Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL-BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA RANTAUPRAPAT Oleh: Nimrot Siahaan SH.,MH Dosen Tetap STIH Labuhan Batu ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual ke konsumen di kota Rantauprapat serta bagaimana penyelesaiannya jika komputer rakitan yang dijual kepada konsumen terdapat cacat produk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini akan digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pada prinsipnya konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan jual beli komputer rakitan di Kota Rantauprapat pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang didalamnya mengatur mengenai larangan pelaku usaha dalam menjual serta menginformasikan produk secara tidak benar dan mengenai upaya penyelesaian jika terjadi sengketa yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat produk dan kesalahan informasi yang dilakukan pihak penjual, maka dapat diselesaikan melalui jalan diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Diluar pengadilan melalui proses mediasi dan melalui pengadilan dapat dilakukan dengan menyelesaian tuntutan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kata Kunci: Jual beli, Perlindungan Konsumen.
kebendaan, dan pihak yang lain untuk
I. PENDAHULUAN
membayar harga yang telah dijanjikan1
1.1.Latar Belakang Masalah Melihat fungsi Komputer dalam
Proses
perjanjian
jual-beli
kehidupan manuisa, maka komputer
terdapat dua subyek yaitu penjual yang
menjadi lahan bisnis antara produsen
kedudukannya disebut sebagai pelaku
dengan konsumen yang di dapatkan
usaha dan pembeli yang kedudukannya
melalui perjanjian jual beli para pihak.
disebut
Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan
hubungan dasar atau hubungan hukum
mana pihak yang satu mengikatkan
antara pelaku usaha dengan konsumen
dirinya
adalah jual-beli.
untuk
menyerahkan
suatu
sebagai
konsumen.
Jadi
1
R Surbekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigapuluh empat, Jakarta. Hal. 366
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
46
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
Terkait dengan hubungan hak
Selain itu toko yang menjual
dan tanggungjawab dalam jual beli
komputer banyak yang memanfaatkan
Komputer antara konsumen dengan
akan ketidaktahuan konsumen berkenaan
produsen, maka timbul permasalahan
dengan komputer rakitan yang akan
dalam perjanjian jual beli misalnya:
dibeli, seperti memasangkan komponen
a. Terdapat cacat pada produk,
komputer tidak sesuai dengan yang
b. Terhadap ketentuan garansi,
dijanjikan atau penjual memasangkan
c. Permasalahan
kerusakan
pada
barang bekas dalam komputer rakitan
produk yang dijual,
tanpa
d. Ketentuan ganti kerugian.
merupakan
kepada
konsumen untuk sekedar memperoleh
Indikasi permasalahan tersebut diatas
memberitahukan
keuntungan. Hal tersebut jelas pelaku usaha
melanggar
Undang-undang
tanggungjawab dalam perjanjian antara
Nomor
8
1999
penjual dengan pembeli yang merupakan
Perlindungan
focus
terhadap
Pasal 8 yang berisi ketentuan larangan
terhadap
bagi pelaku usaha. Dalam hak-hak
kerusakan atau wanprestasi yang terjadi
konsumen telah diatur didalam Undang-
dalam perjanjian jual beli komputer di
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Kota Rantauprapat. Melihat fakta bahwa
Perlindungan Konsumen antara lain
tidak semua toko komputer di Kota
Pasal 4 huruf a dan c yaitu hak atas
Rantauprapat
kenyamanan,
penelitian
tanggungjawab
permasalahan
penulis penjual
melakukan
kewajiban
Tahun
konsumen
Tentang khususnya
keamanan,
layanan kepada konsumen yang sesuai
keselamatan
dengan
barang dan/atau jasa serta hak atas
peraturan
dikarenakan banyak
para
mengerti
yang
berlaku,
konsumen akan
pemberian
Jaminan/Garansi
berupa dalam
mengkomsumsi
tidak
informasi yang benar, jelas, dan jujur
standart
mengenai kondisi barang dan jaminan
pelayanan purna jual yang semestinya, seperti
dalam
dan
barang dan/atau jasa.
Kartu
Sedangkan
kewajiban
pelaku
Bahasa
usaha berdasarkan Pasal 7 huruf b dan d
Indonesia dan batas waktu garansi
adalah memberikan informasi yang
barang elektronik yaitu minimal 1 (satu)
benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
tahun (Keputusan menteri perindustrian
dan jaminan barang dan/atau jasa, serta
dan
menjamin mutu barang dan/atau jasa
perdagangan
Nomor
547/MPP/Kep/7/2002, Pasal 6 ayat (1)
yang
diproduksi
dan/atau
yang
dan (3)).
diperdagangkan berdasarkan ketentuan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
47
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
standar mutu barang dan/atau jasa yang
a. Bagi akademis, penelitian ini akan
berlaku.
memberikan temuan-temuan baru
Permasalahan
yang
berkaitan
berkait
dengan
dengan pelaksanaan jual beli komputer
pelaku
usaha
di Kota Rantauprapat yang menjadi
terhadap penjualan komputer rakitan
tanggungjawab penjual dalam pelayanan
yang
maupun kerusakan barang, maka penulis
Rantaupraat.
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:
“TANGGUNG
PENJUAL
ATAS
KOMPUTER
RAKITAN
KONSUMEN
DI
telah
tanggungjawab bagi
dijual
konsumen
di
Kota
b. Bagi pelaku usaha dan masyarakat,
JAWAB
penelitian
JUAL-BELI
ini
memberikan
diharapkan
masukan
bagi
KEPADA
pengambil kebijakan maupun pegiat
KOTA
hukum di lingkup non akademis baik
RANTAUPRAPAT”.
dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat,
1.2 Rumusan Masalah a. Bagaimana tanggung jawab pelaku
yang berupa evalusi
hukum dan kebijakan dalam hukum
usaha atas produksi komputer rakitan
perjanjian jual-beli.
yang dijual ke konsumen di kota Rantauprapat? b. Bagaimana
II. PEMBAHASAN
penyelesaiannya
jika
2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi
komputer rakitan yang dijual kepada
Konsumen
konsumen terdapat cacat produk?
Komputer Rakitan yang Telah Dijual
1.3 Tujuan Penelitian
a. Hak dan Kewajiban Penjual
tanggung jawab pelaku usaha bagi terhadap
Penjualan
di Kota Rantauprapat
a. Untuk mengetahui bagaimanakah
konsumen
Terhadap
Sesuai dengan pelaksanaan
penjualan
perjanjian jual beli komputer rakitan
komputer rakitan yang telah dijual di
di kota Rantauprapat maka terdapat
Kota Rantaupraat.
hak dan kewajiban penjual dan
b. Untuk mengetahui bagaimanakah
pembeli sebagai berikut:
penyelesaiannya jika komputer yang
1) Hak untuk menerima uang atas
dijual kepada konsumen terdapat
pembayaran
cacat produk.
pembeli,
manfaat
dari
2) Hak untuk menarik kembali atau
1.4 Manfaat Penelitian Adapun
komputer
penelitian
membatalkan barang yang telah
adalah: Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
48
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
dikirim, apabila terjadi gangguan
Ditinjau dari aspek hukum
dalam proses pengiriman barang,
perjanjian, perjanjian baku yang
Kewajiban perjanjian
penjual
jual-beli
dalam
dibuat oleh penjual dan pembeli
komputer
dalam jual beli komputer rakitan
elektronik ini adalah: 1) Mengirimkan
tetap
komputer
yang
dianggap
memenuhi
sah
ketentuan
asal
telah
persyaratan
telah dibeli oleh pembeli dan
sebagaimana diatur dalam Pasal
bertanggung
apabila
1320
sampai
ditandatanganinya nota jual beli
terlambat
jawab
dan
tidak
kepada pembeli,
KUHPerdata.
Dengan
komputer antara penjual dengan
2) Menyerahkan komputer setelah
konsumen maka terjadi hubungan
melakukan pembayaran.
hukum antara keduanya.
Hak pembeli dalam perjanjian jual-
Berdasarkan hasil penelitian
beli komputer ini adalah:
yang
1) Menerima Komputer yang telah
pelaksanaan perjanjian jual beli
dibayar atau dibeli dari penjual 2) Menerima
jaminan
telah
dilakukan
terhadap
komputer antara penjual dengan
atas
pembeli sebagai upaya perlindungan
apabila
konsumen dalam perjanjian di Kota
barang tersebut rusak atau tidak
Rantauprapat dapat diketahui bahwa
sampai kepada pembeli.
hubungan hukum antara keduanya
pembelian
tersebut,
Dalam perjanjian jual-beli
tertuang dalam bentuk kewajiban dan
komputer, kewajiban pembeli yaitu
hak masing-masing pihak. Dari suatu
membayar sesuai dengan harga yang
perbuatan hukum yang dibuat oleh
disepakati.
masing-masing pihak sebagai subyek hukum,
b. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Komputer
Rakitan
di
berdasarkan
suatu
bersama
dapat
kesepakatan
Kota
diwujudkan suatu hubungan hukum.
Rantauprapat Berdasarkan
hasil
Hubungan
hukum
tersebut
penelitian yang telah penulis lakukan
mempunyai dua segi, yaitu bevoeg
di beberapa toko di Rntauprapat,
herd atau kewenangan yang disebut
ternyata bentuk perjanjian jual beli
hak dan plicht atau kewajiban.
komputer
1) Tahapan
dibuat
dan
lazim
dipergunakan dalam dunia bisnis
komputer
adalah berbentuk perjanjian baku.
Tahap awal:
dalam
jual
beli
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
49
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
a) Kewajiban konsumen.
pengajuan
Kewajiban konsumen dalam
tahap
permohonan
pembelian komputer
pendahuluan
2. Berhak
memperoleh
perjanjian jual beli Komputer
perlakuan
dimulai
seperti calon konsumen
pada
mengajukan
saat
akan
permohonan
pada
sama
yang lainnya.
untuk membeli komputer. Konsumen
yang
b) Kewajiban Penjual
awalnya
Pihak
penjual
memiliki
memperoleh informasi dari
kewajiban sebagai berikut:
pihak
1. Memberikan
penjual
mengenai
pelayanan
beberapa persyaratan yang
atau perlakuan yang sama
harus
kepada calon konsumen,
dipenuhi
oleh
konsumen dalam pengajuan
2. Memberikan
informasi
pembelian komputer. Pada
yang jelas dan terbuka
umumnya persyaratan awal
berkaitan
yang harus dipenuhi oleh
penjualan komputer,
calon
konsumen
adalah
dengan
3. Memberikan daftar yang
sebagai berikut:
berisikan
1. Mengisi
formulir
dalam
pembelian jika ada, 2. Melengkapi
syarat-syarat pengajuan
pembelian komputer.
dengan
Untuk hak penjual adalah
fotocopy identitas diri
menerima
dan
(KTP) jika dibutuhkan,
pembayaran
terhadap
3. Menetukan barang atau komputer
yang
akan
2) Tahap pelaksanaan Setelah
melalui
tahap
bagi
awal, yaitu tahap pengajuan
dalam
persyaratan administratif yang
perjanjian jual beli komputer
dilakukan oleh calon pembeli,
adalah sebagai berikut:
tahap selanjutnya adalah tahap
1. Berhak
memperoleh
pemeriksaan
informasi yang jelas dan
administrasi
terbuka berkaitan dengan
proses
calon
hak
barang
yang telah dibeli konsumen.
dibeli. Adapun
meminta
konsumen
penyerahan
persyaratan tersebut.
Maka
pelaksanaan
atau
barang
komputer
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
50
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
yang telah dirakit dapat di ambil
undang-undang bagi mereka
oleh pembeli sesuai keinginan
yang membuatnya,
masing-masing pihak. Dalam
b) Perjanjian itu tidak dapat
praktek
di
ditarik kembali selain dengan
lapangan, perjanjian jual beli
sepakat kedua belah pihak
komputer antara penjual dengan
atau karena suatu alasan-
pembeli
alasan yang oleh Undang-
didahului
oleh
perjanjian pengikatan jual beli
undang dinyatakan
(PPJB), yakni suatu perjanjian
untuk itu,
awal adanya kesepakatan jual
c) Perjanjian-perjanjian
cukup
itu
beli. Pada umumnya format dan
harus dilaksanakan dengan
isi dari perjanjian pengikatan jual
itikad baik.
beli ini antara satu penjual
Berdasarkan
ketentuan
dengan penjual lainya adalah
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
sama, namun demikian ada juga
tersebut di atas, setiap perjanjian
beberapa
perjanjian
yang
yang telah dibuat secara sah
memiliki
sedikit
dan
berlaku sebagai Undang-undang
redaksionalnya meskipun secara
bagi yang membuatnya. Hal ini
substansi tetap sama.
berarti perjanjian pengikatan jual
Dalam
isi
pelaksanaan
beli
komputer
rakitan
yang
perjanjian jual beli komputer
dibuat antara penjual dengan
rakitan di Kota Rantauprapat
pembeli mengikat kedua belah
pada dasarnya suatu perjanjian
pihak.
yang telah dibuat tidak dapat
berkewajiban
ditarik kembali kecuali disetujui
melaksanakan isi dari perjanjian
oleh
tersebut.
kedua
belah
pihak.
Masing-masing
pihak untuk
Demikian pula halnya dengan
Selanjutnya dalam ayat
perjanjian pada umumnya antara
(2) ditegaskan bahwa perjanjian
penjual dengan pembeli juga
yang telah dibuat tersebut tidak
tidak bisa ditarik kembali.
dapat
Ditegaskan dalam Pasal 1338
dibatalkan.
KUHPerdata:
dibatalkan dalam hal:
a) Semua perjanjian yang dibuat
a) Kedua belah pihak sepakat
secara sah berlaku sebagai
ditarik
kembali
Perjanjian
atau dapat
untuk mengakhiri perjanjian Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
51
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
b) Isi dari perjanjian tersebut
dasarnya sering dikenai biaya
bertentangan dengan undang-
cash
undang.
pembatalan.
Para
pihak
atau
administrasi
atas
Namun
jika
dalam
sebaliknya ada ketentuan barang
perjanjian jual beli komputer
yang rusak dan masih garansi,
harus melaksanakan perjanjian
maka pihak penjual enggan untuk
dengan itikad baik. Apabila salah
langsung mengganti barang yang
satu pihak atau kedua belah pihak
baru. Hal ini tentu saja dapat
memiliki itikad buruk dalam
merugikan
melaksanakan
isi
dalam
maka
yang
pihak
dirugikan
dapat
perjanjian, merasa
pihak
pemebeli,
perjanjian
jual
beli
komputer.
mengajukan
Dalam
pengamatan
pembatalan perjanjian kepada
dilapangan, Secara legal formal
Pengadilan Negeri yang tentunya
pelaksanaan
harus ada bukti-bukti yang cukup
pengikatan jual beli komputer
kuat.
antara penjual dengan pembeli Atas
dasar
penelitian
mengenai
hasil
umumnya berjalan dengan baik.
isi
Hal tersebut disebabkan bahwa
perjanjian dapat dilihat bahwa
pelaksanaan
jika
pengikatan
dalam
perjanjian
pelaksanaan
perjanjian jual
beli
lebih
Perjanjian Pengikatan Jual Beli
mengarah pada proses beralihnya
komputer
hak kepemilikan dari penjual ke
rakitan
pembatalan maka
pihak
mengenakan
oleh
ini
terjadi
konsumen,
penjual penalti
pihak
akan
pembeli.
Persoalan
biasanya baru muncul manakala
sesuai
objek
dalam
perjanjian
dengan perjanjian yang telah
pengikatan jual beli komputer
disepakati. Potongan/atau biaya
telah
administrasi
dikenakan
kualitasnya tidak sesuai dengan
kepada konsumen atau pembeli
yang diharapkan konsumen atau
yang
secara
pembeli misalnya yang menjadi
sepihak. Pada praktiknya yang
obyek perjanjian yaitu komputer
terjadi
tidak
yang
membatalkan
dilapangan
pembatalan
dari
jika
ada
pembelian
diserahkan
sesuai
dipromosikan
dengan atau
ternyata
yang adanya
komputer, maka pembeli pada Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
52
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
kerusakan
yang
ditanggung
tanda jadi) yang dipersyaratkan
pembeli.
kepada
Hal
inilah
sebenarnya
konsumen
dahulu
sebelum
terlebih
mengadakan
yang perlu dicermati bersama
perjanjian pengikatan jual beli
baik
komputer.
oleh
penjual
maupun
Konsumen
tidak
pembeli dalam hal perjanjian jual
diberi kesempatan untuk mencari
beli khususnya barang komputer
informasi secara jelas terlebih
di kota Rantauprapat. Secara
dahulu, tetapi hanya diarahkan
normatif
untuk
Undang-Undang
memesan
tanpa
Nomor 8 tahun 1999 tentang
kesempatan
Perlindungan
Konsumen
Kondisi ini terjadi biasanya pada
melarang pelaku usaha menjual
saat ada acara pameran atau
barang dan/atau jasa yang tidak
promosi
sesuai dengan janji atau iklan.
developer. Pada saat promosi
Hal ini dapat dilihat dalam
atau pameran tersebut biasanya
ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f
developer menjanjikan potongan
Undang-Undang Nomor 8 tahun
harga khusus selama pameran
1999
bagi konsumen yang langsung
tentang
Konsumen
Perlindungan
yang
menyatakan
memesan
untuk
ada
yang
berpikir.
digelar
dan
oleh
memberikan
bahwa pelaku usaha dilarang
booking fee (uang tanda jadi)
untuk
tersebut.
memproduksi
atau
memperdagangkan barang dan
Dengan
alasan
unit
atau jasa yang tidak sesuai
komputer
dengan janji yang dinyatakan
tanpa mampu berpikir panjang
dalam label, etiket, keterangan,
tertarik untuk memesan sebelum
iklan atau promosi penjualan
mendapatkan
barang dan atau jasa tersebut.
lebih jelas mengenai barang
Masalah
fasilitas
dan
mengenai perjanjian jual beli
Akibatnya
banyak
komputer antara pembeli dengan
yang merasa kecewa setelah tahu
penjual adalah sering muncul dan
dan melihat sendiri benda yang
sangat
dibelinya.
merugikan
penelitian
konsumen
mengenai booking fee (uang
akan
yang
yang
dalam
yang
informasi
komputer
terdapat
lain
terbatas, konsumen
dibeli,
sebagainya. konsumen
Konsumen
atau
pembeli dengan keterpaksaannya Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
53
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
tetap harus membayar sisa uang muka
karena
telah
Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, booking fee
terlanjur
membayar uang tanda jadi yang
(uang
jumlahnya cukup besar. Kasus
hakekatnya
tersebut diatas sering dialami
pembayaran
pembeli dalam perjanjian jual
Pembayaran uang muka dapat
beli komputer rakitan di Kota
dimulai
Rantauprapat. Dimana pembeli
kesepakatan
telah membayar uang muka
dengan pembeli yang tertuang
sebagai
membeli
dalam perjanjian pengikatan jual
komputer ke pihak pembeli.
beli komputer. Dengan demikian
Pengikatan Jual beli komputer
penarikan booking fee (uang
telah disepakati terlebih dahulu
tanda jadi) kepada konsumen
kemudian para pihak sepakat dan
sebelum
menyetujuinya dan konsumen
pengikatan jual beli komputer
dijanjikan
secepatnya
akan
merupakan salah satu bentuk
menikmati
barang
yang
perbuatan melawan hukum yang
dibelinya.
Berdasarkan
kasus
diatur
tanda
jadi
tanda
jadi)
adalah
pada sebagian
uang
muka.
setelah
adanya
antara
adanya
dalam
penjual
perjanjian
pasal
1365
tersebut maka dapat dianalisa
KUHPerdata, sebab uang muka
bahwa penjual telah melanggar
baru
pasal 16 Undang-undang Nomor
konsumen
8
tentang
perjanjian pengikatan jual beli
Perlindungan Konsumen yang
komputer. Hal ini berarti booking
isinya kurang lebih menyebutkan
fee (uang tanda jadi) baru bisa
bahwa pelaku usaha (developer)
diminta
dalam menawarkan barang/jasa
penandatanganan perjanjian awal
melalui pesanan dilarang untuk:
tersebut. Oleh karena itu bagi
a) Tidak menepati pesanan atau
konsumen yang telah terlanjur
tahun
1999
kesepakatan
bisa
diminta
setelah
menandatangani
setelah
terjadi
memberikan booking fee (uang
waktu
penyelesaian sesuai dengan
tanda
yang dijanjikan;
kembali kepada penjual. Fakta
b) Tidak menepati janji atas
yang
suatu pelayanan atau prestasi.
jadi)
dapat
sering
melakukan
menuntut
terjadi
setelah
penelitian
adalah
mengenai rusaknya barang dalam Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
54
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
masa garansi dan pihak penjual
mereka
yang
membuatnya”.
tidak bertanggungjawab untuk
Perjanjian
mengganti barang yang rusak
adalah hasil dari asas kebebasan
melainkan hanya service barang
berkontrak, yang membuat para
dan tidak mengganti kerusakan
pihak bebas melakukan perjanjian
barang. Disini mengakibatkan
asal tidak melanggar hukum. Syarat
kerugian bagi pembeli yang
sahnya suatu perjanjian agar dapat
sudah terlebih dahulu membeli
diakui oleh hukum harus memenuhi
barang komputer.
syarat-syarat yang telah ditetapkan
jual-beli
Komputer,
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu c. Ketentuan
Hukum
sebagai berikut:
Yang
Untuk
Mengatur Mengenai Perjanjian Jual-beli
Komputer
di
Rantauprapat jual-beli
diperlukan
empat
mereka
yang
syarat:
Komputer diatur dalam tiga undang-
1) Sepakat
undang, yaitu KUHPerdata, Undang-
mengikatkan dirinya,
undang No. 11 Tahun 2008 tentang
2) Kecakapan untuk membuat suatu
Transaksi dan Informasi Elektronik,
perikatan,
dan Undang-undang No. 8 Tahun
3) Suatu hal tertentu,
1999
4) Suatu sebab yang halal.”
tentang
Konsumen.
Perlindungan jual-beli
Sepakat dalam perjanjian jual
Komputera masuk ke dalam ranah
beli komputer di Kota Rantauprapat
hukum perjanjian jual-beli yang
adalah ketika pembeli komputer
diatur dalam Buku III KUHPerdata
membeli atau memilih komputer
sebagaimana diatur dalam Pasal
yang dia rakit, lalu penjual akan
1313
merakit atau menentukan barang
KUHPerdata
pengertian Pasal
Perjanjian
suatu
perjanjian jual beli komputer di kota
Kota
Rantauprapat Perjanjian
sahnya
mengenai 1457
memberikan perjanjian,
yang
KUHperdata
akan
wawancara,
dibeli. para
Dari
hasil
pembeli
atau
memberikan pengertian mengenai
konsumen bukan hanya seorang laki-
jualbeli.
(1)
laki atau orang yang cakap, banyak
KUHPerdata menyebutkan “semua
juga dari kalangan orang tua maupun
perjanjian yang dibuat secara sah
wanita yang membeli komputer
berlaku sebagai undang-undang bagi
rakitan di Kota Rantauprapat. Suatu
Pasal
1338
ayat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
55
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
hal tertentu dalam perjanjian jual-
adalah
beli komputer adalah para pihak
Konsumen,
melakukan
jual-beli.
pelaku usaha memberikan ganti rugi
komputer,
atas barang dan/atau jasa yang
perjanjian
Misalnya,
pembelian
komputer.
Perlindungan
yang
mengharuskan
INTEL atau AMD yang akan dirakit
dihasilkan
menjadi unit komputer. Suatu sebab
Ganti
yang halal dalam perjanjian jual-beli
pengembalian uang atau penggantian
komputer yaitu keinginan untuk
barang dan/atau jasa, yang sejenis
melakukan
komputer.
atau setara nilainya. Pemberian ganti
Perjanjian jual-beli Komputer tidak
rugi dilaksankan dalam tenggang
bertentangan
waktu tujuh hari setelah transaksi.
jual-beli
dengan
undang-
atau
diperdagangkan.
rugi
dapat
undang, kesusilaan, dan ketertiban
Pemberian
umum, karena perjanjian jual-beli
menghapus kemungkinan adanya
komputer objeknya adalah benda
tuntutan
elektronik,
yang
pembuktian lebih lanjut mengenai
Undang-undang,
adanya unsur kesalahan. Ganti rugi
dilarang
bukan oleh
barang
kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian Komputer
diatur
rugi
pidana,
tidak
berdasarkan
tidak berlaku, apabila pelaku usaha
jual-beli
juga
ganti
berupa
dapat
dalam
membuktikan
kesalahan
tersebut
bahwa merupakan
Undang-undang No.8 tahun 1999
kesalahan konsumen. Pasal 45 ayat
tentang
konsumen
(1) jo. Pasal 47 Undang-undang No.
yang mengatur mengenai tanggung
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
jawab dalam jual-beli komputer di
Konsumen, penyelesaian sengketa
Kota Rantauprapat yang diatur dalam
konsumen dapat ditempuh melalui
Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.
dua cara, yaitu penyelesaian ganti
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
rugi
Konsumen,
tuntutan ganti rugi.
perlindungan
yang
memberikan
pengertian mengenai konsumen.
seketika
penyelesaian
d. Tanggung Jawab Penjual Atas
Pasal 1 angka (4) Undang-
Penjualan Komputer
undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
dan
Berdasarkan
Konsumen
hukum
sebagaimana
ketentuan yang
memberikan pengertian mengenai
disebutkan dalam Pasal 1243 Kitab
barang,
Undang-undang
barang
yang
diperjual-
belikan di dalam perjanjian jual beli
Hukum
Perdata.
Pasal 19 Undang- Undang- No. 8 Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
56
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
tahun 1999 tentang Perlindungan
2. Ganti
rugi
sebagaimana
Konsumen dan Pasal 21 ayat (2)
dimaksud pada ayat (1) dapat
Undang-undang No. 11 Tahun 2008
berupa pengembalian uang atau
tentang perlindungan konsumen dan
penggantian barang dan/atau jasa
Transaksi barang elektronik, maka
yang sejenis atau setara nilainya
yang bertanggung jawab adalah
atau perawatan kesehatan dan
penjual.
/atau pemberian santunan yang
para
Dari hasil wawancara kepada
sesuai
pembeli
peraturan
komputer
rakitan
sebagai pemilik komputer yang sudah
dibeli,
bahwa
dengan
ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku.
sudah
3. Pemberian
ganti
rugi
diterangkan di dalam nota pembelian
dilaksanakan dalam tenggang
apabila ada kerusakan atau cacat
waktu 7 (tujuh) hari setelah
dalam barang yang dibeli, maka
tanggal transaksi.
pihak penjual akan bertanggung
4. Pemberian
ganti
rugi
jawab dengan cara mengganti unit
sebagaimana dimaksud pada ayat
komputer yang rusak
(1)
jika ada
dan
ayat
(2)
tidak
ketentuan garansi. Secara normatif
menghapuskan
tanggung jawab pelaku usaha diatur
adanya
dalam Pasal 18 Undang-Undang
berdasarkan pembuktian lebih
Nomor
lanjut mengenai adanya unsur
8
tahun
1999
Perlindungan
tentang
Konsumen.
kemungkinan
tuntutan
pidana
kesengajaan.
Disebutkan dalam ketentuan Pasal 18
5. Ketentuan
sebagaimana
Undang-Undang Nomor 8 tahun
dimaksud pada ayat (1) dan ayat
1999
Perlindungan
(2) tidak berlaku apabila pelaku
penjual
usaha dapat membuktikan bahwa
tentang
Konsumen,
maka
bertanggungjawab sebagai berikut:
kesalahan tersebut merupakan
1. Penjual
kesalahan konsumen.
bertanggung jawab
memberikan
ganti
rugi
atas
Tetapi dalam Pasal 27 poin e
kerusakan, pencemaran, dan/atau
Undang-undang Nomor 8 Tahun
kerugian konsumen (pembeli)
1999
akibat
Konsumen
mengkonsumsi
barang
Tentang
Perlindungan
menjelaskan
bahwa
dan/atau jasa yang dihasilkan
pelaku usaha yang memproduksi
atau diperdagangkan.
barang dibebaskan dari tanggung Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
57
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
jawab atas kerugian yang diderita
1. Kasus dalam Perjanjian Jual Beli
konsumen, jika lewatnya jangka
Komputer serta Analisis
waktu penuntutan empat tahun sejak
Kasus yang terjadi dalam
barang dibeli atau lewatnya jangka waktu
yang
perjanjian jual beli komputer di
diperjanjikan.
Kota
Sebenarnya pasal tersebut memberi
adanya kesalahan informasi dan
mempunyai itikad baik untuk lepas
cacat objek yaitu isi komponen
dari tanggung jawabnya dengan cara
dalam komputer terdapat barang
mencantumkan masa garansi dalam
cacat produk yang dijual kepada
klausula perjanjin baku. Sebenarnya
pihak
pelaku usaha tahu barang yang ia jual
jangka
komputer yang telah dibeli oleh konsumen.
dalam
atas
rusaknya unit komputer dalam
Dalam kasus yang ditemui dilapangan para
faktanya
pertanggungjawaban
Kota Rantauprapat
ketentuan
Dalam
ketika pihak pembeli meminta
Perjanjian Jual Beli Komputer di
penulis
telah
terdapat kerusakan pada unit
e. Kasus Serta Bentuk Perlindungan Konsumen
yang
lunas. Setelah beberapa hari
waktu
garansinya habis.
Hukum
pembeli
melakukan transaksi pembayaran
cacat fisik dan baru akan kelihatan saat
antara
pembeli dengan penjual adalah
peluang kepada penjual yang tidak
cacatnya
Rantauprapat
bahwa pihak
ketentuan garansi, namun pihak
ada
penjual justru hanya melakukan
yang
garansi
servis
dan
tidak
menyebabkan adanya permasalahan
mengganti komponen yang cacat
yang terkait dengan wanprestasi serta
pada komputer tersebut, maka
ketentuan
perlindungan
hukum
disinilah
konsumen.
Yang
menjadi
dalam
letak perjanjian
permasalahan jual
beli
permasalahan dalam kasus jual beli
komputer. Dalam hal ini bahwa
komputer antara penjual dengan
pihak pertama sebagai penjual
pembeli
telah melakukan wanprestasi.
adalah
tentang
adanya
kesalahan informasi serta adanya
Menurut
Pasal
1234
kerusakan produk yaitu komputer
KUHPerdata, tentang ketentuan
sebagai objek perjanjian.
wanprestasi dalam perjanjian jual beli komputer antara penjual dengan pembeli adalah: Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
58
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
a) Adanya kesengajaan,
mengiklankan barang dan jasa
b) Adanya kelalaian.
secara tidak benar dan atau
Penulis
dapat
menganalisis
sesuai
seolah-olah:
dengan
a) Barang
tersebut
telah
kasus yang terjadi dilapangan
memenuhi dan/atau memiliki
terkait dengan perjanjian jual beli
potongan
komputer,
khusus,
bahwa
adanya
harga,
harga
standar
mutu
wanprestasi dari pihak penjual
tertentu, gaya atau mode
berupa: adanya kesalahan dan
tertentu,
kelalaian
tertentu, sejarah atau guna
yang menyebabkan
kerugian bagi pihak pembeli. Adapun
model
dan
tertentu;
bentuk
b) Barang
wanprestasi dalam perjanjian jual
c) Barang
berupa
tidak
berupa
sempurna
berupa
tidak cacat
d) Barang tersebut merupakan kelengkapan
tidak
dari
barang
tertentu;
memenuhi
e) Menawarkan sesuatu yang
prestasi.
mengandung
Melihat
dalam
tersembunyi;
terlambat memenuhi prestasi, c) Wanprestasi
tersebut
mengandung
memenuhi prestasi, b) Wanprestasi
tersebut
keadaan baik dan/atau baru;
beli komputer adalah: a) Wanprestasi
karakteristik
bentuk
janji
yang
belum pasti.
wanprestasi diatas, maka dapat
Analisis penulis terhadap
dikatakan dalam kasus jual beli
point yang terdapat pada Pasal 9
komputer antara penjual dengan
ayat (1) adalah bahwa dalam
pembeli di Kota Rantauprapat
perjanjian jual-beli komputer di
yakarta yang salah-satu pihak
kota Rantauprapat antara penjual
yaitu
dengan
pihak
melakukan
penjual
telah
pembeli
adalah
wanprestasi.
mengandung unsur kesalahan
Mengenai perlindungan hukum
informasi serta cacat produk.
konsumen, bahwa dalam UUPK
Sementara
Pasal 9 ayat (1) menyatakan
dalam Pasal 9 ayat (1) adanya
bahwa pelaku usaha dilarang
larangan tentang menjual barang
menawarkan,
yang cacat produk atau kesalahan
memproduksi,
disebutkan
bahwa
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
59
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
informasi
seperti
pernyataan
Sementara melihat hak
yang menegaskan barang atau
konsumen pada Pasal 4 UUPK
komputer dalam keadaan baik
menyatakan bahwa:
dan
tidak
cacat
yang
a) Konsumen memiliki hak atas
tersembunyi,
namun
pada
kenyamanan, keamanan, dan
kenyataannya
bahwa
barang
keselamatan
dalam
yang menjadi objek perjanjian
mengkonsumsi
barang
jual beli komputer mengandung
dan/atau jasa;
cacat produk.
b) Memiliki hak untuk memilih
Berdasarkan kententuan
barang dan/atau jasa serta
Pasal 10 dan 11 UUPK bahwa
mendapatkan
adanya
pelarangan
dan/atau jasa tersebut sesuai
penjual
dalam
barang
dan/atau
terhadap
menawarkan jasa
ditujukan
dengan
yang
barang
nilai
tukar
dan
kondisi serta jaminan yang
untuk
dijanjikan;
mempromosikan, mengiklankan
c) Memiliki hak atas informasi
atau membuat pernyataan yang
yang benar, jelas, dan jujur
tidak benar atau menyesatkan
mengenai
mengenai:
jaminan barang dan/atau jasa;
a) Harga atau tarif suatu barang
pendapat
b) Menyatakan barang dan/atau tersebut
seolah-olah
e) Berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
c) Menyatakan barang dan/atau tersebut
upaya penyelesaian sengketa
seolah-olah
mengandung
perlindungan
cacat
f) Hak untuk diperlakukan atau
d) Tidak berniat untuk menjual yang
konsumen
secara patut;
tersembunyi;
barang
keluhannya
yang digunakan;
tertentu;
tidak
dan
atas barang dan/atau jasa
telah memenuhi standar mutu
jasa
dan
d) Memiliki hak untuk didengar
dan/atau jasa;
jasa
kondisi
dilayani secara benar dan
ditawarkan
jujur
melainkan dengan maksud
serta
tidak
diskriminatif;
untuk menjual barang lain;
g) Hak
untuk
kompensasi,
mendapatkan ganti
rugi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
60
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
dan/atau
penggantian,
menemukan
andanya
apabila barang dan/atau jasa
pelanggaran
hak
yang diterima tidak sesuai
mengenai
tentang
dengan perjanjian atau tidak
mendapatkan barang yang layak
sebagaimana mestinya;
sesuai yang diperjanjikan sesuai
h) Hak-hak yang diatur dalam peraturan
suatu
konsumen hak
dalam point (1) Pasal 4 UUPK,
perundang-
dan pelanggaran hak konsumen
undangan lainnya.
terhadap
pembeli
mengenai
Kemudian terkait dengan
informasi yang tidak jelas yang
adanya kasus jual beli komputer
terdapat pada point (3) Pasal 4
antara penjual dengan pembeli,
UUPK.
maka terdapat juga kewajiban
2. Bentuk Perlindungan Hukum
konsumen sebagai berikut:
Konsumen
a) Membaca
a) Perlindungan
atau
mengikuti
petunjuk
informasi
dan
prosedur
pemakaian
atau
dalam perjanjian Dalam
pemanfaatan barang dan/atau
dokumen
keselamatan; baik
melakukan
unit yang telah dijual dan untuk
jasa;
berisi aturan dan kondisi
hukum
yang harus dipatuhi oleh
perlindungan
pihak
konsumen secara patut.
Aturan dan kondisi
UUPK, terkait dengan kasus jual
Rantauprapat,
di
maka
maupun
memberatkan pembeli.
dengan adanya ketentuan pasal 4
komputer
pembeli
penjual tetapi isinya tidak
Dapat dianalisis bahwa
beli
pemebelian,
dibuat oleh para pihak yang
upaya
sengketa
adanya
biasanya dokumen tersebut
nilai tukar yang disepakati;
penyelesaian
pembeli
kuitansi
dengan
d) Mengikuti
dan
yang di catat penjual berupa
transaksi
sesuai
pembelian
penjualan, seperti misalnya
dalam
pembelian barang dan/atau
c) Membayar
perjanjian
jual beli komputer terdapat
jasa, demi keamanan dan
b) Beritikad
hukum
tersebut juga dipakai sebagai
Kota
perlindungan hukum
penulis
kedua
belah
bagi pihak.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
61
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
Perlindungan hukum bagi
beli
kedua belah pihak adalah:
termuat
1) Perlindungan
Undang-undang Nomor 8
hukum
komputer
yang
dalam
Pasal
untuk bagi pihak penjual
tahun
terutama
perlindungan konsumen.
ditekankan
dalam hal pembayaran, penjual
b) Perlindungan
mengharuskan
penekanana
1999
tentang
hukum
di
luar perjanjian
terhadap
Undang-undang
pembeli untuk melakukan
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
pelunasan
Perlindungan
pembayaran
Konsumen
dan kemudian melakukan
yang disahkan pada tanggal
konfirmasi pembayaran,
20
baru setelah itu akan
menjadikan
dilakukan
perlindungan
penyerahan
April
1999,
telah masalah
konsumen
barang komputer yang
menjadi hal yang penting,
dipesan.
yang
artinya
kehadiran
hukum
Undang-undang
tersebut
untuk pembeli
terletak
tidak saja memberikan posisi
pada
berupa
tawar
2) Perlindungan
garansi
pengembalian
atau
yang
kuat
konsumen
pada untuk
penukaran barang jika
menegakkan
barang
diterima
melainkan juga agar dapat
tidak sesuai dengan yang
tercipta aturan main yang
dipesan.
lebih fair bagi semua pihak.
yang
3) Privacy.
Data
pribadi
Dalam
hak-haknya,
penjelasan
harus dilindungi secara
disebutkan
hukum.
yang melindungi konsumen
Pemberian
informasinya
harus
tidak
dimaksudkan
disertai oleh persetujuan
mematikan
dari pemilik. Hal ini
tetapi
merupakan
karena
bentuk
bahwa
UUPK
pelaku
justru
hukum
untuk usaha,
sebaliknya, perlindungan
perlindungan hukum bagi
konsumen
para
yang
mendorong iklim berusaha
melakukan perjanjian jual
yang sehat serta lahirnya
pihak
akan
dapat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
62
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
perusahaan
yang
dalam
tangguh
telepon yang bisa dihubungi
menghadapi
persaingan
dan
melalui
alamat
Apabila
lengkapnya.
tertarik
dengan
penyediaan barang dan/jasa
barang yang ditawarkannya,
yang berkualitas.
maka lakukan komunikasi
Konsumen
dan
terlebih
pelaku usaha dalam jual beli
pembeli
komputer merupakan pihak-
menghubungi lewat telepon,
pihak yang harus mendapat
untuk memastikan apakah
perlindungan
hukum.
barang
konsumen
sesuai
Namun, pada
posisi umumnya
lemah
dahulu,
biasanya langsung
benar-benar dalam
ada
perjanjian,
setelah itu pembeli baru
dibandingkan dengan pelaku
menanyakan
usaha.
berkaitan
spesifikasi barang yang akan
kesadaran
dibelinya. Jika setuju, maka
akan haknya, kemampuan
pembeli segera membayar
financial, dan daya tawar
harga atas barang tersebut,
(bargaining position) yang
kemudian barang diserahkan.
rendah.
Kegiatan
dengan
Hal
ini
tingkat
Menurut
tentang
aktif
konsumen
penulis,
untuk selalu berkomunikasi
dalam melakukan transaksi
atau bertanya tentang barang
jual beli komputer, konsumen
yang akan dibelinya kepada
juga harus jeli, teliti serta
pelaku usaha atau penjual
waspada terhadap penawaran
akan
yang dilakukan oleh pelaku
dampak
usaha atau penjual. Tidak
konsumen.
jarang
pelaku
usaha
c) Alat
menawarkan produk yang
mengurangi
kerugian
bukti
bagi
sebagai
perlindungan hukum
fiktif, yang dijual murah agar konsumen
dapat
Dalam kasus jual beli,
tertarik.
khususnya komputer secara
Konsumen harus memastikan
perdata masih mendasarkan
dahulu sebelum memesan
ketentuannya
barang,
penjual
Perdata. Ditentukan bahwa
nomor
alat-alat bukti yang dapat
pastikan
mencantumkan
pada
KUH
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
63
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
digunakan dan diakui di
dengan cara apapun, kecuali
depan
Undang-undang
sidang
perdata
pengadilan
masih
sangat
menentukan
yang lain.
Pada
limitatif. Dalam Pasal 1866
prinsipnya alat bukti sebagai
KUH
perlindungan hukum di muka
Perdata
dinyatakan
bahwa alat-alat bukti dalam
pengadilan didapat melalui:
perkara
1) Penilaian terhadap bukti
perdata,
terkait
dengan perjanjian jual beli
yang
diajukan
terdiri dari:
persidangan
1) Bukti tulisan,
kepada
2) Saksi-saksi,
hakim,
dalam
diserahkan
kebijaksanaan
3) Persangkaan-
2) Keabsahan tanda tangan
persangkaan,
dapat dilakukan dengan
4) Pengakuan, dan
cara apa saja,
5) Sumpah.
3) Bukti
bukti
dalam
Dalam kasus ini, pada
perjanjian yang terdapat
prinsipnya ada beberapa hal
dalam proses jual beli
yang
dapat
mengarah
kepada
menjadi
pembuktian yang ada pada
perlindungan
perjanjian jual beli komputer
ketika
sebagai alat bukti yang sah,
persidangan.
misalnya:
diakui
Ketentuan
1) Dikenalnya
bukti
diatas,
hukum
pada
oleh
tersebut dasarnya
kwitansi dan ketentuan
mempunyai kekuatan hukum
garansi,
yang
2) Pengaturan dalam
ketentuan setelah
para dan
melakukan pembayaran
(legally
binding) meskipun belum ada
pengaturan
transaksi
mengikat
serta
konvensi yang mengaturnya
pihak
secara
sebelum
kekuatan
proses
pada
terhadap
khusus. hukum saat
Artinya terdapat perjanjian
dilangsungkan.
barang dijual. Berkaitan
dengan
pembuktian dapat dilakukan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
64
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
2.2 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi
usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-
Sengketa dalam Jual Beli Komputer di
Undang Nomor 8 Tahun 1999
Kota Rantauprapat
tentang Perlindungan Konsumen.
a. Penyelesaian Para Pihak
Masalah tanggung jawab ini, ada
Terhadap penyelsaian dalam permasalahan
kasus
jual
beberapa prinsip tanggung jawab
beli
yang harus diperhatikan oleh penjual
komputer rakitan para pihak pada
yaitu:
dasarnya jarang sekali melakukan
1. Prinsip
tanggung
jawab
tuntutan sampai ke jalur hukum
berdasarkan unsur kesalahan,
(pengadilan), hal ini melihat jual beli
2. Prinsip praduga untuk selalu
komputer baku
merupakan
yang
biasa
perjanjian
dialami
bertanggung jawab,
oleh
3. Prinsip
masyarakat. Melihat mahalnya biaya dalam
perkara
tidak
sebanding
masyarakat
menyelesaiakan
kasus
selalu
4. Prinsip tanggung jawab mutlak, 5. Prinsip tanggung jawab dengan
dalam jual
tidak
bertanggung jawab,
dengan biaya pembelian komputer, maka
untuk
pembatasan.
beli
Berdasarkan prinsip-prinsip
komputer adalah dengan cara:
tanggung
1. Dengan musyawarah,
tanggung jawab penjual komputer
2. Dengan
jalan
damai
jawab
tersebut,
maka
termasuk tanggung jawab dengan
(kekeluargaan),
pembatasan
dalam
perjanjian
3. Dengan meminta pihak penjual
pengikatan jual beli antara produsen
untuk memperbaiki kerusakan
dengan konsumen. Tanggung jawab
atau cacat pada komputer meski
penjual tidak hanya terbatas pada apa
tidak
yang tercantum dalam perjanjian
semua
diganti
dengan
barang yang baru.
tersebut, tetapi lebih dari itu, penjual juga
Berdasarkan hasil penelitian
jual
Pada prinsipnya menurut ketentuan
beli
Undang-undang
komputer rakitan dapat disrumuskan mengenai
penyelesaian
jawab
barang yang dijual yaitu komputer.
sebagai penyelasian masalah dalam pengikatan
bertanggung
terhadap cacat tersembunyi pada
mengenai tanggung jawab penjual
perjanjian
harus
perlindungan
konsumen, bahwa pihak penjual
melalui
yang melakukan kecurangan atau
tanggungjawab penjual yang secara
wanprestasi terhadap perjanjian jual
normatif tanggung jawab pelaku
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
65
Nimrot Siahaan
beli
ISSN Nomor 2337-7261
komputer,
Rantaurapat
khususnya dapat
di
BPSK ini dapat disebut sebagai
dikenai
peradilan kuasi.
pertanggungjawaban secara ganti
Adapun
rugi dengan jalan damai.
Badan
UU No. 8 Tahun 1999 meliputi: 1. Melaksanakan penanganan dan
Penyelesaian
penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK)
mediasi
menyelesaikan tuntutan ganti rugi
memeriksa
baku;
dan
4. Melaporkan kepada penyidik umum
BPSK atau pengadilan sepenuhnya
terjadi
Undang-undang ini;
sukarela dari pihak-pihak yang
5. Menerima
bersengketa (Pasal 45 ayat (2)
pengaduan
baik
tertulis maupun tidak tertulis,
UUPK). Mengikuti ketentuan Pasal
dari
23 UUPK penyelesaian sengketa
konsumen
tentang
terjadinya pelanggaran terhadap
konsumen melalui BPSK ini dapat
perlindungan konsumen;
ditempuh jika penyelesaian secara
6. Melakukan
damai di luar proses pengadilan
penelitian
pemeriksaan
tidak berhasil, baik karena pelaku
dan
sengketa
perlindungan konsumen;
usaha menolak atau tidak memberi jika
apabila
pelanggaran ketentuan dalam
bergantung pada pilihan secara
maupun
pengawasan
terhadap pencantuman klausula
menyelesaikan sengketa, apakah
tanggapan
konsultasi
3. Melakukan
atau ke pengadilan. Mengenai badan yang
atau
perlindungan konsumen;
dapat
mengajukan kasus tersebut ke BPSK
manakah
arbitrase
2. Memberikan
ada penyelesaian alias menemui konsumen
atan
konsiliasi;
tersebut atau di antara mereka tidak
buntu,
sengketa
konsumen, dengan cara melalui
Jika pelaku usaha tidak mau
jalan
dan
wewenang BPSK menurut Pasal 52
b. Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui
tugas
7. Memanggil pelaku usaha yang
tidak
diduga
tercapai kesepakatan.
telah
pelanggaran
BPSK merupakan lembaga
melakukan terhadap
perlindungan konsumen;
yang dibentuk untuk memeriksa dan
8. Memanggil dan menghadirkan
menyelesaikan sengketa konsumen,
saksi, saksi ahli dan/atau setiap
yang bekerja seolah-olah sebagai
orang
sebuah pengadilan. Karena itu,
yang
dianggap
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
66
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
mengetahui
pelanggaran
cenderung lama dan berbelit-belit.
terhadap Undang-undang ini; 9. Meminta untuk
bantuan
Akan tetapi, UUPK dengan jelas
penyidik
menghadirkan
menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara
konsumen
usaha, saksi, saksi ahli, atau
bukan
dengan
setiap
melainkan
orang
pelaku
sebagaimana
oleh
BPSK
jalan
damai
didasarkan
pada
dimaksud pada huruf g dan huruf
ketentuan hukum yang berlaku. Ini
h, yang tidak bersedia memenuhi
berarti pula bahwa majelis BPSK
panggilan badan penyelesaian
sungguh-sungguh akan berusaha
sengketa konsumen;
menemukan
bukti-bukti
tentang
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau
adanya pelanggaran hukum di dalam
menilai surat, dokumen, atau
sengketa konsumen tersebut dan
alat bukti lain guna penyelidikan
membuat putusan sesuai dengan
dan atan pemeriksaan;
ketentuan hukum.
11. Memutuskan dan menetapkan
Seperti
telah
disebutkan
ada atau tidak adanya kerugian
sebelumnya, menurut Pasal 60 UU
di pihak konsumen;
No.8 Tahun 1999 BPSK berwenang
12. Memberitahukan kepada
pelaku
melakukan terhadap
putusan usaha
menjatuhkan sanksi administratif
yang
terhadap pelanggaran-pelanggaran
pelanggaran
tertentu yang dilakukan oleh pelaku
perlindungan
usaha. Sanksi administratif atas
konsumen;
pelanggaran oleh pelaku usaha
13. Menjatuhkan sanksi adminitratif kepada
pelaku
usaha
adalah sebagai berikut:
yang
1. Menjatuhkan sanksi ganti rugi
melanggar ketentuan Undang-
atas produk yang merugikan
undang ini.
konsumen;
memberikan
Dengan tugas seperti ini
perawatan kesehatan dan atau
maka BPSK dapat dengan segera
santunan kepada pihak korban
memberikan
(konsumen) (Pasal 19 ayat (2)
mengakhiri
putusannya sengketa
untuk
konsumen.
dan (3) UUPK);
Diharapkan dengan penyelesaian
2. Menjatuhkan sanksi terhadap
sengketa yang sederhana, singkat,
perusahaan
periklanan
yang
tidak diperlukan lagi penyelesaian
merugikan
individu
atau
sengketa melalui pengadilan yang
masyarakat (Pasal 20 UUPK); Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
67
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
3. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku
Sesuai dengan hasil penelitian
usaha yang memproduksi barang
terhadap
yang pemanfaatannya lebih dari
terhadap jual beli komputer rakitan di
satu tahun tetapi tidak atau lalai
Kota
menyediakan
disimpulkan sebagai berikut:
suku
cadang
(Pasal 25 ayat (2) Butir a
tanggungjawab
Rantauprapat,
a. Tanggungjawab
UUPK);
menurut
4. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku
penjual
maka
pelaku
Undang-undang
dapat
usaha No.
8
Tahun 1999 yang berisi pengakuan
usaha yang memproduksi barang
dan
yang pemanfaatannya lebih dari
konsumen menjadi bagian penting
satu
tidak
dan adanya kepastian hukum bagi
gagal
konsumen. Tanggung jawab penjual
memberikan jaminan (garansi)
secara normatif diatur dalam Pasal 18
sesuai perjanjian (Pasal 25 ayat
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999
(2) Butir b UUPK);
tentang
tahun
memenuhi
tetapi atau
5. Menjatuhkan sanksi bagi pelaku
yang
pemberdayaan
Perlindungan memuat
usaha yang memproduksi jasa
bertanggung
(service) yang tidak memenuhi
ganti
jaminan
pencemaran,
(garansi)
sesuai
perjanjian (Pasal 26 UUPK). Penyelesaian melalui
BPSK
permohonan
penjual
jawab
memberikan
atas
kerusakan,
dan/atau
kerugian
konsumen terhadap kelalaian serta wanprestasi yang dilakukan pihak
dengan
penjual dalam jual beli komputer.
pengaduan
Akan tetapi Undang-undang tersebut belum
tertulis
melindungi
menimbulkan
tentang
rugi
korban, baik tertulis maupun tidak tentang
Konsumen
sengketa
diawali atau
hak-hak
peristiwa kerugian
yang kepada
berjalan
pelanggaran
efektif
dalam
konsumen
dari
terhadap
hak-hak
konsumen. Yang dapat mengajukan
konsumen, karena dalam praktik jual
gugatan
permohonan
beli komputer di Kota Rantaupraat
penggantian kerugian melalui BPSK
masih banyak pelaku usaha yang
ini hanyalah seorang konsumen atau
memeberikan informasi yang kurang
ahli warisnya.
jelas mengenai produk yang akan di
atau
perjual. b. Konsumen yang merasa dirugikan
III. PENUTUP
oleh pelaku usaha yang melakukan
3.1 Kesimpulan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
68
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
wanprestasi tindakan
dapat
hukum
melakukan pelaku
masyarakat sendiri harus mempunyai
memberikan
sikap cermat dan selektif dalam
penyelesaian yang dapat ditempuh
memilh produk komputer yang akan
melalui
artinya
dibeli dan selalu mencari informasi
mengutamakan jalan damai secara
ter-update mengenai produk-produk
kekeluargaan terhadap kasus jual beli
terbaru, sehingga kebutuhan yang
komputer.
diinginkan tercapai.
usaha.
kepada
Dengan berkembangnya teknologi,
UUPK
proses
mediasi
Pihak
penjual
ditekankan
hanya dalam
pertanggungjawaban terhadap objek
DAFTAR PUSTAKA
perjanjian yaitu komputer terkait dengan
adanya
barang
yang
kerusakan dibeli.
Referensi/Buka:
pada
Kemudian
A. B Loebis, 1976, Jual Beli Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
apabila jalan damai tidak dapat tempuh, maka dapat mengajukan
A.Z.Nasution, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media.
sengeketa tersebut melalui BPSK (Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen).
Abdul
3.2 Saran Penulis menyarankan:
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
a. Pelaku Usaha Kepada pelaku usaha untuk tidak menjual/memasarkan
produk
komputer
kepada
yang
cacat
Endang sri Wahyuni, 2003, Aspek Hukum Sertifikat dan Keterikatannya denganPerlindungan Konsumen, Bandung, Citra Aditia.
konsumen. Penulis yakin keuntungan yang didapat dari tindakan seperti itu akan
merugikan
pelaku
usaha
karena
konsumen
akan
sendiri, berpaling
ke
Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Herlien Budiono, 2004, Artikel “Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak” Majalah Renvoi, edisi tahun I, No 10, Bulan Maret.
toko/distributor Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
komputer yang lain dan membuat usaha tersebut kehilangan nama baik di mata masyarakat (konsumen).
J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
b. Konsumen
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
69
Nimrot Siahaan
ISSN Nomor 2337-7261
Kristiyanti Siwi Tri Celina, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika.
Peraturan: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25 ayat 1.
Patrik Purwahid, 1986, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika, Pasal 6 ayat 1 dan 3.
R Surbekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Ctk. Ketigapuluh empat, Jakarta. R.
Setiawan, 1994. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001.
Rutten dalam Purwahid Patrik, 1994, DasarDasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung.
Website:
R. Wiryono Projodikoro, 1993, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.
http://bebibluu.blogspot.com/2009/06/komputer -rakitan-dan-komputer-built-up.html. Oktober. 27, 2011.
RM. Suryodiningrat, 1982, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung.
http://www.artikata.com/arti-346500purnajual.html. Oktober. 27, 2011.
Yahya Harahap, 1992, Hukum Perjanjian di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_komputer. Oktober. 25, 2011.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
70
