I SALINAN I
fff~~~&~~ ~J~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSL/S IBUKOTAJAKARTA NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG
r .-
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1817 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHAtAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomt 187 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhl dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013, telah diatur me genai pembebasan biaya pelayanan kesehatan; b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mente i Kesehatan Nomor 440/MENKES/SKlXII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case Based Group (INA-CBG), maka eraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaku n penyempurnaan;
~
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima sud dalam huruf a dan huruf b selia untuk tertib administrasi pe ayanan kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tenlang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Ta un 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten1ang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diub~h terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sosial Nasional;
tenta~g
Sistem Jaminan
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nemer 36 Tahun 2009 tentang ~esehatan; 5. Undang-Undang Nemer 44 Tahun 2009 tentang iumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 ten~ang Peraturan Perundang-undangan;
Pembentukan
2
7. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007~ntang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pe erintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ ota;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 lentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tenlang Sistem Kesehatan Daerah; 10. Peraturan Gubemur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj~ Daerah; 11. Peraturan Gubemur Nomor 68 Tahun 2012 tenl~ng Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; 12. Peraturan Gubemur Nomor 117 Tahun 2$12 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan R~mah Sakit Khusus Daerah;
~ ..,
13. Peraturan Gubemur Nomor 171 Tahun 201::1 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, !Penduduk Rentan, Korban Bencana dan Penerima Penghargaan; 14. Peraturan Gubemur Nomor 187 Tahun 2012 te tang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana I ah beberapa kali r 39 Tahun 2013; diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur No
MEMUTUSKAN : Menetapkan
KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAH PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.
f" ,.;
Pasal I Peraturan Gubemur Nomor 187 Tahun 2012 lenlang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang telah beberapa ~ali diubah dengan Peraturan Gubemur : a. Nomor 14 Tahun 2013; dan b. Nomor 39 Tahun 2013. diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi s~bagai berikut : Pasal6 (1) Masyarakat yang dapat menerima p$mbebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimak~ud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
3
a. penduduk miskin atau rentan; dan b. masyarakat jasanya.
yang
memperoleh
\penghargaan
atas
(2) Penduduk miskin atau rentan sebagainiana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi : a. penduduk yang termasuk dalam daja kemiskinan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi [j)KI Jakarta; b. penduduk miskin atau rentan yang ti ak termasuk dalam data kemiskinan BPS Provinsi OKI Ja arta namun mudah terkena dampak dari suatu keadaan dan/atau kebijakan Pemerintah dan belum mempunyai jaminan kesehatan serta bersedia berobat di Pusk smas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan atau Rumah akit kelas III yang bekerja sama dengan Dinas Kesehata ~ .,..,
c. korban Kekerasan Dalam Rumah jrangga (KDRT) di daerah; d. korban perdagangan orang (traffIcking) di daerah; dan/atau e. korban bencana dan kejadian luar biasa di daerah. (3) Masyarakat yang diberi pengharg~an dimaksud padaayat (1) huruf b, meliputi a. penduduk Lanjut Usia (Lansia) di
sebagaimana
daer~h;
b. anggota Forum Komunikasi Oermawan 9arah (Fokoswanda); c. anggota Legiun Veteran Provinsi DKI Jakarta;
~
Republik
I Indonesia
(LVRI)
d. kader posyandu dan kader jumantik y~ng telah mengabdi selama 5 (lima) tahun; e. tokoh agama di daerah; f. seniman/budayawan di daerah; dan/atau g. pengurus Lembaga Musyawarah Keluqahan (LMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dildaerah yang masih aktif. 2. Oiantara Pasal10 dan Pasal11 disisipkan 61(enam) Pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 1PO, Pasal 10E dan Pasal10 F, sehingga berbunyi sebagai berik Pasal10A Semua pembiayaan akibat pelayanan keseh tan yang diberikan oleh RSUD. RSKD. Puskesmas Keca atan, Puskesmas Kelurahan dan Rumah Sakit yang bekerja ama denga Dinas Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pel ksanaan Anggaran (OPA) Unit Penyelenggara Jaminan Pemel haraan Kesehatan Daerah.
4
Pasal 10B (1) Beban anggaran untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dibayarkan berda arkan kapitasi dan non kapitasi. (2) Besaran kapitasi dan non kapitasi seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh lGubernur. Pasal10C (1) Pembiayaan untuk RSUD, RSKD dan ~Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ibayar berdasarkan tarif Indonesia Case Based Group (INA-C G). (2) Besaran tarif INA-CBG sebagaimana dim~ksud pada ayat (1) mengacu pada Ketetapan Menteri Kesehatan. Pasal10D
~
(1) Jenis dan harga alat kesehatan habis pal
~
Pasal10F (1) Dalam hal biaya pelayanan kesehatan y pihak ketiga dengan menggunakan tarif I terkoreksi oleh Menteri Kesehatan, maka non pendidikan, kelas C dan kelas 0 dengan Dinas Kesehatan diberikan subsi puluh lima persen).
ng diverifikasi oleh A-CBG yang belum umah Sakit kelas B ang bekerja sama I sebesar 25% (dua
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimak~ud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran Unit Penyel~nggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. (3) Pemberian Subsidi sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) berakhir setelah ada koreksi tarif INA-tBG oleh Menteri Kesehatan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013.
5
4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nemer 14 Tahun 2013 tenta 9 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nemer 187 Tah n 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Keseh tan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diun~angkan. Agar setiap erang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Da~rah Previnsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.
Ditetapkan dl Jakarta pada tanggal 29 Aguslus
(:;,
GUBERNUR PROVINSIj2AERAH KHUSUS IBUKOTA JlKARTA, Ttd. JOKO WI11l0DO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2013 Pit SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. WIRIYATMOKO NIP 195803121986101001
F
J
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 65017
v.,~l"~"'/:~uai dengan aslinya
#~tslt-<~M SEKRETARIAT DAERAH HUSUS IBUKOTA JAKARTA,
