BUPATI PURBALINGGA PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR :7 TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAI(SANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN I,ABORATORIUM KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KAE}UPATEN PURBALINGGA DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA,
Menimbalg
:
dengal telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2012 tentajrg Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan l,aboratorium Kesehatan, dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat darl Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur lebih lanjut
a. bahwa
petunjuk peLaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, mala perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaar Peraturan Daerah Nomoi 21 Tahun tentalg Pelayanal Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan, dal Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
2012
Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungar Propinsi Djawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Hygiene (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208a1;
3.
Undarg-Undang Nomor 4 Ta-hun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l,embaran NegaraT Republik Indonesia Nomor 3272 );
I
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. 6.
Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;
7. 8.
9.
Undang-Undang Nomor 29 Tahurr 2OO4 tentang Praktek Kedolderan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 32 Ta}run 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teral
Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (I€mbar:an Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negar.a
Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOg Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturajr Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturajr Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air 0rmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahart l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
14.
58 Tahurr 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O, Tambatran Lembaran/ Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor
I
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Altara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pubalingga Nomor 09 Taltun 2O1O tentang Jaminafl Kesehatan Daerai Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah l(abupaten Purbalingga Tahun 20l0 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Talun 2010 tentarg Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Puba-lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2OlO Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peruba-han Atas Perafirran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2O1O tentang Orgalisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor i3); MEMUTUSKAN
MenetapKaN
:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2OL2 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAI(AT DAN I.ABORATORIUM KESEHATAN, DAN RETRIBUSI PEI"AYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasa.l
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah
2. 3.
Kabupaten Purbalingga. Bupati adala.l Bupati Purbalingga. Dinas Pengelola Keuargan, Pendapatan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatar, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Dirtas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disebut 5.
DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatar Kabupaten Purbalingga.
6. Pelayanan Kesehatan ada.lah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberiksn kepada masyar:akat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan masyarakat oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten baik yang, dipungut biaya maupun yang tjdak dipungut
biaya.
I
7_
8.
9.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah unit pelaksana tehnis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyaral(at. Puskesnas Pemt antu yarrg selanjutnya disebut PUSTU merupakan jejaring Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan sebagairnana Puskesmas namun dalam wilayah yang lebih kecil, yakni di salah satu desa dalam wilayah Puskesmas yang jaraknya relatifjauh dari Puskesmas. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang merupakan jejaring Puskesmas dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan obstetri, merupakan wujud Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah yang dikeloLa oleh seorarg bidan beserta pendampingnya.
Puskesmas Keliling merupakan bentuk pelayarlan kesehatan yarg dilalsarakan oleh Puskesmas yang bersifat "outreqch seruicesr atau pelayanan diluar gedung. 11. Laboratorium Kesehatan Kabupaten adalah Unit Pelalsala Tehnis Dinas 10-
pada Dinas Kesehatar Kabupaten yang memberikal
pelayanan
laboratorium klinik, penunjang diagnostik dan rujukan laboratorium di bidang kesehatan masyarakat.
adalah pemeriksaan kimia mikrcbiologi, imunologi dan patologi di Laboratorium
12. Pemeriksaan Laboratorium
kesehatan, Kesehatan
Kabupaten. 13. Pemohon Pemeriksaan
Laboratoriun adalah orang atau badan yang
memohon pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dal patologi.
t4. Operasional Puskesmas dar la.boratorium Kesehatan Kabupaten adalah kegiatan yang dibiayai dari darta pengembalial retribusi yang Eeliputi
16.
17.
18.
19.
20.
belanja rutin, kegiatan promotjf, kegiatan preventif dan kuratif. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengal fasilitas rawat inap adalah pelayanan pada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rau/at inap di Puskesmas. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas tanpa rawat jalan adalah pelayalan pada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap di Puskesmas. Pelayanan Rawat Darurat adalah peLayaaal kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikaa secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kerratian atau cacat. Pelayan VIP (Very Wofiont Person)/ Plus adalah pelayanan kesehataa rawat jalan di Puskesmas yang dilakukarr diluar jam kerja. Pelayatan Spesialis adalah pelayanaa kesehata, rawat jalan di Puskesmas yang dilayani oleh dokter spesialis Badan adalah sekumpr.rlan orang darl atau modal yang merupakan kesatuan baik yalg melakukan usaha maupun tidak mela-kukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulaa, Yayasan, Orgaaisasi Sosial Politik atau Orgarisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya. /
I
_
21. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jarnkesmas adalah mempatan program pelayanal kesehatan bagr masyaralat miskin 22.
t?
24.
25. 26.
24. 29.
30.
yang diselenggarakal oleh pemerintah pusat. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatal berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliha.raar kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berfungsi untuk mendukung/ menetapkan diagnosis medis dan memantau perkembangal peoderita Retribusi Pelayanan Kesehatan ada.lah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Oralg Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya (Puskesmas Pembantu , Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling), Rumah Bersalin Daerah dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten; Retribusi adala-h pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian persetujuan tertentu, yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintal Daerah untuk kepentinga! pribadi atau badan; Retribusi Jasa Usaha adatah retribusi atas jasa yang disediakar atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; Wajib Retfibusi adalah orang pribadi atau bada-n yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayara-n retribusi termasuk pemotong retribusi tertentu; Masa retribusi adalah suatu jangka wal
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutalg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Ketetapar Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yalg telah ditetapkan. 34. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau Instansi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menagih Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat. // 35. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga
I
BAB II BENTUK, DAN UKURAN KARCIS SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 2
Bentuk, dan ukuran karcis, serta besarnya Retribusi Pelayalan Kesehatan di UPTD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini. BAB III TATA CARA PENGEMBALTAN RBTRIBUSI Pasal 3
(1)
Hasil Pendapatan Pelayanan Kesehatan di UP/[D Puskesmas dan I-aboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga dikembalikan lOO % (seratus persen) kepada UPID Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dengan peruntukan penggunaan sebagai berikut :
Jasa Pelayaran; Operasional di Puskesmas dan l,aboratorium Kesehatan Kabupaten; Rapat-rapat koordinasi dalr konsultasi; Pengadaaa Obat dan Bahan Pelayanan Kesehatan; Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor. (2) Proporsi penggunaan dana sebagaimara dimalsud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. (3) Sasarar penerima pengembalia-n Jasa Pelayanan adalah seluruh tenaga yang ada di Puskesmas baik yang bertugas memberi pelayanar langsung maupun tidak langsung. (4) Pembagian prosentase Jasa Pelayanan disesuaikan berdasarkan jabatan, beban kerja, tanggungjawab, resiko kerja, prestasi dan kedisiplinan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. a. b. c. d.
TATA CARA PEMBB#I# PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 4
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan
dan pembebasar Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Puskesmas darl Kepala Laboratorium Kabupaten. (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi. (3) Pengajuaa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tida.k menunda kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi. Pasal 5 (1) Keringanan yang diberikan kepada Wajib Retribusi dapat berupa
:
a. angsuran pembayaral retribusi; b. penundaan pembayaran retribusi. (2) Retribusi yang dapat diberikan pengurangan atau keringanan apabila memenuhi ketentua! sebagai berikut : te{adi kesalahal yang dilakukan petugae dalam penerapan peraturannya; terjadi kesalahan hitung dalam pembuatan SKRD/STRD/SKRDKB/
a. b.
SKRDKBT; c. wajib retribusi jatuh pailit atau bangkrut; d. w4lib retribusi terkena musibah atau bencana alam; e. wajib retribusi bagi siswa yalg membawa buku pengantar dari dikenakan biaya 50% untuk pelayanan rawat
jalan.
sekolah
/ fi
(3) Wajib Retribusi yang dapat diberikan pembebasan r€tdbusi, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. wajib retribusi jatuh pailit atau bangkrut; b. wajib retribusi terkena musibal atau bencana alam.
atau
penghaparsan
Pasal 6
(1) Pengqjuan permohonan keberatan Retribusi disampaikan secara ter:tulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanqga.l SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak daPat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(2) Permohonan keberatan Retribusi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) disertai alasan yarlg jelas, dan dilampiri bukti-bukti pendukung antara lain foto copy SKRD/STRD/SKRDKB/ SKRDKBT; masa retribusi ; dan foto copy kartu tanda pengenal yalg dapat dipertanggungiawabkan.
(3) Bupati dalam jangka walctu paling larna 3 (tiga) bulan sejal< tanggal surat permohonan keberatan sebagaimara dimalsud pada ayat (1) diterima, harus sudah memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat wa.ktu 3 (tiga) bula-n sebagaimaaa dimaksud
pada ayat
(3) Bupati tidak memberikan keputusan atas permohonan keberatan, mal
Pasal 7 Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan retribusi, dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2yo (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 8
Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 Bupati dapat mendelegasikaa kepada Kepala Dinas.
rArA oARA PERiSrtli nprrueusr Pasal 9 (1) Jangka waktu kadaluwarsa penagihan retribusi setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
(2) Penagihan retribusi kadaluwarsa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tertalgguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupur tidak langsung ll fr
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal
1O
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini lrra.La Peratumn Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2O09 tentang Petunjuk Pelaksanaal Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2OO8 tentang Retribusi Pelaya]la'r Kesehatan Di Puskesmas, Rumah Beisalin Daerah Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal
11
Hal - ha] yang belur diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Pasal 12 Peraturan Bupatj ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkai pengundangan Peraturan Bupati ini dengaa penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.
Ditetapkan di Purbalingga
tanggal I ,i,l:xr1 l(il GG,
* ?**.iffi,
il ,,
DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2013 NOMOR
?1
I,\MPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR ic7 TA H U iT AO \}
TANGGAI 1 APRIL ,,13 BEMUK, BAHAN DAN UKURAN (ARCIS SERTA WARNA TULISAN UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN KESE}IATAN DI PUSKESMAS DAN LAI}ORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 6OR^TOi'IJM XISEHAIN or Prrs(Esi,ras oAx
KESEMTE D PUS(E3BS O^N DTN REIR|BUAI FETAYAMI XESE}IATAN
woRrroRutri G6Eri
raM
BrEN
KARCIS PELAYAN KESEHATAN PUSKESIIIAS DAI{ IAEORATORIUM KESEHATAN IflBUPAIEN PUREAIINGOA
KARCIS PEI-IYAN KESEHATAN PUSXESUAS DAN TABORATORIUU (ESE}IATAiI (AAUPATEN PURBALINoGA
RAWAT JALAN
MWAT JAIAN
Sed..-...--...
KETERAIIGA.Il]
-
Lebar
8Cm 5Cm
Balan
Kertas Pastour
Tulisan
finta Hitam
Panjang
Memh, Hijau, Kuning, Merah JaEtbu dan Biru
.nu RBAI,INGGA ,
.--:--
v- / o
J SUDJA"\MOKOK4
di
Purba.lin-gga.
iDAEneg
PATEN PURBAUNOGA TAHUN
2013 NOMOR
