Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Oleh : Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ABSTRAK Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum materil, dengan demikian hukum acara itu berisi mengenai suatu tata cara (formalitas). Sedangkan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik hukum formal maupun hukum materiel, keduanya merupakan unsur dari peradilan. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, dan memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Perkara Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara 2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
I. PENDAHULUAN Peradilan (PERATUN)
Tata
Usaha
merupakan
Negara satu
peradilan yang berada di bawahnya
lingkup peradilan yang ada di Indonesia
dalam lingkungan peradilan umum,
dan
menyelesaikan
lingkungan
peradilan
agama,
sengketa antara pemerintah dan warga
lingkungan
peradilan
militer,
negaranya, yakni sengkata yang timbul
lingkungan
sebagai akibat dan adanya tindakan-
negara, dan oleh sebuah Mahkamah
tindakan
Konstitusi;
diciptakan
untuk
pemerintah
salah
sebuah Mahkamah Agung dan badan
yang
dianggap
melanggar hak-hak warga negaranya.
berkaitan
Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD)
kehakiman
1945 yang menyebutkan bahwa :
undang.1
kekuasaan
Kehakiman yang
menyelenggarakan
merupakan
merdeka
untuk
peradilan
guna
tata
usaha
3) Badan-badan lain yang fungsinya
Dimana hal ini didasarkan atas amanat
1) Kekuasaan
peradilan
dengan diatur
kekuasaan
dalam
undang-
Pengaturan Peradilan Tata Usaha Negara perubahan
telah
mengalami
diantaranya
beberapa
undang-undang
menegakkan hukum dan keadilan; 1
Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke empat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 1
Bernat Panjaitan
yang
ISSN Nomor 2337-7261
pertama
yaitu
Undang-Undang
melakukan
wewenangnya.
Pengaturan
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
hukum formal dalam hukum positif,
Tata Usaha Negara, yang telah diubah
secara
menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun
menjadi 2 bagian, yaitu:
2004 tentang Perubahan Pertama Atas
1. Hukum formal sekaligus diatur secara
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
bersamaan dalam hukum materialnya
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
dalam bentuk undang-undang;
diubah lagi menjadi Undang-Undang
teoritis
dapat
dikelompokkan
2. Hukum formal dan hukum material
Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan
masing-masing
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51
pengaturannya dalam undang-undang.
tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.
terpisah
Hukum formal merupakan sarana
Undang-Undang Peradilan Tata
untuk melaksanakan hukum material.
Usaha Negara terdiri dari 144 Pasal, yang
Penegakan hukum material oleh hukum
mana Pasal 1 sampai dengan Pasal 52
formal secara kongkret berlangsung saat
berisi
materialnya,
berlakunya hukum positif dalam praktek
sedangkan Pasal 53 sampai dengan Pasal
sebagai keharusan yang patut ditaati. Oleh
144 berisi tentang hukum acara atau
karena itu, memberikan keadilan dalam
hukum formalnya.
suatu perkara berarti memutus perkara
mengenai
Hukum
hukum
Acara
Peradilan
dengan menemukan hukum in concreto
Tata
Usaha Negara (PERATUN) merupakan
dalam
hukum yang mengatur cara menegakkan
menjamin ditaatinya hukum materiel,
hukum materil, dengan demikian hukum
serta dengan menempuh prosedur yang
acara itu berisi mengenai suatu tata cara
telah ditetapkan oleh hukum formal.2
(formalitas).
Sedangkan
pengertian
upaya
mempertahankan
dan
Salah satu ketentuan yang diatur
hukum acara peradilan tata usaha negara
dalam
adalah hukum yang berisi mengenai
usaha negara yaitu mengatur tentang
ketentuan tata cara beracara di Pengadilan
kompetensi
Tata Usaha Negara. Baik hukum formal
kompetensi relative. Kompetensi absolut
maupun
adalah kompetensi badan peradilan dalam
hukum
materiel,
keduanya
merupakan unsur dari peradilan.
undang-undang
peradilan
(kekuasaan)
absolut
tata
dan
memeriksa jenis perkara tertentu dan
Peradilan tanpa hukum materil
secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh
akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang
badan
peradilan
lain.
Sedangkan
akan dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar, sebab tidak ada
batas-batas
yang
jelas
2
Wicipto Setiadi, “Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara” Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 87-88
dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 2
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
kompetensi relative adalah sesuai dengan
adalah suatu penetapan tertulis yang
asas actor seguitir forum rei (yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata
berwenang adalag pengadilan tempat
usaha negara yang berisikan tindakan
kedudukan tergugat).3
hukum
Sesuai dengan Pasal 47 Undang-
tata
berdasarkan
usaha
negara
peraturan
yang
perundang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
undangan yang berlaku yang bersifat
Peradilan Tata Usaha Negara mengatur
kongkret, individual, dan final yang
ketentuan bahwa Pengadilan bertugas dan
menimbulkan
berwenang, memeriksa, dan memutus, dan
seseorang atau badan hukum perdata.
menyelesaikan
sengketa
Tata
Usaha
akibat
hukum
bagi
Mengenai ketentuan kompetensi absolut PERATUN maka dapat diketahui
Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan
bahwa di dalam lingkungan PERATUN
Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam
terdapat :
Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 51 Tahun
1. Tergugat yaitu Badan atau
2009 bahwa sengketa yang timbul dalam
Tata
bidang tata usaha negara antara orang atau
mengeluarkan keputusan berdasarkan
badan hukum perdata dengan badan atau
wewenang yang ada padanya atau
pejabat tata usaha negara, baik dipusat
yang dilimpahkan kepadanya, yang
maupun
akibat
digugat oleh orang atau badan hukum
usaha
perdata;
didaerah,
dikeluarkannya
sebagai
keputusan
tata
negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan
Usaha
Pejabat
Negara
yang
2. Penggugat yaitu orang atau badan
perundang-
hukum
undangan yang berlaku.
perdata
kepentingannya
Berdasarkan pengertian sengketa
Keputusan
tata usaha negara, berarti sebab dari
Tata
yang
merasa
dirugikan
oleh
Usaha
Negara
Gugatan
adalah
(KTUN);
timbulnya sengketa tersebut disebabkan
3. Objek
Sengketa
oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha
Keputusan Tata Usaha Negara yang
Negara, yang sudah diatur dalam Pasal 1
dikeuarkan oleh badan atau pejabat
ayat (9) Undang-Undang Nomor 51
tata usaha negara yang berisikan
Tahun
tindakan hukum tata usaha negara
2009
menyebutkan
bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
yang
berdasarkan
peraturan
perundang- undangan yang berlaku
3
Victor Vayed Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 29 Sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung, 1989, hal. 65
yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 3
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
bagi seseorang atau badan hukum
suatu tertib ikatan pemerintah negara
perdata.
secara keseluruhan.4
Dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya
sesuai
Sistem desentralisasi yang dianut
dengan
dalam konsep Negara Kesatuan pada
kewenangannya, Badan atau Pejabat Tata
akhirnya
Usaha Negara harus memperhatikan asas
hubungan antara pemerintah pusat dan
legalitas. Asas legalitas adalah salah satu
daerah, khususnya yang berkaitan dengan
asas hukum administrasi negara yang
distribusi kewenangan pengaturan atas
menyatakan bahwa setiap tindakan hukum
urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena
pemerintah harus berdasarkan peraturan
itu, adanya satuan pemerintahan yang
perundang-undangan dan wewenang yang
berlapis-lapis
ada padanya, oleh karenanya kewenangan
tujuannya antara lain untuk mencegah
memiliki kedudukan penting dalam kajian
dominasi kewenangan pemerintah yang
Hukum
lebih tinggi.5 Namun sepanjang sejarah
Tata
Negara
dan
Hukum
Administrasi Negara.
juga
akan
mempengaruhi
maupun
bertingkat
ini, dengan adanya pemerintahan yang
Menurut Bagir Manan, wewenang
berlapis-lapis kini belum mencapai tujuan
dalam bahasa hukum tidak sama dengan
yang ingin dikehendaki oleh Negara.
Kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya
Penggunaan
wewenang
oleh
menggambarkan hak untuk berbuat atau
Pejabat TUN merupakan persoalan yuridis
tidak
hanya
yang krusial dalam Peradilan Tata Usaha
menggambarkan hak untuk memaksakan
Negara, hal ini berkaitan dengan tolak
kehendak.
ukur untuk menguji keabsahan suatu
berbuat.
Kekuasaan
Dalam
hukum,
wewenang
sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten).
Dalam
otonomi
daerah,
kaitannya
dengan
Menurut
Philipus
M.Hadjon
mengandung
mengatakan bahwa tolok ukur untuk
pengertian kekuasaan untuk mengatur
menentukan keabsahan suatu KTUN yaitu
sendiri
(selfregelen)
sendiri
(self
hak
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
mengelola
dapat dilihat dari 3 segi yaitu prosedur,
Sedangkan,
substansi dan wewenangnya.6 Pendapat
kewajiban mempunyai dua pengertian,
Philipus M.Hadjon ini sesuai (paralel)
yakni horizontal dan vertical. Secara
dengan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf
horizontal
dan
besturen).
berarti
kekuasaan
menyelenggarakan
untuk 4
Muhammad Fauzan, “Hukum Pemerintahan Daerah”Edisi revisi, STAIN Press, Purwokerto, 2010, hal.79 5 Ibid, hal. 79 6 Philiphus M.Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 324
pemerintah
sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian
vertikal
berarti
kekuasaan
untuk menjalankan pemerintahan dalam
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 4
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
pemerintahan berdasarkan peraturan
yang menentukan alasan (tolak ukur) yang
perundang-undangan yang berlaku.
dimaksud adalah :
Atau dengan kata lain, Badan atau
1. Bertentangan
dengan
ketentuan-
Pejabat TUN adalah Badan atau
ketentuan dalam peraturan perundang-
pejabat yang berdasarkan peraturan
undangan
perundang-undangan
yang
bersifat
prosedural/formal; 2. Bertentangan
mempunyai
dengan
ketentuan-
yang
bersifat
Indroharto menegaskan bahwa siapa
Negara
yang
saja dan apa saja yang berdasarkan
tidak
peraturan perundang-undangan yang
berwenang;
berlaku
Putusan Pengadilan yang amarnya berisi
melaksanakan
suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
sebagai Badan atau Pejabat TUN.
dapat dijumpai dalam praktek peradilan
Sedangkan arti dari urusan pemerintah
sehari-hari, dalam hal ini KTUN tersebut
disini adalah kegiatan yang bersifat
dibatalkan karena tidak sesuai dengan
eksekutif yaitu kegiatan yang bukan
wewenang yang dimiliki oleh Pejabat Tata
kegiatan legislatif atau yudikatif.7
Negara
pembatalan
berwenang
suatu
Usaha
mengenai
untuk
atau Pejabat Tata Usaha Negara,
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Usaha
wewenang
Mengenai pengertian Badan
material/substansial;
Tata
berlaku
melaksanakan urusan pemerintahan.
ketentuan dalam peraturan perundangundangan
yang
dan
telah
melanggar
perundang-undangan,
2.2 Tindakan Hukum Pemerintah
termasuk
Pemerintah dalam melakukan
didalamnya asas-asas umum pemerintahan
aktivitasnya, melakukan dua macam
yang
tindakan,
baik
(AAUPB)
yang
menjadi
yaitu
tindakan
biasa
(feitelijkehandelingen) dan tindakan
Tergugatnya. II. PEJABAT TATA USAHA NEGARA
hukum (rechtshandelingen). Dengan
DAN TINDAKAN PEMERINTAH
kata lain bahwa, bentuk perbuatan
2.1 Pejabat Tata Usaha Negara
pemerintahan atau bentuk tindakan
Pengertian Badan atau Pejabat
administrasi negara yang secara garis
Tata Usaha Negara (Pejabat TUN)
besar dapat dibedakan menjadi dua
dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 2
macam, yaitu :
Undang-Undang
tentang
Peradilan 7
Tata Usaha Negara yaitu, badan atau
Indroharto, “Usaha Memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” BukuI, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal.166
pejabat yang melaksanakan urusan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 5
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
a. Perbuatan hukum/tindakan hukum
c. Perbuatan
(rechtshandelingen).
dilakukan
b. Bukan perbuatan hukum/tindakan
yang
hukum
penting
rangka
2.3 Asas- Asas Umum Pemerintahan
tindakan
Yang Baik
pemerintah yang tergolong tindakan
Asas-asas umum pemerintahan
(rechtshandelingen).Adapun
hukum
dalam
dan rakyat.
administrasi
adalah
bersangkutan
pemeliharaan kepentingan negara
biasa (feitelijkehandelingen). Dalam
yang
yang
baik,
sesungguhnya
adalah
tindakan pemerintah yang tergolong
rambu-rambu bagi para penyelenggara
tindakan hukum, yakni :
negara dalam menjalankan tugasnya.
a. Tindakan menurut hukum privat.
Rambu-rambu
b. Tindakan menurut hukum publik8
agar tindakan-tindakannya tetap sesuai
Tindakan hukum pemerintah
dengan
tersebut
tujuan
adalah tindakan yang dilakukan oleh
sesungguhnya.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Tujuan
diperlukan
hukum
Asas-Asas
Pemerintahan
pemerintahan. Tindakan pemerintahan
sebagai saran perlindungan hukum
memiliki beberapa unsur yaitu sebagai
terhadap penggunaan dan pelaksanaan
berikut :
wewenang
bebas
(diskresioner)
pemerintah
dalam
melaksanakan
aparat
itu
dilakukan
pemerintah
oleh
Baik
Umum
dalam rangka melaksanakan urusan
a. Perbuatan
yang
yang
adalah
dalam
wewenangnya, misalnya penggunaan
kedudukannya sebagai penguasa
wewenang dalam membuat ketetapan
maupun sebagai alat perlengkapan
(beschikking).9
pemerintah
(bestuurs-organen)
Seiring dan
dengan
perjalanan
dengan prakarsa dan tanggung
waktu
perubahan
politik
jawab sendiri.
Indonesia, asas-asas ini kemudian
b. Perbuatan tersebut dilaksanakan
muncul dan dimuat dalam suatu
dalam rangka menjalankan fungsi
undang-undang, yaitu UU Nomor 28
pemerintahan. Perbuatan tersebut
tahun 1999 tentang Penyelenggara
dimaksudkan sebagai sarana untuk
Negara yang Bersih dan Bebas dari
menimbulkan akibat hukum dan
Korupsi,
dibidang Hukum Administrasi.
(KKN) serta diakui dan diterapkan
8
Kolusi,
dan
Nepotisme
9
A. Muin Fahmi, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 56
Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara IndonesiaI, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 308
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 6
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
dalam penyelenggaraan pemerintahan
antara
dalam proses peradilan di Pengadilan
penyelenggara negara.
Tata Usaha Negara yakni setelah
hak
dan
kewajiban
e. Asas Profesionalitas, yaitu asas
adanya UU Nomor 9 tahun 2004
yang
tentang perubahan atas UU Nomor 5
yang berlandaskan kode etik dan
tahun
ketentuan peraturan perundang-
1986
tentang
PERATUN
sebagai salah satu alasan-alasan yang
mengutamakan
keahlian
undangan yang berlaku.
dapat digunakan dalam gugatan di
f. Asas Akuntabilitas, yaitu asas
Peradilan Tata Usaha Negara, yang
yang menentukan bahwa setiap
disebutkan sebagai berikut :
kegiatan dan hasil akhir dari
a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas
kegiatan
dalam
negara
hukum
yang
penyelenggara
harus
negara dapat
mengutamakan landasan peraturan
dipertanggungjawabkan
perundang-undangan,
masyarakat atau rakyat sebagai
dan
keadilan
kepatutan,
dalam
setiap
pemegang
kebijakan penyelenggaraa negara. b. Asas
Tertib
Penyelenggaraan
peraturan
pengendalian
perundang-undangan
yang berlaku.10
landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan
tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan
Negara, yaitu asas yang menjadi
dan
kedaulatan
kepada
2.4 Sumber Kewenangan Pejabat Tata
dalam
Usaha Negara
penyelenggara
Kewenangan berasal dari kata
negara.
dasar “wewenang” yang dalam bahasa
c. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka
diri
masyarakat
terhadap
untuk
hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht).
hak
Kekuasaan
hanya
memperoleh
menggambarkan hak untuk berbuat
informasi yang benar, jujur, dan
atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya
tidak
menggambarkan
diskriminatif
tentang
hak
penyelenggaraan negara dengan
memaksakan
tetap
hukum, wewenang sekaligus hak dan
perlindungan
memeperhatikan atas
hak
pribadi, golongan dan
asasi
kewajiban
rahasia
(rechten
en
Dalam
plichten).
Dalam kaitannya dengan otonomi
negara.
daerah, hak mengandung pengertian
d. Asas Proposionalitas, yaitu asas mengutamakan
kehendak.
untuk
kekuasaan untuk mengatur sendiri
keseimbangan
10
Ridwan H.R. “Hukum Administrasi Negara” Edisi Revisi.,Rajawali Pers. Jakarta, 2011, hal. 241-242
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 7
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
(selfregelen) dan mengelola sendiri
tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”12 Badan atau Pejabat Tata Usaha
(self besturen). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal
dan
vertical.
Secara
horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan
pemerintah
Negara
sebagaimana
Wewenang
menjalankan
dalam
mestinya.
pengertian
kekuasaan
vertikal
untuk
berarti
TUN)
tugasnya
dalam untuk
mengeluarkan suatu Keputusan Tata
menjalankan
Usaha
Negara
harus
berdasarkan
pemerintahan dalam suatu tertib ikatan
wewenang masing-masing yang ada
pemerintah
padanya
negara
secara
keseluruhan.11
kedudukan
atau
kepadanya.
Kewenangan penting
memiliki dalam
yang
Sumber
dilimpahkan dan
cara
memperoleh wewenang pemerintah
kajian
bersumber dari undang-undang dasar
Hukum Tata Negara dan Hukum
dan undang-undang. Secara teoritis
Administrasi
kewenangan yang bersumber dari
Negara.
Begitu
pentingnya kedudukan kewenangan
peraturan
ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.
tersebut di peroleh melalui 3 (tiga)
Steenbeek
cara
menyebutnya
sebagai
yaitu
perundangan-undangan
Atribusi
(Attributie),
konsep inti dalam Hukum Tata Negara
Delegasi (Delegatie), dan Mandat
dan Hukum Administrasi Negara,
(Mandaat).
“Het begrip bevoegheid is dan ook een
kernbegrip
in
het
Mengenai atribusi, delegasi,
staats-en
dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem
administratief recht”. Kewenangan
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai
yang ada di dalamnya terkandung hak
berikut:
dan kewajiban, menurut P. Nicolai
1. Atribusi
adalah sebagai berikut:
Atribusi adalah pemberian
“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbukan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 11
(Pejabat
wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 2. Delegasi Delegasi
adalah
pelimpahan
wewenang pemerintahan dari satu
12
Muhammad Fauzan, Opcit, hal.79
Ridwan HR., 2011, Op.Cit, hal. 99
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 8
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
organ pemerintahan kepada organ
setiap tindakan penguasa selalu
pemerintahan lainnya.
harus dianggap rechtmatig sampai
3. Mandat Mandat
ada pembatalannya. Dengan asas terjadi
ketika
pemerintahan
organ
ini,
mengizinkan
mengetahui
Hukum
Negara
(HAN), dan
memperoleh
wewenang
pemerintahan
ini
b. Asas pembuktian bebas. Hakim yang
cara
hukum
wewenang
negara
pemberian
kewenangan
dalam
masih dibatasi ketentuan pasal 100; c. Asas keaktifan hakim (dominus
Setiap
litis).
kepada
kedudukan
didalamnya pertanggungjawaban dari
III. PERAADILAN
Keaktifan
hakim
dimaksudkan untuk mengimbangi
pejabat pemerintahan tertentu, tersirat
pejabat yang bersangkutan.
berbeda
Nomor 5 tahun 1986 hanya saja
tersebut,
hukum.
ini
Asas ini dianut pasal 107 UU
seiring dengan salah satu prinsip dalam
Hal
beban
dengan ketentuan pasal 1865 BW.
penting dengan
pertanggungjawaban
menetakan
pembuktian.
organ
karenaberkenaan
penggunaan
tahun 1986);
Kajian
sumber
menunda
(pasal 67 ayat 1 Undang-undang 5
organ lain atas namanya.13
Administrasi
tidak
pelaksanaan KTUN yang dibuat
kewenangannya dijalankan oleh
Dalam
gugatan
para
pihak
karena
tergugat adalah pejabat tata usaha
14
negara
TATA
USAHA
sedangkan
penggugat
adalah orang atau badan hukum
NEGARA
perdata. Penerapan asas ini antara
3.1 Asas-Asas Hukum Acara Peradilan
lain
Tata Usaha Negara Ciri
khas
asas-asas
hukum
acara
d. Asas
hukum
praduga
putusan
mempunyai
yang
“erga
melandasinya, yaitu : a. Asas
dalam
ketentuan
pasal 58, 63 ayat 1, 2, 80, 85.
peradilan tata usaha negara terletak pada
terdapat
kekuatan
omes”.
pengadilan mengikat
Sengketa
TUN
adalah sengketa hukum publik. rechtmatig
Dengan
(vermoeden van rechtmatigheid =
demikian
putusan
pengadilan TUN berlaku bagi
praesumptio iustae causa). Asas
siapa saja-tidak hanya bagi para
ini mengandung makna bahwa
pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini kiranya ketentuan pasal
13
Ibid. hal. 102 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. Op.Cit. hal. 204-205 14
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 9
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
83 tentang intervensi bertentangan
Perdata
dengan asas “ergaomes”.15
Usaha Negara.
Pejabat
Tata
Negara (kompetensi)
Usaha
Negara
penetapan
yakni
tertulis
dikeluarkan
dari
Pejabat Tata Usaha Negara.
kompetensi
relative.
absolut
dan
oleh
yang
Peradilan Tata Usaha Negara terdiri kompetensi
Tata
b. Objek Sengketa adalah Keputusan
3.2 Kompetensi Peradilan Tata Usaha
Kekuasaan
dengan
Badan
atau
Kompetensi
c. Keputusan yang dijadikan objek
absolut terdapat dalam pasal 47 yang
sengketa ini berisi tindakan hukum
menentukan
pejabat tata usaha negara.
bahwa
Pengadilan
bertugas dan berwenang memeriksa,
d. Keputusan yang dijadikan objek
memutus dan menyelesaikan sengketa
sengketa
tata usaha negara.16
individual,
Kompetensi
itu
bersifat dan
konkret,
final
yang
Absolut
menimbulkan akibat hukum bagi
merupakan kompetensi utama Badan
orang atau badan hukum perdata.18
Peradilan Administrasi yang dibentuk
Pasal 53 ayat 1 yang dimaksud
beradasarkan Undang-Undang Nomor
Penggugat adalah : “Orang atau Badan
5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata
Hukum
Usaha Negara adalah menyelesaikan
kepentingannya dirugikan oleh suatu
sengketa administrasi negara antara
Keputusan
pemerintah dan warga masyarakat,
(KTUN) dapat mengajukan Gugatan
disebabkan
Tertulis
melanggar
pemerintah hak-hak
telah
kepentingan
Perdata
yang
Tata
kepada
Usaha
Pengadilan
merasa
Negara
yang
berwenang yang berisi tuntutan agar
warga.17
Keputusan Tata Usaha Negara yang
Kompetensi Absolut Peradilan
disengketakan itu dinyatakan batal
Tata Usaha Negara kurang lebih
atau tidak sah dengan atau tanpa
memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
disertai tuntutan ganti rugi dan atau
a. Yang bersengketa (pihak-pihak)
rehabilitasi”.
adalah Orang atau Badan Hukum
Kompetensi merupakan memeriksa/mengadili
15
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1999, hal 313 16 R. Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua,. Sinar Grafika, Jakarta: 2010. hal. 6 17 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. Op.Cit. hal. 580
relative kewenangan perkara
berdasarkan pembagian daerah hukum
18
SF Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 186
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 10
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
(distribusi kekuasaan). Kompetensi
Pasal 53 ayat 1 setelah diubah
Relatif ini diatur dalam pasal 6
dengan Undang-undang Nomor 9
Undang-undang Nomor 9 tahun 2004
tahun 2004 menentukan orang atau
tentang PERATUN, yang menyatakan
badan
;
kepentingannya dirugikan oleh suatu
a. Pengadilan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara dapat
berkedudukan
di
Kabupaten/Kota, hukumnya
dan
meliputi
hukum
perdata
yang
Ibukota
mengajukan gugatan tertulis kepada
daerah
Pengadilan yang berwenang berisi
wilayah
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Kabupaten/Kota.
Negara
yang
disengketakan
itu
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha
dinyatakan batal atau tidak sah dengan
Negara berkedudukan di Ibukota
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
Provinsi dan daerah hukumnya
dan/atau rehabilitasi.
meliputu wilayah Provinsi.
Dari ketentuan yang terdapat
Mengenai susunan Pengadilan
dalam pasal 53 ayat 1 tersebut dapat
di lingkungan Peradilan Tata Usaha
diketahui
Negara, oleh Pasal 8 UU PERATUN
dengan gugatan dalam penyelesaian
ditentukan
bahwa
sengketa Tata Usaha Negara adalah
lingkungan
Peradilan
Pengadilan Tata
di
Usaha
bahwa
permohonan
yang
secara
dimaksud
tertulis
dari
Negara terdiri dari ;
seseorang atau badan hukum perdata
a. Pengadilan Tata Usaha Negara
yang
yang
merupakan
Pengadilan
Usaha Negara, yang ditujukan kepada
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Pengadilan
yang Tingkat
pengadilan di Lingkungan Peradilan
merupakan
Tata Usaha
Banding
Negara,
yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
(PTTUN).19
Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai
IV. PENYELESAIAN DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN
kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata
Tingkat Pertama (PTUN);
Negara
merasa
TATA
tuntutan
USAHA
ganti
rugi
dan/atau
rehabilitasi.20
NEGARA (TUN)
Ketentuan tentang tenggang
4.1 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha
waktu gugat harus diperhatikan jika
Negara
seseorang atau badan hukum perdata
19
20
R. Wiyono., Op.Cit. hal. 2
Ibid, hal. 117
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 11
Bernat Panjaitan
akan
ISSN Nomor 2337-7261
mengajukan
gugatan
ke
kepentingan
penggugat akan sangat
pengadilan di Lingkungan Peradilan
dirugikan jika keputusan TUN yang
Tata Usaha Negara, karena dengan
digugat itu tetap dilaksanakan (pasal
lewatnya tenggang waktu gugatan,
67 ayat 4 a).22
ketua
pengadilan
Peradilan
di
Tata
lingkungan
Usaha
Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 51
Negara
Tahun
2009
menyebutkan
dengan
yang
mempunyai alasan untuk memutuskan
dimaksud
Sengketa
Tata
dengan penetapan bahwa gugatan
Usaha Negara adalah sengketa yang
tidak diterima atau tidak berdasar
timbul dalam bidang Tata Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Negara antara Orang atau Badan
62 ayat 1 huruf e.
Hukum Perdata dengan Badan atau
Pasal 55 menentukan bahwa
Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat
gugatan hanya dapat diajukan dalam
TUN), baik di pusat maupun di
tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
hari terhitung sejak saat diterimanya
Keputusan
atau diumumkannya Keputusan Badan
(KTUN),
atau Pejabat Tata Usaha Negara.21
kepegawaian berdasarkan peraturan
Diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan tidak
atau
tata
usaha
menghalangi
negara,
sengketa
Negara Pejabat Tata Usaha Negara
serta
pada saat menjalankan tugasnya salah
tindakan badan atau pejabat tata usaha
satunya
negara
yang
termasuk
Negara
4.2 Keabsahan Keputusan Tata Usaha
dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat
Usaha
perundang-undangan yang berlaku.
TUN pada prinsipnya
menunda
Tata
yaitu
mengeluarkan
digugat.
Namun
keputusan, yang selanjutnya disebut
demikian,
penggugat
dapat
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara
mengajukan
permohonan
kepada
(KTUN), pengertiannya terdapat pada
pengadilan agar surat keputusan yang
Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 Tahun
digugat
2009.
tersebut
pelaksanaannya
selama
ditunda proses
Sedangkan
yang
dimaksud
dengan bersifat konkret, individual
berjalan, dan permohonan tersebut
dan final adalah sebagai berikut :
hanya
oleh
a. Bersifat konkret, artinya objek
pengadilan apabila adanya alasan yang
yang diputuskan dalam keputusan
sangat mendesak yang mengakibatkan
tata usaha negara itu tidak abstrak,
dapat
dikabulkan
22
21
Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. Op.Cit. hal 596
Ibid, hal. 124
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 12
Bernat Panjaitan
tetapi
ISSN Nomor 2337-7261
berwujud,
tertentu
atau
membuat
dapat ditentukan. b. Bersifat
keputusan
itu,
bilamana hal ini ditetapkan
individual,
artinya
dengan tegas dalam peraturan
keputusan tata usaha negara itu
dasar tersebut.
tidak ditujukan untuk umum, tetapi
4. Isi dan tujuan keputusan harus
tertentu, baik alamat maupun hal
sesuai dengan isi dan tujuan
yang dituju.
peraturan dasar.
c. Bersifat
final,
artinya
sudah
5. Keputusan harus berdasarkan
Definitif dan karenanya dapat
suatu
menimbulkan akibat hukum.
tertentu.
Bahwa dalam tindakan Hukum
keadaan
(situasi)
b. Syarat Formil :
Administrasi dianut asas presumtio
1. Syarat-syarat yang ditentukan
justae causa yang maksudnya bahwa
berhubungan dengan persiapan
suatu keputusan TUN harus selalu
dibuatnya
dianggap
berhubungan
benar
dan
dapat
dilaksanakan, sepanjang hakim belum
dibuatnya
membuktikan
sebaliknya.
dipenuhi.
secara
syarat-syarat
umum
Bahwa untuk
keputusan
berhubung
1. Keputusan harus dibuat oleh (organ)
harus
dengan
dilakukannya keputusan harus
yang
dipenuhi.
berwenang.
4. Jangka waktu yang ditentukan
2. Karena keputusan itu suatu pernyataan
antara timbulnya hak-hak yang
kehendak
(wilsverklaring)
tidak
cara
3. Syarat-syarat yang ditentukan
a. Syarat Materiil :
pembentukan
dengan
yang ditentukan.
negara adalah sebagai berikut :
negara
dan
2. Keputusan harus diberi bentuk
sahnya suatu keputusan tata usaha
alat
keputusan
menyebabkan
maka kehendak
boleh
dibuatnya
keputusan dan diumumkannya
itu
keputusan
memuat
itu
tidak
boleh
dilewati.
kekurangan yuridis.
Badan Peradilan Tata Usaha
3. Keputusan harus diberi bentuk
Negara hanya menilai apakah suatu
(vorm) yang ditetapkan dalam
tindakan Badan/Pejabat TUN dalam
peraturan
dan
menjalankan urusan pemerintah itu
harus
sudah sesuai dengan norma-norma
memperhatikan cara (prosedur)
hukum (baik yang tertulis maupu yang
pembuatnya
dasarnya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 13
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
tidak tertulis) yang berlaku bagi
mandat (dalam hal ini tidak ada
tindakan tersebut. Dengan perkataan
pengakuan
lain penilaian yang dilakukan oleh
pengalihan kewenangan).
Peradilan Tata Usaha Negara terbatas
b. Aspek
kewenangan
atau
Substansi/materi,
yaitu
hanya dari segi hukumnya (peraturan
meliputi
perundang-undangan yang berlaku dan
penggunaan
kewenangannya
asas-asas umum pemerintahan yang
apakah
materi/substansi
baik).
telah sesuai dengan ketentuanDasar pengujian sebagaimana
pelaksanaan
secara
ketentuan hukum atau peraturan
diatur dalam pasal 53 ayat 2 UU
perundang-undangan
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-
berlaku.
undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu :
bertentangan
peraturan
prosedur pengambilan keputusan
dengan
tata usaha negara yang disyaratkan
perundang-undangan;
oleh
atau
peraturan
undangan
b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
bertentangan
dengan
pelaksanaan
tersebut
telah
ditempuh atau tidak. Pengujian tersebut tidak saja
yang Baik.
berdasarkan Praktiknya
perundang-
dalam
kewenangan
Asas-Asas Umum Pemerintahan
Dalam
yang
c. Aspek Prosedural, yaitu apakah
a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut
atau
Majelis
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku, tetapi juga
Hakim dalam pengujiannya terhadap
dengan
memperhatikan
Keputusan Tata Usaha Negara telah
Umum
Pemerintahan
sesuai ketentuan Pasal 53 di atas,
(AAUPB), yaitu ;
adalah meliputi tiga aspek yaitu :
a. Asas yang berkaitan dengan proses
a. Aspek
Kewenangan,
meliputi hal berwenang
yaitu
yang
keputusan :
melanggar
•
Persiapan yang cermat.
kewenangan. Dasar kewenangan
•
Asas Fair Play.
Badan/Pejabat TUN adalah secara
•
Larangan
atribusi (berasal dari perundang-
Procedure
undangan yang melekat pada suatu
prosedur).
jabatan),
delegasi
(adanya
pemindahan/pengalihan kewenangan
yang
ada),
Baik
persiapan dan proses pembentukan
berwenang, tidak atau
Asas-asas
b. Asas
suatu
yang
pertimbangan
dan
Detournement
de
(menyalahi
berkaitan
dengan
serta
susunan
keputusan :
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 14
Bernat Panjaitan
•
ISSN Nomor 2337-7261
Keharusan
memberikan
Sebuah
pertimbangan terhadap semua
yang tidak sah menurut Utrecht,
kepentingan
mengenal tiga macam yakni :
pada
suatu
keputusan. •
a. Batal
nietig),
(nietig/absolute
Pertimbangan tersebut harus
berarti bagi hukum perbuatan yang
memadai.
dilakukan dianggap tidak ada.
c. Asas yang berkaitan dengan isi
Bagi hukum, akibat perbuatan
keputusan : •
ketetapan/keputusan
hukum itu tidak ada sejak semula. b. Batal demi hukum (nietigheid van
Asas kepastian hukum dan asas kepercayaan.
rechtswege), batal karena hukum
•
Asas persamaan perlakuan.
atau batal demi hukum (nietigheid
•
Larangan
detournement
van rechtswege) berakibat suatu
de
pouvoir.
perbuatan untuk sebagian atau
•
Asas kecermatan materiil.
keseluruhan bagi hukum dianggap
•
Asas keseimbangan.
tidak pernah ada (dihapuskan)
•
Larangan
Willekeur
tanpa diperlukan suatu keputusan
(sewenang-wenang). Indroharto
dalam
hakim atau keputusan suatu badan Bukunya
pemerintahan batalnya sebagian
Usaha Memahami Undang-Undang
atau seluruh akibat ketetapan itu. c. Dapat dibatalkan (verniegbaar),
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, mengemukakan dasar untuk
berarti
menguji KTUN adalah :
perbuatan yang dilakukan dan
a. Bertentangan
dengan
bagi
hukum
Peraturan
akibatnya dianggap ada sampai
yang
waktu pembatalan oleh hakim atau
Perundang-undangan berlaku;
oleh suatu badan pemerintah lain
b. Melanggar
Larangan
De’tournement
yang berkompeten (pembatalan itu diadakan
karena
pouvoir/penyalahgunaan
tersebut
mengandung
wewenang;
kekurangan).
c. Menyimpang Sehat
bahwa
de
dari
(Melanggar
Nalar
perbuatan
Bagi
sesuatu hukum
yang
perbuatan tersebut ada sampai
Larangan
waktu pembatalnnya dan oleh
Willekeur);
sebab itu itu segal akibat yang
d. Bertentangan dengan Asas-Asas
ditimbulkan
Umum Pemerintahan yang Baik.
antara
mengadakannya, sampai pembatalnnya,
menjadi
waktu waktu sah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 15
Bernat Panjaitan
(terkeculi undang
ISSN Nomor 2337-7261
dalam
menyebutkan
bagian akibat itu Setelah
hal
beberapa
tidak
pembatalan
Tata Usaha Negara” Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
undang-
M.Hadjon , Philiphus, dkk,. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
sah). maka
perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat
Mahmud, Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus.
Marbun, SF,. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press.
DAFTAR PUSTAKA Neno
Buku : Azhary, M. Tahir,. 1992. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta : Bulan Bintang.
Victor Vayed,. 2006. Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung : Citra Aditya Bakti
Setiadi, Wicipto. 2001. “Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara” Suatu Perbandingan. Jakarta: Rajawali Pers.
Fahmi, A. Muin,. 2006. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta : UII Press.
Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Fauzan, Muhammad. 2010. “Hukum Pemerintahan Daerah” Edisi revisi. Purwokerto: STAIN Press.
Volly, Willy D.S. 2014. Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
Gunadi Widodo, Ismu dan Triwulan T , Titik,. 2014. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia I. Jakarta: Kencana.
Wiyono, R., 2010. “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
H.R., Ridwan. 2011. “Hukum Administrasi Negara” Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77)
___________,. 2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : UII Press. Ibrahim, Johny. 2008. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35)
Indroharto. 1993. “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 16
Bernat Panjaitan
ISSN Nomor 2337-7261
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015 17
