Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DENGAN ADANYA TIGA PIHAK (INTERVENSI) DI PENGADILAN NEGERI Oleh : Abdul Hakim, SH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ABSTRAK
Berperkara dengan tiga pihak menyebabkan salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, disebut intervensi. Adapun macam intervensi yaitu Tussenkomst (menengah) dan Voeging (menyertai). Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu voeging, intervensi/tussenkomst, dan vrijwaring tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv). Penyelesaian perkara perdata dengan tiga pihak (intervensi) di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan beberapa tahapan dengan diawali pendaftaran pada panitera di pengadilan negeri hingga putusan hakim bersifat tetap (inkracht). Penyelesaian dari perkara perdata dengan tiga pihak juga dapat dilakukan sampai dengan tingkat yang paling tinggi yaitu pada Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi).
Kata Kunci : Penyelesaian. Perkara Perdata, Tiga Pihak
Melihat proses berperkara dengan
I. PENDAHULUAN Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif
pemeriksaan
bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam
sengketa perdata, disebut intervensi, hal
suatu pemeriksaan perkara perdata adalah
ini
sendiri
diatur
di
Rechtsvordering
dalam
tiga pihak, maka penyebab salah satu
Reglement
dalam
apa
yang
Tussenkomst.
dinamakan
Tussenkomst
adalah
sertanya pihak ketiga (intervensi) diatur di
ketiga
inisiatif
dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282
pemeriksaan sengketa perdata dengan
Reglement Rechtsvordering (RV). Di
jalan memihak atau menggabungkan diri
dalam intervensi yaitu ikut sertanya pihak
kepada salah satu pihak.
(RV),
dimana
ikut
atas
masuknya
pihak
sendiri
dalam
ketiga di dalam proses pemeriksaan
Pada prinsipnya yang terdapat
sengketa perdata yang diatur di dalam
dalam proses berperkara dalam tiga pihak,
reglement rechtsvordering (RV) terdapat
bahwa
beberapa bentuk intervensi atau ikut
menggabungkan
sertanya pihak ketiga tersebut.
tergugat. Prosedur atau tata cara dari
pihak
Tussenkomst
ketiga diri
dengan
tersebut pihak
ini adalah bahwa pihak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 1
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
ketiga yang atas inisiatifnya sendiri ikut
3. Kesalahan dalam awal pembuatan
serta dalam pemeriksaan sengketa perdata
perjanjian yang keduabelah pihak
tersebut mengajukan intervensi kepada
telah
ketua pengadilan negeri melawan pihak
pihak ke tiga, sehingga dikemudian
penggugat
hari apabila ada permasalahan dalam
dan
menggabungkan
diri
dengan pihak tergugat.
menyangkut-pautkan
dengan
isi perjanjian, maka pihak ketiga
Tussenkomst sebagai salah satu
berhak ikut dalam urusan berperkara
bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam
khusunya apabila perkara sampai ke
pemeriksaan
Pengadilan Negeri.
prinsipnya
sengketa adalah
perdata
juga
pada
mempunyai
Terkait dengan Berperkara dengan
kepentingan sendiri walaupun ia membela
tiga pihak (Intervensi), maka dapat dilihat
pihak tergugat. Disini diartikan bahwa
kegunaan arti ikut sertanya pihak ketiga
kepentingan akan terganggu jikalau ia
atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan
tidak mencampuri proses pemeriksaan itu,
sengketa perdata dengan jalan memihak
dengan kata lain bahwa dengan adanya
atau menggabungkan diri kepada salah
unsure voeging dalam perkara perdata
satu pihak, dalam hal ini sering disebut
yang berasal dari pihak letiga akan
dengan voeging adalah untuk melindungi
mempengaruhi proses berjalanya di dalam
kepentingannya atas benda jaminan yang
pengadilan.
menjadi
Prinsip dalam berperkara dalam
secara
hukum
yang
dalam
sengketa,
khususnya utang piutang.
tiga pihak pada dasarnya tidak ada larangan
agunan
Berdasarkan hal- hal diatas, kiranya
dapat
dapat diambil suatu rumusan masalah
mengatur bahwa pihak ketiga tidak dapat
sebagai
ikut serta dalam proses perkara perdata
pembahasan dalam karya ini. Adapun
apabila masalah yang terjadi adalah
perumusan masalah sebagai berikut:
masalah utang piutang dan pihak ketiga
rujukan
1. Apakah
dalam
melakukan
berperkara
perdata
bersangkutan dalam hal misalnya:
dipengadilan negeri dapat dilakukan
1. Pihak ketiga memiliki kewenangan
dengan tiga pihak (intervensi)?
dalam proses perkara karena terikat
2. Bagaimana proses masuknya pihak
dalam kepemilikan objek perjanjian
ketiga dalam proses perkara perdata
2. Pihak ketiga merupakan salah satu seseorang
dipengadilan negeri?
yang dirugikan apabila
3. Bagaimana pengaturan intervensi pada
pihaknya dikalahkan dalam perkara
perkara perdata di pengadilan negeri?
perdata.
4. Bagaimana tata cara penyelesaian perkara perdata dengan adanya tiga Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 2
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
pihak
(intervensi)
dipengadilan
b. Adanya
negeri?
kepentingan
mencegah
untuk
timbulnya
kerugian
kehilangan haknya yang terancam. II. DEFENISI
DAN
c. Melawan
MACAM
kepentingan
kedua
belahh pihak yang berperkara.
INTERVENSI Intervensi yaitu suatu aksi hukum
d. Dengan
oleh pihak yang berkepentingan dengan
terhadap
jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh
berperkara
salah satu pihak dalam suatu perkara
tuntutan).
memasukkan
tuntutan
pihak-pihak
yang
(penggabungan
perdata yang sedang berperkara perdata
Syarat tussenkomst:
yang sedang berlangsung antara dua pihak
a. Merupakan tuntutan hak
yang sedang berperkara.
b. Adanya kepentingan hukum dalam
Adapun macam-macam intervensi
sengketa yang sedang berlangsung
sebagai berikut:
c. Kepentingan tersebut haruslah ada
1. Tussenkomst (menengah).
hubungannya
dengan
pokok
Tussenkomst adalah masuknya
sengketa yang sedang berlangsung
pihak ketiga sebagai pihak yang
d. Kepentingan tersebut haruslah ada
berkepentingan
ke
dalam
perdata
yang
sedang
untuk
membela
perkara
hubungannya
berlangsung
sengketa
kepentingannya
dengan yang
pokok sedang
berlangsung. 2. Voeging (menyertai).
sendiri oleh karena itu ia melawan kepentingan kedua belah pihak, (yaitu
Yaitu suatu aksi hukum oleh
penggugat dan tergugat yang sedang
pihak yang berkepentingan dengan
berperkara).
jalan memasuki perkara perdata yang
Dalam suatu perkara biasanya
sedang berlangsung antara penggugat
terdapat dua pihak yaitu penggugat
dan tergugat untuk bersama-sama
dan tergugat dengan keterlibatan pihak
tergugat dalam menghadapi penggugat
ketiga
atau
yang
membela
berdiri
sendiri
kepentingannya
dan
a) Sebagai
Ciri-ciri tussenkomst: ketiga
penggugat
Ciri-ciri voeging:
kepentingan penggugat dan tergugat.
pihak
si
dalam menghadapi tergugat.1
sendiri.
Maka pihak ketiga ini melawan
a. Sebagai
bersama-sama
pihak
berkepentingandan
yang berpihak
yang
berkepentingan dan berdiri sendiri. 1
http://kabarbebas.wordpress.com/.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 3
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
kepada salah satu pihak dari
wajib mengisi kekosongan, baik dalam
penggugat atau tergugat.
hukum materiil maupun hukum formil.2
b) Adanya kepentingan hukum untuk
Dalam
hal
ada
permohonan
melindungi dirinya sendiri dengan
voeging, hakim memberi kesempatan
ialah membela salah satu yang
kepada para pihak untuk menanggapi,
bersengketa.
selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan
c) Memasukkan tuntutan terhadap
apabila dikabulkan maka dalam putusan
pihak-pihak yang berperkara.
harus disebutkan kedudukan pihak ketiga
Syarat voeging:
tersebut. Intervensi merupakan ikut sertanya
a) Merupakan tuntutan hak. b) Adanya kepentingan hukum untuk
pihak ketiga untuk ikut dalam proses
melindungi dirinya dengan jalan
perkara itu atas alasan ada kepentingannya
berpihak kepada salah satu pihak.
yang terganggu. Intervensi diajukan oleh
Kepentingan tersebut harus ada
karena pihak ketiga merasa bahwa barang
hubungannya dengan pokok sengketa
miliknya disengketakan/diperebutkan oleh
yang sedang berlangsung.
penggugat dan tergugat. Permohonan
Berdasarkan
intervensi dikabulkan atau ditolak dengan
uraian-uraian
diatas dapat kiranya diketahui bahwa
putusan
perkara
intervensi dikabulkan, maka ada dua
perdata
dapat
dilakukan
dengan tiga pihak.
sela.
Apabila
permohonan
perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi Vrijwaring adalah penarikan pihak
III. TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA
PERKARA
ketiga untuk bertanggung jawab (untuk
PENGADILAN
membebaskan tergugat dari tanggung
DALAM
PERDATA
DI
jawab kepada penggugat).
NEGERI.
Vrijwaring
Ikut sertanya pihak ketiga dalam
diajukan
dengan
yaitu
voeging,
dan
vrijwaring
pemeriksaan perkara oleh tergugat secara
tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi
lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat
dalam praktek ketiga lembaga hukum ini
digugat oleh penggugat, karena barang
dapat dipergunakan dengan berpedoman
yang dibeli oleh penggugat mengandung
pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70
cacat
proses
perkara
intervensi/tussenkomst,
sesuatu
permohonan
tersembunyi,
dalam
padahal
proses
tergugat
Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim 2
Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007. hlm, 20.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 4
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
membeli barang tersebut dari pihak
Dalam
hasil
analisis,
sesuai
ketiga, maka tergugat menarik pihak
dengan proses beracara dengan tiga pihak
ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut
(intervensi)
bertanggung jawab atas cacat itu. Setelah
Rantauprapat pada prinsipnya mengenai
ada
vrijwaring,
permohonan
di
Pengadilan
Negeri
hakim
intervensi tidak diatur secara rinci dalam
memberi kesempatan para pihak untuk
HIR dan RBg, dan juga dalam Undang-
menanggapi
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
selanjutnya
permohonan dijatuhkan
tersebut,
putusan
yang
perubahan atas Undang-undang nomor 7
menolak atau mengabulkan permohonan
tahun 1989 tentang Peradilan, hal itu
tersebut.
diatur dalam RV pasal 279 sampai dengan
Apabila permohonan intervensi
pasal 282, namundemikian pasal dalam
ditolak, maka putusan tersebut merupakan
RV tersebut berlaku juga dalam proses
putusan akhir yang dapat dimohonkan
persidangan
banding, tetapi pengirimannya ke PT
Rantauprapat. Yang dimaksud dengan
harus
perkara
intervensi adalah suatu aksi hukum oleh
pokok. Apabila perkara pokok tidak
pihak yang berkepentingan dengan jalan
diajukan
banding,
melibatkan diri dalam suatu perkara
sendirinya
permohonan
bersama-sama
dengan
maka
dengan
banding
dari
Pengadilan
Negeri
perdata yang sedang berlangsung antara kedua pihak yang berperkara.4
intervenient tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan
Dalam
Reglement
op
de
burgerlijke rechtsvordering (RV) terdapat
gugatan tersendiri. Apabila
di
dapat
dua bentuk intervensi, yaitu intervensi
tersebut
yang bersifat menengahi (tussenkomst)
merupakan putusan sela, yang dicatat
dan intervensi yang bersifat menyertai
dalam Berita Acara, dan selanjutnya
(voeging). Kecuali dua bentuk intervensi
pemeriksaan perkara diteruskan dengan
tersebut dijumpai juga dalam praktek
menggabung gugatan intervensi ke dalam
intervensi vrijwaring.
dikabulkan,
permohonan
maka
putusan
perkara pokok.3 V. PROSES/TAHAPAN IV. PENGATURAN INTERVENSI PADA PERKARA
PERDATA
BERACARA
DALAM PERKARA PERDATA Melihat proses beracara dalam
DI
perkara perdata, maka pada dasarnya
PENGADILAN NEGERI 3
Saleh, K. Wantjik. 1990. Hukum Acara Perdata; PBg/HIR. Ghalia Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakata.
4
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 5
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
memiliki tehapan-tahapan yang harus
seperti
dilaksanakan dalam prosesnya. Dengan
Askeskin/ Gakin dapat dilampirkan.
ketentuan yang ada, maka hukum acara
Jamkesmas/
Adapun
Jamkesda/
langkah-langkahnya
perdata yang akan dibahas dalam tulisan
adalah:
ini mengenai:
1) Datang ke Pengadilan Negeri dan
1. Pengajuan Permohonan atau gugatan
menemui
2. Pendaftaran register kepaniteraan
perkara.
a. Persiapan Sidang;
bagian
2) Membuat
surat
pendaftaran
permohonan
/
b. Penetapan Hari Sidang;
gugatan untuk berperkara yang di
c. Panggilan Para Pihak;
dalamnya
d. Persidangan;
berperkara dengan mencantumkan
e. Berita Acara Sidang;
alasan-alasannya.
f. Rapat Musyawarah;
pengajuan
3) Surat permohonan dapat dibuat
g. Putusan.
sendiri (lihat Panduan Pengajuan
Proses tahapan tersebut diatas adalah
tercantum
dasar
untuk
Itsbat/Pengesahan
Nikah
atau
melakukan
Panduan Pengajuan Gugatan Cerai
persidangan bagi para pihak. Untuk lebih
di Pengadilan Agama). Apabila
jelasnya,
anda tidak dapat membuatnya,
maka
satu-persatu
akan
dijelsakan sebagai berikut:
anda
a. Pengajuan Permohonan atau gugatan
kepada Pos Bantuan Hukum (Pos
Dalam
hal
pengajuan
1
tingkat
Pemohon/Penggugat banding
atau
Pemohon/Penggugat
peradilan.
bantuan
jika sudah tersedia.
Jika
4) Jika anda tidak dapat menulis
mengajukan kasasi
meminta
Bakum) pada pengadilan setempat
permohonan beperkara hanya berlaku untuk
dapat
(buta
huruf),
surat
maka
permohonan/gugatan
dapat
harus
diajukan
secara
lisan
mengajukan permohonan baru untuk
menghadap
beperkara secara prodeo pada tingkat
Pengadilan setempat.
banding atau kasasi.
kepada
dengan Ketua
b. Pendaftaran register kepaniteraan
Kemudian mengenai syaratnya
Dalam
tahapan
pihak
adalah pihak yang mengajukan harus
tergugat
mempunyai Surat Keterangan Tidak
perkarannya melakukan:
Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa
1) Calon Penggugat/Pemohon atau
(dan jika mempunyai dokumen lain
yang akan
ini,
kuasanya
datang
mendaftarkan
menghadap
Petugas meja I dengan membawa Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 6
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
surat
gugatan
atau
surat
Majelis
Hakim
yang
ditunjuk
permohonan 6 rangkap. Jika calon
menandatangani PHS, membagi
Penggugat/Pemohon
belum
salinan surat gugatan/permohonan
membawa
surat
kepada hakim anggota majelis dan
Gugatan/Permohonan
dapat
memerintahkan
meminta
bantuan
kepada
penjelasan
Jurusita/Jurusita Pengganti untuk
Petugas meja I, Paling lama 30
memanggil para pihak berperkara,
menit.
paling lambat tiga hari sebelum
2) Petugas meja I menaksir panjar biaya
perkara
dan
persidangan.
dituangkan
c. Persiapan
dalam SKUM (empat lembar; lembar
pertama
warna
Sidang
dalam
proses
beracara
hijau,
Pada
prinsipnya
mengenai
lembar kedua warna putih, lembar
persiapan siding dalam waktu tiga hari
ketiga warna merah dan lembar
kerja
keempat warna kuning, paling
diselesaikan, petugas meja dua harus
lama 5 menit.
sudah menyampaikan berkas gugatan/
setelah
proses
registrasi
3) Petugas meja I menyerahkan surat
permohonan kepada Ketua Pengadilan
gugatan/permohonan yang telah
Negeri untuk menetapkan Majelis
ditanda
Hakim yang akan mengadili perkara
tangani
oleh
calon
tersebut.5
Penggugat/Pemohon tersebut dan SKUM
kepada
calon
Majelis Hakim harus terdiri
Penggugat/Pemohon
serta
dari tiga orang hakim atau lebih
mempersilahkan
calon
dengan jumlah ganjil (kecuali undang-
kepada
Penggugat/Pemohon tersebut agar
undang menentukan lain).
membayar panjar biaya perkara ke
d. Penetapan Hari Sidang
Bank yang telah ditentukan, paling
Dalam
lama 20 menit. 4) Calon
seorang
proses
ini,
Hakim/Majelis
maka Hakim
Penggugat/Pemohon
mempelajari berkas dan dalam waktu
membayar panjar biaya perkara ke
selambatlambatnya tujuh hari kalender
Bank
menetapkan hari sidang. Hakim/Ketua
yang
telah
ditentukan
sejumlah yang tertera pada SKUM
Majelis
dalam
menetapkan
hari
dengan surat pengantar ke Bank 5
Gareth R. Jones.1998. Organizational Theory : Text And Cases. Addison-Wesley Publishing, New York, hal. 4-5.
yang telah ditentukan. 5) Selanjutnya
langkah-langkah
tersebut dilakukan sampai Ketua Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 7
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
sidang,
perlu
memperhatikan
pengumuman. Pengumuman serupa
jauh/dekatnya tempat tinggal para
dilakuka
pihak
Pengadilan
dengan
persidangan.
letaknya Lamanya
tempat tenggang
dipapan
pengumuman
Negeri
(Pasal
390
HIR/Pasal 718 RBg).
waktu antara pemanggilan para pihak
f. Persidangan
dengan hari sidang paling sedikit 3
Apabila Ketua Majelis yang
(tiga) hari kerja (Pasal 122 HIR / Pasal
ditunjuk berhalangan sementara untuk
146 RBg).
bersidang, pemeriksaan perkara harus
e. Panggilan Para Pihak
diundurkan, dan apabila berhalangan
Panggilan terhadap para pihak
tetap maka Ketua Pengadilan Negeri
untuk menghadiri sidang dilakukan
menunjuk Ketua Majelis yang baru
oleh jurusita/jurusita pengganti di
dengan
tempat
tempat
seorang
tempat
berhalangan sementara maka dapat
hal
ditunjuk hakim lain sebagai pengganti,
tidak
dan apabila berhalangan tetap maka
bertemu dengan pihak yang dipanggil,
ini dapat digantikan oleh Hakim lain,
maka
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
tinggal
atau
kediamannya
atau
kedudukannya.
Dalam
jurusita/jurusita
pengganti
surat
panggilan
dapat
Penetapan. hakim
Apabila
anggota
yang ada di tempat itu, namun untuk
g. Berita Acara Persidangan
keabsahannya panggilan itu harus
Berita
melalui
acara
sidang
Desa
sebelumnya harus sudah siap dibuat
hal
untuk ditandatangani sebelum sidang
Kepala Desa/Lurah tidak berada di
berikutnya. Pada waktu musyawarah
tempat, maka panggilan diserahkan
semua berita acara harus sudah selesai
kepada
diketik dan ditandatangani sehingga
Lurah/perangkat
Kepala
majelis
Negeri dengan Penetapan.6
disampaikan kepada anggota keluarga
dilakukan
salah
desa.
perangkat
disampaikan
Dalam
desa
kepada
pihak
untuk yang
dapat
bersangkutan. Jika diketahui
sebagai
bahan
musyawarah oleh Majelis Hakim yang yang
tempat
dipanggil
tidak
tinggalnya
atau
bersangkutan. h. Rapat Permusyawaratan
dimana ia berada, panggilan dilakukan kepada
dipakai
Bupati/Walikota
Rapat permusyawaratan hakim
tempat
bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU
tinggal penggugat, yang seterusnya
No. 4 Tahun 2004).
akan mengumumka hal itu dengan cara
menempelkan
pada
papan
6
Ibid.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 8
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
i. Putusan
Prinsip dasar dari hukum acara
Putusan
sedapat
mungkin
dalam tiga pihak adalah:
diambil dengan suara bulat. Apabila
1. Setiap
orang
berhak
untuk
mengenai sesuatu masalah terdapat
mendapatkan kesempatan untuk
perbedaan
mengemukakan
pendapat
yang
sangat
pembelaannya
berlainan (dalam hal ada tiga pendapat
sebelum
yang berlainan dalam sal majelis),
(vonis) oleh hakim;
maka masalah tersebut dapat dibawa kepada
Ketua
Pengadilan
dijatuhkan
putusan
2. Hakim tidak dibenarkan untuk bisa
Negeri
dalam melihat fakta dan pada saat
untuk dicarikan jalan keluar.
yang sama dia tidak boleh terlihat bias, artinya disisni ada kebebasan
VI. TATA
CARA
PERKARA TIGA
dalam beracara bagi para pihak
PENYELESAIAN
PERDATA
PIHAK
untuk
DENGAN
mengutarakan
serta
membela hak-haknya yang tidak
DIPENGADILAN
NEGERI.
menutup
1. Pengertian Beracara
sertanya pihak ke tiga dalam
Pengertian
dari
hukum
langkah
yang
ikut
proses beracara.
beracara dalam tiga pihak adalah serangkaian
lemungkinan
Mengenai
harus
Alasan
kenapa
hukum acara diperlukan dan dianggap
diambil seperti yang dijelaskan oleh
penting adalah:
undang-undang pada saat suatu kasus
1. Mengerjakan sesuatu yang benar
akan dimasukkan ke dalam pengadilan
masih mungkin hasilnya adalah
dan
ketidak adilan apabila dijalankan
kemudian
diputuskan
oleh
pengadilan yang terdiri dari tiga pihak
dengan cara yang salah.
atau intervensi.7 Tujuan sendiri
adalah
2. Pada prinsipnya tidak ada satupun dari
hukum
untuk
acara
kasus yang jalan atau berhenti.
memastikan
Artinya kedua point tersebut
berjalannya asas peradilan yang tidak
merupakan
berpihak, cepat, rasional, dan murah.
beracara guna untuk kepemtingan
2. Prinsip serta arti penting hukum
arti
penting
dalam
masing-masing pihak dalam sengketa
beracara dalam berperkara tiga pihak
atau permasalahan yang bertujuan untuk tercapainya hak dan kewajiban menurut hukum.
7
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tentang perilaku hakim dalam proses beracara, Tahun 2006,
3. Tahapan
dalam
Berperkara
di
Pengadilan dengan Tiga Pihak Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 9
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
1. Tahapan Administratif Penggugat surat
gugatan
tuntutan
memasukkan ke
mengenai
barang tetap, maka tuntutan
Pengadilan
dimasukkan
ke
dalam
Negeri yang berwenang Menurut
Pengadilan Negeri yang dalam
pasal 118 HIR, ditentukan bahwa
daerah
kewenangan Pengadilan Negeri
tersebut terletak.
yang berhak untuk memeriksa
hukumnya
(d) Tuntutan
perkara adalah: Negeri
barang
juga
dimasukkan
(a) Pengadilan
ke
dapat Pengadilan
dimana
Negeri yang telah disepakati
terletak tempat diam (domisili)
oleh pihak Penggugat, dengan
Tergugat
ketentuan:
(b) Apabila Tergugat lebih dari
-
seorang atau adanya pihak ketiga,
maka
dimasukkan
tuntutan
ke
-
dalam -
Penggugat
mendapatkan
Penggugat
menerima
nomor perkara (roll).
dari Tergugat tersebut. Atau terdapat
membayar
bukti pembayaran perkara,
diam (domisili) salah seorang
apabila
Penggugat biaya perkara,
Pengadilan Negeri di tempat
4. Tata cara permohonan pendaftaran
hubungan
perkara perdata dalam sengketa tiga
yang berhutang dan penjamin,
pihak
maka
1. Pelaksanaan pendaftaran gugatan
tuntutan
kepada
disampaikan
Pengadilan
Negeri
Tingkat Pertama:
tempat domisili sang berhutang atau
salah
seorang
(a) Penggugat atau melalui Kuasa
yang
Hukumnya
berhutang itu.8 (c) Apabila
8
tersebut
mengajukan
gugatan yang ditujukan kepada
Tergugat
tidak
Ketua Pengadilan Negeri pada
diketahui tempat domisilinya
Pengadilan Negeri di Meja 1
atau Tergugat tidak dikenal,
bagian
maka
beberapa kelengkapan/syarat:
tuntutan
dimasukkan
Perdata,
dengan
kepada
Pengadilan
Negeri
Surat Permohonan / Gugatan
tempat
domisili
sang
dan Surat Kuasa yang sudah
Penggugat atau salah seorang
dilegalisir
Penggugat.
menggunakan Advokat);
Atau
apabila
(apabila
Ibid.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 10
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
(b) Gugatan dan Surat Kuasa Asli
(c) Memberikan
SKUM
yang
harus mendapat persetujuan
telah dibayar ke Meja 3 dan
dari Ketua Pengadilan Negeri;
menyimpan bukti asli untuk
(c) Setelah mendapat persetujuan,
arsip;
maka Penggugat / Kuasanya
(d) Menunggu
Surat
membayar biaya gugatan /
Pemberitahuan
SKUM di Kasir;
Berkas
(d) Memberikan
SKUM
Pemeriksaan
(Inzage),
Pemohon
yang
diberikan jangka waktu 14 hari
telah dibayar ke Meja 2 dan
untuk datang ke Pengadilan
menyimpan bukti asli untuk
Negeri
arsip;
mempelajari berkas
(e) Menerima
tanda
bukti
setempat
(e) Menunggu
kutipan
untuk
putusan
penerimaan Surat Gugatan dari
dari Pengadilan Tinggi yang
Meja 2;
akan disampikan oleh Juru Sita
(f) Menunggu
Surat
Panggilan
Pengganti.
sidang dari Pengadilan Negeri
3. Pelaksanaan pendaftaran gugatan
yang disampaikan oleh Juru
tingkan kasasi:
Sita Pengganti.
(a) Pemohon atau melalui Kuasa
2. Pelaksanaan pendaftaran gugatan
Hukumnya
mengajukan
tingkat banding:
permohonan
(a) Pemohon atau melalui Kuasa
Pengadilan Negeri di Meja 3
Hukumnya
mengajukan
permohonan
bagian
kepada
beberapa
kepada
Perdata,
dengan
kelengkapan/syarat
Pengadilan Negeri di Meja 3
yang harus dipenuhi: Surat,
bagian
dengan
Permohonan Banding, Surat
kelengkapan/syarat
Kuasa yang sudah dilegalisir
beberapa
Perdata,
yang harus dipenuhi: Surat
(apabila
menggunakan
Permohonan Banding, Surat
Advokat), Memori Kasasi.9
Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila Advokat),
menggunakan serta
Memori
Banding; (b) Pemohon
9
/
Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cetakan VIII. Mandar Maju. Bandung. Hlm, 17.
Kuasanya
membayar biaya gugatan / SKUM di Kasir:
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 11
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
(b) Pemohon
/
Kuasanya
negeri hingga putusan hakim bersifat tetap
membayar biaya gugatan /
(inkracht).
SKUM di Kasir;
perdata dengan tida pihak juga dapat
(c) Menunggu Pemberitahuan Berkas
Penyelesaian
dari
perkara
Surat
dilakukan sampai dengan tingkat yang
Pemeriksaan
paling tinggi yaitu pada Mahkamah
(Inzage),
Pemohon
Agung (Tingkat Kasasi).
diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan
DAFTAR PUSTAKA
Negeri
Buku/Referensi: Abdullah Sani. 1977. Hakim dan Keadilan Hukum. Bulan Bintang. Jakarta. Cetakan Pertama.
setempat
untuk
mempelajari berkas. (d) Menunggu
kutipan
putusan
dari Mahkamah Agung yang
Abdurrahman. 1987. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat. Cetakan Pertama. Media Sarana Press.Jakarta.
akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti. VI. KESIMPULAN
CST, Kansil, dkk. 2006. Modul Hukum Perdata (termasuk asas-asas hukum perdata). Jakarta: Pradiya Paramita.
Pihak ketiga dapat menjadi pihak dalam suatu perkara perdata yang disebut dengan istilah intervensi. Adapun macam
Charles Hampden-Turner. 1994. Corporate Culture, Platkus.
intervensi yaitu Tussenkomst (menengah) dan Voeging (menyertai).
Faisal, Sanapiah. 1990. Metode Penelitian Kualitatif; Dasar Dasar Dan Aplikasi. Yayasan Asih Asah Asuh Malang.
Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses
perkara
intervensi/tussenkomst,
yaitu
voeging,
dan
vrijwaring Gareth
tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman
Harahap, Muhammad Yahya. SH. 2007. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
pada Rv (Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam
Huzaimah, Arne, Jumanah, dkk. 2007. Modul Pendidikan Kemahiran Hukum. Palembang: IAIN Raden Fatah Pers.
hukum materiil maupun hukum formil. Penyelesaian dengan
tiga
Pengadilan
pihak Negeri
perkara
perdata
(intervensi) dapat
R. Jones.1998. Organizational Theory,: Text And Cases. AddisonWesley Publishing, New York.
Mangkoedilaga, Benjamin. 1999, Peranan Peradilan dalam Perubahan Nilai dalam Masyarakat. Makalah Seminar Hukum Nasional Ke-VII, BPHN. Jakarta. 12-15 Oktober 1999.
di
dilakukan
dengan beberapa tahapan dengan diawali pendaftaran pada panitera di pengadilan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 12
Abdul Hakim
ISSN Nomor 2337-7261
Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Yin, Robert K. 1997. Studi Kasus:Desain dan Metode. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Purwoto S.Gandasubrata, 1998, Ethika Profesi Hakim Indonesia, Puslitbang MA RI.
Artikel/Website: Artikel, Defenisi Intervensi dan Veoging dalam perkara perdata.
R. Subekti, 2004. Intervensi dan Akibat Hukumnya. Liberty. Yogyakarta.
http://kabarbebas.wordpress.com/ Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007.
Ronald J.Ebert, Ricky W.Griffin. 1995. Business Essential. Prentice Hall. Sutantio/ Iskandar Oeripkartawinata, 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung. Cetakan. VIII, Mandar Maju.Bandung
Peraturan: Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan.
Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cetakan VIII. Mandar Maju. Bandung.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kekakiman. Kutab Undang-Undang-hukum Perdata.
Saleh, K. Wantjik. 1990. Hukum Acara Perdata; PBg/HIR. Ghalia Indonesia. Cetakan Ketujuh. Jakata. Yahya
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958
Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Ikut Sertanya Pihak Ketiga dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata, Gramedia Jakarta. 1989.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tentang perilaku hakim dalam proses beracara, Tahun 2006.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014 13
