SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 39/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 dan pasal 83 ayat (1), pasal 85 ayat (3) dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur ketentuan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. b. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
SALINAN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Memperhatikan
:
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 700/-072.25 tanggal 28 Mei 2012 perihal Jawaban Penjelasan Tentang Jalan Protokol; 2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2013 perihal Penjelasan tentang Jalan Protokol, Jalan Bebas Hambatan dan Lokasi yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye; 3. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 September 2013;
SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
PERTAMA
: Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2013 KETUA ttd. Drs. SUMARNO, M.Si.
SALINAN LAMPIRAN 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 39/Kpts/KPU-Prov-010/2013 Tanggal : 27 September 2013 KETENTUAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 I.
Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye 1. Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. 2. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik. 3. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesarbesarnya.
II. Penyelenggaraan Kampanye dalam Bentuk Pengumpulan Massa Kampanye Pemilu dalam bentuk pengumpulan massa diatur sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu, baik di lapangan terbuka maupun lapangan tertutup (gedung pertemuan) harus memperhatikan kepentingan umum, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota serta dampak yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan kampanye. 2. Lokasi penyelenggaraan kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dapat dilakukan di tempat-tempat yang sesuai dengan peruntukannya dan tidak diperbolehkan dilaksanakan di lokasi yang dilarang untuk pengumpulan massa sesuai dengan peraturan Pemerintah DKI Jakarta.
3. Penyelenggaraan kampanye dalam bentuk pengumpulan massa tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
III. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum diatur sebagai berikut:
SALINAN 1. Penempatan dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum harus memperhatikan faktor keselamatan umum, estetika, etika, keindahan dan keserasian lingkungan; 2. Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, taman kota, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan); 3. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: a. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya dapat dipasang oleh Partai Politik sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) sebanyak 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan; c. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah. d. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m, sebanyak 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bersama Pemerintah Daerah. e. Zona atau wilayah yang dimaksud dalam poin (c) dan (d) adalah wilayah Rukun Warga (RW). 4. Partai Politik yang memiliki kantor di jalan protokol dapat memasang bendera atau lambang partai politik di halaman kantornya; 5. Peserta Pemilu Perseorangan yang memiliki kantor di jalan protokol dapat memasang tanda gambar calon di halaman kantornya. IV. Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Lokasi kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh dilakukan atau ditempatkan di lokasi/areal sebagai berikut: 1. Kawasan Monas dan sekitarnya. 2. Kawasan Lapangan Banteng, Taman Tugu Tani, Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Amir Hamzah, Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya. 3. Kawasan Taman Fatahilah/Kota Tua dan Taman Kota Srengseng dan sekitarnya. 4. Kawasan Taman Cornelis Simanjuntak, Kawasan Taman Puring, Taman Marthatiahahu dan sekitarnya. 5. Kawasan Patung Pemuda. 6. Kawasan Taman Kelapa Gading.
SALINAN 7. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya. 8. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia. 9. Kawasan Jembatan Semanggi. 10. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), fly over, under pass dan sarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Timur (Jalan Ikhwan Ridwan Rais). 12. Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Soetomo. 13. Jalan Veteran, Jalan Veteran I, Jalan Veteran II dan Jalan Veteran III. 14. Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya. 15. Jalan Gadjah Mada, Jalan Hayam Wuruk sampai dengan Stasiun Kota. 16. Jalan Kebon Sirih, Jalan Taman Tugu Tani, Jalan Prapatan, Jalan Kwitang dan Jalan Jendral Suprapto sampai dengan perempatan Coca Cola/Cempaka Mas. 17. Jalan MH. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja (mulai Patung Pemuda sampai dengan Bundaran CSW/Gedung Kejaksaan), Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan Hasanuddin. 18. Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro. 19. Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Taman Suropati, Jalan Madiun, Jalan Sunda Kelapa. 20. Jalan HR. Rasuna Said, Jalan Mampang Prapatan sampai dengan jalan Kapten Tendean. 21. Jalan Dr. Latumenten, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jalan MT. Haryono, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma sampai dengan Lapangan Terbang. 22. Jalan Cawang Interchange. 23. Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Laksda Yos Sudarso, Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman Raya, Jalan Otista.
V. Kewajiban dan Sanksi 1. Dalam melakukan kampanye, Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye wajib melaksanakan ketentuan dalam keputusan ini. 2. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye harus mengawasi dan mengganti alat peraga yang rusak, robek dan kotor. 3. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 4. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau petugas kampanye yang melakukan pelanggaraan terhadap penggunaan lokasi sebagaimana ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
SALINAN
VI. Penutup 1. KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. 2. Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, Bawaslu Provinsi DKI dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta berwenang merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan/ketertiban untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu. 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2013 KETUA ttd. Drs. SUMARNO, M.Si
LAMPIRAN 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 39/Kpts/KPU-Prov-010/2013 Tanggal : 27 September 2013 KAWASAN/JALAN PROTOKOL WILAYAH DKI JAKARTA
Keterangan No. 23 Kawasan Jalan Yos Sudarso dan sekitarnya
----- : kawasan/jalan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2013 KETUA ttd. Drs. SUMARNO, M.Si
