TAHUN 2016 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK NOMOR ..... /DSTK/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK, Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Standar pelayanan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianaksebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Standar pelayanan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Meliputi ruang lingkup pelayanan : a. Sosial b. Tenaga Kerja

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 4 Januari 2016 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak,

DRH.ASWIN DJA’FAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK NOMOR /RSUD-PTK/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANANPADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJAKOTA PONTIANAK I. GAMBARAN UMUM Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mempunyai tugas Pokok yaitu “Merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian

dan

pembinaan

teknis

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja; b. Perumusan rencana kerja di bidang sosial dan tenaga kerja; c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang sosial dan tenaga kerja; d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja; e. Penyelenggaraan perizinan di bidang sosial dan tenaga kerja; f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja; g. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial dan tenaga kerja yang diberikan oleh Walikota. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak berlokasi Sultan Abdurrahman no 140 Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, dengan telpon nomor; (0561)733787 / (0561)732634, fax nomor (0561)733787, serta alamat e-mail; [email protected]

Sampai saat ini Sumber

Daya Manusia (SDM) yang bertugas di dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah 39 orang PNS, terdiri atas satu Orang Kepala Dinas, 10 Orang Bidang Sosial, 14 Orang di bidang Tenaga Kerja dan 13 Orang disekretariat serta 14 Orang tenaga Kontrak. jumlah SDM adalah sebagai berikut, seperti Tabel-1 berikut:

Tabel-1: daftar SDM Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, Januari tahun 2016 NO NAMA/NIP 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 DRH.ASWIN DJA’FAR 19630901 199103 1 007 DRS. ARIFIN AJI, M.SI 19600623 198703 1 001 INA RINAWATI,SH 19610518 198703 2 008 AFFAN,SH 19680704 199803 1 007 SYAFRUDDIN PRIBADI. S.SOS.M.SI 19620827 198910 1 002 Drs. HERU ISWANDI 19760621 199603 1 004 YUSRU LAILAWATI,SE 19631010 198503 2 021 DARMAWAN. H, S.Sos 19600624 198703 1 009 NANANG ZULKIFLI 19600911 198303 1 008 ZURIATI. R.S.Sos 19650812 198603 2 022 HASYIM ILYAS, SH 19581020 198102 1 006 OSKAR IBRAHIM, S.Sos 19660629 198603 1 005 ARLIS YULIAR,SH.M.Kn 19820706 200604 1 006 AGUS SUPARMAN,SH 19600901 198603 1 019

PANGKAT/ GOL RUANG 3 Pembina Utama Muda IV / c Pembina TK I IV / b Pembina IV/a Penata TK. I III/d

JABATAN 4 Kepala Dinas Sekretaris Kabid Sosial Kabid Naker

Penata TK. I III/d

Kasubbag Umum & Kepegawaian

Penata Tk.I III/d Penata Tk.I III/ d Penata Tk.I III/d Penata Tk.I III/d Penata Tk.I III/ d Penata Tk.I III/d Penata Muda Tk. I III/b Penata Muda Tk. I III/b Penata Tk.I III/d

Kasubbag Perencanaan

15

GUSTI SUWARDI, SE 19721228 199803 1 009

Penata Tk.I III/d

16

NURHASANAH 19600807 198202 2 010

Penata Muda Tk.I III/b

17

ISNIATI 19620115 198102 2 001

Penata Muda Tk.I III / b

Kasubbag Keuangan Kasi Bansos Kasi Pembinaan Sosial Kasi Pembinaan HI dan Jamsostek Kasi Penta & PK Kasi Rehsos Kasi Pembinaan & Pengawasan Calon Mediator HI dan Jamsostek Fungsional Umum Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial Petugas Penempatan,Pelatihan dan Produktifitas Naker Petugas Penempatan,Pelatihan dan Produktifitas Naker

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

RASIAH 19590102 197903 2 001 RAFEAH 19600929 198101 2 004 SUMINI 19640606 198603 2 004

Penata Muda Tk.I III/ b

Petugas Pengawas Tenaga Kerja


Bendahara Pengeluaran Petugas Penempatan,Pelatihan dan Produktifitas Naker Petugas Pengawas Tenaga Kerja Pengadministrasian Umum


EFFENDI USMAN 19620602 198203 1 012 DAHLIA 19610715 199011 2 001 MUNZIRIN 19600715 198303 1 023 MUHAMMAD FURQAN,SH 19841228 201001 1 005 ZUWANDA , SH 19840822 201001 1 007

Penata Muda Tk. I III/ b Penata Muda Tk.I / III/b Penata Muda Tk.I / III b Penata Muda Tk.I / III b Penata Muda Tk.I / III b

KARTINAH, SH 19680730 200701 2 013

Penata Muda III/a

LUSIUS RONI,SE 19730922 199203 1 001 NUR AMANI. SEI 19841122 201501 2 001

Penata Muda III/a Penata Muda III/a

MUHAMMAD NURUDIN, S.Si 19871226 201501 1 001

Penata Muda III/a

VIRGA SEPTI ASRA PRIHATINI 19730922 199503 2 HANAFI 19650513 199002 1 SALMAYATI 19610718 198202 2 ARDIAN 19710924 199803 1

004 004 007 008

Penata Muda III/a Penata Muda III/a Penata Muda III/a Pengatur Tk.I II / d

34

MERY YULITA ,A.Md 19860710 201101 2 004

Pengatur II/ c

35

DWI SAHERWIN 19680713 200312 1 005

Pengatur II / c

36

EKA ANDRI YAKSA 19761216 201001 1 002

37

ZAKARIA

Pengatur Muda TK. I II/b Pengatur Muda

Calon Penyuluh sosial Petugas Pengawas Tenaga Kerja Petugas Pengawas Tenaga Kerja Petugas Penempatan,Pelatihan dan Produktifitas Naker Petugas Rehabilitasi Bidang Sosial Penata Laporan Keuangan Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana Program Laporan Petugas Rehsos Bendahara Gaji Bendahara Pembantu Bidang Sosial Bendahara Pembantu AU Pemroses Administrasi Kepegawaian Calon Penyuluh Sosial Bendahara Pembantu Bidang Naker Petugas Rehsos

38 39

19681202 200604 1 007 NURMANSYAH 1962 0129 198101 1 001 WARGIANTO 19640118 198508 1 001

II/a Pengatur Muda II/a Pengatur Muda II / a

Calon Mediator HI dan Jamsostek Caraka

II. Dasar Hukum Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pontianak. III. Sarana, prasarana Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing bidang atau seksi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Dinas Sosial dan tenaga Kerja mulai memanfaatkan adanya IT. Standar pelayanan yang adaditampilkan melalui slide yang berganti-ganti di ruang tunggu Dinas. Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan Sosial dan ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Pontianak. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya secara penuh. Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 4 Januari 2016 KEPALADINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK,

DRH.ASWIN DJA’FAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK NOMOR /DSTK/TAHUN/2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK A. PENDAHULUAN 1. Visi Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri Melalui Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan kesejahteraan Sosial 2. Misi 1) Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan, Serta Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 2) Pemberdayaan Masyarakat yang Kurang Mampu dan Meningkatkan Harkat dan Martabat Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial; 3) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Memperluas Kesempatan Kerja; 4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sosial dan Tenaga Kerja; 3. Motto “Kami Siap Melayani Karena Itu Tugas Kami” B. STANDAR PELAYANAN Jenis standar pelayanan: 1) Pelayanan Pembuatan Rekomendasi BPJS Kesehatan 2) Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 3) Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pelatihan Satpam) 4) Mayat Terlantar dan Otopsi 5) Pembinaan Gelandangan dan Pengemis 6) Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar 7) Pelayanan Bagi Orang Gila Terlantar 8) Fasilitasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak 9) Pelayanan pemberian Rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (lembaga, yayasan, panti asuhan, dan Taman Anak Sejahtera(TAS) 10) Pelayanan pemberian Rekomendasi Izin Undian Berhadiah 11) Pendataan dan verifikasi Kelompok Usaha Bersama 12) Pendataan dan verifikasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RUTILAHU ) 13) Pendataan dan verifikasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) 14) Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial 15) Pelayanan Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) 16) Pelayanan Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan ( PP ) 17) Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )

18) Pelayanan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) / Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) 19) Pelayanan BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain 20) Pelayanan BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain 21) Pelayanan BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain 22) Pelayanan BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain 23) Pelayanan PENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE 24) Pelayanan TANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH 25) Pelayanan Surat Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja 26) Pelayanan Surat Penetapan Kematian Akibat Kerja 27) Pelayanan Sertifikasi dan pengesahan pemakaian Peralatan K3 28) Pelayanan penetapan Hak Normatif Pekerja 29) Pelayanan Wajib Lapor ketenagakerjaan 30) Pelayanan Pembuatan AK. I. 31) Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Pasport Calon TKI dan Verifikasi Calon TKI. 32) Pelayanan Rekomendasi Ijin Perpanjangan Operasional PPTKIS. 33) Pelayanan perizinan Lembaga Pelatihan (LPK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 34) Pelayanan PerizinanPerpanjangan IMTA 35) Pelayanan Informasi Bursa Tenaga Kerja C. STANDAR PELAYANAN Jenis standar pelayanan: 1. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi BPJS Kesehatan No. 1.

KOMPONEN Persyaratan

URAIAN Belum dirawat di Rumah Sakit, Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Rekening Listrik

No. 2.

KOMPONEN Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN dan Rekening Tabungan; Pemohon, datang ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dengan membawa persyaratan; Menemui Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS);

KepalaSeksi REHSOS memerintahkan Kepada JFU REHSOS untuk mengecek kelengkapan persyaratan; JFU REHSOS mengecek kelengkapan persyaratan dan membuatkan surat rekomendasi BPJS Kesehatan untuk desampaikan kembali kepada Kepala Seksi REHSOS;

Kepala Seksi REHSOS mengoreksi surat dan diparaf untuk dilanjutkan ke Kepala Bidang Sosil;

Kepala Bidang Sosial Menandatangani surat permohonan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. 3.

Jangka Waktu Pelayanan

Maksimal 15 Menit Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.

Penanganan Pengaduan,

Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan,

No.

KOMPONEN

URAIAN

saran dan masukan

Tatap Muka Langsung

2. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN Masyarakat Kota Pontianak, Usaha Pemula, Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Rekening Listrik; Pemohon, datang ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dengan membawa persyaratan; Menemui Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS);

KepalaSeksi REHSOS memerintahkan Kepada JFU REHSOS untuk mengecek kelengkapan persyaratan;

JFU REHSOS mengecek kelengkapan persyaratan, mensurvey ke lokasi pemohon dan menyeleksi calon peserta ;

JFU REHSOS melaporkan hasil survey kepada Kepala Seksi REHSOS untuk sebagai pertimabangan layak atau tidak

No.

KOMPONEN

URAIAN pemohon dalam menerima program;

Kepala Seksi REHSOS mendiskusikan hasil survey kepada Kepala Bidang Sosial kemudian memutuskan layak atau tidak pemohon dalam menerima program Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin 3.


25 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

3. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pelatihan Satpam) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Masyarakat Kota Pontianak, Usia Minimal 18 Tahun Maksimal 45 Tahun, Memiliki Ijazah SMU/Sederajat, Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Rekening Listrik; Pemohon, datang ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak dengan membawa persyaratan; Menemui Kepala Seksi Rehabilitasi

No.

KOMPONEN

URAIAN dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS);

KepalaSeksi REHSOS memerintahkan Kepada JFU REHSOS untuk mengecek kelengkapan persyaratan;

JFU REHSOS mengecek kelengkapan persyaratan, mensurvey ke lokasi pemohon dan menyeleksi calon peserta Pelatihan;

JFU REHSOS melaporkan hasil survey dan seleksi kepada Kepala Seksi REHSOS untuk sebagai pertimabangan layak atau tidak pemohon dalam menerima program;

Kepala Seksi REHSOS mendiskusikan hasil survey dan seleksi kepada Kepala Bidang Sosial kemudian memutuskan layak atau tidak pemohon dalam menerima program Pelatihan Satpam. 3.


25 Hari Kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

4. Mayat Terlantar dan Otopsi No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Laporan dari Masyarakat;

Kepolisian

atau

2.


Menerima laporan dari Kepolisian atau Masyarakat; Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS) memerintahkan kepada Petugas REHSOS untuk langsung mengecek ke lapangan;

Petugas REHSOS menitipkan mayat Terlantar ke Rumah Sakit Soedarso;

Petugas REHSOS Menunggu berita sanak saudara mayat selama 3 hari;

Dalam waktu 3 hari tidak ada sanak saudara yang mengakui, maka mayat terlantar tersebut akan diurus dan dikebumikan sebagaimana mestinya. 3.


3 Hari

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Mayat Terlantar dan Otopsi

No. 6.

KOMPONEN Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

URAIAN SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

5. Pembinaan Gelandangan dan Pengemis No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Laporan dari Kepolisian, Satpol PP atau Masyarakat;

2.


Menerima laporan dari Kepolisian, Satpol PP atau Masyarakat; Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS) memerintahkan kepada Petugas REHSOS untuk langsung mengecek ke lapangan;

Petugas REHSOS gepeng dari lokasi;

mengevakuasi

Petugas REHSOS membawa gepeng ke Unit Pelayana Rehabilitasi Sosial (UPRS) atau ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) untuk pembinaan;

Memberikan pembinaan, pelayanan kesehatan dan perawatan fisik kepada gepeng;

Mengidentifikasi gepeng untuk penetapan tindak lanjut pemulangan gepeng baik berasal

No.

KOMPONEN

URAIAN dari dalam Pontianak;

atau

luar

Kota

Menyampaikan laporan dan mendokumentasikan gepeng kepada Kepala Seksi REHSOS;

Kepala Seksi REHSOS menyampaikan hasil Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak 3.


3 Hari

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Pembinaan Gelandangan dan Pengemis SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

6. Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar

No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan


Kepolisian

atau

2.


Menerima laporan dari Kepolisian atau Masyarakat; Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS) memerintahkan kepada Petugas REHSOS untuk langsung mengecek ke lapangan;

No.

KOMPONEN

URAIAN

Petugas REHSOS mengevakuasi Orang Terlantar dari lokasi;

Petugas REHSOS membawa Orang Terlantar ke Unit Pelayana Rehabilitasi Sosial (UPRS) atau ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT); Memberikan pembinaan, pelayanan kesehatan dan perawatan fisik kepada Orang Terlantar; Mengidentifikasi Orang Terlantar untuk penetapan tindak lanjut pemulangan, baik berasal dari dalam atau luar Kota Pontianak;

Pemulangan Orang Terlantar baik dari dalam ataupun luar Kota Pontianak; Menyampaikan laporan dan mendokumentasikan pemulangan Orang Terlantar kepada Kepala Seksi REHSOS; Kepala Seksi REHSOS menyampaikan laporan hasil Pemulangan Orang Terlantar Kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak 3.


3 Hari

No.

KOMPONEN

URAIAN

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

7. Pelayanan Bagi Orang Gila Terlantar No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan


Kepolisian

atau

2.


Menerima laporan dari Kepolisian, atau Masyarakat; Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS) memerintahkan kepada Petugas REHSOS untuk langsung mengecek ke lapangan;

Petugas REHSOS mengevakuasi Orang Gila dari lokasi;

Petugas REHSOS membawa Orang Gila Terlantar ke Rumah Sakit Jiwa;

Setelah mendapatkan perawatan dan diketahui tempat tinggalnya dikembalikan kepada keluarga Orang Gila tersebut;

Masih tetap dirawat di Rumah Sakit

No.

KOMPONEN

URAIAN Jiwa jika asal usul tidak diketahui dengan pembiayaan BPJS Kesehatan; Petugas REHSOS Menyampaikan laporan dan mendokumentasikan Orang Gila Terlantar kepada Kepala Seksi REHSOS;

Kepala Seksi REHSOS menyampaikan hasil Pelayanan Orang Gila Terlantar Kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak 3.


Paling lambat pemulangan 3 Hari

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan Bagi Orang Gila Terlantar

6.


SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

8. Fasilitasi Lembaga Pontianak No.

Konsultasi

KOMPONEN

Kesejahteraan

Keluarga

Kota

URAIAN

1.

Persyaratan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2.


Klien datang ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak; Menemui Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial (REHSOS);

No.

KOMPONEN

URAIAN Kepala Seksi mengarahkan untuk Petugas LK3;

REHSOS menemui

Petugas LK3 mendampingi klien dan mendengarkan keluhan klien;

Petugas LK3 memberikan penyuluhan dan motivasi kepada klien;

Petugas LK3 memberikan laporan hasil penyuluhan kepada Kepala Seksi REHSOS;

3.


Kepala Seksi REHSOS menerima laporan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan laporan dan dokumentasi Fasilitasi LK3 kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak; Setiap hari Rabu dan Sabtu

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Fasilitasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Pontianak

6.



9. Pelayanan pemberian Rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (lembaga, yayasan, panti asuhan, dan Taman Anak Sejahtera(TAS))

No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Akta Notaris, Surat Keterangan dari RT, Surat Keterangan dari Lurah, Foto Copy KTP, NPWP Lembaga, dan Struktur Organisasi, Pemohon, mengajukan proposal ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Sosial Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Pembinaan social memproses surat permohonan tersebut Kepala Seksi Pembinaan Sosial memerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Pembinaan Sosial mmelakukan penelitian kelengkap an administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon,selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kembali kepada Kasi untuk koreksi dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang. Kepala Bidang Sosial mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke

No.

URAIAN

KOMPONEN sekretaris

Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

10.

3.


Kepala Dinas Menandatangani surat permohonan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. 2 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Surat Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (lembaga, yayasan, panti asuhan, dan Tanaman Anak Sejahtera(TAS)) SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pelayanan pemberian Rekomendasi Izin Undian Berhadiah No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Akta Notaris, Surat Keterangan dari RT, Surat Keterangan dari Lurah, Foto Copy KTP, NPWP Lembaga, dan Struktur Organisasi, Pemohon, mengajukan proposal ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti

No.

URAIAN

KOMPONEN

Kepala Bidang Sosial Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Bantuan Sosial memproses surat permohonan tersebut Kepala Seksi Bantuan Sosial memerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Bantuan Sosial melakukan penelitian kelengkap an administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon, selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kembali kepada Kasi untuk koreksi dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang. Kepala Bidang Sosial mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Memaraf surat permohonan untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota Walikota menanda Rekomendasi tersebut 3.


5 hari kerja

tangani

No.

11.

URAIAN

KOMPONEN

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Pemberian Rekomendasi izin Berhadiah SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pendataan dan verifikasi Kelompok Usaha Bersama No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Surat Permohonan Bantuan KUBE. proposal jenis Usaha dan nama kelompok, struktur susunan pengurus KUBE dan usulan kebutuhan Pemohon, mengajukan proposal ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Sosial Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Bantuan Sosial memproses surat permohonan tersebut

No.

KOMPONEN

URAIAN Kepala Seksi Bantuan Sosial memerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Bantuan Sosial melakukan penelitian kelengkap an administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon, selanjutnya membuat laporan untuk disampaikan kembali kepada Kasi guna di koreksi dan diparaf dilanjutkan ke kepala bidang. Kepala Bidang Sosial mengoreksi dan meneliti hasil laporan untuk disampikan kepada sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti hasil laporan dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk disetujui untuk disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Kepala Dinas Sosial Provinsi menerima laporan dan membuat Rekomendasi KUBE untuk disampaikan ke Kementerian Sosial RI ( sumber dana dari APBN / Kemensos RI ) Kementerian Sosial RI menindak lanjuti laporan dan menyetujui untuk pencairan dana bantuan KUBE melalui PT Pos Indonesia Penerima manfaat program KUBE mengambil dana tersebut di PT Pos yang telah di tumjuk

No. 3. 4. 5.

KOMPONEN Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif Produk Pelayanan

URAIAN 30 hari kerja Rp.0 Pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE )

12. Pendataan dan verifikasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Surat Keterangan / usulan dari Lurah tempat domisli, foto rumah calon penerima bantuan RUTILAHU Pemohon, mengajukan surat keterangan ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Sosial Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Bantuan Sosial memproses surat permohonan tersebut Kepala Seksi Bantuan Sosial memerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Bantuan Sosial melakukan penelitian kelengkap an administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon, selanjutnya

No.

KOMPONEN

URAIAN membuat laporan untuk disampaikan kembali kepada Kasi guna di koreksi dan dilanjutkan ke kepala bidang. Kepala Bidang Sosial mengoreksi dan meneliti hasil laporan untuk disampaikan kepada sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti hasil laporan dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk disetujui untuk disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Kepala Dinas Sosial Provinsi menerima laporan dan membuat Rekomendasi RUTILAHU untuk disampaikan ke Kementerian Sosial RI Kementerian Sosial RI menindak lanjuti laporan dan menyetujui untuk pencairan dana bantuan RUTILAHU melalui PT Bank Persero PT Bank Persero mendistribusikan dana tersebut lepada Toko Bangunan yang telah ditunjuk Penerima manfaat program RUTILAHU mengambil bahan material tersebut di Toko Bangunan tersebut.

3. 4. 5.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif Produk Pelayanan

6.


30 hari kerja Rp.0 Pemberian bantuan RuMAH Tidak Layak Huni ( RUTILAHU ) SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

No.

13.

KOMPONEN

URAIAN

Pendataan dan verifikasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Warga miskin dan memenuhi persyaratan komponen Pemohon, mengajukan surat keterangan ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Sosial Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Bantuan Sosial memproses surat permohonan tersebut Kepala Seksi Bantuan Sosial memerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Bantuan Sosial melakukan penelitian kelengkap an administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon, selanjutnya membuat laporan untuk disampaikan kembali kepada Kasi guna di koreksi dan dilanjutkan ke kepala bidang.

No.

KOMPONEN

URAIAN

Kepala Bidang Sosial mengoreksi dan meneliti hasil laporan untuk disampaikan kepada sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti hasil laporan dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk disetujui untuk disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Kepala Dinas Sosial Provinsi menerima laporan dan membuat Rekomendasi Program Keluarga Harapan untuk disampaikan ke Kementerian Sosial RI Kementerian Sosial RI menindak lanjuti laporan dan menyetujui untuk pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan melalui PT. POS Indonesia PT POS Indonesia mendistribusikan dana tersebut Kepada Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Penerima manfaat program Keluarga Harapan mengambil di PT Pos Indonesia . 3. 4. 5.


6.


90 hari kerja Rp.0 Pemberian bantuan Program Keluara Harapan ( PKH ) SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

14. Operasional Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Laporan dari masyarakat,pendataan tim tagana Kepala Seksi memerintah JFU untuk membuat Surat Tugas pendataan dan penyampaian bantuan tanggap darurat dan dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi untuk dilanjutkan kepada Kepala Bidang Sosial Surat Tugas diteruskan kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi dan diteruskan ke Sekretaris Sekretaris meneliti dan mengoreksi dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani Penyampaian bantuan kepada korban bencana Alam atau Bencana Sosial

3. 4. 5.


6.


2 hari kerja Rp.0 Pemberian bantuan Korban Bencana Alam atau Bencana Sosial SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

15. Pelayanan Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Buku Perjanjian Kerja Bersama 3 rangkap, Surat Permohonan Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala

No.

KOMPONEN

URAIAN Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas

Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti

Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial memproses surat permohonan tersebut

Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi Perjanjian Kerja Bersama.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkan surat keputusan, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

No.

URAIAN

KOMPONEN

Kepala Seksi Menyurati Perusahaan untuk membetulkan sesuai dengan hasil koreksi

Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala seksi dan kepala seksi membuat surat keputusan dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat keputusan untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat keputusan untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat keputusan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. 3.


14 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat Keputusan

6.


Tatap Muka Langsung

16. Pelayanan Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan ( PP ) No. 1.

URAIAN


Buku

Peraturan

Perusahaan

3

No. 2.


URAIAN rangkap, Surat Permohonan Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi Peraturan Perusahaan.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkan surat keputusan, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

No.

URAIAN

KOMPONEN



Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat keputusan untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat surat keputusan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

17.

3.


14 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat Keputusan

6.


Tatap Muka Langsung

Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT )

No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Buku PKWT 2 rangkap, Surat Permohonan Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi PKWT.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkan surat Pencatatan, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

No.

URAIAN

KOMPONEN



Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat pencatatan untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat pencatatan untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat pencatatan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

3.


7 hari kerja

4. 5. 6.

Biaya/tarif Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Rp.0 Surat pencatatan Tatap Muka Langsung

18. Pelayanan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial ( PHI ) / Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK )

No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Risalah Bipartit dan Permohonan Bantuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) untuk memproses

JFK ( Mediator HI ) melakukan meneliti dan memeriksa berkas pengaduan

No.

KOMPONEN

URAIAN JFK ( Mediator HI ) melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan dan pihak pekerja untuk melakukan klarifikasi permasalahan

JFK ( Mediator HI ) melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan dan pihak pekerja untuk melakukan sidang Mediasi ke I sd III

JFK ( Mediator HI ) 1. Membuat Perjanjian Bersama jika tercapai kesepakatn penyelesian untuk ditandatangani para pihak disaksikan Mediator Hubungan Industrial 2. Mengeluarkan Anjuran jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dibawah Pengadilan Negeri, jika anjuran diterima para pihak maka dibuatkan Perjanjian Kerja Bersama.

JFK ( Mediator HI ) menyampaikan kepada para pihak untuk mendaftarkan Perjanjian Bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial.

JFK ( Mediator HI ) membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan.

No.

URAIAN

KOMPONEN

JFK ( Mediator HI ) membuat Risalah Penyelesaian Perselisihan

JFK ( Mediator HI ) membuat laporan hasil penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada kepala Dinas. 3.


30 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat Perjanjian Kerja Bersama

6.


Tatap Muka Langsung

19. Pelayanan BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Perusahaan Pemberi Pekerjaan mengajukan Permohonan dengan lampiran : 1. Alur proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha,

2.


Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan

No.

KOMPONEN

URAIAN mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi PKWT berdasarkan Permenakertrans No 19 Tahun 2012.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkan BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi hal-hal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan


Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala

No.

URAIAN

KOMPONEN

seksi dan kepala seksi akan mendisposisikan ke staf untuk mengetikan BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG, Kepala seksi mengoreksi, menelitisidan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANG untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani BUKTI PELAPORAN JENIS PEKERJAAN PENUNJANGuntuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

3.


1 ( SATU ) Minggu sejak diterima.

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


BUKTI PELAPORAN PEKERJAAN PENUNJANG Tatap Muka Langsung

JENIS

20. Pelayanan BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012

tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Permohonan dengan lampiran : 1. Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang telah ditandatangani para pihak diatas meterai (dan asli Perjanjian Pemborongan Pekerjaan untuk ditunjukkan); 2. Fotocopy surat Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan dan/atau surat Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan 3. Fotocopy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dan/atau Bukti Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang 4. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan 5. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM 6. Fotocopy tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan 7. Fotocopy surat izin usaha 8. Fotocopy bukti wajib lapor perusahaan

2.


Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti

No.

KOMPONEN

URAIAN


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi Permohonan PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN berdasarkan Permenakertran No 19 Tahun 2012.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkanBUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan


Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala seksi dan kepala seksi akan

No.

URAIAN

KOMPONEN

mendisposisikan ke staf untuk mengetikanBUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN .PEKERJAAN, Kepala seksi mengoreksi, menelitisidan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

3.


5 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN Tatap Muka Langsung

21. Pelayanan BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Permohonan dengan lampiran : 1. Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang telah ditandatangani para pihak diatas meterai (dan asli Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh untuk ditunjukkan); 2. Fotocopy surat izin usaha yang dikeluarkan 3. Draft Perjanjian Kerja yang akan dibuat antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan; 4. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan 5. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM 6. Fotocopy tanda daftar perusahaan 7. Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan 8. Fotocopy surat izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 9. Fotocopy surat keterangan domisili 10.Fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP)

2.


Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala

No.

KOMPONEN

URAIAN Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi Permohonan PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH berdasarkan Permenakertrans No 19 Tahun 2012.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkanBUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH, jika tidak sesuai maka Mediator HI

No.

KOMPONEN

URAIAN menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan


Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala seksi dan kepala seksi akan mendisposisikan ke staf untuk mengetikanBUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH, Kepala seksi mengoreksi, menelitisidan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUHuntuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

No.

URAIAN

KOMPONEN

3.


7 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


BUKTI PENDAFTARAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Tatap Muka Langsung

22. Pelayanan BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Perusahaan Penerima Pekerjaan mengajukan Permohonan dengan lampiran : 1. Fotocopy Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak di atas meterai (dan asli Perjanjian Kerja untuk ditunjukkan); 2. Rekap nama dan jabatan pekerja/buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja; 3. Draft Perjanjian Kerja yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh; 4. Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 5. Fotocopy Bukti Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris

No.

KOMPONEN

URAIAN

Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi PKWT berdasarkan Permenakertrans No 19 Tahun 2012.

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkan BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

No.

URAIAN

KOMPONEN


Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala seksi dan kepala seksi akan mendisposisikan ke staf untuk mengetikan BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH, Kepala seksi mengoreksi, menelitisidan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUHuntuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

3.


Kepala Dinas Menandatangani BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. 7 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

No.

KOMPONEN

5.

Produk Pelayanan

6.


23.

URAIAN BUKTI PENCATATAN PERJANJIAN KERJA DALAM PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH Tatap Muka Langsung

Pelayanan PENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Perusahaan mengajukan Permohonan dengan lampiran : 1. Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit 2. Susunan Pengurus 3. Daftar Anggota Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


No.

KOMPONEN

URAIAN Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi Syarat-syaratnya berdasarkan Permenakertrans 32 tahun 2008 .

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkanSurat KeputusanPENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE, jika tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi hal-hal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan


Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala seksi dan kepala seksi akan mendisposisikan ke staf untuk mengetikanSurat KeputusanPENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE, Kepala seksi mengoreksi, menelitisidan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan menelitiSurat

No.

URAIAN

KOMPONEN

KeputusanPENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITEuntuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti Surat KeputusanPENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

3.


Kepala Dinas Menandatangani Surat KeputusanPENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. 7 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Surat KeputusanPENGESAHAN KEPENGURUSAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITE Tatap Muka Langsung

24. Pelayanan TANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

No. 1.


URAIAN Serikat Pekerja / Serikat Buruh mengajukan Permohonan dengan lampiran : 1. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumha Tangga 2. Berita Acara Pembentukan SP / SB 3. Susunan Pengurus 4. Daftar Anggota

No. 2.


URAIAN Pemohon, mengajukan Surat ke Dinas Sosial ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti


Kepala Seksi PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempelajari disposisi Kepala Bidang Tenaga Kerja dan memerintahkan kepada Jabatan Fungsional Khusus ( Mediator Hubungan Industrial ) mengoreksi Syarat-syaratnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : Kep16/Men/2001 .

JFK ( Mediator HI ) melakukan koreksi jika sudah sesuai maka akan dikeluarkanTANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, jika

No.

KOMPONEN

URAIAN tidak sesuai maka Mediator HI menyampaikan ke kepala seksi halhal yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan


Pihak perusahaan menyampaikan kembali hasil pembetulan ke kepala seksi dan kepala seksi akan mendisposisikan ke staf untuk mengetikanTANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, Kepala seksi mengoreksi, menelitisidan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan menelitiTANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti TANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani TANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

No.

25.

3.


7 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


TANDA BUKTI PENCATATAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH Tatap Muka Langsung

Pelayanan Surat Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja

No. KOMPONEN 1. Persyaratan

2.

URAIAN

KOMPONEN


URAIAN Mengisi Formulir/Blanko KK1 Surat permohonan dari perusahaan dan surat keterangan dari dokter BPJS ketenagakerjaan Pemohon datang ke Dinsosnaker dan menyampaikan surat permohonan di bidang TU Petugas tata usaha mencatat Penerima laporan dan menyampaikan kepada sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti .

Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepala Dinas dan memerintahkan kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan memproses surat

No.

KOMPONEN

URAIAN permohonan tersebut

Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan mendisposisikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memproses Permohonan tersebut.

Pengawas Ketenagakerjaan meneliti kelengkapan administrasi dan alat bukti serta meninjau langsung keperusahaan untuk selanjutnya membuat surat penetapan jaminan kecelakaan kerja dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan mengoreksi dan meneliti hasil penetapan jaminan kecelakaan kerja untuk diparaf dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja Kepala Bidang mengoreksi dan meneliti hasil penetapan jaminan kecelakaan kerja untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

3.


4.

Biaya/tarif

Kepala Dinas Menandatangani surat penetapan jaminan kecelakaan kerja untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. Minimal 7 hari s/d Maksimal 15 hari kerja Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat

penetapan

Jaminan

No. 6.

26.

KOMPONEN Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

URAIAN Kecelakaan Kerja SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pelayanan Surat Penetapan Kematian Akibat Kerja

No. KOMPONEN 1. Persyaratan 2.


URAIAN Mengisi Formulir/Blanko KK3 Surat permohonan dari perusahaan Pemohon datang ke Dinsosnaker dan menyampaikan surat permohonan di bidang TU Petugas tata usaha mencatat Penerima laporan dan menyampaikan kepada sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti .

Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepala Dinas dan memerintahkan kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan memproses surat permohonan tersebut

Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan mendisposisikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memproses permohonan tersebut.

No.

KOMPONEN

URAIAN Pengawas Ketenagakerjaan meneliti kelengkapan administrasi dan alat bukti serta meninjau langsung keperusahaan untuk selanjutnya membuat surat penetapan kematian akibat kerja dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan mengoreksi dan meneliti hasil penetapan kematian akibat kerja untuk diparaf dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja

Kepala Bidang mengoreksi dan meneliti hasil penetapan kematian akibat kerja untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

3.


4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.


27.

Kepala Dinas Menandatangani surat penetapan kematian akibat kerja untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. Minimal 7 hari s/d Maksimal 15 hari kerja Rp.0 Surat penetapan Kematian Akibat Kerja. SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pelayanan Sertifikasi dan pengesahan pemakaian Peralatan K3


URAIAN Surat permohonan perusahaan, Spesifikasi

dari Teknis

No. 2.


URAIAN peralatan yang akan disertifikasi Pemohon datang ke Dinsosnaker dan menyampaikan surat permohonan di bidang TU Petugas tata usaha mencatat Penerima laporan dan menyampaikan kepada sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti .

Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepala Dinas dan memerintahkan kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan memproses surat permohonan tersebut

Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaanmendisposisikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memproses Permohonan tersebut.

Pengawas Ketenagakerjaan meneliti kelengkapan administrasi dan spesifikasi serta memeriksa langsung peralatan bersama-sama ahli K3 dari Perusahaan Jasa K3 yang terdaftar di kementerian Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh

No.

KOMPONEN

URAIAN perusahaan untukmelakukan audit terhadap peralatan K3 tersebut.

Ahli K3 bersama Pengawas Ketenagakerjaan membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan untuk dikoreksi dan diparaf kemudiandilanjutkan kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti hasil pemeriksaan peralatan K3 untuk diparaf dan kemudiandilanjutkan kepada Kepala untuk ditandatangani.

3.


4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.


28.

Kepala Dinas Menandatangani pengesahan pemakaian peralatan K3 untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. Minimal 7 hari s/d Maksimal 15 hari kerja Rp.0 Surat pengesahan pemakaian peralatan K3 di perusahaan. SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pelayanan penetapan Hak Normatif Pekerja


URAIAN Surat Permohonan/Pengaduan, bukti-bukti pendukung sebagai karyawan di suatu perusahaan, Fotocopy KTP,

No. KOMPONEN 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

URAIAN Pemohon menyampaikan laporan pengaduan diterima oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan di buatkan Berita Acara Laporan Pengaduan dan di tandatangani pelapor Berita Acara Penerimaan laporan di sampaikan kepada petugas pencatat surat masuk di bagian tata usaha Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepala Dinas dan memerintahkan kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan memproses surat permohonan tersebut Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaanmendisposisikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memproses Laporan pengaduan tersebut. Pengawas Ketenagakerjaan meneliti kelengkapan administrasi dan alat bukti serta meninjau langsung keperusahaan untuk selanjutnya membuat perhitungan kekurangan hak normatif yang belum dibayarkan oleh perusahaan serta menandatangani hasil perhitungan tersebut.

No.

KOMPONEN

URAIAN Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan mengoreksi dan meneliti hasil perhitungan kekurangan hak normatif untuk diparaf dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang mengoreksi dan meneliti hasil perhitungan kekurangan hak normatif untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat penetapan perhitungan kekurangan hak normatif untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

3.


4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.


29.

Minimal 5 s/d Maksimal 15 hari kerja Rp.0 Penetapan Pembayaran kekurangan hak normatif pekerja. SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pelayanan Wajib Lapor ketenagakerjaan


URAIAN Mengisi Formulir/Blanko laporan, Fotocopy Akte perusahaan, SIUP,

No.

2.

KOMPONEN


URAIAN TDP, surat domisili serta Fotocopy KTP pengurus (untuk perusahaan yang baru mendaftar) Pemohon datang ke Dinsosnaker di seksi Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan dan diterima oleh staf yang telah ditunjuk berikan blanko untuk diisi Petugas Penerima laporan mengoreksi laporan yang disampaikan oleh perusahaan dan langsung meminta perbaikan kepada perusahaan jika terjadi kesalahan dan jika sudah benar maka petugas langsung meminta paraf kepala seksi Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

Kepala seksi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan Mengoreksi laporan dan jika sudah benar maka akan langsung membubuhkan paraf untuk langsung di berikan kepada Kepala Bidang tenaga kerja Kepala Bidang Tenaga Kerja Mengoreksi laporan dan jika sudah benar maka akan langsung membubuhkan tanda tangan bahwa laporan telah diterima.

Petugas memberikan rangkap satu berwarna putih kepada perusahaan dan mencatatkan nomor laporan pada buku yang telah di sediakan dan lembar kuning disimpan sebagai arsip. 3.


Minimal 1 hari s/d Maksimal 5 hari

No.

KOMPONEN

4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.


30.

kerja Rp.0

URAIAN

Tanda Bukti penyerahan Wajib Lapor ketenagakerjaan. SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

Pelayanan Pembuatan AK. I. No.

URAIAN

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


Foto Copy KTP. Pas Photo 2x3, 3x4 sebanyak 2 Lembar, Foto Copy Ijasah dan Sertifikat Keterampilan. Pemohon AK. Idatang sendri tidak boleh diwakilkan Pemberian Impormasi oleh petugas

Penyerahana berkas.

Berkas lengkap.

Proses pembuatan AK. kelompok pendidikan.

Tanda tangan pimpinan

Agenda. .

I

sesuai

No.

URAIAN

KOMPONEN

Selesai dan Arsip. 3.


15 menit

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Kartu AK. I

6.



31. Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Pasport Calon TKI dan Verifikasi Calon TKI. No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Foto Copy SIP PPTKIS. Poto Copy Surat Izin Operasional, Surat Rekomendasi dari BNP2TKI dan BNP3TKI, Foto Copy Ijasah, Akte Kelahiran, Surat Ijin Orang Tua, Suami di ketahui oleh Lurah. Pemohon, mengajukan berkas ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas

Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti

No.

KOMPONEN

URAIAN Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja memproses surat permohonan tersebut

Kepala Seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja memerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut.

Petugasmmelakukan penelitian kelengkapan administrasi danselanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kembali kepada Kasi untuk koreksi dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang.

Kepala BidangTenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris

Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Kepala Dinas Menandatangani surat permohonan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

No.

32.

URAIAN

KOMPONEN

3.


5 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi TKI

6.



Pelayanan Rekomendasi Ijin Perpanjangan Operasional PPTKIS. No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Foto Copy SIP PPTKIS,. Foto Cipy Surat Izin Operasional, Foto Copy Akte Pendirian, Foto Copy SPO yang masih berlaku. Pemohon, mengajukan proposal ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja memproses surat permohonan tersebut

No.

URAIAN

KOMPONEN

Kepala Seksi Pentamemerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Pentammelakukan penelitian kelengkap administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon,selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kembali kepada Kasi untuk koreksi dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang. Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat rekomendasi untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat permohonan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon. 3.


5 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi PPTKIS

6.



33. Pelayanan perizinan Lembaga Pelatihan (LPK) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Akte Pendirian, Daftar Sarana dan Prasarana, Susunan Organisasi, Nama Instruktur. Pemohon, mengajukan permohonan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti

Kepala Bidang Tenaga Mempelajari disposisi Kepada dan memerintahkan kepala Penta memproses permohonan tersebut

Kerja Dinas seksi surat

Kepala Seksi Pentamemerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut.

JFU Seksi Pentammelakukan penelitian kelengkap administrasi dan meninjau ke lokasi pemohon,selanjutnya membuat ijini untuk disampaikan kembali kepada Kasi untuk koreksi dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang.

No.

URAIAN

KOMPONEN

Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat ijin untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat ijin untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinasuntuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat permohonan ijin untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

34.

3.


10 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Surat ijin LPK / LPTKS.

6.



Pelayanan PerizinanPerpanjangan IMTA No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Foto Copy IMTA. Foto Copy RPTKA Foto Copy setoran DPKK, Foto Copy Polis Ansuransi. Foto Copy Pasport, Pas Photo 4x6 = 2 lembar. Pemohon, mengajukan permohonan ijin ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas

No.

KOMPONEN

URAIAN

Kepala dinas Mempelajari permohonan izin tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Tenaga Mempelajari disposisi Kepada dan memerintahkan kepala Penta memproses permohonan tersebut

Kerja Dinas seksi surat

Kepala Seksi Pentamemerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan tersebut. JFU Seksi Pentammelakukan penelitian kelengkap administrasi selanjutnyamembuat surat izin untuk disampaikan kembali kepada Kasi untuk koreksi dan diparaf untuk dilanjutkan ke kepala bidang. Kepala Bidang Tenaga Kerja mengoreksi dan meneliti surat izin untuk diparaf dan dilanjutkan ke sekretaris Sekretaris mengoreksi dan meneliti surat izin untuk diparaf dan dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. Kepala Dinas Menandatangani surat permohonan untuk selanjutnya diberikan kepada Pemohon.

No.

35.

URAIAN

KOMPONEN

3.


3 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

Sura perpanjangan izin IMTA)

6.



Pelayanan Informasi Bursa Tenaga Kerja No.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.


URAIAN Jenis Pekerjaan, Klasifikasi Pendikdikan, Keterampilan, dll Perusahaan menyampaiakan Informasi Lowongan secara tertulis.ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditujukan ke Kepala Dinas melalui bagian Tata Usaha selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Sekretaris meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Kepala dinas Mempelajari permohonan tersebut dan mendisposisi surat ke kepala bidang untuk ditindaklanjuti Kepala Bidang Tenaga Kerja Mempelajari disposisi Kepada Dinas dan memerintahkan kepala seksi Penta memproses surat permohonan penyampaian informasi lowongan tersebut

Kepala Seksi Pentamemerintahkan kepada Jabatan Fungsionaluntuk memproses surat permohonan

No.

URAIAN

KOMPONEN

informasi lowongan tersebut.

JFU Seksi Pentamemberikan perintah ke JPU untuk menempelkan lowongan kerja tersebut di papan bursa kerja dan melalukan pengimputan lowongan kerja tersebut bersama – sama perwakilan dari perusahaan pemberi kerja pada aflikasi BKOL.

3.


7 hari s/d 14 hari kerja

4.

Biaya/tarif

Rp.0

5.

Produk Pelayanan

6.


Di umumkan di papan bursa kerja/BKOL SMS Pengaduan, Kotak Pengaduan, Tatap Muka Langsung

TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents