Tahun 2011

1

Pemerintah dan DPR RI kini sedang membahas BPIH 1432H/2011M. Diharapkan 5 Juli 2011, BPIH tersebut sudah disepaka bersama

JELAJAH UTAMA

Pemerintah akan menyerahkan RUU Pengelolaan Keuangan Haji ke DPR untuk dibahas bersama hingga dapat disahkan sebagai Undang-Undang, agar pengelolaannya lebih terarah dan bisa meningkatkan asas manfaat secara aman

DARI REDAKSI SURAT PEMBACA SOROTAN FOKUS REALITA INFO KEBIJAKAN ASRAMA HAJI LAPORAN KEUANGAN HAJI OPINI HAJISIANA KRONIKA DALAM NEGERI KRONIKA LUAR NEGERI

3 4 5 6 10 19 22 24 26 32 38

Asrama Haji Balikpapan menjadi asrama haji mandiri. Sumber dananya dari penyewaan gedung untuk berbagai kegiatan Cover Edisi IV/Tahun 2011

2 REALITA HAJI EDISI IV/Tahun 2011

DARI REDAKSI

RUU Keuangan Haji Siap diajukan ke DPR RI

S

etelah tiga tahun dirintis, akhirnya Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) siap diajukan ke DPR RI untuk dibahas bersama-sama sehingga bisa disahkan sebagai UU.

Undang-undang ini dipandang sangat perlu sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan haji yang berasal dari masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji. Selama ini pengelolaan hingga pemanfaatan optimalisasinya menggunakan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai landasan hukum. Banyak pihak menganggap landasan hukum tersebut belum cukup, sehingga diperlukan adanya UU tersendiri yang mengaturnya. Hal itulah yang menjadi laporan utama atau Fokus Realita dalam majalah yang kini ada di tangan pembaca. Laporan ini dilengkapi dengan usulan Menteri Agama Suryadharma Ali tentang besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) musim haji 1432H/2011M yang saat ini sedang dibahas oleh Panja BPIH Pemerintah dan Panja BPIH DPR RI. Tidak kalah menariknya dalam Fokus Realita ini kita juga turunkan laporan perbandingan besaran BPIH Indonesia dan biaya haji Malaysia. Ternyata BPIH Indonesia lebih murah dibandingkan dengan biaya haji Malaysia. Dengan demikian, terpatahkan sudah informasi yang berkembang di masyarakat bahwa biaya haji Malaysia lebih murah dibandingkan dengan BPIH Indonesia. Bahkan, pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang saat ini sudah meraih ISO 9001:2008 kini dilengkapi dengan hasil survey kepuasan para jemaah atas pelayanan penyelenggara ibadah haji di bawah kordinasi nasional Kementerian Agama, sebesar 81,45% menyatakan kepuasannya. Ini berarti kerja keras aparat penyelenggara ibadah haji sangat dihargai oleh para jemaah haji sebagai dzuyufurrahman atau tamu Allah SWT. Laporan lainnya dalam rubrik-rubrik di majalah yang kini ada di tangan pembaca yang budiman, hadir seperti biasanya. Khusus untuk rubrik resensi buku, kita turunkan buku ‘’Reformasi Birokrasi’’ karya mantan Irjen Kemenag, Qodri Azizi yang didalamnya membahas arti penting reformasi birokrasi secara umum, termasuk di dalamnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Demikianlah gambaran isi Realita Haji edisi IV, sebagai edisi ‘’terakhir’’ dibawah kepemimpinan Kabag Perencanaan dan Keuangan, Drs. H. Ali Rokhmad, Msi sebagai Pemimpin Redaksi. Untuk edisi berikutnya, Realita Haji akan kembali dipimpin oleh Drs. H. Amin Akkas, Msi yang kini sebagai Kabag Informasi Haji Terpadu. Pada 2008 dia melahirkan majalah internal ini. Semoga apa yang dimuat dalam majalah ini akan menambah informasi dan memperluas wawasan kita tentang perhajian. Saran dan pendapat serta pandangan pembaca mengenai perhajian sangat kami harapkan agar majalah ini bisa semakin baik pada masa mendatang. Amin.... Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Redaksi Realita Haji

Pengarah Slamet Riyanto Penanggung Jawab M. A. Ghafur Djawahir Pemimpin Redaksi Ali Rokhmad Wakil Pemimpin Redaksi M. Amin Akkas Sekretaris Redaksi Suviyanto Redaktur Senior Hadi Mustofa, Saiful Anam Redaktur A. Kartono, Zainal Abidin Supi, Achmad Djunaidi, Bahar Maksum, Musthafa Helmy Editor Arif Nurrawi, Ahmad Baedowi, Toto Sugiarto, Nashir Maqsudi, M. Affan Rangkuti Desain Visual Syaiful Asifuddin, Suprayudi, Ahmad Rizal, Reza Muhamad, Ambari Julianto Sekretariat Tamriyanto, Mulyo Widodo, Inngam Anwari, Shoim Munawar, Siti Nurbaiti, Fajris Saidah, Deni Hidayat, Endang Sugandi, Sutiar Utomo Diterbitkan Oleh Ditjen Penyelengaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Alamat Redaksi : Gedung Kementerian Agama , Lt.VI/C.603 Jl. Lapangan Banteng Barat, No.3-4 Jakarta Pusat 10710

Redaksi menerima kritik dan saran dari pembaca. Di samping itu menerima tulisan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Tulisan dapat dikirim ke redaksi atau email: [email protected]

3

SURAT PEMBACA Konsistensi SISKOHAT

Haji dan Umrah MLM Assalamualaikum wr.wb Sekarang ada kecenderungan memudahkan umrah dan haji dengan cara (MLM). Dengan mendaftar Rp 3,5 juta dimungkinkan bisa umrah dengan cara mencari down line sebanyak-banyaknya. Dengan membayar Rp 5 juta sudah bisa mendaftar haji. Tentu, bagi masyarakat cara ini sangat membantu. Tapi, pertanyaan saya, apakah tarip haji dan umrah dengan cara MLM itu apakah tidak menambah beban harga yang lebih tinggi bagi jemaah. Sebab, up line pati menikmati bonus tinggi sehinga mau tidak mau harga umrah dan haji akan membengkak naik tinggi. Pertanyaan saya, layakkah untuk haji dan umrah orang boleh dan bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya? Rasanya tidak etis menjual jasa umrah dengan mengeruk keuntungan yang besar. Umrah dan haji adalah ibadah yang seharusnya perlu ada bantuan. Bagi mereka yang mengerti perlu membimbing dan bagi mereka yang punya dana lebih perlu membantu yang lemah secara ekonomi. Demikian juga untuk pemerintah perlu ketegasan: melarang atau membolehkan cara haji dan umrah MLM semacam itu yang konon sudah mendapat serti kat halal dari MUI. Wassalamualaikum wr.wb

Umran Napitupulu Depok, Jawa Barat.


Assalamualaikum wr.wb Menjelang pengumuman BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji -dulu ONH- Ongkos Naik Haji), kini banyak orang-orang berkeliaran menawarkan jasa untuk bisa memberangkatkan jemaah calon haji lebih awal dari jadwal pemberangkatannya. Saya yang sudah mendaftar sebagai jemaah calon haji, termasuk yang mereka datangi. ‘’Sesuai jadwal pemberitahuan dari Kantor Kementerian Agama, saya baru akan berangkat tahun 2013. Apa saya bisa berangkat lebih cepat?’’ tanya saya pada orang-orang itu. Dengan penuh meyakinkan, mereka bilang bisa. Saya ragu-ragu, apakah benar, mereka bisa mempercepat keberangkatan saya menunaikan ibadah haji. Karena, saya dengar, pendaftaran jemaah calon haji yang masuk dalam SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), tidak bisa diubah oleh siapa pun. Sehingga, saya tetap berkeyakinan akan bisa berangkat pada musim haji tahun 2013. Oleh karena itu, melalui Surat Pembaca Majalah Realita Haji, saya ingin tanya, apakah memang mungkin jemaah calon haji seperti saya yang seharusnya berangkat tahun 2013, bisa berangkat musim haji tahun 2011 ini? Kalau memang bisa, bagaimana caranya? Mohon penjelasannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih. Wallahul muwa q ila aqwamith thariq, Wassalamu’alaikum wr. wb. Achmad Djauhari Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur

Penjelasan Ditjen PHU Assalamualaikum wr.wb Terimakasih atas pertanyaan Sdr Achmad Djauhari. Perlu kami jelaskan, bahwa memang benar data para jemaah calon haji, termasuk waktu pemberangkatan menunaikan ibadah

haji, tidak bisa diubah oleh siapa pun. Seperti Anda yang seharusnya berangkat tahun 2013, tidak bisa diubah berangkat tahun 2011 atau tahun berikutnya. Perlu diketahui, dalam proses penentuan siapa jemaah calon haji yang harus berangkat tahun berjalan adalah mereka yang sudah masuk dalam porsi pemberangkatan tahun ini sesuai nomor urut yang terdaftar dalam SISKOHAT. Dan mereka yang pernah menunaikan ibadah haji serta mereka yang berumur di bawah 18 tahun akan diganti secara otomatis masuk dalam daftar urutan berikutnya untuk pemberangkatan tahun berjalan ini. Kecuali mereka yang berstatus mahram dan pembimbing yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi setempat. Mereka diberi kesempatan untuk melunasi BPIH tahun keberangkatan pada tahap pertama dan kedua, jika tidak bisa melunasi, maka sisa kuota porsi tersebut diberikan kesempatan kepada pendaftar berikutnya, hal ini berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 15 tahun 2006. Jika tahap kedua masih terdapat sisa porsi Nasional maka menjadi kewenangan Menteri Agama. Sisa porsi Nasional tersebut akan dikembalikan ke Provinsi dengan memperhatikan lama masa tunggu di Provinsi tersebut, sesuai Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2010 tentang kriteria penggunaan sisa kuota Haji Nasional : a. belum pernah menunaikan ibadah haji; b. berusia 60 tahun ke atas; c. penggabungan suami-istri yang di buktikan dengan Aktah Nikah/ Kartu Keluarga; d. penggabungan anak dan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran; atau e. pendamping jemaah haji yang tidak mampu mandiri (udzur) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Demikian penjelasan kami, terimakasih atas perhatiannya, Red Wassalamu’alaikum wr. wb.

SOROTAN

Arti Penting RUU Pengelolaan Keuangan Haji Ali Rokhmad

D

ana setoran awal jemaah haji yang dibayarkan, sebagai kewajiban masyarakat Islam yang akan menunaikan ibadah haji saat ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hanya saja, pengaturan itu terbatas pada pemanfaatan optimalisasinya serta pengembangannya dalam bentuk instrumen bank yang benar-benar terjamin keamanannya. Seperti dalam tabungan deposito serta dalam SBSN (Sertipikat Bank Syariah Negara) atau SUKUK. Karena UU tersebut terfokus pada penyelenggaraan ibadah haji. , karena setoran awal merupakan bagian dari penyelenggaraan ibadah haji, maka disinggung sedikit di dalamnya Lantas bagaimana kalau dana tersebut dikembangkan dalam bentuk investasi? Sehingga dana segar (fresh money) tersebut bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan nasional. Inilah salah satu yang melatar belakangi, perlunya UU Tata Kelola Dana Haji segera diwujudkan. Para pejabat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) selama ini dihantui oleh adanya ‘’temuan’’ hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pengawasan, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau pun dari pengawas internal, yakni Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama dan sebagainya. Karena mereka sadar, dasar hukum pengelolaan dan penggunaan dana haji tersebut, belum kuat dan perlu pengaturan UU tersendiri. Selama ini, pemanfaatan dana optimalisasi tersebut dibahas bersama dengan DPR untuk memperoleh persetujuan, sehingga penggunaannya benar-benar atas kesepakatan bersama antara pemerintah dengan para wakil rakyat, sampai-sampai untuk honor tenaga musiman (Temus) atau untuk kepentingan katering para jemaah haji atau lainnya dibahas secara detail. Diakui atau tidak, hal itu sedikit banyak mengurangi adanya kekhawatiran penggunaan dana optimalisasi setoran awal tersebut dari kesalahan penggunaan sehingga menjadi “temuan”. Hal ini tentu saja tidak bisa dipertahankan terus menerus, sehingga dipandang perlu adanya suatu UU tersendiri yang mengatur tata kelola dana haji tersebut. Dan, keinginan ini sudah lahir hanya beberapa bulan setelah lahirnya UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada awal tahun 2008, sehingga sejak itulah, usaha menyusun rancangan UU tersebut terus diupayakan. Saat ini, setelah tiga tahun kemudian, RUU tersebut sudah berhasil disusun dengan baik, dan insya Allah dalam masa sidang DPR pertama setelah penyampaian Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 tentang nota keuangan APBN, akan dibahas bersama dengan DPR, sehingga diharapkan pada masa persidangan pertama 2012 RUU tersebut dapat disahkan sebagai UU. Untuk mewujudkan keinginan melahirkan UU tersebut, Kementerian Agama sejak akhir 2008 berusaha menyusun RUU tersebut dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan

HAM serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juga aktif dalam proses penyusunan RUU ini pihak Sekretariat Negara. Sementara stakeholder perhajian menjadi nara sumber. Untuk lebih menyempurnakan RUU tersebut di samping dari kalangan pakar hukum dan keuangan Islam yang sengaja dibentuk secara khusus oleh Sekjen Kementerian Agama sebagai penanggungjawab penyusunan RUU tersebut. Penjelasan lebih mendalam mengenai RUU Tata Kelola Keuangan Haji ini, disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat dalam wawancara dengan tim Realita Haji di ruang kerjanya akhir Juni lalu. Hasil wawancara tersebut diturunkan sebagai laporan utama dalam Realita Haji edisi IV 2011 ini. Dalam waktu dekat RUU tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Sekretariat Negara untuk dimintakan persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga, kalau tidak ada arahan lebih lanjut dari Presiden, RUU tersebut akan langsung diajukan kepada DPR RI untuk dibahas bersama-sama dalam masa sidang setelah penyampaian nota keuangan APBN pada 16 Agustus 2011 oleh Presiden RI.**

5

FOKUS REALITA

RUU Pengelolaan Keuangan Haji Demi Terwujudnya Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji

Pemerintah segera menyerahkan RUU Pengelolaan Keuangan Haji ke DPR untuk dibahas bersama hingga bisa disahkan sebagai undang-undang, agar pengelolaannya lebih terarah dan bisa meningkatkan asas manfaat secara aman.

K

ementerian Agama saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang Tata Kelola Keuangan Haji (RUU TKKH) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan dalam masa sidang DPR RI pertama 16 Agustus mendatang sudah bisa dibahas dengan pihak DPR RI, sehingga pada tahun 2012, RUU tersebut bisa disahkan sebagai undang undang.

6

Menurut Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Bahrul Hayat,

REALITA HAJI EDISI IV/Tahun 2011

Gedung kantor Kementerian Agama jalan MH Thamrin No.6 Jakarta

RUU ini merupakan kebutuhan mendesak sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan haji. Sehingga lebih terarah dalam peningkatan pemanfaatannya untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji . ‘’Ini sesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang mengharuskan pengelolaan keuangan haji bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan penyelenggaraan ibadah haji,’’ ujar Bahrul Hayat menjawab pertanyaan Realita Haji di ruang kerjanya, Jakarta beberapa waktu lalu.

Saat ini pengelolaan dan penggunaan dana haji sudah diatur dalam UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi hal itu hanya terbatas pada dana optimalisasi setoran awal jemaah calon haji dalam penggunaannya. Sedangkan peningkatan optimalisasinya terbatas dalam bentuk deposito, tabungan dan giro serta SUKUK /SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan nilai optimalisasi 7,5%/tahun. Sedangkan dalam RUU ini peningkatan atau optimalisasinya diusahakan juga dalam bentuk investasi, tetapi dengan batasan atau rambu-rambu yang benarbenar aman. Bahrul Hayat mencon-

tohkan investasi itu antara lain, kalau dimungkinkan, membangun tower untuk pemondokan para jemaah calon haji di Makkah. ‘’Ini jelas tidak akan mengalami kerugian, karena penggunanya para jemaah haji kita sendiri setiap tahun. Untuk investasi lainnya, tentu perlu kita pikirkan bersama,’’ ujar Bahrul Hayat lagi. Dia lantas menghitung investasi untuk pembangunan tower tersebut. Seandainya investasi itu memerlukan dana sekitar Rp 6 triliyun, lantas dalam setahun para jemaah harus bayar sewa perjemaah SAR 3.000, maka akan ada pemasukan sekitar SAR 600 juta atau lebih Rp 1,8 triliyun. Berarti dalam janka waktu 4 tahun, investasi itu sudah bisa kembali. Apakah tidak meniru Tabung Haji Malaysia yang mengelola dana haji para jemahnya secara komersial? Bahrul Hayat mengatakan, dalam masalah ini pihaknya dibatasi dengan rambu-rambu pengamanan yang ketat, agar pengelolaan dana tersebut benar-benar aman, sehingga untuk kepentingan investasi, perlu dicari peluang investasi yang benar-benar aman pula.

jemaah calon haji saat mereka akan berangkat menunaikan ibadah haji,’’ tegas Bahrul Hayat. Dia perlu menegaskan hal itu, agar tidak ada kesalahfahaman di masyarakat, bahwa penyebutan dana itu sebagai keuangan negara, hanya sekedar pemberian status, bukan berarti dana itu bisa digunakan untuk kepentingan negara. ‘’Siapa pun tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan penyelenggaraan ibadah haji,’’ tegasnya lagi. Oleh karena itu, menurut Bahrul Hayat, perlu ada undang-undang tersendiri secara khusus yang mengatur masalah dana para jemaah calon haji tersebut. ‘’Inilah salah satu latar belakang, kenapa UndangUndang Tata Kelola Keuangan Haji dianggap sangat perlu untuk segera disusun dan dibahas dengan DPR agar bisa disahkan sebagai undangundang,’’ tegas Sekjen Kemenag yang

mantan pejabat teras Kementerian Pendidikan Nasional itu. Secara singkat Bahrul Hayat menjelaskan, RUU ini menyangkut empat hal pokok. Pertama RUU ini mengatur peningkatan asas manfaat atas pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari dana setoran awal jemaah calon haji. Kedua, pemberian batasan atau rambu-rambu pengelolaan keuangan haji, agar benar-benar aman. Ketiga, perlunya dibentuk suatu badan pengelola keuangan haji, meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam RUU ini. Sedangkan keempat adalah mengatur masalah penanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji sekaligus pembinanya, yakni penanggungjawab Menteri Agama sekaligus sebagai pembina teknis. Sementara pembina teknis keuangan Menteri Keuangan dan pembina syariah adalah Dewan Syariah Nasional.

Penanggungjawab perihal pengelolaan keuangan haji ini ada di tangan Menteri Agama, sebagai pejabat negara, meski dimungkinkan pengelolanya adalah suatu badan usaha. Dengan prinsip seperti itu, maka dana haji ini statusnya masuk sebagai keuangan negara. Karena dalam UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dikatakan bahwa semua dana yang dikelola oleh pemerintah atau pejabat negara, termasuk dana yang bersumber dari APBN atau pun dana dari masyarakat, statusnya sebagai keuangan negara. ‘’Tetapi semua pihak, baik masyarakat atau pun pemerintah sepakat, bahwa dana ini adalah dana titipan milik jemaah calon haji yang dikelola oleh Menteri Agama sebagai pejabat negara, sehingga meski disebut sebagai keuangan negara, namun tidak masuk dalam kas negara dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan negara. Karena dana ini harus dikembalikan kepada para

Direktur Jenderal PHU, Slamet Riyanto, siap menandatangani MoU bersama Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH

7

FOKUS REALITA Dirintis Sejak Akhir 2008 RUU TKKH ini sudah dirintis hanya beberapa saat setelah lahirnya UU No. 13 tahun 2008 yang lahir pada awal tahun 2008. Pada akhir 2008, ide perlunya RUU tersebut mulai digulirkan

dengan membahasnya bersama beberapa instansi pemerintah, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Sekretariat Negara.

8

Beberapa waktu kemudian, mulailah dilakukan penyusunan RUU tersebut setelah sebelumnya diadakan kajian akademik yang melibatkan para pakar dari Universitas Islam Negeri (UIN)


Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta serta pakar ekonomi syariah. ‘’Kita juga membahasnya dengan para stakeholder haji, seperti para anggota penyelenggara ibadah haji khusus, penyelenggara KBIH serta MUI,’’ ungkap Bahrul Hayat lagi.

belum menyampaikan RUU ini ke Setneg, walau dalam pembahasanpembahasan RUU ini selama ini telah melibatkan Setneg secara intensif.

Setelah itu, RUU inipun dimasukkan dalam Prolegnas

Dalam waktu dekat ini, Bahrul Hayat berencana akan sampaikan RUU ini secara resmi ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden,

(Program Legislasi Nasional) sebagai inisiatif pemerintah. Sehingga diharapkan RUU ini akan bisa dibahas bersama DPR mulai masa sidang pertama setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato nota keuangan negara APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2012 pada 16 Agustus 2011 mendatang.

karena prosedurnya memang begitu. ‘’Kalau tidak ada arahan lain dari Presiden, RUU ini akan langsung diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut hingga bisa disahkan sebagai UU,’’ tegas Bahrul Hayat yang telah lima kali sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU dari Kemenag. ‘’Tetapi saya tidak tahu, apakah RUU ini saya juga Ketua Panjanya,’’ tambah Bahrul kemudian.

Namun demikian, Bahrul Hayat mengakui, hingga saat ini pihaknya

Hanya saja, sebelum RUU tersebut disampaikan ke Setneg,

Laporan Keuangan Ditjen PHU Mengalami Kemajuan

Jemaah calon haji sedang melakukan setoran awal BPIH pada salah satu Bank Syariah

L

aporan keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) musim haji 1431H/2010M, mengalami kemajuan yang cukup baik meski belum mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai penilaian tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan instansi pemerintah yang diauditnya. Dibandingkan dengan hasil audit BPK untuk musim haji tahun sebelumnya yang masih disclaimer, hasil audit ini mengalami kemajuan yang sangat berarti, meski BPK belum memberikan opini di dalamnya. Tetepi dalam catatan akhir hasil audit tersebut, yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Audit BPK, Acep Mulyadi, mengakui bahwa pihaknya mencatat kemajuan dalam pengelolaan dana haji tersebut.‘’Sekecil apa pun kemajuan itu, harus kita syukuri. Tahun-tahun sebelumnya audit atas pengelolaan dana haji selalu disklaimer. Sekarang pihak BPK sendiri mengakui adanya kemajuan dalam pengelolaan dana haji itu,’’ ujar Direktur Pengelolaan Dana Haji, Drs. H. Achmad Djunaidi, MBA dalam penjelasannya kepada Realita Haji di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Kemajuan dalam pengelolaan dana haji yang dimaksud pihak BPK tersebut mulai dari laporan keuangan disusun tepat waktu dan transparan, baik setiap bulan maupun seiap akhir musim haji. Langkah Kementerian Agama yang telah menempatkan dana setoran awal itu ke jenis investasi dalam SBSN (Sertipikat Bank Syariah Negara) SUKUK dengan tingkat suku bunga hingga 7,5% dinilai sebagai langkah yang lebih menguntungkan dan lebih aman karena dananya dijamin pemerintah secara keseluruhan sehingga dapat diperoleh dana optimalisasi Rp. 1,6 T pertahun. E siensi dan peningkatan dana optimalisasi dana setoran awal jemaah calon haji, diakui oleh pihak BPK, telah mengurangi besaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) musim haji 1431H/2010M dibandingkan pelaksanaan haji tahun 1430/2009M hingga mencapai US$ 80 dan Rp 100.000,- perjemaah. Dengan adanya kemajuan yang demikian itu, Djunaidi mengatakan, bahwa hal itu harus menjadi pendorong bagi jajaran Ditjen PHU untuk

bisa mengelola keuangan penyelenggaraan haji lebih baik lagi. Sehingga target untuk menjadikan hasil audit atas pengelolaan dana haji bisa mencapai WTP. Laporan pengelolaan dana haji tersebut tidak mudah untuk mencapai WTP, karena aset-aset milik Ditjen PHU masih belum tertata dengan baik. Contohnya seperti aset asrama haji yang hampir ada di seluruh Indonesia. Hanya sebagian kecil dari seluruh asrama haji itu yang seluruhnya milik Ditjen PHU. Selebihnya, milik bersama antara Ditjen PHU dan Pemda setempat. Dengan kondisi seperti itu, diakui Djunaidi, tidak mudah laporan pengelolaan keuangan Ditjen PHU untuk bisa mendapat penilaian WTP dari BPK. Dalam kesempatan yang lain, Djunaidi juga mengungkapkan bahwa selama ini setoran awal jemaah haji lewat bank konvensional. Namun begitu, ia berharap agar bank syariah bisa lebih kompetitif dalam memberikan pelayanan terhadap jemaah haji. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam pasal 22.Sesuai dengan amanat UU itu, Menag Suryadharma Ali memutuskan mulai tahun depan setoran awal jemaah haji diprioritaskan melalui bank syariah. ‘’Saat ini sudah ada 11 bank konvensional yang membuka layanan bank syariah,’’ kata Djunaidi lagi, seperti dirilis “kemenag.go.id”. Kesiapan bank syariah, kata dia, baru teralisasi satu tahun belakangan ini. Djunaedi mengakui, manfaat yang diperoleh dari bank syariah sebenarnya lebih besar dibandingkan bank konvensional. Sementara itu, Direktur Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mulya E. Siregar, mengakui, bank syariah saat ini sudah memiliki kesiapan menjadi bank penerima setoran awal haji. Berbeda dengan 10 tahun lalu yang hanya 2-3 bank syariah, saat ini terdapat 11 bank umum syariah dengan 23 unit usaha syariah. Tidak hanya itu, jaringannya pun cukup luas dan didukung dengan layanan IT yang bersaing dengan bank konvensional. Berdasarkan data BI, saat ini terdapat 2.000 jaringan bank syariah di Tanah Air. “Saya rasa mereka siap melayani dana haji,” terangnya. (BHM)

9

INFO KEBIJAKAN

Menag Usulkan BPIH 1432H/2011M Pada Komisi VIII DPR RI Pemerintah dan DPR RI kini sedang membahas BPIH 1432H/2011M. Diharapkan Juli 2011, BPIH tersebut sudah disepakati bersama dan disahkan sebagai BPIH 1432H. 10 REALITA HAJI EDISI IV/Tahun 2011

M

enteri Agama Suryadharma Ali menyampaikan usulan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1432H/2011M sebesar US$ 3.847 (Tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh USD) dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding di Gedung DPR/MPR /Senayan, Jakarta akhir Mei lalu. Ada kenaikan sekitar US$ 600 dibandingkan dengan BPIH musim haji tahun sebelumnya (1431 H) yang hanya sekitar US$ 3.342. Kenaikan yang paling menyo-lok berasal dari usulan biaya penerbangan yang diajukan oleh Garuda Indonesia dan Saudia Airline yang mencapai sekitar US$ 342 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya US$ 1.734, menjadi US$ 2.076. Menag mengatakan, usulan itu didasarkan pada kenaikan harga minyak dunia yang kini mencapai US$ 104/barrel. Sedangkan tahun lalu, harga minyak dunia baru mencapai US$ 79/barrel. Biaya pemondokan juga diusulkan naik, dari SAR (Saudi Arabia Real) 2.850 tahun lalu, menjadi SAR 3.400 atau naik SAR 550.

Tetapi ketika dimintai komentarnya oleh wartawan sehubungan adanya usulan kenaikan BPIH tersebut, Menag tidak bersedia menjawabnya secara langsung. ‘’Itu baru usulan. Yang penting keputusannya nanti. Karena saya yakin, baik DPR atau pun pemerintah, tidak menginginkan adanya kenaikan BPIH, tetapi perkembangan keadaan yang memaksa adanya kenaikan itu,’’ tegasnya lebih lanjut.

jauhnya tidak lagi 2000 meter, melainkan jadi 2.500 meter. Tetapi Menag yang juga Ketua Umum DPP PPP itu tidak bersedia menjelaskan secara terinci. Kebetulan saat itu tidak ada dialog atau tanya jawab yang sifatnya pendalaman mengenai usulan itu. Kesempatan mempertanyakan masalah itu, pada saat pembahasan Panja (Panitia Kerja) BPIH yang akan dilaksanakan pembahasannya pada bulan Juni - Juli 2011 nanti.

Keadaan yang memaksa yang dimaksudkan Menag adalah kenaikan harga minyak dunia dan harga sewa

Secara terinci Menag menjelaskan biaya langsung yang harus ditanggung jemaah calon haji sebesar US$ 3.847

Menag juga menjelaskan mengenai biaya inderect cost (biaya tidak langsung) untuk para jemaah calon haji yang dibebankan kepada dana optimalisasi setoran awal jemaah calon haji, yakni sebesar Rp 1,051 triliyun, yang terdiri dari biaya operasional haji di Arab Saudi sebesar Rp134,3 miliar, biaya operasional haji di dalam negeri Rp 245,2 miiar, subsidi akomodasi jemaah haji di Makkah Rp 140,8 miliar dan safeguarding sebesar Rp 22.6 02 miliar. Usulan BPIH tersebut, akan ditindak lanjuti dengan pembentukan

Rapat Kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR RI saat penyampain usulan BPIH tahun 1432 H/2011 M

pemondokan di Arab Saudi. Kalau bisa, menurut Menag, BPIH turun atau minimal sama dengan tahun lalu, tetapi pelayanan harus lebih baik. Seperti pemondokan, tahun lalu ring I dengan jarak terjauh 2000 meter dari Masjidil Haram hanya sekitar 63 %, tahun ini Ring I mencapai sekitar 93%. Di Madinah pemondokannya 100 % di Markaziyah yang barjarak 600 meter, tahun lalu baru 94%. Hanya saja, ukuran ring I pada musim haji 1432H/2011, jarak ter-

itu terdiri dari biaya penerbangan Ud$ 2.076, General service fee Kerajaan Saudi Arabia (KSA) US$ 277 yang terdiri dari pelayanan muassassah tawwafah, muassassah Al Adilla dan Maktab Wukala Al Muwahhad sebesar SAR 294, Perkemahan di Arafah Mina SAR 300, angkutan darat (Naqobah) Jeddah, Makkah, Madinah dan Arafah Mina SAR 435, akomodasi Makkah SAR 3.400, Madinah SAR 600 (US$ 1.089) dan living cost US$ 405.

Panja (Panitia Kerja) dari kedua belah pihak, yakni Panja BPIH Pemerintah (Kementerian Agama) dan Panja BPIH dari DPR RI. Kedua panja ini yang akan membahas BPIH tersebut hingga bisa disepakati bersama untuk ditetapkan sebagai biaya yang harus dibayar oleh para jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji pada 1432H/2011M. Dalam penjelasannya, Menag mengungkapkan bahwa BPIH

11

INFO KEBIJAKAN 1432H ini menetapkan kurs US$ atas rupiah berdasarkan asumsi makro APBN 20-11 sebesar Rp 9.000, tahun sebelumnya ditetapkan kurs US$ sebesar Rp 9.300. Demikian juga kurs US$ atas SAR ditetapkan 1US$ menjadi SAR 3.72. Sedangkan kurs SAR atas rupiah ditetapkan SAR1 menjadi Rp 2.419,Untuk plafon harga sewa pemondokan di Makkah rata-rata sebesar SAR 3.700 dengan space 4 M2/jemaah, namun usulan yang dibebankan kepada para jemaah calon haji rata-rata hanya sebesar SAR 3.400/jemaah. Di sini ada subsidi untuk para jemaah yang dibebankan kepada dana optimalisasi setoran awal jemaah calon haji sekitar SAR 300/jemaah. Sedangkan pemondokan di Madinah yang dibebankan kepada para jemaah tahun 2010 sebesar SAR 600/jemaah, kini diusulkan menjadi SAR 650/ jemaah. Untuk biaya


pelayanan di Asrama Haji Embarkasi, tahun 2010 tidak ada, tahun 2011 ini diusulkan sebesar Rp 11,640 miliar yang dibebankan kepada hasil optimalisasi setoran dana awal jemaah calon haji. Sehingga biaya akomodasi untuk para jemaah menjadi Rp 60.000.-/jemaah. Menindaklanjuti tersebut,

rapat kerja pada 14 J u n i 2011 d i -

langsungkan rapat dengar pendapat (RDP) antara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama dengn Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding. Dalam kesempatan itu, mestinya Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat yang mewakili Kementerian Agama, namun karena berhalangan hadir, digantikan oleh Dirjen PHU Slamet Riyanto yang didampingi Sesditjen PHU Cepi Supriatna, Direktur Pengelolaan Dana Haji Achmad Djunaidi, Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi dan Direktur Pembinaan Haji Achmad Kartono. Hadir juga dalam RDP tersebut, para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Ditjen PHU, yang ditetapkan sebagai anggota Panja BPIH dari Kementerian Agama berjumlah 15 orang. Sedangkan dari anggota Komisi VIII yang hadir dalam kesempata RDP tersebut berjumlah 22 orang. Menurut laporan pimpinan sidang, ada dua orang anggotanya yang minta ijin tidak bisa hadir karena ada tugas luar. Sedangkan anggota lainnya dari 48 anggota Komisi VIII tidak memberitahukan ketidakhadirannya. Dirjen PHU Slamet Riyanto mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari Raker Menag dengan Komisi VIII DPR RI akhir Mei 2011, maka pihaknya mengungkapkan nama-nama para anggota Panja BPIH dari Kementerian Agama yang dipimpinnya serta jadwal pen ye l en g g a r aa n rapat, baik RDP atau pun RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Slamet Riyanto, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat memberikan arahan pada rapat konsolidasi teknis pengembangan SISKOHAT dengan BPS BPIH.

terakhir telah mengangkut para jemaah umrah dari Tanah Air menuju Tanah Suci Makkah. Ini berarti, mereka sudah mendapat ijin untuk melalui udara negara-negara yang dilaluinya sekaligus ijin mendarat di Airport Jeddah serta Airport Madinah. Ini perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait penyelenggaraan haji agar beban yang dipikul para jemaah calon haji bisa lebih ringan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menag sendiri ketika ditanya wartawan usai Raker dengan Komisi VIII DPR RI pada akhir Mei lalu mengatakan, tidak menutup kemungkinan perusahaan penerbangan nasional tersebut akan bisa ikut mengangkut para jemaah calon haji pada musim haji 1432H/2011M ini. maah calon haji, jika menggunakan Hanya saja, kedua perusahaan penerBatavia atau Lion. Dengn demikian, bangan tersebut belum secara resmi jika kedua perusahaan penerbangan mengajukan penawarannya. ‘’Kita suitu dikasih kesempatan untuk ikut dah menyampaikan syarat-syarat atau mengangkut para jemaah calon haji, spesi kasi yang harus dipenuhi untuk maka bisa jadi BPIH 1432H/2011M bisa ikut mengangkut para jemaah akan bisa lebih murah atau minimal calon haji kita yang akan menunaikan sama dengan BPIH tahun 2010 yang ibadah haji. Sampai saat ini mereka rat-rata mencapai sekitar US$ 3.200/ belum mengajukan penawaran secara resmi. Kalau mereka mampu dan jemaah. memenuhi syarat yang kita tetapkan, Kedua perusahaan penerbangan kenapa tidak,’’ tegas Menag lebih lannasional itu, dalam beberapa tahun jut. (BHM)

Biaya langsung yang Menungu Tawaran diusulkan dan menjadi Batavia dan Lion tanggungan jemaah haji sebesar US$ Ada hal menarik yang terselip 3.847, terdiri dari biaya disampaikan oleh Dirjen PHU dalam penerbangan US$ 2.076, RDP tersebut, bahwa pihaknya kini sedang menunggu pe-nawaran biaya General service fee penerbangan yang nal, bukan hanya Kerajaan Saudi Arabia US$ 277 Perkemahan di dari Garuda Indonesia atau Saudia Airline, melainkan juga dari BataArafah Mina SAR 300, via Air dan Lion Air. Pada musim angkutan darat Jeddah, haji 1431H/2010, keduanya pernah Makkah, Madinah dan mengajukan panawaran biaya penerbangan sebesar US$ 1.520, padahal Arafah Mina SAR 435, akomodasi Makkah SAR Garuda Indonesia dan Saudia Airline menetapkan biaya penerbangan 3.400, Madinah SAR itu US$ 1.734/jemaah. Ada selisih 600 dan living cost US$ lebih dari US$ 200 lebih murah yang 405. seharusnya dibayarkan oleh para je“Untuk mengintensifkan pembahasan-pembahasan BPIH ini, kami sependapat dilakukan konsinyering antara Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Kementerian Agama serta terakhir Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama untuk memperoleh persetujuan BPIH 1432H/2011 pada 5 Juli 2011,’’ ujar Slamet saat menyampaikan penjelasannya pada RDP tersebut.

13

INFO KEBIJAKAN

Biaya Haji Indonesia Lebih Murah dari Malaysia Apabila kita mengkaji besaran biaya haji tahun 2010 yang dibayarkan oleh setiap jemaah haji di Indonesia, ternyata lebih murah sebesar Rp2 juta dibanding Malaysia.


A

nimo masyarakat muslim di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin hari semakin meningkat sekalipun pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 telah menaikkan besaran setoran awal bagi jemaah haji reguler yang semula 20 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah, dan haji khusus dari 3000 dolar menjadi 4000 dollar Amerika.

Jumlah daftar tunggu (waiting list) jemaah haji Indonesia sampai dengan 7 Juni 2011 sebanyak 1.420.915 orang, terdiri dari 1.377.414 orang jemaah haji reguler dan 43.501 orang jemaah haji khusus. Sedangkan berdasarkan laporan Direktur Jenderal Penyelenggaraan

Haji dan Umrah atas posisi dana setoran awal BPIH per 31 Mei 2011 berkisar pada angka 30.4 triliun rupiah lebih. Melihat angka-angka di atas tentu publik layak bertanya, apakah dengan jumlah uang yang terkumpul sedemikian besar tak mampu menurunkan BPIH tahun ini? Belum lagi jika BPIH kita dibandingkan dengan negara tetangga semisal Malaysia, mana lebih murah? Dari hasil diskusi dan penelusuran Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA, ternyata BPIH Indonesia lebih murah

sebesar 2 juta rupiah dibanding Malaysia. Kok bisa? Ternyata, biaya langsung (direct cost) yang harus dibayarkan oleh setiap jamaah haji di Malaysia tahun 2010 sebesar 9.980 ringgit Malaysia, atau sekitar Rp. 29 juta, sementara biaya langsung yang dibayarkan calon jamaah haji Indonesia rata-rata sebesar 3.342 dolar AS dan dikembalikan sebesar 400 dolar AS atau 1.500 Saudi Real berupa living cost atau setara dengan

27 juta rupiah. Selisih pembayaran biaya haji Indonesia dan Malaysia terlihat lebih tinggi lagi, jika komponen biaya tak langsung (inderect cost) juga dimasukkan ke dalam hitungan biaya perjalanan haji. Bagi jemaah haji Indonesia, dari hasil optimalisasi setoran awal, pemerintah membayarkan sebesar 5 juta rupiah sehingga total biaya perjalanan ibadah haji keseluruhan menjadi 32 juta ru-

Bangunan Lembaga Tabung Haji Malaysia

piah. Sedangkan di Malaysia, komponen biaya tak langsung (inderect cost) yang dibayarkan dari Dana Tabung Haji sebesar 19 juta rupiah, sehingga total biaya perjalanan haji orang Malaysia menjadi sekitar 48 juta rupiah. Menurut Ahmad Djunaidi, ada perbedaan yang cukup signi kan antara Tabung Haji Malaysia dengan Dana Haji Indonesia. “Kan Anda tahu bahwa Tabung Haji di Malaysia bersifat pro t. Akibatnya, dengan keuntungan yang diperoleh sebesar itu, memungkinkan mereka mensubsidi jamaah haji lebih banyak. Sementara itu kita di Indonesia sesuai UU 13 Tahun 2008 Bab 1, Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba”. Sekarang ini, lanjut Djunaidi, pemerintah sedang menyusun naskah akademik RUU Pengelolaan Dana Haji yang nantinya dapat mengarah kepada lex specialist “Bagaimana bentuk, isi, materi dan sebagainya sangat tergantung dari keinginan pembuat UU,”

Kondisi Pemondokan Tak Jauh Berbeda Bagaimana dengan perbandingan konddisi pemonddokan jemaah haji Indonesia dan Malaysia? Jika dibandingkan secara jujur, lanjut Djunaidi, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia lebih baik dari Malaysia. Karena Indonesia memberangkatkan 210 ribu jamaah setiap tahunnya, sementara Malaysia hanya 26 ribu jemaah. Dari jumlah sebanyak itu, Malaysia mempunyai daftar tunggu (waiting list) sebanyak 650.000 orang atau harus menunggu sampai 26 tahun. Sementara Indonesia mempunyai daftar tunggu sebanyak 1,4 juta jamaah atau rata-rata menunggu 5 hingga 6 tahun (lihat tabel perbandingan). foto.www.panoramio.com

15

INFO KEBIJAKAN Jika dibandingkan dengan biaya haji dahulu, biaya penyelenggaraan haji sekarang lebih murah

“Makanya seluruh calon jamaah haji Malaysia sudah mendaftar sejak usia dini. Yang tua-tua tak bakalan mendapatkan kuota,” terangnya. Sementara itu, biaya pemondokan jamaah Malaysia di Ring I Makkah cukup tinggi yakni 6.000 Real Saudi, sementara Indonesia cuma 3.400 Real Saudi. “Padahal kualitas pemondokannya tidak jauh berbeda. Cuma beda kelas sedikit,” terangnya.

Tetap Turun Menurut Djunaedi, untuk musim haji tahun 2011, biaya penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diusahakan tidak akan naik dari tahun sebelumnya. “Namun persoalan ini masih dalam pembicaraan intensif dengan pihak DPR, karena hampir semua komponen naik, terutama sekali komponen penerbangan dengan naiknya harga bahan bakar,” katanya. Sebenarnya, tambah Djunaidi lagi, kalau dibandingkan sejak dahulu, biaya penyelenggaraan haji Indonesia jauh lebih murah. “Sebagai contoh saja, dahulu untuk menunaikan ibadah haji orang tua kita harus menjual 3 ons emas. Sekarang dibawah 1 ons. Dahulu orang tua kita harus menjual 10 ekor sapi. Sekarang ini cukup dengan menjual empat ekor saja. Dahulu harus menjual 1 hektar sawah, sekarang cuma setengah hek-


tar saja Artinya, biaya menunaikan ibadah haji sekarang jauh lebih murah dibanding zaman orang-orang tua kita,” tegasnya lagi. Sekarang pun, lanjut Djunaidi, yang harus dibayarkan jamaah kita cuma tiga komponen saja, yakni pesawat terbang, pemondokan di Saudi, dan general service. “Sementara yang lain seperti pembuatan paspor, penginapan, konsumsi di asrama haji di Tanah Air, asuransi, makan di Armina dan Madinah ditanggung oleh pemerintah sebagai penyelenggara,” ucapnya. Rencana ke depan BPIH tahun 1432H/2011M akan diupayakan

setidaknya tidak mengalami kenaikan atau minimal sama dengan tahun lalu, sekalipun disadari terdapat kenaikan biaya fuel surcharge yang berpengaruh pada komponen biaya penerbangan dan rata-rata biaya pemondokkan di Makkah. Untuk menutup kekurangan biaya tersebut akan dilakukan penambahan atau subsidi yang berasal dari nilai manfaat setoran awal sebagai penerimaan imbalan sukuk/SBSN yang diperoleh sebesar 1,5 triliun rupiah per tahun. Dengan demikian, pada tahun 1432H/2011M biaya haji akan tetap lebih murah dibandingkan Malaysia.

TABEL PERBANDINGAN PELAYANAN HAJI INDONESIA DENGAN MALAYSIA

BPIH Tahun 1432H/2011M sebesar US$ 3.537 emerintah dan Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Kerja Pembahasan BPIH Tahun 1432H/2011M menyetujui hasil pembahasan Panja BPIH mengenai besaran BPIH tahun 1432H/2011M yaitu ratarata sebesar Rp30.771.900,- (Tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) atau US$3.537 (Tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh USD) dengan kurs dollar sebesar Rp8.700,-. Persetujuan tersebut ditandatangani bersama antara Menteri Agama Suryadharma Ali dengan Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding pada tanggal 21 Juli 2011. Adapun rincian besaran BPIH pada masing-masing embarkasi sebagai berikut:

P No

Embarkasi

Besaran BPIH (USD) 3,285

1

Aceh

2

Medan

3,377

3

Batam

3,460

4

Padang

3,369

5

Palembang

3,417

6

Jakarta

3,589

7

Solo

3,549

8

Surabaya

3,612

9

Banjarmasin

3,720

10 Balikpapan

3,736

11 Makassar

3,795

Rata-Rata

3,537

Apabila dibandingkan dengan BPIH tahun 1431H/2010M, rata-rata besaran BPIH tahun 1432H/2011M dalam dollar Amerika mengalami kenaikan sebesar USD195 dari USD3,342 menjadi USD3,537, namun dalam rupiah mengalami penurunan sebesar Rp308.700,- dari Rp31.080.600,- menjadi Rp30.771.900,- dengan asumsi nilai tukar setiap Dollar sebesar Rp8.700,dibandingkan nilai tukar tahun 2010 sebesar Rp9.300,-. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Terbatas, menyampaikan hal tersebut dan segera akan menetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M. Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Slamet Riyanto dan Kepala Pusat Informasi Kehumasan dan Keagamaan Kementerian Agama, Zubaidi mengumumkan besaran BPIH 1432H/2011M dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu. ‘’Dalam Sidang Kabinet terbatas, Presiden sudah menyetujui besaran BPIH tahun 1432H/2011M, sehingga kami bisa mengumumkannya hari ini,’’ ujar Bahrul Hayat dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan dari media cetak dan elektronika di Operation Room Kementerian Agama.

17

INFO KEBIJAKAN

81,45 Persen Jemaah Haji Menyatakan Puas

T

ernyata, sekitar 81,45 persen jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji pada 1431H/2010M yang lalu menyatakan puas atas pelayanan yang diberikan penyelenggara ibadah haji dibawah kordinasi nasional Kementerian Agama. Demikian hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT. Surveyor Indonesia atas pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Survey itu sengaja dilakukan atas permintaan Kementerian Agama sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan ibadah haji untuk mengetahui, sejauh mana kepuasan para jemaah haji mendapat pelayanan dari petugas haji selama menunaikan ibadah haji. ‘’Kami sangat bersyukur, jika 81,45% para jemaah haji merasa puas atas pelayanan yang diberikan para petugas kami. Semoga mereka pun akan menjadi haji mabrur,’’ ujar Direktur Jenderal Penyelengga Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Slamet Riyanto usai membuka pelatihan para petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta beberapa waktu lalu.

Survey itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas keberhasilan Ditjen PHU meraih ISO 9001:2008 atas pelayanan yang diberikan Ditjen PHU dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berarti hal itu sudah sesuai dengan standar pelayanan internasional. Namun demikian, untuk memastikan


Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT. Surveyor Indonesia menunjukkan kepuasan jamaah terhadap pelayanan haji tahun 1431 H/2010 M.

apakah para jemaah benar-benar merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka Kementerian Agama minta kepada BPS dan PT (Persero) Surveyor Indonesia untuk mengadakan survey tersebut. Seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional, melibatkan beberapa instansi pemerintah, dan Kementerian Agama sebagai penanggungjawab naional. Instansi-instansi itu, masing-masing adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Gubernur, Bupati serta Walikota. Dirjen PHU Slamet Riyanto mengakui, bukan mudah memuaskan semua jemaah haji yang berjumlah 211 ribu orang. Sehingga, hasil survey yang menunjukkan 81% seluruh jemaah haji merasa puas atas pelayanan petugas haji, mencerminkan suatu kemajuan yang menggembirakan. ‘’Mudah-mudahan di masa mendatang, 100% jemaah haji kita bisa puas atas pelayanan para petugas kami,’’ ujarnya kemudian. Dengan adanya hasil survey seperti itu, menunjukkan sebenarnya para jemaah haji bisa menerima, bahkan sudah puas atas pelayanan yang

diberikan para petugas haji. Dengan demikian, jika setiap musim haji ada saja sesuatu kejadian yang sering dirasakan sedikit mengganggu para jemaah haji, sebenarnya semua itu sebagai ujian dari Allah. Karena, Allah tidak mungkin akan mengangkat para jemaah haji untuk meraih haji mabrur, tanpa melalui ujian sesuai kemampuan dan kekuatan iman masing-masing para jemaah haji. ‘’Bagaimana para jemah haji bisa meraih haji mabrur, hanya karena air krannya tidak lancar, protes ramairamai, demo, teriak-teriak dan caci maki pada penyelenggara ibadah haji. Transportasi lambat datangnya, protes lagi. Tetapi, mereka tidak pernah mempertanyakan kepada dirinya sendiri, apakah ibadah haji yang dilaksanakannya mabrur atau tidak. Ini yang banyak kita saksikan sekarang ini,’’ tegas Slamet yang biasa bersikap terbuka dan selalu terusterang itu. Namun demikian, mantan Ins-pektur Jenderal Kemenag itu, mengakui bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanannya kepada para jemaah haji, meski pihaknya sudah meraih ISO 9001:2008 dan 81% para jemaah haji puas atas pelayanannya selama menunaikan ibadah haji, sesuai dengan hasil survey BPS dan Surveyor Indonesia. BHM

ASRAMA HAJI

Asrama Haji Balikpapan

Berdiri Karena Inisiasi Bisri Abdul Djalil

A Asrama Haji Balikpapan merupakan asrama mandiri. Uniknya pendirian asarama terebut hasil provokasi H. Bisri Abdul Jalil, Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur kala itu.

walnya adalah “provokasi’’ Kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, H. Bisri Abdul Djalil pada sejumlah tokoh masyarakat Kaltim dalam suatu acara santai sambil bersenda gurau. Dia mengatakan, masa para jemaah calon haji dari Kaltim mau menunaikan ibadah haji lewat Embarkasi Haji Surabaya terus.

yang sempat menjadi Ketua DPRD Jatim periode 1999-2004. Rupanya, dengan provokasi itu, Gubernur Ardhan yang memang punya hubungan dekat dengan Bisri tidak mau membuang waktu lagi. Dia langsung mengeluarkan instruksi pada Walikota Balikpapan, HM. Syarifudin Yus agar mencari lahan untuk pembangunan Asrama Haji Balikpapan.

‘’Apa tidak ingin Kaltim jadi embarkasi haji tersendiri?,’’ kata Bisri, Sang Walikota pun langsung menantang sejumlah tokoh Kaltim, hanya beberapa bulan setelah dirin- melangkah. Semula dia mengusulkan ya menjabat sebagai Kakanwil Ke- lahan di dekat Bandara tSepinggan, Balikpapan yang hanya berjarak menag Kaltim tahun 1989. sekitar 4 Km. Di sini tersedia Gubernur Kaltim, H.M. Ardhans lahan sekitar 1.8 Ha, tetapi setelah mendapat tantangan seperti itu, diadakan pembahasan antar pihaktidak mau kalah. ‘’Apa mungkin kita pihak terkait, usul itu ditolak, bisa bikin embarkasi haji?,’’ tanyanya, dengan alasan untuk ke depan ingin mendapat kepastian dari pengembangannya sulit. Karena Kakanwil Kemenag tersebut. Bisri asrama haji memerlukan lahan yang menjawab, bisa saja. ‘’Kaltim punya cukup luas. kemampuan untuk bikin embarkasi Alternatif ke dua, Walikota haji sendiri, kalau mau,’’ tegas lelaki

19

ASRAMA HAJI

20

Syarifudin menyodorkan lahan H. Asrani, yang semula direncanakan untuk Ketua BPAH Balikpapan perumahan KORPRI di Kelurahan Batakan yang berjarak sekitar 8 Km dari Bandara Sepinggan. Lahannya cukup luas, meski saat itu masih berupa rawa-rawa dan tambaktambak karena posisinya di pinggir laut. Akhirnya, lahan inilah yang dijadikan lokasi pembangunan Asrama Haji Balikpapan yang ada hingga saat ini. ‘’Itu ditetapkan tahun 1990,’’ ungkap H. Faisal, salah seorang staf Kanwil Kemenag Kaltim yang saat itu (1990) ditugaskan sebagai ‘’pengawas’’ proses pembangunan Asrama Haji Balikpapan. Saat ini Faisal sudah pensiun sebagai PNS Kemenag, tetapi masih menjabat sebagai Kasi Akomodasi pada Asrama Haji Balikpapan menjadi asrama haji yang mandiri. Seluruh kebutuhan BPAH (Badan Pengurus Asrama operasional sehari-hari dibiayai dari penyewaan gedung-gedung yang ada, Haji) Balikpapan. Dengan ditetapkannya lahan tersebut sebagai lokasi untuk tu kemudian, keduanya ke Jakarta juga dikenal dekat dengan Bisri pembangunan Asrama Haji menemui Menteri Agama Tarmidzi Abdul Djalil. Saat ini Asrani Balikpapan, maka disepakati Taher, lantas bersama Menhub menjabat sebagai Ketua BPAH antara Pemda Kaltim dengmenghadap Presiden Soeharto. Balikpapan setelah pensiun sebagai an Ditjen Bimas Islam dan Ternyata, Presiden Soeharto yang Pjs Kakanwil Kemenag Kaltim Urusan Haji untuk bersamasebelumnya telah dilobi oleh setelah sang Kakanwil Kemenag sama membangunnya. Dalam Menag dan Menhub, mendukung Farid Wajdi terpilih sebagai Wagub prakteknya, setiap Ditjen keinginan masyarakat Kaltim Kaltim hingga saat ini. Bimas Islam dan Urusan Haji untuk menjadikan Asrama Haji membangun satu gedung, maka Pada tahun berikutnya, 1992, Balikpapan sebagai Embarkasi Haji Pemda Kaltim membangun satu setelah gedung-gedung tersebut Balikpapan. gedung juga. Begitu seterusnya. selesai dibangun, Menteri Agama, Berbekal persetujuan dan Sehingga, gedung Asrama HM. Munawir Syadzali meresmikan dukung an Presiden itulah, maka Haji Balikpapan ini, semuanya penggunaannya sebagai Asrama Kemenag dan Pemda Kaltim dibangun bersama antara Pemda Haji Transit. Hanya saja, pada berlomba membangun sarana Kaltim dengan Ditjen Bimas musim haji 1993, gedung tersebut dan prasarana Embarkasi Haji Islam dan Urusan haji. tidak bisa dimanfaatkan, karena Balikpapan. Sejak awal 1994, siang sarana dan prasarananya belum Pada tahun 1991, malam dua kontraktor pembangunan memadai, sampai akhirnya papembangunan asrama haji embarkasi tersebut bekerja berburu da 29 Desember 1993, Menhub tersebut dimulai. Dalam hal dengan waktu. Karena, pada musim Haryanto Dhanutirto meresmikan ini yang memulainya Ditjen haji 1995, embarkasi itu harus Bandara Sepinggan sebagai Bandara Bimas Islam dan Urusan Haji sudah bisa menjadi embarkasi Internasional. Saat itulah, Menhub yang langsung membangun tiga pemberangkatan jemaah calon haji yang dikenal sebagai Mr Van Dhano gedung sekaligus, yakni Gedung dari daerah Kaltim. itu menyatakan dukungannya, kalau 1, 2 dan 3. Menyusul kemudian Ada dua perusahaan yang Kaltim mau menjadi Embarkasi Pemda Kaltim yang membangun ditetapkan sebagai pelaksana Haji. ‘’Ayo kita menghadap Gedung 4, Dapur Umum serta pembangunan embarkasi tersebut, Presiden, kita minta agar Asrama Gedung untuk loundry. yakni PT. Kaltim Pratama dan PT. Haji Balikpapan menjadi Embarkasi ‘’Ditjen Bimas Islam dan Sinar Kencana yang didukung oleh Haji,’’ ujarnya di hadapan Gubernur Urusan Haji menggunakan sekitar 400 orang pekerja. Mereka H.M. Ardhans dan Kakanwil dana cash programe,’’ ungkap H. Kemenag Bisri Abdul Djalil serta dibagi dua shif untuk bisa kerja Asrani, yang saat itu menjabat sejumlah tamu undangan lainnya terus sepanjang 24 jam. Dan, Faisal sebagai Kasubag Perencanaan yang menghadiri peresmian Bandara sebagai pengawas pembangunan, dan Pengendalian Program, Sepinggan tersebut. Beberapa wak- setiap jam 11 malam WITeng Kanwil Kemenag Kaltim yang


mengadakan rapat dengan pihak kontraktor untuk mengevaluasi perkembangan hasil kerja setiap harinya, sekaligus merencanakan pekerjaan esok harinya. . Akan halnya Gubernur Ardhan menetapkan Wagub Kaltim, Harsono untuk terus menerus mengawasi jalannya pembangunan embarkasi tersebut. Setiap sore hingga malam, sang Wagub ngontrol pelaksanaan pembangunan embarkasi tersebut. Besoknya, ternyata sudah datang lagi. Sedangkan Gubernur Ardhan dan Kakanwil Kemenag Bisri Abdul Djalil serta Kabag Perencanaan dan Pengendalian Program Asrani, setiap hari minggu meninjau pelaksanaan pembangunan Embarkasi Haji tersebut. Begitu proyek prestisius dan ambisius itu dikerjakan dengan serius dan sekuat tenaga sampai akhirnya pada 4 April 1995 diresmikan oleh Presiden Soeharto bersamaan dengan peresmian sejumlah proyek besar lainnya. Pada saat itu juga pemberangkatan Kloter Pertama Jemaah calon Haji asal Kaltim ke Tanah Suci Makkah. Pada pemberangkatan perdana Embarkasi Haji Balikpapan ini, ada 11 Kloter dengan jumlah jemaah calon haji 4.253 orang yang diberangkatkan. Mereka berasal dari jemaah calon haji asal Kaltim semuanya.‘’Ini Asrama Haji Embarkasi ke lima di seluruh Tanah Air setelah Embarkasi Haji Pondok Gede, Jakarta, Asrama Haji Embarkasi Surabaya dan Embarkasi Haji Medan serta Makasar,’’ ungkap Asrani. Pada musim haji tahun berikutnya, 1996, Embarkasi Haji Balikpapan ini memberangkatkan jemaah calon haji dari Kalteng dan Kalsel, disamping dari Kaltim sendiri. Ada sedikit kekacauan dalam pemberangkatan haji tahun 1996 ini, yakni karena membludaknya jemaah calon haji yang datang dari Kalteng dan Kalsel dan asrama yang ada tidak mampu menampungnya. Sehingga pihak panitia penyelenggara haji setempat harus minta tolong Kodam Tanjung Pura untuk menempati aulanya sebagai tempat penampungan sementara para jemaah calon haji. Dan, kekacauan

itu bisa teratasi, sehingga semua jemaah calon haji bisa dierangkatkan ke Tanah Suci sesuai jadwal yang direncanakan. Tahun 1997, bertambah lagi jemaah calon haji yang akan berangkat dari Embarkasi Haji Balikpapan ini, yakni dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara dan Gorontalo bergabung belakangan. Tetapi, pada musim haji 1998, Banjarmasin jadi Embarkasi Haji tersendiri, sehingga jemaah calon haji dari Kalsel dan sebagian Kalteng, tidak lagi berangkat dari Embarkasi Haji Balikpapan, tetapi berangkat dari Embarkasi Haji Banjarmasin.Hingga saat ini jemaah calon haji yang berangkat lewat Embarkasi Haji Balikpapan selain dari Kaltim, sebagian dari Kalteng Sebab jemaah dari Kalteng ini juga ada yang berangkat lewat Embarkasi Haji Banjarmasin dan Donohudan Solo, Jateng- red, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang saat ini sudah menjadi Asrama Haji Transit.

Sudah Mandiri Asrama Haji Embarkasi Balikpapan ini, tidak jauh berbeda dengan asrama haji embarkasi lainnya, yakni mereka harus mandiri dalam membiayai semua perawatan atau pemeliharaannya, termasuk membiayai pembayaran listrik, air, hingga menggaji para karyawannya yang sebagian besar masih berstatus honorer. Menurut Kakanwil Kemenag Kaltim, H M. Kusasih, sesuai ketentuan yang berlaku, semua pembiayaan operasonal asrama haji harus diusahakan sendiri oleh pihak BPAH. “Alhamdulillah, hingga saat ini BPAH mandiri dalam membiayai seluruh kebutuhan operasionalnya. Sumber dananya dari hasil penyewaan gedung-gedung yang ada,’’ ujarnya saat diwawancara Realita Haji di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, diakuinya hanya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana Asrama Haji, seperti untuk perawatan gedung, atau pembangunan pagar yang

berbatasan langsung dengan laut serta pembangunan gedung baru sebagai Pusat Informasi Haji (PIH) yang baru dibangun pada tahun 2008 yang lalu. Saat ini pihaknya ingin membangun sarana penghubung antara gedung yang satu dengan lainnya, sehingga jika jemaah calon haji atau siapa saja yang ingin mendatangi gedung tidak terkena hujan atau panas matahari. ‘’Saya kasihan, pada saat musim hujan, jemaah dari gedung satu ke gedung lainnya berjalan kena hujan hingga basah kuyup. Maka saya pikir, kita harus segera membangun sarana dan prasarana penghubung dari gedung satu ke gedung lainnya,’’ ujar lelaki yang lama berkarir sebagai guru di MTsN serta perintis berdirinya MAN Prapatan, Samarinda. Dia berharap, semoga pembangunan sarana dan prasarana penghubung antara gedung yang satu dengan gedung lainnya selesai menjelang pelaksanaan ibadah haji 1432H/2011 mendatang. Dengan tambahan sarana dan prasarana tersebut, diakui oleh Kosasih sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi par jemaah calon haji sebagai Tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji sebagai pelaksanaan rukun Islam ke lima.

Drs. H. M. Kusasih, MPd Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Timur

21

Pengantar Laporan Keuangan BPIH 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9.

Keuangan BPIH disajikan secara transparan, akuntabel , tepat waktu dan dipublikasikan pada setiap tanggal 30/31 bulan berjalan. Dana haji dikelola dengan menggunakan instrumen perbankan syariah dan terdapat 20 triliun yang masuk dalam SBSN (SUKUK) dengan bunga 1,6 % pertahun Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, terbukti pada tahun 2010, BPIH turun USD 80 dan Rp. 100.000,Sementra pelayanan terus ditingkatkan, pelayanan pemondokan haji di Madinah meningkat dari 94% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2011. Di Makkah Ring I 64% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sudah mencapai 95% dengan jarak terjauh 2500 meter. Dengan program “switching” penyetoran BPS BPIH kepada Menteri Agama diharapkan tepat waktu. Hasil penelitian BPS dan PT. Surveyor Indonesia , tingkat kepuasan jemaah haji mencapai 81,05 persen dan insyaAllah tahun depan dapat meningkat lagi. Pengalaman tahun 2010 tentang pengelolaan BPIH, bahwa uang yang dibelanjakan jemaah haji (direct soct) berjumlah 95% sedagkan untuk operasional hanya 5%. Hal ini berarti pengelolaan dana haji sangat efektif dan efisien bila dibandingkan dengan lembaga/institusi goverment lainnya. Penegasan bahwa dana BPIH yang menjadi tanggung jawab jemaah haji (direct cost) hanya 3 komponen, yaitu penerbangan, pemondokan dan general service, sedangkan kinerja adalah untuk operasional Apabila pemondokan tahun 2011 terlaksana di Ring I (2500 m) di Makkah dan Madinah sudah 100% maka mulai dipikirkan pada tahun mendatang ring di Makkah diperpendek jaraknya untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mulai dipersiapkan penyewaan rumah minimal 2 tahun sekali. Wacana selanjutnya akan mengarah pada pembangunan apartemen yang berkapasitas 100-200 ribu jemaah haji dengan sistem penyewaan jangka panjang, misalkan melalui mitra IDB Bidang properti.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PENGELOLAAN BPIH 1432H/2011M (PER 30 JUNI 2011) A. Kas Tunai 1. Kas Tunai Rupiah (IDR) 2. Kas Tunai Dollar (USD) 3. Kas Tunai Saudi Ryal (SAR) B. Dana Setoran Awal Saldo 1. Rekening Giro (termasuk bunga deposito + jasa giro) a. Giro Setoran Awal Rp 1,754,901,171,285.27 b. Giro Hasil Optimalisasi Rp 101,992,552,246.65 2. Deposito 3. Penempatan SBSN Jumlah………………………………………. C. Optimalisasi Setoran Awal Bulan Berjalan 1. Jasa Giro a. Jasa Giro Setoran Awal Rp b. Jasa Giro Hasil Optimalisasi Rp 2. Bunga Deposito 3. Imbalan SBSN

E. Optimalisasi Setoran Awal BPIH Khusus Bulan Berjalan 1. Akumulasi Jasa Giro 2. Bunga Deposito F. Dana Operasional BPIH (terdapat kewajiban yang belum dibayar / pengembalian lunas BPIH Reguler dan BPIH Khusus Batal) Saldo 1. Rekening Giro (IDR) 2. Rekening Giro (USD)

22

Slamet Riyanto NIP. 1952072319788011001 REALITA HAJI EDISI IV/Tahun 2011

Rp

847,702,188.3 13,922.3 1,690,260.0

1,856,893,723,531.9

Rp 9,485,834,000,000.0 Rp 20,000,000,000,000.0

Rp

1,908,798,460.3

Rp Rp

42,659,765,417.8 108,018,684,250.0

Rp

31,342,727,723,531.9

Rp

152,587,248,128.1

1,893,444,387.02 15,354,073.23

D. Dana Setoran Awal BPIH Khusus 1. Rekening Giro (termasuk jasa giro) 2. Deposito

Mengetahui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Rp USD SAR

USD USD USD USD

37,791,714.9 144,655,000.0 USD

182,446,714.9

USD

961,793.2

Rp USD

106,071,075,713.4 5,374,268.1

961,793.2 -

Jakarta, 1 Juli 2011 Direktur Pengelolaan Dana Haji

Achmad Djunaidi NIP.19511016 197610 1001

10. Mulai dipikirkan bagaimana mengatasi menumpuknya waiting list dengan cara mengutamakan usia jemaah haji diatas 60 tahun (ide Bapak Menag) 11. Mulai dipikirkan mengenai setoran awal utuk anak usia sekolah, sehingga pada saat dewasa sudah siap untuk menunaikan ibadah haji yaitu dengan program tabungan/setoran awal pada usia 17 tahun sehingga terkesan lama. 12. Sambil menunggu waiting list yang panjang, kepada jemaah haji disarankan untuk menempuh umrah terlebih dahulu. 13. Mulai dipikirkan nilai tambah dan nilai stabilitas dalam bentuk emas. 14. Pada tahun 2010, biaya haji hanya Rp. 27.000.000,- setelah dikurangi living cost USD 400.000, sementara Malaysia sebesar 9.800 ringgit (setara Rp. 29,8 juta) jadi Indonesia lebih murah dibandingkan Malaysia. 15. Malaysia masa tunggu (waiting list) selama 26 tahun, sementara Indonesia rata-rata selama 7 tahun.

LAPORAN POSISI KEUANGAN DANA ABADI UMAT (PER 30 JUNI 2011) A. Saldo Tunai 1. Kas - Rupiah 2. Kas - Riyal Saudi Arabia

Kurs Rupiah USD Dollar

B. Saldo Bank Rupiah 1. Rekening Giro Rupiah 2. Deposito Rupiah Rupiah 3. Penempatan SBSN Rupiah 4. Muamalat Indonesia (saham) Rupiah Jumlah………………………………………. C. Saldo Bank Dollar 1. Rekening Giro USD Dollar 2. Deposito Dollar USD Dollar Jumlah………………………………………. Total A + B + C Catatan *A Saldo Tunai *B Saldo Bank Rupiah *C Saldo Bank Dollar

Rupiah

-

Rupiah

1,098,055,132,249.82

-

15,065,132,249.82 280,000,000,000.00 783,000,000,000.00 19,990,000,000.00

747,081.77 98,073,081.62

8,597 8,597 Rupiah

Rupiah

1,947,612,076,913.65 0,00 1,098,055,132,249.82 849,556,944,663.83 1,947,612,076,913.65 24,706,886,736.60 3,752,320,000.00 1,976,071,283,650.25

Piutang Penyertaan Saham Jemaah Haji Bank Muamalat Indonesia (BMI) Jumlah………………………………………. D. Saldo Pendapatan Bunga Rupiah 1. Imbalan SBSN Rupiah 2. Bunga Deposito Rupiah 3. Jasa Giro Rupiah Jumlah………………………………………. E. Saldo Pendapatan Bunga USD Dollar 1. Bunga Deposito USD Dollar 2. Jasa Giro USD Dollar Jumlah………………………………………. Catatan 1. Kas Tunai 2. Rekening Giro 3. Deposito Total

6,422,661,976.69 843,134,282,687.14 849,556,944,663.83

USD Dollar USD Dollar USD Dollar

4,878,762,000.00 1,331,726,024.00 21,934,434.42 Rupiah 99,189.18 2,317.10

6,232,422,458.42 8,597 8,597

Rupiah

852,729,380.46 19,920,108.70 872,649,489.16

0,00 747,081.77 98,073,081.62 98,820,163.39

Mengetahui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jakarta, 1 Juli 2011 Direktur Pengelolaan Dana Haji

Slamet Riyanto NIP. 1952072319788011001

Achmad Djunaidi NIP.19511016 197610 1001

23

OPINI

Akhlaq Selama Berhaji Oleh Prof. Dr. H. Abdul Majid, M. A. aji bisa diibaratkan pertemuan tahunan umat islam yang bertaraf internasional. Pertemuan mereka itu bukan hasil rancangan Raja Saùd yang mendirikan Kerajaan Saudi Arabia hingga keturunannya sekarang, ataukah karena ada usulan atau kesepakatan bersama dari para pemimpin dunia muslim, melainkan rancangan Allah swt. Apa maksud di balik rancangan itu? Maksudnya telah dijelaskan sendiri oleh Allah agar “supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah” (Q.s. Al-Hajj/22: 27). Jika dua maksud yang ditekankan pada penggalan awal ayat di atas, yakni (1) menyaksikan atau mengambil berbagai manfaat, dan (2) menyebut nama Allah, kita hubungkan dengan para jamaah haji Indonesia, maka jawabannya ialah berzikir atau menyebut nama Allah. Ini mudah dipahami karena setiap pelepasan calon jamaah haji, baik yang dilakukan oleh pejabat negara entah dari Departemen Agama atau Instansi lain, selamanya menekankan kepada mereka untuk banyak-banyak berzikir atau mengingat Allah selama di tanah suci. Padahal kalau kita membaca literatur yang ada berhubungan dengan jamaah haji Indonesia, antara lain, diungkapkan bahwa jauh sebelum terbentuknya negara republik Indonesia ini ada hingga menjelang kemerdekaan negara kita diproklamirkan, kualitas kaum haji Indonesia sudah mulai diamati bahkan diperhitungkan secara tersendiri oleh para penjajah Belanda, Jepang. Sebab, kaum haji nusantara dalam pandangan penjajah adalah orang-orang ekstrimis, pembangkang, provokator atau penghasut masyarakat agar gigih melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah atau imperialis. Mengapa kaum haji melawan penjajah dan menentang penjajahan? Sebab salah satu nilai Islam yang mereka peroleh selama musim haji adalah istiqlal. Ajaran ini memberitahukan bahwa Allah swt

H

Prof. Dr. H. Abdul Majid, M. A.


melalui ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia itu adalah makhluq yang merdeka, jiwa, raga serta kreasinya tidak boleh dikekang oleh siapapun. Untuk menghambat nilai dan semangat itu, sampaisampai pemerintah kolonial Belanda misalnya, mengeluarkan peraturan keras, yakni membatasi kuota haji dan mempermahal ongkos naik kapal uap. Bila dianalisis, maka ada pergeseran yang cukup signifikan berbeda, bila pada masa penjajahan kualitasnya yang merepotkan, sedangkan sekarang kuantitasnya (kuota) yang terbatas.

Akhlaq Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci Akhlaq selama berhaji yang saya maksudkan di sini ialah bagaimana seharusnya prilaku seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan berada di Saudi Arabia. Mari kita amati prilaku jamaah haji Indonesia ketika di Saudi Arabia secara runut. Sejak jamaah haji tiba di kawasan bandara internasional King Àbd al-Aziz Jeddah atau Amir Àbdullah di Madinah, kita dapat menyaksikan para petugas bandara imigrasi dan sekurity tidak terlalu repot mengatur jamaah haji Indonesia karena mereka penurut, gampang diatur. Cuma yang biasa sedikit menyulitkan para petugas karena jamaah tidak memahami bahasa Arab dan adanya rasa ta`dzim kepada orang Arab (yang diasumsikan keturunannya nabi Muhammad saw). Solusinya bila terjadi diskomunikasi ada, pakailah bahasa Tarsan (isyarat) menurut istilah kebanyakan petugas missi haji Indonesia. Melihat kenyataan seperti ini, pernah terpikir, andaikata semua yang datang ke sini berwatak seperti Inonesia atau Melayu pada umumnya, maka akan lancar semua urusan. Namun yang datang adalah watak masyarakat dunia yang sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Bagaimana selanjutnya, ketika jamaah haji kita tiba di hotel atau pondokan, mereka turun secara tertib. Setiba di halaman sampai ke lobby hotel teratur mengikuti petunjuk para petugas hotel atau petugas bagian perumahan dari missi haji Indonesia, entah yang datang dari Indonesia atau muqimin atau temus (tenaga musiman) yang direkrut dari para mahasiswa Indonesia dari berbagai negara dan kawasan. Setelah memperoleh kunci kamar, mereka mencari dan menemukan kamar lalu menyimpan barang. Selanjutnya mereka pergi ke masjid al-

haram Baitullah untuk melaksanakan rukun umrah berikutnya thawaf tujuh putaran di Bayt Allah (Ka`bah), saì (berjalan tujuh kali perjalanan antara bukit Shafa dan Marwah), hingga menggunting rambut (tahallul) di atas bukit Marwah. Dalam situasi masjid al-haram ada contoh kecil yang perlu diberitahukan bahwa pada saat menunggu waktu shalat fardlu berjamaah jamaah haji dari negara kita mau melewati orang, maka dia mengedepankan tangan kanannya dengan jari jemari terbuka sambil menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati orang lain. Sangat kontras dengan prilaku orang dari Afrika atau Eropa bahkan orang-orang Arab sendiri, mereka sudah terlambat datang di masjid tapi tiba-tiba mencari tempat duduk atau shaf (baris) terdepan dengan cara melangkahi dan memegang kepala orang yang sedang duduk. Lebih mengejutkannya lagi orang-orang yang dilewatinya itu sedang membaca kitab suci Alquran, buku doà atau sedang khusyuk berdoa. Tidak akan ada kata atau isyarat seperti àfwan atau sorry (maaf) sejenis kata-kata punteun (Sunda), tabek (Bugis), atau kulonuwon (Jawa) dalam tradisi masyarakat kita di Indonesia. Namun suasana ini jauh berbeda ketika jamaah haji berada di masjid nabawi Madinah. Di sana tertib, jamaah pria wanita dipisahkan. Namun, keadaan ini akan sangat mudah dipahami jika kita ingat salah satu sabda nabi Muhammad saw “Aku ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlaq kalian”. Apakah masyarakat Makkah, Arab pada umumnya dan masyarakat belahan dunia manapun belum berakhlaq? Sudah, namun belum sesuai dengan akhlaq yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu perlu dibimbing dan dibenahi oleh utusan-Nya. Marilah kita jadikan keberadaan kita sebagai jamaah haji yang sedang berada di tanah suci mempraktikkan rasa taàwun (kerjasama), tasamuh (toleran), tawazun (proporsional), ta`dzim dan tahiyyat (hormat menghormati antarsesama) ajaran Islam yang mewujud ke dalam akhlaq Islam yang membawa kadamaian, keselamatan, kebaikan, keharmonisan hidup, dinamika yang kompetitif dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara di manapun kita berada, apatah lagi dalam “pertemuan tahunan internasional” di mana kita jamaah haji asal Indonsia ada di dalamnya. Menghargai dan menghormati orang lain apalagi di tanah suci juga merupakan wujud keshalihan sosial kita.*****

2525

HAJISIANA Namun, banyak yang menamainya Jabal Magnet. Jabal Magnet menyimpan misteri dan decak kagum bagi siapa saja yang berkunjung ke kawasan ini. Daya dorong dan daya tarik magnet di berbagai bukit di sebelah kiri dan kanan jalan, membuat kendaraan yang melaju dengan kecepatan 120 kilo meter per jam, ketika memasuki kawasan ini, speed-nya perlahan-lahan turun ke 5 kilo meter per jam. Sehingga, gigi perseneling terpaksa diubah ke posisi dua. Sebaliknya, jika meninggalkan kawasan ini, mobil tanpa diinjak gas pun, bisa melaju dengan kecepatan hingga 120 km per jam.

Wisata Jabal Magnet,

Fakta ‘Keajaiban Dunia’ Jabal magnet di Madinah, Arab Saudi, menyimpan misteri penciptaan bumi jutaan tahun yang lalu.

J

ika ke Madinah, tak layak jika tak mampir ke Jabal Magnet atau gunung magnet yang terletak sekitar 32 kilometer dari Masjid Nabawi. Sebab, gunung inilah menjadi bukti kebesaran Allah jutaan tahun lalu saat bumi diciptakan Allah SWT. Mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia yang pernah berhaji atau mengunjungi Arab Saudi sudah pernah mendatangi tempat itu. Seperti yang dilakukan jemaah umrah bulan Juli tahun lalu. Dalam perjalanan menuju kawasan Jabal Magnet dari Madinah,


rombongan tidak habis-habisnya melepaskan pandangan ke bagian kiri dan kanan kendaraan yang terlihat sejumlah perkebunan kurma dan hamparan bukit berbatuan. Sekitar 7 kilometer menjelang Jabal Magnet, rombongan melewati sebuah danau buatan yang dijadikan tempat penampungan air cukup besar. Ketika sampai di lokasi, kita sempat membuktikan misteri Gunung Magnet yang didominasi warna hitam dan merah bata itu. Dari jarak sekitar 7 kilometer itu mobil begitu berat jalannya, seolah mendaki tanjakan terjal. Tidak hanya itu, jarum penunjuk kompas juga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Arah utara-selatan menjadi kacau. Bahkan, dalam kesaksian tim Media Centre Haji 2010 lalu, beberapa pengunjung meng aku pernah kehilangan data di telepon selulernya di lokasi tersebut. Magnetic Hill, atau warga setempat menyebutnya Manthiqa Baidha, yang berarti perkampungan putih.

Jabal Magnet yang menjadi kawasan wisata penduduk Madinah yang awalnya ditemukan oleh orang suku Baduy secara tidak disengaja. Tiba-tiba kendaraannya terasa berat dijalankan. Lantas ia melapor ke otoritas Madinah. Setelah diteliti, ditemukan kemudian Jabal Magnet yang memesona. Pemerintah Arab Saudi lalu membangun jalan menuju lokasi tersebut. Di daerah yang terhitung hijau karena banyak ditumbuhi pohon kurma itu, juga dilengkapi sarana wisata lainnya. Ada tenda-tenda untuk pengunjung, ada mobil mini yang bisa disewa untuk merasakan tarikan medan magnet itu. Fenomena Jabal Magnet bisa dijelaskan dengan logika. Kota Madinah dan sekitarnya berdiri di atas Arabian Shield tua yang sudah berumur 700-an juta tahun. Kawasan itu berupa endapan lava “alkali basaltik” (theolitic basalt) seluas 180.000 km persegi yang berusia muda (muncul 10 juta tahun silam dengan puncak intensitas 2 juta tahun silam). Lava yang bersifat basa itu muncul ke permukaan bumi dari kedalaman 40an kilo meter melalui zona rekahan sepanjang 600 kilo meter yang dikenal sebagai “Makkah-Madinah-Nufud volcanic line”. Banyak gunung berapi terbentuk di sepanjang zona rekahan itu. Seperti Harrah Rahat, Harrah Ithnayn, Harrah Uwayrid dan Harrah Khaybar. Tidak seperti di Indonesia yang gunung-gunungnya berbentuk kerucut, sehingga memberi peman-

dangan eksotis, gunung-gunung di Arab berbentuk melebar dengan puncak rendah. Kompleks semacam ini cocok disebut volcanic eld atau harrah dalam bahasa Arab.Harrah Rahat adalah bentukan paling menarik. Dengan panjang 310 km membentang dari utara Madinah hingga ke dekat Jeddah dan mengandung sedikitnya 2.000 km kubik endapan lava yang membentuk 2.000 lebih kerucut kecil (scoria) dan 200-an kawah maar. Selama 4.500 tahun terakhir, Harrah Rahat telah meletus sebanyak 13 kali dengan periode antarletusan rata-rata 346 tahun.Letusan besar terakhir terjadi pada 26 Juni 1256, yang memuntahkan 500 juta meter kubik lava lewat 6 kerucut kecilnya selama 52 hari kemudian.

Menakjubkan Orang menyebutnya Gunung Magnet ( Jabal Magnet) untuk menjelaskan fenomena ini. Jabal Magnet yang terletak di utara Madinah itu memiliki gaya tarik bumi (gravitasi) jauh lebih besar dari sekitarnya. Fenomena yang mengesankan di sini adalah efek keterbalikan gravitasi. Saat kita jalan menurun, rasanya sangat sulit. Pedal gas harus di tekan

dalam-dalam. Sebaliknya, saat kita menanjak naik, kendaraan seolah bergerak begitu saja. Kita bahkan tidak perlu menekan pedal. Bila kita yang biasa di pegunungan, kita tentunya tahu kalau sebaliknyalah yang masuk akal. Naik sangat sulit karena melawan gravitasi, sementara turun sangat gampang, karena dibantu gravitasi. Bukan hanya dengan kendaraan, menuang air atau menggulirkan bola akan tampak naik mendaki, bukannya turun. Daerah semacam ini bukan hanya ada di Madinah, tapi di China (Liaoning, Shan Dong, Xi An ), Taiwan, Utah, Uruguay, India (Ladakh) dan Korea. Dan tidak ketinggalan di Gunung Kelud, Gunung Semeru dan mungkin di Pager Gunung, Pekalongan, negara kita sendiri. Beberapa orang langsung mengkaitkannya dengan UFO, paranormal, mukjizat religius, hantu, dan hal-hal yang justru lebih aneh lagi dari fenomenanya sendiri.Jadi apa sebenarnya fakta ilmiahnya? Menurut sikawan, dan dibenarkan oleh pengukuran GPS, efek ini semata hanyalah ilusi yang disebabkan oleh lansekap. Posisi pohon dan lereng di daerah sekitar, atau garis cakrawala yang meleng-

Para peziarah sedang menikmati Jabal Magnet,

kung, dapat menipu mata sehingga apa yang terlihat menaiki tanjakan sesungguhnya menuruni tanjakan. Berdasarkan yang telah kita duga, tidak di seluruh bagian gunung yang mengalami kondisi ‘ajaib’ ini. Hanya pada titik tertentu, yang langka, yang kondisi-kondisi memungkinkan agar efek ini terjadi. Fisikawan Brock Weiss dari Universitas Negara Bagian Pennsylvania mengatakan “Kuncinya adalah lereng yang bentuknya sedemikian hingga memunculkan efek seolah Anda menaiki tanjakan.” Pengukuran GPS yang dilakukan Weiss dan ilmuan lainnya menunjukkan bahwa elevasi daerah dasar tanjakan, sesungguhnya lebih tinggi dari elevasi daerah puncak tanjakan. Jalannya sesungguhnya menurun! Pikiran manusia seringkali menipu, dan inilah mengapa kita tidak dapat semata bertopang pada kesaksian, walaupun jujur. Kita memerlukan alat ukur yang lebih canggih dan obyektif. Dalam kasus Jabal Magnet dan ratusan gunung sejenis di penjuru dunia, bukan Hukum Gravitasi Newton yang salah, tapi pikiran kita sendiri yang seolah tertipu.= Pengujiannya sederhana sekali, hanya pengukuran GPS di titik dasar dan puncak tanjakan. Andai kita mencoba sendiri bila kita memiliki GPS. Hal ini mengapa SGS (Saudi Geological Survey) tidak pernah heboh mengenai adanya Jabal Magnet.Beberapa orang berusaha mengambil penjelasan ilmiah dalam bentuk pengaruh lava berusia ratusan juta tahun. Walau begitu, hal ini jelas salah karena fenomena Jabal Magnet terjadi di daerah lain yang bukan gunung berapi. Mata manusia dan otak dapat dengan mudah dibohongi sehingga berpikir kalau hukum sika dapat berubah, namun yang ada hanyalah penyimpangan sudut pandang dan sudut yang ganjil. Apa yang dimiliki oleh semua lokasi gravitasi terbalik ini adalah cakrawala yang sepenuhnya atau sebagian besar terhalangi. Akibatnya, sulit bagi mata manusia untuk menilai kemiringan sebuah permukaan. (MH)

27

HAJISIANA

Pendatang “haram” menjajakan Zamzam campuran di sekitar Makkah dan Jeddah.

Menuduh Zamzam Mengandung Racun BBC mengabarkan bahwa air Zamzam yang beredar di London dan Uni Emirat Arab mengandung racun Arsenik yang berbahaya. Bagaimana sebenarnya ?


B

BC London dalam edisi siaran 6 Mei lalu memberitakan bahwa air Zamzam beracun dan mengandung arsenik dijual secara gelap di Inggris. Zamzam yang diyakini sebagai mukjizat itu dalam sample yang diteliti di Inggris mengandung bahan kimia berbahaya. Peneliti yang menyembunyikan identitasnya menemukan banyak botol dijual di London timur dan selatan, serta kota Luton. Presiden Asosiasi Pengamat Kemasyarakatan Inggris, Dr. Duncas Campbell mengusulkan untuk tidak meminumnya karena mengandung senyawa penyebab kangker. Dalam amatan BBC, Zamzam dijual di sejumlah toko buku Islam di Wandsworth, London barat daya dan Upton Park, London timur di samping Luton, Bedfordshire. Tahun lalu Badan Standar Makanan Inggris meminta warga Inggris

mempertimbangkan minum air yang dianggap tidak jelas. Kasus Inggris terjadi sehari setelah kasus di Uni Emirat Arab. Dalam peristiwa di UEA itu, pemerintah melarang warganya membeli air Zamzam di toko. Ini menyusul ditemukannya air Zamzam palsu dalam kemasan di Ras Al-Khaimah. Beberapa toko di UEA menjual Zamzam meski penjualan itu dilarang. Belakangan diketahui, air yang diklaim Zamzam itu ternyata hanya air mineral biasa saja. Pemerintah Arab Saudi melarang ekspor air zamzam. Namun, permintaan terhadap air zamzam di luar Arab Saudi ternyata berkembang pesat. Inggris punya aturan ketat soal menjual produk palsu dan berbahaya bagi kesehatan, yaitu denda besar dan dua tahun penjara. Namun, Pemerintah Arab Saudi telah membantah pernyataan bahwa air Zamzam tercemar. Kerajaan Arab menegaskan tak ada ancaman kesehatan pada air suci itu. Sehari setelah berita BBC itu Dewan Pimpinan Urusan Dua Tempat Suci mengatakan, pihaknya tak menerima

laporan negatif tentang Zamzam. Air Zamzam tak pernah kering selama 4.000 tahun. Kedutaan Besar Arab Saudi di London mengeluarkan pernyataan yang menegaskan Zamzam tak tercemar dan penelitian di berbagai laboratorium Eropa pada Maret mengkonfirmasi air tersebut aman untuk diminum. Raja Abdulah pada September lalu meresmikan proyek bernilai US$ 187 juta yang mampu mengisi 200.000 botol per hari di Makkah. Hal ini dilakukan pemerintah Arab Saudi karena ada laporan kotornya pipa yang telah berusia puluhan tahun.

Pemalsuan Usut punya usut, ternyata pemalsuan Zamzam tengah marak di Arab Saudi. Memang, diakui, sejumlah warga asing ilegal dan beberapa warga negara Saudi telah menjual Zamzam palsu untuk mencari keuntungan. Mereka mencampur Zamzam dengan air biasa. Para penjual air Zamzam

palsu menyebar di sepanjang jalan raya, di sekitar pintu keluar dan masuk ke Makkah, dan bahkan di dekat Masjidil Haram. Mereka melakukan perdagangan ilegal tanpa mengindahkan pihak yang berwenang yang selalu mengejar mereka. Investigasi harian Arab News ditemukan bahwa di daerah Al-Ghazzah, banyak orang Afrika menjadikannya sebagai profesi ilegal. Mereka membeli galon kosong baru dalam berbagai warna, meletakkan sejumlah kecil air Zamzam ke dalamnya dan mengisi sisanya dengan air biasa. Mereka melakukan pencampuran air di tempat-tempat yang jauh dari pantauan dan kemudian membawa produk mereka ke Ghazzah untuk dijual. Operasi mereka berlangsung terus 24 jam. Di daerah Kudai, yang memiliki stasiun pompa untuk air Zamzam, sejumlah orang Afrika, Burma dan Bangladesh mengisi galon mereka dengan air Zamzam. Ditempat lain mereka mencampurnya dengan air biasa. Sepanjang tol, khususnya di dekat pompa bensin di sekitar keluar Makkah, beberapa kelompok penjual

air Zamzam oplosan juga ditemukan. Mereka meletakkan galon mereka di truk kecil yang diparkir di sana, menutupinya dengan kain. Di sini, air Zamzam tak hanya dioplos, tapi juga menjadi tak higienis karena terpaan matahari dan debu terus menerus. Penjual air Zamzam palsu menghasilkan lebih dari 400 riyal sehari, bahkan menurut pantauan Arab News, bisa sampai 600 riyal selama akhir pekan dan liburan sekolah musim panas. Sebuah galon besar air campuran dijual dengan harga 15 riyal, medium 10 riyal, dan kecil 5 riyal. Mereka membeli air Zamzam dari stasiun pemompaan dengan harga 2 riyal per galon. Konsultan dan dokter spesialis memperingatkan terhadap risiko air tersebut, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk diare dan tifus. Mereka menyarankan agar jemaah sebaiknya mengisi sendiri galon mereka di pompa pengisian air Zamzam gratis di Kudai atau Masjidil Haram. Air palsu mungkin memiliki efek kesehatan yang merugikan yang dapat berbahaya bagi penggunanya. 

Manfaat Zamzam

Z

amzam dalam bahasa Arab berarti banyak atau melimpah-limpah. Air Zamzam merupakan air suci bagi umat Islam. Rasulullah bersabda; “Meminum Zamzam bisa dimanfaatkan untuk hajat apa saja.” Sehingga sebelum minum Zamzam disunnahkan berdoa terlebih dahulu. Dalam beberapa kesaksian, bahwa kandungan mineral yang tinggi membuat Zamzam sangat bermanfaat untuk tubuh. Zamzam yang kita kenal ini adalah air yang berasal dari sebuah sumur mata air yang terletak dalam kawasan Masjidil Haram, tepatnya di sebelah tenggara Kabah dengan kedalaman sampai 42 meter. Air yang tak pernah kering ini ditemukan pertama kali oleh Siti Hajar istri Nabi Ibrahim 4.000 tahun lalu, setelah berlari-lari bolak balik antara bukit Shafa dan Marwa atas petunjuk Malaikat Jibril. Kala itu Ismail (putera Siti Hajar) menderita kehausan. Dari uji pemompaan, sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11 – 18.5 liter/detik, hingga permenit dapat mencapai 660 liter atau 40. 000 liter per jam. Celah-celah

atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Ada celah (rekahan) yang memanjang ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dengan ketinggian 30 cm, juga beberapa celah kecil ke arah Shafa dan Marwa. Keterangan geometris lainnya menyebutkan, celah sumur dibawah tempat awaf 1.56 m, kedalaman total dari bibir sumur 30 m, kedalaman air dari bibir sumur 4 m, kedalaman mata air 13 m, Dari mata air sampai dasar sumur 17 m, dan diameter sumur berkisar antara 1.46 hingga 2.66 meter. Sumur ini secara hydrologi hanyalah sumur biasa sehingga sangat memerlukan perawatan. Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jemaah haji di Makkah. Pembukaan lahan untuk pemukiman di sekitar Makkah ditakutkan akan berpengaruh pada pencemaran Zamzam sehingga diperlukan penataan untuk menghindari kebersihan dan berkurangnya kapasitas sumur tua itu. MH

29

RESENSI ilahi Rabbi. Maka nilai buku ini memiliki nilai sebagai kenangan bagi jajaran birokrat di Indonesia.

Reformasi Birokrasi Tak Pernah Selesai

B Reformasi birokrasi menjadi salah satu tugas utama pemerintahan karena birokrasi kita dianggap gemuk dan sulit berubah.


uku setebal 204 halaman ini ditulis oleh almarhum Prof. Dr. Qodri Abdillah Azizi , MA, yang selama karirnya tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, dan terakhir sebagai Sekretaris Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat. Almarhum dikenal sebagai pekerja keras. Ia wafat dalam usia muda, 53 tahun di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura pada Rabu, 19 Maret 2008. Buku ini pantas jika menjadi salah satu kenangan almarhum yang memercikkan semangat almarhum untuk membehahi birokrasi. Sangat jarang seorang birokrat yang rajin dan aktif menulis seperti yang dilakukan almarhum. Sudah banyak buku yang terbit dari tangan almarhum. Hanya, kelebihan buku ini adalah kumpulan tulisan yang dihimpun oleh editornya Ali Rokhmad dan Budiman yang diterbitkan setelah Qadri Azizy berada di sisi

Kelebihan (Alm) Qadri adalah ia seorang guru besar yang gemar menulis. Kebiasaan ini membuat ia tak bisa tenang jika tidak menuangkan pikiran atau unek-uneknya melalui tulisan. Karena itu apa pun yang dilihatnya menimbulkan renungan yang diwujudkan dalam tulisan yang baik yang selanjutnya dibaca secara luas. Karena ia selalu penasaran jika tak menulis sesuatu yang secara periodik dikirim ke beberapa media. Dalam buku ini ada 37 tulisan almarhum yang sebagian besar telah dimuat di harian Seputar Indonesia, harian Republika dan Warta Kesra. Tulisantulisan dalam buku ini adalah buah karyanya sejak menjabat di Menko Kesra antara bulan Juli 2007 hingga bulan Maret 2008. Menko Kesra kala itu dijabat Aburizal Bakri. Usianya yang tergolong pendek seolah mengisyaratkan kepada kita akan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah SWT kepadanya yang begitu lengkap. Ia memiliki wajah yang tampan, postur tubuh tinggi, berkulit putih dan cerdas. Ia seorang alumni pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Setelah taman IAIN Walisongo Semarang dan menjadi dosen, kemudian menempuh pendidikan di Chicago, Amerika Serikat dengan nilai kelulusan yang sangat bisa dibanggakan. Cara bicaranya bagus dan begitu juga menulisnya. Sehingga pantas jika ia menjadi idola. Kerja kerasnya semakin melengkapi kesempurnaan yang kemudian Allah mengambilnya untuk tinggal selamanya di sisi-Nya. Reformasi birokrasi adalah obsesi almarhum sejak reformasi digulirkan, terutama setelah ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama tahun 2005. “Reformasi birokrasi bisa dide nisikan dengan menata ulang, mengubah,

menyempurnakan dan memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih besih, e sien, efektif dan produktif. Intinya agar terwujud pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan kepemerintahan yang baik (good governance). Berarti harus terwujud secara imbang: integritas birokrat (semua jenjang karyawan/PNS),

termasuk di dalamnya bersih dari KKN serta sejenisnya, dan kemampuan kerja yang mampu mencapai tujuan.” Demikian salah satu percikan pemikiran almarhum yang dituangkan dalam tulisan tentang reformasi birokrasi. Almarhum mengurai cara mereformasi birokrasi yang juga antara lain bagaimana meningkatkan penghasilan birokrat. “Reformasi birokrasi tidak semata-mata identik dengan menaikkan gaji karyawan, namun jelas bahwa dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini kenaikan gaji merupakan konsekwensi

yang tidak dapat dihindarkan.” Ia melanjutkan, gaji yang ada sekarang ini terlalu kecil bagi mereka yang mempunyai kemampuan kerja, namun terlalu besar bagi mereka yang tak serius bekerja. “Maka harus ada perubahan signi kan dalam sistem pengajian. Nantinya setiap karyawan dari tukang sapu sampai dengan pejabat tinggi tidak ada ruang untuk menerima pembayaran esktra di luar gaji yang sudah diperbaiki.” Pemikiran ini sudah dilaksanakan sebagian oleh pemerintah dengan memberikan renumerasi bagi kar yawan di sejumlah kementerian, seperti kementerian keuangan, kepolisian, militer, kehakiman, dan lain sebagainya. Meskipun kini juga mulai digugat karena tak menjamin gaji yang tinggi akan bekerja jujur. Ter t ang ka pn ya oknum penegak hukum dan aparat kementerian keuangan yang digaji gede melakukan pelanggaran karena suap menjadikan renumerasi tak berharga. Kemudian kembali dan terpulang kepada mental birokratnya. “Ini berarti harus diadakan reformasi yang serius atas pemerintahan kita. Harus ada perubahan mendasar yang mencakup kelembagaan, sistem kerja, dan bahkan mind-set para pelakunya, mulai dari pejabat tinggi sampai karyawan bawahan,” tulisnya pada halaman 13.

Reformasi Pemerintahan Gaung reformasi yang diden-

gungkan tahun 1998 dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru memang tak akan berjalan jika tak dimulai dari birokrasi. Sebab, birokrasi selama ini memegang kendali besar penyelenggaraan negara. Demikian besar anggaran yang tersedia untuk menopang perjalanan pemerintahan yang sebagian besar dilakukan oleh para birokrat. “Reformasi pemerintahan tidak akan terjadi sebelum birokrasi sendiri bisa menjalankan program reformasi dengan baik. Untuk itu birokrasi harus dievalusi terlebih dahulu. Apakah sudah mampu menjadi agen reformasi atau agent of change dan sekaligus katalisator perbaikan kinerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” (halaman 14). Memang dari 37 tulisan berserak ini hanya 7 tulisan yang membahas khusus reformasi birokrasi. Selebihnya adalah tulisan yang tak terkait langsung, misalnya tentang pendidikan, sosial ekonomi, politik dan hukum, serta agama dan budaya. Tapi 30 tulisan yang lain justru memberi warna tersendiri bagi reformasi birokrasi. Sebab, tulisan lainnya bisa menjadi penunjang yang cukup penting juntuk memberi ruh reformasi dalam birokrasi. Seperti diutarakan Menteri Koordinataor Kesejahteraan Rakyat RI, Dr. H. Agung Laksono dalam sambutannya yang mendukung ide tulisan almarhum. “Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efekti tas dan e sien, menjunjung tinggi supremasi hukum, partisipasi, keterpaduan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dan pembangunan.” Sehingga, menurut Agung Laksono, membukukan karya almarhum akan memberikan sumbangsih ter-sendiri karena pikiran itu akan selalu dibaca dan diabadikan di hati para birokrat. “Sehingga pemikiran beliau menjadi sistematis dan mudah dibaca oleh

31

KRONIKA DALAM NEGERI

Tidak Ada Prioritas Jemaah Haji Manula Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan aturan yang memprioritaskan jemaah haji manula, karena ini bertentangan dengan HAM.

P

emerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) tidak akan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan jemaah haji manula. Pernyataan ini dikemukakan Dirjen PHU, Drs.H. Slamet Riyanto MSi, menjawab pertanyaan wartawan di kantor Kemenag Jl. Lapangan Banteng Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu seorang wartawan menanyakan apakah pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang memprioritaskan calon jemaah haji manula (lanjut usia) mengingat calon jemaah haji manula mencapai 30 persen. Slamet Riyanto mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengeluarkan kebijakan berupa prioritas bagi calon haji manula pada musim haji 2011 mandatang. “Kalau kami mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan jemaah haji manula, saya akan dimarahin puluhan ribu jemaah haji, karena ini akan merusak tatanan yang sudah berlaku. Kedua, dengan memprioritaskan jemaah manula tentu juga akan menyalip jemaah lain yang sudah sama-sama menunggu lama, nanti saya malah bisa kena HAM,” jelas Dirjen PHU dengan logat Banyumasnya yang kental. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Siskohat jemaah haji manula mencapai 40% lebih. Dengan asusmi usia manulia dihitung enam puluh tahun ke atas. “Coba lihat pada pelaksanaan haji 2010 jemaah yang berusia 60 – 70 tahun berjumlah 32.199 orang; yang berusia 71-80 tahun berjumlah 9.359; yang berusia 81-90 1.021


orang dan 90 tahun ke atas 44 orang,” ujar Slamet Riyanto merinci jumlah jemaah manula.

Dokumen Haji Sri Ilham Lubis.

Dia kemudian mengandai-andai, biasanya jemaah manula selalu ada pendamping satu orang yang berasal dari keluarganya. Dengan begitu jumlah murni jemaah manula umpamanya hanya 25 ribu karena ada pendam-ping 1 orang maka jumlahnya menjadi 50 ribu orang. “Hal-hal seperti ini pasti akan menambah masalah baru,” tuturnya.

Hanya saja, lanjut dia, jika ada sisa kuota nasional -- yang biasanya terjadi setiap tahun -- sekitar 2 ribu orang, maka akan didistribusikan ke daerah dengan catatan bahwa yang menjadi prioritas bagi calon jemaah haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan berusia lanjut. Dan mekanismenya pun diatur sedemikian rupa tanpa mengganggu calon haji yang sudah masuk dalam daftrar tunggu.

Oleh karena itu, dia berketetapan tidak akan memprioritaskan calon jemaah haji manula. Slamet tetap berharap calon jemaah haji yang sudah mendaftarkan diri tetap ikut

Kuota haji 2011 untuk haji reguler sebanyak 194.000 orang haji khusus se banyak 17.000 orang, jumlah keseluruhannya 221 orang. Dari jumlah kuota ini, seperti telah diatur

orang, Sumatera Utara 8.234 orang, Sumatera Barat 4.498 orang, Riau 5.044 orang, Jambi 2.634 orang, Sumatera Selatan 6.360 orang, Bengkulu 1.614 orang, Lampung 6.282 orang, Bangka Belitung 913 orang. DKI Jakarta 7.084 orang, Jawa Barat 37.620 orang, Jawa Tengah 29.657 oran g, DI Yog y akarta 3.091 orang, Jawa Timur 34.165 orang, Banten 8.541 orang, Bali 639 oprang, Nusa Tenggara Barat 4.494 orang, Nusa Tenggara Timur 650 orang. Kalimantan Barat 2.339 orang, Kalimantan Tengah 1.349 orang, Kalimantan Selatan 3.811 orang, Kalimantan Timur 2.819 orang, Sulawesi Utara 700 orang, Sulawesi Tengah 1.758 orang, Sulawesi Selatan 7.221 orang, Sulawesi Tenggara 1.683 orang. Gorontalo 891 orang, Maluku 710 orang, Maluku Utara 1.065 orang, Papua 1.065 or an g, Sulawesi Barat 1.443 or an g, Kepulauan Riau 992 orang, dan Pap ua B ar a t 710 orang.

mekanisme yang sudah ada. Tak ada prioritas, misalnya usia lanjut diprioritaskan lebih awal berangkat menunaikan haji. Ia mengatakan, jika ada prioritas bagi yang sudah mendaftar, apa lagi untuk usia lanjut, maka akan merusak sistem. Konsekuensinya tentu pada calon jemaah haji yang sudah masuk daftar tunggu. “Kita tak ingin merusak sistem yang sudah ada,” tegas Slamet, yang didampingi Direktur Pengelolaan Dana Haji Ahmad Junaedi dan K asubdit

dalam SK Menag Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan kuota Haji Tahun 1432 H/2011 M. Keputusan tersebut menyebutkan kuota haji reguler masing- masing provinsi terdiri atas kuota jemaah haji dan kuota petugas haji daerah. S ementara ku ota haji regular dan kuota haji khusus yang tidak digunakan sampai selesainya masa pelunasan dikembalikan menjadi kuota nasional. Kuota haji reguler Aceh 3.924

Dengan kuota haji 1432 H/2011 berjumlah 221.000 orang, maka masa tunggu calhaj rata-rata 6-7 tahun. ”Ada provinsi tertentu seperti Aceh dan Sulsel masa tunggunya mencapai 10 tahun, tapi ada juga masa tunggu jemaah dibawah enam tahun seperti Jabar yang hanya empat tahun,” ucap Slamet. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto mengatakan, awal April 2011 jemaah haji yang telah membayar setoran awal BPIH berjumlah 1.342.482 orang.NM

33

KRONIKA DALAM NEGERI

PIHK di Riau

Sering Lepas Tanggung jawab

B

anyaknya perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK-dulu ONH Plus) dan Umrah yang beroperasi di Provinsi Riau membuat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Riau, Drs H Asyari Nur SH MM merasa gerah. Karena mereka sering tidak mau bertanggungjawab jika terjadi suatu masalah yang merugikan para jemaah calon haji atau jemaah umrah.

ternyata mereka banyak yang tidak punya izin operasional sebagai penyelenggara haji khusus atau pun umrah. ‘’Berarti mereka illegal,’’ tegasnya.

‘’Sekarang kita bikin ketentuan, semua perusahaan PIHK dan Umrah harus mendaftarkan diri di Kantor Kanwil Kemenag Riau. Sehingga, jika terjadi sesuatu yang tidak beres dan merugikan masyarakat, kami bisa segera mengambil tindakan,’’ ujar Asy’ari Nur dalam wawancara dengan Realita Haji di sela-sela berlangsungnya Rakernas Evaluasi Haji di Jakarta beberapa waktu lalu.

Perusahaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan umrah, diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pada Bab 12 Pasal 38 dijelaskan, dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri. Untuk itu, kata Asy’ari terhadap travel penyelenggarah haji dan umrah yang ada di Riau hendaknya melaporkan tentang keberadaanya ke Kanwil Kemenag Riau, sehingga status keberadaannya tidak menjadi tanda tanya, apakah ilegal atau sudah melewati prosedur yang ada, milik sendiri atau konsersium dengan perusahaan lain, mekanisme penyelenggaraan dan proses pembayaran haji plus dan umrah, rute dan hal-hal yang mempengaruhi pelayanan haji.

Asy’ari perlu menegaskan hal itu sehubungan dengan laporan sejumlah masyarakat Dumai, Riau yang merasa tertipu tidak bisa berangkat menunaikan ibadah umrah, padahal mereka sudah membayar lunas pembiayaannya. Hal itu diakuinya, perusahaan trevel itu tidak bertanggungjawab atas kegagalan pemberangkatan jemaah umrahnya.Atas kegagalan itu, Asy’ari mengaku sulit menindak perusahaan itu, karena mereka tidak terdaftar di Kanwil Kemenag Riau. Padahal, terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah, menjadi salah satu kewenangan pihaknya dalam pembinaannya.Untuk itu, pihaknya mengambil kebijakan seperti tersebut di atas.

34

Pada sisi lain, ketika pihaknya melakukan pengecekan ke kantor pusat trevel tersebut, didapati,


Dengan mendaftarkan diri di Kanwil Kemenag Riau, maka akan ketahuan, mana travel yang beroperasi secara legal dan yang ilegal. ‘’Bagi yang illegal, bisa kita tindak atau kita laporkan ke pihak berwenang,’’ tegasnya lagi.

Pendataan ini, menurut Asy’ari bukan untuk membatasi orang lain berusaha atau memberangkatkan jemaah haji, tapi semata-mata untuk menertibkan travel penyelenggaraan haji dan umrah yang beberapa tahun

Drs H Asyari Nur SH MM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Riau terakhir banyak dikeluhkan Jemaan Calon Haji karena merasa dipermainkan oleh pihak travel. ‘’Namanya ONH plus, maka segala sesuatunya harus ada plusnya dibandingkan pelaksanaan haji reguler biasa. Jangan plus penderitaan atau plus gagal menunaikan ibadah haji,’’ ungkap Asy’ari menyindir PIHK yang gagal memberangkatkan jemaahnya pada musim haji 1431H/2010M yang lalu. Selain itu, dengan adanya pendataan travel penyelenggara haji, saat terjadi masalah seperti halnya kasus gagalnya puluhan JCH plus berangkat ketanah suci pada tahun 2010, pihaknya bisa dengan mudah mengambil tindakan terhadap perusahaan PIHK tersebut. Sedangkan atas kasus tersebut, Kanwil Kemenag Riau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, selain melaporkan ke Kemenag RI terkait adanya kasus ONH Plus dengan penyelenggara yang tidak bertanggungjawab. "Dengan data yang ada kita bisa menginformasikan kemasyarakat agar tidak memilih biro perjalanan yang bermasalah dengan melampirkan nama-nama biro perjalanan ber-

masalah dimaksud," ungkapnya.

Peran Kanwil Kemenag Melihat kondisi seperti tersebut di atas, Asy’ari mengusulkan agar pemerintah pusat mengharuskan kepada perusahaan PIHK dan Umrah, jika akan beroperasi di luar daerah domisilinya, untuk melaporkan diri ke Kanwil Kemenag setempat. ‘’Ini penting dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak jadi korban penipuan orang-orang yang tidak bertanggungjawab,’’ tegas Asy’ari.\Asy’ari mengakui, selama ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan PIHK dan umrah untuk mendaftarkan diri jika akan beroperasi mencari jemaah calon haji khusus di luar daerah domisilinya. Sehingga, banyak perusahaan yang tidak jelas legalitasnya

beroperasi di daerah Riau, dan ketika terjadi masalah, mereka langsung kabur. ‘’Kalau sudah begitu, jemaah yang jadi korban. Mereka lantas melaporkan kepada kami. Padahal perusahaan itu tidak melapor kepada kami untuk beroperasi di Riau,’’ keluh Asy’ari lebih lanjut.Untuk itu, dia mengusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal Menteri Agama agar mengeluarkan ketentuan atau peraturan yang mengharuskan perusahaan penyelenggara haji khusus dan umrah untuk melaporkan ke Kanwil Kemenag setempat, jika akan broperasi di luar domisinya. Menurut Asy’ari ini penting dalam rangka mengawasi beroperasinya perusahaan tersebut demi melindungi masyarakat. ‘’Yang perlu diatur juga soal pembayaran dana

untuk PIHK atau untuk Umrah juga, pemabayarannya langsung ke bank. Sehingga ada bukti otentik keabsahan pembayarannya,’’ tegas Asya’ari lagi. Dia mengungkapkan, kasus yang terjadi di Riau, banyak jemaah mereka membayar langsung kepada oknum yang mengaku dari suatu perusahaan PIHK. Akibatnya, ketika mereka gagal memberangkatkan jemaahnya, mereka kesulitan mengusutnya. Karena, banyak dari mereka, ternyata di pusat perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi atau izinnya sudah dicabut.‘’Kami bukan menolak suatu perusahaan travel PIHK beroperasi di Riau. Tetapi, kalau mau beroperasi di Riau harus mendaftar dulu di Kanwil Kemenag Riau. Minimal ngasih tahu dengan membawa surat dari kantor pusatnya,’’ tegas Asy’ari kemudian. BHM

Dimulai Pemeriksaan Jemaah Haji Setelah KBB mempunyai Perda No. 6/ 2010 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kesehatan maka Dinkes KBB harus mengoptimakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan untuk jemaah haji.

Seorang dokter sedang memeriksa calon jamaah haji Beberapa daerah mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat (KBB), tahun ini mulai menangani pelayanan kesehatan jemaah calon haji. Pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) KBB. Sebelumnya calhaj melakukan medical check-up di daerah lain yang memiliki standar pelayanan kesehatan. "Pelayanan kesehatan calon haji akan kita optimalkan dengan memfungsikan UPTD Labkesda," kata Kadinkes KBB, dr. Pupu Sari Rohayati, Selasa, 5 Juli lalu.

"Sekarang sudah saatnya kita meningkatkan pelayanan. Mau tidak mau kita harus memulainya. Tinggal kita melakukan evaluasi dari pelaksanaan yang sudah dilakukan untuk perbaikan ke depan," katanya. Selain sisi pelayanan, Dinkes juga dituntut menyerap PAD bidang payanan kesehatan tersebut. Karena selama ini, calhaj KBB melakukan medical check-up di sejumlah tempat seperti RSUD Soreang dan RSUD Cibabat Cimahi. "Jadi ada potensi pendapatan yang tidak terserap dari pelayanan jemaah calon haji ini," katanya. Dalam musim haji tahun ini kuota calhaj KBB sebanyak 1.051 orang. Pihaknya menargetkan sebelum bulan puasa pemeriksaan kesehatan sudah selesai. "Kita sudah melakukan persiapan. Bahkan

rapat koordinasi dengan Kementerian Agama pun sudah dilakukan," katanya. Dalam mengawal calon haji KBB yang akan diberangkatkan Oktober 2011 ini, Dinkes telah menyiapkan tiga dokter dan lima paramedis. "Tim medis ini akan mengawal jemaah hingga di tanah suci," katanya. Labkesda yang akan melakukan pengecekan awal kesehatan jemaah sudah dapat menunjang pelayanan medis. Selain kelengkapan peralatan medis, pelayanan juga ditunjang enam analis yang akan membantu proses pemeriksaan. "Untuk kelengkapan rontgen, kita masih menyewa yang bisa mobile. Yang kita punya masih yang statis," katannya. Dengan langkah pelayanan tersebut, Dinkes akan melakukan evaluasi secara menyeluruh baik kelengkapan peralatan maupun kesiapan tenaga medis. Karena secara umum keberadaan labkesda diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (*)

35

KRONIKA DALAM NEGERI berikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Menag dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto ketika membuka pelatihan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Selasa (28/6) malam menegaskan petugas haji harus memiliki dedikasi yang tinggi dan memegang teguh komitmen pelayanan untuk memberi kemudahan kepada jemaah haji.

Susana pada pembukaan Pelatihan Petugas Haji 1432

817 Petugas Haji 1432 H Ikuti Pelatihan Sebanyak 817 peserta kini tengah mengikuti pelatihan petugas haji di Asrama Haji non kloter Pondok Gede, Jakarta. Pelatihan petugas haji ini berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 7 Juli 2011.

P 36

enyematan tanda peserta pelatihan petugas PPIH Arab Saudi oleh Dirjen PHU Slamet Riyanto, di Asrama Haji Pondok Gede, Selasa (28/6). Menurut Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, H. Ahmad Kartono, pelatihan ini terdiri dari 511 orang dari unsur pelayanan umum dan


ibadah. 306 orang dari unsur pelayanan kesehatan dari seluruh Indonesia. Lebih lanjut Kartono menjelaskan, tujuan pelatihan ini membentuk petugas haji yang memiliki sikap yang profesional, handal dan memiliki sikap pengabdian serta loyalitas dan teguh memegang komitmen layanan. “Kita berharap melalui pelatihan ini, petugas memiliki komitmen yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Arab Saudi,” tambahnya. Menteri Agama Suryadharma Ali berharap agar para petugas haji yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Arab Saudi memiliki niat dan semangat yang kuat untuk mem-

“Petugas harus tanggap dan cepat mencarikan solusinya terhadap keluhan pelayanan yang disampaikan jemaah haji,” ucapnya.Selama ini penyelenggaraan haji, kata Menag, memang tidak pernah sepi dari kritik. Oleh karena itu, kerja keras para petugas haji, semangat dan kemauan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, mudah-mudahan dapat menjadi jawaban terhadap kritikkritik tersebut. Menag meminta Petugas Haji bekerja dengan ikhlas, sabar, santun, dan menjaga amanah. ”Kuatkan koordinasi sesama petugas, cepat dan tanggap mengatasi keluhan, dan beri kemudahan kepada jemaah haji,” ujarnya. Menag menilai pelatihan bagi petugas haji ini sangat penting untuk memberi bekal pengetahuan yang memadai dalam memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji. Menteri Kesehatan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Pusat Kesehatan Haji Tau k Tjahyadi meminta kepada petugas kesehatan yang akan melayani jemaah haji bekerja dengan profesional dan penuh keikhlasan. ”Beri pelayanan terbaik kepada Tamu Allah ini,” harapnya. Menkes mengatakan, tolok ukur keberhasilan pelayanan kesehatan haji, antara lain apabila angka kematian jemaah kurang dari 2% per seribu, tidak terjadi KLB, dan 80% pondokan jemaah haji memenuhi standar sanitasi.NM

Direktur Pengelolaan Dana Haji Drs. H. Achmad Djunaidi

Haji & Umrah MLM

dan Jemaah Haji Non Kuota Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

D

irektur Pengelola dana Haji Kementerian Agama RI Drs. H. Ahmad Djunaidi menyatakan bahwa haji atau umrah Multi Level Marketing (MLM) merupaman produk yang tidak dianjurkan untuk diikuti. Hal ini dijelaskan pada saat Sosialiasasi Teknis Dokumen Haji di hadapan pejabat eselon tiga Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Ri di Hotel Sofyan Betawi hari Jumat, 8 Juli lalu. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini tengah marak umrah dan haji MLM dengan imingiming tarip yang murah dan menguntungkan. “Umrah dan haji MLM sama sekali tidak dianjurkan Kementerikan Agama,” katanya. “Bahkan Kementerian Agama tidak membenarkan,” katanya. Disinyalir,

umrah dan haji secara MLM telah menyebar ke seluruh Indonesia. Sejumlah kalangan memang menakutkan akan terjadi persoalan di akhir kemudian yang dampaknya akan menimpa pemerintah juga. Sebab, ada kecenderungan umrah yang semakin dibatasi oleh Pemerintah Arab Saudi. Bahkan kini telah dibatasi pada sebuah perusahaan setiap bulannya hanya boleh mengirim dari 15 jemaah hingga 50 jemaah umrah saja. Padahal, menurut pengusaha umrah dan haji Ha dz Taftazani, problemanya nanti pada harga yang jelas mahal karena banyak yang dapat keuntungan. “Yang rugi nantinya mereka yang tak bisa cari jemaah,” katanya. Sementara dalam kaitan haji, juga udah ada 1 juta orang pendaftar haji yang menunggu pemberangkatan.

Dalam proses MLM pendaftar haji melalui MLM belum bisa masuk dalam kuota haji seperti layaknya karena belum memenuhi syarat batas pendaftaran. Karena itu, menurut Djunaidi, pendaftaran haji melalui system MLM tidak dibenarkan oleh Kementerian Agama RI. Sedangkan masalah haji nonkuota yang pada musim haji lalu menjadi persoalan, menurut Djunaidi, bukan persoalan pemerintah. Artinya, masalah tersebut adalah masalah oknum yang memberantkatkan. “Masalah haji non kuota di luar tanggung jawab pemerintah,” katanya. Haji non kuota yang selama ini diselenggarakan oleh perusahaan atau perorangan tertentu, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan perorangan itu. Karena itu, masyarakat diharap bisa membedakan mana perhajian yang dilakukan pemerintah dan swasta sepengetahuan pemerintah. Haji non-kuota adalah perhajian di luar sistem yang pemerintah sama sekali tidak ikut bertanggungjawab jika terjadi persoalan.MH

37

KRONIKA LUAR NEGERI

Penduduk Makkah Semakin Terpinggirkan

P

enduduk kota suci Makka-h semakin teropinggirkan karena proyek bisnis hotel dan pemondokan jemaah haji dan umrah di kota itu.

Pembangunan yang terus berlangsung untuk memenuhi jemaah haji dan umrah yang terus naik akhir-akhir ini, terutama di dekat Kawasan Masjidil Haram di Makkah dan wilayah sekitarnya telah memaksa penduduk Makkah asli hijrah ke bagian lain dari Makkah yang lebih jauh. Rumah-rumah mnereak sudah dijual untuk proyek dan sebagian mereka juga menjauh karena tak mampu lagi membayar sewa rumah di dekat Masjidil Haram. Beberapa proyek yang sedang berjalan dengan biaya miliaran riyal, beberapa telah selesai, namun, sementara yang lainnya masih berada pada tahap implementasi. Sekitar 30.000 bangunan sejauh ini telah dihancurkan untuk membuat jalan yang bertujuan untuk menciptakan fasilitas tempat tinggal bagi para jemaah haji dan umrah. Beberapa proyek merupakan bagian dari rencana pembangunan dan pengembangkan daerah kumuh. Akibatnya, banyak penduduk Makkah bergerak menjauh yang meninggalkan rumah mereka di lingkungan bersejarah seperti distrik Shamiya, Shubaika, Harat Al-Bab, Falaq, Gazza, Jabal Kaba dan Jabal Omar, di samping


ada juga sebagian berasal dari Misfala dan Ajyad. Semua kawasan ini terletak di dalam beberapa ratus meter dari Masjid Agung.

Tak Mampu Tawfeeq Maghrabi, seperti dikutip harian Arab News mengaku, dulu tinggal di sebuah apartemen tua di wilayah dekat Masjidil Haram. "Saya menyewa rumah secara tahunan dengan biaya SR10.000 (sekitar Rp 25 juta) dengan cara membayar dua kali angsuran. Sebagai karyawan swasta, gaji bulanan saya tidak melebihi SR1.300 (sekitar Rp 3,2 juta). Selama bulan Ramadhan, saya sering menyewakan apartemen saya sekitar SR5. 500 yang saya sumbangkan untuk orangtua saya," katanya. "Dana sewa bulan Ramadhan ini adalah jumlah tambahan yang sangat besar membantu meringankan kesulitan keuangan saya. Sekarang, saya terpaksa meninggalkan apartemen setelah properti diambil alih untuk kepentingan perluasan Masjidil Haram. Sangat sulit bagi saya untuk mencari alternatif rumah dan terjangkau untuk gaji saya yang kecil.” Sebab, rumah di wilayah itu melejit di luar jangkauannya. "Saya terkejut mendapat penjelasan bahwa sewa dari hampir semua apartemen hunian antara SR15.000 dan SR35.000. Naik 50% sampai

150%. Hal ini memaksa saya untuk menyewa sebuah rumah tambahan di atap apartemen yang terdiri dari dua kamar, aula kecil dan dapur dengan biaya SR10.000," katanya. Menurutnya, rumah itu terlalu kecil untuk menampung seluruh keluarganya. Hassan Kawa mengaku hal yang sama. "Keluarga saya dulu tinggal dan memiliki apartemen berlantai delapan pada sebuah gedung apartemen dekat Masjidil Haram. Tujuh lantai saya sewakan kepada investor pemondokan haji dan umrah pertahun sebesar SR180.000 sampai SR200.000. Satu-satunya sumber pendapatan saya adalah uang dari menyewakan gedung ini. Tapi, bangunan ini kemudian dibongkar empat tahun lalu untuk proyek jalan raya untuk proyek-proyek baru," katanya."Komite yang menilai nilai kerugian sampai SR1,5 juta (sekitar Rp Rp 3,75 miliar). untuk saya bisa membangun lagi. Saya sangat senang mendapatkan jumlah besar kompensasi untuk bangunan tua dan yakin bahwa ini akan cukup untuk membeli rumah baru. Namun saya tidak bisa membeli rumah atau bahkan vila diu pinggiran kota.” Semua barang dan harga tanah dan bahan bangunan melonjak tajam."Saya tidak bisa berpikir untuk bisa membeli dan memiliki apartemen baru dengan uang sebesar itu. Kemudian saya membeli apartemen dengan harga

SR700.000," katanya. Sisa uangnya menguap begitu saja karena menutupi kebutuhan yang terus melonjak di Arab Saudi. Apalagi, anak-anaknya semakin besar dan membutuhkan biaya yang tidka kecil. Nur Hassan, juga mengaku hal yang sama. Ia terpaksa melepaskan dan merelakan apartemen miliknya di kawasan dekat Masjidil Haram untuk pemmbangunan hotel dan apartemen. Dia menerima ganti rugi sebesar sekitar SR27 juta. "Saya mulai mencari gedung alternatif di tempat yang dibongkar namun gagal untuk membeli apa-apa karena kenaikan harga. Saya juga meminta campur tangan hakim di pengadilan di Makkah untuk memudahkan prosedur membeli bangunan," katanya.Namun, harapannya kandas. "Meskipun para saksi di pengadilan menyatakan bahwa harga real estat terus meroket, hakim sejauh ini tidak mendukung rencana untuk membeli properti pergantian karena harga selangit," katanya.Abu Tala, pemilik kantor real estate di Makkah, mengatakan telah terjadi peningkatan yang wajar pada harga real estat dan apartemen perumahan di kota suci selama beberapa tahun terakhir. "Fenomena ini telah lebih jelas selama empat tahun terakhir. Bahkan nilai rumah di daerah perbatasan kota suci juga terangkat. Misalnya, sewa tahunan di Al-Sharaie, sebuah daerah di pinggir kota, telah melonjak ke SR27.000 pertahun. Sebelumnya, sebelum melaksanakan proyek mega di Kawasan Tengah, sewanya sekitar SR15.000.

Pilih Pinggiran Sejumlah besar penduduk Mekah sekarang lebih memilih untuk tinggal di perumahan apartemen sewaan di pinggir kota suci, seperti di distrik Al-Umrah, Taneem, Kaakya, Kota Baru Putra Mahkota, Al-Sharaie, Al-Awali dan Ummul Kaddad. Bahkan ada kecenderungan perluasan Mekah ke beberapa wilayah terkait pembangunan yang terus berkelanjutan di Makkah. 

Seorang mufti Rusia berbincang dengan Presiden Dmitry Medvedev

Rusia Minta Saudi Tambah Kuota Haji

M

ufti besar Rusia Ismail Bardiyev meminta Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada hari Selasa, 5 Juli kemarin, agar mengusahakan kenaikan kuota haji Rusia. Medvedev diminta berbicara dengan otoritas Arab Saudi terkait kuota hjaji Rusia. "Begitu banyak muslim Rusia yang ingin pergi haji. Saya kira, Tuan Presiden bisa membawa hal ini dalam pembicaraan dengan Arab Saudi, " pinta Mufti Berdiyev kepada Medvedev, seperti dilansir dari Arabbussines.com, Rabu 6 Juli lalu. Menanggapi permintaan itu, Medvedev berjanji akan membicarakan masalah itu dengan pejabat Arab Saudi. "Kami memiliki dialog terbuka dengan mereka untuk semua masalah," jawab Medvedev kepada mufti Berdiyev dan rombongannya yang terdiri dari komunitas Muslim Karachay-Cherkessia. Hampir tiga juta umat Islam Rusia berduyun-duyun mendaftar ke Mekah setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Rusia yang memiliki penduduk muslim sebanyak 20 juta jiwa atau sekitar seper-

tujuh dari populasi, diperbolehkan untuk mengirim 20.000 jemaah haji per tahun untuk berhaji. Sejak jatuhnya komunisme 20 tahun lalu, Muslim Rusia kembali bangkit usai lama tak boleh memperlihatkan identitas keislamannya. Dalam kurun waktu terakhir, populasi Muslim Rusia meningkat pesat. Sebagai gambaran, masjid di seluruh Kaukasus Utara tidak lagi cukup menampung jamaah Muslim yang kerap membludak. Selain itu, pembelajaran bahasa Arab telah menjadi populer dikalangan pemuda Muslim dan segera menyebar lembaga pendidikan bahasa Arab di seluruh negeri. Sebagian besar Muslim Rusia berada di Kauskasus Utara, wilayah yang acapkali mendapatkan tekanan dari Kremlin. Mereka hidup dari hasil minyak dan petrokimia yang banyak dihasilkan wilayah Tatarstan dan Bashkortostan, 2.000 km (1.242 mil) timur laut dari Kaukasus. Dua tahun lalu pemimpin wilayah Chechnya, Ramzan Kadyrov, mulai menawarkan penerbangan gratis ke Mekkah untuk 400 orang Chechen, menggunakan uang negara. MH

39


Tahun 2011

Recommend Documents