Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA Oleh : Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ABSTRAK Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan peraturan lain, dan dalam menjalankan tugasnya Notaris harus: 1. Bersifat mandiri (autonomous) 2. Tidak memihak siapapun (impartial) 3. Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Notaris bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang akan timbul dikemudian hari dan bahkan tanggung jawab moril sebagai profesional, kalau merugikan pihak lain, Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya dimuka hukum secara perdata dan pidana dan Notaris wajib bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya. Sedangkan kekuatan mengikat Kode etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta telah berjalan dengan efektif, dimana setiap akta yang dibuat Notaris hendaknya bersumber pada aturan yang telah diatur dalam UUJN serta apabila terdapat Notaris yang ‘ nakal’ dalam membuat akta maka dapat dituntut secara pidana dan perdata. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Tugas Profesi kepentingan bersama agar tidak terjadi
I. PENDAHULUAN
konflik. Kehadiran hukum justru mau
1.1 Latar Belakang Hukum
merupakan
bagian
menegakkan keseimbangan perlakuan
yang tidak dapat dipisahkan dari
antara
kehidupan
manusia
bersama. Oleh karena itu, secara
sehingga di dalam masyarakat selalu
hakiki hukum haruslah pasti dan adil
ada sistem hukum, ada masyarakat ada
sehingga
norma hukum (ubi societas ibi ius).
mestinya.
masyarakat
Hal tersebut menurut Cicero bahwa
hak
Hal
perorangan
dan
hak
berfungsi
sebagaimana
tersebut
menunjukkan
tata hukum harus mengacu pada
pada hakikatnya para penegak hukum
penghormatan dan perlindungan bagi
(hakim, jaksa, Notaris, dan polisi)
keluhuran martabat manusia. Hukum
adalah
berupaya
keadilan
menjaga
dan
mengatur
pembela sehingga
kebenaran para
dan
penegak
keseimbangan antara kepentingan atau
hukum harus menjalankan dengan
hasrat individu yang egoistis dan
itikad baik dan ikhlas, sehingga Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 25
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
profesi hukum merupakan profesi
tanggung
terhormat dan luhur (officium nobile).
maupun
Oleh karena mulia dan terhormat,
terhadap norma-norma hukum positif
profesional hukum sudah semestinya
dan kesediaan untuk tunduk ada kode
merasakan profesi ini sebagai pilihan
etik profesi, bahkan merupakan suatu
dan sekaligus panggilan hidupnya
hal
untuk melayani sesama di bidang
memperkuat norma hukum positif
hukum. Akan tetapi, ironisnya para
yang sudah ada.
profesi
hukum
kurang
memiliki
jawab sosial
yang
baik
individual
terutama
wajib
ketaatan
sehingga
akan
1.2 Pokok Permasalahan
kesadaran dan kepedulian sosial. Hal
Adapun ruang lingkup pokok
ini dapat dilihat para pakar hukum
permasalahan yang akan penulis bahas
menjadi orang-orang sewaan yang
dalam Makalah ini, terdiri atas:
dibayar
1. Bagaimanakah
mahal
oleh
kliennya,
pelayanan hanya diberikan kepada
Notaris
orang-orang yang berduit saja. Oleh
profesinya?
tanggung
dalam
jawab
menjalankan
karena itu, Theo Huijbers menuliskan
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat
beberapa kriteria yang harus dimiliki
Kode etik Notaris dalam rangka
oleh para profesional, antara lain:
Notaris
1. Sikap kemanusiaan, agar tidak
Notaris?
menanggapi hukum secara formal,
material
mengutamakan
Data penulisan makalah ini
dengan
diperoleh
penghormatan
dengan
kepustakaan.
pada hak asasi manusia.
kepustakaan
metode
telaah
pustaka
sebagai
Penegak
apa yang layak bagi masyarakat
tentang
Notaris
agar terjamin rasa keadilannya.
Hukum.
Selain
mempertimbangakan
apa
studi
suatu
membaca
dalam
studi
yaitu
dengan
kepatuhan
metode
Metode
2. Sikap keadilan untuk menentukan
3. Sikap
akta-akta
1.3 Metode Penelitian
tetapi selalu mendahulukan hukum secara
membuat
itu,
saya
juga
memperoleh data dari internet.
yang
Jenis data yang digunakan
sungguh-sungguh adil dalam suatu
dalam penelitian ini adalah data
perkara.
skunder yang terdiri dari bahan hukum
4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan
Primer, Skunder, dan tersier sebagai
dalam mafia peradilan.
berikut:
Begitu juga dengan profesi Notaris
yang
memerlukan
1. Bahan hukum perimer, yaitu bahan
suatu
hukum yang mempunyai kekuatan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 26
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
mengikat
berupa
peraturan
Notaris dalam membuat perbuatan
perundang-undangan
Indonesia
hukum bentuk dari aktanya diatur oleh
dan kode etik profesi Notaris.
undang-undang dan dalam hal membuat
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu
keadilan dalam akta itu Notaris dapat
bahan hukum yang erat kaitannya
membantu para pihak membuat akta itu
dengan bahan hukum primer, yang
sesuai dengan fungsinya penegak hukum
antara lain
dengan menambahkan beberapa kriteria
adalah teori para
Sarjana,
buku,
penelusuran
asal tidak bertantangan dengan Undang-
Internet, artikel ilmiah dan surat
undang dan peraturan lainnya sehingga
kabar.
para pihak mendapatkan keadilan dalam
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum
yang
perbuatan hukum yang mereka buat.
memberikan
Maka dapatlah diambil suatu penilaian
pertunjuk maupun penjelasan atas
bahwa Notaris sangat besar peranannya
bahan
dalam
hukum
primer
dan
sekunder, misalnya kamus.
menciptakan
berbagai
macam
keadilan
perbuatan
dari hukum
ditengah masyarakat yang karena setiap aktanya memiliki kekuatan hukum.
II. PERMASALAHAN Notaris adalah Pejabat umum yang
Namun kelebihan Notaris tersebut
berwenang untuk membuat akta otentik
banyak yang belum mengetahui pasti
dan kewenangan lainnya sebagaimana
hingga masih banyak masyarakat yang
dimaksud dalam Undang-undang Jabatan
tidak menggunakan jasa Notaris untuk
Notaris. Notaris adalah pejabat umum
membuat perbuatan hukum yang mestinya
yang
untuk
harus dibuat otentik agar tidak timbul
membuat akta otentik mengenai semua
masalah. Kalaupun ada yang tau masih
perbuatan hukum yang diberi wewenang
banyak yang menganggap Notaris untuk
oleh Undang-undang dan peraturan lain,
kalangan
dan dalam menjalankan tugasnya Notaris
kenyataan
harus:
terpencil yang tidak mengerti bahkan
1. Bersifat mandiri (autonomous)
takut berurusan dengan Notaris. Bahkan
2. Tidak memihak siapapun (impartial)
ada
3. Tidak tergantung kepada siapapun
mengertipun mereka mengangap Notaris
(independent), yang berarti dalam
itu sosok yang hanya mau tau urusan
menjalankan tugas jabatannya tidak
orang-orang elit yang berduit karena sikap
dapat dicampuri oleh pihak yang
Notaris masih ada juga yang memberi
mengangkatnya atau pihak lain.
gambaran tidak mudah dimegerti oleh
satu-satunya
berwenang
elit
saja
masih
sebahagian
sehingga banyak
masyarakat
pada
didaerah
yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 27
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
masyarakat
yang
masih
awam
pekerjaan
tertentu
saja
pemikirannya, dan Notaris juga masih
merupakan
banyak yang enggan atau memilih-milih
Abdulkadir Muhammad, agar suatu
yang
pekerjaan dapat disebut suatu profesi
menghadap
memberi
kepadanya
bantuan
hukum
untuk dengan
ada
menjelaskannya
beberapa
syarat
Menurut
yang
harus
dipenuhi, antara lain:
Karena
itu
Penulis
ingin
1. Adanya spesialisasi pekerjaan.
mengetahui tentang jati diri Notaris sebagai
profesi.
yang
Penegak
hukum.
2. Berdasarkan
Apalagi
keahlian
dan
keterampilan.
sekarang Notaris harus menyelesaikan
3. Bersifat tetap dan terus menerus.
jenjang strata 2 yang khusus yaitu
4. Lebih mendahulukan pelayanan
Magister Kenotariatan (MKn), sehingga
dari pada imbalan.
membuat wibawa seorang Notaris benarbenar
mencapai
sempurna
5. Mempunyai rasa tanggung jawab
dengan
yang tinggi.
sandang yang di pakai dipundaknya dan semakin
membuat
seorang
6. Terkelompok
Notaris
dalam
organisasi
profesi.
memang benar-benar penegak hukum
Lebih
ditengah masyarakat secara langsung dan
C.S.T.Kansil,
mempunyai beban yang besar yang perlu
kaidah pokok yang berlaku bagi suatu
dihargai
profesi adalah sebagai berikut:
karena
penghindaran
Notaris
konflik
membantu hukum
di
1. Profesi
lanjut
menurut
menjelaskan
kaidah-
merupakan
pelayanan,
masyarakat tanpa pembedaan kecuali
karena itu mereka harus bekerja
undang-undang mengatur tentang hal-hal
tanpa pamrih, terutama bagi klien
khusus yang oleh Notaris tidak boleh
atau pasiennya yang tidak mampu.
dilakukan.
2. Pelaksanaan
pelayanan
jasa
professional mengcu pada nilainilai luhur
III. PEMBAHASAN
3. Pelaksana
3.1 Notaris Sebagai Profesi Sungguh benar bahwa tidak
kepada
semua pekerjaan dalam hidup ini
profesi
berorientasi
masyarakat
secara
keeluruhan
dapat dikatakan sebagai profesi dan
4. Pola persaingan dalam 1 (satu)
benar juga bahwa tidak semua profesi
profesi haruslah sehat.
ada di dunia merupakan profesi luhur
Dari pembahasan diatas dapat
atau terhormat ataupun profesi mulia
disimpulkan
bahwa
Notaris
(officium nobile). Hanya pekerjaan-
merupakan profesi yang cukup unik, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 28
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
karena
Notaris
dalam
pengaturan
diri
dituntut
serba
professional,
terlihat
dalam
perwujudan nilai moral yang hakiki
melaksanakan tugasnya Notaris tidak
yang tidak bisa dipaksakan dari luar
menguntungkan
satu pihak,
maka hanya berlaku efektif apabila
Notaris berbeda dengan
dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai
selain itu profesi
salah
advokad,
merupakan
bersifat
yang hidup dalam lingkungan profesi
netral, karena Notaris mewakili 2
itu sendiri, sehingga merupakan suatu
(dua) belah pihak dalam melakukan
rumusan norma moral manusia yang
perbuatan hukum. Hal ini berbeda
mengemban
dengan advokad hanya mewakili salah
menjadi tolak ukur perbuatan anggota
satu
permasalahan
kelompok profesi serta merupakan
hukum. Dengan kata lain, Notaris
upaya pencegahan berbuat yang tidak
harus menunjukkan sifatnya yang
etis bagi anggotanya. Dari penjabaran
netral bagi para pihak meski ia
diatas dapat ditegaskan bahwa suatu
diminta bantuan hukum oleh satu
profesi
pihak,
Notaris
apabila memuat suatu pengaturan
dalam
yang bersifat internal yaitu kode etik.
harus
Dalam hal ini Notaris mempunyai
pihak
Notaris
dan
yang
melaksanakannya ini
bersangkutan
profesi
dalam
maka
merupakan
seorang
profesi
melaksanakan
yang
tugasnya
profesi
dikatakan
sebagai
dan
profesi
didasarkan pada pengaturan Undang-
kode
undang maupun
melaksanakan tugasnya Notaris tetap
kode
etik
yang
menjadi pengaturan internalnya. Selain
hal
tersebut
etik
tersebut
sehingga
dalam
dalam koridor-koridor hukum yang diatas,
berlaku.
Selain
itu,
dapat
Notaris,
maka
dalam melaksanakan tugas jabatannya,
dikatakan
seseorang Notaris harus berpegang
seseorang harus mencapai usia 27
teguh pada kode etik jabatan Notaris.
tahun,
Kode etik profesi merupakan produk
notariat, magang dan lulus tes notariat
etika
serta menunggu izin dari Menteri
terapan,
karena
dihasilkan
berdasarkan penerapan pemikiran etis
3.2 Kedudukan
berubah dan dirubah seiring dengan
pendidikan
Kode
Etik
Dalam
Menjalankan Profesi Notaris
perkembangan ilmu pengetahuan dan sehingga
menyelesaikan
Hukum dan Hak Azasi Manusia.
atas suatu profesi, dimana dapat
tekonologi
sebagai
untuk
Kedudukan kode etik bagi
anggota
Notaris
sangatlah
penting,
bukan
kelompok tidak ketinggalan jaman.
hanya karena Notaris merupakan suatu
Oleh
profesi sehingga perlu diatur dengan
karena
merupakan
hasil
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 29
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
suatu kode etik, melainkan juga
mahkamah
agung
sebagaimana
karena sifat dan hakikat dari pekerjaan
tersebut dalam Pasal 32 dan 54
Notaris yang sangat berorientasi pada
Undang-Undang
legalisasi, sehingga dapat menjadi
tentang Pengadilan dalm Lingkungan
fundamen hukum utama tentang status
Peradilan
harta benda, hak, dan kewajiban
Agung. Kemudian dibuat pula Surat
seorang klien yang menggunakan jasa
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Notaris tersebut.
Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata
Nomor
Umum
dan
13
1965
Mahkamah
Oleh karena itu, agar tidak
Cara Pengawasan Terhadap Notaris,
terjadi ketidakadilan sebagai akibat
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah
dari pemberian status harta benda,
Agung
hak, dan kewajiban yang tidak sesuai
Nomor
dengan kaidah dan prinsip-prinsip
tentang
hukum dan keadilan, sehingga dapat
Penindakan,
mengacaukan ketertiban umum dan
Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54
juga mengacaukan hak-hak pribadi
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.
dari masyarakat pencari keadilan,
Dalam kaitan tersebut diatas,
dan
Menteri
Kehakiman
KMA/006/SKB/VII/1987 Tata
Cara dan
Pengawasan,
Pembelaan
maka bagi dunia Notaris sangat
meskipun
diperlukan juga suatu kode etik profesi
pemerintah
yang baik dan modern.
Kehakiman, sekarang Menteri Hukum
sebelum pengawasan,
lahirnya
UUJN,
pemeriksaan
dan
dan
Notaris
diangkat
Diri
(dahulu
HAM).
oleh
Menteri
sekarang
pengawasannya
oleh
dalam
dilakukan
oleh
pejatuhan sanksi terhadap Notaris
Organisasi Majelis Pengawas Notaris
dilakukan oleh badan peradilan yang
yang diatur dalan UUJN pasal 67
ada pada waktu itu, sebagaimana
sampai 81 yaitu Majelis Pengawas
pernah
Daerah
diatur
Reglement
dalam
op
Pasal
de
140
Rechtelijke
(MPD)
Kabupaten,
untuk
Majelis
Wilayah
1847 No. 23), Pasal 96 Reglement
Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat
Buitengewesten, Pasal 3 Ordonatie
(MPP) untuk tingkat Pusat/Ibu Kota
Buitengerechtelijke
Verrichtingen
Negara agar dalam hal pelanggaran
Lembaran Negara 1949 Nomor 135,
kode etik dan pengawasan dari tingkah
dan
pengawasan dilakukan
50
untuk
Pengawas
Organisatie en Het Der Justitie (Stbl.
Pasal
(MPW)
tingkat
wilayah
PJN.
Kemudian
laku seorang Notaris dapat lebih ketat
terhadap
Notaris
pengawasannya sehingga tidak ada
peradilan
umum
dan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 30
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
penyelewengan
kekuasaan
oleh
3. Notaris
Notaris.
membiarkan
rekannya berbuat salah dalam
Dalam hal hubungan Notaris di Indonesia
tidak
dan
kliennya,
jabatannya
perlu
dan
seharusnya
memberitahukan
kesalahan
dijelaskan aturan-aturan profesi yaitu:
rekannya
menolong
1. dalam
dan
melakukan
tugas
memperbaikinya.
jabatannya,
Notaris
wajib
ditolong jangan menaruh curiga.
memberikan
pelayanan
hukum
4. Notaris tidak menarik karyawan
kepada
masyarakat
yang
jasanya
dengan
memerlukan
yang
Notaris lainnya secara tidak wajar 5. dalam
sebaik-baiknya. 2. dalam
Notaris
melakukan
tugas
jabatannya, Notaris baik moral
melakukan
tugas
maupun matriil dan menjauhkan
jabatannya,
Notaris
wajib
diri
memberikan
pelayanan
hukum
dari
usaha-usaha
mencari
untuk mencapai kesadaran hukum
keuntungan
untuk dirinya
semata-mata
yang tinggi dalam masyarakat
6. dalam menjalankan pekerjaannya,
supaya menyadari dan menghayati
Notaris
hak dan kewajibannya sebagai
mempergunakan calo (perantara)
warga
yang
Negara
dan
anggota
masyarakat.
tidak
dibenarkan
mendapatkan
upah
daripadanya
3. Notaris wajib memberikan jasanya
7. Notaris
dilarang
mengadakan
kepada anggota masyarakat yang
persaingan tidak sehat dengan
kurang mampu dengan Cuma-
jalan merendahkan tarif/ongkos
Cuma.
jasa
Dalam hal hubungan antara
8. Notaris harus saling menjaga dan
sesama rekan Notaris di Indonesia,
membela kehormatan dan nama
perlu adanya aturan Sebagai berikut:
baik korps Notaris atas dasar rasa
1. Notaris dengan
solidaritas dan sikap salling tolong
sesama rekan
Notaris lainnya hendak hormatmenghormati
dalam
menolong secara konstruktif
suasana
Jadi majelis Pengawas adalah
kekeluargaan 2. Notaris menyalahkan
merupakan institusi yang berwenang
tidak
mengkritik
akta-akta
menjatuhkan sanksi terhadap Notaris,
yang
dan
masyarakat Notaris
juga yang
dapat
dibuat rekan Notaris lainnya di
melaporkan
tidak
hadapan klien atau masyarakat
bertangung jawab atau Notaris yang Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 31
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
tidak menjalankan smua apa yang
Notaris
diharuskan kepadanya oleh Undang-
maupun cacat secara hukum yang
undang. Selain sanksi administatif
dikenal
Notaris juga dapat dikenakan sanksi
iustae causa.
pidana dan sanksi perdata menurut pembuktian
yang
oleh
mengalami
dengn
asas
kesalahan
presumtio
2. Kekuatan mengikat Kode etik
majelis
Notaris
dalam
rangka
Notaris
pengawas itu layak diterima seorang
membuat akta-akta telah berjalan
Notaris
menjalankan
dengan efektif, dimana setiap akta
profesinya yang melanggar undang-
yang dibuat Notaris hendaknya
undang.
bersumber pada aturan yang telah
yang
telah
diatur dalam UUJN serta apabila terdapat Notaris yang ‘ nakal’
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
dalam membuat akta maka dapat
4.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut
dituntut secara pidana dan perdata,
diatas maka saya dapat mengambil
akan tetapi mekanisme yang perlu
kesimpulan sebagai berikut :
ditempuh adalah sanksi secara
1. Notaris dalam melaksanakan tugas
administratif
yang
dijatuhkan
dan kewenangannya bertanggung
berupa
teguran
lisan,
jawab penuh terhadap perbuatan-
sampai
dengan
pemberhentian
perbuatan
dengan tidak hormat dari majelis
timbul
hukum
yang
dikemudian
hari
akan dan
Pengawas.
bahkan tanggung jawab moril sebagai
profesional,
tertulis
4.2 Saran
kalau
Berdasarkan uraian tersebut
merugikan pihak lain, Notaris
diatas maka Penulis dapat membuat
harus
saran sebagai berikut :
dapat
mempertanggung
jawabkan pekerjaannya dimuka
1. Memberikan pelatihan terhadap
hukum secara perdata dan pidana
Notaris
dan Notaris wajib bertanggung
meningkatkan pendidikan hukum
jawab atas semua akta
yang
di Magister Kenotariatan agar
setiap
semua perbuatan hukum yang
dibuatnya,
akan
tetapi
secara
perbuatan hukum yang dilakukan
dibuat
oleh
menimbulkan permasalahan.
Notaris
harus
dianggap
berlaku secara sah sebelum ada perbuatan
yang
oleh
berkala
Notaris
dan
tidak
2. Menindak tegas perbuatan Notaris
menyatakan
yang
sebuah akta yang dibuat oleh
diduga
melakukan
pelanggaran kode etik baik karena Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 32
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
pengawasan aduan
langsung
masyarakat
maupun _______________, 2008, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung
dengan
memperhatikan bukti-bukti yang cukup untuk itu.
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Adjie, Habib., 2008, Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Bandung
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 33
