DESEMBER 2014

Buletin BKD & Diklat Kota Palembang/Edisi II/Desember 2014

BULETIN

PRIMA “Profesional, Inovatif, Menuju Sejahtera”

EDISI II/DESEMBER 2014

http://bkdd.palembang.go.id

1


SALAM REDAKSI

SUSUNAN REDAKSI

Alhamdulillah...

Ucapan syukur yang tak terhingga sepatutnya selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia‐Nya serta berkat‐Nya kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan dalam berkarya dan berbuat, sehingga Buletin BKD dan Diklat Kota Palembang dapat terbit untuk Edisi II di Bulan Desember 2014.

Penasihat

: Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang Kurniawan, AP.,M.Si.

Pemimpin Redaksi

: Kabid. Perencanaan dan Pengendalian Program Hj. Sri Martina, SE., MM.

Redaktur Pelaksana

: M. Azli Febiansyah, S.STP.,MH.

Pada edisi kali ini, di ujung Tahun 2014, kami mengedepankan bahasan pokok mengenai reformasi birokrasi yang saat ini sedang gencar‐gencarnya dilaksanakan dan menjadi isu strategis dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Noviarman, SE.,M.Si,Ak.

Sekretaris

: Herlina,S.Sos.

Lidya Nita Ismir, SIP., MM

Keuangan

: Adrianus Amri, SSTP.,M.Si.

Tim Pendukung

: Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang dan Kepala Bidang di Lingkungan BKD dan Diklat Kota Palembang

Humas

: Dian Fitriadi, A.Md.

Desain Grafis dan Fotografer

: Yendra Jaya, SE. A. Sangun F., S.Si.

Alamat Redaksi

: Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang

Jln. Merdeka No. 252

Telp. (0711) 357279 Fax : (0711) 357290

Website

: http://bkdd.palembang.go.id

E‐Mail

: [email protected]

Aparatur pemerintahan dituntut mempunyai kompetensi untuk menjadi “agent of change” (agen perubahan) dan kunci penentu keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, kami juga membuat ulasan mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk penilaian prestasi kerja PNS dan kegiatan program BKD dan Diklat Kota Palembang di Semester II Tahun 2014. Dan akhirnya, kami, tim redaksi buletin BKD & Diklat Kota Palembang tetap berusaha untuk memberikan sajian tulisan terbaik bagi pembaca dengan artikel‐ artikel yang menarik. Selamat Tinggal Tahun 2014, Selamat Datang Tahun Baru 2015

“Semoga kita tetap dapat berbuat yang terbaik.” Aamiin...

2


VISI DAN MISI H. Romi Herton Walikota Palembang

H. Harnojoyo Wakil Walikota Palembang

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG PERIODE TAHUN 2013‐2018

VISI PELAYANAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG BERKUALITAS MENUJU TERCIPTANYA PNS YANG PROFESIONAL, INOVATIF, DAN SEJAHTERA DALAM RANGKA MENDUKUNG PALEMBANG EMAS 2013‐2018

MISI MEWUJUDKAN SUMBER DAYA APARATUR YANG BERIMAN, PROFESIONAL, VISIONER, DAN BEBAS KKN

3


FOKUS UTAMA

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan Pelayanan yang Efektif dan Berkualitas

Manajemen Perubahan Seluruh proses reformasi birokrasi di instansi akan mengarah pada rekonseptualisasi organisasi dan mekanisme kerja instansi secara menyeluruh. Proses ini dapat mengganggu (disruptive) bagi staf maupun terhadap proses atau mekanisme kerja yang selama ini sudah berjalan di instansi, jika berbagai perubahan tersebut tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen perubahan adalah untuk memastikan dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil selama proses perubahan, fokus dan mudah dalam menjalankannya, terutama selama periode penyesuaian organisasi, prosedur, dan lain‐ lain. Manajemen perubahan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat‐akibat yang timbul karena terjadinya perubahan dalam organisasi.

4

Pengelolaan perubahan tidak hanya terkait dengan bagaimana mengelola dan mengendalikan perubahan yang terkait dengan organisasi, tata laksana, manajemen SDM, dan perbaikan sistem lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam manajemen perubahan adalah bagaimana mengubah pola pikir dan budaya kerja seluruh SDM instansi. Dalam hal ini manajemen perubahan ditekankan pada upaya pimpinan untuk mempengaruhi seluruh SDM instansi agar dapat menerima, mendukung, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Dalam konteks ini, keberhasilan reformasi birokrasi di instansi salah satunya ditentukan oleh sejauh mana seluruh SDM instansi terlibat dan menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri. Secara mendasar, yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah perubahan perilaku birokrat instansi sebagai pelaku utama, dan publik serta pemangku


kepentingan lainnya sebagai pendukung serta pendorong perubahan. Untuk mencapainya perlu dikembangkan suatu strategi dan rencana aksi program manajemen perubahan yang komprehensif yang merupakan jembatan utama dalam manajemen perubahan sekaligus merupakan bagian integral dari disain dan implementasi reformasi birokrasi. Kegiatan manajemen perubahan (proses sosialisasi dan internalisasi) yang dilakukan oleh instansi bertujuan untuk mendorong seluruh pejabat dan pegawai instansi agar berkomitmen dan berpartisipasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sesuai dengan keluaran yang dihasilkan dan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan manajemen perubahan, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan dari kegiatan tersebut, yaitu: 1. Terbentuknya Tim yang menangani Manajemen Perubahan yang sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program manajemen perubahan; 2. Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi yang sudah ditetapkan dan didokumentasikan; 3. Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dan strategi komunikasi dalam rangka reformasi birokrasi.

Penataan Peraturan Perundangan Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundangan adalah masih banyak peraturan yang tumpang tindih, tidak harmonis, bahkan saling bertentangan. Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda tetapi bahkan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan Penataan Peraturan Perundang‐undangan ini merupakan salah satu komponen penting dari reformasi birokrasi. Peraturan perundang‐undangan merupakan salah satu produk penting yang dihasilkan oleh instansi. Dalam proses penyusunan peraturan perundang‐undangan, instansi dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan instansi tersebut serta melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan peundang‐undangan terkait

untuk mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih, disharmoni dan pertentangan peraturan yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan peraturan di lapangan. Kegiatan identifikasi regulasi bertujuan untuk melakukan inventarisasi mengenai peraturan yang telah diterbitkan oleh instansi. Adapun kegiatan pemetaan regulasi bertujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundangan‐ undangan yang dikeluarkan oleh instansi baik dengan peraturan perundang‐undangan lain yang dikeluarkan oleh instansi sendiri maupun oleh Kementerian/Lembaga lain dan lembaga pemberi pinjaman bilateral/multilateral agar tidak tumpang tindih. Keberhasilan dari program/kegiatan Penataan Peraturan Perundang‐undangan ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya/tersusunnya pemetaan berbagai peraturan perundang‐undangan.

Penataan dan Penguatan Organisasi Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran staregis serta visi dan misi organisasi. Instansi sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi yang belum terpenuhi saat ini kedalam struktur organisasinya. Hasil evaluasi kinerja organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan antara struktur organisasi dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal. Kebutuhan penambahan/penataan tugas dan fungsi tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tugas dan fungsi unit kerja yang ada dan/atau menambah tugas dan fungsi baru dengan membentuk unit kerja baru. Pembentukkan unit kerja baru perlu dilakukan apabila tugas dan fungsi tersebut benar‐benar berbeda dengan tugas dan fungsi unit kerja yang ada, serta beban kerja unit kerja yang ada sudah cukup besar sehingga tidak mungkin menambahkan tugas dan fungsi yang baru. 5


Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan dari program penguatan organisasi adalah:

perencanaan pengadaan RAPBN, monitoring dan evaluasi pengadaan, serta pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan.

1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen struktur Organisasi dan Tata Kerja instansi 2. Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan, maka kriteria keberhasilan dari program penataan tata laksana adalah: 1. Seluruh dokumen SOP yang diterbitkan oleh INSTANSI sudah disahkan; 2. Tersedianya Blue Print pengembangan E‐ government (IT Plan).

Penataan Tatalaksana

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di instansi, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta diikuti dengan penerapan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Program reformasi birokrasi keempat adalah penataan tatalaksana yang difokuskan pada penataan Standard Operating Procedure (SOP), khususnya untuk core business, serta pelaksanaan e‐government. SOP merupakan prosedur yang mutlak harus dibuat dan dijadikan acuan dalam suatu organisasi, terlebih lagi bagi INSTANSI sebagai lembaga yang masih relatif baru. SOP adalah prosedur yang harus dijalankan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus berperan sebagai alat kendali atas jalannya suatu pekerjaan atau aktivitas. Dalam era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini, peran TIK dalam birokrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, e‐ government menjadi salah satu komponen penting dalam program ketatalaksanaan. Penggunaan e‐ government atau TIK di INSTANSI tidak hanya terkait dengan pelayanan yang bersifat internal tetapi juga dengan pelayanan kepada pihak eksternal. Penggunaan e‐government secara internal adalah dalam bentuk Sistem Informasi Bersama (SIB) yang berbasis pada TIK, dimana kearsipan digital menjadi bagian dari sistem tersebut. Selain itu, implementasi e‐government secara internal di instansi juga diarahkan untuk bidang‐bidang penting lainnya, yaitu dalam bentuk sistem informasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian (SIMPEG), keuangan dan perbendaharaan, aset dan persediaan, dan lain‐lain. Dalam konteks pelayanan eksternal e‐ government diterapkan dalam bentuk proses pengadaan secara elektronik (e‐procurement),

6

Penataan Manajemen SDM Aparatur

Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program/kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di instansi 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur di instansi 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di instansi 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur di instansi 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di instansi Secara rinci kriteria keberhasilan pada program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dan diterapkannya sistem rekruitmen pegawai instansi berbasis kompetensi yang transparan dan akuntabel 2. Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan non struktural yang ada dalam struktur organisasi instansi 3. Tersedianya Job Grading instansi yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan


4. Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan instansi 5. Tersedianya peta profil kompetensi individu instansi 6. Tersedianya sistem penilaian kinerja individu instansi 7. Tersedianya database pegawai instansi yang akurat 8. Tersedianya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai instansi berbasis kompetensi

Penguatan Pengawasan Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan yaitu pertama penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I, Pasal 1 Butir 2). Kedua, Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting. Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di instansi 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara di instansi 3. Diperolehnya opini WTP dari BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di instansi 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di instansi Sedangkan secara rinci yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah sebagai berikut: 1. Pada penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di instansi adalah jumlah dan jenis temuan berkurang; dan temuan yang ada ditindaklanjuti

2. Pada Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting adalah Laporankeuangan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK di tahun yang akan datang

Penguatan Akuntabilitas Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di instansi adalah: (1) Meningkatnya kinerja instansi; dan (2) Meningkatnya akuntabilitas instansi. Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di adalah sebagai berikut: 1. Dokumen penetapan kinerja, LAKIP dan IKU instansi disusun dan ditetapkan tepat waktu 2. Nilai akuntabilitas kinerja instansi minimal CC 3. Tersedianya sistem manajemen kinerja organisasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program/kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi di INSTANSI adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional 3. Meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan isntansi Sedangkan secara rinci kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut: 1. Standar pelayanan INSTANSI sudah disahkan 2. Sudah ada kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ***

7


KOMPETENSI PNS APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA?

B

erdasarkan Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

Kurniawan, AP.,M.Si. Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang

Menurut Civil Service College (1997), kompetensi adalah kemampuan perorangan untuk melaksanakan pekerjaannya di tempat kerja dengan memenuhi standar. Kompetensi merujuk pada kecakapan atau kelayakan seseorang dalam organisasi untuk menjalankan tugas dengan sempurna. Kompetensi merujuk pada sifat (trait) individu yang dapat atau berhubungan dengan prestasi kerja. Kecakapan yang dimaksudkan boleh didasarkan kepada motif, sifat, sikap atau nilai, tahap pengetahuan atau pemikiran (kognitif) atau kemahiran bertingkah laku

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Konsepsi kompetensi meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :

Dapat dibayangkan kalau seandainya Pegawai ASN ini tidak memiliki kompetensi, akan berakibat atau berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, misalnya pelayanan menjadi lambat, bekerja asal‐ asalan, tidak maksimal, tidak efisien dan hasilnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

1. Kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang yang menyangkut karakteristik bakat (traits), motif dan motivasi 2. Kemampuan teknis yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaan tugas‐tugas teknis 3. Kemampuan seseorang dalam hal manajemen, kepemimpinan dan administrasi

Sebenarnya sudah berbagai program dan kegiatan yang telah diupayakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi PNS, seperti melakukan reformasi birokrasi, berbagai diklat dalam jabatan, berbagai diklat fungsional, berbagai diklat teknis, workshop, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, tapi mengapa PNS masih diindikasikan tidak memiliki kompetensi.

Adapun 5 (lima) karakteristik dasar kompetensi, meliputi :

Kata “kompetensi” memiliki pengertian menyoroti aspek dan penekanan yang relatif berbeda. Kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan capability (kemampuan). Seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif.

8

1. Motif (motive), sesuatu yang secara terus menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan. Motif ini menggerakan, mengarahkan dan memiliki perilaku terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan berbeda dari orang lain; 2. Sifat (traits), karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi; 3. Konsep pribadi (self concept), perilaku, nilai dan kesan pribadi seseorang; 4. Pengetahuan (knowledge), informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu;


5. Keterampilan (skill), kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik dan mental tertentu. Alasan PNS harus memiliki kompetensi, diantaranya karena tuntutan: 1. tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik 2. pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance) 3. dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi 4. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi 5. serta pelaksanaan otonomi daerah Dalam upaya meningkatkan kompetensi PNS khususnya para pejabat struktural, Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999 (UU 43/199) tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok‐pokok Kepegawaian, dalam Pasal 17 ayat 2 mengatur pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Selain pejabat struktural, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh pejabat fungsional yakni kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui: 1. Penataan kembali kelembagaan/organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur dan tatalaksana (manajemen) pemerintahan dengan ukuran yang pas (right sizing) sesuai dengan tujuan, urhensi, visi dan misi yang diemban

2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (PNS) dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS diupayakan dengan cara: a. Pendidikan Formal, yakni dengan penugasan para PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian ijin belajar jenjang S1, S2, dan S3 b. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang dipersyaratkan, yakni Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II, dan Diklatpim Tingkat I c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, untuk memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di bidang teknis tertentu e. Pemberian kemampuan melalui pengalaman (Tour of duty) para PNS 3. Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana sekarang ini hamper semua instansi/organisasi perangkat daerah sudah memiliki web site, sehingga berbagai informasi/kebijakan bisa diakses oleh masyarakat 4. Perbaikan sistemreward and punishment. Sistem reward dengan menerapkan equal work for equal pay atau pemberian gaji yang layak sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5. Perbaikan etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS, dan meningkatkan pengawasan (pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat) ***

9


SDM Aparatur Penentu Keberhasilan Reformasi Birokrasi Oleh: M. Azli Febiansyah, S.STP.,MH. (Kasubbid. Perencanaan Program BKDD Kota Palembang)

R

eformasi birokrasi terdiri dari dua kata yang digabungkan, yakni “reformasi” dan “birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi adalah perubahan besar secara mendadak/drastis untuk perbaikan, baik itu politik, ekonomi, maupun sosial dalam suatu negara atau masyarakat. Sementara itu, birokrasi secara bahasa adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Selain itu, birokrasi juga berarti cara bekerja atau susunan pekerjaan menurut tata aturan tertentu. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa birokrasi berhubungan dengan aparatur negara yang menjadi abdi negara, dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN). Bila melihat dari bahasa, reformasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan berupa perubahan mendasar dalam rangka perbaikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah (ASN). Reformasi berkaitan erat dengan Good Governance. Tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi berhubungan dengan elemen‐elemen birokrasi, seperti kelembagaan, sumber daya aparatur negara, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan publik, dan pelayanan publik. Sebagai sebuah organisasi pemerintahan, sudah selayaknya pemerintah wajib menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Akuntabilitas dan

10

keterbukaan pelayanan harus dikedepankan. Bila aspek akuntabilitas ini berhasil ditingkatkan, bisa dikatakan reformasi birokrasi mencapai secercah harapan. Penekanan reformasi birokrasi lebih pada perubahan paradigma berpikir dan budaya kerja aparatur negara. Implikasi yang paling penting dalam rangka reformasi birokrasi adalah pemercepatan pembangunan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan birokrasi yang lebih slim, penyelewengan dana pun diharapkan tidak terlalu besar. Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “rule government” menjadi ”good government” atau “from government to governance” dan dari sentralistik ke desentralistik tentunya perlu disikapi dan diimbangi dengan PNS yang memiliki kompentensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas. Reformasi birokrasi dilaksanakan karena adanya kondisi yang memaksa dan harus segera diambil langkah‐langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik sehingga secara bertahap dapat terwujud clean government and good governance karena tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif dari birokrasi pemerintahan. Adapun visi dari reformasi birokrasi adalah kepemerintahan yang baik (good governance) dengan misi reformasi birokrasi adalah untuk mengubah: 1. Pola alam pikiran (mindset)


2. Pola budaya (cultural set) 3. Pola sistem tata kelola pemerintah

rekrutmen pegawai yang selektif, objektif, transparan, bebas KKN, dan adanya pengangkatan yang harus berbasis kinerja dan kompetensi. 2. Strategi Edukatif Yaitu perlu adanya sosialisasi/pembinaan/pembimbingan tentang peraturan perundang‐undangan melalui bimtek, konsultasi dan fasilitas kepada setiap aparatur negara dalam melakukan tugas pekerjaannya. 3. Strategi Preventif Yaitu perlu adanya pencegahan terhadap peraturan upaya‐upaya pelanggaran perundang‐undangan yang berlaku melalui pemberian motivasi, pembimbingan dan pemahaman mengenai etika dan moral atau melalui penataan sistem (check and balances). 4. Strategi Refresif Yaitu penegakan hukum melalui pemberian sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan pemberian penghargaan yang sebanding kepada seluruh aparatur secara obyektif.

Dengan sasaran reformasi birokrasi, yaitu: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Berdasarkan Permen PANRB No. 21 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada 6 Program untuk tingkat makro, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penataan organisasi Penataan tata laksana Penataan manajemen SDM Aparatur Penguatan pengawasan Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan 9 program percepatan reformasi birokrasi di daerah: 1. Penataan struktur birokrasi 2. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e‐government) 3. Efisiensi penggunaan fasilitas, saran dan prasarana kerja PNS 4. Penataan jumlah dan distribusi PNS 5. Sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka 6. Profesionalisasi PNS 7. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri 8. Peningkatan trasparansi dan akuntabilitas aparatur 9. Peningkatan pelayanan publik Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur yang profesional, berkinerja tinggi, berintegrasi, bermoral, beretika, akuntabel dan birokrasi yang efektif dan efisien dan responsif ada empat strategi yang perlu dilakukan, yaitu dengan strategi: 1. Strategi Pre‐emtif Yaitu penciptaan kondisi yang kondusif untuk peningkatan kualitas SDM aparatur melalui perundangan‐undangan di bidang manajemen SDM Aparatur, seperti melalui seleksi dan

Kedudukan dan peran SDM Aparatur sangat penting dan menentukan jalannya reformasi birokrasi karena sebagai motor dan mesin penggerak serta agent of change (agen perubahan) jalannya birokrasi pemerintahan dan terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Untuk itu diperlukan SDM Aparatur yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bermoral, beretika, akuntabel, dan birokrasi yang efisien, efektif, dan responsif karena baik buruknya perilaku dan kinerja birokrasi pemerintahan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Semoga kita sebagai aparatur dapat menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang baik. ***

“Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami!” 11


Sosialisasi Pembekalan

TATA CARA PENGISIAN BLANGKO SASARAN KERJA PEGAWAI BAGI PNS DI LINGKUNGAN BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

P

ada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 pada pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Aula Gedung Kantor BKD dan Diklat Lantai II Pemerintah Kota Palembang, Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Pembekalan Tata Cara Pengisian Blangko Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang diikuti seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKD dan Diklat Kota Narasumber menjelaskan tata cara pengisian blangko SKP dengan antusias Palembang. Mengingat pentingnya SKP ini, Dalam hal ini, Bapak Kurniawan, AP., M.Si., maka dipandang perlu untuk setiap PNS mengetahui menyampaikan apresiasi yang tinggi atas tata cara menyusun SKP tersebut sehingga dapat terselenggaranya sosialisasi ini. diperoleh keseimbangan antara sasaran dan target kerja masing‐masing pegawai. Untuk itu, Kepala BKD “Diharapkan kepada seluruh pegawai BKD dan Diklat dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP., M.Si. Kota Palembang menjadi peserta yang aktif, menyelenggarakan Bimtek Pembekalan Tata Cara manfaatkan kesempatan ini untuk dapat mengerti Pengisian Blangko SKP yang langsung dipandu oleh sejelas‐jelasnya tentang materi ini. Untuk itu ikuti narasumber dari Badan Kepegawaian Nasional Bimtek ini dengan antusias.” Regional VII wilayah Sumbagsel. SKP ini penting, apalagi bagi Pegawai yang akan naik Menurut Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, SKP pangkat pada priode April 2015 harus melampirkan sekarang ini menjadi hal yang diutamakan untuk SKP 2014 dan DP‐3 tahun 2013, dan bagi narasumber dibuat dan diaplikasikan oleh PNS di seluruh dari dari BKN Regional VII harus menjadi amal, karena Indonesia. SKP didaulat sebagaimana kontrak kerja menyebarkan ilmu juga merupakan amal ibadah bagi bagi PNS yang harus dibuat dan ditetapkan pada awal yang bersangkutan. tahun dan pada akhirnya nanti akan dinilai Dari keseluruhan Bimtek ini, diharapkan seluruh keberhasilan pelaksanaan kontrak tersebut oleh peserta dapat memahami dan mampu menuangkan atasan. Dengan sendirinya, SKP dapat dianggap pembelajaran tersebut ke dalam SKP masing‐masing sebagai tanggung jawab pekerjaan yang harus pegawai untuk dapat dilaksanakan sebagaimana dilaksanakan semaksimal mungkin agar penilaian kerja mestinya. *** pada akhir tahun dapat maksimal juga.

12


Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Apa yang dimaksud dengan SKP? SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing‐masing.

Bagaimana cara mengisi formulir SKP?

Apa berbedaan antara DP3 dengan SKP?

Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan

Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.

Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain? Cara menentukan target kuantitas dalamm pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dariorang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun‐tahun sebelumnya. Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan/kegiatan? Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20. Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya? Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum? Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional tertentu?

Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan? Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing‐masing PNS. Apakah dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan? Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing‐masing. Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin)? Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi. Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan? Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.

13


Mekanisme Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja PNS

14


Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010

Mewujudkan PNS yang Disiplin, Profesional dan Bermoral handal dan profesional menuju ke pemerintahan yang baik (good governance). Disampaikan pula bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, telah diatur dengan kongkrit dan rinci terkait dengan:

Peserta yang mengikuti sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS, BKD dan Diklat Kota Palembang menggelar Sosialisasi/Bimtek Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang diikuti oleh 357 peserta, terdiri atas 285 Pejabat Eselon IV dan 72 Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam 3 hari, mulai tanggal 24 – 26 Juni 2014, bertempat di Hotel Swarna Dwipa. Sosialisasi dimaksud merupakan lanjutan dari sosialisasi yang diberikan kepada seluruh pejabat struktural eselon II, III, dan IV, dan sudah dimulai secara bertahap sejak tahun 2012. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk :  Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan‐ ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;  Menyatukan komitmen untuk menegakkan disiplin di seluruh SKPD lingkungan Pemerintah Kota Palembang  Memberikan bimbingan teknis penanganan/penindakan pelanggaran disiplin PNS sesuai prosedur dan kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah dimaksud. Dalam sambutannya mewakili Walikota Palembang, Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP., M.Si., menyampaikan bahwa disiplin merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan PNS yang

 Kewajiban dan larangan bagi PNS; yang tidak  Hukuman disiplin bagi mematuhi/melanggar kewajiban dan larangan;  Pejabat yang berwenang menghukum;  Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukumannya;  Sanksi hukuman bagi pejabat yang seharusnya menghukum, tapi tidak menjatuhkan hukuman. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara khusus juga sangat terkait dengan penilaian pencapaian SKP, dimana hal tersebut tertuang dalam salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan PNS, yang berbunyi, “Setiap PNS wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan (Pasal 3 Ayat 12)”. Apabila SKP tersebut tidak tercapai, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, yaitu berupa:  Apabila SKP tercapai 25% sampai dengan 50%, dijatuhi hukuman disiplin sedang;  Apabila SKP tercapai kurang dari 25%, dijatuhi hukuman disiplin berat. Penilaian SKP tersebut, diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang DP‐3 PNS, yang juga mulai intensif disosialisasikan dan akan diberlakukan mulai tahun 2014. Terakhir, Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang tersebut berpesan agar para peserta mengikuti acara sosialisasi dimaksud dengan baik, yakni dengan menyimak, memperhatikan dan melakukan diskusi dua arah selama acara berlangsung, sehingga nantinya dapat menerapkan dan menegakkan disiplin di SKPDnya masing‐masing. ***

15


Peserta yang mengikuti kegiatan Diklat

Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Modern

B

KD dan Diklat Kota Palembang menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen Kearsipan Modern Angkatan I dan II di Aula Kantor BKD dan Diklat, tanggal 4‐11 Juni 2014. Pelaksanaan diklat secara resmi dibuka oleh Walikota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang, di Aula Kantor BKD dan Diklat, Rabu (04/11/14).

Dalam sambutan Walikota yang dibacakan oleh Sekretaris BKD dan Diklat Kota Palembang, kearsipan menjadi salah satu kebutuhan vital dalam sebuah organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun swasta, apalagi sebuah organisasi perkantoran modern yang menuntut keberadaan sistem pengarsipan yang tertata dan tersimpan dengan baik. Tidak bisa dibayangkan, apa jadinya sebuah kantor pemerintahan jika sistem kearsipan carut marut. Bisa dipastikan kinerja kantor tersebut juga carut marut.

16

Oleh karena itu, diklat yang dilakukan ini, khususnya diberikan kepada para pegawai yang bertanggung jawab terhadap sistem pengarsipan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang agar dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar kearsipan sebagaimana yang ditentukan. Tujuan dilaksanakan diklat ini untuk menghasilkan PNS yang mempunyai pemahaman dasar dan keterampilan teknis mengenai sistem pengelolaan arsip yang baik. Diharapkan agar seluruh peserta mengikuti diklat ini dengan kesungguhan hati dalam rangka menunjang terciptanya tertib administrasi di lingkungan Pemerintah kota Palembang. Diklat ini sendiri diikuti sebanyak 80 orang, terdiri dari seluruh perwakilan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. ***


Diklat Bendaharawan bagi Bendahara Sekolah di Lingkungan Pemkot Palembang Selanjutnya, dalam upaya mendukung peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Subtansi peraturan

dalam dua itu adalah

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yakni dalam peraturan itu disebutkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dikelola berbasis kinerja, tetapi juga dikelola lebih tertib dan taat pada peraturan perndang‐undangan.

Para bendahara dari berbagai sekolah yang mengikuti diklat bendaharawan

K

epala BKD dan Diklat Pemkot Palembang mengatakan diklat bendaharawan bagi bendahara sekolah memiliki banyak tujuan, di antaranya adalah untuk memberikan pencerahan tentang tata kelola keuangan daerah, yakni pengelolaan yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bagi bendahara sekolah di lingkungan Pemkot Palembang. Hal itu disampaikan Bapak Kurniawan, AP.,M.Si., saat pembukaan diklat bendaharawan bagi bendahara sekolah di lingkungan Pemkot Palembang yang digelar di Aula BKD dan Diklat Kota Palembang. Secara umum, tujuan digelarnya diklat adalah untuk memahami ketentuan dan tata cara pengelolaan keuangan, sehingga setelah diklat peserta diharapkan dapat mengaplikasikan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara sekolah.

Dalam diklat diajarkan tentang tata pembukuan bendahara, surat pertangungjawaban, laporan keuangan, dan pengetahuan perpajakan. Hal ini untuk memberikan bekal yang cukup kepada bendahara sekolah tentang peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaanya juga harus transparansi dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, sosok PNS yang mampu melakukan peran tersebut adalah bendahara sekolah yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dengan sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, sadar akan tangung jawab sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan untuk mendapatkan PNS yang berkualitas dan dapat diandalkan, maka kemampuannya perlu ditingkatkan melalui proses pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah dengan diklat bendaharawan bagi bendahara sekolah yang diarahkan pada penatausahaan keuangan, struktur APBD dan kode rekening, serta hal‐hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. ***

17


Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Pola Baru

Meningkatkan Pola Berpikir Kreatif dan Inovatif

P

endidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV (Diklat PIM IV) Angkatan I dan II di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 merupakan pola baru dalam penyelenggaraan Diklat PIM, dikarenakan penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat IV yang diselenggarakan oleh BKD dan Diklat Kota Palembang dengan memakai kurikulum pola baru sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman ©Penyelenggaraan Pendidikan Asisten 3, Kepala BKDD, dan Kabid Diklat membuka Diklat PIM Angkatan 2 di Hotel Bumi Asih, Palembang. dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Perbedaan Diklat PIM Pola lama dengan Pola Baru, di dalam diklat pola lama hanya memfokuskan pada kemampuan menyusun rencana aksi, lebih banyak teori dibandingkan praktek dan terlalu banyak materi yang terkait dengan teknis manajerial. Sedangkan dalam diklat pola baru tidak hanya kemampuan menyusun rencana aksi, tetapi juga kemampuan untuk mengimplementasikan. Lebih sedikit teori dari praktek dan lebih ditekankan pada pembentukan karakter kepemimpinan dan bagaimana Peserta Diklat PIM IV kemampuannya menyelesaikan serta menerapkan harinya dilakukan di dalam kelas, dan sisanya di luar proyek perubahan di organisasinya sesuai tugas kelas atau kembali ke satuan kerja perangkat daerah kewenangannya. (SKPD) masing‐masing. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Kepala Untuk hal itu, metode pembelajaran lebih bersifat Lembaga Administrasi Negara Nomor 12, 13 Tahun fasilitatif dan interaktif, multi arah, dan multi sumber. 2013 bahwa Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV di Peserta tidak hanya mendapatkan teori di dalam kelas, arahkan untuk menghasilkan Pemimpin Perubahan, namun dituntut mengaplikasikan di tempat kerjanya yaitu pemimpin yang berhasil membawa perubahan melalui proyek perubahan yang merupakan inisiatif pada unit organisasi (Eselon III, IV) yang dipimpinnya. dari peserta sendiri dengan fasilitasi widyaiswara. Selain itu dengan pola ini, peserta pendidikan dan Selain itu juga bisa melalui proses coaching , latihan lebih banyak melaksanakan kegiatan di luar konseling, dan monitoring yang melibatkan pimpinan kelas (out class) daripada di dalam kelas (in class). Di instansi atau SKPD masing‐masing. sini peserta dituntut memiliki kreativitas dan inovasi Sebanyak 80 (delapan puluh) peserta diklat yang yang dapat diterapkan agar pekerjaannya lebih baik ke terbagi menjadi 2 (dua) angkatan mengikuti Diklat PIM depan. Waktu yang dibutuhkan setiap peserta dalam IV. Pembukaan angkatan I dilaksanakan pada tanggal pelatihan pola baru ini selama 94 hari, di mana 21

18


10 Juli 2014, bertempat di Wisma Olga Palembang, sedangkan pembukaan Angkatan ke‐II dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2014, bertempat di Hotel Bumi Asih Palembang. Perubahan Diklat PIM pola baru dari segi substansi materi diberikan dan disusun berdasarkan kebutuhan riil jabatan dan organisasi. Materinya tidak hanya bermuatan yang padat dan penuh konsep, namun telah melalui analisis kebutuhan yang lebih cermat, sehingga apa yang diberikan diharapkan dapat diterapkan secara maksimal dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan organisasi. Diklat PIM di era perubahan ini ditekankan pada hasil, yakni peserta harus mengikuti diklat secara langsung dan kompeten. Diklat PIM dengan pola baru diharapkan peserta melaksanakan perubahan tersebut dengan didampingi oleh atasan langsung sebagai mentor, selain itu mentor berperan dalam membangun kapasistas kepemimpinan dan manajerial peserta yang akan dibimbingnya. Tujuan penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat IV adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural Eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing‐masing. Dengan demikian, maka sasaran penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah dihasilkannya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan memimpin pada jenjang jabatan struktural Eselon IV. Kemampuan memimpin tersebut diwujudkan dengan kemampuannya dalam memimpin perubahan di unit kerjanya. Perubahan ini hanya dapat terwujud jika pejabat struktural tersebut mampu menetapkan area dan fokus perubahan, lalu kemudian mempengaruhi dan memobilisasi stakeholdernya mendukung perubahan tersebut. Sejalan dengan tujuan dan sasaran di atas, maka detail kompetensi yang dibangun pada Diklat PIM Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut, yang diindikasikan dengan kemampuan:

kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai‐nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi Melakukan kolabarasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas‐tugas organisasi ke arah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan operasional, struktur kurikulum Diklat Kepemimpinan Tingkat IV terdiri atas lima tahap pembelajaran, yaitu: 1) Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap Taking Ownership; 3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap Laboratorium Kepemimpinan; dan 5) Tahap Evaluasi. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah atau akan duduk dalam jabatan struktural Eselon IV dituntut untuk mengikuti Diklat PIM Tingkat IV. Adapun peraturan teknis peenyelenggaraan Diklat PIM Tingkat IV diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. Dalam peraturan ini diatur tentang kompetensi apa yang akan dibangun, dan bagaimana caranya mencapai kompetensi tersebut. Disamping itu, pedoman ini juga mengatur bagaimana mengevaluasi capaian peserta dalam mengikuti Diklat tersebut. Selebihnya, peraturan ini mengatur aspek administratif seperti seleksi peserta, persyaratan tenaga pengajar, prasarana, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan sebagainya. ***

Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundangan dan

19


FOTO-FOTO KEGIATAN BKD & DIKLAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

Foto bersama Keluarga Besar BKD dan Diklat Kota Palembang

Apel setiap hari Senin pagi

Senam pagi setiap Hari Jumat

Kegiatan Pembekalan Kursus Bahasa Inggris

20

Foto Bersama sesudah Senam Pagi


FOTO-FOTO KEGIATAN BKD & DIKLAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2014

Foto Bersama Plt. Walikota Palembang dengan Rektor IPDN dan Drum Band Gita Abdi Praja acara Asean University Games 2014

Kegiatan HUT Kota Palembang 17 Juni 2014

Penyematan Satya Lencana pada saat HUT Kota Palembang

Upacara HUT RI ke‐69 di Pelataran Benteng Kuto Besak

Peresmian kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2014

21


Sebuah Kajian Peserta Diklat Prajabatan Golongan IV Pemkot Palembang

MATERI PERCEPATAN PENYAMPAIAN DATA BAHAN PELAPORAN Oleh : Noviarman, S.E., M. Si., Ak (Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I)

“P

erubahan”, itulah kata yang begitu penting dalam suasana Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan oleh Bidang Diklat BKD & Diklat Kota Palembang yang dibuka pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014. Diikuti oleh 40 orang peserta yang rata‐rata telah menduduki jabatan eselon IV dan telah memenuhi persyaratan mengikuti kediklatan tersebut. Dengan diberlakukannya Perkalan No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, dimana peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2014 maka siap tidak siap, suka tidak suka, pelaksanaan kediklatan harus menerapkan pola baru dan mewujudkan pelayanan yang prima dan memuaskan bagi peserta selaku stakeholder sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi, baik disisi penyerapan anggaran berbasiskan kinerja maupun secara standart mutu pelayanan. Terlepas dari kemajuan dan perkembangan yang ada dari aparatur sipil negara saat ini, kita harus punya pandangan kedepan yang lebih baik, lebih benar, dan lebih maju serta berkesuaian dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem kepegawaian bahwa pejabat struktural eselon IV memiliki peranan sangat penting dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan‐kegiatan instansi dan memimpin seluruh stakeholder stratejik untuk melaksanakan kegiatan‐kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan‐kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dan stakeholder strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

22

Oleh karena itu seorang pejabat structural eselon IV harus bin wajib berinovasi dan dituntut mampu menerapkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki menunjukan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan diunit kerjanya, memimpin perubahan yang dirancangnya hingga menghasilkan hal yang positif untuk peningkatan kinerjanya. Langkah mewujudkan percepatan penyampaian data bahan pelaporan merupakan wujud kecil “proyek perubahan” guna meningkatkan kualitas pelayanan di Subbid Pengendalian Program pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. Perubahan yang akan dilakukan tidaklah mudah, harus ada dukungan dari seluruh pihak Stakeholder‐nya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan lansungnya selama 65 hari kerja. Tujuan akhir dari proyek perubahan ini adalah menciptakan komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian data pelaporan sehingga terjadi percepatan penatausahaan laporan yang berguna sebagai alat ukur penyerapan anggaran dan pengukuran kinerja suatu instansi bagi pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Menghadapi hambatan demi hambatan, meningkatkan budaya kerja yang ada sampai pembentukan mindset petugas pelaksana, apakah kemudian membuat saya takut?..ah sama sekali tidak. Layar sudah kadung terbentang, pantang pulang jika tidak ombak menghantam seluruh lambung lantas menenggelamkannya. Saya masih optimis dan bertanggungjawab untuk mewujudkan perubahan dalam unit kerja saya dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kita sudah tidak punya waktu. Pemerintahan baru telah hadir dengan segala harapan baik dan bertipe “gas pol” sehingga ketertinggalanlah yang menjadi


konsekuensi bagi orang yang tidak bisa bekerja cepat dan berinovasi. Reformasi birokrasi harus segera dijalankan, dengan 3 M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai sekarang untuk mendukung dan mengimbangi kinerja cepat Pemerintahan yang baru. Sempat beberapa kali timbul rasa ingin menyerah dalam perwujudan perubahan, tetapi beberapa kali pula dukungan dan peluang timbul, keidealisan, keluarga serta dukungan atasan langsung sebagai mentor proyek perubahan adalah segala peluang yang memotivasi saya. Keluarga, orangtua, saya tahu benar apa yang sudah dilakukan orangtua sehingga saya bisa seperti ini. Mereka telah amat keras berusaha mengorbankan apa pun demi anaknya. Lalu dukungan dari atasan langsung sebagai mentor, tanpanya proyek perubahan seperti bertepuk sebelah tangan, sia‐sia belaka karena atasan langsung saya merupakan pejabat eselon III yang memiliki peranan sangat penting dalam menjabarkan visi dan misi di instansinya kedalam program sekaligus memimpin dalam pelaksanaanya. Tugas ini menuntutnya memiliki kemampuan kepemimpinan taktikal, yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi kedalam program dan mampu mempengaruhi aparatur dilingkungannya untuk melaksanakan program tersebut secara baik dan benar. Strategi 1. Pembentukan Mindset dan Budaya Kerja Mindset (Pola pikir) adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Perbedaan pola pikir seseorang disebabkan oleh bedanya jumlah sudut pandang yang dijadikan dasar, landasan atau alasan..Bayaknya sudut pandang seseorang untuk berpikir dipengaruhi oleh emosi (mentality), pendidikan dan pengalaman. Hal ini yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya kedewasaan seseorang. Reformasi Birokrasi menyangkut aspek struktur dan sikap tingkah laku (the ethic being), dalam aspek inilah reformasi berhubungan langsung dengan pola tingkah laku birokrasi yang menjadi objek sekaligus subjek reformasi secara totalitas. Oleh karena itu pada

hakekatnya reformasi birokrasi adalah reformasi mindset para birokrat itu sendiri. Reformasi birokrasi dengan mengabaikan dimensi minsdset tak akan pernah berhasil diwujudkan. Sikap yang baik harus terus menerus dipupuk dan Komunikasi dan Koordinasi yang efektif serta efisien. Komunikasi yang santun merupakan faktor kunci keberhasilan perubahan terciptanya kecepatan dalam penyampaian data bahan pelaporan di subbidang pengendalian program. Dengan meyakini konsep HO2 yakni Hati (Iman dan Taqwa), Otak (ilmu pengetahuan) dan Otot (teknologi). Dengan hati saya mencoba berkomunikasi dan berkoordinasi secara lembut serta santun, dengan ilmu pengetahuan maka komunikasi dapat terjadi lebih efektif dan lebih efisien, lalu dengan teknologi maka penyampaian data bahan laporan cepat dan akurat. 2. Reward dan Punishment Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai maka berdampak pada penegasan terhadap phunishment dan menciptakan pemberian reward yang berbasiskan kinerja. Segala keberhasilan atas pekerjaan dan kegagalan pekerjaan yang diamanahkan kepada seorang pegawai memiliki feedback atau berbanding lurus dengan imbalan kerja/ reward serta sanksi/ phunisment yang akan diterima oleh pegawai. Kemudian outcome yang akan diterima akibat penerapan reward dan phunisment tersebut adalah seorang pegawai yang professional serta berdaya saing tinggi karena makin tinggi prestasi yang dicapai maka makin tinggi pula imbalan kerja yang diterima dan sebaliknya. Kedewasaan, kesadaran serta kecerdasan emosinal seorang pegawai juga tidak luput menjadi perhatian agar perubahan baik dapat terjadi di seluruh sektor tiap‐tiap subbiddang dan melahirkan pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi serta mendukung pemerintahan baru yang bersih. Salam perubahan…

23


Pemenuhan Kebutuhan Pegawai yang Proporsional di Setiap SKPD Kota Palembang

A

gar mampu menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat, maka setiap SKPD memiliki standar minimal jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai kebutuhan unit kerja organisasi dalam rangka melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. diperlukan Pemenuhan kebutuhan tersebut persamaan persepsi dengan melaksanakan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri sipil yang tepat untuk daerah Kota Palembang, sehingga secara bersama‐sama kita mampu melakukan penghitungan kebutuhan PNS yang tepat untuk masing‐masing SKPD. Dari hasil penghitungan kebutuhan PNS tersebut, diharapkan akan diketahui jumlah kebutuhan PNS masing‐masing SKPD, dengan standar penghitungan yang sama untuk memudahkan perumusan kebijakan dalam menyelesaikan salah satu permasalahan PNS dan untuk masa mendatang secara bertahap dan berkelanjutan dapat mewujudkan jumlah PNS yang

proporsional sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi. Dalam menentukan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, sebagaimana diamanatkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu harus ada perencanaan kebutuhan ASN lima tahunan, yang dirinci per tahun brdasarkan prioritas kebutuhan. Reformasi birokrasi merupakan suatu keharusan mengingat penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah, transparansi, birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu menyediakan pelayanan publik secara optimal. Lahirnya UU ASN sebagai paradigma baru dalam penataan manajemen kepegawaian, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Spirit dari UU ASN adalah kualifikasi dan kompetensi dengan lebih banyak memberikan Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang memberikan kata pengantar dalam pembukaan acara sosialisasi

24


mampu menyelenggarakan publik bagi masyarakat.

pelayanan

Untuk mendukung program penyusunan kebutuhan pegawai tersebut, BKD dan Diklat Kota Palembang mengadakan kegiatan sosialisasi pada hari Rabu, 19 November 2014 di Hotel Syari’ah Grand Duta Jl. Radial No. 01 Palembang selama satu hari. Kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala SKPD, beserta Kasubbag Kepegawaian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berjumlah 128 orang dengan narasumber Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme PNS dalam jabatan fungsional, sehingga akan merubah kecenderungan di mana selama ini PNS lebih berorientasi pada jabatan struktural dalam mengembangkan kariernya. Kehadiran UU ASN sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kota Palembang, yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi. Undang‐undang ini, menuntuk pemerintah daerah agar bisa membentuk ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politk, bersih dari KKN serta

Dengan kehadiran peserta di lingkungan SKPD yang mengikuti sosialisasi, kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kota Palembang dapat terpenuhi dengan efisien dan efektif, karena dengan terpenuhinya jumlah dan mutu pegawai yang memadai dan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab setiap satuan organisasi, maka roda pemerintahan Kota Palembang dapat berjalan dengan lebih baik. ***

Para kepala dinas/badan/bagian, camat, lurah, dan peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi

25


Intisari Undang‐Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Dalam rangka pelaksanaan cita‐cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan penggantian Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐ Pokok Kepegawaian dengan Undang‐Undang ASN Nomor 5 tahun 2014. Dengan diberlakukannya UU ini PNS Pusat dan PNS Daerah disebut sebagai Pegawai ASN; Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang‐ Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; peraturan perundang‐undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang‐ Undang; dan semua peraturan perundang‐undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‐Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang‐Undang ini.

26

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS). Merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PNS berhak memperoleh: a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. Perlindungan; e. Pengembangan kompetensi. 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang‐Undang. PPPK berhak memperoleh: a. Gaji dan tunjangan; b. Cuti; c. Perlindungan; d. Pengembangan kompetensi Jabatan ASN terdiri atas: 1. Jabatan Administrasi; terdiri atas: a. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. b. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana c. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan 2. Jabatan Fungsional, terdiri atas: a. Jabatan fungsional keahlian 1) Ahli utama; 2) Ahli madya; 3) Ahli muda; 4) Ahli pertama. b. Jabatan fungsional keterampilan 1) Penyelia; 2) Mahir;


3) Terampil; 4) Pemula. 3. Jabatan Pimpinan Tinggi, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari: a. Jabatan pimpinan tinggi utama. Yakni kepala lembaga pemerintah nonkementerian. b. Jabatan pimpinan tinggi madya. Meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara. c. Jabatan pimpinan tinggi pratama. Meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Beberapa hal penting terkait Jabatan pimpinan tinggi: a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. b. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang‐undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional. e. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. f. Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik melalui proses secara terbuka dan kompetitif. g. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali. h. Pada saat Undang‐Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: 1) Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; 2) Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; 3) Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; 4) Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; 5) Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; 6) Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. i. Jabatan ASN diisi dari: 1) Pegawai ASN 2) Jabatan ASN tertentu, dapat diisi dari: a) Prajurit TNI b) Anggota Kepolisian Negara RI.

27


Tim Sidak BKD & Diklat Kota Palembang Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian

D

alam upaya peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya upaya pembinaan dan evaluasi terhadap aparatur di Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil bahwa untuk mewujudkan PNS yang memiliki sikap integritas, profesional dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta untuk mengukur sejauh mana Tim dari BKD dan Diklat Kota Palembang melakukan sidak absensi di RSUD Palembang BARI tingkat disiplin aparatur perlu dilakukan inspeksi mendadak terhadap PNS (Aparatur Sipil Negara) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Maka berdasarkan Keputusan Walikota Palembang No: 800/2385/BKD.DIKLAT.VII/2014 dibentuklah Tim Inspeksi Mendadak terhadap Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang Tahun 2014 yang mempunyai tugas : 1. 2. 3. 4.

Menyiapkan bahan‐bahan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan inspeksi mendadak ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Meng‐inventarisasi hasil sidak dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Palembang

Kegiatan Sidak tersebut dilaksanakan pada Bulan Desember 2014, semoga tingkat kehadiran dan Saat penyidakan yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pelaksanaan tupoksi aparatur PNS di kota Palembang dapat lebih baik dan meningkat. ***

28


Pengembangan Etika Kepribadian dan Budaya Kerja bagi Pegawai Pembekalan ini dibuka oleh Hj. Sri Martina, SE.,MM. (Kabid Perencanaan dan Pengendalian Program BKDD Kota Palembang) yang dimoderatori oleh Firman Ramadhan, S.Sos. (Kasubbag Kepegawaian BKDD Kota Palembang). Ibu Sri Suroso dari lembaga pendidikan Carissa

Pada hari Senin, 24 November 2014, BKD dan Diklat Kota Palembang mengadakan pembekalan pengembangan etika kepribadian dan budaya kerja bagi pegawai baik PNS maupun non PNS di lingkungan BKD dan Diklat Kota Palembang yang diadakan di Ruang Aula BKD dan Diklat Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya etika kepribadian dan budaya kerja seorang pegawai dalam berinteraksi dengan sesama di lingkungan internal suatu instansi atau dalam menjalani kegiatan pelayanan yang profesional di lingkungan pemerintah kota Palembang.

Dalam pembekalan ini, setiap pegawai mendapatkan pengajaran mengenai gestur (sikap tubuh) yang baik, cara berkomunikasi dan cara berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan etika dunia kerja. Para peserta sangat semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini terlihat dari komunikasi interaktif dan diskusi antar peserta dan narasumber. Etika merupakan cermin dari kepribadian seseorang. Dengan penyampaian ilmu mengenai etika inilah, peserta dapat mempelajari tata cara dan sopan santun dalam dunia kerja umumnya dan dalam bidang pelayanan khususnya. Diharapkan kegiatan ini akan membentuk pegawai yang profesional dalam sikap dan perilaku sehari‐hari. ***

29


Milad Futsal Prima Tahun ke-1 & Launching Music ‘n English Conversation Club (MECC)

S

uasana yang sederhana, namun cukup ramai dan meriah mewarnai peringatan Milad Tahun ke‐1 Komunitas Futsal “BKD dan Diklat Kota Palembang” PRIMA (1 Oktober 2013‐1 Oktober 2014) yang secara bersamaan, juga dibentuk komunitas atau wadah pecinta Music dan English Conversation Club (MECC) BKD dan Diklat Kota Palembang, bertempat di Aula BKDD dan dihadiri oleh pegawai dan komunitas futsal dan MECC. Acara tersebut merupakan wujud syukur atas kekompakan dan kebersamaan yang sudah terjalin dan terbina dengan baik. Diawali dengan doa bersama, kemudia acara ramah tamah dan hiburan untuk semua.

Pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh manajer komunitas futsal (gambar kanan). Pembina komunitas futsal dan Music ‘n English Conversation Club membuka acara. (gambar bawah)

30

Ada pun program komunitas futsal PRIMA, melaksanakan latihan bersama setiap hari Rabu sore, melaksanakan sparing team, mengikuti turnamen (pertandingan) futsal. Dan program MECC, mengadakan kursus bahasa Inggris setiap hari Jumat sore di awal bulan minggu pertama, mengintensifkan penggunaan bahasa Inggris setiap hari Jumat di lingkungan kantor BKD dan Diklat Kota Palembang “English Friday”. “Semoga Komunitas Futsal PRIMA dan Komunitas MECC BKD dan Diklat Kota Palembang ini dapat terus terbina dengan baik”


Outbound Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang

Pererat Kebersamaan di Danau Teluk Gelam Untuk menjalin kebersamaan antar pegawai, BKD dan Diklat Kota Palembang melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mengadakan Pelatihan Informal bagi seluruh pegawai di lingkungan BKD dan Diklat Kota Palembang itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama dua hari (7‐8 Desember 2014) di alam terbuka sekitaran Danau Teluk Gelam, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kepala BKDD Kota Palembang, Kurniawan, AP.,M.Si. membuka outbound

Bekerja sama dengan Palembang School, para peserta dibagi menjadi beberapa tim untuk melalui berbagai rintangan dalam bentuk permainan yang mengasah kekompakan, kreatifitas, dan konsentrasi tim. Tiap‐tiap pos memiliki poin tersendiri sehingga jumlah dari poin terakhir akan menentukan siapa tim yang paling kompak, berstrategi dan kreatif. ***

Tim Pemenang ke‐1, KELOMPOK SIRU!!!, yang dipimpin oleh Sekretaris Badan, Bapak H. Efendi, S.Sos. (ke‐3 dari kanan)

Di sela‐sela kegiatan diisi dengan hiburan bernyanyi bersama Bapak Kepala Badan beserta b

31


Scanning Dokumen Kepegawaian PNS di Kota Palembang Pelaksanaan scanning data hingga tulisan ini dibuat telah mencapat 95 % data pegawai PNS non guru dari target keseluruhan data kepegawaian. Hal ini dikarenakan data pegawai PNS non guru masih dalam proses pengumpulan data. Dengan adanya scanning data ini dapat mempermudah proses kepegawaian BKD dan Diklat Kota Palembang, khususnya untuk urusan kepegawaian PNS guru dan non guru, seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan Satya Lencana, dan lain sebagainya.

Kegiatan Scanning data oleh Tim Pendataan BKDD Kota Palembang

BKD dan Diklat Kota Palembang mempunyai program kegiatan tahun 2014 ini, salah satunya adalah scanning dokumen kepegawaian. Scanning data mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Data Pegawai, dan Bidang Kepangkatan, Penggajian, dan Kesejahteraan Pegawai BKD dan Diklat Kota Palembang. Scanning data merupakan proses merekam, memindai suatu data, foto dan dokumen kepegawaian melalui suatu alat, yaitu scanner. Kemudian menghimpunnya sehingga menjadi informasi kepegawaian yang sangat penting yang berupa database kepegawaian. Tujuan dari pelaksanaan scanning data adalah untuk mendapatkan informasi kepegawaian dari masing‐ masing pegawai, PNS Guru maupun Non Guru, pada setiap instansi pemerintah Kota Palembang

32

BKD dan Diklat Kota Palembang menginginkan ke depan penciptaan pelayanan dan manajemen kepegawaian yang berkualitas, yaitu pelayanan yang makin lama makin baik (better), makin lama makin cepat (faster), dan makin lama makin sederhana (more simple) sebagaimana amanat program reformasi birokrasi. Dengan kegiatan scanning dokumen kepegawaian diharapkan dapat memberikan manfaat : 1.

2.

3.

4.

Menjamin terciptanya dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Salah satu pendukung seluruh kegiatan dalam pelayanan data dan informasi, guna pengambilan keputusan terhadap rencana yang akan datang (proses kenaikan pangkat, berkala,mutasi pegawai, pensiun, dan sebagainya).


33

34



Peresmian CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2014

P

ada hari Senin, 15 Desember 2014 bertempat di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Plt. Walikota Palembang, H. Harnojoyo, S.Sos., meresmikan CPNS Kategori II di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, yang telah selesai ditetapkan NIP‐nya oleh Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara. Secara simbolis, Plt. Walikota Palembang, H. Harnojoyo, S.Sos., menyerahkan ketetapan NIP tersebut kepada 4 orang perwakilan CPNS. Pada kesempatan itu, Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP.,M.Si., memberikan laporan mengenai CPNS Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan dihadiri unsur MUSPIDA di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Plt. Walikota Palembang, H. Harnojoyo, S.Sos., menyakini bahwa tidak semua tenaga honorer mendapatkan kesempatan mendapatkan SK CPNS, seperti para calon yang akan diresmikan saat ini, baik karena tidak lulus pemberkasan maupun tidak lulus seleksi.

Saat ini, jumlah tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang diangkat menjadi CPNS adalah sebanyak 794 orang, terdiri dari 382 orang tenaga guru, 90 orang tenaga kesehatan dan 322 orang tenaga teknis atau administrasi lainnya. Semua yang terkait dengan kebutuhan dan pengangkatan pegawai baru akan transparan dan detail, misalnya seseorang melamar jadi pegawai untuk jabatan apa, sesuai tidak dengan studi atau bidangnya, dan mengikuti tes seleksi. H. Harnojoyo, S.Sos. berharap kepada CPNS tetap konsekuen dengan pilihan tersebut. Tunjukkan komitmen dan tanggungjawab moral terhadap konsekuensi dari pengangkatan menjadi CPNS di pemerintah Kota Palembang. Tunjukan prestasi kerja dan kedisiplinan yang jauh lebih baik dari saat masih menjadi pegawai honorer. Jangan sampai setelah menjadi CPNS, kinerja dan kedisiplinan saudara mengendur. Imbangilah penghargaan pemerintah kepada para CPNS dengan pengabdian yang tulus dan profesional. ***

35


Penerimaan Dokter PTT Tahun 2014 Pemkot Palembang melalui BKD dan Diklat Kota Palembang kembali membuka penerimaan bagi tenaga medis dokter umum dan dokter gigi untuk mengisi formasi pegawai tidak tetap (PTT) tahun 2014. Penerimaan PTT ini tentunya sudah dipertimbangkan oleh Menteri Kesehatan, mengingat kebutuhan tenaga medis sangat diperlukan untuk melayani kesehatan masyarakat banyak. Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang, Kurniawan, AP.,M.Si., mengatakan bahwa penerimaan pegawai PTT ini sudah Kepala BKD dan Diklat yang diwakili oleh Kabid Formasi dan Pemindahan Pegawai Non Jabatan membuka tes Dokter PTT Tahun 2014

berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 mengenai Penerimaan Tenaga Medis untuk Dokter Umum dan Gigi. “Seleksi penerimaan Dokter PTT dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2014 bertempat di Gedung Aula BKD dan Diklat Kota Palembang untuk mengikuti test akademisi, psikotest, dan wawancara. Kuota formasi untuk dokter umum berjumlah 6 orang dan dokter gigi 2 orang. ***

Panitia memberikan penjelasan sebelum ujian psikotest

Peserta ujian mengerjakan tes tertulis akademis

36


serba-serbi

Zikir dan Yasinan Bersama Zikir dan yasinan bersama merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Pemkot Palembang di Rumah Dinas Walikota Palembang, Jl. Tasik No. 12A, setiap malam Jum’at mulai pukul 19.00 WIB. Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran pegawai Pemkot Palembang dengan mengajak beberapa elemen masyarakat serta mengundang anak‐anak panti asuhan secara bergilir.

Ustadz memberikan tausiyah didampingi oleh Kaban BKD dan Diklat Pemkot Palembang

Pegawai yang mengikuti acara

Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu wahana untuk menjalin tali silaturahmi dan persaudaraan antara sesama pegawai dan masyarakat serta perwujudan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan berzikir secara bersama diharapkan kepada segenap peserta, khususnya pegawai, mendapat ketenangan, ketentraman dan kedamaian hati dalam menjalankan amanat yang diemban. Acara ini biasanya dimulai dengan kata sambutan dari pihak panitia, kemudian dilakukan zikir dan yasinan bersama. Setelah itu, dilanjutkan dengan ceramah agama yang diakhiri dengan makan bersama. Tak lupa, pemberian bingkisan kepada anak‐anak panti asuhan. Jajaran staf pegawai BKD dan Diklat mendapat kesempatan untuk mengikuti acara zikir dan yasinan bersama pada tanggal 23 Oktober 2014. (asf)

Ibu‐ibu pegawai yang turut serta

Ibu Kaban memberikan bingkisan pada anak panti Anak‐anak panti asuhan yang diundang Salah satu staf BKD yang memimpin yasinan bersama

37


Pelayanan Kepegawaian pada Kantor Bkd dan Diklat Kota Palembang BKD dan Diklat Kota Palembang memiliki beberapa pelayanan kepegawaian sebagai berikut: 1. Pelayanan Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil 22. Pelayanan Pengajuan Usul SATYALANCANA 10 tahun, 20 2. Pelayanan Pemberhentian, Pengangkatan dan tahun dan 30 tahun Pemindahan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural 23. Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) 3. Pelayanan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan 24. Pelayanan Pengurusan SK Konversi NIP yang Baru serta Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional 25. Pelayanan Pengurusan Kartu PNS Elektronik (KPE) 4. Pelayanan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan 26. Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) dalam Jabatan Kepala Sekolah 5. Pelayanan Perpanjangan Batas Usia Pensiun terhadap 27. Pelayanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat Eselon II yang Berusia di Atas 58 Tahun di 28. Pelayanan Penerbitan Izin Cuti Pegawai Lingkungan Pemerintah Kota Palembang a. Cuti Tahunan 6. Pelayanan Penunjukkan PNS Tugas Belajar b. Cuti Besar/Haji/Umroh 7. Pelayanan Pelaksanaan Fit and Proper Test bagi Calon Lurah c. Cuti Sakit 8. Pelayanan Penerimaan Calon Praja IPDN d. Cuti Bersalin 9. Pelayanan Penerimaan Dokter/Dokter Gigi PTT e. Cuti Alasan Penting 10. Pelayanan Penerimaan CPNS f. Cuti Diluar Tanggungan Negara 11. Pelayanan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil 29. Pelayanan Penerbitan Izin Belajar Pegawai 12. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS 30. Pelayanan Inpassing Gaji Pokok PNS 13. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 31. Pelayanan Penerbitan Izin Meninggalkan Tugas 14. Pelayanan Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS 32. Pelayanan Penerbitan Izin Untuk Melakukan Proses 15. Pelayanan Usul Ujian Penyesuaian Ijazah PNS Perkawinan/Perceraian 16. Pelayanan Usul Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II 33. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Bepergian ke Luar 17. Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Negeri 18. Pelayanan Penerbitan Kartu Peserta TASPEN PNS 34. Pelayanan Diklat Teknis dan Fungsional 19. Pelayanan Penambahan dan PenguranganTunjangan PNS 35. Pelayanan Diklat Struktural (Kepemimpinan dan Prajabatan) 20. Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Penjatuhan 36. Pelayanan Proses Pensiunan PNS Hukuman Disiplin 37. Pelayanan Bidang Kepegawaian lainnya 21. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan (Bapertarum)

38


DAFTAR SKPD PEMERINTAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 1. Sekretariat Daerah Jl. Merdeka No. 1 0711-352695/312577 2. Sekretariat DPRD Jl. Gubernur H. Bastari No. 2 Jakabaring 0711-515364 3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jl. Merdeka No. 74 0711-353522 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Jl. Merdeka No. 525 0711-357279 5. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Jl. Ki Kms. Umar No. 84 0711-364115 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jl. Merdeka No. 1 0711-352695/312577 7. Badan Lingkungan Hidup Jl. Lunjuk Jaya No. 2 0711- 310154 8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Jl. Merdeka No. 3 0711-358272 9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Jl. Demang Lebar Daun No. 3 0711-445985 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Jl. Lunjuk Jaya No. 3 0711-368726 11. Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Jl. Letjend. Bambang Utoyo, 5 Ilir 0711-718365 12. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jl. Merdeka No. 8 0711-312011 13. Inspektorat Jl. Merdeka No. 1 0711-370681/376679 14. Satuan Polisi Pamong Praja Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 9 Gdg. Sriwijaya Promotion Centre 15. RSUD Palembang BARI Jl. Panca Usaha No. 15 Ulu SU I 0711-519211 16. Pelaksana Harian Badan Narkotika Jl. Merdeka No. 252 0711-357279

17. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Jl. Merdeka No. 1 0711-370681/367769 18. Sekretariat KPU Jl. Mayor Santoso No. 2 0711- 351709 /376679 19. Sekretariat Korpri Jl. Merdeka No. 1 0711-367389 20. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Jl. Merdeka No. 6 0711-373208 21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 9 Gdg. Sriwijaya Promotion Centre 22. Dinas Perhubungan Jl. P. Sido Ing Lautan No. 35 0711-442547 23. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jl. TP. H. Sofyan Kenawas Komp. RPH Gandus 0711- 445554/441551 24. Dinas Tenaga Kerja Jl. Kapten Anwar Sastro 0711-318066 25. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Jl. Slamet Riyadi No. 213, 5 Ilir Boom Baru 0711-710033 26. Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Jl. Slamet Riyadi No. 212, 5 Ilir Boom Baru 0711-718849 27. Dinas Tata Kota Jl. Slamet Riyadi No. 214, 5 Ilir Boom Baru 0711-713387 28. Dinas Pendapatan Daerah Jl. Merdeka No. 21 0711-352282 29. Dinas Kesehatan Jl. Merdeka No. 72 0711-350651 30. Dinas Sosial Jl. Merdeka No. 26 0711-351582 31. Dinas Kebersihan Jl. Sukarela No. 209 A Km. 7 0711-413505 32. Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Nyoman Ratu No. 1271 0711-352271

33. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Jl. Sukarela No. 129 B 0711-7078959 34. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Demang Lebar Daun No. 4255 0711-350878 35. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jl. Dr. Wahidin No. 3 0711-350665 36. Kantor Camat Ilir Timur I Jl. Mayor Santoso No. 01 0711-356637 37. Kantor Camat Ilir Timur II Jl. Yos Sudarso No. 8 0711-35710042 38. Kantor Camat Seberang Ulu I Jl. KH. Wahid Hasyim No. 72 0711-511886 39. Kantor Camat Seberang Ulu II Jl. Jendral A. Yani 14 Ulu 0711-513471 40. Kantor Camat Ilir Barat I Jl. Padang Selasa 0711-350572 41. Kantor Camat Ilir Barat II Jl. Makrayu 32 Ilir 0711-351659 42. Kantor Camat Kemuning Jl. Basuki Rahmat No. 75 0711810918 43. Kantor Camat Kalidoni Jl. Talang Gading No. 68 0711-710474 44. Kantor Camat Gandus Jl. TP. H. Sofyan Kenawas 0711-445788 45. Kantor Camat Plaju Jl. D.I. Panjaitan No. 1 0711-543600 46. Kantor Camat Kertapati Jl. Sriwijaya Raya Km. 14 Karya Jaya 07117069457 47. Kantor Camat Sukarami Jl. Kebun Bunga No. 2 0711-411901 48. Kantor Camat Bukit Kecil Jl. Kapten A. Rivai 0711- 351022 49. Kantor Camat Sako Jl. Musi Raya No. 1 0711-811923 50. Kantor Camat Sematang Borang Jl. Padat Karya No. 1 Kel. Srimulya 0711-7346868 51. Kantor Camat Alang-Alang Lebar Jl. Tembus Terminal Alang- Alang Lebar No. 1 071173468

39


BERITA BERGAMBAR KEGIATAN BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

Pelantikan Pejabat Struktural Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014

Rapat Evaluasi membahas pelaksanaan program kegiatan BKD dan Diklat Kota Palembang

Foto Bersama sesuda kegiatan sosialisasi reformasi Kunjungan peserta Benchmarking Diklat PIM Tingkat birokrasi dari Inspektur Kota Palembang IV Angkatan V Pemprov NTB (15/10/2014) (13/10/2014)

40

Sosialisasi penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan perencanaan Aparatur Sipil Negara dari KemenPAN & Reformasi Birokrasi

Foto Bersama Panitia Pelantikan CPNS dari BKD dan Diklat Kota Palembang di depan BKB (15/12/2014)

DESEMBER 2014

Recommend Documents