Tarakan, Desember 2014

Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Se-Wilayah Kalimantan Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan

Tarakan, 15-16 Desember 2014

PENDUDUK INDONESIA Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk, 1971-2010

2.5

250

2.13

2.32

200

1.97

2.0

1.45

1.5

1.49

150

100 1.0 50

0.5 0.0

119.2

147.5

179.4

205.1

237.6

SP 1971

SP 1980

SP 1990

SP 2000

SP 2010

Jumlah Penduduk (juta jiwa)

Jumlah Penduduk (juta jiwa)

Pertumbuhan Penduduk (%)

3.0

0

Pertumbuhan Penduduk (%)

Sumber: Sensus Penduduk 1971-2010

• Jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 205,1 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 237,6 juta jiwa pada tahun 2010. • Laju pertumbuhan penduduk yang menurun signifikan menjadi 1,45% dalam periode 1990-2000 meningkat kembali menjadi 1,49% dalam periode 2000-2010 2

Peluang Bonus Demografi di Indonesia • Terjadi penurunan angka ketergantungan dengan meningkatnya penduduk usia kerja yang memberi peluang terjadinya bonus demografi Trend Rasio ketergantungan 2010-2035 51

Rasio Ketergantungan (%)

50

49

50,5

2028-2031: Dependency Ratio terendah (46,9%) 48,6

47,7

48

47,2

46,9

47,3

47

46

2011: Proporsi penduduk usia produktif >50%

Bonus Demografi tidak otomatis, tetapi dapat diraih dg kebijakan tepat: - SDM sehat dan terdidik (usia anak sd lansia, perempuan dan laki-2) - Tenaga kerja produktif, termasuk tenaga kerja perempuan - Stabilitas ekonomi, meningkatnya lapangan kerja

45

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025

*) Ket: Dependency ratio penduduk usia 0-14 th dan usia 65+ terhadap penduduk usia 15-64 th

Jika tidak, terjadi dampak tidak baik: - tingginya penganguran - konflik sosial - tekanan pada pangan dan lingkungan 3

Proyeksi Rasio Ketergantungan Menurut Provinsi  Waktu terjadinya bonus demografi berbeda antarprovinsi dan tidak semua provinsi dapat menikmatinya sebelum tahun 2035 65.0

WILAYAH KALIMANTAN

60.0

55.0

50.0

45.0

Catatan: Proyeksi untuk Kalimantan Utara masih digabung dengan Kalimantan Timur

40.0

35.0 2010

2015

2020

2025

2030

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

2035

Indonesia

4

TFR Per Provinsi • TFR di tingkat nasional tidak mengalami penurunan secara berarti dalam 1 dekade terakhir. • Pada tahun 2012 masih banyak provinsi yang TFR-nya diatas 3, dan hanya DI Yogyakarta yang TFRnya sudah mencapai target tahun 2025 sebesar 2,1. • Pelaksanaan program KB perlu diperkuat kembali  tidak hanya untuk menurunkan TFR dan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

5

Sasaran 2019 dan Arah Kebijakan No

Indikator

1.

Laju Pertumbuhan Penduduk

3.

Prevalensi penggunaan Kontrasepsi All Method

2. 4.

Angka Kelahiran Total (TFR)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need

Baseline (SP2010 dan SDKI 2012)

Target 2019

1,49 (2000-2010)

1,19% (2015-2020)

62%

66%

11,4%

8,5%

2,6

2,3

Arah Kebijakan Kependudukan dan KB, a.l.: • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat • Menguatkan advokasi-KIE tentang program KKBPK di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat • Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga • Menata, menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang KKB di tingkat pusat dan daerah

6

KESEHATAN

7

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak KONDISI UMUM:  AKI menurun hingga tahun 2012 namun kemudian meningkat kembali  Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal  Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kotadesa Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

Kema an ibu per 100.000 kelahiran hidup

450 400 350 300 250 200

390 334

359 307 228

150 100

102

50 0

SDKI 1994 SDKI1997SDKI2002-2003SDKI 2007 SDKI 2012Target MDG 2015

8

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat Permasalahan: Double burden of malnutrition: Dalam kurun waktu yang sama, terjadi permasalahan gizi kurang serta gizi berlebih Persentase Kekurangan Gizi pada Anak Balita berdasarkan Pengeluaran per Kapita

Riskesdas 2013

 Kekurangan gizi pada anak balita masih cukup tinggi, seiring dengan balita kurus dan stunting. Di sisi lain obesitas (kelebihan berat badan) pada balita mulai meningkat,  Cakupan status kekurangan gizi terjadi terutama pada penduduk tidak mampu (Q1), sebagaimana juga balita kurus dan balita stunting,  Balita kelebihan berat badan terjadi tidak hanya pada kelompok penduduk miskin tetapi juga pada kelompok penduduk kurang mampu.

9

Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran/Indikator

Status Awal

Target 2019

359 (SDKI) 346 (SP 2010) 32

306

19,6

17

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat



Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup



Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

•

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen)

•

32,9

24

28

2. Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan  Prevalensi tuberculosis (Tb) per 100.000 penduduk

297

245

 Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)

0,43

< 0,5

 Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria

212

300

 Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)  Prevalensi berat badan lebih dan obesitas penduduk usia 18+ (persen)  Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun

25,8 28,9

23,4 28,9

7,2

5,4 10

Sasaran RPJMN 2015-2019 Sasaran

Status Awal

Target 2019

0

5600

71,2

95

10

477

3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan  Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi  Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi  Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi

4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan  Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,2 Minimal 95

 Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan  Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis

1.920

3.840

29

39

 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

75,5

90

 Persentase obat yang memenuhi syarat

96,8

99,0

11

2. Quick Wins Kesehatan dan Program Lanjutan

12

Quick Wins Kesehatan Masalah

Program

KISehat/Kesehatan

1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk menindaklanjuti isi UU 44/2009 ttg Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan Pemda.

Masalah:

Biaya kesehatan mahal, tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan masih tinggi, pertumbuhan kestersediaan air bersih melambat, dan penurunan luas lingkungan kumuh dan tercemar, lambat.

2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Tolitoli, Kab. Berau, Kab. Pasuruan, Kab. Mamuju).

3. Sistem/inpres kerja sama puskesmas dengan unit transfusi darah untuk pencegahan kematian ibu melahirkan. 4. Pendataan kebutuhan kapal rumah sakit di kabupaten-kabupaten kepulauan.

Sumber Pendanaan

Nirbudget

Integrasi dan Interrelasi dengan Program Lain Pemberdayaan Perempuan; Lingkungan Hidup

APBN

Nirbudget (minor budget) Nirbudget (minor budget)

Sasaran

Program Lanjutan

Kepesertaan SJKN PBI menjadi 140 juta dari 120 juta PBI;

Anggaran kesehatan menjadi 2,8% dari GDP dari 2,5% dari GDP; Kabupaten dengan APBD kesehatan >10% menjadi 55% dari 45%; Penderita gizi buruk turun menjadi 15% dari 19,6%;

Menerapkan online puskesmas 10% dan online RSUD 201%

Kematian ibu melahirkan menjadi 100 per 100.000

13

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Kalimantan Barat

PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas

Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas

Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak

Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar

INDIKATOR/TARGET 11 Puskesmas baru 2 Puskesmas menjadi rawat inap

PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas

198 Puskesmas


140 Puskesmas

Rehabilitasi Puskesmas

44 Pusling roda 4

Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4

8 Kabupaten

1 RS Pusat Rujukan

5 RS Rujukan regional

Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS

20 RS Daerah

Bantuan Operasional Kesehatan

Rp 223,5 M untuk 226 Puskesmas (2015-2019)

Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT)

Provinsi : Kalimantan Tengah

430 orang

Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar


Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT) Bantuan Operasional Kesehatan

INDIKATOR/TARGET 9 Puskesmas baru 0 Puskesmas menjadi rawat inap 90 Puskesmas

162 Puskesmas

29 Pusling roda 4

5RS Rujukan regional 12 RS Daerah 430 orang

Rp 223,5 M untuk 226 Puskesmas (2015-2019)

14

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Kalimantan Selatan

PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas

Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling perairan Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4

Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan sesuai standar



Provinsi : Kalimantan Timur

INDIKATOR/TARGET 9 Puskesmas baru 4 Puskesmas menjadi rawat inap

PROGRAM LANJUTAN Peningkatan Jumlah Puskesmas

189 Puskesmas


65 Puskesmas

Rehabilitasi Puskesmas

2 Pusling perairan

Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan

28 Pusling roda 4 8 Kabupaten

5 RS Rujukan regional 16 RS Daerah 454 orang

Rp 157,3 M untuk 156 Puskesmas (20152019)

Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhi SPA pelayanan standar

Jumlah RS Pusat Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar SPA sesuai kelas RS


INDIKATOR/TARGET 11 Puskesmas baru 0 Puskesmas menjadi rawat inap 40 Puskesmas

144 Puskesmas

10 Pusling Perarian 17 Pusling roda 4 3 Kabupaten

6 RS Rujukan regional 1 RS Pusat Rujukan 17 RS Daerah 269 orang

15 425 Rp 559,5 M untuk Puskesmas (2015-2019)

Program Lanjutan Quick Wins Provinsi : Kalimantan Utara

PROGRAM LANJUTAN

Peningkatan Jumlah Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas

Pemenuhan Peralatan Kesehatan di Puskesmas Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Perairan Peningkatan jumlah Puskesmas Keliling Roda 4

Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak Pemenuhan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang berkualitas (Tenaga kesehatan PTT)

INDIKATOR/TARGET

9 Puskesmas baru 4 Puskesmas menjadi rawat inap 20 Puskesmas 40 Puskesmas

4 Pusling Perarian 13 Pusling roda 4 3 Kabupaten 134 orang

16

PENDIDIKAN

17

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Dasar APS 13-15 tahun antar provinsi dan kab/kota 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00

Papua Sulawesi Barat Gorontalo Kepulauan Bangka Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Selat Kalimantan Tenga Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggar Jawa Barat Sulawesi Utara Sumatera Selatan Nusa Tenggara Ti Jawa Tengah Lampung Sumatera Barat Jambi Sumatera Utara Maluku Utara Banten Nusa Tenggara Ba Papua Barat Jawa Timur Bengkulu DKI Jakarta Aceh Maluku Kepulauan Riau Bali Kalimantan Timur DI Yogyakarta

-

Angka terendah tk kab/kota

Rata-rata tk provinsi

Angka tertinggi tk kab/kota

APS penduduk usia 7-24 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.

• Kesenjangan APS penduduk usia 13-15 tahun antarkabupaten/ kota masih lebar, yaitu antara 13,1 persen (Pegunungan Bintang, Papua), sampai dengan 100 persen (Kota Yogyakarta dan Kota Kediri). • Masih terdapat kesenjangan taraf pendidikan antarstatus sosial-ekonomi keluarga. APS penduduk usia 13-15 tahun pada Kuantil 1 sebesar 81,0 persen sedangkan pada Kuantil 5 sebesar 94,9 persen.

Tantangan dalam memenuhi layanan pendidikan dasar yang berkualitas: meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga yang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin.

18

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Menengah APS 16-18 tahun antar provinsi dan kab/kota

Papua Kepulauan Bangka… Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Gorontalo Sumatera Selatan Jawa Tengah Banten Jambi Sulawesi Tengah Lampung Nusa Tenggara Barat DKI Jakarta Sulawesi Selatan Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Riau Bengkulu Papua Barat Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau Sumatera Utara Bali Kalimantan Timur Sumatera Barat Aceh DI Yogyakarta

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Angka kab/kota terendah

Rata-rata provinsi

Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2000-2012 55.2 63.6 68.4 75.3

28.7

42.9

72.7 43.4 52.4 62.4

41.0 50.4

61.4

72.0 29.9

40

27.6 36.8 46.2 55.9

80 60

73.0

100

20 0

2000 Kuintil-1

2006 Kuintil-2

2009 Kuintil-3

Kuintil-4

2012 Kuintil-5

 Masih terdapat kesenjangan APS penduduk usia 16 – 18 tahun antarkelompok pendapatan.  Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi, baik antarprovinsi maupun antarkabupaten dalam provinsi

Angka kab/kota tertinggi

Tantangan dalam meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas: • meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajar 12 Tahun terutama kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. • meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitasnya • membangun sistem yang lebih komprehensif termasuk dengan alternatif diferensiasi kurikulum agar siswa dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal. Sumber: Susenas

19

Belum Meratanya Distribusi Guru

12

1.0 2001/02

2002/03

2003/04

Teacher

2004/05

2005/06

Student

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Student-Teacher Ratio

Junior Secondary School

1.8

24

16

1.2

14

1.1

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Teacher

2004/05

2005/06

Student

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Non PNS

10

60000

Sumber: diolah dari database guru tahun 2012

22 20

1.5 1.4

18

1.3

16

1.2

14

1.1

12

1.0 2001/02

2002/03

Teacher

2003/04

2004/05

Student

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09


Sumber: Suharti, 2013

Rasio murid:guru semakin mengecil

2009/10

10


1.6

2000/01

Non PNS

24

1.7

1999/00

PNS


Senior Secondary School

1.8

0.9

PNS

Tahun pensiun guru (asumsi guru swasta juga berhenti bekerja di usia 60 tahun)

12

1.0 0.9

Usia Guru

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064

18

1.3

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

1.4

0

20

1.5

0

22

1.6


Teacher & Student Growth

1.7


10

20000

2000/01

20000

1999/00

Jumlah Guru

14

1.1

40000

16

1.2

60000

18

1.3

Jumlah Guru

1.4

40000

20

1.5

80000

22

1.6



24

1.7

0.9

100000

Primary School

1.8

80000 100000

Perkiraan jumlah guru menurut usia dan jumlah pensiun per tahun

Perkembangan jumlah murid, guru, dan rasio murid:guru

• Jumlah dan distribusi guru masih perlu diperbaiki • Gelombang pensiun dalam beberapa tahun ke depan merupakan peluang untuk membenahi pengadaan dan persebaran guru

20

Kondisi Umum Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter 1. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. 2. Proses pembelajaran dalam pendidikan agama kurang menyediakan ruang bagi upaya membangun wawasan kemajemukan dalam kehidupan Keagamaan 3. Penghayatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan tampak mulai melemah, yang berdampak pada tantangan melahirkan warga negara yang baik (melalui proses pendidikan),terutama di kalangan penduduk usia muda. 4. Maraknya perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika sosial. 5. Makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku di kalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Tantangan : 1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta internalisasi nilai-nilai kebajikan dan akhlak mulia, 2. menumbuhkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswasiswa pemeluk agama yang berbeda. 3. memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi, untuk memperkuat daya rekat dan harmoni sosial di dalam masyarakat multikultural. 4. memantapkan pendidikan budi pekerti untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian peserta didik.

21

Sasaran Pokok Pendidikan Tahun 2015-2019 NO

Pembangunan

Tahun 2014

Tahun 2019

a.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun

8,1 tahun (2013)

8,8 tahun

c.

Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B

50,4% (2013)

68,4%

b. d. e. f.

Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

94,1% (2013)

96,1%

Rasio APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya.

Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyembangkan kepribadian peserta didik.

Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.

22

PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN a. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas b. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas

23

Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 1. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas

Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penanganan akses pendidikan di daerah pasca konflik, etnik minoritas, dan daerah 3T 2. Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Pendidikan Menengah dan Berkualitas a) Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas, antara lain melalui KIP dan pembangunan sarana prasarana pendidikan b) Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas. c) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja.

24

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penatanan Kembali Kurikulum dan Evaluasi Sistem Penilaian Pembelajaran Pemberian Jaminan Hidup yang Memadai dan Pengembangan Karir Bagi Guru Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Seluruh Wilayah Rekruitmen Guru Yang Berkualitas dan Distribusi Guru Yang Merata Pemberian Subsidi kepada PTN untuk Memperbesar Akses Penduduk Tidak Mampu Peningkatan Pembiayaan Litbang

25

QUICK WINS DAN PROGRAM PRIORITAS LAINNYA

26

Prov. Kalimantan Barat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.

Kegiatan

Target

Quickwins : 1

Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar SD (siswa)

SMP (siswa)

SMA/SMK (siswa)

Pembangunan dan Pengembangan SMK Kelautan Revitalisasi dan Pengembangan SMK Pertanian

Program Prioritas Lainnya : 1

USB SD *)

3

Tunjangan Khusus Guru Dikdas *)

2 4 5 6 7 8

USB SMP *)

BOS SMA (siswa) BOS SMK (siswa) USB SMA

USB SMK

Tunjangan Khusus Guru Dikmen

10 Politeknik Negeri Ketapang 11 Politeknik Negeri Sambas

201292

No.

1 3 3

23

32380

107657

48382 3 4

404 1 1

Kegiatan

Target

Quickwins : 1

47022 18844

Kementerian Agama

Mencanangkan Wajar 12 Tahun dengan Kartu Indonesia Pintar MI (siswa)

14977

MA (siswa)

6610

MTs (siswa) Program Prioritas Lainnya : 1

BOP RA (siswa)

3

BOS MTs (siswa)

2 4 5 6 7

8852 6064

BOS MI (siswa)

66439

BOS MA (siswa)

23340

Tunjangan Khusus Guru MadrasahNonPNS Rehab ruang kelas madrasah RKB madrasah

Keterangan : *) Merupakan target 2015 – 2019.

45176 342 84 42

Prov. Kalimantan Tengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.

Kegiatan

Target

Quickwins : 1


SMP (siswa)

SMA/SMK (siswa)



USB SD *)

3


2 4 5 6

USB SMP *)

BOS SMA (siswa) BOS SMK (siswa)


60425

No.

2 3 1 7

4770

51568 25328

352

Kegiatan

Target

Quickwins : 1

15075

6639

Kementerian Agama


6312

MA (siswa)

3492


BOP RA (siswa)

3

BOS MTs (siswa)

2 4 5 6 7

5384 6962

BOS MI (siswa)

38524

BOS MA (siswa)

9511



24061

185 73 29

Prov. Kalimantan Timur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.

Kegiatan

Target

Quickwins : 1


SMP (siswa)

SMA/SMK (siswa)



USB SD *)

3


2 4 5 6

USB SMP *)

BOS SMA (siswa) BOS SMK (siswa)


No.

Kementerian Agama Kegiatan

Target

Quickwins : 104543

1

34672 22197 2 3 2

20

9665

78584 80772

334


6312

MA (siswa)

3492


BOP RA (siswa)

3

BOS MTs (siswa)

2 4 5 6 7

5384 6962

BOS MI (siswa)

38524

BOS MA (siswa)

9511



24061 185

73 29

Prov. Kalimantan Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.

Kegiatan

Target

Quickwins : 1


SMP (siswa)

SMA/SMK (siswa)



USB SMP *)

3

BOS SMA (siswa)

2 4 5 6

91864 20254

8770 1 1 13

10995

BOS SMK (siswa)

43140

Politeknik Negeri Tanah Laut

57186 88

1

Kegiatan

Target

Quickwins : 1

Tunjangan Khusus Guru Dikdas *) Tunjangan Khusus Guru Dikmen

No.

Kementerian Agama


17651

MA (siswa)

18355

MTs (siswa) Program Prioritas Lainnya :

28325

1

BOP RA (siswa)

11880

3

BOS MTs (siswa)

67543

2 4 5 6 7

BOS MI (siswa)

BOS MA (siswa)



70292 28353 233

81 42

MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

31

Quick Wins Revolusi Mental NO

QUICK WINS

1 Inpres kepada semua instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk memulai Kampanye Revolusi Mental dan Restorasi Sosial; 2 Surat Himbauan kepada Perusahaan-perusahaan swasta untuk memulai kampanye Revolusi Mental dan Revolusi Sosial; 3 Mewajibkan semua lembaga penyiaran (sebagai pengguna frekuensi publik) untuk melakukan Kampanye Publik atau menyediakan durasi iklan layanan publik untuk Kampanye Revolusi Mental dan Restorasi Sosial, paling kurang 6x30 detik per hari, termasuk jatah penayangan pada primetime; 4 Penerbitan Surat Perintah Presiden untuk Penyusunan Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada Jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah; 5 Penerbitan Surat Perintah Presiden kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk Mengoptimalkan Peran Aparat Kepolisisan dan Kejaksaan sebagai Aparat Terdepan dalam Mewujudkan Tertib Sosial; 6 Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata di 5 (Lima) Daerah; 7 Instruksi Presiden untuk Penerapan Sikap-sikap Pelayanan Aparat dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik; 8 Membangun proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap, di 1.200 kecamatan 9 Inisiasi Gerakan Aparat Menuju Indonesia Ramah

10 Kampanye Budaya Maritim mulai awal November 2014 dan menjadikan Peringatan Hari Nusantara bulan Desember 2014 sebagai puncak kampanye Budaya Maritim; 11 "Blusukan Tematik" Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan; 12 Gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan dan keamanan di ruang publik.

K/L

KemPAN-RB, Kemkominfo, Kepolisian, Ekraf, Kemdikbud, KemPar, KemMaritim, KemLH, Kempora

32

Quick Wins dan Program Lanjutan Pemuda dan Olahraga NO.

PROGRAM

K/L

QUICK WINS 1. 2. 3. 4.

1. 2.

Pembentukan Panitia Inti Asian Games 2018

Penobatan para Role model Pemuda Indonesia Penataan Kemenpora, KOI, dan KONI dalam rangka mempersiapan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi Pilot project block grant seperti Inpres, di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, oleh Kemenkeu, BAPPENAS , Kemendgari dan Pemda serta block grant di tingkat kementerian dengan pelaksana Kemenpora PROGRAM LANJUTAN Pekan Olahraga Maritim Pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman, atlet, dan ilmuwan yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional

Kemenpora

Kemenpora Kemenpora Kemenpora

Kemenpora Kemenpora, Kemendikbud 33

Kalimantan Barat

Bidang Kebudayaan

QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Fasilitasi Komunitas Budaya

TARGET 5 komunitas budaya

Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara

3 Rumah Budaya

Taman Budaya Kalimantan Barat

1 Taman Budaya

Kalimantan Selatan

Bidang Kebudayaan

QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Taman Budaya Kalimantan Selatan

TARGET 1 Taman Budaya

Kalimantan Utara

Kalimantan Tengah Bidang Kebudayaan QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Taman Budaya Kalimantan Tengah

Fasilitasi Pengembangan Rumah Budaya Nusantara

TARGET 3 Rumah Budaya

1 Taman Budaya

Bidang Pemuda dan Olahraga QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Pilot Project block grant seperti Inpres, di Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah oleh Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri dan Pemda serta blockgrant di tingkat Kementerian dengan pelaksana Kemenpora

TARGET Blockgrant Kepemudaan dan Keolahragaan di 3 Kabupaten/Kota dan 5 Kecamatan

Kalimantan Timur

Bidang Agama

QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Revitalisasi Asrama Haji

Bidang Kebudayaan

QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN

TARGET

Bidang Kebudayaan

TARGET Pembangunan/ Rehabilitasi Asrama Haji Embarkasi Balikpapan

QUICK WINS/PROGRAM LANJUTAN Taman Budaya Kalimantan Timur

TARGET 1 Taman Budaya

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

35

Sasaran 2019 No

Indikator

1.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

3

Prevalensi kekerasan terhadap anak

2.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Arah Kebijakan

Baseline (SP2010 dan SDKI 2012) 69,6 (2013) 70,5 (2013)

Anak laki-laki: 47,45 persen; Anak perempuan: 35,05 persen (2013)

Target 2019 Meningkat Meningkat Menurun

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, a.l.: • Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan • Meningkatkan peran perempuan di bidang politik • Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan • Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan • Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal

36

TERIMA KASIH

Tarakan, Desember 2014

Recommend Documents