KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 39/Kpts/KPU-Kota-022.436050/Tahun 2013 TENTANG TATA TERTIB PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA BANJARBARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menegakkan asas fairness dan keadilan, ketertiban dan kelancaran, serta menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-022.436050/Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Banjarbaru Tahun 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Tata Tertib Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Banjarbaru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru bersama Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 17 September 2013; 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tanggal 27 September 2013;
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: TATA TERTIB PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA BANJARBARU
KESATU ...
KESATU
:
Menetapkan Tata Tertib Pemasangan Alat peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Banjarbaru sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA
:
Menetapkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-022.436050/Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Banjarbaru Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kota Banjarbaru Pada tanggal 27 September 2013 KETUA, TTD
HUSEIN ABDURRAHMAN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-022.436050/Tahun 2013 Tanggal 27 September 2013
TATA TERTIB PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA BANJARBARU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam tata tertib ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, selanjutnya disingkat KPU Kota Banjarbaru adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota Banjarbaru. 4. Panitia Pengawas Pemilu Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Panwaslu Kota Kota Banjarbaru, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Banjarbaru. 5. Peserta Pemilu adalah partai politik dan/atau calon anggota DPR dan DPRD untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Banjarbaru, serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 6. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. 7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. 8. Alat peraga kampanye, selanjutnya disingkat alat peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. 9. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. 10. Zona pemasangan adalah daerah yang dibatasi secara khusus untuk memasang alat peraga kampanye
BAB II ....
BAB II TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA Pasal 2 Pemasangan alat peraga di Kota Banjarbaru adalah mengacu dan berpedoman kepada: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Peraturan Daerah dan/atau peraturan dalam bentuk lain yang berlaku di Kota Banjarbaru; c. Keputusan KPU Kota Banjarbaru tentang hal yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. Pasal 3 Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di Kota Banjarbaru diatur menurut tata cara berikut: 1. Pemasangan alat peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kota Banjarbaru yang berhubungan dengan aturan perijinan di Kota Banjarbaru, wajib melalui mekanisme perijinan yang berlaku di Kota Banjarbaru. 2. Pemasangan alat peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Peserta Pemilu serta Calon Anggota DPR dan DPRD didahului dengan pemberitahuan kepada Camat setempat sesuai dengan lokasi pemasangan alat peraga, dengan ditembuskan kepada KPU Kota Banjarbaru dan Panwaslu Kota Banjarbaru. 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemasangan alat peraga dilakukan. 4. Bagi peserta pemilu yang mengajukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan diberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan oleh Camat setempat. BAB III Bentuk, Waktu dan Tempat Pemasangan Pasal 4 (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga luar ruang dengan ketentuan: a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan dengan memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD. b. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan. c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru bersama Pemerintah Kota Banjarbaru. d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5m x 7m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru bersama Pemerintah Kota Banjarbaru. (2) Tiap zona pemasangan alat peraga merupakan tiap wilayah administrasi kelurahan dengan batas zona sesuai dengan batas wilayah administrasi masing-masing kelurahan tersebut. (3) KPU Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga di Kota Banjarbaru. (4) Penetapan zona dapat dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru dan/atau dilakukan secara bersama oleh KPU Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui sebuah Surat Keputusan Bersama. Pasal 5 ...
Pasal 5 (1) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (2) Untuk kegiatan partai politik peserta pemilu yang bersifat khusus dan insidentil, waktu pemasangan dan pembersihan alat peraga terpasang akan mengikuti pengaturan sebagaimana disebutkan pada bagian lain dalam keputusan ini. (3) Untuk kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru yang bersifat khusus dan insidentil, Pemerintah Kota Banjarbaru dapat mencabut atau memindahkan alat peraga pada lokasi-lokasi yang diperlukan dengan disertai pemberitahuan kepada Peserta Pemilu. (4) Alat peraga yang telah dicabut atau dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada tempat tertentu oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan diberitahukan kepada peserta pemilu. Pasal 6 (1) Alat peraga atau media lain yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon serta informasi lain diperkenankan untuk dipasang secara terus menerus pada lingkungan kantor atau sekretariat Partai Politik pada setiap tingkatan,. (2) Alat peraga kampanye dilarang dipasang atau ditempatkan pada: a. Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung/bangunan milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. b. Alat peraga atau media lainnya yang memuat informasi nama/nomor urut/tanda gambar partai politik dan/atau nama/nomor urut/gambar calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang dipasang pada tempat ibadah dan lingkungannya. c. Median jalan yang meliputi: 1. Jalan A. Yani yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Banjarbaru; 2. Jalan Panglima Batur. d. Bundaran atau persimpangan yang meliputi: 1. Bundaran Simpang Empat Sungai Besar Banjarbaru; 2. Bundaran atau Simpang Tiga Syamsudin Noor Landasan Ulin; 3. Bundaran Simpang Empat Liang Anggang (Makam Pahlawan Brigjen H. Hasan Basri); 4. Bundaran Simpang Tiga STM YPK – PDAM Banjarbaru. e. Tiang-tiang dan pagar: 1. Tiang dan rambu-rambu lalu lintas; 2. Tiang reklame; 3. Tiang dan/atau gardu listrik; 4. Tiang telepon; 5. Pagar gedung/bangunan milik pemerintah. f. Sarana, prasarana dan fasilitas publik milik Pemerintah, diantaranya: 1. Lapangan Dr. Murjani; 2. Lapangan K.S. Tubun; 3. Pasar; 4. Halte; 5. Jembatan; 6. Tempat Pemakaman Umum (TPU). g. Taman-taman, yang meliputi: 1. Taman Air Mancur Minggu Raya, Banjarbaru; 2. Taman Van der Pijl Banjarbaru; 3. Taman Simpang Empat Banjarbaru; 4. Taman Tugu Selamat Datang, Landasan Ulin. h. Badan sungai.
BAB IV ...
BAB IV PEMASANGAN ALAT PERAGA PADA WAKTU KHUSUS Pasal 7 Dalam hal terdapat kegiatan partai politik peserta pemilu yang bersifat khusus dan insidentil, pemasangan alat peraga yang dilarang pada tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dan d, dapat diijinkan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Partai politik wajib untuk memberitahukan secara tertulis hal pemasangan alat peraga tersebut kepada Camat setempat sesuai dengan lokasi pelaksanakan kegiatan. 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan selambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan ditembuskan kepada KPU Kota Banjarbaru dan Panwaslu Kota Banjarbaru. 3. Alat peraga dan/atau atribut lain partai politik peserta pemilu diijinkan untuk dipasang pada rentang waktu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan sampai dengan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan. 4. Penggunaan gedung milik pemerintah yang disewakan untuk umum dalam rangka kegiatan khusus dan insidentil peserta pemilu dapat dijinkan dengan mengikuti prosedur dan tata cara penggunaan gedung tersebut. BAB V SANKSI (1) (2)
(3) (4)
Pasal 8 KPU Kota Banjarbaru berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) huruf a untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Banjarbaru berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut. Dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentutan lainnya, Panwaslu Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Aparat Keamanan berwenang untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut dengan disertai pemberitahuan kepada peserta pemilu. Untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Panwaslu Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru & Aparat Keamanan dapat membentuk sebuah Tim Penertiban.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU KETUA, TTD
HUSEIN ABDURRAHMAN
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-022.436050/Tahun 2013 Tanggal 27 September 2013
PENJELASAN ATAS TATA TERTIB PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA BANJARBARU
I.
UMUM Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilhan Umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Salah satu metode kampanye yang dapat dipergunakan adalah dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah satu muatan perubahannya adalah adanya penetapan zona atau wilayah tertentu untuk keperluan pemasangan alat peraga kampanye. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan azas fairness dan keadilan di antara sesama peserta pemilu sehingga pada akhirnya akan tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif serta mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi. Karenanya, KPU Kota Banjarbaru dengan memperhatikan kepentingan peserta pemilu & masyarakat Kota Banjarbaru, menetapkan sebuah Tata Tertib Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Banjarbaru. Pada tata tertib ini, diatur sejumlah hal terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Banjarbaru. Termasuk di dalamnya adalah tata cara pemasangan alat peraga, penetapan lokasilokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga, juga penentuan zona atau wilayah khusus unutk pemasangan alat peraga. Selain itu juga ditegaskan kembali kewenangan yang dimiliki oleh sejumlah pihak dalam rangka menertibkan pelanggaran jika terjadi pelanggaran atas satu atau beberapa ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud zona merupakan tiap wilayah administrasi kelurahan adalah berarti bahwa sebuah wilayah administrasi kelurahan di Kota Banjarbaru merupakan sebuah zona pemasangan alat peraga. Dengan demikian di Kota Banjarbaru secara keseluruhan terdapat 20 (dua puluh) zona pemasangan alat peraga, yang masing-masing batasnya sesuai dengan batas administrasi kelurahan tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Proses penetapan zona pemasangan alat peraga di Kota Banjarbaru dapat dilakukan hanya oleh KPU Kota Banjarbaru. Namun jika dinilai perlu, dapat dilakukan penetapan lanjutan melalui sebuah Surat Keputusan Bersama antara KPU Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Penetapan lanjutan dalam rangka mempertegas maksud dan mengacu kepada zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TTD HUSEIN ABDURRAHMAN KETUA
