TAHUN 2016 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK NOMOR 35/DISHUBKOMINFO/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK. Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b.

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

: a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

c.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

1

d.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

e.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Standar pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, meliputi ruang lingkup pelayanan : a. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); c. Bidang Teknik Kendaraan, Terminal dan Perparkiran (TKTP); d. Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Maret 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK,

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006 2

LAMPIRAN I (Gambaran/Kondisi Umum SKPD) KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK, NOMOR 35/DISHUBKOMINFO/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK.

I.

GAMBARAN UMUM

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas

desentralisasi

Pemerintah

Kota

Pontianak,

yang

sebelumnya

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah tepatnya pada Pasal 13 ditetapkan Pembentukan Dinas Perhubungan

Kota

Pontianak

yang

kemudian

ditindaklanjuti

dengan

ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2005. Dengan

berlakunya

PP

38

Tahun

2007

Tentang

Pembagian

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Urusan

Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, serta berlakunya PP 41 Tahun 2007, maka Pemerintah

Kota

Pontianak

ditetapkannya

Peraturan

Pembentukan

Organisasi

telah

Daerah

melakukan Nomor

Perangkat

11

Daerah

penyesuaian Tahun Kota

2008

dengan Tentang

Pontianak

dan

ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2008, sehingga yang semula Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, yang berlokasi di Jalan Alianyang Pontianak 78116 – Kalimantan Barat , Telpon (0561) 767136 – Faximile (0561) 767136. Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi,

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, bahwa Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah : Melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian

dan

pembinaan

teknis

yang

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 3

II.

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;

9.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran DaerahTahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13);

4

III. SARANA PRASARANA Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat

berjalan

dengan

efisien

dan

efektif.

Pada

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya kedepan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dapat terus tercipta. Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dapat dilihat sebagai berikut : 1. Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); a. Jumlah Dermaga/Pelabuhan (Orang/Barang) : 3 Unit b. Jumlah Dermaga Penyeberangan (Ferry) : 1 Unit c. Jumlah Spead Board Pengawasan/Patroli : 1 Unit 2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); a. Jumlah Traffic Light b. Jumlah Flashing Light c. Jumlah Count Down Light d. Jumlah CCTV e. Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas

: : : : :

21 Simpang 14 Unit 65 Unit 22 Unit 1.352 Unit

3. Bidang Teknik Kendaraan, Terminal dan Perparkiran (TKTP); a. Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor : 1 Unit b. Jumlah Terminal Kelas/Tipe B : - Unit c. Jumlah Terminal Kelas/Tipe C : 6 Unit d. Jumlah Halte : 12 Unit 4. Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo). a. Jumlah Website Daerah b. Jumlah Website Aplikasi

:

34 Website

:

12 Website

5

IV. KOMPETENSI PELAKSANA Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana

dengan

cepat,

tepat,

transparan

dan

akuntabel,

sehingga

berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak di dukung oleh 107 (Seratus Tujuh) orang personil, yang terdiri dari 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 (Empat Belas) orang Tenaga Honorer. Komposisi personil berdasarkan jenjang pendidikan dan kepangkatan/Golongan personil pada awal tahun 2015 (per Januari 2015), sebagaimana terlihat pada Tabel berikut : Jumlah Personil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan TINGKAT PENDIDIKAN No

URAIAN/PANGKAT

GOL.

JLH SD

SMP

SMA

D.II

D.III

D.IV

S1

S2

1.

Pembina Utama Muda

IV / c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Pembina Tingkat I

IV / b

-

-

-

-

-

-

-

2

2

3.

Pembina

IV / a

-

-

-

-

-

-

2

1

3

4.

Penata Tingkat I

III / d

-

-

3

-

-

-

4

1

8

5.

Penata

III / c

-

-

3

-

-

-

8

-

11

6.

Penata Muda Tingkat I

III / b

-

-

11

-

1

-

10

-

22

7.

Penata Muda

III / a

-

-

2

-

3

-

6

-

11

8.

Pengatur Tingkat I

II / d

-

-

2

-

3

-

-

-

5

9.

Pengatur

II / c

-

2

4

1

3

-

-

-

10

10.

Pengatur Muda Tingkat I

II / b

-

-

16

1

-

-

-

-

17

11.

Pengatur Muda

II / a

1

-

3

-

-

-

-

-

4

12.

Juru Tingkat I

I/d

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Juru

I/c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Juru Muda Tingkat I

I/b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Juru Muda

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Tenaga Honorer/PTT

---

-

-

14

-

-

-

-

-

14

17.

Tenaga Harian Lepas

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

58

2

10

-

30

4

107

Jumlah ………….…

6

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat

diklat/pelatihan

khusus

bidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika, maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III,D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi

yang

dibutuhkan

oleh

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kota Pontianak

V.

PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan Norma Tata Kelola Organisasi yang baik, maka factor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan serta dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk itu fungsi kontrol sangat dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang maupun UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan Kode Etik yang telah ditetapkan dan tentunya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dishubkominfo. Fungsi kontrol pada Dishubkominfo Kota Pontianak mengacu pada pola Sistem Pengendalian Pengaduan

Intern

Pemerintah

Masyarakat

sebagai

(SPIP) upaya

dan untuk

dengan

membentuk

menjamin

Tim

terlaksananya

mekanisme pelayanan terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat agar pengaduan dan keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dalam upaya Pelayanan Prima.

7

VI. JAMINAN PELAYANAN Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna

jasa

pelayanan

pada

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kota Pontianak. Dishubkominfo Kota Pontianak senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan memepertahankan kualitas pelayanan sebaikbaiknya sesuai dengan Visi, Misi dan Motto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Maret 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK,

Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

8

LAMPIRAN II (Arah Kebijakan dan Jenis Standar Pelayanan) KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK, NOMOR 35/DISHUBKOMINFO/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK. A. VISI ” TRANPORTASI KOTA PONTIANAK YANG DISIPLIN, TERTIB, AMAN DAN LANCAR SERTA TERSEDIANYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG ANDAL ” B. MISI 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur. 2. Meningkatkan Pelayanan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perhubungan Untuk Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaraan Lalu Lintas Darat dan Sungai. 3. Meningkatkan Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika. C. MOTTO ” Kepuasan Anda Adalah Kebanggaan Kami ” D. MAKLUMAT LAYANAN “ Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku “. E. SLOGAN DISHUBKOMINFO ” SAPA, SALAM, SENYUM, SANTUN (4 S) ”. F. STANDAR PELAYANAN Jenis standar pelayanan : I.

Urusan Bidang ASDP I.1.

Bidang Angkutan Perairan 1) Pelayanan Pemberian Fasilitas Surat Tanda Kecakapan Nahkoda/Motoris. 2) Pelayanan Pemberian Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai. 3) Pelayanan Sertifikat Kelaikan/Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau. 4) Pelayanan Pemakaian/Pemanfaatan Permukaan Air Di Perairan Sungai Untuk Dermaga Khusus Di Wilayah Kota Pontianak. 5) Pelayanan Pemberian Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau. 6) Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA). 7) Pelayanan Pemberian Rekomendasi Angkutan Bahan Berbahaya di Perairan Sungai. 9

8) Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu. I.2.

UPTD Pelabuhan 1) Pelayanan Pas Masuk Pelabuhan Penyeberangan Bardan – Siantan. 2) Pelayanan Pembuatan Kartu Lapor Kedatangan / Keberangkatan Kapal. 3) Pelayanan Aktivitas Bongkar/Muat Di Pelabuhan Senghie. 4) Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 5) Pelayanan Bea Sandar Kapal Pedalaman. 6) Pelayanan Pas Masuk Pengantar/Penjemput Di Pelabuhan Senghie. 7) Pelayanan Pas Masuk Kendaraan Di Pelabuhan Senghie.

II. Urusan Bidang LLAJ II.1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1) Pelayanan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas. 2) Pelayanan Penerbitan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Orang. 3) Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Usaha Angkutan Umum. 4) Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi. 5) Pelayanan Penerbitan Izin Insidentil Angkutan Orang. 6) Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Prinsip Angkutan Orang. 7) Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Angkutan Orang. III. Urusan Bidang TKTP III.1. Bidang Teknik Kendaraan, Terminal dan Perparkiran (TKTP) 1) Pelayanan Uji Penghapusan Kendaraan Bermotor. 2) Pelayanan Rekomendasi Parkir. III.2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 2) Pelayanan Mutasi Keluar Pengujian Kendaraan Bermotor. 3) Pelayanan Persetujuan Numpang Uji Pengujian Kendaraan Bermotor. 4) Pelayanan Penggantian Kartu/Buku Uji Hilang. III.3. UPTD Terminal 1) Pelayanan Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Kota. 2) Pelayanan Retribusi Terminal AKDP Batulayang. III.4. UPTD Perparkiran 1) Pelayanan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 2) Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Koordinator / Juru Parkir. 10

IV. Urusan Bidang KOMINFO IV.1. Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 1) Pelayanan Rekomendasi Menara Telekomunikasi. 2) Pelayanan Rekomendasi Jasa Titipan/Ekspedisi. 3) Pelayanan Rekomendasi Radio Siaran Swasta. 4) Pelayanan Rekomendasi Warung Internet (Warnet). IV.2. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1) Pelayanan Verifikasi Penyedia.


Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006

11

LAMPIRAN III (Tabel, Mekanisme dan Alur Standar Pelayanan) KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK, NOMOR 35/DISHUBKOMINFO/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK.

I.

STANDAR PELAYANAN URUSAN BIDANG ASDP

I.1. BIDANG ANGKUTAN PERAIRAN 1) PELAYANAN PEMBERIAN FASILITAS SURAT TANDA KECAKAPAN NAKHODA / MOTORIS No

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5.

Surat permohonan Fc.KTP Surat keterangan dokter Pas Photo 2x3 = 2 lbr Ujian tertulis

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas kepada pemroses administrasi angkutan perairan 2. Pemohon menerima Surat Tanda Kecakapan Nakhoda/motoris

3

Jangka Waktu Pelayanan

20 menit

4

Biaya/tarif

Rp. 0,- (Gratis)

5

Produk Pelayanan

Surat Tanda Kecakapan Nahkoda/Motoris

6

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1. 2. 3. 4. 5.

SMS Pengaduan Kotak Pengaduan E-mail Telepon Kantor Tatap Muka Lnsg

: : : : :

085248423427 Kotak Saran/Pengaduan [email protected]

(0561) 767136 Kabid. Angkutan Perairan

12

2) PELAYANAN PEMBERIAN SURAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN SARANA ANGKUTAN SUNGAI NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Surat permohonan Fc.KTP Fc.Surat Kelaikan/Kesempurnaan Kapal Fc.Surat Ukur Kapal Fc.Surat hilang dari Kepolisian apabila hilang Fc.Surat bukti jual/beli yang diket.Lurah/Kepala Desa setempat 7. BA.pemeriksaan lapangan

2


1. Menyerahkan berkas kepada Pemroses Administrasi Angkutan Perairan. 2. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Petugas Pengendali Pelabuhan dan dibuatkan BA hasil pemeriksaan 3. Pemohon menerima Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai

3


1 hari

4

Biaya/tarif

Rp.0,- (Gratis)

5

Produk Pelayanan

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai

6


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :



13

3) PELAYANAN PEMBERIAN SERTIFIKAT KELAIKAN/KESEMPURNAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Surat permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy Surat Keteterangan Tukang (kapal baru)/ Surat bukti jual beli yg diketahui Lurah. 4. Pemeriksaan kapal

2


1. Menyerahkan berkas kepada Pemroses Administrasi Angkutan Perairan. 2. Pemohon menerima pemeriksaan lapangan oleh Petugas Pengendali. 3. Pemohon menerima Sertifikat Kelaikan / Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau.

3


1 hari (jika syarat lengkap)

4

Biaya/tarif

Rp.0,- (Gratis)

5

Produk Pelayanan

Sertifikat Kelaikan/Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau

6


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :



14

4)

PELAYANAN PEMBERIAN PEMAKAIAN/PEMANFAATAN PERMUKAAN AIR DI PERAIRAN SUNGAI UNTUK DERMAGA KHUSUS DIWILAYAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

NO

KOMPONEN

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Surat permohonan Foto copy KTP Foto copy NPWP Foto copy Akte pendirian perusahaan Foto copy SITU Foto copy IMB Sket lokasi BA.pemeriksaan lapangan

1

Persyaratan

2

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada pemroses administrasi Sistem, angkutan perairan dan diperiksa kelengkapan berkas. Mekanisme, dan 2. Pengajuan Pemohon disurvei/diperiksa lapangan oleh Petugas Prosedur Pengendali Pelabuhan dan dibuatkan BA hasil pemeriksaan. 3. Pemohon menerima Surat Keputusan Pemakaian/Pemanfaatan Permukaan Air (jika persyaratan lengkap/sesuai).

3


4

Biaya/tarif

1. Dermaga beton/turap beton.......... Rp. 7,000,- per M2/Thn 2. Dermaga Kayu (steigher) / tanah diturap / barau .............................. Rp 3,000,- per M2/Thn 3. Penimbunan Kayu (log pond), rakit dan sejenisnya............................... Rp.10.000,- per M2/Thn 4. Depot minyak terapung, penimbunan pasir, galangan kapal (motor), bengkel reparasi, keramba ikan, restoran terapung, pariwisata air, garasi kapal, rumah gudang, rental speed boad dan sejenisnya.......................................Rp. 2.000,- per M2/Thn 5. Reklame dan rambu sungai............Rp.16.000,- per M2/Thn

5

Produk Pelayanan

Keputusan Kadishubkominfo Kota Pontianak tentang Pemakaian/Pemanfaatan Permukaan Air di perairan sungai untuk dermaga khusus diwilayah Pemkot Pontianak

6


1. 2. 3. 4. 5.

1 hari


: : : : :

085248423427 Kotak Saran/Pengaduan [email protected] (0561) 767136 Kabid. Angkutan Perairan

15

5) PELAYANAN PEMBERIAN SURAT UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. 2. 3. 4.

Surat permohonan Foto copy KTP Surat keterangan tukang yang diket.Lurah BA.pengukuran kapal

2


1. Pemohon menyerahkan berkas kepada pemroses administrasi angkutan perairan dan diperiksa berkas. 2. Pengajuan Pemohon disurvei/diperiksa lapangan oleh Petugas Pengendali Pelabuhan dan dibuatkan BA hasil pemeriksaan. 3. Pemohon menerima Surat Ukur Kapal (jika persyaratan lengkap/sesuai).

3


1 hari

4

Biaya/tarif

Rp.0,-

5

Produk Pelayanan

Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau

6


1. SMS Pengaduan 2. Kotak Pengaduan 3. E-mail 4. Telepon Kantor 5. Tatap Muka Lnsg

: : : : :



16

6) PEMBERIAN REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA) NO

KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat permohonan Foto copy KTP Foto copy NPWP Foto copy Izin Gangguan Foto copy Akte Tanah Foto copy Akte pendirian perusahaan BA. pemeriksaan lapangan

2


1. Pemohon menyerahkan berkas kepada pemroses administrasi angkutan perairan dan diperiksa kelengkapan berkas. 2. Pengajuan Pemohon disurvei/diperiksa lapangan oleh Petugas Pengendali Pelabuhan dan dibuatkan BA hasil pemeriksaan.

3. Pemohon menerima SIUASDA, (jika syarat lengkap dan sesuai). 3


2 hari

4

Biaya/tarif

Rp.0,-

5

Produk Pelayanan

Rekomendasi Surat Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA)

6



: : : : :



17

7)

NO

PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DI PERAIRAN SUNGAI KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Sertifikat Kapal 2. Foto copy STK Nahkoda/Motoris 3. Foto copy DO Pertamina/Bon Pesanan Minyak dari SPBB

2


1. Pemohon menyerahkan berkas kepada pemroses administrasi angkutan perairan dan diperiksa kelengkapan berkas. 2. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Angkutan Bahan Berbahaya di Perairan Sungai (jika memenuhi persyaratan).

3


15 menit

4

Biaya/tarif

Rp.0,-

5

Produk Pelayanan

Rekomendasi Angkutan Bahan Berbahaya di Perairan Sungai

6



: : : : :



18

8)

NO

PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU KOMPONEN

URAIAN

1

Persyaratan

1. Surat Permohonan 2. Foto copy Sertifikat Kapal yang masih berlaku 3. Foto copy Persetujuan Pengoperasian Kapal/Trayek

2


1. Pemohon Mengajukan Surat Permohonan dan menyerahkan berkas kepada pemroses administrasi angkutan perairan dan diperiksa kelengkapan berkas. 2. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (jika memenuhi persyaratan).

3


15 menit

4

Biaya/tarif

Rp.0,-

5

Produk Pelayanan

Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu

6



: : : : :



19

I.2. UPTD PELABUHAN 1) PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN PENYEBERANGAN BARDAN SIANTAN No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Membayar Pas Masuk/Tiket

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penumpang dan kendaraan masuk melalui pintu masuk/loket dan membayar Pas masuk pelabuhan. 2. Penumpang dan kendaraan menunggu di jalur tunggu dan ruang tunggu. 3. Penumpang dan kendaraan dapat masuk ke kapal setelah kapal menurunkan penumpang dan Kendaraan. 4. Penumpang dan kendaraan dapat turun dari kapal setelah kapal merapat dan menurunkan pintu room door kapal.

3.

Jangka Waktu pelayanan

satu kali masuk

4.

Biaya/tarif

1. Penumpang Rp. 2.500,2. Gol. I Rp. 3.000,3. Gol. II Sepeda Motor Rp. 5.000,0 4. Gol. II Sepeda Motor Berboncengan Rp. 6.000,0 5. Gol. III Sepeda Motor R 3 atau > 500 CC Rp. 8.000,6. Gol. IV Kendaraan Roda 4 Kosong Rp. 22.000,7. Gol. IV Kendaraan Roda 4 Muatan Rp. 25.000,8. Gol. V Kendaraan Roda 6 Kosong Rp. 29.000,9. Gol. V Kendaraan Roda 6 Muatan Rp. 38.000,-

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan pas masuk kendaraan di pelabuhan

6.

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan


: : : : :


(0561) 767136 Kepala UPTD Pelabuhan

20

2) PELAYANAN PEMBUATAN KARTU LAPOR KEDATANGAN / KEBERANGKATAN KAPAL No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Sertifikat Kapal

2.


1. Pemilik/Nahkoda kapal mengajukan permohonan Kartu Lapor. 2. Pemilik mendapat persetujuan. 3. Kapal dapat melakukan aktivitas di Pelabuhan Senghie.

3.


15 menit

4.

Biaya/tarif

Rp. 0,- (Gratis)

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan Pembuatan Kartu Lapor Kedatangan/Keberangkatan Kapal

6.



: : : : :



21

3) PELAYANAN AKTIVITAS SANDAR DAN BONGKAR/MUAT DI PELABUHAN SENGHIE No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Kartu Lapor

2.


1. Nahkoda kapal melapor ke petugas pelabuhan. 2. Kapal dapat melakukan sandar dan aktivitas bongkar muat. 3. Selesai aktivitas pemilik kapal membayar Bea Sandar dan Tonase ke Pembantu Bendara Penerimaan UPTD Pelabuhan.

3.


1 hari

4.

Biaya/tarif

Bea sandar 1. GT. 1- 50 T Rp. 50.000,2. GT. 51 - 100 T Rp. 75.000,3. GT. 100 - 200 T Rp. 100.000,4. GT. 101 Ke atas Rp. 200.000,Jasa Bongkar/Muat - Rp. 2.500 per Ton/M3 Jasa Penimbunan/Penumpukan - Rp. 2.000,- per Ton / M3

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan Sandar dan Aktivitas Bongkar Muat Di Pelabuhan Senghie

6.



: : : : :



22

4) PELAYANAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat Ukur Kapal, Surat Kelaikan Kapal, Surat Tanda Pendaftaran dan Tanda Pendaftaran, Pas Kecil Pelabuhan, Surat Kecakapan Kapal, Sertifikat pengawakan kapal, Surat Tanda Kebangsaan untuk kapal yang memiliki ukuran mulai GT. 7 keatas (yang masih berlaku)

2.


1. Nahkoda kapal melapor ke petugas dermaga dan melampirkan berkas persyaratan yang diperlukan. 2. Kapal dan Berkas persyaratan diperiksa/dicek oleh Petugas, jika lengkap diterbitkan surat persetujuan belayarnya (SPB) dan jika tidak lengkap diminta untuk melengkapi berkas persyaratannya. 3. Nahkoda dapat melakukan olah geraknya.

3.


15 menit

4.

Biaya/tarif

Rp. 0 ,- (Gratis)

5.

Produk Pelayanan

Surat Persetujuan Belayar (SPB)

6.



: : : : :



23

5) PELAYANAN BEA SANDAR KAPAL PEDALAMAN No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Sertifikat Kapal

2.


1. Pemilik kapal melapor ke petugas dermaga untuk dapat sandar. 2. Pemilik kapal mendapatkan pengarahan oleh petugas. 3. Kapal motor dapat melakukan Sandar. 4. Selesai aktivitas , pemilik / nahkoda kapal membayar bea sandar. dan mengurus SPB ke petugas dermaga.

3.


1 hari

4.

Biaya/tarif

1. Kapal GT. 1 - 20 T 2. Kapal GT. 21 - 40 T 3. Kapal GT. 41 - 60 T 4. Kapal GT. 61 - 80 T 5. Kapal GT. 81 - 100 T 6. Kapal GT. 101 ke atas

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan sandar kapal angkutan sungai di dermaga Pedalaman

6.



: : : : :

Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 15.000,Rp. 20.000,Rp. 25.000,Rp. 30.000,-



24

6) PELAYANAN PAS MASUK PENGANTAR/PENJEMPUT DI PELABUHAN SENGHIE No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Membayar Pas Masuk

2.


1. Pengantar/penjemput masuk melalui pintu masuk dan membayar Pas masuk. 2. Pengantar/penjemput menunggu di dalam Ruang Tunggu. 3. Pengantar/penjemput dapat keluar melalui pintu keluar.

3.


2 jam

4.

Biaya/tarif

Pengantar/Penjemput Rp. 2.000,-

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan pas masuk pengantar/penjemput di pelabuhan Senghie.

6.



: : : : :



25

7) PAS MASUK KENDARAAN DI PELABUHAN SENGHIE No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Membayar Pas Masuk Kendaraan

2.


1. Pemilik kendaraan masuk melalui pintu masuk R4 dan R6 dan melapor ke petugas jaga. 2. Pemilik kendaraan menerima pengaturan kendaraan yang akan melakukan bongkar muat ke / dari kapal (parkir atau langsung melakukan bongkar muat). 3. Melakukan aktivitas bongkar muat barang. 4. Setelah Bongkar Muat pemilik kendaraan keluar melalui pos jaga dan membayar retribusi pas masuk

3.


satu kali masuk

4.

Biaya/tarif

1. Gerobak/R3 Rp. 2.000,2. Kendaraan Roda 4 Rp. 3.000,3. Kendaraan Roda 6 Rp. 5.000,-

5.

Produk Pelayanan

Pelayanan pas masuk kendaraan di pelabuhan

6.



: : : : :



26

II.

STANDAR PELAYANAN URUSAN BIDANG LLAJ

II.1. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8) PELAYANAN BANTUAN PENJAGAAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

Surat Permohonan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas

2.


1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Bantuan Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas kepada Dishubkominfo 2. Pemohon menerima surat persetujuan 3. Pemohon menerima penjagaan dan pengaturan lalu lintas.

3.


1 (satu) Hari

4.

Biaya/tarif

Tidak ada biaya (Gratis)

5.

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi kegiatan 2. Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas pada kegiatan

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kabid. LLAJ

27

9) PELAYANAN PENERBITAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN ORANG No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari perusahaan 2. Fotocopy Kartu Pengawasan yang telah habis masa berlakunya 3. Fotocopy Pembayaran Retribusi Terminal hingga bulan berjalan 4. Fotocopy STNK Kendaraan yang masih berlaku 5. Fotocopy KIR Kendaran yang masih berlaku 6. Fotocopy SIUAU dengan badan usaha berbentuk: BUMN, BUMD, PT, atau koperasi.

2.


1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Pontianak 2. Pemohon menerima pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan kartu pengawasan 3. Pemohon menerima Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Orang

3.


2 (dua) hari (Jika Syarat Lengkap)

4.

Biaya/tarif

Tanpa Biaya (Gratis)

5

Produk Pelayanan

Kartu Pengawasan

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kabid. LLAJ

28

10) PELAYANAN REKOMENDASI SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM No. 1.

KOMPONEN Persyaratan

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

2.

Surat Permohonan dari perusahaan Daftar Kendaraan Pas Foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar SIUAU Asli (untuk perpanjangan) Fotocopy KTP Fotocopy NPWP Perusahaan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Fotocopy STNK Kendaraan yang masih berlaku Fotocopy KIR Kendaran yang masih berlaku Fotocopy Izin Gangguan (HO)/SITU Fotocopy Kartu Pengawasan (Khusus Oplet) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Berbentuk BUMN/BUMD/PT/Koperasi. Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan tempat menyimpan kendaraan (pool) Surat pernyataan sanggup menyediakan kendaraan minimal 5 (lima) unit Sket Denah Lokasi Pool Kendaraan Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui pihak lain Map Buffalo warna biru muda Persetujuan warga jika lokasi pool kendaraan berada dilokasi yang berbeda dengan alamat perusahaan. Materai Rp. 6000

1. Pemohon menyampaikan persyaratan sebagaimana yang Sistem, ditentukan ke Kantor BP2T Kota Pontianak Mekanisme, dan 2. Pemohon menerima pemeriksaan kelengkapan berkas dan Prosedur 3.

lokasi pool kendaraan oleh petugas Pemohon menerima Rekomendasi SIUAU di BP2T (jika disetujui), atau Pengembalian Berkas (jika tidak disetujui).

3.


2 (dua) hari (jika syarat lengkap).

4.

Biaya/tarif


5.

Produk Pelayanan

Rekomendasi SIUAU

6.


1. 2. 3. 4. 5.

SMS Pengaduan : Kotak Pengaduan : E-mail Telepon Kantor Tatap Muka Lnsg

08986556117 Kotak Saran/Pengaduan : [email protected] : (0561) 767136 : Kabid. LLAJ

29

11) PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA ANGKUTAN ANTAR KOTA/KABUPATEN DALAM PROPINSI No. 1.


URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Surat Permohonan dari perusahaan Fotocopy STNK Kendaraan yang masih berlaku Fotocopy KIR Kendaran yang masih berlaku Fotocopy HO/SITU Fotocopy SIUAU dengan badan usaha berbentuk: BUMN, BUMD, PT, atau koperasi. Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan tempat menyimpan kendaraan (pool) Persetujuan warga jika lokasi pool kendaraan berada dilokasi yang berbeda dengan alamat perusahaan. Pengantar dari Propinsi. Rute Trayek.

2.


1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada Bidang LLAJ Dishubkominfo Kota Pontianak 2. Pemohon menerima pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan administrasi dan lokasi pool kendaraan, apabila berdasarkan pertimbangan teknis memenuhi persyaratan akan dikeluarkan rekomendasi Izin Usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi dan ditujukan kepada Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar., apabila berdasarkan pertimbangan teknis tidak memenuhi persyaratan akan dikeluarkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan 3. Pemohon menerima Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Antar Kota/Kabupaten Dalam Propinsi

3.


3 (tiga) hari (jika syarat lengkap)

4.

Biaya/tarif


5

Produk Pelayanan

Rekomendasi Izin Usaha Kota/Kabupaten Dalam Propinsi

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :

Angkutan

Antar


(0561) 767136 Kabid. LLAJ

30

12) PELAYANAN PENERBITAN IZIN INSIDENTIL ANGKUTAN ORANG No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5.

Surat Permohonan dari Perusahaan/Pemohon Data Kendaraan Yang Dipergunakan Rute yang dipergunakan Lama Waktu yang dimohon Surat Pernyataan Sanggup tidak parkir di badan jalan

2.


1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan 2. Pemohon menerima verifikasi dari petugas 3. Pemohon menerima Penerbitan Ijin Insidentil angkutan orang atau penerbitan surat penolakan.

3.


2 (dua) hari (jika syarat lengkap)

4.

Biaya / Tarif


5.

Produk Layanan

Surat Ijin Insidentil Angkutan Orang

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kabid. LLAJ

31

13) PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PRINSIP ANGKUTAN ORANG No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Perusahaan/Pemohon kepada Kepala Dinas Perhubungan; 2. Photocopy KTP pemohon yang masih berlaku (asli diperlihatkan); 3. Akta Pendirian Perusahaan 4. Data kendaraan yang akan digunakan meliputi : Merk, Type, Tahun Pembuatan, Nomor Mesin, Nomor Chasis.(STNK) 5. Surat Uji Kendaraan yang masih berlaku 6. Surat Pernyataan memiliki Pool kendaraan dan Sketsa Lokasi Pool 7. Surat Pernyataan Sanggup tidak parkir di badan jalan 8. Surat ijin lingkungan 9. Surat Pernyataan sanggup menguasai 5 buah kendaraan angkutan

2.


1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada Dishubkominfo 2. Pemohon menerima hasil kajian teknis, jika memenuhi syarat, Pemohon melengkapi persyaratan administrasi. 3. Pemohon menerima Izin Prinsip.

3.



4.

Biaya / Tarif


5.

Produk Layanan

Surat Rekomendasi Izin Prinsip Angkutan Orang

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kabid. LLAJ

32

14) PELAYANAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN ORANG No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Perusahaan/Pemohon kepada Kepala Dinas Perhubungan; 2. Photocopy KTP pemohon yang masih berlaku 3. Akta Pendirian Perusahaan berbentuk BUMN/BUMD/PT/Koperasi. 4. Data kendaraan yang akan digunakan meliputi : Merk, Type, Tahun Pembuatan, Nomor Mesin,(STNK). 5. Surat Uji Kendaraan yang masih berlaku 6. Surat Pernyataan memiliki Pool kendaraan dan Sketsa Lokasi Pool 7. Surat Pernyataan Sanggup tidak parkir di badan jalan 8. Surat ijin lingkungan (jika alamat pool berbeda dengan alamat usaha). 9. Foto copy SIUAU dengan kendaraan minimal 5 buah. 10. Surat pernyataan bermeterai tentang Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.

2.


1. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan secara lengkap 2. Pemohon menerima pemeriksaan dan dilakukan proses analisa oleh Petugas dinyatakan Berkas sudah LENGKAP, maka dapat diberikan Tanda Terima Berkas ataupun Tanda Terima Berkas. Dan Jika masih kurang lengkap, maka petugas akan memberitahukan kepada pemohon 3. Pemohon menerima pemberitahuan bahwa berkas Kurang/Tidak Lengkap dan dikembalikan lagi ke Pemohon untuk dilengkapi dan diajukan sebagaimana prosedur awal. 4. Pemohon menerima Surat Izin Operasional angkutan orang.

3.



4.

Biaya / Tarif


5.

Produk Layanan

Surat Izin Operasional angkutan orang

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kabid. LLAJ

33

III. STANDAR PELAYANAN URUSAN BIDANG TKTP III.1. BIDANG TEKNIK KENDARAAN, TERMINAL DAN PERPARKIRAN 1) PELAYANAN UJI PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR. NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Instansi Pemerintah / Swasta 2. Fotocopy STNK / BPKB

2.


1. Pemohon mengajukan Surat Uji Penghapusan Kendaraan Bermotor (dari instansi Pemerintah/Swasta), disertai syarat administrasi. 2. Kendaraan Bermotor yang diajukan Pemohon dilakukan Pemeriksaan Fisik Kendaraan. 3. Pemohon menerima hasil perhitungan dan penetapan hasil pemeriksaan fisik kendaraan, (setelah melakukan pembayaran Retribusi Uji Penghapusan sesuai PERDA Nomor 4 Tahun 2011).

3.


1 hari hingga 7 hari ( Tergantung Jumlah Kendaraan)

4.

Biaya / Tarif

Berdasarkan Perda Walikota Potianak No.4 Tahun 2011 Retribusi Uji Penghapusan :

1.

Jenis Kendaraan Roda 2

Rp. 100.000 / unit

2.

Roda 3

Rp. 150.000 / unit

3.

Roda 4

Rp. 200.000 / unit

4.

Roda 6

Rp. 300.000 / unit

5.

Roda 6 keatas Rp. 400.000 / unit

No.

Biaya

5.

Produk Pelayanan

Penyerahan Hasil Uji Penghapusan, terdiri dari : 1. Surat dari Kepala Dinas. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan. 3. Berita Acara Pemeriksaan.

6.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan.


: : : : :


(0561) 767136 Kabid. Teknik Kendaraan, Terminal dan Perparkiran (TKTP)

34

2) PELAYANAN REKOMENDASI PARKIR No. 1.


URAIAN 1. Fotocopy KTP Pemohon. 2. Sertifikat Tanah.

2.


1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan kepada Dishubkominfo 2. Pemohon menerima pemeriksaan lapangan (mengukur dan menggambar situasi) oleh petugas. 3. Pemohon menerima Rekomendasi Parkir (jika disetujui).

3.


3 hari

4.

Biaya/tarif

Rp. 0,- (Gratis)

5.

Produk Pelayanan

Rekomendasi Parkir

6.



: : : : :


(0561) 767136 Kabid. Teknik Kendaraan, Terminal Dan Perparkiran (TKTP).

35

III.2. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 1) PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO.

KOMPONEN

1. Persyaratan

2. Sistem, Mekaniseme, dan Prosedur

3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Kartu/Buku Uji Berkala Kendaraan Wajib Uji Foto Copy STNK Foto Copy Identitas Pemilik Kendaraan (kendaraan baru) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor (kendaraan baru) 6. Foto tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang (kendaraan baru) 7. Surat Keterangan tera (mobil tangki) 8. Surat persetujuan rubah bentuk/modifikasi dari Direjen Perhubungan Darat/Dishub Provinsi (kendaraan rubah bentuk) 9. Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik 10. Persetujuan/Pengantar Numpang Uji dari UPT asal kendaraan 11. Map buffalo warna merah (baru), kuning (uji berkala), biru (numpang uji) 1. 2. 3. 4. 5.

Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas Pemeriksaan dan pengujian kendaraan di ruang pengujian Pembayaran biaya retribusi (untuk kendaraan numpang uji ditambah biaya numpang uji) Penyerahan hasil uji kendaraan Pengiriman hasil pemeriksaan kepada UPT asal kendaraan (untuk numpang uji)

45 menit 1.

Kendaraan Baru JBB 0 s/d 2500 kg 2501 s/d 8000 kg 8001 kg ke atas

2.

TARIF Rp. 85.000,Rp. 100.000,Rp. 180.000,-

Uji Berkala JBB

3.

0 s/d 2500 kg

TARIF Rp. 60.000,-

2501 s/d 8000 kg

Rp. 75.000,-

8001 kg ke atas

Rp. 155.000,-

Biaya Numpang Uji JENIS Roda 4 Roda 6 > Roda 6

DALAM PROVINSI Rp. 40.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,-

5. Produk Pelayanan

1. 2.

Hasil Uji kendaraan Bukti lulus uji a. Kartu Uji Berkala b. Stiker/plat samping c. Peneng

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :

LUAR PROVINSI Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 100.000,-

081251147474 Kotak Saran/Pengaduan [email protected] (0561) 767136 Kepala UPTD PKB

36

2) PELAYANAN MUTASI KELUAR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.

Sistem, Mekaniseme, dan Prosedur

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Permohonan Asli dan Foto Copy Kartu/Buku Uji Berkala Foto Copy STNK Foto Copy Identitas pemohon Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik PENDAFTARAN

PEMERIKSAAN ADMINSTRASI

KASIR

PENYERAHAN BERKAS

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN

Keterangan : 1. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas 2. Pemeriksaan arsip data kendaraan 3. Bila diperlukan pemeriksaan dan pengujian kendaraan 4. Pembayaran retribusi apabila dilakukan pemeriksaan dan pengujian kendaraan 5. Penyerahan persetujuan mutasi

3. 4.

Jangka Waktu Pelayanan Biaya/tarif

2 HARI

Biaya diperlukan apabila dilakukan pemeriksaan dan pengujian kendaraan: JBB

TARIF Rp. 60.000,-

0 s/d 2500 kg 2501 s/d 8000 kg

Rp. 75.000,Rp. 155.000,-

8001 kg ke atas

5. 6.

Produk Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Persetujuan Mutasi Kendaraan 1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


37

3)

PELAYANAN PERSETUJUAN NUMPANG UJI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

2.

Sistem, Mekaniseme, dan Prosedur

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Permohonan Asli dan Foto Copy Kartu/Buku Uji Berkala Foto Copy STNK Foto Copy Identitas pemohon Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik

PENDAFTARAN PEMERIKSAAN ADMINSTRASI

PENYERAHAN BERKAS

Keterangan : 1. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas 2. Pemeriksaan arsip data kendaraan 3. Pembayaran retribusi 4. Penyerahan persetujuan numpang uji kendaraan 3.


4.

Biaya/tarif

5.

Produk Pelayanan

6.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

30 Menit JENIS Roda 4 Roda 6  Roda 6

DALAM PROVINSI Rp. 40.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,-

Persetujuan Numpang Uji Kendaraan 1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :

081251147474 Kotak Saran/Pengaduan [email protected] (0561) 767136 Kepala UPTD PKB 38

4)

PENGGANTIAN KARTU/BUKU UJI HILANG

NO.

KOMPONEN

1. Persyaratan

URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Bukti pengumuman di media massa Foto Copy STNK Foto Copy Identitas pemohon Surat kuasa dari pemilik kendaraan atau pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik 6. Kendaraan Wajib Uji

2. Sistem, Mekaniseme, dan Prosedur

PENDAFTARAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN

KASIR

PENYERAHAN KARTU/BUKU UJI

Keterangan : 1. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas 2. Pemeriksaan dan pengujian kendaraan di ruang pengujian (bila diperlukan/masa uji telah berahir) 3. Pembayaran biaya retribusi 4. Penyerahan hasil uji kendaraan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/tarif 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

45 menit Rp. 35.000,- (hanya untuk kartu uji) Kartu Uji Berkala 1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


39

III.3. UPTD TERMINAL 1) PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN KOTA No. 1.


URAIAN

1. Buku KIR. 2. Kartu Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkutan Kota.

2.


1. Pemilik/Sopir Angkutan Kota Menunjukkan Persyaratan kepada Bendahara Penerimaan. 2. Pemilik/Sopir Angkutan Kota membayar Retribusi Terminal kepada Bendahara Penerimaan. 3. Pemilik/Sopir Angkutan Kota menerima Kartu Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkutan Kota.

3.


5 Menit

4.

Biaya/Tarif

Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2011 Rp.12.500,-/kendaraan per Bulan.

5.

Produk Pelayanan

Kartu Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkutan Kota.

6.


1. 2. 3. 4. 5.

SMS Pengaduan Kotak Pengaduan E-mail Telepon Kantor Tatap Muka Lsng

: : : : :


(0561) 767136 Kepala UPTD Terminal

40

2) PELAYANAN RETRIBUSI TERMINAL AKDP BATULAYANG No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. 2. 3. 4.

Kendaraan Siap Berangkat sesuai waktu dan antrian. Kartu Pengawasan. Buku KIR. Kelengkapan/Kelayakan Fasilitas Kendaraan.

2.


1. Awak Bus Lapor Untuk Berangkat. 2. Kendaraan Diperiksa Kelengkapan Fasilitas Kendaraan dan Jumlah Penumpang oleh Petugas Terminal. 3. Awak Bus membayar Retribusi Kendaraan Bus/Non Bus.

3.


5 Menit

4.

Biaya/Tarif

Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2011 No. 1. 2. 3. a. b. 4. 5. 6. a.

JENIS Sepeda Motor Kendaraan Bermotor Roda Empat Angkutan Kota : Mobil Penumpang Bus Kota Mobil Pick Up Mobil Truck Angkutan Pedesaan : Mobil Bus dengan Jml tempat duduk s/d 11 orang b. Mobil Bus dengan Jml tempat duduk 12 s/d 16 orang 7. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi : a. Mobil Bus dengan Jml tempat duduk 17 s/d 25 orang b. Mobil Bus dengan Jml tempat duduk 25 orang keatas

5.

Produk Pelayanan

Ijin Keberangkatan/Keluar Terminal

6.


6. SMS Pengaduan 7. Kotak Pengaduan 8. E-mail 9. Telepon Kantor 10. Tatap Muka Lsng

: : : : :

BESARAN TARIF Rp.1.000/kendaraan Rp.2.000/kendaraan Rp.1.000/kendaraan Rp.2.000/kendaraan Rp.2.500/kendaraan Rp.3.000/kendaraan Rp.2.000/kendaraan Rp.3.000/kendaraan

Rp.4.000/kendaraan Rp.5.000/kendaraan


(0561) 767136 Kepala UPTD Terminal

41

III.4. UPTD PERPARKIRAN 1) PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (TJU) No. 1.


URAIAN

1. Koordinator/Juru Parkir Datang Menyetor. 2. Kartu Kendali Bukti Pembayaran Retribusi Bulan Berjalan.

2.


1. Koordinator/Juru Parkir Menunjukkan Persyaratan kepada Bendahara Penerima Pembantu UPTD Perparkiran untuk diperiksa kelengkapan / persyaratannya. 2. Koordinator/Juru Parkir membayar Retribusi Parkir kepada Bendahara Penerima Pembantu UPTD Perparkiran, sesuai dengan ketentuan dan besaran yang ditetapkan. 3. Koordinator/Juru Parkir menerima Kartu Kendali pembayaran Retribusi Parkir setelah dilegalisasi / ditandatangani dan di Cap oleh Bendahara Penerima Pembantu UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Pontianak.

3.


5 Menit

4.

Biaya/Tarif

Berdasarkan SPK

5.

Produk Pelayanan

Legalisasi Pembayaran Retribusi Parkir pada Kartu Kendali.

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kepala UPTD Perparkiran

42

2) PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL KOORDINATOR/JURU PARKIR. No. 1.


URAIAN 1. Foto copy KTP. 2. Pas Photo ukuran 2x3 (2 lembar). 3. Kartu Kendali Pembayaran Retribusi Parkir (sebagai bukti telah membayar retribusi parkir).

2.


1. Koordinator/Juru Parkir datang mengajukan pembuatan Kartu Tanda Pengenal dengan membawa persyaratan. 2. Koordinator/Juru Parkir menerima Kartu Tanda Pengenal (jika persyaratan lengkap/sesuai) dengan masa berlaku kartu 3 bulan.

3.


10 Menit

4.

Biaya/Tarif


5.

Produk Pelayanan

Kartu Tanda Pengenal Koordinator/Juru Parkir.

6.


1. 2. 3. 4. 5.


: : : : :


(0561) 767136 Kepala UPTD Perparkiran

43

IV. STANDAR PELAYANAN URUSAN BIDANG KOMINFO IV.1. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1) PELAYANAN REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI No. 1.


URAIAN 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

Surat Permohonan Rekomendasi Menara. Rekomendasi Pendahuluan dari Bapak Walikota Rekomendasi dari Camat setempat Rekomendasi dari Lurah setempat Surat Pernyataan izin warga yang diketahui / ditandatangani oleh ketuaRT/RW/Lurah/Camat setempat disertai Foto Copy KTP warga. Surat perjanjian sewa menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi. Foto Copy Sertifikat tanah, KTP, KK Pemilik Foto Copy PBB Tahun berjalan. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan (diketahui / ditandatangani oleh pemilik, lurah dan camat setempat). Proposal lengkap pembangunan menara telekomunikasi.

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Menara 2. Pemohon menerima pengecekan kelengkapan berkas dan survey/pemeriksaaan lapangan dari petugas. 3. Surat Izin Pembangunan Menara akan diterima oleh pemohon di BP2T (jika disetujui)

2.


3.

Jangka Waktu 2 hari Pelayanan

4.

Biaya / Tarif

Tidak Ada Biaya (Gratis)

5.

Produk Pelayanan

Rekomendasi Menara Telekomunikasi

6.



: : : : :


(0561) 767136 Kabid. Kominfo

44

2) PELAYANAN REKOMENDASI JASA TITIPAN No. 1.


URAIAN 1. Surat Permohonan RekomendasiJasaTitipan. 2. FC Izin Gangguan 3. Surat Pernyataan Tidak Parkir pada fasilitas umum 4. Surat Pernyataan Pool Kendaraan 5. Surat Persetujuan warga disertai FC KTP 6. FC Akte Pendirian Perusahaan 7. FC KTP Pemohon

2.


1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi JasaTitipan kepada Bagian Umum dan Kepegawaian DishubKominfo. 2. Pemohon menerima pengecekan kelengkapan berkas dan survey/pemeriksaaan lapangan dari petugas. 3. Pemohon menerima Surat Izin Jasa Titipan di BP2T (jika disetujui)

3.


4.

Biaya/Tarif


5.

Produk Pelayanan

Rekomendasi JasaTitipan

6.



: : : : :



45

3) PELAYANAN REKOMENDASI RADIO SIARAN SWASTA No. 1.


URAIAN 1. Surat Permohonan 2. FC Izin Gangguan 3. Surat Izin penggunaan frekuensi dari ditjen postel 4. Surat Rekomendasi izin siaran dari KPID Kalbar 5. FC Akte Pendirian Perusahaan 6. FC KTP Pemohon

2.


1. Pemohonan disampaikan kepada Dishub Kominfo 2. Pemohon menerima pengecekan lapangan 3. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Radio Siaran Swasta

3.


4.

Biaya/Tarif


5.

Produk Pelayanan


6.



: : : : :



46

4) PELAYANAN REKOMENDASI WARUNG INTERNET (WARNET) No. 1.


URAIAN 1. Surat Permohonan 2. Rekomendasi dari camat 3. Rekomendasi dari lurah setempat 4. Surat Pernyataan izin warga yang diketahui/ditandatangani Ketua RT/RW/Lurah/Camat setempat disertai foto copy KTP warga 5. Foto copy Izin Gangguan 6. Foto copy KTP Pemilik

2.


1. Permohonan disampaikan kepada Dishub Kominfo 2. Pemohon menerima pengecekan lapangan 3. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Warung Internet

3.


4.

Biaya/Tarif


5.

Produk Pelayanan


6.



: : : : :



47

IV.2. UPTD LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 1) PELAYANAN VERIFIKASI PENYEDIA No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan

1. Penyedia sudah melakukan pendaftaran secara online pada web lpse.pontianakkota.go.id 2. Membawa berkas pendaftaran (Formulir Keikutsertaan Penyedia, Surat Penunjukan Admin, Surat Kuasa (Jika diwakili), fotokopi legalitas perusahaan dan formulir isian kualifikasi penyedia 3. Membawa berkas asli perusahaan

2.


1. Penyedia menyampaikan berkas permohonan login penyedia kepada UPTD LPSE 2. Penyedia menerima fasilitasi dari Verifikator berupa pengecekan data penyedia pada aplikasi LPSE Kota Pontianak, jika penyedia sudah terdaftar pada sistem dan tidak terdapat duplikasi data, verifikator melakukan cek berkas (kesesuaian fotocopy dengan asli) 3. Penyedia menerima login

3.

Jangka Waktu 10 Menit Pelayanan

4.

Biaya/Tarif


5.

Produk Pelayanan

Pengaktifan Login Penyedia

6.


1. 2. 3. 4. 5.

SMS Pengaduan Kotak Pengaduan Web Telepon Kantor Tatap Muka Lsng

: : : : :

085252120220 Kotak Saran/Pengaduan lpse.pontianakkota.go.id (0561) 767136 Meja pengaduan/meja Helpdesk


Dra. Hj. UTIN SRILENA CANDRAMIDI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680410 199503 2 006 48

TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents