TARGET PENETAPAN PAJAK RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN METODE STP (SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TARGET PENETAPAN PAJAK RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN METODE STP (SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING)

TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ahli Madya Program Studi D-3 Perpajakan

Disusun Oleh :

Yulya Ekawati F3406070

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009

commit to user 1

2


digilib.uns.ac.id ABSTRAKSI YULYA EKAWATI F3406070

“TARGET PENETAPAN PAJAK RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN METODE STP” Pajak restoran merupakan salah satu sumber PAD. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sektor pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dalam upaya pembiayaan pembangunan. Semakin efektif pemungutan pajak restoran akan semakin besar kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah rumah makan/restoran yang berada di kota Surakarta. Masalah yang akan di bahas dalam tugas akhir adalah bagaimana penetapan target pajak restoran guna meningkatkan PAD kota Surakarta dengan menggunakan Metode STP, apa yang membedakan Metode STP dengan Metode Programming, Implikasi yang terjadi dengan diterapkannya Metode STP tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menjalankan pengawasannya, pemerintah mencoba menggunakan Metode STP dengen membentuk tim audit untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menggunakan Metode STP diharapkan dapat memperoleh suatu kebenaran atas laporan penghasilan wajib pajak yang diperiksa sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak yang dalam hal ini dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberi saran kepada dinas pendapatan daerah kota Surakarta untuk memberikan hukuman perpajakan sebagai konsekwensi wajib pajak yang melanggar peraturan daerah dan memanipulasi data-data restoran serta awasi penggunaannya sebagai bentuk tanggung jawab transparasi kepada rakyat.

commit to user

3


digilib.uns.ac.id ABSTRACT YULYA EKAWATI. S F3406070

ESTABLISHMENT TARGET OF RESTAURANT TAX TO INCREASE AUTHENTIC REGIONAL REVENUE OF SURAKARTA WITH APPLYING STP (SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING) METHOD Restaurant tax is one of Authentic Regional Revenue sources. Restaurant tax is a tax collection based on Restaurant services. Tax becomes a very significant part to cover all cost of development expenses. The effectiveness of restaurant tax collection will contribute greatly for regional tax revenue. The growth of restaurant and food stall amounts in Surakarta will prove it. The problem to study in this final report is how to determine restaurant tax target for increasing Authentic Regional Revenue of Surakarta by applying STP method, The differences between STP method and programming method, Implication that may occur within STP application. The result shown that government in the way to execute monitoring, attempts to apply STP method by forming auditor team to carry out tax monitoring that enable to examine and raise tax compliance of assesable person in order to fullfil their obligations. The application of STP method is expected to obtain an authentic upon an assesable revenue report that's being examined, so optimized result can be achieved. Monitoring is an interactial between tax auditor and assesable person, that requires cooperative behaviour between both of them to enforce monitoring effectiveness. Based on result of the study, the author would like to suggest Office of Regional Revenue to execute tax punishment as a consequence of violation and manipulation of restaurant data, also to monitor implementation of tax revenue as a responsibility to public Keyword : culinary, local original revenue, tax, STP

commit to user

4


digilib.uns.ac.id

commit to user

5


digilib.uns.ac.id

commit to user

6


digilib.uns.ac.id MOTTO

Berjalanlah…….Karena berhenti itu sebuah ketakutan dan melihat terus ke kota masa silam adalah sebuah kebodohan Sesungguhnya orang yang berhasil itu akan mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu dan akan berbuat lebih baik di masa yang akan datang Jadilah dirimu sendiri , walaupun dirimu tak sempurna Kesempatan emas yang kau cari adalah dirimu sendiri. Bukan lingkunganmu, bukan keberuntungan/peluang, atau menolong seseorang, tapi dalam dirimu sendiri

commit to user

7


digilib.uns.ac.id PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk: Kedua orang tuaku yang selalu memberikan nasehat, semangat, cinta, dan doanya. Seseorang yang selalu setia menemaniku. Teman-teman Perpajakan A&B 2006 Almamaterku

commit to user

8


digilib.uns.ac.id KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala Puji hanya milik ALLAH SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat serta karunia-Nya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang

berjudul

“TARGET

PENETAPAN

PAJAK

RESTORAN

GUNA

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN METODE STP (SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini masih, jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman penulis yang masih banyak kekurangan. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihakpihak yang berkepentingan dalam Tugas Akhir ini. Terlepas dari kekurangan penulis, penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan baik tanpa bimbingan, dorongan, pengarahan, bantuan yang bersifat materi maupun non materi dari berbagai pihak sehinngga tersusunlah Tugas Akhir ini.Dengan segala kerendahan hati yang dimiliki, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M. Com, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak selaku Ketua Program Jurusan D-3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Anas Wibawa, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar memberi arahan dan langkah dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

9


digilib.uns.ac.id

6. Bapak Kepala DIPENDA Kotamadya Dati II Surakarta beserta karyawannya yang telah bersedia memberikan data dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 7. Terima kasih khusus saya ucapkan kepada Ibu Tatik yang telah membantu dalam penulisan tugas ahkir dengan meminjami buku-buku yang saya butuhkan. 8. Bapak dan Mamah terkasih yang dengan sabar memberikan dorongan, moral, semangat, serta doanya dan dukungan materi yang sangat berarti. 9. LovelyQ…….thanks ya dah nemenin hari-hariku dalam menyelesaikan tugas akhir,,walaupn jarang sih…!!Tp gak apa2 kamu tetep yang terbaik buatku. 10. Kakak-kakakku yang telah menyemangatiku setiap hari demi terselesainya tugas akhirku. 11. Cintani……tonggoku,,,,koncoku

neng

endi-endi,

seperjuanganku,,,podo

magange,bareng mangkat brevet,jgn lupain perjuangan kita yang tealh kita lalui bersama. 12. Sinyo,anis,fatimah,vida,jangan

lupa

kabarnya

kalo

mo

nonton

bioskop

lhow………..tenang ja ntar yg antre aku dech…!!! 13. ZzZztttt…….kapan kita must have bareng lagi?????????? 14. Na2Soly jangan mpe putus ya persahbatan kita…lagian kan rumah kita jg deket??ayo kita bernarsis ria….!! 15. Cah-cah pajak, Cintani, Shinta bude, Faat singo, Indah tuyul, Rizky totit, Sumanto bedu, Yoahnes emon, Jenk angga, yang telah bersama-sama berjuang untuk menimba ilmu di Dipenda. 16. iblizz, dewi, dian, lina pertahankan gank kalian dan jgn lupa dengan sahabatmu ini ya! 17. Temen-temenku Pajak A&B 2006 yang telah memberikan dukungan,kritik,saran yang bermanfaat,dan terus jalin persahabatan kita selamanya. 18. AD 2109 EH “Jupiterku Tersayang” yang dengan setia mengantarku kemanamana walau panas menyengat dan hujan menghadang. 19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis dalam menyusun Tugas akhir ini. commit to user

10


digilib.uns.ac.id

Semoga semua bantuan Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT, Amin ya robbal alamin………….

Surakarta, 21 Juli 2009

YULYA EKAWATI S

commit to user

11


digilib.uns.ac.id DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

ABSTRAK .......................................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN .........................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................

iv

HALAMAN MOTTO ......................................................................................

v

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................

vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii DAFTAR ISI ....................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv

BAB I. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .............................................

1

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta ...................

1

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta .............................................................

4

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta ...................................................................................

5

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural ..........................................

9

5. Tata Kerja Dipenda................................................................... 14 6. Visi dan Misi Dipenda .............................................................. 15

commit to user

12


digilib.uns.ac.id

B. LATAR BELAKANG MASALAH .............................................. 15 C. PERUMUSAN MASALAH ......................................................... 20 D. TUJUAN PENELITIAN ............................................................... 20 E. MANFAAT PENELITIAN ........................................................... 21

BAB II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Landasan Teori .............................................................................. 23 1. Pengertian Pajak ....................................................................... 23 2. Pajak Daerah ............................................................................. 30 3. Tinjauan Umum tentang Pajak Restoran .................................. 32 B. Analisis dan Pembahasan .............................................................. 35 1. Pengertian Metde STP .............................................................. 36 2. Perbedaan Metode STP dengan Metode Programming............ 42 3. Pengaruh Metode STP terhadap Pemungutan dan Pengenaan Pajak Restoran .......................................................................... 46

BAB III. TEMUAN A. KELEBIHAN ................................................................................ 49 B. KELEMAHAN.............................................................................. 50

BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN ............................................................................. 51 B. SARAN ......................................................................................... 53

commit to user

13


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

14


digilib.uns.ac.id DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta..................................................................................................

commit to user

8

15


digilib.uns.ac.id DAFTAR TABEL

TABEL

Halaman

Tabel II.1 Penggolongan dan Jumlah Restoran Tahun 2008 .............................. 37

Tabel II.2 Penggolongan Kelas Restoran Berdasarkan Fasilitas ........................ 38

Tabel II.3 Target dan Realisasi Pendapatn Daerah Tahun Anggaran 2008 ........ 39

Tabel II.4 Contoh Perhitungan Pajak Restoran dengan Metode STP dan Metode Programming pada Tahun 2008 .......................................................................... 41

Tabel II.5 Tingkat Kenaikan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2005 sampai dengan 2008 .................................................................................................................... 47

commit to user

16


digilib.uns.ac.id BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 Nomor 16/S-D Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karesidenan dan dibentuk Daerah Baru dengan nama Kota Surakarta. Peraturan yang telah ada tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Haminte Kota Surakarta, waktu itu terdiri dari 5 wilayah kecamatan dan 44 kelurahan. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatanjawatan. Jawatan yang dimaksud adalah Jawatan Sekretariat Umum, Jawatan Keuangan, Jawatan Pekerjaan Umum, Jawatan Sosial, Jawatan Kesehatan, Jawatan Perusahaan, Jawatan P.D.&K, Jawatan Pamong Praja, dan Jawatan Perekonomian. Jawatan Keuangan ini merupakan lembaga yang mengurusi penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak daerah. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum. Dinas Pemerintahan Umum ini terdiri dari:

commit to user

17


digilib.uns.ac.id

1. Urusan Sekretariat Umum 2. Urusan Sekretariat DPRD 3. Urusan Kepegawaian 4. Urusan Pusat Perbendaharaan (dahulu masuk Jawatn Keuangan) 5. Urusan Pusat Pembukuan (dahulu masuk Jawatan Keuangan) 6. Urusan Pusat pembelian dan perbekalan 7. Urusan Pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan) 8. Urusan Perumahan 9. Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja) 10. Bagian Penyelesain Golongan Kecil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja) 11. Urusan Perundang-undangan Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23 Februari 1970 nomor 259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta. Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Pada Tahun 1972, Bagian Pajak itu dihapus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tentang penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 nomor 162/Kdh.IV/Kp.72. Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah

commit to user

18


digilib.uns.ac.id

Kotamadya Surakarta nomor 162/Kdh.IV/Kp.72. Letak Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta adalah di Jalan Jenderal Soedirman No. 2 Surakarta. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam pajak daerah Kotamadya Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah, waktu itu baru ada 5 macam Pajak Daerah yang dijalankan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu: 1. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 1972. 2. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 1971. 3. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1953. 4. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 1972. 5. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 1971. Di samping 5 macam Pajak tersebut, Dipenda juga bertugas mengelola Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yaitu: 1. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1959. 2. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 1960. 3. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 1970.

commit to user

19


digilib.uns.ac.id

4. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 1971. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 lahirlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sebagai pelaksanaannya maka dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemupukan Pendapatan Daerah Tingkat II perlu adanya pembenahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD 7/12/41-101 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, pembagian tugas dan fungsi adalah pendataan, penetapan, pembukuan dan seterusnya. Sistem dan Prosedur tersebut dikenal dengan sebutan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Setelah sistem itu diujicobakan kemudian ditetapkan di Kotamadya Surakarta dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta.

2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

commit to user

20


digilib.uns.ac.id

kepada Walikota Surakarta. Dipenda Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 1990 pasal 3, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Walikota Surakarta kepadanya. Fungsi DIPENDA antara lain dapat disebutkan sebagai berikut: a. melakukan urusan tata usaha, b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, c. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, d. pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi, e. pengelolaan pembukuan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain, f. pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan jenis pendapatan lain, g. penyelenggaraan penyuluhan, h. pembinaan jabatan fungsional, i. pengelolaan Cabang Dinas.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Struktur organisai yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah dalam pengawasan management agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun tujuan disusunnya struktur organisasi adalah untuk:

commit to user

21


digilib.uns.ac.id

a. mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan, b. mempermudahkan pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan, c. mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, d. menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut ini: a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum, 2) Sub Bagian Kepegawaian, 3) Sub Bagian Keuangan. c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari: 1) Seksi Perencanaan, 2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi terdiri dari: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan, 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. e. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari: 1) Seksi Perhitungan, 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan, 3) Seksi Angsuran.

commit to user

22


digilib.uns.ac.id

f. Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari: 1) Seksi Pembukuan Penerimaan, 2) Seksi Pembukuan Persediaan. g. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: 1) Seksi Penagihan dan Keberatan, 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain. h. Cabang Dinas, terdiri dari: 1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari, 2) Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon, 3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan, i. Jabatan Fungsional

commit to user

23 KEPALA DINAS Drs. Anung Indro. S,MM NIP. 500 086 085 / IV b

JABATAN FUNGSIONAL 1. Pranata Komputer 2. Arsiparis 3. Pustakawan 4. Auditor 5. Pemeriksa Pajak

SEKRETARIAT Drs. Triyana , MM NIP. 500 100 858 / IV a

KA.SUB.BAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KA.SUB.BAG KEUANGAN

Retno Dwi Hastuti, SH.MM NIP. 010 254 036 / III d

Sri Widyaningsih, SE NIP. 500 082 960 / III c

KA.SUB.BAG. PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN Erni Susiatun, SH, MSi NIP. 010 247 080 / III d

KA.BID DAFDA & DOKUMENTASI

KA.BID PENETAPAN

KA.BID PENAGIHAN

KA.BID ANGGARAN

KA.BID PERBENDAHARAAN

KA.BID AKUNTANSI

KA.BID ASET

Drs. Hari Prihatno NIP. 010 227 545 / IV b

Dra. Tri Tunggal Lestari NIP. 010 115 531 / IV b

Dra. Sukriyah NIP. 500 082 681 / IV b

Kentis Ratnawati, SH.MM NIP. 010 115 531 / IV a

Budiarjo, SE NIP. 500 075 490 / III d

Drs. Djoko Sutianto, MM NIP. 500 091 028 / IV a

Nuning Sri Sulistyaningsih, SH NIP. 500 085 458 / III d

SEKSI PENAGIHAN & KEBERATAN

SEKSI ANGGARAN I

SEKSI PERBENDAHARAAN I

SEKSI AKUNTANSI I

SEKSI PERENCANAAN ASET

Kinkin Sultanul H, SH.MM NIP. 500 101 502 / III d

Dra. Yuliatni Dyah D NIP. 500 098 226 / III d

Sri Rejeki SK,SE.MM NIP. 500 061 590 / III c

Kurnia Widiyanto, SE NIP. 500 105 762 / III c

Nunuk Mari Hastuti, SH NIP. 010 253 536 / III d

SEKSI PENGELOLAAN PENER SUMBER PDPT LAIN

SEKSI ANGGARAN II

SEKSI PERBENDAHARAAN II

KA.BID AKUNTANSI II

SEKSI PENGELOLAAN ASET

Dra. Endang Murdiastuti NIP. 500 098 911 / III d

Budi Murtono,SE NIP. 500 105 763 / III c c

Endang Sri Wahyuni, SE.MM NIP. 500 078 982 / III d

Sri Hastuti, SE. NIP. 500 106 832 / III c

Djoko Maryadi , SE NIP. 010 174 727 / III d

SEKSI PENDAFTARAN & PENDATAAN

SEKSI PERHITUNGAN

Dra. Dirghahesti Karsono, MM NIP. 500 095 044 / IV a

Henry Tristyanto, Bckn NIP. 500 075 491 / III c

SEKSI DOKUMENTASI & PENGOLAHAN DATA

SEKSI PENERBITAN SURAT KETETAPAN

Yohanes Pramono, SH.M.Si NIP. 500 091 330 / III d

DraYanuar Indriati setia S,MM NIP. 010 227 545 / IV a

UPTD I

UPTD II

UPTD III

Drs. Sri Idayatno NIP. 380 050 582 / III d

Taufik Surya D, SE.MM NIP. 380 051 163 / III d

Eny Yuliarsi, SE NIP. 050 148 820 / III d

GAMBAR I.1 BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA 8


digilib.uns.ac.id

4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. b. Bagian Tata Usaha Kepala

Bagian

Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat,

kearsipan,

penggandaan,

administrasi

perijinan,

perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan adminstrasi kepegawaian. 3) Sub Bagian Keuangan Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

pengelolaan administrasi keuangan. commit to user

1

tugas

melaksanakan

ii digilib.uns.ac.id


c. Sub Dinas Bina Program Kepala

Sub

Dinas

Program

mempuyai

tugas

melaksanakan

penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Bina Progam, terdiri dari: 1) Seksi Perencanaan Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas. 2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas. d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

commit to user

ii

iii digilib.uns.ac.id


Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi, terdiri dari: 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD). 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasi, menganalisis dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi. e. Sub Dinas Penetapan Kepala Sub Dinas Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang perhitungan, penerbitan surat penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari: 1) Seksi Perhitungan Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi. 2) Seksi Penebitan Surat Ketetapan Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya. commit to user

iii

iv digilib.uns.ac.id


3) Seksi Angsuran Seksi Angsuran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi daerah. f. Sub Dinas Pembukuan Kepala Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari: 1) Seksi Pembukuan Penerimaan Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya. 2) Seksi Pembukuan Persediaan Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda berharga. g. Sub Dinas Penagihan Kepala Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

commit to user

iv

v digilib.uns.ac.id


Sub Dinas Penagihan, terdiri dari: 1) Seksi Penagihan dan Keberatan Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya. 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaaan Sumber Pendapatan Lain mempunyai tugas mnegumpulkan dan mengolah data sumbersumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. h. Cabang Dinas Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada Cabang Dinas di Kecamatan. Cabang Dinas, terdiri dari: 1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari 2) Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon 3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan i. JabatanFungsional

commit to user

v

vi digilib.uns.ac.id


5. Tata Kerja Dipenda Dalam melaksanakan tugasnya Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi., baik dalam lingkungan Dipenda maupun instansi-instansi lain di luar Dipenda sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan

Kepala

Unit

Penyuluhan,

bertanggung

jawab

memberikan

bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhis jabatan masing-masing. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendaptan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi yang membidangi. Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Gurbenur Kepala Daerah Tingkat I Jawa commit to user

vi

vii digilib.uns.ac.id


Tengah atas usul Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

6. Visi dan Misi Dipenda a. Visi Dipenda Visi Dipenda adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang

optimal

untuk

mendukung

penyelenggaraan

pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. b. Misi Dipenda Misi Dipenda adalah: 1) Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti 2) Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah 3) Mengutamakan kwalitas pelayanan ketertiban

B. LATAR BELAKANG MASALAH Pembangunan adalah suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa commit to user

vii

viii digilib.uns.ac.id


mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang serba lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil maupun spirituil berdasarkan pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan tersebut dicapai melalui suatu rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan terus-menerus. Dilihat dari segi ekonomi, sumber penerimaan negara paling potensial berasal dari pajak.Kesit Bambang Prakosa (2003: 1), mengidentifikasikan pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undangundang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat diunjuk. Menurut Prof. Dr. P. J. A mengartikan pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Seiring semakin bertambah besarnya kebutuhan negara, maka negara tersebut harus mampu meningkatkan pendapatan dalam negeri dengan mengoptimalkan potensi yang ada dalam negara tersebut. Seperti negara kita ini yang seharusnya bisa mengoptimalkan potensi-potensi dalam negeri kita sendiri, tidak hanya bergantung pada pinjaman dari luar negeri. commit to user

viii

ix digilib.uns.ac.id


Kota Surakarta adalah salah satu kota yang dituntut untuk bisa mendukung pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan negara. Dan salah satu potensi pendapatan yang ada di Kota Surakarta adalah Pajak Daerah. Ada terdapat beberapa jenis pajak daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir. Berdasarkan UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Surakarta telah mengatur pungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam satu peraturan yaitu peraturan tentang Pajak Hotel dan Restoran. Saat ini peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan UU No.34 tahun 2000, sehingga dinyatakan dicabut dan menyusun undangundang baru yang memisahkan peraturan jenis pajak restoran sendiri dan pajak hotel sendiri. Untuk peraturan jenis pajak restoran menggunakan UU No.10 tahun 2002, tentang Pajak Retoran. Pengertian Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga dan catering. Objek pajak dari Pajak Restoran adalah pelayanan atas penjualan dan atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran, sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 1. Pelayanan jasa boga atau catering 2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan Walikota. Perkembangan Restoran yang ada di mall-mall di Kota Surakarta sudah semakin bertambah begitu juga perkembangan restoran di tempat-tempat lain commit to user

ix

x digilib.uns.ac.id


juga sudah semakin bertambah banyak pula. Dengan semakin banyaknya jumlah restoran yang ada di Surakarta maka pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Kota Surakarta sebagai yang bertindak dan yang berperan penting dalam hal pemungutan, harus bekerja keras dalam menangani pemungutan Pajak Restoran tersebut dan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari sisi pajaknya. Pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era etonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk pajak dan retribusi daerah yang merupakan unsure utama PAD. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan PAD adalah dengan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak baik Tingkat I Propinsi maupun commit to user

x

xi digilib.uns.ac.id


Tingkat II Kotamadya. Peningkatan dari sektor pajak dengan cara menambah jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan menambah Wajib Pajak dalam hal prosedur pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Biaya pembangunan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pos pajak daerah adalah pos pajak restoran. Pendapatan Asli Daerah dari pos ini cukup besar bagi Kota Surakarta yang kenyataannya semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan perincian realisasi penerimaan pendapatan daerah kota Surakarta dari tahun ke tahun jumlah realisasi dengan target yang dianggarkan lebih besar. Ini berarti terdapat unsur-unsur yang menyebabkan kenaikan pendapatan khususnya dari pajak restoran, dan masih terdapat potensi-potensi yang dapat digali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan target penganggaran pajak restoran oleh pihak DIPENDA Kota Surakarta dihitung berdasarkan setoran wajib pajak pada bulan pertama di awal tahun. Dari sini penulis ingin menghitung target penerimaan pajak restoran melalui berbagai metode-metode. Metode yang biasanya digunakan oleh DIPENDA dalam menetapkan target Pajak Restoran adalah Metode Programming. Maksud dari metode programming sendiri yaitu suatu metode perencanaan penetapan target Pajak Restoran tanpa adanya tim audit khusus. Tetapi dengan menerapkan metode programming pihak DIPENDA masih mengalami kesulitan untuk menetapkan target Pajak Restoran, maka muncul metode baru. Metode tersebut yaitu metode STP. Metode STP ini commit to user

xi

xii digilib.uns.ac.id


mengandung 3 tahap yaitu: tahap penggolongan, tahap penargetan, dan tahap penempatan. Metode STP dalam menetapkan target dengan cara membentuk tim audit sesuai karakteristik dan kondisi yang kondusif serta kompetitif guna meningkatkan PAD. Dengan adanya 2 metode penetapan target Pajak Restoran tersebut, maka diharapkan pihak DIPENDA dapat memilih metode penganggaran mana yang lebih baik.Untuk itu penulis mengambil judul “TARGET PENETAPAN PAJAK RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN METODE STP (SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING)”

C. PERUMUSAN MASALAH Dari Gambaran umum objek penelitian di atas, maka untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba merumuskan masalah: 1. Apakah metode STP itu? 2. Adakah perbedaan penetapan pajak Restoran dengan menggunakan metode STP dan metode programming? 3. Bagaimanakah pengaruh metode STP terhadap pemungutan dan pengenaan Pajak Restoran?

D. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan gambaran umum dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: commit to user

xii

xiii digilib.uns.ac.id


1. Mengetahui apa maksud dari STP (Segmenting, Targeting, Positioning) tersebut. 2. Untuk mengetahui perbedaan antara metode STP dengan metode Self Assesment dalam penetapan Pajak Restoran. 3. Mengetahui implikasi-implikasi yang terjadi dalam menetapkan target Pajak Restoran guna meningkatkan PAD di Kota Surakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dipenda dalam menjalankan sistem pengenaan terhadap Pajak Restoran. b. Dapat meningkatkan kinerja dari Kantor Pelayanan Dipenda Kota Surakarta. c. Untuk memudahkan mengadakan pengkajian ulang terhadap wajib Pajak Restoran yang belum terdaftar. 2. Bagi Penulis a. Untuk memperluas wawasan pembaca mengenai pajak daerah terutama Pajak Restoran. b. Menambah referensi dan pengetahuan pembaca dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung melalui praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh Dipenda Kota Surakarta yang berkaitan dengan Pajak Restoran yang menjadi sumber pendapatan daerah Surakarta. commit to user

xiii

xiv digilib.uns.ac.id


3. Bagi Pihak Lain a. Sebagai bahan acuan untuk pembuatan penelitian dimasa mendatang. b. Sebagai sumber informasi tentang pajak khususnya mengenai Pajak Restoran di Kota Surakarta.

commit to user

xiv

xv digilib.uns.ac.id


BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Pajak a. Ada beberapa pengertian Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2003:1). 2) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh wajib pajak yang membayarnya menurut

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah, (Waluyo Wirawan, 2002:4).

commit to user 23 xv

xvi digilib.uns.ac.id


3) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Early Suandy, 2002:9). Definisi pajak secara umum adalah iuran wajib para anggota masyarakat kepada pemerintah karena Undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan peraturan-peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Kesit, 2003: 1). Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut ini. 1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) 2. Diatur dengan undang-undang Pelaksanaan pemungutan pajak diatur dengan menggunakan kekuatan undang-undang. 3. Dapat dipaksakan Pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan secara paksa. commit to user

xvi

xvii digilib.uns.ac.id


4. Untuk pengeluaran anggaran Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat. 5. Kontraprestasi Dalam pajak tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. b. Sistem Pemungutan Pajak 1) Official Assesment System Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2) Self Assesment System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3) With Holding System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. c. Asas-asas Pemungutan Menurut Adam Smith dalam pemungutan pajak terdapat empat asas, diantaranya adalah:

commit to user

xvii

xviii digilib.uns.ac.id


1) Asas kesamaan (equality) Pemungutan

pajak

harus

bersifat

adil

dan

merata.

Adil

dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima. 2) Asas kepastian (certainty) Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 3) Asas kecocokan / kelayakan (convenience) Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 4) Asas Ekonomi (economy) Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan sekecil mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. d. Fungsi Pajak Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pajak ada karena adanya

pemerintahan.

Pemerintah

melakukan

pungutan

pajak

mempunyai beberapa tujuan dan tujuan tersebut tidak terlepas dari fungsi pajak itu sendiri. Adapun beberapa fungsi pajak tersebut antara lain: commit to user

xviii

xix digilib.uns.ac.id


1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 2) Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada khususnya.Dimasukkan untuk mengisi kas negara atau daerah, sebanyak-banyaknya dalam rangka membayar pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Pusat atau Daerah. e. Pengelompokan Pajak 1) Menurut Sifatnya a) Pajak Subyektif Yaitu

pajak

yang

berpangkal

atau

berdasarkan

pada

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Keadaan diri wajib pajak. Keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Daya pikul dari wajib pajak yang diukur dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. commit to user

xix

xx digilib.uns.ac.id


b) Pajak Obyektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya dan pajak ini dipungut karena keadaannya,perbuatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya, apakah orang miskin, bujangan, atau sudah bekeluarga. 2) Menurut Golongannya a) Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b) Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 3) Menurut Lembaga Pemungutannya a) Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. b) Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga Daerah. f. Syarat Pemungutan Pajak Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemngutannya. commit to usersyarat-syarat sebagai berikut: Pemungutan Pajak harus memenuhi

xx

xxi digilib.uns.ac.id


1) Pemungutan Pajak Harus Adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undangundang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya. 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (syarat finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan dari hasil pemungutannya. 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Disederhanakan Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. commit to user

xxi

xxii digilib.uns.ac.id


g. Stelsel Pajak 1) Stelsel Nyata (riil stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. 2) 2Stelsel Anggapan (fiktif stelsel) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang. 3) Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Pajak Daerah a. Ada beberapa pengertian Pajak Daerah yaitu antara lain: Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan khusus disediakan dan atau diberikan oleh daerah untuk kepentingan orang pribadi. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomer 34 tahun 2002 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

commit to user

xxii

xxiii digilib.uns.ac.id


Sedangkan pengertian pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 pasal 1 ayat 6 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. b. Jenis dan Tarif Pajak Daerah Jenis pajak daerah menurut wilayah pemungutannya dan tarif pajak daerah yang ditetapkan paling tinggi adalah. 1) Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Berikut penggolongan pajak serta tarifnya: a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen) b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen) c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen) d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen) 2) Pajak Kabupaten adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.Berikut penggolongan beserta tarifnya: a) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen) commit to user

xxiii

xxiv digilib.uns.ac.id


b) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen) c) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen) d) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen) e) Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen) f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen) g) Pajak Parkir 20% (dua puluh persen)

3. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran a. Pengertian Restoran Adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa dan katering. b. Pengertian Pajak Restoran Adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. c. Pengusaha Restoran Adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk atas nama sendiri dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. d. Objek Pajak Restoran Adalah pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran, termasuk pesanan yang dibawa pulang. commit to user

xxiv

xxv digilib.uns.ac.id


Yang dikecualikan dari objek pajak: 1) Pelayanan usaha boga atau katering 2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh walikota. e. Subjek Pajak Restoran Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. f. Wajib Pajak Restoran Adalah pengusaha restoran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh walikota. g. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Adalah jumlah pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada restoran atas pelayanan yang diberikan. Dalam Perda Nomor 10 tahun 2002 yaitu ada 2 lapisan tarif dalam pengenaan pajak restoran yang telah ditetapkan yaitu: 1) Kategori A dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran. 2) Kategori B dikenakan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran. h. Dasar hukum yang melandasi adanya pungutan pajak restoran diantaranya berikut ini. commit to user

xxv

xxvi digilib.uns.ac.id


1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran. i. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran Pemungutan Pajak

dan Retribusi

Daerah

tidak dapat

diborongkan (Prakoso, 2003:79). Yang dimaksud Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan atau tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, kegiatan pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. Berikut adalah tatacara pemungutan Pajak Restoran: 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan jumlah omset usaha yang sebenarnya. 2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT dengan dilampiri bill atau bukti transaksi usaha sebagai alat ketetapan dasar pengenaan pajak. 3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. commit to user

xxvi

xxvii digilib.uns.ac.id


4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat diterbitkan STPD, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak, untuk tatacara penerbitan, pengisian, dan penyampaian Surat Ketetapan diatur dengan Keputusan Walikota, kecuali banding pajak.

B. PEMBAHASAN Berbeda dengan metode pemungutan pajak sebelum tahun 1984 yang menggunakan metode official assessment, sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak adalah self assessment. Esensi dari metode self assessment yaitu bahwa Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah pengusaha restoran diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seaharusnya terutang. Pada sistem yang baru ini, penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri sehingga Wajib Pajak dituntut untuk mengambil peranan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak, maka selayaknya kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum serta pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepercayaannya. Salah satu penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan merubah metode self assessment menjadi metode STP untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. commit to user

xxvii

xxviii digilib.uns.ac.id


Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang pajak. 1. Pengertian metode STP (Segmenting, Targeting, Positioning) Metode STP merupakan suatu metode dengan memetakan atau menggolongkan, mentargetkan, dan melakukan kajian-kajian atau penelitian untuk memposisikan restoran yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan disertai pembentukan tim audit sesuai karakteristik dan kondisi yang kondusif dan kompetitif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. a. Pelaksanaan Penetapan Target Pajak Restoran dengan Menggunakan Metode STP Dalam penggunaan metode STP ini untuk menetapkan target Pajak Restoran diperlukan tim audit. Tugas dari

tim audit dalam

metode STP adalah memeriksa Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajaknnya. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh tim audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Nomor 974/182/2005 tentang pembentukan tim audit Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Surakarta. Pemeriksaan pajak tersebut dilakukan terhadap pajak yang sistem pemungutannya dengan menggunakan metode STP yang dalam hal ini meliputi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Tim audit Dipenda akan selalu commit to user

xxviii

xxix digilib.uns.ac.id


berubah setiap tahun baik dari segi jumlah maupun dari segi personilnya karena Surat Keputusan Kepala Dipenda ini hanya berlaku selama 1 tahun. b. Hasil yang Diperoleh dengan Metode STP Berdasarkan data yang di dapat dari kantor Dinas Pendapatan Daerah di wilayah Kota Surakarta pada tahun 2008 terdapat kurang lebih 11.125 restoran atau rumah makan termasuk PKL yang dikenakan pajak. Restoran tersebut dibedakan menjadi 4 kelompok yang digolongkan berdasarkan fasilitas serta pelayanan yang disediakan dari restoran tersebut. Berikut penggolongan dan jumlah restoran: Tabel II.1 Penggolongan dan Jumlah Restoran Tahun 2008 No.

Uraian/Jenis

Jumlah Objek

1.

Rumah Makan A

35

2.

Rumah Makan B

120

3.

Rumah Makan C

323

4.

PKL/Warung

647

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Klasifikasi

penggolongan

dan

jumlah

restoran

diatas

merupakan penerapan dari salah satu tahap metode STP yaitu tahap commit to user

xxix

xxx digilib.uns.ac.id


segmenting. Segmenting yaitu suatu proses memetakan / memilih restoran sesuai dengan jenisnya. Selain tahap segmenting dalam metode STP, terdapat juga tahap positioning. Positioning yaitu melakukan kajian / penelitian untuk memposisikan Restoran berdasarkan fasilitas yang dimiliki. Restoran dapat diklasifikasikan berdasarkan fasilitas yang dimiliki antara lain sebagai berikut: Tabel II.2 Penggolongan Kelas Restoran Berdasarkan Fasilitas Kelas Restoran

Fasilitas

A

AC, Area Parkir, Toilet, >10 Meja, >60 Kursi, >10 Karyawan

B

Toilet, 5-10 Meja, <40 Kursi, < Karyawan

C

<5 Meja, <15 Kursi, < Karyawan

D

Diklasifikasikan sebagai rumah makan yang berada di pinggir jalan dan bangunannya tidak permanen.

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Mengingat besar atau banyaknya jumlah restoran yang berada di wilayah Kota Surakarta maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta, apalagi setelah adanya pemisahan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pemisahan tersebut terjadi karena adanya perubahan Undang-Undang commit to user

xxx

xxxi digilib.uns.ac.id


Nomor 5 tahun 1974 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, hal tersebut menjadi berubah dengan PP Nomor 65 tahun 2001

tentang

Pajak

Daerah

dan

Retribusi

Daerah.

Untuk

memaksimalkan penerimaan daerah dari Pajak Restoran maka pihak Pemerintah Daerah berupaya untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Restoran. Tahap ke 3 dari metode STP adalah tahap targeting, yaitu menentukan besarnya target restoran yang telah kita pilih sesuai dengan karakteristik dan kondisi yang kondusif dan kompetitif serta memiliki potensi. Tabel II.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 (Dalam Rupiah) No

Jenis Pajak

1.

Pajak Hotel

2.

Pajak Restoran

3.

Target 5.200.000.000

Realisasi

%

5.213.358.162

100,25

7.500.000.000

7.647.041.788

101,96

Pajak Hiburan

4.730.000.000

4.812.372.657

101,74

4.

Pajak Reklame

3.450.000.000

3.527.909.910

102,25

5.

Pajak Penerangan Jalan

24.150.000.000

24.902.623.244

103,00

6.

Pajak Parkir

751.000.000

752.316.260

100,17

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta Dari tabel II.3 diatas, dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor Pajak Restoran sangat besar seiring commit to user dengan semakin meningkatnya jumlah Restoran di wilayah Kota

xxxi

xxxii digilib.uns.ac.id


Surakarta untuk setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan pendapatan dari sektor Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi yang baik untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Tetapi dalam kenyataannya belum menunjukkan hasil yang maksimal walaupun penerimaan dari sektor Pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar 101,96% yaitu target Pajak Restoran yang semula Rp 7.500.000.000, selama tahun 2008 ini realisasi Pajak Restoran meningkat menjadi Rp 7.647.041.788 seperti yang dijelaskan dalam tabel II.3. Hal ini terlihat dari masih adanya objek Pajak Restoran yang dilakukan pemeriksaan oleh tim audit. Dipenda Kota Surakarta yang dengan pemeriksaan ini menunjukkan masih adanya Wajib Pajak Restoran yang bermasalah dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. Untuk itu peran tim audit dalam metode STP ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta penerimaan Pajak Daerah dapat lebih efektif terutama dari sektor Pajak Restoran, sehingga selain dapat menunjukkan bahwa dengan dilakukannya proses audit dapat membawa dampak positif bagi penerimaan Pajak Daerah pada umumnya

dan

Pajak

Restoran

pada

khususnya

juga

dapat

menunjukkan kinerja tim audit Dipenda cukup efektif. Dengan kata lain bahwa peranan tim audit sangat besar, salah satunya mampu meningkatkan penerimaan pajak dengan optimal melalui pendekatan penerimaan Pajak terhadap potensi Pajak yang seharusnya. commit to user

xxxii

xxxiii digilib.uns.ac.id


Tabel II.4 Contoh Perbedaan Perhitungan Pajak Restoran dengan Metode Programming dan Metode STP Pada Tahun 2008 Setoran Pajak Metode Programming No

Metode STP

OP Klasi Omzet

Tarif

Pajak

DPP

Tarif

Pajak

Selisih

fikasi

1.

Diamond

960.000.000

10 %

96.000.000

A

20 %

10 %

*115.200.000

19.200.000

2.

Kusuma Sari

540.000.000

10 %

54.000.000

A

20 %

10 %

64.800.000

10.800.000

3.

Sruput Sendok

180.000.000

10 %

18.000.000

A

20 %

10 %

21.600.000

3.600.000

4.

Pring Sewu

780.000.000

10 %

78.000.000

A

20 %

10 %

93.600.000

15.600.000

5.

Boga Bogi

625.800.000

10 %

62.580.000

A

20 %

10 %

75.096.000

12.516.000

Jumlah

308.580.000

370.296.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Cara Perhitungan : * 960.000.000 x 20 % = 192.000.000 960.000.000 + 192.000.000 = 1.152.000.000 1.152.000.000 x 10 % = 115.200.000 (Pajak yang harus dibayar) Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh dipenda dengan menggunakan dua metode yang berbeda tetapi tarif yang digunakan tetap sama sesuai dengan tarif yang

telah ditetapkan pemerintah

daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak akan lebih efektif apabila dalam pemungutannya menggunakan metode STP, karena dengan menggunakan metode STP ini tidak ada tunggakan commit to wajib user pajak. Tim audit dalam metode pajak yang belum dibayar oleh

xxxiii

xxxiv digilib.uns.ac.id


STP ini ikut serta secara langsung untuk memeriksa kebenaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan metode Programming yang masih ada wajib pajak untuk tidak membayar tunggakan pajaknya karena dalam metode Programming ini tim audit tidak dapat terjun langsung memeriksa kebenaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, tetapi tunggakan pajak tersebut akan tetap dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

2. Perbedaan Metode STP dengan Metode Programming Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran menyatakan bahwa cara pembayaran dan pemungutan Pajak Restoran adalah menganut sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak Restoran dalam hal ini adalah pengusaha Restoran menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri jumlah pajak terutangnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Ini berarti Wajib Pajak Restoran yaitu pengusaha Restoran dituntut berperan aktif

dalam

pemenuhan

kewajiban

perpajakannya,

namun

pada

kenyataanya masih banyak Wajib Pajak yang menyalahgunakan sistem self assessment ini, yang mengakibatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta terutama dari sektor Pajak Restoran kurang optimal. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta diperlukan juga peningkatan efektivitas dan efeisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mewujudkannya Pihak Dipenda commit to user

xxxiv

xxxv digilib.uns.ac.id


Surakarta

mencoba

mengubah

metode

baru

yaitu

metode

STP

(Segmenting, Targeting, Positioning). Metode STP dengan Metode Programming hanya berbeda tipis, letak perbedaannya yaitu pada pembentukan tim audit pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembentukan tim audit pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka pemeriksaan pajak dan retribusi dengan maksud untuk menguji kebenaran omzet penjualan dan sweeping tunggakan. Tujuan dari metode STP ini adalah untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Restoran dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Perbedaan metode STP dengan metode Programming Pembeda Masa berlaku

Metode STP

Metode Programming

Dimulai pada pertengahan Sejak tahun 1984 tahun 2008.

Surat tugas

Ada.

Tidak ada

Awal mulai

Diawali dengan dikeluar Tanpa adanya surat tugas kannya Surat Tugas.

Pelaksanaan audit

Adanya

surat

perintah Tidak ada surat perintah

pemeriksaan pajak Hasil audit

dari Kepala Dipenda

pemeriksaan pajak.

Adanya resume (ringkasan Adanya hasi audit) commit to user

xxxv

tunggakan pajak.

laporan

xxxvi digilib.uns.ac.id


a. Prosedur Metode STP Setiap awal tahun Kepala Dipenda mengeluarkan SK mengenai pembentukan tim audit atas pungutan Pajak Daerah. Pembentukan tim audit ini didasarkan pada SK No.974/182/2005 di mana Surat Keputusan Kepala Dipenda ini berlaku untuk 1 tahun. Pelaksanaan Metode STP dimulai dengan dikeluarkannya surat tugas kepada tim audit untuk melaksanakan pemeriksaan pajak dari Kepala Dipenda yang disebut sebagai surat perintah pemeriksaan pajak. Surat tugas ini berisi mengenai jadwal pelaksanaan audit, Wajib Pajak yang diaudit serta petugas yang mengaudit. Setelah surat perintah

pemeriksaan

pajak

dikeluarkan,

Kepala

Dipenda

mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pengusaha restoran dapat mempersiapkan buku,catatan,atau dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang serta keterangan lain yang diperlukan selama proses audit. Pelaksanaan audit di mulai setelah Wajib Pajak menerima surat perintah pemeriksaan pajak sebagai surat pemberitahuan

pemeriksaan

dan

permintaan

keterangan

atau

peminjaman data sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai bukti

dimulainya

membubuhkan

proses

tanda

audit,

tangannya

Wajib pada

Pajak salinan

diminta surat

untuk perintah

pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim audit membuat resume hasil proses audit tentang objek pajak yang diaudit dimana resume ini akan dituangkan dalam berita acara. Berkaitan dengan hasil commit to user

xxxvi

xxxvii digilib.uns.ac.id


pemeriksaan Wajib Pajak tidak selalu menyetujui hasil auditnya, Wajib Pajak dimungkinkan untuk tidak menyetujuinya dengan menolak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. b. Prosedur Metode Programming Merupakan suatu metode perencanaan penetapan target restoran yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasar golongan, target, dan posisi tanpa pembentukan tim audit khusus. Metode Programming dibagi menjadi 2 yaitu: 1) Self Assessment Sejak tahun 1984 sistem pemungutan Pajak Restoran yang awalnya adalah Official Assessment diganti menjadi Self Assessment oleh Pemerintah Daerah. Pada sistem ini, Wajib Pajak yaitu pengusaha Restoran

diberi

kepercayaan

penuh

untuk

menghitung,

memperhitungkan, membayar, atau menyetor dan melaporkan sendiri jumlah Pajak Restoran yang terutang. Kepercayaan tersebut harus

diimbangi

dengan

upaya

penegakkan

hukum

serta

pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakannya. 2) Official Assessment Secara garis besar, pelaksanaan Official Assessment ini sama dengan pelaksanaan Self Assessment. Perbedaannya terletak pada penetapan, pemungutan, dan pembayaran jumlah Pajak Restoran commit to user

xxxvii

xxxviii digilib.uns.ac.id


yang terutang bukan berdasarkan omset, tetapi berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh fiscus, atas persetujuan Walikota.

3. Pengaruh Metode STP terhadap pemungutan dan Pengenaan Pajak Restoran Berdasarkan analisis sebelumnya bahwa metode STP merupakan suatu metode dengan memetakan atau menggolongkan, mentarget, dan melakukan kajian-kajian atau penelitian untuk memposisikan restoran yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dengan disertai pembentukan tim audit sesuai karakteristik dan kondisi yang kondusif dan kompetitif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode STP memberikan pengaruh yang sangat besar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Pendapatan Asli Daerah dapat maksimal apabila dalam menerapkan metode STP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan metode STP maka penerimaan akan dikatakan efektif karena realisasi yang dicapai lebih besar daripada target yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila target yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi maka penerimaan tersebut dikatakan tidak efektif. Target ditentukan dengan memprediksi laju pasar di tahun berikutnya, melihat jumlah wajib pajak yang berkompetensi. Penentuan target juga harus disesuaikan dengan tahun dasar dengan tahun yang akan di bandingkan sebagai pedoman dalam memprediksi jumlah commit to user

xxxviii

xxxix digilib.uns.ac.id


target dan disesuaikan dengan pendapatan daerah secara menyeluruh. Selain berpengaruh dalam hal penerimaan dan penentuan target, metode STP juga dapat menunjukkan Wajib Pajak Restoran yang memanipulasi data karena metode STP membentuk tim audit khusus yang bertugas memeriksa akan kebenaran pembayaran Wajib Pajak Restoran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kesadaran untuk membayar pajak saat ini sudah mulai menurun bahkan masih banyak Wajib Pajak Restoran yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya. Maka dengan metode STP ini telah dibuktikan bahwa dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Restoran untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Restoran, sehingga dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya metode STP yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, maka dapat dilihat dengan tabel tingkat kenaikan penerimaan pajak restoran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Tabel II.5 Tingkat Kenaikan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 Tahun

Anggaran

Tingkat Kenaikan

2005

4.731.154.369

2006

5.779.781.864

122,16 %

2007

6.193.638.884

107,16 %

2008

7.647.041.788 commit to user Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

xxxix

123,46 %

xl digilib.uns.ac.id


Dari tabel II.5 dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak restoran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan, yaitu untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 122,16. Akan tetapi penerimaan pajak restoran untuk tahun 2006 sampai dengan 2007 sedikit mengalami penurunan sebesar 107,16. Dan untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 meningkat menjadi 123,46. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan metode SPT untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah cukup berhasil.

commit to user

xl

xli digilib.uns.ac.id


BAB III TEMUAN

A. KELEBIHAN Berdasar Analisis dan Pembahasan diatas dapat dilihat bahwa Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi terbesar (kedua) setelah Pajak Penerangan Jalan maka dapat kita temukan : 1.

Dilihat dari banyaknya Restoran yang ada di Kota Surakarta maka Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi ke 2 sebesar 101,96% terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.

2.

Dari hasil perhitungan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dipenda dengan menggunakan metode STP maka pemungutan Pajak Restoran di Kota Surakarta mengalami peningkatan.

3.

Setoran pajak yang dalam pemungutannya menggunakan Metode STP, maka pajak yang disetorkan lebih besar disbanding Metode Programming yaitu sebesar 370.296.000.

4.

Dipenda mengalami peningkatan kenaikan penerimaan pajak restoran tahun 2007 – 2008 sebesar 123.46 %.

5.

Adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak dapat memberikan masukan tentang pentingnya penerimaan Pajak Restoran bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta.

commit to user 49 xli

xlii digilib.uns.ac.id


B. KELEMAHAN Disamping kelebihan diatas penulis menemukan beberapa kekurangan dari penelitian yang dikaji oleh penulis dan kelemahan tersebut antara lain : 1. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Programming lebih kecil dibanding metode STP. 2. Penerimaan pajak restoran mengalami penurunan dari tahun 2006 – 2007 sebesar 107,16 %. 3. Metode STP dalam penerapannya menggunakan tarif yang lebih tinggi dibanding Metode Programming. 4. Jumlah tim audit yang masih kurang, sedangkan jumlah restoran / rumah makan di Kota Surakarta yang cukup banyak, sehingga menyebabkan adanya potensi pajak yang terlewatkan. 5. Kecilnya tarif yang ditetapkan dalam Metode Programming menyebabkan rendahnya penerimaan pendapatan khususnya pajak restoran.

commit to user

xlii

xliii digilib.uns.ac.id


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Kebijakan Pemerintah dalam rangka desentralisasi daerah menuntut suatu daerah untuk menggali kekayaan dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu aset daerah yaitu pemungutan Pajak Daerah, yang antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir. Pajak Restoran di Surakarta merupakan salah satu pajak yang peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya meningkatkan

Pajak

penerimaan

Restoran Pendapatan

memiliki Asli

potensi Daerah,

besar apalagi

untuk adanya

peningkatan jumlah objek pajak restoran yang tiap tahun semakin bertambah. Setelah adanya pemisahan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka menjadikan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta harus bekerja keras untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penentuan besarnya pajak yang terutang terletak pada atau menjadi kewajiban dari wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dengan meletakkan kewajiban menghitung besarnya pajak yang menjadi kewajiban di tangan wajib pajak berimplikasi menuntut kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menuntut rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara.

commit to user

xliii 51

xliv digilib.uns.ac.id


Walaupun

secara

keseluruhan

pos

pajak

daerah

mengalami

peningkatan target, tetapi sebenarnya hasil tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan beberapa objek pajak yang belum melaporkan dan menghitung secara benar oleh wajib pajak sendiri. Berkaitan dengan masalah diatas, maka upaya dalam memberdayakan masyarakat melalui metode STP (Segmenting, Targeting, Positioning) dengan diikuti tindakan pengawasan dan penegakan hukum guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Tindakan pengawasan dari suatu metode STP yaitu dilakukannya pemeriksaan pajak oleh tim audit Dipenda. Dengan pemeriksaan dapat membawa dampak positif bagi penerimaan pajak yang dapat ditunjukkan dengan meningkatnya target dan realisasi pendapatan daerah. Hasil dari metode STP menujukkan bahwa Pajak Restoran memberikan kontribusi terbesar ke 2 setelah Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 101,96%. Selain dengan meningkatnya target dan realisasi pendapatan metode STP juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Surakarta dikarenakan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sudah efektifnya aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai pemeriksa pajak. Dengan menetapkan Metode STP potensi penerimaan pendapatan khususnya pajak restoran mengalami peningkatan. Walaupun tarif yang digunakan lebih besar dibanding tarif yang diterapkan Metode Programming. commit to user

xliv

xlv digilib.uns.ac.id


B. SARAN Disamping kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, adapun beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk meningkatkan kinerja Pemkot pada umumnya dan Dipenda Kota Surakarta pada khusunya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengawasan pembayaran pajak dari Dipenda dan menetapkan sanksi-sanksi perpajakan sesuai dengan yang tertera dalam Perda No.10 tahun 2002 tentang Pajak Restoran, dengan lebih tegas sehingga potensi yang ada bisa dicapai target dan realisasi penerimaan yang lebih tinggi untuk kas daerah. 2. Untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Restoran, maka Pemda harus lebih banyak mengadakan sosialisasi tentang pentingnya penerimaan Pajak Restoran kepada Wajib Pajak, agar para Wajib Pajak lebih menyadari akan pentingnya penerimaan Pajak Restoran bagi PAD Kota Surakarta. 3. Meningkatkan keahlian dan kepatuhan personil atau petugas pajak dengan pembinaan yang intensif. 4. Dipenda Kota Surakarta sebaiknya menyesuaikan jumlah petugas lapangan dengan jumlah Wajib Pajak yang dicakupnya. 5. Dalam pemungutan pajak, sebaiknya Dipenda lebih memilih Metode STP sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan pendapatan.

commit to user

xlv

xlvi digilib.uns.ac.id


commit to user

xlvi

TARGET PENETAPAN PAJAK RESTORAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA DENGAN METODE STP (SEGMENTING, TARGETING, POSITIONING)

Recommend Documents