TAHUN TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 68 /BAPPEDA / TAHUN 2015. TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

SP-BAPPEDA-F-

1

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Standar pelayanan pada Badan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tercantum dalam lampiran keputusan ini

Perencanaan sebagaimana

KEDUA

: Standar pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak meliputi ruang lingkup pelayanan Administratif.

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK ,

IR. H. URAY INDRA MULYA, MM

SP-BAPPEDA-F-

2

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 68 /BAPPEDA/TAHUN 2015. TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK A. Visi “ PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG ANDAL BERBASIS TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI ” B. Misi 1. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme Sumber Daya Aparatur. 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel. 3. Membangun sistem informasi data berbasis web sistem dalam mendukung

proses

monitoring,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan yang akurat. 4. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang ideal. C. Motto Dan Janji Layanan Motto Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah : ” PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG ANDAL, TRANSFARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF ” Sedangkan Janji Layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah : “ MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ” D. JENIS STANDAR PELAYANAN Ada beberapa Jenis standar pelayanan pada Pembangunan Daerah Kota Pontianak antara lain:

Badan

Perencanaan

1) Pelayanan Tamu. 2) Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3) Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Secara Mandiri. 4) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 5) Pelaksanaan Gabungan Forum Skpd Dan Musrenbang RKPD.

SP-BAPPEDA-F-

3

6) Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 7) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 8) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Pontianak. E. STANDAR PELAYANAN BAPPEDA KOTA PONTIANAK

SP-BAPPEDA-F-

4

STANDAR PELAYANAN No.

1. Pelayanan Tamu KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN  Tamu datang dengan pakaian sopan.

Tamu datang

Petugas Administrasi Umum mempersilakan tamu duduk di ruang tunggu dan mengisi buku tamu

Melaporkan kedatangan tamu kpd Kasubbag Umum

Memberikan arahan. Jika berkenan tamu dipersilakan menemui pejabat

Mengantar tamu ketemua pejabat/ PNS sesuai keperluan.

Selesai tamu diterima

Tamu pulang

Jangka Waktu Pelayanan

35 menit.

4.

Biaya/tarif

NIHIL

5.

Produk Pelayanan

Tamu diterima / ditolak.

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Telepon Pengaduan : 0561-734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Email Bappeda Pontianak : [email protected]

SP-BAPPEDA-F-

5

STANDAR PELAYANAN 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN  Ada pengaduan langsung / via media

Pengaduan langsung /surat/ via media

Petugas Administrasi Umum menerima pengaduan/surat pengaduan dan mencatat dalam agenda/buku pengaduan

Meneruskan pengaduan via Sekbapp kepada Ka Bappeda. Disposisi Ka Bappeda

Sekbapp meneruskan pengaduan+disposisi ke Kabid terkait via Kasubbag Perencanaan

Kabid terkait menyiapkan bahan jawaban dan bahan jawaban diteruskan ke Kasubbag Perencanaan

Kasubbag Perencanaan membuat surat jawaban/ memuat jawaban via media

Selesai Pengaduan dijawab


4 Jam 50 menit.

4.

Biaya/tarif

NIHIL

5.

Produk Pelayanan

Jawaban pengaduan langsung / via media.

6.



SP-BAPPEDA-F-

6

STANDAR PELAYANAN 3. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Secara Mandiri No. KOMPONEN URAIAN  Blangko kuestioner IKM 1. Persyaratan

2.


Kasubbag Perencanaan memerintahkan staf membuat kuestioner

Staf menyiapkan kuestioner dan membagikan meneruskan kepada Bidang terkait

Bidang melaksanakan survey dengan menyerahkan kuestioner kepada responden

Responden menjawab kuestioner dan menyerahkan kepada petugas survey

Petugas bid terkait menerima jawaban kuestioner, merekap jawaban dan diserahkan kpd petugas Subbag Perencanaan

Petugas Subbag Perencanaan melaporkan tentang hasil survey IKM dan konsultasi untuk pembuatan Laporan IKM pada Kasubbag Perencanaan

Selesai Laporan IKM


1 bulan 2 hari 10 menit.

4.

Biaya/tarif

NIHIL

5.

Produk Pelayanan

Laporan IKM

6.



SP-BAPPEDA-F-

7

STANDAR PELAYANAN 4. Penyusunan Rencana Kerja KOMPONEN  1. Persyaratan  

No.

2.


Pemerintah Daerah (RKPD) URAIAN Peraturan Perundangan terkait. RKPD Tahun sebelumnya. Realisasi Keuangan Daerah. Staf Perencanaan menyiapkan data dan bahan RKPD

Kasubbag Perencanaan menyusun draft Rancangan Awal RKPD dan Rancangan RKPD

Tim Penyusun RKPD melakukan pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan RKPD dengan dengan melibatkan SKPD terkait

Kasubbag Perencanaan dan Panitia melaksanakan Forum Gabungan SKPD

Kasubbag Perencanaan dan Panitia Melaksanakan Musrenbang Kota/Musrenbang RKPD

Tim Penyusun RKPD melakukan Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sehingga menjadi Dokumen Final RKPD

Ka Bappeda memeriksa Dokumen Rancangan Akhir RKPD, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Tim Penyusun RKPD, jika setuju maka kemudian diparaf dan disampaikan kepada Walikota Pontianak

Walikota Melakukan Penetapan Dokumen RKPD

Staf Subbag Perencanaan Memperbanyak Dokumen RKPD dan dikirimkan kepada seluruh SKPD dan DPRD Kota Pontianak


5 bulan.

4.

Biaya/tarif

NIHIL.

5.

Produk Pelayanan

Dokumen RKPD. SP-BAPPEDA-F-

8

No. 6.

KOMPONEN Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

URAIAN Telepon Pengaduan : 0561-734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Email Bappeda Pontianak : [email protected]

SP-BAPPEDA-F-

9

STANDAR PELAYANAN 5. Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD Dan Musrenbang RKPD KOMPONEN URAIAN  Peraturan Perundangan terkait. 1. Persyaratan  RKPD Tahun sebelumnya.  Realisasi Keuangan Daerah.

No.

2.


Staf Perencanaan Menyiapkan Bahan, data, daftar undangan, dan kelengkapan pelaksanaan

Kasubbag Perencanaan Membuat Konsep Undangan, draft Laporan staf dan draft SK Tim Pelaksana perihal pelaksanaan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

Staf Perencanaan Menyerahkan konsep undangan ke Percetakan sebagai draft yang akan di tandangani Walikota selanjutnya dikembalikan ke Kasubbag untuk diperiksa

Kasubbag Perencanaan Menyerahkan draft Laporan Staf dan draft SK Tim Pelaksana, memeriksa, mengoreksi daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Sekretaris, jika tidak maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki

Sek Bapp Memaraf Laporan staf, memeriksa, mengoreksi, draft SK Tim Pelaksana, daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Kepala Bappeda, jika tidak maka dikembalikan ke Kasubbag Perencanaan

Ka Bapp Menandatangani Laporan staf, memaraf draft draft SK Tim Pelaksana dan undangan, memeriksa daftar undangan jika setuju diteruskan ke Walikota, jika tidak maka dikembalikan ke Sekretaris

Walikota Memeriksa daftar undangan, menandatangani draft SK Tim Pelaksana dan draft undangan, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Bappeda

Staf Perencanaan Mengirimkan Undangan sesuai daftar undangan, dan meyerahkan bukti tanda terima undangan ke Kasubbag Perencanaan

Staf Perencanaan mencetak dan memperbanyak hasil usulan Musrenbang Kecamatan sebagai bahan Pembahasan, dan mempersiapkan Daftar Hadir Peserta

SP-BAPPEDA-F-

10

No.

KOMPONEN

URAIAN

Kasubbag Perencanaan dan Panitia Melaksanakan Kegiatan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

Kasubbag Perencanaan dan Panitia Merumuskan hasil pembahasan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, menyiapkan Berita Acara Kesepakatan

Walikota, Ka Bappeda Menandatangani Berita Acara bersama Stakeholder dan Delegasi Kecamatan

Staf Perencanaan Mendokumentasikan, Mengarsipkan hasil Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD


2 bulan 1 jam.

4.

Biaya/tarif

NIHIL.

5.

Produk Pelayanan

6.


Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD. Telepon Pengaduan : 0561-734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lgs : Informasi & Pengaduan Email Bappeda Pontianak : [email protected]

SP-BAPPEDA-F-

11

STANDAR PELAYANAN 6. Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN  

Dokumen RKPD. Realisasi Keuangan Daerah.

Staf Perencanaan Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan Dokumen KUA dan PPAS

Kasubbag Perencanaan Menyusun rancangan Awal Dokumen KUA dan PPAS serta hasil evaluasi tahun lalu

Tim Penyusun Melakukan Pembahasan rancangan dokumen KUA dan PPAS dengan melibatkan SKPD terkait

Tim Penyusun Merumuskan rancangan dokumen KUA dan PPAS

Kasubbag Perencanaan Menyiapkan laporan staf Kepala Bappeda perihal hasil rancangan dokumen KUA dan PPAS untuk Walikota

Staf Perencanaan Menyiapkan draft Surat Walikota Pontianak kepada Ketua DPRD Kota Pontianak untuk dilakukan pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRD Kota Pontianak

Kasubbag Perencanaan Memeriksa draft Surat Walikota Pontianak, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika setuju maka diteruskan kepada Kepala Bappeda untuk diparaf dan menyerahkan Laporan staf Kepala Bappeda untuk ditandatangani

Ka Bappeda Memeriksa draft Laporan Staf dan draft Surat Walikota Pontianak, jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki, jika setuju maka draft Surat Walikota diparaf Laporan staf ditandatangani

Walikota Menandatangani Surat perihal mohon waktu pembahasan KUA dan PPAS kepada DPRD Kota Pontianak

SP-BAPPEDA-F-

12

No.

KOMPONEN

URAIAN

Staf Perencanaan Memperbanyak rancangan dokumen KUA dan PPAS dan Mengirimkan Surat Walikota Pontianak perihal mohon waktu pembahasan KUA dan PPAS beserta rancangan Dokumen KUA dan PPAS yang telah diperbanyak

Walikota dan SKPD terkait Menerima Jawaban/ atas Surat Walikota/ undangan dari DPRD Kota Pontianak

Walikota dan SKPD terkait Menghadiri Proses Pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak

Kasubbag Perencanaan Membuat draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak

Walikota dan Ketua DPRD Menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak

Staf Perencanaan Memperbanyak Dokumen KUA dan PPAS

3.


5 bulan.

4.

Biaya/tarif

NIHIL.

5.

Produk Pelayanan

Dokumen KUA dan PPAS.

6.



SP-BAPPEDA-F-

13

STANDAR PELAYANAN 7. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No. 1.

KOMPONEN Persyaratan

 

2.


URAIAN hasil evaluasi pengendalian RPJMD tahun sebelumnya. RPJMD tahun sebelumnya Staf Kasubbid Litbang Menyiapkan bahan dan data hasil evaluasi dan pengendalian RPJMD periode sebelumnya

Kasubbid Litbang Mengadakan Rapat Persiapan Penyusunan dengan Tim Koordinasi RPJMD

Tim koordinasi RPJMD Melakukan pembahasan mengenai jadwal penyusunan RPJMD, pembentukan Tim Pokja RPJMD, serta Sistematika Pembahasan RPJMD

Tim mengkoordinasikan Jadwal penyusunan dan pembentukan Tim Pokja RPJMD kepada Kepala Bappeda

Tim Pokja RPJMD Menyusun Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan RPJMD dengan melibatkan Walikota, Stakeholder, Perguruan Tinggi, para ahli dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Kasubbid Litbang Menyiapkan dan mengedit dokumen rancangan awal dan mengonsep draft Surat Walikota perihal mohon waktu pembahasan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD

Staf Subbid Litbang Membuat draft Surat Walikota hasil konsep kasubbid perihal mohon waktu pembahasan rancangan Awal RPJMD dan memperbanyak dokumen Rancangan Awal RPJMD

Memeriksa draft Surat Walikota perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD, apabila setuju diteruskan kepada Kepala Bappeda untuk diparaf, apabila tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki

Memeriksa dan Menandatangani Surat perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD beserta dokumen rancangan Awal RPJMD

SP-BAPPEDA-F-

14

No.

KOMPONEN

URAIAN

Staf Subbid Litbang Mengirimkan Surat Walikota perihal mohon waktu pembahasan dan dokumen Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD

Ketua DPRD Kota Ptk Memberi jawaban atas Surat Walikota perihal waktu pembahasn rancangan Awal RPJMD dari DPRD Kota Pontianak

Walikota Ptk, Ka Bappeda, Tim Pokja RPJMD Melakukan Pembahasan Rancangan Awal RPJMD dengan DPRD Kota Pontianak

Staf Subbid Litbang Mempersiapkan pelaksanaan konsultasi Publik RPJMD termasuk membuat draft undangan Walikota perihal konsultasi publik

Kasubbid Litbang Melaksanakan Konsultasi Publik RPJMD dan Menyiapkan draft Nota Kesepakatan, diteruskan kepada Kepala Bappeda

Ka Bappeda Memeriksa draft Nota Kesepakatan, apabila setuju diparaf, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbid Litbang

Walikota Ptk Menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan DPRD Kota Pontianak

Staf Subbid Litbang Mempersiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan daftar Undangan

Kasubbid Litbang dan Panitia RPJMD Melaksanakan Musrenbang RPJMD

SP-BAPPEDA-F-

15

No.

KOMPONEN

URAIAN Tim Koordinasi RPJMD dan Tim Pokja RPJMD melaksanakan Konsultasi dan Asistensi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

Kasubbid Litbang Membuat Laporan Staf Kepala Bappeda perihal Rancangan RPJMD dan rancangan Perda kepada Walikota

Ka Bappeda Memeriksa dan menandatangani Laporan Staf, apabila tidak setuju dikembalikan, apabila detuju diteruskan kepada Walikota beserta draft rancangan Perda

Walikota Pontianak mengajukan Rancangan Perda RPJMD kepada DPRD Kota Pontianak

DPRD Kota Pontianak menetapkan Perda RPJMD Kota Pontianak

Kasubbid Litbang Konsultasi Perda kepada Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Kalbar

3.


6 bulan.

4.

Biaya/tarif

NIHIL.

5.

Produk Pelayanan

Dokumen RPJMD dan Perda RPJMD.

6.



SP-BAPPEDA-F-

16

STANDAR PELAYANAN 8. Penyusunan Laporan Walikota Pontianak No. KOMPONEN 1.

Persyaratan

2.


Keterangan   

Pertanggungjawaban

(LKPj)

URAIAN RPJMD dan RKPD. Renstra SKPD dan Renja SKPD. Realisasi fisik keuangan tahun lalu. Kasubbid Statistik Memerintahkan Tim Penyusun LKPj Walikota untuk mempersiapkan dan menggandakan Blanko Isian LKPj

Tim Penyusun LKPj Mempersiapkan dan menggandakan Blanko Isian LKPj, dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda

Para Kabid di Bappeda Menerima blanko isian LKPj, mengisi dan diserahkan kepada Tim Penyusun LKPj Walikota

Tim Penyusun LKPj Menerima blanko isian LKPj, merekap dan diserahkan kepada Kasubbid Statistik

Kasubbid Statistik Memeriksa blanko isian dan Rekap LKPj, jika tidak sesuai dikembalikan kepada Tim Penyusunan untuk untuk diperbaiki, jika sesuai, memerintahkan Tim untuk membuat draft LKPj

Tim Penyusun LKPj Mengetik Draft LKPj

Kasubbid Statistik Memeriksa Draft LKPj , jika tidak setuju dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk diperbaiki, jika setuju memaraf Draft LKPj untuk bahan rapat asistensi dengan SKPD

Ka Bappeda, Sek Bappeda, para Kabid dan Tim Penyusun LKPj Melaksanakan rapat asistensi dengan SKPD

Tim Penyusun LKPj Mengetik Draft LKPj sesuai hasil rapat asistensi dengan SKPD dan Draft Surat Pengantar

SP-BAPPEDA-F-

17

No.

KOMPONEN

URAIAN Tim Penyusun LKPj Mempersiapkan dan menggandakan Blanko Isian LKPj, dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda

Tim Penyusun LKPj Mempersiapkan dan menggandakan Blanko Isian LKPj, dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda

Sekretaris Memeriksa Draft LKPj dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbid Statistik untuk diperbaiki, jika setuju memaraf Draft LKPj dan Draft Surat Pengantar, diserahkan kepada Kepala Bappeda

Ka Bappeda Memeriksa Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris Bappeda untuk diperbaiki, jika setuju Draft LKPj dan Draft Surat Pengantar ditandatangani, diserahkan kepada Kasubbid Statistik

Kasubbid Statistik Menerima LKPj dan Surat Pengantar, diserahkan kepada Tim Penyusun untuk difinalisasikan

Menerima LKPj dan Surat Pengantar, diagendakan, digandakan, diarsipkan, dan selanjutnya di kirim kepada DPRD Kota Pontianak

3.


14 minggu 3 hari 2 jam 5 menit.

4.

Biaya/tarif

NIHIL.

5.

Produk Pelayanan

Dokumen LKPj.

6.



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK ,

IR. H. URAY INDRA MULYA, MM

SP-BAPPEDA-F-

18

TAHUN TENTANG

Recommend Documents