JUMLAH

HASIL

STATUS GOL 1-3

694.999

756.591 BERHAK

61.592 GOL 4

964.463 BELUM PUNYA RUMAH

ü

TIDAK/BELUM BERHAK

MASA KERJA <5 TAHUN

199.255

207.872 8.617

û

TNI/POLRI

Untuk dapat mengoptimalkan prospek usaha yang ada, maka BAPERTARUM-PNS telah merumuskan strategi untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat/Daerah, Developer dan Bank Pelaksana untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Pemerintah Pusat/Daerah • Regulasi • Kesejahteraan PNS

Developer • Pemilik Lahan • Penyedia Perumahan

Bank Pelaksana • Pembiayaan Kredit Konstruksi • Pembiayaan KPR

BAPERTARUM-PNS • Pengelola TAPERUM • Penyedia Bantuan Perumahan

68


Perumahan PNS

Aspek Pemasaran




Pada tahun 2015, BAPERTARUM-PNS melanjutkan strategi yang telah diterapkan di tahun sebelumnya untuk lebih melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan Developer, BTN selaku Bank Pelaksana utama dan melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana lainnya untuk memberikan pilihan dan kemudahan bagi para PNS yang akan membeli rumah. Strategi Sosialisai Kepada Developer Sosialisasi kepada developer atau pengembang dilakukan dengan cara melakukan collecting data pengembang, kemudian memberikan data potential buyer kepada pengembang, lalu mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyediaan rumah melalui pengembang, dan mendorong PNS sesuai dengan data potential buyer untuk membeli rumah baik melalui sosialisasi ataupun Bimtek.

Strategi Sosialisasi kepada Developer

1

2

3

4

WATCHLIST

POTENTIAL BUYER

SOSIALISASI

BIMTEK

Collect Data Developer melalui Perbankan atau Asosiasi Pengembang

Dorong Developer menyediakan rumah dan menyediakan Potential Buyer

Dorong Pemda memfasilitasi penyediaan rumah melalui Pengembang

Dorong PNS untuk membeli rumah, melalui sosialisasi dan Bimtek

Strategi Sosialisai Kepada BTN dan Bank Pelaksana Lain Selain developer, BAPERTARUM-PNS juga menggencarkan sosialisasi dan komunikasi kepada BTN selaku Bank Pelaksana utama serta mulai mengembangkan jaringan kepada Bank Pelaksana lainnya dengan strategi sebagai berikut:

Strategi Sosialisasi kepada BTN

Strategi Sosialisasi kepada Bank Pelaksana Lain

1

2

3

4

5

LIST PNS

SMS BROADCAST

SOP

BIMTEK

INSENTIF

Broadcast Produk Layanan Bapertarum

Penyederhanaan SOP Permohonan BUM & BTP

Pemasaran Bersama (Developer Gathering)

Insentif Penempatan Deposito Reward Program

Collect Data PNS yang sudah Akad KPR (bebek Anyut)

1

2

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

BANK PEMERINTAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BPD Jateng BPD Papua BPD Sumsel Babel BPD Bali BPD Lampung BPD Kaltim BPD Sultra

1. 2. 3. 4.

Bank BTN Bank BRI Bank Mandiri Bank BNI


69




STRUKTUR MODAL BAPERTARUM-PNS adalah badan struktur lainnya, dalam kegiatannya BAPERTARUMPNS menghimpun, memupuk dan menyalurkan iuran TAPERUM. Laporan keuangan disusun dengan mengunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Struktur modal BAPERTARUM-PNS berasal dari hasil pengelolaan iuran TAPERUM berupa aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, aset bersih terikat permanen

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat ikatan material untuk investasi barang modal, sehingga informasi terkait tujuan ikatan, sumber dana, mata uang, serta langkah-langkah untuk melindungi risiko terhadap posisi mata uang asing tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

INVESTASI BARANG MODAL Sepanjang tahun 2015 terdapat perolehan barang modal berupa inventaris senilai Rp259.918.954,- peralatan senilai Rp837.893.874,- dan modal berupa perangkat software Rp885.165.000,-

INFORMASI MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Bapertarum PNS melebur menjadi BP Tapera, BP Tapera inilah yang akan menyimpan tabungan perumahan rakyat yang dilakukan oleh peserta BP Tapera secara periodik yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 2. Berdasarkan Memo Dinas No. 01/MD/BPTR/I/1/2016 Perihal RAPERPRES TAPERUMPNS Tanggal 13 Januari 2016 dengan agenda pembahasan pencabutan Keppres No. 14 Tahun 1993 tentang tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil serta perubahannya, dengan perubahan substansi sebagai berikut:

70



NO

SUBSTANSI


KEPRES NO. 14 TAHUN 1993


RAPERPRES TAPERUM-PNS

1

KETUA BAPERTARUM-PNS

PRESIDEN

MENTERI PUPR

2

Rekening Iuran

Menteri Keuangan

MENTERI PUPR

3

Besaran Iuran

Gol I Rp3.000, Gol II Rp5.000, Gol III Rp7.000, Gol IV Rp10.000

Gol I Rp50.000, Gol II Rp60.000, Gol III Rp70.000, Gol IV Rp100.000

4

Pemupukan

Deposito atau Investasi lain yang aman

Surat Utang Negara, Efek, Deposito, Sukuk dan Investasi lain yang aman dan menguntungkan

5

Pemanfaatan TAPERUM-PNS

a. Bantuan Uang Muka; dan b. Bantuan Sebagian Biaya Membangun

a. Pendanaan dan atau pembiayaan layanan manfaat bagi peserta b. Pembiayaan penyediaan perumahan c.Pembelian tanah (land banking) d.Pengelolaan Perumahan

6

Pengembalian TAPERUM PNS

Pokok tabungan tanpa bunga

Iuran yang disetor ditambah hasil pemupukan

3. Penghapusbukuan Saldo Kas Operasional daerah (UP3D) sebesar Rp577.493.831 dilaksanakan pada Laporan Keuangan BAPERTARUM-PNS bulan Maret 2016 berdasarkan Berita Acara Sidang Anggota BAPERTARUM-PNS tanggal 15 Maret 2016, dengan pencatatan sesuai standar akuntansi, namun tidak menghapus hak tagih atas Saldo Kas Daerah tersebut serta berdasarkan persetujuan Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam Memo Dinas Plt. Direktur Keuangan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Nomor 23/MD/TaperumPNS/IV/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 perihal Pemohonan Pelaksanaan Hapus Buku Saldo Kas Operasional Daerah.


71




INFORMASI KEUANGAN LAINNYA BAPERTARUM-PNS merupakan lembaga pemerintah tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh Presiden sehingga ada beberapa informasi keuangan yang tidak relevan dan tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini. Informasi tersebut antara lain adalah: 1. Kebijakan dividen 2. Kronologi pencatatan saham 3. Kronologi pencatatan efek lainnya 4. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen 5. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tahun 2015 penerbitan Peraturan Menteri mengenai Bantuan Tabungan Perumahan yang dinyatakan dalam bagian ini, memiliki dampak signifikan atas peningkatan penyaluran BAPERTARUM-PNS

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BAPERTARUM-PNS telah menerapkan PSAK No. 24 (revisi 2014) terkait “Imbalan Kerja” untuk laporan keuangan tahun 2015. Sebelum penerapan PSAK No. 24 (revisi 2014), “Imbalan Kerja”, keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuaria, apabila melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) atau 10% dari nilai wajar aset program pada akhir periode, dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi selama ratarata sisa masa pekerja yang berpartisipasi dalam program tersebut. Revisi standar imbalan kerja ini menghapuskan pendekatan koridor dan menghitung biaya bunga dalam basis neto. Kewajiban yang diakui dalam laporan posisi keuangan sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsiasumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain pada periode di mana beban tersebut terjadi dan biaya jasa lalu segera diakui dalam laba rugi.

1 Januari 2015/31 Desember 2014 Jumlah tercatat Sebelumnya Liabilitas imbalan pasca kerja Aset bersih Penghasilan komprehensif lainnya Beban manajemen dan umum

72


Penyesuaian

Jumlah tercatat yang disajikan kembali

6.464.514.628

527.975. 920

6.992.490.548

5.684.880.224.076

(53.828.831)

5.684.828.395.245

-

474.347.831

474.347.086

19.238.794.804

34.724.439

19.273.519.243




1 Januari 2014/31 Desember 2013 Jumlah tercatat Sebelumnya Liabilitas imbalan pasca kerja Aset bersih Penghasilan komprehensif lainnya

Penyesuaian

5.916.420.641

yang disajikan kembali

(1.033.985.543)

4.882.435.098

4.874.689.125.891

(18.904.402)

4.874.675.221.489

-

1.052.889.935

1.052.835

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA BAPERTARUM-PNS terus menerapkan kegiatan yang mementingkan kelangsungan usaha (going concern). Sehingga manajemen terus melakukan pamantauan terhadap halhal yang berpotensi signifikan terhadap kelangsungan usaha dan melakukan assesment terhadap hal-hal tersebut untuk memastikan kelangsungan usahanya. Seperti salah satunya upaya perubahan Keppres 14/1993, untuk mengubah regulasi terkait peningkatan manfaat bagi PNS dan penyederhanaan persyaratan pemanfaatan dana Taperum-PNS bagi PNS peserta


73





“

BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkesinambungan dan tidak hanya sekedar memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku saja (beyond

74


“

compliance)

“





75




BAPERTARUM-PNS meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan dapat menciptakan landasan yang kuat bagi BAPERTARUM-PNS untuk berkembang dalam jangka panjang secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan GCG secara konsisten akan dapat meningkatkan daya saing, kepercayaan publik dan mengangkat citra BAPERTARUM-PNS. Untuk itu, BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkesinambungan dan tidak hanya sekedar memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saja (beyond compliance). Penerapan GCG dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fairness. Prinsip transparansi merupakan keterbukaan informasi yang diungkapkan secara cukup, akurat dan tepat waktu. Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap elemen yang ada dalam struktur BAPERTARUM-PNS. Prinsip responsibility merupakan bentuk pertanggung jawaban BAPERTARUM-PNS dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip independensi merupakan prinsip yang mengharuskan BAPERTARUM-PNS dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan. Prinsip fairness mengharuskan perlakukan adil dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS

RESPONSIBILITY

INDEPENDENSI

FAIRNESS

KOMITMEN PENERAPAN GCG Wujud komitmen BAPERTARUM-PNS dalam penerapan GCG dituangkan dalam beragam pedoman dan kebijakan termasuk diantaranya adalah pedoman GCG, pedoman Kode Etik, Panduan Kerja (Board Manual), kebijakan Teknologi Informasi, Kesehatan Keselamatan Kerja, Piagam Komite Audit, pedoman sistem pengendalian internal, pedoman whistleblowing system, pedoman Manajemen Risiko dan pedoman Benturan Kepentingan.

76





STRUKTUR GCG Struktur GCG terdiri dari organ utama dan pendukungnya, antara lain:

PRESIDEN KETUA

MENKEU ANGGOTA

MENDAGRI ANGGOTA

MEN-PU&PERA KETUA HARIAN/ANGGOTA

MEN-PAN&RB ANGGOTA

KEPALA BKN ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS

DIREKTUR UTAMA

SEKRETARIS PELAKSANA BAPERTARUM-PNS

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR PELAYANAN

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR

PERENCANAAN STRATEGIS

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS & UMUM

Presiden

DIVISI MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Presiden sebagai lembaga eksekutif yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi BAPERTARUM-PNS. Dewan Pengawas dan Direksi BAPERTARUM-PNS memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ketua Harian/ Anggota BAPERTARUM-PNS

Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan Direksi. Dewan Pengawas juga memiliki peran dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit.

Direksi

Direksi memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas dalam memastikan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh beberapa Divisi.


77




Kelengkapan atas infrastruktur GCG BAPERTARUM-PNS dapat dilihat dalam tabel berikut: NO.

INFRASTRUKTUR

KETERANGAN

1

Pedoman Tata Kelola Yang Baik

Sudah Ada

2

Board Manual

Sudah Ada

3

Kode Etik

Sudah Ada

4

Pedoman Sistem Pengendalian Internal

Sudah Ada

5

Pedoman Benturan Kepentingan

Sudah Ada

6

Pedoman Manajemen Risiko

Sudah Ada

7

Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sudah Ada

8

Pedoman Whistleblowing System

Sudah Ada

9

Piagam Komite Audit

Sudah Ada

10

Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi

Sudah Ada

DEWAN PENGAWAS Pada 31 Desember 2015, komposisi Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut: NAMA

JABATAN

Andreas Suhono


Agus Sumargiarto

Anggota


Anggota

Safuadi

Anggota

Muhammad Abduh

Anggota

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota


Anggota

Jamil Ansari

Sekretaris Dewan Pengawas bukan Anggota

DASAR PENUNJUKAN

SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 517/KPTS/M/2015

BAPERTARUM-PNS telah memiliki pedoman kerja (board manual) yang berisi tentang tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta tahapan aktivitas Dewan Pengawas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami untuk dijadikan acuan bagi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

78


Komposisi Dewan Pengawas

Panduan Kerja Dewan Pengawas


Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Tahun 2015



Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas diatur dalam Board Manual dengan rincian sebagai berikut: Tugas Dewan Pengawas Settap BAPERTARUMPNS mempunyai tugas membantu Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan operasional pengelolaan Dana Taperum. Dewan Pengawas Settap BAPERTARUM-PNS dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: 1. Pemberian arahan kepada Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan; 2. Pemberian saran, masukan dan pertimbangan kepada Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUMPNS dalam rangka pengawasan Pengelolaan Dana Taperum; 3. Pemantauan atas pelaksanaan Pengelolaan Dana Taperum; 4. Pemberian saran dan masukan kepada Ketua Settap BAPERTARUM-PNS dalam rangka Pengelolaan Dana Taperum yang dilaksanakan oleh Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS; 5. Pembuatan laporan tahunan dan laporan berkala untuk disampaikan kepada Ketua Settap BAPERTARUMPNS.

Kewajiban Dewan Pengawas Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS diwajibkan mematuhi hal-hal sebagai berikut : 1. Memberikan arahan kepada Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan; 2. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUMPNS dalam rangka pengawasan Pengelolaan Dana Taperum; 3. Memantau atas pelaksanaan Pengelolaan Dana Taperum; 4. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Settap BAPERTARUMPNS dalam rangka Pengelolaan Dana Taperum yang dilaksanakan oleh Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS; 5. Membuat laporan tahunan dan laporan berkala untuk disampaikan kepada Ketua Settap BAPERTARUM-PNS. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Settap BAPERTARUMPNS bertanggung jawab kepada Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS.

Sepanjang tahun 2015, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut: 1. Memberi arahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Anggaran 2. Pengawasan, pemantauan dan pemberian saran serta masukan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Taperum-PNS 3. Arahan dalam penyederhanaan Rekening Giro menjadi Deposito 4. Arahan dan masukan terkait pengembangan Individual Account 5. Arahan dan masukan terkait penyusunan produk layanan Bantuan Tabungan Perumahan 6. Arahan dalam kerjasama dengan PT Taspen (Persero) dalam pembayaran Pengembalian Tabungan 7. Arahan dalam strategi percepatan penyaluran produk layanan 8. Arahan dalam penyusunan Raperpres Tabungan Perumahan PNS 9. Arahan dalam pembangunan IT Core System BAPERTARUM-PNS


79




DIREKSI Pada 31 Desember 2015, komposisi Direksi BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut:

NAMA

JABATAN

DASAR PENGANGKATAN

Heroe Soelistiawan

Direktur Utama


Amirudin Asep



Edy Dharmawan



Linda Herawati



Nyoman Suprayatna


SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.142 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi BAPERTARUM-PNS berpedoman pada pedoman kerja (board manual) yang berisi tentang tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta tahapan aktivitas Direksi secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami untuk dijadikan acuan bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan board manual, tugas Direksi antara lain dijabarkan sebagai berikut: Direktur Utama 1. Diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS dengan Keputusan Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS. 2. Bertanggung jawab kepada Ketua Harian/Ketua Settap BAPERTARUM-PNS. 3. Diberikan kewenangan untuk membentuk kelengkapan struktur organisasi untuk melengkapi organisasi. Direktur Operasional 1. Pembantuan Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi dan mencapai visi dan misi, Renstra dan Roadmap, Rencana Kerja, Anggaran, KPI BAPERTARUM-PNS serta sasaran kinerja lain; 2. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Renstra dan Roadmap di bidang akuntansi, perpajakan, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana prasarana dan layanan perkantoran, pengembangan dan operasional teknologi informasi serta infrastruktur teknologi informasi layanan peserta dan bidang lain yang terkait; 3. Penetapkan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Rencana Kerja di Direktorat Operasional sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 4. Penetapan, pengendalian dan

80


pengevaluasian Anggaran di Direktorat Operasional sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti tata cara penetapan mata anggaran dan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku; 5. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian pencapaian KPI Direktorat Operasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 6. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian perumusan kebijakan dan SOP di Direktorat Operasional dengan cara memberikan arahan penyusunan proses bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran operasional BAPERTARUM-PNS; 7. Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pengelolaan di bidang akuntansi dan perpajakan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga

Komposisi Direksi

Panduan Kerja Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi




dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara optimal; 8. Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pengelolaan di bidang SDM, sarana prasarana dan layanan perkantoran, terintegrasi efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara optimal; 9. Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pengelolaan di

bidang teknologi informasi terintegrasi efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara optimal; dan 10. Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan terhadap seluruh jajaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi, dan Renstra BAPERTARUM-PNS.

Direktur Perencanaan Strategis 1. Pembantuan Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-fungsi BAPERTARUM-PNS dan mencapai visi dan misi, Renstra dan Roadmap, Rencana Kerja, Anggaran, KPI BAPERTARUM-PNS serta sasaran kinerja lain; 2. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Renstra dan Roadmap di bidang perencanaan strategis, hukum, manajemen Resiko dan kepatuhan, dan bidang lain yang terkait; 3. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Rencana Kerja di Direktorat Perencanaan Strategis sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 4. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Anggaran di Direktorat Perencanaan Strategis sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti tata cara penetapan mata anggaran dan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku; 5. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian pencapaian KPI Direktorat Perencanaan Strategis sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti

siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian perumusan kebijakan dan SOP di Direktorat Perencanaan Strategis dengan cara memberikan arahan penyusunan proses bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran pengelolaan dana; Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan di bidang perencanaan strategis dan hukum agar terintegrasi secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara optimal; Mengarahkan, pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan di bidang hukum dan kepatuhan serta implementasi GCG agar terintegrasi efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara optimal; dan Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan terhadap seluruh jajaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi, dan Renstra BAPERTARUM-PNS.

6.

7.

8.

9.


81



Direktur Pelayanan 1. Pembantuan Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-fungsi BAPERTARUM-PNS dan mencapai visi dan misi, Renstra dan Roadmap, Rencana Kerja, Anggaran, KPI BAPERTARUMPNS serta sasaran kinerja lain; 2. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Renstra dan Roadmap di bidang kepesertaan, layanan peserta, kegiatan kemitraan dan bidang lain yang terkait dengan pelayanan; 3. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Rencana Kerja di Direktorat Pelayanan sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 4. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian penyusunan Anggaran di Direktorat Pelayanan sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUMPNS dengan cara mengikuti tata cara penetapan mata anggaran dan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku; 5. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian pencapaian KPI Direktur Keuangan 1. Membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi dan mencapai Visi, Misi, Renstra dan Roadmap, Rencana Kerja, Anggaran, KPI BAPERTARUM-PNS serta sasaran kinerja lain; 2. Menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan Renstra dan Roadmap di bidang pengelolaan iuran, pencairan dana, investasi dan bidang lain yang terkait; 3. Menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan Rencana Kerja di Direktorat Keuangan sesuai dengan Renstra dan Roadmap

82



Direktorat Pelayanan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 6. Penetapan, pengendalian dan pengevaluasian perumusan kebijakan dan SOP di Direktorat Pelayanan dengan cara memberikan arahan penyusunan proses bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran operasional BAPERTARUM-PNS; 7. Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pengelolaan di bidang kepersertaan, layanan peserta, dan kegiatan kemitraan terintegrasi efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan SOP sehingga dapat memberikan pelayanan dan manfaat yang optimal kepada peserta dan stakeholder; dan 8. Pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan terhadap seluruh jajaran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi, dan Renstra BAPERTARUM-PNS.

BAPERTARUM-PNS dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 4. Mengendalikan penyusunan anggaran di Direktorat Keuangan sesuai dengan Renstra dan Roadmap BAPERTARUMPNS dengan cara mengikuti tata cara penetapan mata anggaran dan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku; 5. Memastikan pencapaian KPI Direktorat Keuangan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara mengikuti siklus PDCA (Plan, Do,



Check, Action) secara konsisten dan berkesinambungan; 6. Mengendalikan perumusan kebijakan dan SOP di Direktorat Keuangan dengan cara memberikan arahan penyusunan proses bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran pengelolaan dana; 7. Memastikan kegiatan pengelolaan di bidang pengelolaan iuran, pencairan dana dan investasi terintegrasi efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja

Wewenang Direksi


dan SOP sehingga dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional secara optimal; 8. Melakukan pembinaan terhadap seluruh jajaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi, dan Renstra BAPERTARUM-PNS.

Berdasarkan board manual, Direksi berwenang untuk: 1. Membuat dan menetapkan Keputusan Direktur Utama Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dalam rangka pemberian landasan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS); 2. Membuat dan menetapkan Surat Kuasa, Surat Penugasan, dan/atau Surat Penunjukan dalam rangka mendelegasikan sebagian kewenangan yang dimilikinya bagi pelaksanaan tugas-tugas Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah Ketua Harian/ Ketua Settap BAPERTARUM-PNS; 3. Mengadakan dan melaksanakan sidang, rapat, atau pertemuan yang melibatkan organisasi internal Pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS dan/atau pihak eksternal; 4. Membuat, mengadakan, dan melaksanakan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara/pemerintahan, maupun dengan swasta, dan/atau badan hukum milik negara, dan/atau badan usaha milik negara dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana Taperum; 5. Melaksanakan penempatan Dana Taperum pada instrumen deposito di Bank Umum dan/atau jenis investasi lainnya yang aman untuk pemupukan dana jangka panjang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Membuka rekening giro di Bank Umum untuk penyediaan kebutuhan dana bagi keperluan penyaluran produk layanan BAPERTARUM-PNS dan pengembalian tabungan perumahan, berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Mengumpulkan, membuat, mengolah, mengelola, menyimpan, memelihara, dan memanfaatkan sistem informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan informasi data pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil untuk pengumpulan iuran Dana Taperum. 8. Melaksanakan penghapusan barang dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang penghapusan barang 9. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengadaan barang/jasa


83




BAPERTARUM-PNS terus berupaya untuk meningatkan kualitas Direksi dengan terus mengembangkan kemampuan dan keahlian melalui seminar, workshop, dan studi banding maupun pendidikan formal seperti pendidikan bersertifikat, diploma, bahkan jenjang post graduate atau program pengembangan lain yang sesuai dengan kebijakan, rencana kerja dan anggaran BAPERTARUM-PNS. Dengan demikian, diharapkan Direksi dapat menerapkan prinsip- prinsip GCG yang konsisten untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Pada tahun 2015, terdapat dua program peningkatan kompetensi Direksi dengan rincian sebagai berikut: Progam Peningkatan Kompetensi Direksi 2015

NAMA

Edy Dharmawan

JABATAN Direktur Perencanaan Startegis

PELATIHAN

PENYELENGGARA

1. Pembekalan Manajemen Resiko Level 2

PT Anugerah Cipta Cendekia

2. Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 2

Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko (LSPMR)

BAPERTARUM-PNS memiliki program pengenalan terkait segala aspek pengelolaan BAPERTARUM-PNS kepada Direksi baru yang sifatnya wajib dilakukan. Penjelasan program pengenalan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BAPERTARUM-PNS. 2. Program pengenalan BAPERTARUM-PNS bertujuan untuk memastikan agar anggota Direksi dapat memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawab mereka dan agar mereka dapat menjalankan tugas secara efektif. 3. Program pengenalan juga bermanfaat untuk mengembangkan semangat tim (team building) yang perlu dilakukan secara teratur. 4. Program Pengenalan meliputi: a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BAPERTARUM-PNS; b. Gambaran mengenai BAPERTARUM-PNS berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan. 5. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris BAPERTARUM-PNS atau siapapun yang menjalankan fungsi Sekretaris BAPERTARUM-PNS. 6. Program pengenalan BAPERTARUM-PNS dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke BAPERTARUM-PNS dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BAPERTARUM-PNS di mana program tersebut dilaksanakan.

84


Program Pengenalan BAPERTARUM-PNS kepada Direksi Baru




RAPAT DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Rapat Dewan Pengawas Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, Dewan Pengawas telah melaksanakan 8 kali rapat dengan Direksi Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS

NAMA

JABATAN

JUMLAH RAPAT

Rildo Ananda Anwar


6

Diah Anggarini

Anggota

6


Anggota

6

Tasdik Kinanto

Anggota

6

Muhammad Abduh

Anggota

6

Umar Said

Anggota

6

H. Harunata

Anggota

6

M. Sholeh Tasripan

Sekretaris merangkap Anggota

6

NAMA

JABATAN

JUMLAH RAPAT

Andreas Suhono


2

Agus Sumargiarto

Anggota

2


Anggota

2

Safuadi

Anggota

2

Muhammad Abduh

Anggota

2

Dwi Wahyu Atmaji

Anggota

2


Anggota

2

Jamil Ansari

Sekretaris

2


85




Adapun agenda untuk masing-masing rapat adalah sebagai berikut: RAPAT DEWAN PENGAWAS TAHUN 2015

NO

TANGGAL

1

10-Feb-15

ANGGOTA DEWAS

AGENDA

RILDO ANANDA ANWAR

1. Laporan Kinerja 2014

DIAH ANGGRAINI

2. Laporan kegiatan Penting Jan 2015


a. Hasil FGD Badan Hukum Pengelola Taperum-PNS

TASDIK KINANTO

b. Hasil Kunjungan ke Pulau Nias

MUHAMMAD ABDUH

c. Hasil Persiapan Rakor Penghimpunan Data Tap-PNS

UMAR SAID H. HARUNATA M. SHOLEH TASRIPAN

2

31- Mar -15

RILDO ANANDA ANWAR DIAH ANGGRAINI YULINA SETIAWATI NINGSIH NUGROHO

1. Laporan Kinerja 2015. 2. Usulan Bridging Loan Untuk Mendukung Program Sejuta Rumah 3. Penetapan Anggota Komite Audit

TASDIK KINANTO MUHAMMAD ABDUH UMAR SAID H. HARUNATA M. SHOLEH TASRIPAN 3

28-May-15

RILDO ANANDA ANWAR DIAH ANGGRAINI

1. Laporan Kinerja April 2015 2. Strategi Percepatan Penyaluran Layanan dan Penetapan Project Champion Perumahan PNS


3. Pemaparan Hasil Audit TA 2014 oleh KAP

TASDIK KINANTO

4. Penghapusan Inventaris

MUHAMMAD ABDUH UMAR SAID H. HARUNATA M. SHOLEH TASRIPAN 4

17-Jun-15

RILDO ANANDA ANWAR

1. Laporan Perkembangan Bapertarum-PNS

DIAH ANGGRAINI

2. Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai Bapertarum-PNS


3. Agenda Lain-Lain


25-Aug-15

RILDO ANANDA ANWAR

1. Laporan Kinerja Per Juli 2015

DIAH ANGGRAINI

2. Progres Raperpres Taperum-PNS


3. Pelaksanaan Audit BPKP


28-Sep-15

RILDO ANANDA ANWAR

1. Laporan Kinerja Per Agustus 2015

DIAH ANGGRAINI

2. Progres Raperpres Taperum-PNS


3. Pelaksanaan Audit BPKP

TASDIK KINANTO

4. Agenda Lain-Lain

MUHAMMAD ABDUH UMAR SAID H. HARUNATA M. SHOLEH TASRIPAN

86


Agenda Rapat Dewan Pengawas



NO

TANGGAL

ANGGOTA DEWAS

1

2-Dec-15

ANDREAS SUHONO


AGENDA Sekilas Bapertarum-PNS


Realisasi Kegiatan 2015 dan RKTA 2016

MUHAMMAD ABDUH

Program Percepatan Perumahan PNS

YULINA SETIAWATI NINGSIH HUGROHO AGUS SUMARGIARTO SAFUADI DWI WAHYU ATMAJI JAMIL ANSARI

2

29-Dec-15

ANDREAS SUHONO

RKTA 2016


Rapermen Produk Layanan Baru

MUHAMMAD ABDUH

Re-Branding Bapertarum-PNS

YULINA SETIAWATI NINGSIH HUGROHO

Raperpres Taperum-PNS

AGUS SUMARGIARTO SAFUADI DWI WAHYU ATMAJI JAMIL ANSARI

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI 1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola dana perumahan BAPERTARUM-PNS. 2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan BAPERTARUMPNS. 3. Dewan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi terkait BAPERTARUMPNS secara tepat waktu dan lengkap. 4. Direksi

bertanggung

jawab

untuk

memastikan

bahwa

informasi

mengenai

BAPERTARUM-PNS diberikan kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap. 5. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku


87




Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan Direksi HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN

NAMA

DEWAN PENGAWAS

DIREKSI

HUBUNGAN KELUARGA DENGAN DEWAN PENGAWAS

DIREKSI

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Andreas Suhono

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü


-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Muhammad Abduh

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü


-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Agung Sumargiarto

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Safuadi

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Dwi Wahyu Atmaji

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Heroe Soelistiawan

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Amirudin Asep

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Edy Dharmawan

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Linda Herawati

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

Nyoman Suprayatna

-

ü

-

ü

-

ü

-

ü

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Kebijakan terkait remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BAPERTARUM-PNS disesuaikan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gaji anggota Direksi adalah sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari gaji Direktur Utama. Honorarium untuk Ketua Dewan Pengawas adalah 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama, sementara untuk anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari gaji Direktur Utama.

KOMITE AUDIT BAPERTARUM-PNS memandang belum perlu membentuk komite audit, karena kegiatan pengawasannya masih dapat ditangani oleh Dewan Pengawas dan internal audit yang ada.

KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN PENGAWAS BAPERTARUM-PNS memandang belum perlu membentuk komite audit, karena kegiatan pengawasannya masih dapat ditangani oleh Dewan Pengawas dan internal audit yang ada.

SEKRETARIS PELAKSANA Pada akhir tahun 2015, Sekretaris Pelaksana dijabat oleh Linda Herawati yang ditunjuk berdasarkan SK Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 141 Tahun 2014.

88



Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Pelaksana Tahun 2015



Sepanjang tahun 2015, Sekretaris Pelaksana telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut: 1. Program Budaya • Membahas program budaya yang disepakati bersama dan membahas program kerja/ strategi pencapaian target pelayanan. • Membahas pelaksanaan program budaya dan juga evaluasi pelaksanaan strategi pencapaian program kerja. 2. Corporate Identity Membuat corporate identity yang mencakup nama institusi, filosofi logo, warna perusahaan/ corporate color dan perangkat pendukung lainnya yang tertuang dalam satu pedoman standar. 3. Kegiatan Iklan • Melakukan placement iklan di radio. • Melakukan talkshow di radio. • Melakukan talkshow di TV. 4. Gerai Promosi Melakukan promosi terkait BAPERTARUM-PNS melalui kegiatan-kegiatan Bakohumas. 5. Pos Material Membuat leaflet, poster, roll banner, backdrop banner, plakat dan souvenir untuk sosialisasi layanan BAPERTARUM-PNS. 6. Kehumasan • Melakukan jamuan makan dengan mitra kerja • Membeli karangan bunga untuk mitra kerja • Memberi souvenir untuk mitra kerja • Memberi partisipasi/sponsor kepada mitra kerja 7. Pameran • Mengikuti pameran bersama mitra kerja, Bank Tabungan Negara. • Mengikuti pameran yang diadakan oleh Kementerian dan Lembaga. 8. Marketing Communication • Membuat iklan dalam bentuk video animasi untuk produk layanan Bantuan Tabungan Perumahan • Membuat Adlibs Bantuan Tabungan Perumahan 9. Buku Laporan Tahunan Membuat buku laporan tahunan sebagai bagian dari transparansi kepada public, baik dari sisi pengelolaan dana maupun penggunaan dana. Struktur Sekretaris Pelaksana


89




UNIT AUDIT INTERNAL Fungsi unit audit internal BAPERTARUM-PNS dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang diketuai oleh Nyoman Suprayatna. Kedudukan unit audit internal berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama sebagaimana terlihat pada struktur berikut:

Struktur Unit Audit Internal

Direktur Utama

Kepala SPI




Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan

Staf Sub Biro Pengawasan Operasional

Staf Sub Biro Pengawasan Layanan

Berdasarkan struktur di atas, maka pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal dalam hal ini kepala SPI adalah Direktur Utama. Pada 31 Desember 2015, komposisi Audit Internal BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut: NAMA

JABATAN

Nyoman Suprayatna

Kepala SPI

-


-


S. Heru Purwito


Ariska Purnamawati

Pjs. Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan

Marheni Peranginangin Dewi Nari Ratih Permada Anufika Dyah Lestari

Komposisi Unit Audit Internal

Staf Sub Biro Pengawasan Operasional Staf Sub Biro Pengawasan Layanan

Dari komposisi tersebut diatas, bahwa jumlah personil unit audit internal BAPERTARUMPNS sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI, 1 (satu) orang Kepala Sub Biro Pengawasan Layanan, 1 (satu) orang Pjs. Kepala Sub Biro Pengawasan Operasional dan 3 (tiga) orang Auditor/Staf. Sertifikasi yang dimiliki oleh anggota Unit Audit Internal antara lain adalah: 1. Certified Accountant (CA) 2. Qualified Internal Audit (QIA)

90


Sertifikasi Anggota Unit Audit Internal




Pengalaman Kerja: • Auditor (Anggota Tim), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur • Auditor (Ketua Tim), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur • Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah • Kepala Sub Bagian Pemberhentian Pegawai, BPKP Pusat • Kepala Bagian Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi • Kepala Bagian Tata Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Laporan Kegiatan Unit Audit Internal

Program Peningkatan Kompetensi Kepala Satuan Pengawasan Internal

Sepanjang tahun 2015, Unit Audit Internal telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain adalah: 1. Penugasan Pengawasan SPI a. Reviu Laporan Keuangan b. Reviu Pelayanan, Kemitraan dan Kepesertaan c. Audit Operasional d. Audit Kinerja e. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Audit Laporan Keuangan dan Kepatuhan atas Perundang-undangan oleh KAP 3. Pendampingan Eksternal Auditor 4. Penyusunan Pedoman Pengawasan (Pedoman Audit Kinerja) 5. Penyusunan Pedoman GCG Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 6. Pemberian Konsultasi kajian/masukan pada Unit Kerja 7. Pengembangan SDM SPI 8. Penyusunan Laporan Kegiatan SPI NO.

1

NAMA

Nyoman Suprayatna

JABATAN Kepala Satuan Pengawasan Internal

PELATIHAN

PENYELENGGARA

Seminar Nasional Internal Audit New Goverment, Better Governence Auditor dan Pembangunan Karakter Bangsa

Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI)

Seminar dan Musyawarah Nasional FKSPI 2015

AKUNTAN PUBLIK BAPERTARUM-PNS menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan setiap tahunnya. Berikut adalah detail jasa tersebut:

Jasa Akuntan Publik

TAHUN

KAP

AKUNTAN PUBLIK

BIAYA AUDIT

2011

KAP Budiman Wawan Pamudji & Rekan

Drs. Budiman Soedarno, AK, CA, CPA

2012

KAP Budiman Wawan Pamudji & Rekan

Drs. Budiman Soedarno, AK, CA, CPA

2013

KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan

Drs. IGG Djaya Wiratma, CA, CPA

Rp198.000.000

2014


Drs. IGG Djaya Wiratma, CA, CPA

Rp196.000.000

2015


Drs. Tasnim Ali Widjanarko CA, CPA

Rp216.271.000

Rp425.425.000

BAPERTARUM-PNS tidak menggunakan jasa lain dari Akuntan Publik selain untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan.


91




MANAJEMEN RISIKO BAPERTARUM-PNS memahami pentingnya deteksi risiko yang berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional dan sedapat mungkin risiko tersebut dapat dikelola sehingga mengurangi tingkat risikonya. Oleh karena itu, BAPERTARUM-PNS menerapkan suatu mekanisme Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi dan mengelola risiko dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Manajemen risiko diterapkan pada seluruh aktivitas usaha yang dilaksanakan oleh BAPERTARUM-PNS dengan selalu berbasis pada risiko yang dikendalikan secara optimal. BAPERTARUM-PNS juga telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko yang menjadi panduan dan acuan bagi BAPERTARUM-PNS dalam menerapkan manajemen risiko. Dalam menerapkan manajemen risiko, BAPERTARUM-PNS melaksanakan 7 (tujuh) proses berdasarkan kerangka ISO31000 untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan mendeteksi risiko yang mungkin muncul agar dapat dikelola dengan baik. Proses manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut:

MENENTUKAN KONTEKS

ASESMEN RISIKO IDENTIFIKASI RISIKO KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

ANALISIS RISIKO

EVALUASI RISIKO

PERLAKUAN RISIKO

Proses dalam penerapan manajemen risiko: 1. Penentuan Konteks 2. Identifikasi Risiko 3. Analisa Risiko 4. Evaluasi Risiko 5. Perlakuan Risiko 6. Komunikasi dan Konsultasi 7. Monitoring dan Reviu

92


MONITORING DAN REVIEW

Sistem Manajemen Risiko


Efektivitas Sistem Manajemen Risiko



Untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja BAPERTARUMPNS maka manajemen BAPERTARUM-PNS telah: 1. Menetapkan ukuran kinerja; 2. Mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal; 3. Meninjau secara berkala kesesuaian sistem manajemen risiko, kebijakan risiko, dan penerapannya dengan konteks internal dan eksternal organisasi; 4. Memastikan kepatuhan kebijakan risiko, memantau proses penerapan manajemen risiko dan kepatuhan dalam menyampaikan laporan risiko secara berkala; 5. Memantau efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil monitoring dan review selanjutnya ditindaklanjuti untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen risiko, kebijakan risiko, dan penerapan manajemen risiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki sistem manajemen risiko serta budaya risiko BAPERTARUM-PNS.

Pengelolaan Risiko

Risiko-risiko yang telah tersaring pada langkah evaluasi, selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut, langkah ini disebut mitigasi risiko. Langkah mitigasi risiko meliputi pengidentifikasian opsi untuk menangani risiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana perlakuan risiko dan mengimplementasikan rencana perlakuan risiko. Mitigasi risiko dibedakan menjadi dua jenis yaitu pengendalian dan penanganan. 1. Pengendalian Pengendalian adalah upaya-upaya untuk merubah risiko. Pengendalian biasanya merupakan upaya-upaya yang telah dimiliki dan bersifat rutin untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Pengendalian dapat dalam bentuk prosedur (SOP). 2. Penanganan Penanganan adalah upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai langkah baru untuk memperlakukan risiko karena upaya-upaya yang sudah ada belum memadai. Opsi perlakuan risiko secara umum meliputi: a. Menghindari risiko (risk avoidance), berarti tidak melaksanakan atau meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. b. Mengurangi risiko (risk reduction), yaitu perlakuan risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau mengurangi paparan dampaknya, atau mengurangi keduanya. c. Transfer risiko (risk sharing), yaitu suatu tindakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko melalui antara lain: asuransi, outsourcing. d. Menerima risiko (risk acceptance), yaitu tidak melakukan perlakuan apapun terhadap risiko tersebut.


93




SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Sistem pengendalian internal yang integral dan berkesinambungan sangat penting bagi BAPERTARUM-PNS untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Organisasi melalui kegiatan tugas pokok dan fungsi Organisasi yang efektif dan efisien. Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan unsur penting dalam pengelolaan entitas dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Organisasi yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu manajemen meningkatkan kepatuhan entitas terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu; dan memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha organisasi. Tahapan penerapan sistem pengendalian internal BAPERTARUM-PNS terdiri dari 5 (lima) tahap sebagai berikut:

1

2

Tahap Pemahaman

Tahap Pemetaan

3

4

5

Tahap Perbaikan/ Pembangunan Infrastruktur

Tahap Implementasi

Tahap Pemantauan

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BAPERTARUM-PNS menyesuaikan dengan sistem pengendalian internal yang diakui secara internasional yaitu internal control framework oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Berdasarkan framework tersebut, komponen sistem pengendalian internal BAPERTARUM-PNS terdiri lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen tersebut bersumber dari cara manajemen (Pimpinan) menyelenggarakan tugasnya dan apabila diterapkan dengan baik, maka seluruh komponen utama tersebut akan menyatu (built in) dan saling menjalin (permeatted) di dalam proses pengendalian internal. Komponen sistem pengendalian intern terdiri dari: 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan entitas dan menjadi atmosfir bagi setiap individu di Organisasi dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggungjawab pengendalian yang menjadi bagiannya. Lingkungan pengendalian menjadi pondasi yang efektif bagi komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian di setiap Entitas dibangun dengan: a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. Perwujudan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang efektif 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisa terhadap risiko - risiko

94


Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO Internal Control Framework




yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Organisasi. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko Organisasi yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, agar tingkatan risiko entitas dapat berkurang sampai pada tingkatan yang dapat diterima oleh Organisasi. Penilaian risiko pada Organisasi dilakukan dengan: a. Penetapan tujuan Organisasi b. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan c. Identifikasi risiko d. Analisis risiko 3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities) Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan. Direksi menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat Organisasi. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui: a. Reviu atas kinerja Organisasi b. Pembinaan sumber daya manusia c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi d. Pengendalian fisik asset e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja f. Pemisahan fungsi g. Pelaksanaan kejadian dan transaksi h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi i. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya 4. Informasi dan Komunikasi (Information & Communication) Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi (keuangan dan non keuangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk (format) yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawabannya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif baik komunikasi di lingkungan Organisasi maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif di Organisasi dilakukan dengan: a. M enerapkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dengan Pegawai dan pihak lain yang terkait b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi secara terus menerus 5. Pemantauan (Monitoring) Monitoring adalah proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dilaksanakan melalui: a. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan (On Going Monitoring), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. b. Evaluasi oleh unit terpisah/independen (Separate Evaluation), diselenggarakan melalui penilaian mandiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Organisasi.


95




Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui tahapan pemantauan dalam sistem pengendalian internal. Tahap pemantauan adalah tahap dimana Pimpinan dan para Pegawai memantau pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal dalam Organisasi. Pemantauan dilakukan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan pemantauan adalah untuk dapat mengetahui apakah pengendalian internal telah diterapkan sesuai dengan rancangan, apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh dalam Organisasi dalam penerapannya, dan apakah terdapat perubahan-perubahan kondisi yang memungkinkan perlunya perubahan atas pengendalian yang diterapkan saat ini. Pemantauan dilakukan baik pemantauan atas pelaksanaan pengendalian internal secara terus menerus/berkelanjutan (on going) maupun evaluasi secara terpisah (separate evaluation). Pemantauan atas efektivitas pengendalian intern dapat dilakukan secara mandiri dengan cara Control Self Assessment dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Organisasi.

PERKARA PENTING TAHUN 2015 Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh BAPERTARUM-PNS, sehingga informasi terkait pokok perkara atau gugatan, status penyelesaian, pengaruh terhadap kondisi BAPERTARUM-PNS, sanksi administrasi yang dikenakan kepada BAPERTARUM-PNS, Dewan Pengawas dan Direksi oleh otoritas terkait pasar modal, perbankan dan lainnya maka tidak disajikan dalam laporan tahunan ini.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN BAPERTARUM-PNS memastikan ketersediaan akses informasi dan data kepada publik dengan media utama website. Publik dapat mengakses website dengan alamat www.bapertarum-pns.co.id atau dengan menggunakan menu search box google dan masukan kata “bapertarum-pns”, maka halaman beranda akan muncul. Hingga akhir tahun 2015, website BAPERTARUM-PNS masih menggunakan bahasa Indonesia. Informasi yang terdapat di dalam website antara lain terdiri dari menu “Beranda” yang merupakan halaman utama website, menu “Tentang Kami” yang berisi informasi terkait sejarah, visi, misi, struktur organisasi, susunan pimpinan, dewan pengawas dan laporan keuangan, menu “Layanan Kami” yang berisi informasi terkait seluruh layanan yang dimiliki oleh BAPERTARUM-PNS, menu “Informasi” yang berisi informasi perhitungan tabungan nasabah, kumpulan peraturan, mitra kerja, lowongan kerja, daftar perumahan dan pengecekan KPR, menu “Berita” yang berisi informasi terkini terkait berita tentang BAPERTARUM-PNS, menu “Galeri” yang berisi foto kegiatan BAPERTARUM-PNS dan video layanan BAPERTARUM-PNS, serta menu “FAQ” untuk bantuan jawaban atas pertanyaan yang sering diterima. Selain website, BAPERTARUM-PNS juga menyampaikan informasi kepada publik melalui media massa yang terlihat dari coverage pemberitaan yang ada di media online, cetak dan TV. BAPERTARUM-PNS juga memiliki video yang dapat memudahkan publik dalam memahami layanan yang dimiliki sebagai bagian dari kemudahan akses informasi bagi publik.

96


Evaluasi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal




KODE ETIK BAPERTARUM-PNS memiliki kode etik yang terangkum dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) dimana pedoman tersebut berlaku bagi seluruh level organisasi tanpa terkecuali. Pedoman etika dan perilaku tersebut disosialisasikan melalui serangkaian kegiatan sehingga seluruh insan BAPERTARUM-PNS memahami betul kode etik yang berlaku.

Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku

Isi Pedoman Etika dan Perilaku

Tujuan dari pedoman etika dan perilaku yang dimiliki oleh BAPERTARUM-PNS antara lain: 1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS secara profesional dan beretika 2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh pegawai Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 3. Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan segala aktivitas Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 4. Menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Isi dari pedoman etika dan perilaku BAPERTARUM-PNS adalah sebagai berikut: 1. Setiap pegawai wajib menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 2. Setiap pegawai tidak dibenarkan karena jabatan dan pekerjaannya meminta maupun menerima hadiah dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, jasa maupun kepentingan pribadi lainnya, yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak lain manapun yang mempunyai hubungan kerja dengan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. Dalam hal ini hadiah dan pemberian lainnya juga termasuk janji untuk memberikan atau menerima hadiah dan pemberian lainnya dikemudian hari dan hadiah dan pemberian lainnya yang diberikan secara tidak langsung kepada seorang pegawai melalui keluarga maupun sanak saudaranya. 3. Setiap pegawai wajib menghindari situasi dimana kepentingan pribadinya mempunyai benturan kepentingan atau kemungkinan benturan kepentingan dengan jabatan dan pekerjaannya pada Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. 4. Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS melarang seluruh pegawai untuk menyebarkan informasi gaji, tunjangan atau insentif lain yang sudah atau akan diterima pegawai kepada pegawai lain 5. Kebijakan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS adalah untuk selalu memperlakukan seluruh pegawai secara adil, tanpa memihak dan menjunjung tinggi harkat dan hak pegawai tanpa membedakan latar belakang pegawai. 6. Perilaku sebagai atasan terhadap bawahan : a. Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggungjawab; b. Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan; c. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun d. Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan e. Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan f. Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman etika dan perilaku serta kebijakan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS


97




7. Perilaku sebagai bawahan terhadap atasan : a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama pegawai c. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas d. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan e. Mematuhi peraturan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dan menginformasikan kepada atasan bila terdapat indikasi penyimpangan f. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan g. Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya 8. Setiap pegawai Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS agar memiliki komitmen untuk : a. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan b. Bekerja keras, serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien c. Mematuhi seluruh ketentuan dan menjaga serta mempertahankan citra serta reputasi Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 9. Menjaga nama baik Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS 10. Menjaga informasi institusi yang bersifat rahasia 11. Barang inventaris Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS : a. Seluruh pegawai agar menjaga dan memelihara dengan baik barang inventaris Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS b. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan c. Tidak menggunakan dan memanfaatkan barang inventaris Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS untuk kepentingan pribadi kecuali atas ijin pejabat yang berwenang d. Menggunakan sesuai dengan peruntukannya dan menjaga keutuhan serta fungsinya Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap pedoman etika dan perilaku tersebut akan diberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat pelanggaran yang terjadi terhadap pedoman etika dan perilaku BAPERTARUM-PNS.

98





WHISTLEBLOWING SYSTEM BAPERTARUM-PNS berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan senantiasa memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam penerapan GCG, utamanya prinsip transparansi dan akuntabilitas, selalu mengedepankan penyampaian atas laporan dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kegiatannya dan hal tersebut akan berdampak pada akuntabilitas BAPERTARUM-PNS. Untuk itu, BAPERTARUM-PNS telah membuat kerangka sistem pelaporan yang disebut dengan Whistleblowing System.

Laporan Pelanggaran

Dalam menyampaikan laporan pelanggaran, maka pelapor harus melakukan tata cara pelaporan sebagai berikut: 1. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan BAPERTARUM-PNS kepada Tim Pengelola Whistleblowing System dengan alamat: Tim Pengelola Whistleblowing System BAPERTARUM-PNS Wisma Iskandarsyah Blok B2 –B3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140. 2. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola Whistleblowing System BAPERTARUM-PNS melalui saluran yang telah disediakan Institusi di bawah ini: [email protected]

3. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

Pengelola Pengaduan

Pengaduan Tahun 2015

Untuk menangani pelaporan dugaan pelanggaran, Direksi membentuk organisasi yang terdiri dari : 1. Tim Pengelola Whistleblowing System Tim Pengelola Whistleblowing System dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk menyelenggarakan dan mengelola Whistleblowing System. Susunan tim pengelola meliputi unsur yang mewakili Dewan Pengawas, Direksi, Sekretaris Pelaksana, SPI, Divisi SDM dan Umum, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Divisi Perencanaan Strategis dan Hukum sebagai berikut: 2. Tim Investigasi Tim investigasi terdiri dari: a. Auditor Internal serta Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan; b. Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh organ pendukung Dewan Pengawas dan jika dibutuhkan, dapat melibatkan Auditor Internal. Sepanjang tahun 2015, tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait dugaan pelanggaran. Pada tahun 2015, BAPERTARUM-PNS mulai melakukan sosialisasi terkait whistleblowing system kepada seluruh insan BAPERTARUM-PNS, sehingga diharapkan ke depannya BAPERTARUM-PNS dapat benar-benar menerapkan seluruh prinsip GCG dan terhindar dari segala macam pelanggaran.


99




KEBERAGAMAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI Komposisi anggota Dewan Pengawas dan Direksi berasal dari latar belakang pendidikan, penguasaan, serta pengalaman kerja yang beragam dan dapat dilihat secara rinci pada profil masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi. Aspek keberagaman komposisi Dewan Pengawas dan Direksi secara garis besar dapat terlihat pada tabel berikut:

NO.

ASPEK KEBERAGAMAN

KETERANGAN

DEWAN PENGAWAS

Pendidikan

Keberagaman latar belakang pendidikan Dewan Pengawas ditunjukkan dengan aspek pendidikan yang meliputi: • Jenjang pendidikan meliputi tingkat Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktor • Kompetensi bidang antara lain adalah bidang Hukum, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Pertanian, Ekonomi, Administrasi Negara dan Manajemen Kebijakan Publik

2

Pengalaman Kerja

Keberagaman pengalaman kerja Dewan Pengawas antara lain: • Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia • Deputi Bidang, Sekretaris, Kepala Biro dan Inspektur pada Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia • Deputi pada Badan Kepegawaian Negara • Deputi Bidang pada Bappenas • Direktorat Jenderal, Staf Ahli di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal dan Kepala Biro di Kementerian Dalam Negeri

3

Usia

Keberagaman usia Dewan Pengawas berada pada kisaran usia yang cukup produktif, yaitu usia 46-73 tahun

4

Jenis Kelamin

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari laki-laki dan perempuan

1

DIREKSI

Pendidikan

Keberagaman latar belakang pendidikan Direksi ditunjukkan dengan aspek pendidikan yang meliputi: • Jenjang pendidikan meliputi tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana • Kompetensi bidang antara lain adalah bidang Teknologi Industri Pertanian, Hukum, Bisnis, Tehnik Arsitektur, Akuntansi.

2

Pengalaman Kerja

Keberagaman pengalaman kerja Direksi antara lain: • Asisten Direktur dan Executive President di Mandiri Sekuritas • Group Head dan Vice President di Bank Mandiri • Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama, Komite Investasi dan Vice President di beberapa perusahaan swasta dan BUMN • Kepala Pelaksana, dan Kepala Divisi di Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS • Kepala Bagian dan Analis Kredit beberapa Bank • Regional Team Leader Sales • Regional Card Manager Surabaya (KW 8) Kelas A

3

Usia

Keberagaman usia Direksi berada pada kisaran usia yang cukup produktif, yaitu usia 50-60 tahun

4

Jenis Kelamin

Seluruh anggota Direksi terdiri dari laki-laki dan perempuan

1

100





TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

“

BAPERTARUM-PNS melalui call center memberikan informasi bagi PNS secara jelas dan akurat terkait layanan yang dimiliki oleh

“

BAPERTARUM-PNS.


101

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

BAPERTARUM-PNS memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta dalam hal ini PNS. Untuk itu, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan, BAPERTARUMPNS melalui call center memberikan informasi bagi PNS secara jelas dan akurat terkait layanan yang dimiliki oleh BAPERTARUM-PNS. Selain itu, Call Center juga memberikan komunikasi dua arah (tanya-jawab) antara penelepon (PNS) dan staf callcenter. Hal ini guna untuk meningkatkan layanan, yang secara tidak langsung dapat berimbas kepada citra atau image BAPERTARUM-PNS.

CALL CENTER 021 725 4040 Adapun informasi yang dapat didapatkan dari Call Center antara lain adalah: 1. Informasi layanan Bantuan Uang Muka (BUM) yang merupakan hak PNS berdasarkan golongan PNS. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal BUM, persyaratan dan proses pengajuan BUM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email 2. Informasi layanan Bantuan Membangun (BM) yang merupakan hak PNS berdasarkan golongan. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal BM, persyaratan pengajuan dan proses BM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email 3. Informasi layanan Bantuan Tabungan Perumahan (BTP) adalah bantuan dana yang tidak harus dikembalikan untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri. Nominal BTP senilai 4 juta rupiah. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal BTP, persyaratan pengajuan dan proses BTP, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email 4. Informasi layanan Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) yang merupakan fasilitas pinjaman lunak yang harus dicicil selama 15 tahun (maksimal) dengan suku bunga tertentu. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal TBUM, persyaratan pengajuan dan proses TBUM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email 5. Informasi layanan Tambahan Bantuan Membangun (TBM) yang merupakan fasilitas pinjaman lunak yang harus dicicil selama 15 tahun (maksimal) dengan suku bunga tertentu. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan umum, nominal TBM, persyaratan pengajuan dan proses TBM, tujuan pengiriman dokumen via pos ataupun email 6. Informasi Pengembalian Tabungan yang diambil langsung oleh PNS, maupun ahli waris dari PNS yang sudah meninggal. Informasi yang disampaikan berupa persyaratan dan proses PT serta tujuan pengiriman dokumen melalui fax (021) 72797086 atau melalui email 7. Informasi Akun individu atau Penghitungan Tabungan merupakan akun individu untuk melihat jumlah nominal tabungan PNS. Informasi yang disampaikan berupa cara menghitung tabungan, yaitu dapat dilihat langsung di website BAPERTARUM PNS pada www.bapertarum-pns.co.id dengan nama aplikasi cek tabungan saya 8. Keluhan layanan dan masukan untuk BAPERTARUM-PNS

102





Laporan Keuangan Audited 2015


103


104








105


106








107


108








109


110








111


112








113


114








115


116








117


118








119


120








121


122








123


124








125


126








127


128








129


130








131


132








133




PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (BAPERTARUM-PNS) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain) 9.

ASET TETAP (Lanjutan) Beban penyusutan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.064.281.566 dan tahun 2014 sebesar Rp 1.009.055.286 dihitung berdasarkan metode garis lurus, yang disajikan di dalam beban manajemen (Catatan 27). Melalui Surat No. 70!TAPERUM-PNS/ll/3/2010 tentang Penghapusan Barang lnventaris milik BAPERTARUM-PNS tanggal 3 Maret 2010 Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS memohon persetujuan prinsip kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI atas penghapusan barang inventaris yang antara lain: • • •

Terdapat di Eks. UP3D yang tersebar di 28 Provinsi Terdapat di Eks. Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah Terdapat di Kantor Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS

Balasan atas surat Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS tersebut dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui surat No. S-3882/KN/2010 tentang Tindak lanjut Penghapusan Barang lnventaris Milik BAPERTARUM-PNS tanggal 5 Juli 2010 adalah bahwa permohonan persetujuan penghapusan barang inventaris milik BAPERTARUM PNS belum dapat di proses dan berkas permohonan tersebut dikembalikan sampai diperolehnya kejelasan status hukum dan kelembagaan dari BAPERTARUM-PNS. Aset tetap yang telah diasuransikan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah kendaraan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 2.285.500.000. Pengurus BAPERTARUM-PNS menyatakan tidak terdapat indikas i penurunan nilai asset tetap pada tanggal 31 Desember 2015. 10. ASET TIDAK BERWUJUD Saldo Aset Tidak Berwujud merupakan saldo nilai tercatat dari aset tidak berwujud dalam bentuk software dan database selama tahun 2015 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut: 2015 Perangkat Software Sistem Host to Host Akumulasi amortisasi - Software Sistem Host to Host Aplikasi Switching Server Disaster Recovery Akumulasi amortisasi Aset lainnya Akumulasi amortisasi Jumlah

25

134


5.112.043.755 (4.084.571.935)

1.027.471.820

2014 4.226.878. 755 (3.928.456.598)

298.422.157





135


136








137


138








139


140








141


142








143


144








145


146








147


148








149


150








151


152








153


154








155


156








157

TATA KELOLA PERUSAHAAN. 6 Laporan Dewan Pengawas. 24 Produk dan Layanan. 32 Struktur Organisasi. 34 Profil Dewan Pengawas

Recommend Documents