Tahun TAHUN 2011

Tahun 2011 -2016

TAHUN 2011

RENSTRA

DPKPA TAHUN 2011-2016

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 pada hakekatnya merupakan agenda kerja lima tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang. Rencana strategis ini merupakan salah satu dokumen pegangan bagi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPKPA Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari tugas dan fungsi pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset guna mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Bertitik tolak pada tugas dan fungsi DPKPA Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2011-2016 antara lain dihadapkan pada tantangan strategis sebagai berikut : (1) pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel: (2) pengelolaan aset yang auditabel: serta (3) peningkatan pendapatan asli daerah. Mengingat besarnya tantangan tugas tersebut maka rencana strategis ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan rencana strategis tahun 2011-2016 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang keuangan, pendapatan dan aset yang lebih responsive dan adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam rencana kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada serta kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Tidak ada gading yang tak retak, kami akan mempertimbangkan dengan baik semua masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan dokumen rencana strategis selanjutnya. Besar harapan kami agar rencana strategis ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerjasama dan produktivitas kerja seluruh staf di lingkungan DPKPA Kabupaten Pandeglang. Tim Penyusun

i

RENSTRA


DAFTAR ISI LEMBARAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG KATA PENGANTAR ……………………………………………………….

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………

iii

DAFTAR GAMBAR …..……………………………………………………..

iv

PENDAHULUAN ………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………

1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………

3

1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………….

6

1.4. Sistematika Penulisan …………………………………….

7

GAMBARAN PELAYANAN SKPD …………………………..

9

BAB I

BAB II

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKPA Kabupaten Pandeglang ………………………………………………

9

2.2. Sumber Daya DPKPA Kabupaten Pandeglang …………

34

2.3.

Kinerja Pelayanan DPKPA Kabupaten Pandeglang ………

37

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKPA Kabupaten Pandeglang ………………………………….

BAB III

40

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI …………………………………………………..…...

44

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKPA Kabupaten Pandeglang ……………..

44

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………

46

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI …………….

49

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis ……………………………..

50

ii

RENSTRA


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …….…………………………………………….

52

4.1. Visi dan Misi DPKPA Kabupaten Pandeglang ……….…..

52

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKPA Kabupaten

BAB V

Pandeglang ………………………………………………..

53

4.3. Strategi dan Kebijakan …………………………………….

57

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………………………………….

BAB VI

BAB VII

59

INDIKATOR KINERJA DPKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………

66

PENUTUP ……………………………………………………..

69

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Padeglang ……………

71

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 ……….

72

iii

RENSTRA


DAFTAR TABEL

1

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DPKPA Kabupaten Pandeglang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Tahun 2010 ….…. 2 Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKPA Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Pangkat dan Golongan, Tahun 2010 ………………………………… 3 Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKPA Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Esselon, Tahun 2010 …………….……………………………………… 4 Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Pandeglang ...………………………………. 5 Tabel 2.5 Gambaran Kondisi Kinerja Pelayanan DPKPA ………... 6 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD …………………….……………………………. 7 Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah …………………… 8 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 9 Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPKPA Kab. Pandeglang …………………………………………… 10 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 ……………………… 11 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ………………………………….

iv

35

35

36 39 41 46

48 55 57

62 68

RENSTRA


DAFTAR GAMBAR

1

Gambar 1

Persentase Jumlah Pegawai DPKPA

v

34

RENSTRA


BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), didalamnya diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan RPJMD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pandeglang disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand Strategy pembangunan yang dikenal dengan moto BEBENAH (Bersih, Benar dan Amanah) yang dicanangkan sejak terpilihnya kepala daerah yang baru pada awal Tahun 2011. RENSTRA Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang ini disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : A.

Persiapan Penyusunan RENSTRA DPKPA

B.

Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA DPKPA

1

RENSTRA


C.

Penyusunan Rancangan RENSTRA DPKPA

D.

Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD

E.

Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA SKPD Pada

tahap

persiapan

penyusunan

RENSTRA

DPKPA

Kabupaten

Pandeglang meliputi pembentukan tim penyusun RENSTRA SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Selanjutnya pada tahap penyusunan rancangan awal RENSTRA DPKPA Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: Pengolahan data dan informasi, Analisis terhadap capaian kinerja DPKPA, Review hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA DPKPA tahun lalu yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan DPKPA Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah, telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Penyusunan dokumen rancangan RENSTRA SKPD. Kemudian pada tahap Penyusunan Rancangan RENSTRA DPKPA, dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan awal RENSTRA SKPD yang telah disusun sebelumnya dan dibahas dalam dalam forum SKPD atau forum gabungan SKPD, Dokumen rancangan RENSTRA SKPD yang telah disusun selanjutnya dikirimkan kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi kesesuaian rancangan RENSTRA SKPD dengan rancangan awal RKPD.

2

RENSTRA


Selanjutnya dilaksanakan tahap pembahasan rancangan RENSTRA DPKPA pada Forum SKPD dengan melibatkan para pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV guna mempertajam isi yang akan disajikan. Terahir dilaksanakan tahap Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA DPKPA Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 setelah mendapat masukan dan koreksi hasil pembahasan rancangan RENSTRA DPKPA. Penetapan Rancangan Akhir RENSTRA oleh Kepala DPKPA dilaksanakan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ditetapkan.

1.2.Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2008. 3

RENSTRA


6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

9.

Peraturan

Pemerintah

Pengendalian

dan

Nomor

Evaluasi

39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/ Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40 /KMK.01/2010 tentang

4

RENSTRA


Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014; 18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007 – 20112016; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2007, Nomor 10, Seri E.5); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008, Nomor 1); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 4); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 4); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

5

RENSTRA


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 8); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 2031; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; 26. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 27. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor

Tahun 2011 tentang Pengesahan

Renstra SKPD Tahun 2011 – 2016 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

1.3.Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RENSTRA Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah guna memenuhi kewajiban DPKPA sebagai SKPD dalam menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Rancangan RENSTRA SKPD sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD guna memudahkan penilaian capaian kinerja

6

RENSTRA


pelaksanaannya pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2011-2016.

1.4.Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RENSTRA Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, landasan hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini berisi uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKPA Kabupaten Pandeglang, Keberadaan Sumber Daya.kinerja pelayanan serta uraian tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini berisi tentang Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta penentuan isu-isu strategis pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2016.

7

RENSTRA


BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi tentang uraian visi dan misi DPKPA Kabupaten Pandeglang, tujuan dan sasaran jangka menengah DPKPA Kabupaten Pandeglang serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan.

BAB V.

RENCANA

PROGRAM

DAN

KINERJA,

KELOMPOK

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF BAB VI.

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD LAMPIRAN

8

YANG

MENGACU

PADA

RENSTRA


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPKPA KABUPATEN PANDEGLANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKPA Kabupaten Pandeglang Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.

c. Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, selain menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah juga menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah yaitu : a) Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; b) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

9

RENSTRA


c) Penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; d) Pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan, angaran, pendapatan, akuntansi dan aset; f) Pembinaan UPT lingkup dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; g) Penyelenggaraan

urusan

umum

dan

kepegawaian,

keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan; h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

d. Rincian Tugas 1). Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset; (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi : a.

Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian; c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d.

Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan kearsipan;

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

10

RENSTRA


f.

Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilingkup dinas pengelola keuangan, pendapatan dan aset;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

i.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

ii.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;

iii.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:  Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;  Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;  Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

perencanaan; iv.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:  Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;  Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;  Melaksanakan

pengolahan

data

dalam

penyusunan

program dan kegiatan tahunan dinas;  Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja lingkup Dinas; 11

RENSTRA


 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;  Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;  Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan perencanaan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Sub Bagian Keuangan i.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

ii. Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:  Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;  Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;  Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;

iv. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:  Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;  Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan;  Melaksanakan akuntansi dinas;  Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan dinas; 12

RENSTRA


 Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penatausahaan keuangan dinas;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas; ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan umum dan pengelolaan administrasi

kepegawaian; iii.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:  Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;  Penyelenggaraan

urusan

umum

dan

pengelolaan

administrasi kepegawaian;  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; iv. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :  Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;  Melaksanakan pengelolaan kearsipan dinas;  Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;  Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

13

RENSTRA


 Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;  Melaksanakan

pengurusan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris dinas;  Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;  Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;  Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta penerima penghargaan;  Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;  Melaksanakan

penyiapan

pegawai

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;  Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;  Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;  Melaksanakan

penyiapan

bahan

standar

kompetensi

pegawai, tenaga teknis dan fungsional;  Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Bidang Pendapatan

(1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 14

RENSTRA


(2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

petunjuk

teknis

pendataan,

penetapan

dan

penerimaan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan dan melakukan pemungutan pendapatan daerah; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan; b. Penyusunan perencanaan bidang pendapatan; c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pendataan dan penetapan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan

dan

melakukan

pemungutan

pajak

dan

pendapatan daerah; d. Penyelenggaraan pendataan dan penetapan obyek pajak, menyusun

alokasi

dana

perimbangan

dan

melakukan

pemungutan pajak dan pendapatan daerah; e. Pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

pendataan

dan

penetapan obyek pajak, menyusun alokasi dana perimbangan dan melakukan pemungutan pajak dan pendapatan daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(4) Bidang Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Penetapan i.

Seksi Pendataan dan penetapan

dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan; ii.

Seksi Pendataan dan Penetapan

mempunyai tugas pokok

melaksanakan pendataan pendapatan daerah dan penetapan obyek pajak daerah; iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

15

RENSTRA


 Penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis pendataan pendapatan daerah dan penetapan obyek pajak daerah;  Penyusunan program dan kegiatan pendataan dan penetapan obyek pajak daerah;  Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek pajak daerah;  Penyelenggaraan pendataan dan penetapan obyek pajak daerah;  Pelaksanaan

pengawasan

dan

evaluasi

kegiatan

pendataan dan penetapan obyek pajak daerah;

iv. Rincian tugas Seksi Pendataan dan Penetapan

adalah

sebagai berikut:  Menyusun rencana kerja seksi pendataan dan penetapan pajak daerah;  Melaksanakan pendataan potensi pendapatan daerah;  Melaksanakan pendaftaran dan penetapan Calon Wajib Pajak Daerah;  Mendistribusikan formulir pendaftaran wajib pajak dan menerima kembali formulir pendaftaran dari wajib pajak melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas laporan dari wajib pajak;  Menghimpun, mengolah dan mencatat data obyek dan subyek wajib pajak dan wajib retribusi (berdasarkan laporan dinas penghasil retribusi);  Menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib Retribusi Daerah;  Menyusun data target penerimaan pendapatan daerah sesuai potensi yang ada;

16

RENSTRA


 Menginventarisasi dan identifikasi objek pajak dan pendapatan baru yang potensial;  Mendistribusikan Kartu Pengenal NPWPD kepada wajib pajak daerah;  Melakukan perhitungan penetapan pajak daerah;  Menerbitkan dan menditribusikan serta menyimpan arsip surat

perpajakan

daerah

yang

berkaitan

dengan

penetapan;  Menyusun laporan hasil evaluasi dan monitoring;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Penagihan dan Penerimaan i.

Seksi Penagihan dan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan;

ii.

Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah;

iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Penagihan dan Penerimaan mempunyai fungsi:  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penagihan pajak dan retribusi daerah;  Penyusunan program dan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah;  Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;  Pembinaan penyelenggaraan penagihan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;  Pelaksanaan

pengawasan

dan

penagihan pajak dan retribusi daerah;

17

evaluasi

kegiatan

RENSTRA


iv. Rincian tugas Seksi Penagihan dan Penerimaan adalah sebagai berikut:  Menyusun proses, prosedur dan jadwal penagihan pajak dan retribusi daerah;  Melaksanakan penagihan kepada para wajib pajak sesuai Daftar WP;  Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan penagihan sesuai target dan realisasi;  Melakukan perhitungan jumlah angsuran pungutan/ pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;  Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah

data

sumber-sumber

penerimaan

daerah

lainnya diluar pajak Daerah;  Membuat laporan realisasi dan daftar WP dan WR (berdasarkan

laporan

dinas

penghasil

retribusi)

tertunggak;  Melakukan rekonsiliasi penerimaan melalui verifikasi penerimaan

SKPD,

evaluasi

dan

analisis

laporan

pertanggungjawaban bendahara penerimaan;  Membuat laporan perkembangan hasil penagihan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

3). Bidang Anggaran (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

18

RENSTRA


(2) Bidang Anggaran melaksanakan


kebijakan

teknis

penyusunan

merumuskan dan dan

pengelolaan

Anggaran; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan, pengelolaan dan pengendalian anggaran; b. Koordinasi,

fasilitasi

dan

pembinaan

dalam

penyusunan,

pengelolaan dan pengendalian anggaran; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan, pengelolaan dan pengendalian anggaran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; (4) Bidang Anggaran terdiri dari : a. Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran i. Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran; ii. Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan

analisis dalam penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; iii.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :  Penyusunan program dan kegiatan Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran;  Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  Penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  Monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19

RENSTRA


iv. Rincian tugas Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut :  Menyusun program dan rencana kerja seksi analisis dan penyusunan anggaran;  Memfasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan proses penetapan APBD;  Melakukan koordinasi dan inventarisir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;  Melaksanakan klarifikasi dan konsolidasi rencana kerja dan anggaran SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD;  Melaksanakan

penyusunan

anggaran

berdasarkan

pedoman yang telah ditetapkan;  Menyusun

laporan

hasil

evaluasi

dan

monitoring

kegiatan seksi anggaran;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran i. Seksi Kebijakan dan Pembinaan

Anggaran dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran; ii. Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran mempunyai tugas pokok

menyusun

penyusunan,

kebijakan

pelaksanaan

dan

dan

pembinaan

pengendalian

terhadap Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran mempunyai fungsi:  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20

RENSTRA


 Penyusunan Kebijakan program dan kegiatan Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;  Penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan Anggaran; iv.Rincian tugas Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran adalah sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;  Memfasilitasi

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahunan;  Menyiapkan bahan perumusan pedoman penyusunan RKA-SKPD;  Melaksanakan

pengkajian

kebijakan

pengalokasian

anggaran daerah;  Menyelenggarakan pembinaan dan asistensi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;  Menyusun

laporan

hasil

evaluasi

dan

monitoring

kegiatan Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4). Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah


melaksanakan pengujian dan analisis terhadap dokumen permintaan pembayaran serta pengelolaan terhadap kas daerah; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah mempunyai fungsi: 21

RENSTRA


a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas daerah; b. Penyusunan

bahan

koordinasi

dan

pembinaan

teknis

perbendaharaan dan kas daerah; c. Penyelenggaraan

evaluasi

dan

pengendalian

kegiatan

perbendaharaan dan kas daerah; d. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan bank kas daerah;

(4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari : a. Seksi Perbendaharaan i. Seksi Perbendaharaan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; ii. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan

pengujian dan analisis terhadap dokumen

permintaan pembayaran; iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :  Penyusunan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

perbendaharaan;  Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perbendaharaan;  Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan perbendaharaan;  Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan; iv. Rincian tugas Seksi Perbendaharaan adalah sebagai berikut:  Menyusun rencana kerja seksi perbendaharaan;  Melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

22

RENSTRA


 Melaksanakan penelitian dan analisis Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) , Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung

(LS)

Anggaran/Kuasa

yang

diajukan

Pengguna

Pejabat

Anggaran

Pengguna berdasarkan

kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh BUD;  Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);  Melakukan

registrasi

penerbitan

dan

penolakan

mewakili

transaksi

penerbitan SP2D;  Melakukan

fasilitasi

dan

atau

Pemerintah Daerah yang meliputi belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang;  Menyusun

laporan

hasil

monitoring

dan

evaluasi

kegiatan perbendaharaan;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. Seksi Kas Daerah i. Seksi Kas daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; ii. Seksi Kas Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengujian dan analisis terhadap kas daerah; iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kas Daerah mempunyai fungsi :  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kas daerah;  Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan teknis kas daerah;

23

RENSTRA


 Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian kegiatan kas daerah;  Penyelenggaraan kegiatan kas daerah; iv. Rincian tugas Seksi Kas Daerah adalah sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja Seksi Kas Daerah;  Melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUD;  Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);  Melaksanakan anggaran kas daerah;  Melakukan pengendalian pengeluaran kas (cash outflow) daerah melalui penerbitan daftar penguji SP2D;  Melakukan pencairan atas SP2D yang diterbitkan seksi perbendaharaan;  Menerima

setoran

penerimaan

yang

berasal

dari

bendaharawan maupun pihak lainnya;  Melakukan fasilitasi dan atau mewakili transaksi Pemerintah Daerah yang meliputi pendapatan dana perimbangan (dana transfer dan lain-lain pendapatan yang syah);  Melakukan penarikan dan penyetoran dari dan atau kepada bank persepsi yang ditunjuk/ditetapkan oleh kepala daerah;  Melakukan pemindahbukuan antar rekening dan antar bank persepsi dalam rangka kebutuhan pengelolaan kas daerah;  Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas (buku kas pemerintah daerah) konsolidasian serta koreksi kas sebagai bahan rekonsiliasi kas harian, yang selanjutnya menjadi dasar bidang akuntansi melakukan pencatatan realisasi;  Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah secara periodik (semesteran dan laporan akhir tahun);

24

RENSTRA


 Menyusun laporan arus kas secara periodik (semesteran dan laporan akhir tahun);  Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kas daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5). Bidang Aset (1) Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Bidang Aset mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penilaian, pemberdayaan serta penatausahaan asset; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan aset daerah; b. Penyusunan perencanaan pengelolaan aset daerah; c. Pelaksanaan pengelolaan

pembinaan,

koordinasi

dan

aset

mengenai

tata

daerah

fasilitasi cara

dalam

perhitungan

kebutuhan dan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, distribusi, pemanfaatan dan penghapusan aset daerah; d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Bidang Aset, terdiri dari : a. Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset i.

Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset;

ii.

Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian dan pemberdayaan aset;

25

RENSTRA


iii.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset mempunyai fungsi:  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penilaian dan pemberdayaan aset;  Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penilaian dan pemberdayaan aset ;  Penyelenggaraan pelaksanaan penilaian dan pemberdayaan aset;  Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan penilaian dan pemberdayaan aset;

iv.

Rincian tugas Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset adalah sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja Seksi Penilaian dan Pemberdayaan aset;  Menyusun kebijakan standar pemberdayaan aset;  Membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan pengadaan asset secara periodik;  Melaksanakan

analisis

kebijakan

teknis

dalam

pemberdayaan aset;  Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, koordinasi mengenai tata cara penilaian dan pemberdayaan aset SKPD;  Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Penatausahaan Aset i. Seksi Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset; ii. Seksi

Penatausahaan

Aset

mempunyai

melaksanakan penatausahaan aset; 26

tugas

pokok

RENSTRA


iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Penatausahaan Aset mempunyai fungsi:  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penatausahaan aset;  Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penatausahaan aset ;  Penyelenggaraan penatausahaan aset;  Pelaksanaan

pengawasan

dan

evaluasi

kegiatan

penatausahaan aset; iv. Rincian tugas Seksi Penatausahaan Aset sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja Seksi Penatausahaan Aset;  Menyusun bahan kebijakan standar penatausahaan asset mengenai

pengelolaan,

pemanfaatan,

penyimpanan,

pendistribusian aset;  Melakukan inventarisasi aset;  Melaksanakan fasilitasi legal audit aset;  Menyusun daftar inventaris aset;  Menyusun data dasar neraca aset;  Menyusun

dokumen,

prosedur

dan

melaksanakan

penghapusan aset;  Menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah;  Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi penatausahaan aset;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6). Bidang Akuntansi (1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

27

RENSTRA


(2) Bidang

Akuntansi

mempunyai

tugas

pokok

merumuskan,

melaksanakan, serta memberikan petunjuk teknis tentang kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka penyusunan dan penyajian informasi/laporan keuangan daerah; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang akuntansi; b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan akuntansi SKPD serta akuntansi Bendahara Umum Daerah; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD serta akuntansi bendahara umum daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; (4) Bidang Akuntansi terdiri dari : a. Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah i. Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi; ii. Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok mencatat transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah; iii.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi:  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi bendahara umum daerah;  Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan akuntansi bendahara umum daerah;  Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan akuntansi bendahara umum daerah;

28

RENSTRA


 Penyelengaraan kegiatan akuntansi bendahara umum daerah; iv. Rincian tugas Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah adalah sebagai berikut :  Menyusun rencana kerja Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah;  Melaksanakan sistem dan prosedur

Akuntansi Bendahara

Umum Daerah;  Melaksanakan posting atas transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah) ke dalam buku jurnal penerimaan kas daerah;  Melaksanakan posting atas transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan pengeluaran kas daerah (belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan daerah) ke dalam buku jurnal pengeluaran kas daerah;  Melaksanakan pencatatan, penggolongan berdasarkan objek penerimaan kas daerah atas transaksi dan/atau kejadian yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah kedalam buku besar penerimaan kas daerah;  Melaksanakan pencatatan, penggolongan berdasarkan rincian obyek penerimaan kas daerah atas transaksi dan/atau kejadian yang berkenaan dengan penerimaan kas daerah ke dalam buku besar pembantu penerimaan kas daerah;  Melaksanakan pencatatan, penggolongan berdasarkan objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta pengeluaran pembiayaan atas transaksi dan/atau kejadian yang berkenaan dengan pengeluaran kas daerah kedalam buku besar pengeluaran kas daerah;  Melaksanakan pencatatan, penggolongan berdasarkan rincian objek belanja pada kelompok belanja tidak langsung dan 29

RENSTRA


belanja langsung, transaksi

serta pengeluaran

dan/atau

kejadian

yang

pembiayaan berkenaan

atas

dengan

pengeluaran kas daerah kedalam buku besar pembantu pengeluaran kas daerah;  Menyampaikan

laporan

keuangan

konsolidasian

secara

periodik kepada pihak pengguna laporan keuangan, termasuk laporan keuangan dana tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang dibebankan

kepada entitas akuntansi

pemerintah daerah;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi SKPD i. Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi oleh

SKPD dipimpin

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi; ii. Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi SKPD mempunyai tugas pokok melaksanakan rekonsiliasi akuntansi penerimaan dan akuntansi pengeluaran kas daerah, serta melaksanakan pembinaan akuntansi SKPD; iii. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi SKPD

mempunyai

fungsi:  Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD;  Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD;  Penyelenggaraan

evaluasi

dan

pengendalian

kegiatan

rekonsiliasi dan pembinaan akuntansi SKPD;  Penyelengaraan

kegiatan

akuntansi SKPD;

30

rekonsiliasi

dan

pembinaan

RENSTRA


iv. Rincian tugas Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:  Menyusun rencana kerja Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi SKPD;  Menerima

dan

Fungsional

meneliti

Bendahara

laporan

Pengeluaran

pertanggungjawaban SKPD

yang telah

diverifikasi PPK SKPD masing-masing;  Melaksanakan rekonsiliasi dari pencatatan transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain Kas berdasarkan buktibukti memorial yang terdapat pada SKPD;  Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dengan realisasi SP2D yang selanjutnya menjadi dasar seksi akuntansi BUD melakukan rekonsiliasi laporan keuangan konsolidasian;  Melaksanakan

supervisi

secara

periodik

(triwulanan,

semesteran, akhir tahun) terhadap pelaksanan akuntansi SKPD sebagai bahan diterbitkannya surat peringatan atas keterlambatan

penyampaian

jawaban

laporan

dan

pengesahan

keuangan,

surat

pertanggung pemberitahuan

pengenaan sanksi, dan surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi;  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7). Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

31

RENSTRA




Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;



Jumlah

Jabatan

Fungsional

sebagaimana

dimaksud

ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pendapatan

Keuangan,

dan Aset Kabupaten Pandeglang adalah sebagaimana terlihat pada

lampiran dengan Susunan Organisasi, terdiri dari: 1). Kepala Dinas; 2). Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 3). Bidang, terdiri dari : a. Bidang Pendapatan, terdiri dari : (1) Seksi Pendataan dan Penetapan; (2) Seksi Penagihan dan Penerimaan; b. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari : (1) Seksi Perbendaharaan; (2) Seksi Kas Daerah; c. Bidang Akuntansi, terdiri dari : (1) Seksi Rekonsiliasi dan Pembinaan Akuntansi SKPD; (2) Seksi Akuntansi Bendahara Umum Daerah; d. Bidang Anggaran, terdiri dari : (1) Seksi Analisis dan Penyusunan Anggaran; (2) Seksi Kebijakan dan Pembinaan Anggaran; e. Bidang Aset, terdiri dari : 32

RENSTRA


(1) Seksi Penilaian dan Pemberdayaan Aset; (2) Seksi Penatausahaan Aset; 4). Unit Pelaksana Teknis (UPT); 5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang telah mengagas penerbitan berbagai peraturan perundangan daerah yang terkait dengan tata laksana kerja, baik yang terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan asset daerah. Peraturan perundangan yang telah terbit terkait dengan tata laksana kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yaitu : 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 3) Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 4) Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang; 5) Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 25 Tahun 2011 ttg Sisdur Administrasi Pajak Daerah Selain peraturan perundangan daerah tersebut di atas, saat ini (Tahun 2011) Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang tengah menggagas terbitnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Selanjutnya dalam rencana kerja Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 telah direncanakan penyusunan dua rancangan peraturan bupati, yaitu : rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang system dan prosedur akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. 33

RENSTRA


Dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan daerah yang mendukung kinerja pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, diharapkan laporan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Pemerintah Kabupaten Pandeglang dimasa yang akan datang dapat lebih tertib dan akuntabel sehingga tujuan dalam mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat benar-benar terwujud.

2.2. Sumber Daya DPKPA Kabupaten Pandeglang Salah satu sumber daya yang memegang peran penting dalam menjalankan organisasi adalah sumber daya manusia. Hingga akhir Desember 2010, jumlah pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sebanyak 88 orang, terdiri dari 64 orang PNS, 1 Orang CPNS, 9 Orang TKK dan 14 Orang TKS. Dengan kondisi tersebut, maka persentase jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian pada DPKPA Kabupaten Pandeglang periode Desember 2010 adalah sebagai berikut :

PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI CPNS 1,1%

TKK 10,2% PNS 72,8%

TKS 15,9%

Gambar 1

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kondisi pegawai DPKPA Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

34

RENSTRA


Table 2.1 Jumlah Pegawai DPKPA Kabupaten Pandeglang berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Tahun 2010 KUALIFIKASI

JUMLAH

PENDIDIKAN

PEGAWAI

1. S2

8

2. S1

26

3. D III

4

4. SLTA

26

5. SLTP

1

6. SD

0

JUMLAH

65

Berdasarkan kualifikasi pangkat dan golongan, kondisi pegawai DPKPA Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

Table 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKPA Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Pangkat dan Golongan, Tahun 2010. PANGKAT DAN GOLONGAN

JUMLAH PEGAWAI

1. Golongan IV

4

2. Golongan III

36

3. Golongan II

25

4. Golongan I

0

JUMLAH

65

Adapun jumlah pejabat struktural dan fungsional pada DPKPA Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

35

RENSTRA


Table 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPKPA Kabupaten Pandeglang Berdasarkan kualifikasi Esselon, Tahun 2010. JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH PEGAWAI

1. Esselon II.b

1

2. Esselon III.a

1

3. Esselon III.b

5

4. Esselon IV.a

13

5. Non Esselon

45

JUMLAH

65

Selain keberadaan sumber daya manusia, sumber daya lain yang memegang peranan penting dalam menunjang kinerja yang lebih baik adalah keberadaan asset. Hingga saat ini (bulan Desember 2011), beberapa asset penunjang kinerja yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang antara lain sebagai berikut : 1) Gedung Kantor

:

1

gedung

2) Aula Besar

:

1

ruangan

3) Aula Kecil

:

1

ruangan

4) Kendaraan Dinas Roda 4

:

9

unit

5) Kendaraan Dinas Roda 2

:

17

unit

6) Komputer Server

:

5

unit

7) Sistem Aplikasi

:

3

Aplikasi

8) Komputer PC

:

24

unit

9) Laptop

:

57

unit

Dari beberapa asset penunjang kinerja di atas, keberadaan dua system aplikasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Barang Daerah sangat membantu kelancaran kinerja dalam peningkatan administrasi penatausahaan keuangan daerah dan penatausahaan barang daerah pada DPKPA Kabupaten Pandeglang.

36

RENSTRA


2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Keberhasilan pembangunan daerah antara lain sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk dapat menggali sumbersumber pendapatan sendiri yang ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerah bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendapatan telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati tentang Retribusi Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun beberapa pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat/ pengguna layanan yaitu berupa : Layanan Pembayaran dan Penyelesaian Pajak Daerah serta Layanan Penerbitan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa ” pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang dibawah pengelolaan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang terdiri dari komponen Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada periode Tahun 2006 – 2010 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada komponen hasil pajak daerah, ratarata pertumbuhan sebesar 15,74%. Dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, rata-rata pertumbuhannya sebesar 19,27%. Adapun dari komponen lain-lain PAD yang sah, rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,95%. Sedangkan realisasi untuk masing-masing komponen tersebut di atas, selama periode Tahun 2006 – 2010 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada komponen hasil pajak daerah, realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 225,12% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi penerimaan

37

RENSTRA


terrendah terjadi pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 26,75% dari target yang telah ditetapkan. Dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan realisasi penerimaan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 35,94% dari target yang telah ditetapkan. Adapun dari komponen lain-lain PAD yang sah, realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 88,34% dari target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan terrendah terjadi pada tahun 2010 yaitu hanya sebesar 8,61% dari target yang telah ditetapkan. Secara rinci, gambaran pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang yang dikelola Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset periode Tahun 2006 – 2010 adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.4. berikut ini,

38

RENSTRA


Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kabupaten Pandeglang

39

RENSTRA


2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dengan bertiupnya angin reformasi, desentralisasi dan demokratisasi maka hubungan pusat – daerah pun ikut berubah, hubungan pemerintah – masyarakat berubah, bahkan hubungan antar daerah juga berubah, bisa bekerja sama bisa juga bersaing. Hal ini tentunya juga menuntut adanya perubahan sikap dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat/ pengguna layanan saat ini sudah menjadi ukuran kinerja pemerintah. Masyarakat di era pasca reformasi ini sudah kian memahami hak-haknya, dan berani bersuara untuk menuntut, jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Pada era otonomi daerah saat ini, kinerja pemerintah daerah lebih dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang diberikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal tiap urusan, serta standar teknis pelayanan lainnya. Ukurannya bukan lagi berapa anggaran yang dialokasikan untuk membangun, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/ pengguna layanan. Solusi atas permasalahan pelayanan tidak otomatis dijawab dengan membangun sarana/prasarana (fisik), tetapi dalam banyak kasus adalah bagaimana menata ulang prosedur pelayanan, penataan organisasi lembaga pengelolanya agar lebih efisien dan efektif, peningkatan kompetensi personil yang bekerja, dan kajian kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan akan difokuskan pada pembenahan Prosedur, Personil, Peraturan (Policy) dan Organisasi. Beberapa hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terhadap kinerja pelayanan public adalah : •

Prosedur pelayanan berbelit-belit, tak jelas apa persyaratan yang diminta, warga di“ping-pong”, tidak jelas berapa lama akan selesai, tidak jelas berapa besar biaya yang diperlukan.

•

Personil yang melayani dan pendukungnya kurang professional, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tidak melayani tapi bersikap sebagai “penguasa”. 40

RENSTRA


•

Policy (Kebijakan/Peraturan) yang jadi acuan pelayanan tidak jelas. Kebijakan itu pula yang menyebabkan penanggung jawab urusan tidak jelas, prosedur berbelit-belit, selain itu antar peraturan banyak yang ”bertabrakan”.

•

Organisasinya semrawut, tak jelas siapa yang bertanggung jawab, terjadi tumpang tindih, atau bahkan tak ada yang bertanggung jawab.

Gambaran umum kondisi kinerja pelayanan public saat ini pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang menurut beberapa aspek tersebut di atas adalah sebagai berikut : Tabel 2.5 Gambaran Kondisi Kinerja Pelayanan DPKPA ASPEK KINERJA PELAYAAN

BIDANG pada DPKPA Akuntansi

Anggaran

Perbendaharaan Pendapatan

Aset

Prosedur

X

√

X

√

√

Personil

√

√

√

√

√

Peraturan

√

√

√

√

√

Organisasi

√

√

√

√

√

Berdasarkan gambaran sebagaimana terlihat pada table di atas, pada setiap bidang di DPKPA dilihat dari kondisi ketersediaan beberapa aspek yang ditinjau telah memenuhi berbagai syarat dasar dalam upaya pembenahan/ peningkatan kinerja pelayanan public. Salah satu aspek yang belum terpenuhi yaitu ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengakuntansian Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah. Penyusunan kedua Sistem dan Prosedur tersebut menjadi kegiatan prioritas DPKPA Kabupaten Pandeglang pada beberapa tahun mendatang. Dengan tersediannya kedua system dan prosedur tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi DPKPA Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.

41

RENSTRA


Tantangan utama di tingkat daerah diantaranya mencakup kerangka hukum di tingkat nasional yang kadang saling bertentangan atau belum konsisten serta tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara departemen terkait. Dua pilar hukum otonomi daerah adalah: (i) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang fokus pada desentralisasi administrasi dan politik, termasuk acuan bagi pemindahan tanggung jawab belanja pemerintah; dan (ii) UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan yang mengatur distribusi sumberdaya antar daerah. Selain itu, ada empat lagi peraturan perundangan “organik” dasar yang mengatur perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, perbendaharaan dan audit bagi pemerintah daerah di era desentralisasi ini yaitu: (i) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sebagai kerangka hukum anggaran terpadu; (ii) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan tentang beragam fungsi pengelolaan keuangan; (iii) UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditujukan untuk audit bagi semua unit pemerintahan; dan (iv) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab para pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan perencanaan. Secara keseluruhan, setidaknya terdapat 5 UU, 9 Peraturan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden,

dan 22 Keputusan Menteri

yang sedikit

banyak

mempengaruhi langsung isu-isu perencanaan, penganggaran, akuntansi, pelaporan keuangan dan akuntabilitas bagi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, acuan dalam operasional sehari-hari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang adalah Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan turunan dari UU No 33/2004. Adapun peraturan pelaksanaannya adalah Permendagri No. 21/2011 yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri No. 13/2006 ,

mengatur

standar baru untuk anggaran berbasis kinerja. Sedangkan untuk peraturan

42

RENSTRA


pelaksanaan UU No 17/2003, pada tahun 2005 Menteri Keuangan mengeluarkan PP No. 24/2005 yang mengatur standar baru akuntansi pemerintahan. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh DPKPA Kabupaten Pandeglang baik kepada masyarakat maupun kepada setiap SKPD, yaitu: 1. Penerbitan NPWPD ( Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ) bagi wajib pajak baru; 2. Layanan penerimaan pembayaran Pajak Daerah, seperti : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian olongan C dan Pajak Sarang Burung Walet; 3. Layanan penerimaan TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi); 4. Layanan pengajuan gaji PNS; serta 5. Layanan pengajuan pencairan dana kegiatan dari setiap SKPD.

43

RENSTRA


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPKPA Kabupaten Pandeglang Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, selain menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja perangkat daerah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang juga menyelenggarakan fungsi sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah. Adapun fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah, yaitu : a) Penyelenggaraan urusan wajib di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; b) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; c) Penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya; d) Pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan, angaran, pendapatan, akuntansi dan aset; f) Pembinaan UPT lingkup dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; g) Penyelenggaraan

urusan

umum

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

44

dan

kepegawaian,

keuangan,

RENSTRA


h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas

pokok dan fungsi

tersebut

di

atas, jika

memperhatikan kondisi sumber daya manusia, kelembagaan serta sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi DPKPA Kabupaten Pandeglang di masa yang akan datang, antara lain : a. Kualitas sumber daya manusia yang tersedia masih relative rendah, terutama dalam hal kemampuan teknis fungsional pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; b. Belum adanya standarisasi beban kerja bagi setiap pegawai; c. Kurang memadainya keberadaan sarana dan prasarana kerja yang tersedia dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas setiap pegawai; Ketiga permasalahan utama tersebut di atas sangat berdampak pada rendahnya capaian keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya permasalahan tersebut, dari sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah masih terdapat potensial loss penerimaan daerah. Hal ini sangat terasa karena kontribusi pendapatan asli daerah dari sector ini terhadap APBD dari tahun ke tahun masih relative kecil, sehingga ketergantungan daerah terhadap dana APBN sangat besar. Selanjutnya, permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah adalah: (i) peraturan perundang-undangan daerah yang ada saat ini belum mampu mendukung pengelolaan barang milik daerah secara optimal; (ii) belum optimalnya pengamanan barang milik daerah (BMD) baik secara administratif, hukum maupun fisik; (iii) belum optimalnya koordinasi antara Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dengan setiap SKPD terkait penertiban barang 45

RENSTRA


milik daerah; (iv) belum optimalnya penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIM – BMD) di seluruh SKPD; (v) adanya potensi gugatan/tuntutan dari pihak ketiga atas asset yang berada di dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Berbagai permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan DPKPA Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Aspek Kajian 1

Penyajian Laporan Keuangan

Capaian/ Kondisi Saat Ini 2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah Tahun 2010 mendapat Opini disclaimer dari BPK RI

Faktor Yang Mempengaruhi INTERNAL EKSTERNAL

Standar Yang Digunakan

(Kewenangan SKPD)

(Diluar Kewenangan SKPD)

3

4

5

PP No 71/ 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

 Kejelasan Tupoksi  Ketersediaan Anggaran

Mutasi Pegawai & Perubahan peraturan perundangundangan yang sering terjadi

Pengelolaan PAD

Pengelolaan PAD masih belum optimal

UU No 28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 Kejelasan Tupoksi  Ketersediaan perundangundangan daerah

Kondisi infrastruktur belum memadai

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan BMD masih belum optimal

Permendagri No 17/ 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

 Kejelasan Tupoksi  Ketersediaan perundangundangan daerah

Kemampuan pejabat pengurus dan penyimpan barang di setiap SKPD tidak merata

Permasalahan Pelayanan SKPD 6 Masih lemahnya kemampuan/ pengetahuan pegawai tentang penerapan standar akuntansi pemerintah System pembayaran pajak daerah masih menggunakan system manual Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah (BMD) baik secara administratif, hukum maupun fisik

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2011 – 2016 yaitu : “Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan.” Adapun misinya adalah : 1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata; 2. Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;

46

RENSTRA


3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif; 4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat; 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan; 6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut di atas, Kepala Daerah terpilih telah menyusun 8 (delapan) prioritas Kabupaten tahun 2011 - 2016, yaitu : 1) Peningkatan/ Perkuatan Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis; 2) Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sektor Pariwisata; 3) Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat; 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan; 5) Penataan Ruang dan Kawasan Pertanian, Pariwisata, Perkotaan dan Perdesaan; 6) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Sarana dan Prasarana Pendukung yang Berwawasan Lingkungan; 7) Peningkatan Pelayanan Publik; serta 8) Peningkatan Fungsi dan Peran Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Berdedikasi. Beberapa factor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPKPA Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

47

RENSTRA


Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Kabupaten Pandeglang Sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan Faktor No

Misi dan Program KDH dan wakil KDH Terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

Misi 6 : Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah 1

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

System pembayaran pajak daerah masih menggunakan system manual

 Koordinasi antar SKPD penghasil belum terjalin baik

 Tersedianya UU No 28/ 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  Tersedianya Perda No 1/2011 tentang Pajak Daerah;  Tersedianya Perbup No 12/2011 tentang Sisdur Administrasi Pajak Daerah;

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Masih lemahnya kemampuan/ pengetahuan pegawai tentang penerapan standar akuntansi pemerintah

Seringnya terjadi mutasi pegawai

3

Program Pengelolaan Aset Daerah

Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah (BMD) baik secara administratif, hukum maupun fisik

Pengetahuan pejabat pengelola barang milik daerah di setiap SKPD tidak merata.

 PP No 58/ 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah;  PP No 71/ 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);  Permendagri No 21/ 2011 ttg Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13/ 2006;  Perbup No 7/ 2011 ttg Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pandeglang.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;  Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;  Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 030/Kep.88-Huk/2011 tentang Kewajiban Reguler, Waktu Pelaporan dan Sanksi Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Selaku Unit Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

48

RENSTRA


Dalam mendukung visi Kepala Daerah terpilih dan penyelenggaraan misi meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah yang ditunjang dengan prioritas peningkatan fungsi dan peran lembaga dan aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel dan berdedikasi, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang mengemban tugas untuk memperbaiki penyampaian laporan keuangan daerah kepada BPK RI sehingga opini disclaimer yang disandang oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2009 dan 2010 tidak terulang lagi pada tahun – tahun berikutnya. Dengan disandangnya opini disclaimer selama dua tahun berturut – turut tersebut

mengakibatkan

pelaksanaan

pengelolaan

berkurangnya keuangan

kepercayaan

daerah

oleh

masyarakat Pemerintah

terhadap Kabupaten

Pandeglang yang dalam pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang. Melalui pelaksanaan peningkatan fungsi dan peran lembaga dan aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel dan berdedikasi diharapkan opini yang akan disandang oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap penyampaian laporan keuangan daerah pada tahun – tahun berikutnya dapat mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan RI Visi Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014 adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Guna mencapai visi tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi, 6 (enam) tujuan, 7 (tujuh) sasaran dan 34 (tiga puluh empat) sub sasaran. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan RI Tahun 2010 – 2014 terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan DPKPA Kabupaten Pandeglang. Faktor pendorong tersebut yaitu : 1.

Penguatan local taxing power kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terutama dilakukan melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Undang-Undang ini memuat tiga 49

RENSTRA


hal pokok yaitu: (1) pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, (2) peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan (3) pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah. 2. Pengembangan formulasi kebijakan transfer ke daerah yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kebijakan transfer ke daerah terutama dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. 3. Pemerintah Pusat akan memberikan dana insentif daerah sebagai reward untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam hal kinerja daerah, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun kinerja ekonomi daerah. Adapun beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan DPKPA Kabupaten Pandeglang, yaitu : 1. Koordinasi antara Kementerian terkait dengan pemerintah daerah kurang optimal; 2. Belum adanya ketentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI terkait dengan pelayanan public pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan berbagai permasalahan pelayanan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, diperoleh gambaran/ informasi tentang berbagai isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan isu strategis antara lain dapat diperoleh dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut : 50

RENSTRA


1. Apakah isu tersebut sedang actual dan menjadi pusat perhatian public ? 2. Apakah isu tersebut bersifat urgen/ mendesak ? 3. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan ? 4. Apakah jika isu tersebut dibahas dapat memberikan dampak positif bagi organisasi dan lingkungan ? Mengacu pada tolok ukur tersebut di atas, diperoleh beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, yaitu : 1) Masih rendahnya kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 2) Belum terfasilitasi perumusan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 3) Belum optimalnya penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah; 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; 5) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah; 6) Belum optimalnya penataan arsip pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

51

RENSTRA


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET (DPKPA) KABUPATEN PANDEGLANG

4.1. Visi dan Misi Visi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 adalah : Menjadi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Tertib, Akuntabel dan Profesional. Pada visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga/ institusi daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset. Tertib adalah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabel adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Profesional adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dilakukan oleh pegawai yang memiliki keahlian dan berwawasan luas dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset serta beretika. Mengacu kepada visi tersebut, melalui tahapan pembahasan potensi, permasalahan dan berbagai isu strategis di tingkat SKPD telah dirumuskan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan, sebagai berikut : 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia SKPKD dan SKPD Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah; 2) Memfasilitasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan; 3) Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Opini WTP; 52

RENSTRA


4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah; 5) Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah; serta 6) Menatausahakan arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Untuk merealisasikan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan agar dapat memberikan arah yang lebih focus terhadap berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran strategis yang jelas, diharapkan setiap bidang yang ada di DPKPA Kabupaten Pandeglang dalam menyusun rencana kegiatannya dapat lebih terarah dan terpadu. Penetapan tujuan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah diarahkan guna terwujudnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam mengelola keuangan dan barang milik daerah. Melalui penetapan tujuan tersebut, diharapkan penyajian laporan keuangan daerah dapat tersusun dengan baik dan dapat dipertanggunajawabkan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pada sector pendapatan diharapkan dapat mencapai tingkat penerimaan asli daerah yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBD dan APBD-P dengan didukung oleh peningkatan kualitas kemampuan aparatur yang professional dalam menentukan besaran potensi pendapatan serta kualitas pelayanan yang prima. Sedangkan pada sector belanja diharapkan dapat tercapai alokasi belanja daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi belanja yang akuntabel dimaksud adalah alokasi belanja daerah yang proporsional sesuai

dengan

prioritas

rencana

kerja

pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

53

pemerintah

daerah

dan

dalam

RENSTRA


Selain itu, salah satu tujuan yang telah ditetapkan adalah Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah yang transparan dan Akuntabel. Dalam tujuan tersebut, pengelolaan kas daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan

efisiensi

pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip “meminimumkan biaya” dan “memaksimalkan manfaat” bila terjadi kekurangan kas atau pemanfaatan kelebihan kas. Optimalisasi pengelolaan kas daerah meliputi perencanaan kas, pengendalian kas dan pemanfaatan idle cash yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas daerah dalam jumlah yang cukup. Tujuan lain yang ditepatkan adalah meningkatkan kualitas layanan pengelolaan barang milik daerah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat terlaksana pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan permindahtanganan barang milik daerah yang ditunjang dengan ketersediaan informasi yang utuh, tapat waktu, akurat dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksaakan secara tertib dan akuntabel. Secara rinci penetapan rumusan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang adalah sebagaimana pada Tabel 4.1 berikut :

54

RENSTRA


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO 1 1

2

3

4

5

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2 Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

3 Tersedianya SDM yang Profesional dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

4 Jumlah aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Terciptanya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Tertibnya Pengelolaan Anggaran kas Daerah

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumendokumen kebijakan pengelolaan keuangan

Tersedianya sumber daya penatausahaan keuangan daerah yang handal

Junlah pengelola keuangan SKPD yang tertib administrasi pengelolaan keuangannya

Tertibnya administrasi penatausahaan keuangan daerah Tertlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel.

Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah yang transparan dan Akuntabel Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel

Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015 7 8 9

2011 5

2012 6

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah SKPD yang bersih dari temuan lembaga pengawas internal dan eksternal

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah aset pada masingmasing kelompok yang resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Jumlah SKPD yang tertib terhadap anggaran kas yang tersedia

55

2016 10

RENSTRA


NO 6

7

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tertibnya Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel

Jumlah pendapatan yang dapat dihimpun pada setiap kelompok pendapatan

Meningkatnya Penatausahaan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Tertibnya Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Jumlah arsip DPKPA berdasarkan kategori arsip

56

TARGET KINERJA SASARAN 2013 2014 2015

2011

2012

2016

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

RENSTRA


4.3. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Visi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 adalah Menjadi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Tertib, Akuntabel dan Profesional. Adapun tujuan, sasaran, strategi untuk setiap misi sebagaimana tertuang dalam table-tabel berikut ini: Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPKPA Kab. Pandeglang VISI : Menjadi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Tertib, Akuntabel dan Profesional MISI I : Meningkatkan Kualitas SDM SKPKD dan SKPD Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas Tersedianya SDM yang Pembinaan SDM Mengembangkan SDM Pengelola Profesional dalam Pengelola Keuangan kemampuan SDM Keuangan dan Barang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Pengelola Keuangan dan barang milik dan Barang Milik Milik Daerah Daerah daerah Daerah MISI II : Memfasilitasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tujuan Sasaran Strategi Terciptanya Rumusan Tersusunnya Dokumen Peningkatan kualitas Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Pengelolaan dokumen kebijakan Keuangan Keuangan yang sesuai pengelolaan dengan Peraturan keuangan Perundang-undangan Optimalisasi Pengelolaan Tertibnya Pengelolaan Peningkatan kualitas Kas Daerah yang Anggaran kas Daerah Pengelolaan transparan dan Akuntabel Anggaran kas Daerah

Kebijakan Merumuskan Dokumen-Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Meningkatkan manajemen pengelolaan anggaran kas daerah

MISI III: Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Opini WTP Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas Tersedianya sumber Peningkatan kualitas Membina dan Laporan Keuangan daya penatausahaan sumber daya memfasilitasi Daerah yang tertib dan keuangan daerah yang penatausahaan pengelola keuangan akuntabel handal keuangan SKPD di setiap SKPD Tertibnya administrasi Peningkatan kualitas Menyusun laporan penatausahaan penyajian dokumen pengelolaan keuangan daerah penatausahaan keuangan daerah keuangan daerah yang akuntabel MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan Kualitas Tertibnya administrasi Peningkatan Kualitas Merumuskan Layanan Pengelolaan Penatausahaan Barang Penatausahaan dokumen kebijakan Barang Milik Daerah Milik Daerah Barang Milik Daerah pengelolaan barang milik daerah

57

RENSTRA


MISI V : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Kualitas Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Pengelolaan Pengelolaan Penatausahaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah yang Akuntabel

Kebijakan Merumuskan dokumen kebijakan pendapatan daerah

MISI VI : Menatausahakan arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Tertibnya Penataan Peningkatan Kualitas Melakukan Penataan Penatausahaan Arsip Arsip Pengelolaan Penataan Arsip Arsip Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Barang Pengelolaan Keuangan dan dan Barang Milik Daerah Milik Daerah Keuangan dan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

58

RENSTRA


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 perlu dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sejumlah program dan kegiatan prioritas, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Beberapa program dan kegiatan prioritas yang diusulkan diharapkan dapat menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, khususnya yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang dalam lima tahun mendatang. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang dalam mendukung berbagai prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang antara lain melaksanakan perumusan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah, pengelolaan anggaran kas daerah, penyediaan sumber daya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang handal, pengelolaan pendapatan yang optimal serta penertiban arsip pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah. Dalam rangka menjalankan roda organisasi secara internal, Sekretariat Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang selama lima tahun ke depan telah menetapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana lampiran 2. Selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang menetapkan 3 (tiga) prioritas utama, yaitu :

59

RENSTRA


(1) Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; (2) Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan Pendapatan; dan (3) Optimalisasi Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah.

Prioritas utama (1) : Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fokus prioritas Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki sasaran terlaksananya penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel, yang akan ditempuh melalui kegiatan prioritas sebagai berikut : 1) Peningkatan Manajemen Barang Daerah; 2) Inventarisasi/ Sensus Barang Daerah; 3) Penilaian atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang; 4) Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang; dan 5) Pengelolaan TP-TGR.

Prioritas utama (2) : Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan Pendapatan.

Fokus prioritas Optimalisasi Peningkatan Pengelolaan Pendapatan memiliki sasaran terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel, yang akan ditempuh melalui kegiatan prioritas sebagai berikut : 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD; 2) Optimalisasi Penerimaan Daerah (meliputi : Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan); 3) Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah; serta 4) Pemutakhiran Data Wajib Pajak.

60

RENSTRA


Prioritas

utama

(3)

:

Optimalisasi

Peningkatan

Penatausahaan

Keuangan Daerah.

Fokus prioritas Optimalisasi Peningkatan penatausahaan keuangan daerah memiliki

sasaran

terlaksananya

pengelolaan

keuangan

daerah

dan

pengelolaan anggaran kas daerah yang tertib, efektif, efisien dan optimal, yang akan ditempuh melalui kegiatan prioritas sebagai berikut : 1) Perumusan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 2) Pengelolaan Kas Daerah; serta 3) Optimalisasi Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah; serta

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang secara rinci sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

61

RENSTRA


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan rumusan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016, yaitu : “Menjadi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Tertib, Akuntabel dan Profesional”, maka perlu kiranya diuraikan beberapa indikator kinerja DPKPA Kabupaten Pandeglang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016. Dari enam misi Kabupaten Pandeglang yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016, misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DPKPA Kabupaten Pandeglang adalah misi ke - 6, yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah”, dengan tujuan “Meningkatkan Kapasitas Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah”

dan sasarannya adalah “Meningkatnya

Kapasitas

Fiskal

Daerah”. Perumusan sasaran tersebut diarahkan pada : (i) Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah, (ii) Peningkatan pencapaian predikat laporan keuangan daerah, (iii) Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah, serta (iv) Peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, DPKPA Kabupaten Pandeglang telah merumuskan beberapa indicator kinerja dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud, yaitu melalui pelaksanaan tiga program utama yang terdiri dari : (i) Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah,

66

RENSTRA


(ii) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (iii) Program Pengelolaan Aset Daerah. Adapun indicator kinerja DPKPA Kabupaten Pandeglang dari ketiga program utama tersebut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016 sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.1 berikut ini :

67

RENSTRA


Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Peningkatan kapasitas pendapatan daerah Peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah Peningkatan kapasitas pendapatan asli daerah sector pajak Peningkatan predikat laporan keuangan daerah Peningkatan predikat laporan keuangan DPKPA Peningkatan predikat hasil penilaian kualitas penyelenggaraan tata kelola BMD

936.224.582.456

1.217.387.517.429

1.144.731.461.000

1.248.881.837.000

1.354.382.168.000

1.461.415.432.000

1.461.415.432.000

1.461.415.432.000

31.849.410.903

50.068.009.000

49.296.621.000

51.914.271.575

54.670.919.396

57.573.945.216

60.631.121.707

60.631.121.707

4.597.856.407

8.045.201.857

5.650.192.000

5.983.713.000

6.317.234.000

6.650.755.000

6.650.755.000

6.650.755.000

2

3

4

5

6

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Disclaimer

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Tidak Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

68

RENSTRA


BAB VII PENUTUP

Visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 perlu dirumuskan dan dijabarkan ke dalam sejumlah program dan kegiatan prioritas, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Perencanaan strategik Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakesholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas personal dalam hal kinerja. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang harus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/ kegagalan perumusan visi dan misi yang ditetapkan. Perencanaan strategik

yang telah disusun diharapkan mampu

membawa Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen diantara semua jajaran senantiasa dijunjung

69

RENSTRA


tinggi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan secara maksimal agar hasil yang dicapai realistik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen RENSTRA DPKPA Kabupaten Pandeglang ini tentunya masih banyak kekurangannya, sehingga masih memerlukan perbaikanperbaikan guna penyempurnaan isi sebelum ditetapkan sebagai RENSTRA DPKPA Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.

Pandeglang,

Desember 2011

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang

H. PARDJIJO SUKARTO, SE, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19530609 198211 1 001

70

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : /Kep. - DPKPA/2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 – 2016 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET Menimbang

Mengingat

:

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016; 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2031; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016; Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor Tahun 2011

tentang Pengesahan Renstra SKPD Tahun 2011 – 2016 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang;

3. Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor 912/483-Bapp/2011 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011 – 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG RENCANA STRTEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 – 2016.

KESATU

:

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, yang selanjutnya disebut Renstra DPKPA Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016.

KEDUA

:

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20112016 dan bersifat indikatif sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

Pandeglang 30 Desember 2011

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Kabupaten Pandeglang

H. PARDJIJO SUKARTO, SE, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19530609 198211 1 001 Tembusan, Yth : 1. Bupati Pandeglang; 2. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang; 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang; 4. Arsip.

Tembusan, Yth : 1. Bupati Pandeglang; 2. Kepala Bappeda; 3. Kepala Inspektorat; 4. Arsip.

PEMETAAN MISI HINGGA PROGRAM & KEGIATAN MISI

Meningkatkan Kualitas SDM SKPKD dan SKPD Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

TUJUAN

Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Memfasilitasi Perumusan Terciptanya Rumusan Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan Keuangan

Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah yang transparan dan Akuntabel

Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Opini WTP

Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah


Menatausahakan arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Meningkatnya Penatausahaan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

SASARAN

Tersedianya SDM yang Profesional dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

INDIKATOR SASARAN

Jumlah aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Meningkatnya kualitas penyusunan dokumenKeuangan yang sesuai dengan Peraturan dokumen kebijakan pengelolaan keuangan Perundang-undangan

Tertibnya Pengelolaan Anggaran kas Daerah




Tertibnya administrasi penatausahaan keuangan daerah


Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel

Jumlah aset pada masing-masing kelompok yang resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten

Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel




STRATEGI

KEBIJAKAN

Pembinaan SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Mengembangkan kemampuan SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Peningkatan kualitas dokumen kebijakan pengelolaan keuangan

Merumuskan Dokumen-Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Peningkatan kualitas Pengelolaan Anggaran kas Daerah

Meningkatkan manajemen pengelolaan anggaran kas daerah

Peningkatan kualitas sumber daya penatausahaan keuangan SKPD

Membina dan memfasilitasi pengelola keuangan di setiap SKPD

Peningkatan kualitas penyajian dokumen penatausahaan keuangan daerah

Menyusun laporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Peningkatan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah

Merumuskan dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah Meningkatkan manajemen pengelolaan barang milik daerah

Peningkatan Kualitas Penatausahaan Pendapatan Daerah

Merumuskan dokumen kebijakan pendapatan daerah

Meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan daerah

Peningkatan Kualitas Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Melakukan Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

PROGRAM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

KEGIATAN

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan dan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

INDIKATOR KEGIATAN

orang

Target 5

Dokumen

1

Penyusunan APBD Penyusunan Penjabaran APBD Penyusunan Perubahan APBD Penyusunan Penjabaran Perubahan APBD

Perda Raper KDH Perda Raper KDH

1 1 1 1

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Umum (SBU) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2011 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dokumen

2

Perda

1

Dokumen

1

Dokumen

-

Dokumen

-

Raper KDH

-

Raper KDH

1

Raper KDH

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Operasional Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Rapat

-

Dokumen

-

Sosialisasi

-

Dokumen Dokumen

-

Dokumen

-

Program Peningkatan dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah

Sosialisasi

2

Pembinaan Bendahara SKPD Bintek Bendahara SKPD Pendampingan SIPKD Pelayanan Pengelolaan Gaji Verifikasi DPPA-SKPD dan DPA-SKPD Program Peningkatan dan Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pengembangan Pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keuangan Daerah

Orang Orang Bulan Dokumen Kegiatan Lembar

164 540 12 40 1 4,000

Lembar

10,000

Program Peningkatan dan Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Pengembangan Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah Penyusunan dan pembinaan Anggaran Kas SKPD/PPKD Pengelolaan Kas Daerah Optimalisasi Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah Analisis Posisi Kas Daerah

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Asistensi Penyusunan SPT / Restitusi PPh '21 Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah kepada MDA Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan Per Semester Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban fungsional SKPD

Orang

680

Dokumen

1

Monitoring

2

Triwulan Bulan

4 12

Dokumen

14

SKPD

-

Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah

Penyusunan dan Sosialisasi Perda Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Dokumen/ Orang

1

Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah

Penyusunan RKBU dan RKPBU

Dokumen

2

Pengadaan Mobilitas Pemda Peningkatan Manajemen Barang Daerah Inventarisir/Sensus Barang Daerah Penatausahaan Belanja Modal SKPD Penilaian Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Kapitalisasi Belanja Modal SKPD Monitoring Evaluasi Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Penghapusan Aset Pemda Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Penyusunan Neraca Aset Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kendaraan (R4/R2) Kegiatan

13

SKPD Dokumen Dokumen

1 -

Kendaraan Sertifikasi

10

Dokumen SKPD

-

SKPD SKPD

79

Dokumen

-

1

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan

Perbup

1

Asistensi Penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Perda

2

Kegiatan

1

Kegiatan SPK

1 350

Optimalisasi Penerimaan Daerah Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah Pengadaan Barang Kuasi dan Parporasi Bidang Pendapatan BOP Pajak Bumi dan Bangunan Penyusunan Lap.Atas Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Penerima Pada SKPD

Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan

Jenis Barang

2

Kecamatan SKPD Penghasil

35 17

Dokumen

1

Target Kinerja Program dan Kerangka P 2011

2012

2013

2014

Rp. 50,000,000

Target 5

Rp. 50,000,000

Target 5

Rp. 100,000,000

Target 5

Rp. 100,000,000

60,000,000

1

60,000,000

1

70,000,000

1

70,000,000

150,000,000 125,000,000 150,000,000 125,000,000

1 1 1 1

250,000,000 175,000,000 200,000,000 150,000,000

1 1 1 1

250,000,000 175,000,000 200,000,000 150,000,000

1 1 1 1

250,000,000 175,000,000 200,000,000 150,000,000

54,350,000

2

70,000,000

2

70,000,000

2

70,000,000

25,500,000

-

94,800,000

1

115,000,000

1

115,000,000

1

115,000,000

-

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

-

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

-

1

100,000,000

1

125,000,000

1

125,000,000

70,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

150,000,000

150,000,000

1

200,000,000

1

250,000,000

1

250,000,000

-

-

-

-

-

-

6

60,000,000

6

60,000,000

6

90,000,000

-

1

100,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

-

1

100,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

-

8 1

175,000,000 100,000,000

8 1

200,000,000 150,000,000

8 1

200,000,000 150,000,000

-

1

75,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

120,000,000

2

165,000,000

2

165,000,000

2

165,000,000

98,727,500

680

250,000,000

680

250,000,000

680

300,000,000

100,000,000 98,727,500 95,161,600 125,000,000 70,500,000 225,000,000

164 540 12 40 1 4,000

200,000,000 150,000,000 100,000,000 125,000,000 85,000,000 225,000,000

164 540 12 40 1 4,000

200,000,000 150,000,000 300,000,000 175,000,000 85,000,000 275,000,000

164 540 12 40 1 4,000

250,000,000 150,000,000 300,000,000 175,000,000 85,000,000 275,000,000

120,000,000

10,000

120,000,000

10,000

200,000,000

10,000

200,000,000

100,000,000

1

100,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

60,000,000 88,628,600

4 12

60,000,000 100,000,000

4 12

60,000,000 125,000,000

4 12

60,000,000 150,000,000

99,878,000

14

100,000,000

14

125,000,000

14

125,000,000

82

200,000,000

82

200,000,000

82

250,000,000

150,000,000

160

350,000,000

-

100,000,000

2

200,000,000

2

-

-

200,000,000

-

2

-

200,000,000

2,068,500,000

-

-

17

2,801,280,000

18

3,101,280,000

492,000,000

1

500,000,000

1

500,000,000

1

500,000,000

30,800,000 -

79 1 1

200,000,000 60,000,000 100,000,000

1 1

60,000,000 3,000,000,000

79 1 -

400,000,000 60,000,000 -

300,000,000 51,600,000

10 20

300,000,000 50,000,000

100 226

3,000,000,000 1,600,000,000

50 226

1,500,000,000 1,600,000,000

1 -

60,000,000 -

1 79

60,000,000 125,000,000

1 79

60,000,000 150,000,000

79 79

200,000,000 150,000,000

79 79

200,000,000 150,000,000

79 79

100,000,000 150,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

100,000,000

75,000,000

-

-

-

-

-

-

75,000,000

-

-

-

-

-

-

88,861,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

125,000,000

50,000,000 62,000,000

1 350

75,000,000 75,000,000

1 350

75,000,000 75,000,000

1 350

75,000,000 75,000,000

318,200,000

2

400,000,000

2

400,000,000

2

400,000,000

172,000,000 24,000,000

35 17

171,600,000 25,000,000

35 17

250,000,000 25,000,000

35 17

200,000,000 25,000,000

35,752,000

1

40,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

endanaan 2015

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD

2016

Target 5

Rp. 150,000,000

Target 5

Rp. 150,000,000

Target 30

Rp. 600,000,000

1

70,000,000

1

70,000,000

6

400,000,000

1 1 1 1

250,000,000 175,000,000 200,000,000 150,000,000

1 1 1 1

250,000,000 175,000,000 200,000,000 150,000,000

6 6 6 6

1,400,000,000 1,000,000,000 1,150,000,000 875,000,000

2

70,000,000

2

70,000,000

12

404,350,000

1

100,000,000

-

2

125,500,000

1

115,000,000

1

115,000,000

6

669,800,000

2

50,000,000

2

50,000,000

10

250,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

10

250,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

5

650,000,000

1

175,000,000

1

200,000,000

6

795,000,000

1

275,000,000

1

300,000,000

6

1,425,000,000

-

6

90,000,000

6

90,000,000

30

390,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

5

500,000,000

1

200,000,000

1

200,000,000

5

800,000,000

8 1

225,000,000 200,000,000

8 1

225,000,000 200,000,000

40 5

1,025,000,000 800,000,000

1

100,000,000

1

150,000,000

5

525,000,000

2

165,000,000

2

165,000,000

12

945,000,000

680

300,000,000

680

300,000,000

4,080

1,498,727,500

164 540 12 40 1 4,000

250,000,000 200,000,000 300,000,000 225,000,000 85,000,000 275,000,000

164 540 12 40 1 4,000

250,000,000 200,000,000 300,000,000 225,000,000 85,000,000 300,000,000

984 3,240 72 240 6 24,000

1,250,000,000 948,727,500 1,395,161,600 1,050,000,000 495,500,000 1,575,000,000

10,000

200,000,000

10,000

200,000,000

60,000

1,040,000,000

1

200,000,000

1

200,000,000

6

900,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

12

300,000,000

4 12

60,000,000 175,000,000

4 12

60,000,000 200,000,000

24 72

360,000,000 838,628,600

14

150,000,000

14

150,000,000

84

749,878,000

82

250,000,000

82

250,000,000

410

1,150,000,000

160

500,000,000

12

1,100,000,000

-

2

-

200,000,000

-

2

-

200,000,000

50

750,000,000

50

775,000,000

148

9,496,060,000

1

500,000,000

1

500,000,000

6

2,992,000,000

1 -

100,000,000 -

79 1 1

600,000,000 100,000,000 3,000,000,000

237 6 3

1,200,000,000 410,800,000 6,100,000,000

10 226

300,000,000 1,600,000,000

10 226

300,000,000 1,600,000,000

190 924

5,700,000,000 6,501,600,000

1 79

100,000,000 175,000,000

1 79

100,000,000 200,000,000

5 316

380,000,000 650,000,000

79 79

100,000,000 150,000,000

79 79

100,000,000 150,000,000

395 474

700,000,000 850,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

5

600,000,000

-

-

-

-

1

75,000,000

-

-

-

-

2

75,000,000

1

125,000,000

1

150,000,000

6

688,861,000

1 350

75,000,000 75,000,000

1 350

75,000,000 75,000,000

6 2,100

425,000,000 437,000,000

2

400,000,000

2

400,000,000

12

2,318,200,000

35 17

200,000,000 25,000,000

35 17

200,000,000 25,000,000

210 102

1,193,600,000 149,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

6

475,752,000

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Sekretariat

Anggaran

Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran

Anggaran Anggaran

Anggaran

Akuntansi

Akuntansi

Akuntansi

Anggaran

Anggaran

Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Perbendaharaan Anggaran Perbendaharaan Perbendaharaan Akuntansi Akuntansi Perbendaharaan Anggaran Perbendaharaan

Perbendaharaan Perbendaharaan Anggaran Anggaran Akuntansi Akuntansi Perbendaharaan

Aset

Aset

Aset Aset Aset Aset Aset Aset Aset Aset Aset Aset Aset

Aset Pendapatan

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Sekretariat

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1 2 1 Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

3 4 Tersedianya SDM yang Profesional Jumlah aparatur yang dalam pengelolaan keuangan dan berkualitas dalam pengelolaan barang milik daerah keuangan dan barang milik daerah 2 Terciptanya Rumusan Kebijakan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan yang sesuai penyusunan dokumendengan Peraturan Perundangdokumen kebijakan undangan pengelolaan keuangan 3 Optimalisasi Pengelolaan Kas Tertibnya Pengelolaan Anggaran Jumlah SKPD yang tertib Daerah yang transparan dan kas Daerah terhadap anggaran kas yang tersedia Akuntabel Tertibnya Pengelolaan Anggaran Jumlah SKPD yang tertib kas Daerah terhadap anggaran kas yang tersedia 4 Meningkatkan kualitas Laporan Tersedianya sumber daya Junlah pengelola keuangan Keuangan Daerah yang tertib dan penatausahaan keuangan daerah SKPD yang tertib administrasi akuntabel yang handal pengelolaan keuangannya Tertibnya administrasi penatausahaan keuangan daerah

5 Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah

6 Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7 Meningkatnya Penatausahaan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah


Terlaksananya Penatausahaan Jumlah aset pada masingBarang Milik Daerah yang tertib dan masing kelompok yang resmi akuntabel menjadi milik Pemerintah Kabupaten Terlaksananya Pengelolaan Jumlah pendapatan yang dapat Pendapatan Daerah yang Akuntabel dihimpun pada setiap kelompok pendapatan Tertibnya Penataan Arsip Jumlah arsip DPKPA Pengelolaan Keuangan dan Barang berdasarkan kategori arsip Milik Daerah

2011

2012

2013

TARGET KINERJA SASARAN 2014

2015

2016

5

6

7

8

9

10

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : Menjadi Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Tertib, Akuntabel dan Profesional MISI I : Meningkatkan Kualitas SDM SKPKD dan SKPD Dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Keuangan Tersedianya SDM yang Profesional dalam Pembinaan SDM Pengelola Keuangan dan Barang Mengembangkan kemampuan SDM Pengelola dan Barang Milik Daerah pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Milik Daerah Keuangan dan Barang Milik Daerah

MISI II : Memfasilitasi Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tujuan Sasaran Terciptanya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah yang Tertibnya Pengelolaan Anggaran kas Daerah transparan dan Akuntabel

Strategi Peningkatan kualitas dokumen kebijakan pengelolaan keuangan

Kebijakan Merumuskan Dokumen-Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Peningkatan kualitas Pengelolaan Anggaran kas Daerah

Meningkatkan manajemen pengelolaan anggaran kas daerah

MISI III: Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Dalam Upaya Mewujudkan Opini WTP Tujuan


Sasaran

Strategi

Kebijakan


Peningkatan kualitas sumber daya penatausahaan Membina dan memfasilitasi pengelola keuangan keuangan SKPD di setiap SKPD


Peningkatan kualitas penyajian dokumen penatausahaan keuangan daerah

MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tujuan Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel Barang Milik Daerah

Menyusun laporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penatausahaan Barang Milik Merumuskan dokumen kebijakan pengelolaan barang milik daerah Daerah

MISI V : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Peningkatan Kualitas Penatausahaan Pendapatan Pendapatan Daerah Akuntabel Daerah

Kebijakan Merumuskan dokumen kebijakan pendapatan daerah

MISI VI : Menatausahakan arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Tujuan Sasaran Strategi Meningkatnya Penatausahaan Arsip Pengelolaan Tertibnya Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Peningkatan Kualitas Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Keuangan dan Barang Milik Daerah

Kebijakan Melakukan Penataan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Tabel 5.1 Matriks Kesesuaian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016 Kabupaten Pandeglang

DPKPA

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan kapasitas kapasitas pendapatan keuangan dan fiskal daerah daerah pembiayaan pembangunan daerah

Peningkakan efektivitas alokasi belanja daerah dan tertib administasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Tersedianya SDM yang Profesional dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Jumlah aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terciptanya Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan

Meningkatnya kualitas penyusunan dokumendokumen kebijakan pengelolaan keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan APBD Penyusunan Penjabaran APBD Penyusunan Perubahan APBD Penyusunan Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Biaya Umum (SBU) Penyusunan Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaksanaan APBD Penyusunan Dokumen Nota Keuangan Raperda APBD dan Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD

Pendidikan dan Pelatihan Formal

2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

orang

5

70,000,000

5

Dokumen

1

50,000,000

Dokumen

1

60,000,000

1

50,000,000

1

100,000,000

1

70,000,000

1

70,000,000

1

Perda Perbup

1

225,000,000

1

190,790,000

1

200,000,000

1

250,000,000

1

250,000,000

1

135,000,000

1

117,286,000

1

150,000,000

1

175,000,000

1

175,000,000

Perda

1

200,000,000

1

117,040,000

1

150,000,000

1

200,000,000

1

Perbup

1

135,000,000

1

95,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

Dokumen

2

42,250,000

2

120,000,000

2

100,000,000

2

Perda

1

25,500,000

219,926,000

1

100,000,000

Dokumen

1

88,800,000

93,000,000

1

-

-

1

135,000,000

-

5

-

50,000,000

655,000,000

1

50,000,000

Akuntansi

70,000,000

6

420,000,000

Anggaran

1

250,000,000

6

1,365,790,000

Anggaran

1

175,000,000

6

927,286,000

Anggaran

200,000,000

1

200,000,000

6

1,067,040,000

Anggaran

1

150,000,000

1

150,000,000

6

830,000,000

Anggaran

70,000,000

2

70,000,000

2

70,000,000

12

472,250,000

Anggaran

1

100,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

5

645,426,000

Anggaran

100,000,000

1

115,000,000

1

115,000,000

1

115,000,000

6

626,800,000

Anggaran

-

100,000,000

-

5

-

150,000,000

-

5

-

150,000,000

25

30

-

5


-

Sekretariat

Dokumen

-

-

-

-

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

8

200,000,000

Anggaran

Penyusunan Instrumen Dokumen Pelengkap Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD

Dokumen

-

-

-

-

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

2

50,000,000

8

200,000,000

Anggaran

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Fasilitasi Kegiatan TAPD dan Sekretariat TAPD

Perbup

-

-

1

150,000,000

2

220,089,850

Akuntansi

1

70,089,850

-

-

-

-

-

-

Perbup

1

47,456,500

1

136,500,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

175,000,000

1

200,000,000

6

858,956,500

Akuntansi

Perbup

1

120,610,000

1

239,294,000

1

200,000,000

1

250,000,000

1

275,000,000

1

300,000,000

6

1,384,904,000

Akuntansi

20

165,332,000

20

160,000,000

20

170,000,000

20

170,000,000

20

170,000,000

100

835,332,000

Anggaran

Rapat

-

62

-

Kabupaten Pandeglang

DPKPA


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


1

2

3

4

5

6

7

8


Tertibnya Pengelolaan Anggaran kas Daerah







9

10

2011

2012

Target

Rp.

11

12

Paket Perjalanan Dinas Dokumen

-

Optimalisasi Penyusunan Pergeseran Anggaran

Dokumen

-

Penyusunan dan pembinaan Anggaran Kas SKPD/PPKD

Sosialisasi

Pengelolaan Kas Daerah Optimalisasi Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah Analisis Posisi Kas Daerah

Pembinaan Pelaksanaan APBD

Sosialisasi

Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Layanan Unggulan DPKPA Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah yang transparan dan Akuntabel


1

-

2015

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

1

1

100,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

-

-

-

-

1

150,000,000

1

150,000,000

1

200,000,000

Dokumen Dokumen

-

-

8

150,000,000

8

200,000,000

8

-

-

-

-

1

150,000,000

1

150,000,000

1

Dokumen

-

-

-

-

1

100,000,000

1

100,000,000

2

130,000,000

2

680

250,000,000

164

540

Orang

-

Pembinaan Bendahara SKPD

Orang

164

100,000,000

540

77,575,300

Bintek Bendahara SKPD Orang Penyusunan Sistem Dokumen Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Pendampingan SIPKD Bulan Pelayanan Pengelolaan Dokumen Gaji Verifikasi DPPA-SKPD dan Kegiatan DPA-SKPD Penyusunan Surat Lembar Penyediaan Dana (SPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerbitan Surat Perintah Lembar Pencairan Dana (SP2D) Asistensi Penyusunan SPT Dokumen / Restitusi PPh '21 Evaluasi Pelaksanaan Triwulan Anggaran Rekonsiliasi dan Verifikasi Bulan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Pelaporan Dokumen Keuangan Bulanan dan Per Semester Evaluasi Laporan SKPD Pertanggungjawaban fungsional SKPD Penyelesaian Pencatatan Laporan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Biaya Operasional Buku Laporan Kegiatan PPKD PPKD

-

-

-

2

-

164

-

171,000,000

-

87,010,000

-

1

69,650,300

-

100,000,000

4

400,000,000

Anggaran

1

200,000,000

4

700,000,000

Perbendaharaa n

225,000,000

8

225,000,000

33

861,190,000

Perbendaharaa

200,000,000

1

200,000,000

4

700,000,000

Perbendaharaa n

1

100,000,000

1

150,000,000

4

450,000,000

Perbendaharaa n

165,000,000

2

165,000,000

2

165,000,000

12

916,000,000

Anggaran

680

300,000,000

680

300,000,000

680

300,000,000

2,720

1,150,000,000

Perbendaharaa n

150,000,000

164

250,000,000

164

250,000,000

164

250,000,000

984

1,087,010,000

Perbendaharaa n

150,000,000

540

150,000,000

540

200,000,000

540

200,000,000

2,700

777,575,300

Akuntansi

1

70,000,000

2

139,650,300

Akuntansi

Akuntansi

-

-

-

-

25

5

75,000,000

-

-


1

-

-

1

-

61,190,000

-

1

-

1

-

1

-

120,000,000


2016

-

Bintek Penatausahaan Keuangan Daerah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

2014

-

2

75,000,000

2013

-

-

-

Sekretariat

12

245,161,600

12

182,980,000

12

200,000,000

12

200,000,000

12

200,000,000

12

200,000,000

72

1,228,141,600

40

70,000,000

40

25,064,000

40

50,000,000

40

75,000,000

40

75,000,000

40

75,000,000

240

370,064,000

Perbendaharaa n

1

108,840,000

1

88,200,000

1

90,000,000

1

90,000,000

1

90,000,000

1

90,000,000

6

557,040,000

Anggaran

4,000

116,000,000

4,000

97,820,000

4,000

150,000,000

4,000

150,000,000

4,000

150,000,000

4,000

150,000,000

24,000

813,820,000

Perbendaharaa n

10,000

99,500,000

10,000

47,280,000

10,000

100,000,000

10,000

100,000,000

10,000

100,000,000

10,000

100,000,000

60,000

546,780,000

Perbendaharaa n

1

100,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

100,000,000

1

125,000,000

1

125,000,000

6

650,000,000

Perbendaharaa n

4

60,000,000

-

4

60,000,000

Anggaran

12

86,128,600

12

93,481,000

12

118,481,000

12

143,481,000

12

168,481,000

12

193,481,000

72

803,533,600

Akuntansi

14

99,878,000

14

94,395,000

14

125,000,000

14

125,000,000

14

150,000,000

14

150,000,000

84

744,273,000

Akuntansi

200,000,000

82

250,000,000

82

250,000,000

82

250,000,000

328

950,000,000

Perbendaharaa n

3

150,000,000

Akuntansi

60

98,104,000

Akuntansi

-

3

-

150,000,000

-

-

Dokumen

-

Laporan

-

63

-

-

-

-

82

-

-

-

12

18,104,000

-

1

-

12

-

-

12

20,000,000

111,000,000

1

48,250,000

12

-

-

-

-

12

20,000,000

111,000,000

1

50,000,000

12

-

-

-

-

12

20,000,000

111,000,000

1

50,000,000

12

-

-

-

-

12

20,000,000

111,000,000

1

111,000,000

5

555,000,000

Anggaran

50,000,000

12

50,000,000

60

248,250,000

Anggaran


DPKPA

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Tujuan

4

Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran

5

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Sasaran

Kode

6

7

Jumlah aset pada masingmasing kelompok yang resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten




8

9

10

Program Pengelolaan Aset dan Aparatur Daerah Penyusunan dan Sosialisasi Perda Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Penyusunan RKBU dan RKPBU Pengadaan Mobilitas Pemda Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Inventarisir/Sensus Barang Daerah Penatausahaan Belanja Modal SKPD Penilaian Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pandeglang Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Monitoring Evaluasi Aset Daerah Kabupaten Pandeglang Penilaian dan Penghapusan Aset Pemda Pengelolaan Tindak Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Penyusunan Neraca Aset Penyusunan SOP TP-TGR Penyusunan SOP Penyusunan Nilai BMD Penyusunan Peraturan KDH tentang Pedoman Teknik Pengelolaan TPTGR Penyusunan PERDA tentang Penyusutan Nilai BMD Penilaian / Kajian (KSO) Aset Daerah Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah


Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel


Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Asistensi Penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Optimalisasi Penerimaan Daerah Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah

2011

2012

2013

2014

2015


2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Dokumen/ Orang

-

-

1

73,945,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 25

73,945,000

Aset

Buku

20

60,026,000

20

79,995,000

40

200,000,000

40

200,000,000

40

200,000,000

40

200,000,000

200

940,021,000

Aset

Kendaraan (R4/R2) Kegiatan

13

2,135,118,000

9

559,920,000

17

2,951,280,000

18

3,101,280,000

50

750,000,000

50

775,000,000

157

10,272,598,000

Aset

1

1,530,606,500

1

200,000,000

1

300,000,000

1

500,000,000

1

500,000,000

1

500,000,000

6

3,530,606,500

Aset

Buku

-

5

299,925,000

5

400,000,000

5

600,000,000

15

1,299,925,000

Aset

Buku

10

10

29,999,950

20

60,000,000

30

100,000,000

120

380,799,950

Aset

Dokumen

-

1

3,000,000,000

2

6,000,000,000

Aset

Jenis Kendaraan Kegiatan

30,800,000 -

-

-

20

60,000,000

1

3,000,000,000

-

-

30 -

100,000,000 -

2

519,688,300

2

500,000,000

2

1,500,000,000

2

1,500,000,000

2

300,000,000

2

300,000,000

12

4,619,688,300

Aset

1

144,844,000

1

300,000,000

1

1,360,000,000

1

1,600,000,000

1

1,600,000,000

1

1,600,000,000

6

6,604,844,000

Aset

79

125,000,000

79

150,000,000

79

175,000,000

79

200,000,000

316

650,000,000

Aset

SKPD

-

-

Kegiatan

-

-

1

Kegiatan

-

-

125,000,000

-

-

5

99,975,000

5

100,000,000

5

100,000,000

5

100,000,000

5

100,000,000

25

499,975,000

Aset

1

99,999,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

6

824,999,000

Aset

1

100,000,000

1

100,000,000

1

150,000,000

Dokumen Dokumen Dokumen

-

-

1

150,000,000

4

500,000,000

Aset

-

-

1

73,945,000

-

-

-

-

1

100,000,000

-

-

2

173,945,000

Aset

-

-

-

1

73,337,000

-

-

-

-

-

1

100,000,000

-

-

2

173,337,000

Aset

Dokumen

-

-

1

37,160,000

-

-

-

-

1

75,000,000

-

-

2

112,160,000

Aset

Dokumen

-

-

1

99,990,000

1

150,000,000

5

699,990,000

Aset

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

Tanah Karangsari Sosialisasi

1

90,679,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

90,679,500

Aset

1

147,825,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

147,825,000

Aset

Perbup

1

75,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

75,000,000

Pendapatan

Perda

2

75,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

75,000,000

Pendapatan

Kegiatan

1

92,641,000

6

685,796,850

Pendapatan

Kegiatan

1

50,000,000

-

1

50,000,000

Pendapatan

347

83,050,200

750

2,497

431,445,200

Pendapatan

SPK

64

1

93,155,850 48,395,000

1 350

100,000,000 75,000,000

1 350

125,000,000 75,000,000

1 350

125,000,000 75,000,000

1 350

150,000,000 75,000,000


DPKPA


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

2

3

4

5

6

7




8

9

10

2011 Target

Pengadaan Barang Kuasi Jenis Barang dan Parporasi Bidang Pendapatan BOP Pajak Bumi dan Kecamatan Bangunan SKPD Penyusunan Lap.Atas Penghasil Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Penerima Pada SKPD Pemutahiran Data Wajib Dokumen Pajak Wajib Pajak Rekonsiliasi dan Verifikasi SKPD atas Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Penerimaan SKPD Penghasil Penyusunan SOP Pajak Dokumen Daerah Penyusunan SOP Retribusi Dokumen Daerah Penyusunan Sisdur Dokumen Retribusi Daerah Sosialisasi Perda Pajak Sosialisasi Daerah Sosialisasi Perda Retribusi Sosialisasi Daerah Insentif Lunas PBB Tahun Meningkatnya Penatausahaan Arsip Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan Digitalisasi Dokumen Arsip Pengelolaan Keuangan Daerah

11

Rp.

Target

12

13

2013 Rp.

Target

14

15

2014 Rp.

Target

16

17

2015 Rp.

Target

18

19


2016 Rp.

Target

20

21

Rp.

Target

22

23


Rp. 24

25

1

498,311,850

1

398,445,000

2

400,000,000

2

400,000,000

2

400,000,000

2

400,000,000

10

2,496,756,850

Pendapatan

35

171,600,000

35

117,776,450

35

200,000,000

35

200,000,000

35

200,000,000

35

200,000,000

210

1,089,376,450

Pendapatan

17

36,235,400

17

34,961,000

17

50,000,000

17

50,000,000

17

50,000,000

17

50,000,000

102

271,196,400

Pendapatan

-

-

1

48,681,700

1

60,000,000

1

60,000,000

1

60,000,000

1

60,000,000

5

288,681,700

Pendapatan

-

-

17

38,378,800

20

60,000,000

20

60,000,000

20

60,000,000

20

60,000,000

97

278,378,800

Pendapatan

1

65,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

65,000,000

Pendapatan

1

65,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

65,000,000

Pendapatan

1

95,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

95,000,000

Pendapatan

-

-

1

182,320,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

182,320,000

Pendapatan

-

-

1

198,650,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1

198,650,000

Pendapatan

-

-

1

3,676,995,000

1

3,676,995,000

1

3,676,995,000

1

3,676,995,000

1

3,676,995,000

5

18,384,975,000

Pendapatan

1

23,844,700

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

6

259,596,700

Sekretariat

1

271,700,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

200,000,000

5

696,700,000

Sekretariat

1

Dokumen

Aplikasi

2012

-

65

35,752,000

-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 06 TAHUN 2008 BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN PADEGLANG

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPAGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENDAPATAN

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

BIDANG AKUNTANSI

BIDANG ANGGARAN

BIDANG ASET

SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN

SEKSI PERBENDAHARAAN

SEKSI REKONSILIASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI SKPD

SEKSI ANALISIS DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SEKSI PENILAIAN DAN PEMBERDAYAAN ASET

SEKSI PENAGIHAN DAN PENERIMAAN

SEKSI KAS DAERAH

SEKSI AKUNTANSI BENDAHARA UMUM DAERAH

SEKSI KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN ANGGARAN

SEKSI PENATAUSAHAAN ASET

KETERANGAN :

UPT = GARIS LINI = GARIS KOORDINASI

71

Lampiran 2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016

Kode




4

5

6

7

1 20 6 1

1

20 6 1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8

2012 Rp. 9

Target 10

2013 Rp. 11

Target 12

2014 Rp. 13

Target 14

2015 Rp. 15

Target 16


2016 Rp. 17

Target 18

Rp. 19

Target 20

Rp. 21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

bulan

12

2,949,600,000

12

2,990,400,000

12

3,100,000,000

12

3,100,000,000

12

3,100,000,000

12

3,100,000,000

72

18,340,000,000

1

20 6 1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

orang

15

37,200,000

19

46,800,000

19

50,000,000

19

50,000,000

19

50,000,000

19

50,000,000

110

284,000,000

1

20 6 1

10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

item

15

87,130,200

15

89,922,700

12

100,000,000

12

100,000,000

12

100,000,000

12

100,000,000

78

577,052,900

1

20 6 1

11

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

item

6

10,352,650

7

10,511,600

6

12,000,000

6

12,000,000

6

12,000,000

6

12,000,000

37

68,864,250

1

20 6 1

12

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

item

9

228,610,000

17

499,000,000

5

300,000,000

5

300,000,000

5

300,000,000

5

300,000,000

46

1,927,610,000

1

20 6 1

13

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

item

8

3,063,000

16

10,000,000

7

12,000,000

7

15,000,000

7

15,000,000

7

15,000,000

52

70,063,000

1

20 6 1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

buku

10

1,500,000

20

3,000,000

10

3,500,000

10

5,000,000

10

5,000,000

10

5,000,000

70

23,000,000

1

20 6 1

Penyediaan Makanan dan Minuman

bulan

12

120,000,000

12

120,000,000

12

156,000,000

12

200,000,000

12

200,000,000

12

200,000,000

72

996,000,000

1

20 6 1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

tahun

1

113,000,000

1

125,000,000

1

130,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

1

150,000,000

6

818,000,000

1

20 6 1

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

orang

10

26,000,000

10

26,000,000

10

27,000,000

10

27,000,000

10

27,000,000

10

27,000,000

60

160,000,000

1

20 6 1

Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan

item

18

7,255,600

20

7,251,000

20

8,000,000

20

8,000,000

20

8,000,000

20

8,000,000

118

46,506,600

1

20 6 1

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

bulan

12

32,637,000

12

46,117,500

12

46,117,500

12

46,117,500

12

46,117,500

12

46,117,500

72

263,224,500

Penyediaan Bahan Bakar

bulan

12

52,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

52,000,000

Pengadaan Alat Tulis Kantor

bulan

-

12

278,330,650

12

300,000,000

12

300,000,000

12

300,000,000

12

300,000,000

60

1,478,330,650

1

20 6 1

1

20 6 1

-

72


Kode

4




5

6

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 Target 8

2012 Rp. 9

Target 10

2013 Rp. 11

Target 12

2014 Rp. 13

Target 14

2015 Rp. 15

Target 16


2016 Rp. 17

Target 18

Rp. 19

Target 20

Rp. 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

tahun

1

61,000,000

1

65,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

6

426,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

gedung

1

2,600,000

1

40,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

6

242,600,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

kegiatan

1

35,700,000

1

66,900,000

1

80,000,000

1

80,000,000

1

80,000,000

1

80,000,000

6

422,600,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik

tahun

1

88,090,000

1

16,090,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

6

184,180,000

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

gedung

1

99,750,000

1

196,390,000

1

300,000,000

1

300,000,000

1

300,000,000

1

300,000,000

6

1,496,140,000

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas

paket

-

-

1

92,000,000

-

-

1

92,000,000

jenis pakaian

-

-

2

54,220,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis DPKPA 2011-2015

2

60,000,000

2

60,000,000

6

174,220,000

dokumen

1

10,000,000

1

7,667,600

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

6

97,667,600

bulan

12

18,405,450

12

8,610,500

12

20,000,000

12

20,000,000

12

20,000,000

12

20,000,000

72

107,015,950

tahun

1

31,320,350

1

8,822,600

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

1

20,000,000

6

120,142,950

dokumen

4

20,000,000

7

24,525,050

7

25,000,000

7

25,000,000

7

25,000,000

7

25,000,000

39

144,525,050

dokumen

3

14,900,000

3

16,472,600

3

20,000,000

3

20,000,000

3

20,000,000

3

20,000,000

18

111,372,600

bulan

12

89,075,200

12

35,339,000

12

75,000,000

12

75,000,000

12

75,000,000

12

75,000,000

72

424,414,200

dokumen

1

20,000,000

-

1

20,000,000

2

40,000,000

-

-

-

73

-

-

-

-


Tahun TAHUN 2011

Recommend Documents