TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA

TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia



i

ii



NOVEMBER 2015 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

iii

BUKU SAKU MEMAHAMI UNDANG UNDANG DESA TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA

PENGARAH : Ahmad Erani Yustika (Direktur Jenderal, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) PENANGGUNG JAWAB: Eko Sri Haryanto (Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa) PEMBACA : Bito Wikantosa (Kepala Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa). COVER & LAYOUT ILUSTRATOR

: Heru Yepe : Ibe Karyantor

Cetakan Pertama, Oktober 2015

Diterbitkan oleh: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Jl. TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan 12740 Telp. (021) 7989924 Fax. (021) 7974488 Telp. (021) 3500334

iv


KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena dengan rahmatNya Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa telah hadir dihadapan pembaca. Buku Saku yang juga merupakan pelengkap modul Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pendamping Lokal Desa ini memuat beberapa isu penting terkait implementasi UU Desa. Upaya memberikan pemahaman bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) yang akan bersentuhan langsung dengan aktivitas kegiatan di Desa, maka Buku Saku ini diharapkan mampu membekali PLD dalam menjawab persoalan tersebut. Secara garis besar, Buku Saku ini memuat 6 (enam) isu, yakni Visi UU Desa, Produk Hukum di Desa, Musyawarah Desa, Sistem Pembangunan Desa, Pengembangan Desa Mandiri dan Wilayah Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Keenam isu tersebut merupakan rangkuman dari 12 sub pokok bahasan yang diharapkan mampu mengisi kekurangan dari litatur yang ada saat ini terkait dengan implementasi UU Desa. Akhir kata, bagi para Pendamping Desa dan juga Pendamping Lokal Desa diharapkan mampu memanfaatkan buku saku ini terlepas dari berbagai kekurangan dan atau kelemahan yang ada. Selamat belajar dan selamat menggunakan buku ini. Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

v

1 DAFTAR ISI ISSUE 1

5

VISI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ISSUE 2

18

PRODUK HUKUM DI DESA ISSUE 3

23

MUSYAWARAH DESA ISSUE 4

35

SISTEM PEMBANGUNAN DESA ISSUE 5 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI &

40

WILAYAH DESA ISSUE 6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

vi


ISSUE 1 Visi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2015 (UU Desa) 1.

Apa Visi UU Desa? Mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

2.

Apa keunggulan UU Desa dibandingkan dengan UU terkait Desa sebelumnya? Adanya penegasan pengakuan oleh Negara terhadap hak asal usul Desa dan kewenangan Desa berskala lokal yang secara eksplisit tertuang dalam azas rekognisi dan subsidiaritas.

3.

Apa artinya Desa sebagai subjek pembangunan? Desa adalah Pihak Pertama dan Utama dalam mengurus dan mengelola seluruh persoalan Desa dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pengelolaannya.

4.

Apa arti Azas Rekognisi? Azas Rekognisi atau pengakuan merupakan bentuk penghargaan dan pegakuan Negara kepada Desa terhadap Hak Asal-Usul dan juga Pengakuan terhadap hak asal usul Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 Tahun 2014)

5.

Mengapa azas rekognisi penting bagi desa? Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

1

Karena dalam berdesa memerlukan pengakuan pasti secara hukum terhadap pranata, system, nilai yang masih berjalan termasuk adat istiadat Desa. 6.

Apa arti azas subsidiaritas? Penetapan kewenangan berskala lokal Desa untuk kepentingan masyarakat Desa (pasal 3 UU Desa No. 6 2014)

7.

Apa contoh penerapan azas subsidiaritas? Kewenangan Desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pada kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dan ekonomi.

8.

Mengapa azas subsidiaritas penting bagi desa? Agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dapat dikelola sendiri oleh Desa berdasarkan kondisi, kemampuan, potensi, dan perubahan lingkungan yang terjadi.

9.

Apa arti inklusi sosial? Tatanan masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. (UU Desa Bab I pasal 3)

10. Apa yang dimaksud dengan Desa inklusi? Desa yang membangun dengan sistem keterbukaan; seluruh unsur masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Desa termasuk menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa.

2


11. Mengapa azas inklusi penting dalam berdesa? Agar terjadi kesetaraan kesempatan dan hak seluruh unsur masyarakat bersama Pemerintah Desa ikut serta dalam proses pembangunan di Desa, tidak ada unsur di dalam masyarakat Desa yang mengalami ketidakdilan serta diskriminasi dalam proses pembanguna tersebut. 12. Apa yang dimaksud dengan azas partisipatif? Bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikutsertakan segenap unsur masyarakat Desa termasuk kelembagaan-kelembagaan Desa seperti misalnya LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain-lain sesuai kebutuhan. 13. Apa artinya Desa sebagai komunitas berpemerintahan sendiri? (Self Governing Community) Desa sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan. 14. Apa peran pendamping desa atau pendamping lokal desa dalam implementasi (mewujud nyatakan) visi UU Desa? Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan serta mengorganisir seluruh unsur masyarakat bersama-sama pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 15. Bagaimana cara yang bisa dilakukan pendamping lokal Desa untuk membagikan pengetahuannya tentang visi UU Desa kepada masyarakat desa? Bekerja bersama masyarakat Desa, mengenali karakteristiknya, kebutuhan-kebutuhannya, relasi dan interaksi yang terjadi diantara mereka dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa serta Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

3

mempraktekkan cara-cara fasilitasi sesuai kondisi masyarakat setempat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka.

4


ISSUE 2 PRODUK HUKUM DI DESA 1.

Apa yang dimaksud dengan kewenangan desa? Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (pasal 18 UU Desa No. 6 Tahun 2014).

2.

Meliputi kewenangan apa saja yang diberikan kepada Desa ? Dalam pasal 19 UU Desa No. 6 Tahun 2014 Kewenangan Desa meliputi: a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala Desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

Apa yang dimaksud dengan kewenangan hak asal-usul? Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sesuai pasal 2 Permendesa PDTT no 1/2015 bahDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

5

wa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi : a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. Sedangkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat (pasal 3 Permendesa PDTT No 1/2015) meliputi:

a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;

b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas Desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;

g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan

h. masa jabatan kepala Desa adat

6


4.

Apa yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa ? Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa

5.

Apa saja ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa ? Sesuai pasal 5 Permendesa PDTT No 1/2015 bahwa ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan bersekala lokal meliputi : a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

7

6.

Siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga dalam pasal 5 huruf e Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 ? Pasal 6 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 dijelaskan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) meliputi: a. individu; b. organisasi kemasyarakatan; c. perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. lembaga donor; dan f. perusahaan.

7.

Apa yang dimaksud dengan produk hukum desa ? Adalah semua Peraturan Perundang-undangan baik yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, maupun peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengikat.

8.

Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa ? Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Sesuai pasal 2 Permendagri no 111/2014 bahwa jenis peraturan di desa : a. Peraturan desa; b. Peraturan Bersama kepalaDesa; dan c. Peraturan Kepala Desa.

9.

8

Apa yang dimaksud dengan Peraturan Kepala Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Desa ? Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 10. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Bersama Kepala Desa ? Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur antar Desa satu dengan desa yang lainnya. 11. Siapa yang berhak menyusun produk hukum Desa ? Yang berhak menyusun adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 12. Apakah masyarakat boleh atau memiliki hak untuk ikut dalam penyusunan Peraturan Desa ? Sebaimana yang yang diatur pada pasal 6 ayat (2) Permendagri nomor 111/2014 bahwa hal tersebut diperbolehkan dan bahkan harus dikonsultasikan kepada masyarakat, “Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.”


9

13. Apa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD dalam penyusunan Peraturan Desa ? Peran BPD dalam penyusunan Peraturan desa adalah sangat penting karena Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama (pasal 6 ayat (5) Permendagri nomor 111/2014. 14. Apa peran Kepala Desa dalam menyusun produk hukum desa? Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum desa adalah menetapkan dan mennadatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. 15. Bagaimana proses penyusunan produk hukum desa? Proses penyusunan produk hokum desa adalah rancangan peraturan yang sudah dibuat oleh pemeritah desa :

a. Wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa

(diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan);

b. Dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan;

c. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;

d. Penetapan dan penandatanganan peraturan yang sudah disepakati bersama;

e. Rancangan perauran desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala desa disampaikan kepada

10


Sekretaris Desa untuk diundangkan melalui lembaran desa;

f. Peraturan dinyatakan molai berlaku dan mempu-

nyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkannya di lembaran desa.

16. Apa saja jenis produk hukum desa menurut amanat UU Desa? Jenis produk hukum desa, ada 3 yaitu :

a. Peraturan Desa (Perdes); Peraturan Desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Perdes bersifat umum sehinga mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat semua orang yang berada dalam lingkup desa. Perdes harus mengindahkan batasan ataupun larangan yang ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi derajatnya berdasarkan hirarki peraturan.

b. Peraturan Kepala Desa; Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanan dari peraturan yang lebih tingg. Peraturan Kepala desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam Perdes. Karena itu, tidak boleh mengatur hal yag tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Perdes. Ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa. Sedangkan pada posisinya sebagai pelaksana peraturan yang lebih tinggi, Perdes memuat materi yang mengatur kewenangannya atau materi yang diperintahkan atau didelegasikan dari peraturan yang lebih tingi. Peraturan kepala Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

11

Desa tetap saja dapat mengatur materi yang tidak ditentukan dalam Perdes, namun materi itu harus tetap diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, misalnya diperintahkan oleh UU, PP atau Perda. Dengan demikian Peraturan Kepala Desa merupakan salah satu peraturan yang “lebih bebas” dalam menentukan substansi yang akan diaturnya, namun tetap harus mempunyai dasar hokum dalam pengaturan materi tersebut.

c. Peraturan Bersama Kepala Desa : Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua desa atau lebih 17. Apa azas utama yang harus mendasari Peraturan Desa? Azas utama yang harus mendasari peraturan Desa adalah : a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

12


e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; f.

Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; i.

Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

j.

Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; l.

Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan

m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

13

melaksanakan program pembangunan Desa 18. Dimana letak kedudukan Peraturan Desa dalam susunan (hirarki) Peraturan perundangan? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarkhi peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peratuan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 19. Apakah Desa dapat menyusun Perdes tanpa ada peraturan diatasnya (Perbup) ? Dapat. Desa tetap dapat menyusun Perdes tanpa harus menunggu peraturan diatasnya dalam hal ini “Perbup” selama tidak bertentangan dengan UU Desa dan turunannya. 20. Mengapa harus ada Peraturan Desa dalam kehidupan berdesa? Sebagai konsekwensi desa diberikan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertangguingjawab, maka peraturan Desa diterbitkan sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. 21. Peraturan Desa apa saja yang dievaluasi oleh Walikota/Bupati? Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintahan. 22. Siapa mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa, tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD?

14


Evaluasi rancangan peraturan desa dilakukan oleh Bupati/Walikota. Sebagaimana dalam Pasal 14 Permendagri No. 111 Tahun 2014, (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 23. Bagaimana apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus ada perbaikan ? Kepala Desa harus memperbaiki rancangan peraturan Desa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15 Permendagri No. 111 Tahun 2014 (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. (2) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 14 , Kepala Desa wajib memperbaikinya. 24. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa? Waktu yang dibutuhkan yaitu selama 20 hari. Sebagaimana dalam Pasal 16 Permendagri No. 111 Tahun 2014. (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

15

pasal 15 ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. 25. Bagaimana jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dari Bupati/Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa? Bupati/Walikota dapat membatalkan rancangan peraturan desa tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 17 Permendagri No. 111 Tahun 2014. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 , dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. 26. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Desa yang pro masyarakat rakyat desa? Adalah peraturan Desa yang disusun melalui musyawarah Desa dan mengatur tentang hajat hidup kepentingan rakyat untuk menuju kesejahteraan. Contoh : Perdes tentang jalan desa, Perdes tentang pemanfaatan sumber daya air, perdes tentang pasar desa, perdes tentang saluaran irigasi dan lain sebagainya. 27. Bagaimana caranya supaya Peraturan Desa menjamin kepentingan dan melindungi hak masyarakat ? Penyusunan Perdes harus disusun sebagai berikut : Sebagaimana dalam pasal 6 Permendagri No. 111

16


Tahun 2014 : (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa; (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan; (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan; (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa; (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama


17

ISSUE 3 MUSYAWARAH DESA 1.

Apa itu Musyawarah Desa? Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2.

Apa kedudukan dan fungsi Musyawarah Desa? Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3.

Siapa saja para pihak yang terlibat dalam Musyawarah Desa? Para Pihak yang terlibat dalam Musyawarah Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat.

4.

Apa saja hak masyarakat dalam Musyawarah Desa ? Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

18


b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa; c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa; d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa. e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa. 5.

Hal strategis apa saja yang diputuskan dalam Musyawarah Desa? Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam kaitannya dengan Musyawaraj Desa meliputi : a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

6.

Berapa kali Musyawarah Desa diselenggarakan ? Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dalam hal tertentu, Musyawarah Desa bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan Desa, misalnya 6 (enam) bulan sekali.


19

7.

Apa prinsip yang harus dijunjung dalam Musyawarah Desa ? Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

8.

Apakah hasil dari Musyawarah Desa itu? Dan hasil tersebut dituangkan ke dalam bentuk apa saja? Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

9.

Langkah apa saja yang harus dilalui dalam Penetapan APB Desa? Menurut Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 69, langkah penetapan APB Desa adalah : (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa; (2) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan (3) Badan Permusyawaratan Desa menyebarluaskan informasi tentang hasil kesepakatan musyawrah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

10. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan

20


dalam Musyawarah Desa ? Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa terdapat 2 (dua) cara yakni : 1) Musyawarah untuk Mufakat dan jika poin pertama tidak terpenuhi, maka 2) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (Permendesa No 2 Tahun 2015 Pasal 45) 11. Bolehkah pihak luar desa meninjau Musyawarah Desa? Pihak luar boleh meninjau Musyawarah Desa, namun tidak memiliki Hak Suara. Pihak luar seperti dimaksud misalnya adalah tamu Undangan dan juga Wartawan. Dalam Permendesa No 2 Tahun 2015 Pasal 39 disebutkan bahwa : (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa; (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan; (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia Musyawarah Desa; (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan. (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan; dan (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa. 12. Bagaimana posisi Pendamping Desa dan atau Pendamping Lokal Desa ? Tertuang dalam pasal 37, bahwa : (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja prangkat daerDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

21

ah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/ atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa; (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan; (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk : a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan; b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan; c. membantu mencarikan jalan keluar; dan d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

22


ISSUE 4 SISTEM PEMBANGUNAN DESA 1.

Apa yang dimaksud dengan sistem pembangunan Desa? Sistem Pembangunan Desa adalah suatu system pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2.

Apa yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif? Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial dan kesejahteraan.

3.

Apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam pembangunan Desa? Tahapan Pembangunan Desa merupakan rangkaian proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan pembangunan desa: a. Tahap Perencananaan: Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melakuDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

23

kan Identifikasi kebutuhan pembangunan, penentuan skala prioritas, penyusunan rencana yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Output dari tahapan ini adalah Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Rancangan APBDes; b. Tahap Pelaksanaan: Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa; c. Tahap Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa: Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan dan pengawasan pada proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang hasilnya menjadi dasar pembahasan pada musyawarah Desa. 4.

Kapan Tahap perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan? Tahap perencanaan pembangunan desa dilaksanakan setelah dilakukan identifikasi kebutuhan pembangunan dan penentuan skala prioritas yang dituangkan dalam Dokumen RKP Desa. Terdapat 3 tahapan perencanaan pembangunan Desa: a. Musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan; b. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. c. Rancangan Peraturan APBDesa paling lambat ditetapkan pada bulan Oktober tahun berjalan

24


5.

Siapa yang melaksanakan tahap perencanaan pembangunan Desa? Yang melaksanakan tahap perencanaan adalah unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Masyarakat Desa, unsur Badan Permusyarahan Desa, Kader Desa, dan unsur masyarakat desa.

6.

Bagaimana azaz inklusi diterapkan dalam perencanaan pembangunan? Azas Inklusi diterapkan dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai perbedaan: latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Azas inklusi juga memberikan ruang yang luas untuk penyandang cacat, kaum difabel, anak dan remaja, untuk diberikan pelayanan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

7.

Apa itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan esa Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

8.

Bagaimana RPJM Desa disusun? Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengikut sertakan Unsur pemerintah Desa (Sekdes), LPM, Kader Desa dan unsur masyarakat. Kegiatan Penyusunan RPJM Desa meliputi: a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pemDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

25

bangunan kabupaten/kota; c. pengkajian keadaan Desa; d. penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah Desa;

Desa

e. penyusunan rancangan RPJM Desa; f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan g. penetapan RPJM Desa. 9.

Apa saja pokok-pokok isi RPJM Desa? Pokok-Pokok isi rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

10. Apa yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 11. Bagaimana menyesuaikan RPJM Desa dan RKP Desa dengan rencana pembangunan Pemerintah atau Pemerintah Kota/ Kabupaten? Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa dengan cara mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, meliputi:

26


a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/ kota;

d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/ kota; dan

e. rencana pembangunan kawasan perdesaan 12. Apakah mungkin RPJM Desa direvisi? Tim Penyusun RPJM Desa dapat melakukan perbaikan dan atau perubahan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 13. Kapan dan untuk alasan apa RPJM Desa direvisi? Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan jika: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perbaikan dan atau perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Perbaikan dan perubahan RPJM Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 14. Hak-hak masyarakat desa apa saja yang harus terpenuhi dalam rencana anggaran pembangunan desa? Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

27

Pada prinsipnya terdapat 3 hak masyarakat dalam proses anggaran, antara lain: a. Hak politik yakni hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi dan audit. b. Hak Informatif yakni hak warga masyarakat untuk mengakses dan mengetahui dokumen publik (data dan informasi) tentang penyelenggaraan pemerintah termasuk didalamnya data dan informasi tentang anggaran. c. Hak alokatif yakni hak warga masyarakat (sektoral atau teritorial) untuk mendapatkan alokasi dana dari anggaran. 15. Bagaimana caranya supaya masyarakat bisa menyampaikan usulan prioritas pembangunan? Karena musrenbang Desa merupakan suatu forum diskusi, diseminasi dan pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan Desa, maka Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dinilai dari keikutsertaan dan keterlibatan unsur masyarakat dalam proses musyawarah. Partisipasi perwakilan merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diutamakan adalah yang berkepentingan langsung dengan materi Musyawarah Desa. Unsur Masyarakat terdiri dari: tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya seberapa banyak masyarakat desa

28


yang ikut terlibat dalam perencanaan desa merupakan salah satu faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi self governing community dalam penyelenggaraan desa. 16. Dari mana sumber dana untuk anggaran pembangunan desa? Terdapat 11 sumber pendanaan untuk anggaran pembangunan desa yang dikelompokkan menjadi 3 sumber dana, antara lain: a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Hasil usaha, Hasil aset, Swadaya-partisipasi & gotong royong, Lain-lain PA Desa; b. Transfer : Dana Desa, Bagian dari hasil pajak & retribusi Daerah, ADD,Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten; c. Pendapatan Lain-Lain : hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 17. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran pembangunan desa? Karena pengawasan merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala selama berlangsungnya proses kegiatan tersebut maka pengawasan sekaligus evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan kampung, pertemuan kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain atau dengan mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa serta dokumen mengenai kebijakan terkait). Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

29

Masyarakat berhak mengetahui apakah penggunaan dana telah sesuai yang direncanakan? Apakah ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan? Apakah terdapat dominasi elit desa dalam pengelolaannya? Apakah administrasi keuangan di kelola dengan baik? dan lain-lain. 18. Apa artinya anggaran pembangunan desa bagi masyarakat desa? Anggaran dalam perspektif pembangunan desa merupakan instrumen yang harus dipandang sebagai perwujudan amanah rakyat yang teknisnya dilakukan pemerintah desa bagi kemakmuran rakyat. Karena rakyat yang memberi kuasa, maka rakyat berhak menikmati manfaat alokasi dan distribusi anggaran sesuai kebutuhan. 19. Apa prinsip-prinsip dasar dalam proses perencanaan anggaran yang partisipasif? Prinsip-prinsip proses perencanaan anggaran partisipasif: a. Disetujui oleh delegasi atau utusan, anggaran harus mendapatkan persetujuan dari para delegasi ataupun utusan masyarakat sebelum dilaksanakan ekskutif (kepala desa) dalam membelanjakan dana b. Komprehensif, anggaran mencerminkan semua sumber penerimaan dan pengeluaran c. Keutuhan anggaran, seluruh sumber dana atau penerimaan dan pembelanjaan dana harus terhimpun dalam satu kesatuan dana umum d. Periodik, penganggaran merupakan proses periodik bersifat tahunan atau multi tahunan e. Akurat, penganggaran dilakukan dengan perkiraan atau estimasi yang tepat, tidak me-

30


masukkan dana cadangan yang tersembunyi sehingga memungkinkan untuk dijadikan kantong-kantong pemborosan atau inefisiensi anggaran f. Jelas dan g. Diketahui publik. 20. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa memperoleh pencairan dana desa? Ada tiga tahapan penting yang dilakukan oleh desa untuk mempersiapkan pencairan dana desa. Pertama, menyusun RPJM desa dan menyelenggarakan musawarah desa untuk menetapkan prioritas belanja desa selama masa jabatan kepala desa. Kedua, menyusun dokumen rencana tahunan desa dan anggaran pendapatan belanja desa. Ketiga, adalah membuka rekening desa 21. Apa saja jenis pembangunan yang bisa didanai dari dana desa? Jenis pembangunan yang bisa didanai dari Dana Desa adalah : a. Pemenuhan kebutuhan dasar (pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan pos yandu, dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini) b. pembangunan sarana dan prasarana desa (pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih skala desa) c. pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian dan pengembangan BUM Desa, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, tempat pelelangan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

31

ikan, lumbung pangan desa, pengembangan benih lokal) d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, pengelolaan sampah) 22. Bagaimana caranya masyarakat desa bisa mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa? Pertama-tama identifikasi kebutuhan dan memilih delegasi atau tim representasi masyarakat. Kedua proses para delegasi melakukan pertemuan-pertemuan dan menyusun proposal atau usulan. Ketiga merupakan uji publik untuk memperoleh masukan atau umpan balik masyarakat atas apa yang telah disusun oleh para delegasi yang diutusnya. Keempat proses memilih dan memutuskan sesuai dengan tujuan dan kualifikasi program. Kelima untuk menjamin bahwa seluruh alokasi dana dibelanjakan sesuai dengan kualifikasi program. 23. Bagaimana proses pertanggung jawaban dokumen pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa? Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat): a. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa;

32


b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran; c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa ditetapkan dengan peraturan desa selanjutnya laporan tersebut diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 24. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa? Yang terlibat dalam penyusunan dokumen pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa adalah Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari: d. Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa dalah Kepala Desa; e. Koordinator PTPKD adalah Sekretaris Desa; f. Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. 25. Dimana letak partisipasi masyarakat untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa? Karena evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan selama periode tertentu maka evaluasi dapat dilakukan melalui musyawarah desa. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

33

Proses evaluasi kegiatan sebelum melalui Musdes dapat juga dilakukan melalui pertemuan kampung, pertemuan kelompok, pertemuan RT/RW, kunjungan lapangan, studi banding ke desa lain dengan mempelajarai dokumen proses (mulai dari dokumen perencanaan awal penggunaan hasil musyawarah pemerintah Desa, BPD serta masyarakat Desa serta dokumen mengenai kebijakan terkait).

34


ISSUE 5 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI dan WILAYAH DESA 1.

Apa yang dimaksud dengan Desa mandiri ? Desa yang mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial budaya dan politik yang diwujudkan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

2.

Bagaimana rumusan atau konsep Desa mandiri ? 3 Pilar kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD): a. Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD) : penguatan daya dan ekspansi kapabilitas & kapasitas masyarakat Desa. b. Lumbung Ekonomi Desa (LED) : optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi. c. Lingkar Budaya Desa (LBD) : partisipasi masyarakat Desa sebagai kerja budaya.

3.

Apa dasar kebijakan atau dasar hukum pengembangan Desa mandiri ? a. Konsideran butir b, UU NO 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis seDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

35

hingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera b. Azas (rekognisi dan subsidiaritas) dan Kewenangan desa (asal usul dan kewenangan desa berskala lokal). 4.

Apa syarat dan prinsip utama membangun Desa mandiri ? a. Syarat: 1) Pendayagunaan sumberdaya desa 2) Penataan dan pengembangan aset desa 3) Pemberdayaan masyarakat berkesinambungan 4) Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat 5) Tersedianya anggaran/dana Desa untuk mengelola kegiatan pembangunan dan pemberdayaan 6) Adanya pendampingan Desa dan kerjasama antar Desa maupun pihak lain b. Prinsip : Dari Oleh Untuk dan bersama Masyarakat ( DOUM )

5.

Apakah setiap Desa berpeluang mengembangkan diri menjadi Desa mandiri ? Setiap desa mempunyai peluang untuk menjadi desa mandiri karena memiliki potensi sumberdaya, aset desa, memiliki kewenangan yang sama serta budaya atau modal sosial yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat “Desa

36


Membangun” 6.

Apakah modal atau aset utama yang dibutuhkan untuk membangun Desa mandiri; a. Sumberdaya lokal Desa b. Pasar (daya beli dan daya jual) c. Tenaga kerja ( ketersediaan dalam jumlah dan tingkat ketrampilan) d. Penanaman Modal skala Desa dan Kawasan ( peluang dan kebutuhan) e. Kemampuan Pemerintahan Lokal (kualitas SDM, akses , ketersediaan regulasi) f. Sarana dan prasarana (terutama transportasi dan komunikasi) g. Teknologi

7.

Apakah peran masyarakat Desa dalam konsep Desa mandiri ? Masyarakat sebagai subyek/aktor utama yang berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, membuat perencanaan, melaksanakan serta mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa

8.

Bagaimana langkah-langkah strategis untuk mendorong masyarakat terlibat dalam pengembangan Desa mandiri ? a. Membangun kesadaran tentang kepentingan kolektif desa; b. Bersama-sama mengidentifikasi potensi serta ide-ide pembangunan desa; c. Melakukan Musyawarah Desa bersama dengan BPD dan Pemerintahan Desa; Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

37

d. Menyusun RPJMDes jangka menengah (6 tahun) kemudian dituangkan kedalam RKPDesa tahunan melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes); e. Pembangunan dilaksanakan dan diawasi Dari, Oleh , Untuk dan bersama Masyarakat ( DOUM ). 9.

Bagaimana langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan Desa mandiri ?: Tujuh (7) langkah strategis membangun Desa Mandiri: a. Mendorong masyarakat desa terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan desa b. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif, partisipatif, akuntabel, dan transparan c. Membangun kelembagaan ekonomi Desa yang mandiri dan produktif berbasis sumberdaya/potensi Desa d. Mengembangkan sistem pengembangan aset Desa yang makin produktif serta bermanfaat bagi masyarakat e. Menumbuhkembangkan budaya dan nilai-nilai sosial Desa seperti kegotong royongan, kerelawanan, kesetiakawanan, keswadayaan masyarakat f.

Mengembangkan kerjasama Desa dalam rangka mendayagunakan sumberdaya/potensi yang ada

g. Membangun sistem informasi Desa sebagai wujud keterbukaan informasi pembangunan

38


termasuk informasi tentang komoditas dan pasar, peluang usaha dsb. 10. Apa yang dimaksud pembangunan pengembangan wilayah desa ? Adalah upaya mempercepat, meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa-desa dalam satu wilayah. yang diwadahi dalam kerangka kerja sama antar Desa. 11. Apa syarat utama pengembangan wilayah Desa dalam konteks kerja sama antar-Desa ? Adanya kesamaan visi, potensi dan kesamaan kebutuhan dalam penanggulangan masalah yang dihadapi. 12. Bagaimana memadukan RPJM Desa dengan rencana pengembangan wilayah Desa ?: Perencanaan pembangunan dalam konteks kerja sama antar-desa seyogyanya sudah direncanakan sejak awal penyusunan RPJM Desa. Apabila kerjasama antar desa digagas setelah RPJMDesa disusun maka rencana kerjasama tersebut dimasukkan kedalam revisi RPJMDesa 13. Siapakah yang berperan menentukan rencana pengembangan wilayah Desa ? Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.


39

ISSUE 6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.

Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (UU Desa psl 1)

2.

Apa tujuan pemberdayaan masyarakat desa? Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap menjadi lebih kritis, lebih mandiri, serta meningkatkan ketrampilan untuk mengelola potensi yang dimilikinya agar lebih berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.

Apa saja prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat? Prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Rekognisi b. Subsidiaritas c. Partisipatif d. Gotong royong

40


e. Terarah (targetted) f. Pemihakan g. Kemandirian h. Desentralisasi i. Keswadayaan j. Keberlanjutan 4.

Apa saja ruang lingkup pemberdayaan masyarakat? Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi : a. Sosial budaya; b. Ekonomi; c. Lingkungan; d. Politik.

5.

Apakah pemberdayaan masyarakat desa termasuk bentuk praktek pendidikan masyarakat (publik)? Jelaskan! YA Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk bentuk praktek pendidikan masyarakat (publik) karena pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian pengetahuan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

6.

Mengapa pemberdayaan masyarakat desa penting dalam kaitannya dengan implementasi UU Desa? Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

41

Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat ruang untuk melaksanakan tindakan nyata, dalam penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. 7.

Apa langkah strategis untuk optimasi pemberdayaan masyarakat? Melaksanakan komunikasi dengan masyarakat tentang permasalahan, keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat, terkait dalam pemberdayaan masyarakat (pejabat/ lembaga/ instansi dll) untuk mencari data/ kebijakan/ pengetahuan/ ketrampilan dalam upaya memanfaatkan potensi serta mengatasi permasalahan masyarakat.

8.

Cara dan metode apa saja yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa a. Mengidentifikasi kebutuhan pembangunan desa bersama masyarakat b. Merencanakan pembangunan desa bersama masyarakat c. Penyusunan usulan rencana pembangunan desa d. Pengorganisasian penggerakan swadaya gotong royong e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan f. Penilaian dan pelaporan kegiatan pembangunan g. Perencanaan tindak lanjut pembangunan

a)

42

Siapa saja yang bisa berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat? Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Semua pihak dari berbagai unsur masyarakat /lembaga / instansi, kader / volunteer yang mempunyai tugas dan kepedulian terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat b)

Apa peran pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa? Dalam pemberdayaan masyarakat pendamping desa berperan meningkatkan kapasitas pendamping lokal desa, sedangkan pendamping lokal desa berperan mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal desa.

c)

Aspek kemampunan masyarakat desa yang mana yang penting dikembangkan dalam kaitannya dengan optimasi implementasi UUDesa Kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, mul;ai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

d)

Media apa saja yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat desa? Melalui musyawarah desa, ruang terbuka, radio, pertunjukan, dakwah keagamaan, media cetak (leaflet, brosur)

e)

Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya ? Ciri-ciri masyarakat desa yang berdaya adalah : a. Terbuka terhadap perubahan b. Proaktif c. Bertanggungjawab d. Terarah/memiliki rencana yang jelas Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

43

e. Mau belajar dari kesalahan f.

Berani maju

g. Kreatif h. Mawas diri i.

Peka terhadap kebutuhan masyarakat

j.

Mandiri

k. Kondisi kehidup masyarakat selaras serasi dan seimbang.

44



45


TANYA JAWAB SEPUTAR UNDANG UNDANG DESA

Recommend Documents