2033 TAHUN 2011

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA NOMOR 050.07/2033 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010-2015

Bappeda Kabupaten Blora 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Jln. GOR No. 10 Telp. (0296) 531827 Blora

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 050 . 07 /2033 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010-2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA, Menimbang : a.

b.

Mengingat :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015 perlu menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

17.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

18.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 ;

19.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 ;

20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) ;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) ;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) ;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7) ;

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8) ; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Mengesahkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015.

KEDUA

:

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab II : Gambaran pelayanan BAPPEDA Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan pendanaan Indikatif Bab VI : Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KETIGA

:

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

:

(1)

(2)

KELIMA

:

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora wajib dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan Tahun 2010-2015. Penjabaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora setiap tahun dituangkan dalam Renja SKPD.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blora pada tanggal 15 April 2011 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA,

SAMGAUTAMA KARNAJAYA

LAMPIRAN I

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Nomor : 050 . 07 / 2033 Tanggal : 15 April 2011

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010 - 2015

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN .......................................................................

Hal I.1

1.1. Latar Belakang.......................................................................

I.1

1.2. Landasan Hukum...................................................................

I.1

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................

I.2

1.4. Sistematika Penulisan ...........................................................

I.2

: GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA .........................................

II.1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda..................

II.1

2.2. Sumber Daya Bappeda .........................................................

II.28

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda .................................................

II.32

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III

Bappeda ................................................................................

II.43

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...........

III.1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda ..............................................................

III.1

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

BAB IV

BAB V

Wakil Kepala Daerah Terpilih................................................

III.2

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

IV.1

4.1. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Blora ...............................

IV.1

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ................

IV.2

4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Blora ...............

IV.3

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................

V.1

i

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ................................................

VI.1

Lampiran

ii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

........................................................................................................

Hal 2-30

Tabel 2.2

........................................................................................................

2-30

Tabel 2.3

........................................................................................................

2-31

Tabel 2.4

........................................................................................................

2-35

Tabel 5.1

........................................................................................................

5-3

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 ........................................................................................................

Hal 2-2

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Otonomi yang nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab berarti bahwa daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah. Upaya pendayagunaan aparatur negara dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah dengan menerapkan prinsip Good Government dan Clean Governance. Diberlakukannya otonomi daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional maka dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Kabupaten Blora diharapkan mampu dan dapat ikut mewarnai perencanaan di daerah serta mengikuti dinamika desentralisasi yang berkembang saat ini. Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan dengan menggunakan pendekatan pembangunan kewilayahan (spatial development approach) dan perencanaan pembangunan yang komprehensif dapat terwujud. 1.2

Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I-1

RENSTRA BAPPEDA Th.2010-2015

10. 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelerasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2005 – 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

1.3

Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2010 - 2015, yaitu : Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2015. Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015 , yaitu : 1. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan Bappeda dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda. 1.4

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : I-2


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kabupaten dan dengan Renja. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan SKPD 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda . 2.1 Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Bappeda, struktur organisasi Bappeda, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Bappeda. 2.2 Sumber Daya BAPPEDA Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencangkup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih profesional. 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Memuat tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda periode sebelumnya. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Memuat hasil analisis terhadap Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD lima tahun mendatang. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD I-3


3.2

3.3

3.4

3.5

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Memuat tugas dan fungsi Bappeda yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, dan faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Memuat faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Kabupaten. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Penentuan Isu-isu Strategis Memuat tentang metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu yang akan ditangani melalui Renstra.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BAPPEDA KAB. BLORA Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi BAPPEDA 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA. 4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BAPPEDA dalam lima tahun mendatang. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja BAPPEDA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BAPPEDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

I-4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA 2.1

Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisasi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Blora Nomor Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a.

Badan

Perencanaan

perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;

b. perencanaan pembangunan daerah ; c.

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;

d. pengendalian pembangunan daerah ; e.

penyelenggaraan bimbingan pembangunan daerah ;

dan

konsultasi

f.

penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

g.

penyusunan statistik ;

h. penelitian dan pengembangan ; i.

pelayanan rekomendasi perijinan dibidang penelitian ;

Struktur Organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

II-1


perencanaan

II-2


Bappeda Kabupaten Blora dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi seorang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang. 1. Kepala Bappeda; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum; 3. Bidang Ekonomi, membawahkan : a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi; b. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan; 4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan; b. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan: a. Sub Bidang Infrastruktur; dan b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral; 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Statistik; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan mempunyai tugas :

II-3

tugas

pokok

tersebut,

Kepala

Badan

a.

merumuskan kebijakan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan wewenang yang di berikan dan sesuai peraturan perundang-undangan;

b.

merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Bidang-bidang sesuai peraturan perundangundangan;

c.

mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;


e.

mengendalikan seluruh kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

f.

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data statistik serta penelitian dan pengembangan;

g.

menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah;

h.

mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah;

i.

menyelenggarakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

j.

menyelenggarakan monitoring pembangunan daerah;

k.

merumuskan penyusunan data statistik daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

l.

mengkoordinasikan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

dan

dan

evaluasi

pengendalian

pelaksanaan

m. memberikan pelayanan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

II-4

n.

menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi misi organisasi sampai ke unit kerja terendah;

o.

menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan;

p.

melaksanakan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

q.

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan;

r.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

s.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.


2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, melaksanakan tugas kesekretariatan dan perencanaan pembangunan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah secara terpadu Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a.

perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan ;

b.

pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan satuan kerja perangkat daerah;

c.

penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kesekretariatan ;

d.

pengelolaan barang inventaris ;

e.

penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah ;

f.

pengelolaan administrasi kepegawaian ;

g.

pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris mempunyai tugas :

II-5

a.

menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

c.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d.

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan di bidang kesekretariatan;

f.

menyiapkan rumusan kebijakan strategis, program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja;


g.

melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i.

melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;

j.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

k.

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan]

m.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

1) Sub Bagian Program Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan laporan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas:

II-6

a.

menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Program berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

d.

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi


guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e.

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f.

menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangundangan;

g.

menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan dan laporan program kegiatan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h.

menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i.


j.


k.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

l.


2) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

II-7

a.

menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;

b.

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.



II-8

d.

melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di Lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

melaksanakan pengelolaan, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi keuangan;

f.

meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dna diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

g.

meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

h.

melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran menyiapkan Surat Perintah Membayar;

i.

melaksanakan akuntansi yang meliputi jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu;

j.

menyiapkan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

k.

melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Bappeda;

l.

menyusun laporan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan berdasarkan data yang terkumpul dari bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

m.

menyelesaikan perhitungan anggaran setiap tahun yang menjadi beban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

n.


o.


p.



dan

q. 3)

II-9


Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, bahan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a.

menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.


d.

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

menyiapkan bahan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

f.

merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan;

g.

melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang;

h.

membuat laporan rutin data pegawai, Kepangkatan, dan daftar nominatif pegawai;

i.

menyiapkan berkas usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;

j.


k.



Daftar

Urut

l.


m.


3. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang Industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a.

penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang ekonomi;

b.

pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang ekonomi;

c.

perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang ekonomi

1) Kepala Bidang Ekonomi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang ekonomi, Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas : a.

menyusun program kegiatan bidang ekonomi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian masalah dan peraturan perundang-undangan; c.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Bappeda baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e.

II-10

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan berkaitan dengan pengembangan bidang ekonomi;


yang

f.

merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang meliputi, industri, perdagangan, serta usaha industri kecil menengah, koperasi dan industri mikro kecil menengah, badan usaha milik daerah, penanaman modal, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

g.

menyiapkan fasilitasi kegiatan bidang ekonomi;

h. mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan bidang ekonomi dengan dinas/instansi terkait; i.

melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang ekonomi sebagai bahan evaluasi;

j.

melaksanakan pekerjaan;

k.


l.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

penilaian

prestasi

kerja

pelaksanaan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil menengah, penanaman modal, dan usaha milik daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas : a.

menyusun program kegiatan Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi sesuai peraturan perundangundangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan; c.

II-11

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;


d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e.

menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, jasa, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, dan pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro kecil menengah dengan dinas/instansi terkait;

f.

membantu melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang industri dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro kecil menengah Dinas/Instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan bidang industri dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro kecil menengah guna kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang industri dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro kecil menengah agar kegiatan berjalan lancar dan tepat sasaran; i.

melakukan inventarisasi potensi serta permasalahan pembangunan yang terkait dengan bidang industri dan perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha termasuk usaha mikro kecil menengah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

j.

melaksanakan pekerjaan;

k.


l.


penilaian

prestasi

kerja

pelaksanaan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 3) Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan

II-12


Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, ketahanan pangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan mempuyai tugas : a.

menyusun program kegiatan Sub Bidang Pertanian Dan Kehutanan berdasarkan peraturan perundangundangan;



d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e.

melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian dan kehutanan dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Pertanian Dan Kehutanan;

g.

menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang pertanian dan kehutanan;

h. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, ketahanan pangan dan kehutanan; i.

II-13

melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan bidang pertanian dan kehutanan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;


j.


k.


l.


m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a.

penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

b.

pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

c.

perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang ekonomi, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

II-14

a.

menyusun program kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;

b.



II-15

c.


d.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

mengordinasikan, memadukan perencanaan pembangunan urusan pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata;

f.

merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi aparatur, hukum, perundang-undangan, politik, pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata;

g.

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h.

menyiapkan data statistik pembangunan pada lingkup urusan pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan


anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai; i.

menyiapkan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan urusan pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran;

j.

melaksanakan inventarisasi permasalahan urusan pemerintahan, agama, pendidikan, transmigrasi, keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informasi, kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k.

melaksanakan penilaian prestasi kerja tugas bawahan;

l.


m.


n.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan, kearsipan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan, Perangkat Daerah, Komunikasi dan Informasi, Kepegawaian dan persandian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai bidang tugasnya.

II-16


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan mempunyai tugas :

II-17

a.

menyusun program kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Dan Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;

b.


c.


d.

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan urusan pendidikan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan, kearsipan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan, komunikasi dan informatika;

f.

menyiapkan bahan pembinaan urusan pendidikan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan, kearsipan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan, komunikasi dan informatika;

g.

menyusun bahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan, kearsipan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan, komunikasi dan informatika;

h.

melakukan inventarisasi permasalahan kegiatan pembinaan urusan pendidikan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan, kearsipan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan, komunikasi dan informatika;

i.

menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan urusan pendidikan, kepemudaan, olah raga, perpustakaan, kearsipan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan, komunikasi dan


informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran; j.

melakukan inventarisasi permasalahan bidang kerjasama pemerintahan dan pendidikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k.


l.


m.


n.


3) Sub Bidang Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan penyusunan kebijakan teknis dan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah urusan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, agama serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bidang Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

II-18

a.

menyusun program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;

b.


c.


d.

melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e.

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan urusan kesehatan,


pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, agama ; f.

menyiapkan bahan pembinaan urusan kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, agama;

g.

menyusun bahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, agama;

h.

melakukan inventarisasi permasalahan kegiatan pembinaan urusan kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, agama;

i.

menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan urusan kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja, agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran;

j.

melaksanakan penilaian prestasi kerja tugas bawahan;

k.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, Pariwisata, kebudayaan, transmigrasi, tenaga kerja dan agama;

l.


m.


n.

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;

5. Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

II-19


Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam, energi, sumberdaya mineral Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi : a.

penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang insfrastruktur dan pengembangan wilayah;

b.

pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang insfrastruktur dan pengembangan wilayah;

c.

perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang insfrastruktur dan pengembangan wilayah

1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Insfrastruktur Dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas : a.

menyusun program kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;



d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

II-20

e.

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang insfrastruktur dan pengembangan wilayah;

f.

mengoordinasikan dan fasilitasi rencana pembangunan bidang insfrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup dan prasarana wilayah dengan dinas/instansi terkait;

g.

menyiapkan data statistik pembangunan pada lingkup bidang insfrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup dan


prasarana wilayah sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai; h. melakukan inventarisasi permasalahan bidang insfrastruktur dan prasarana wilayah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan; i.

mengoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah;

j.


k.


l.


m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 2) Sub Bidang Infrastruktur Sub Bidang infrastruktur mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang bina marga, sumber daya air dan perumahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai bidang tugasnya Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Insfrastruktur mempunyai tugas : a. menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Insfrastruktur berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan; b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan; c.


d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e.

II-21

menyusun bahan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;


f.

menyusun bahan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

g.


h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; i.

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi sumber daya mineral dan air bersih serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai bidang tugasnya Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam Dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas: a.

menyusun program kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam Dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan;



d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Bappeda untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e.

II-22

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi sumber daya mineral;


f.

membantu menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan;

g. mempersiapkan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan; h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan; i.

membantu melaksanakan wilayah tertinggal;

koordinasi

pengembangan

j.

mempersiapkan bahan penyusunan peraturan daerah bidang penataan ruang;

k. menyusun bahan penentuan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; l.

menyusun bahan koordinasi penetapan kawasan strategis, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

m. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; n. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan Tata Ruang Kawasan Strategis; o. menyusun bahan rumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis; p. melaksanakan konsultasi, bimbingan, konsultasi pelayanan perkotaan;

supervisi

dan

q. melaksanakan konsultasi, bimbingan, supervisi konsultasi pengembangan perkotaan dan perdesaan;

dan

r. melaksanakan pengembangan wilayah tertinggal; s. melaksanakan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan; t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah; u. menyusun bahan pembinaan dan supervisi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; v.

II-23

menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi sumber daya mineral dan air bersih;


w. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rencana pembangunan bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi sumber daya mineral dan air bersih dengan dinas/instansi terkait; x.

menyiapkan bahan studi kebijakan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi sumber daya mineral dan air bersih sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;

y.

melakukan inventarisasi potensi dan permasalahan kegiatan bidang penataan ruang, lingkungan hidup, pertanahan, energi sumber daya mineral dan air bersih sebagai bahan evaluasi;

z.


aa. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; cc. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 6. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi dibidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Penelitian,Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi : a.

Penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik; b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik; c. Perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik.

II-24


1) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan pada Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan; b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. menyusun dan menyiapkan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik; f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengkajian di bidang penelitian dan pengembangani lmu pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah; h. melaksanakan fasilitasi izin penelitian; i. menyusun data statistik pembangunan sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai; j. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan statistik; k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan II-25


Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyiapkan bahan penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas: a.

b. c.

d.

e. f.

g. h. i. j. k. l.

m. n.

II-26

menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan; menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan koordinas denngan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; menyusun kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan; menyiapkan bahan penyusunan perencanaan ilmu pengetahuan dan pembangunan penelitian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; menyiapkan rekomendasi izin penelitian; merencanakan kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional untuk pengendalian; melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah; Pengumpulan bahan koordinasi pengendalian, dan evaluasi tahunan pelaksanaan pembangunan; Melaksanakan analisa dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang; Mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;


o.

Mengadakan inventarisasi permasalahan Sub Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan serta memberikan saran pemecahan masalah; p. melaksanakan evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan 3) Sub Bidang Statistik Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyiapkan bahan penyusunan statistik, komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas: a.

b. c.

d.

e. f.

g. h.

II-27

menyusun program kegiatan pada Sub Bidang Statistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan; menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan; membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; menyusun kebijakan teknis di bidang data dan statistik; menyiapkan data dan statistik pembangunan sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasilhasil yang dicapai; menyiapkan bahan pengelolaan data dan statistik sebagai bahan penetapan kebijakan; menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan data dan statistik;


i. j. k.

l. m. n. o. p. q. r.

melaksanakan dan memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar; melaksanakan fasilitasi dan memberikan penyelenggaraan survei antar sensus; melaksanakan fasilitasi dan memberikan dukungan survei berskala nasional di tingkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; melaksanakan fasilitasi dan memberikan dukungan survei sosial dan ekonomi; melaksanakan dan menyusun data dan statistik skala kabupaten; melaksanakan jejaring statistik khusus; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Jabatan Fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional dapat terdiri dari sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Jumlah pejabat dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administrasi melalui Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

II-28


2.2

Sumber Daya Bappeda Bappeda Kabupaten Blora sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II-29


Dari sisi kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia pada Bappeda untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya utamanya dibidang perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel masih perlu peningkatan. Berdasarkan data tahun 2011 jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Blora berdasar klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut : Tabel II.1 Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6

Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah ( org ) 4 22 3 4 2 2 37

Adapun komposisi pegawai berdasar Pangkat/Golongan ruang sebagai berikut : Tabel II.2 Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang No

II-30

Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah (org)

1

Pembina Utama Muda (IV/c)

0

2

Pembina Tk I (IV/b)

3

3

Pembina (IV/a)

3

4

Penata Tk I (III/d)

7

5

Penata (III/c)

4

6

Penata Muda Tk. I (III/b)

7

7

Penata Muda (III/a)

3

8

Pengatur Tk. I (II/d)

1

9

Pengatur (II/c)

4

10

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

1

11

Pengatur Muda (II/a)

2


No

Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah (org)

12

Juru Tingkat I (I/d)

-

13

Juru (I/c)

1

14

Juru Muda Tingkat I (I/b)

1

15

Juru Muda (I/a)

-

Jumlah Keseluruhan

37

Disamping kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappeda Blora telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut : Tabel II.3. Daftar Sarana dan Prasarana No

Jumlah

1 1

2 Bangunan Gedung

3 7

2

Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua) Komputer Laptop Komputer (Personal Computer) Mesin Ketik Manual AC TV Berwarna LCD Scanner Kamera Foto Handycam Wireless Brankas

8 50 7 22 3 20 1 2 5 2 1 2 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II-31

Jenis Barang


Keterangan 4 1 Ruang Kepala 5 Ruang Kerja 4 Ruang Rapat 1 Ruang Mushola 1 Gudang

No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

II.3

Jenis Barang Filling Cabinet Almari Kayu / Besi Meja kursi Tamu Meja Kerja Kursi Kerja Meja Rapat Kursi rapat Jam dinding White board Kipas Angin Pesawat Telepon Fax Printer Layar LCD W-Lan

Jumlah

Keterangan

28 27 3 47 58 3 165 9 4 7 2 1 6 3 1

Kinerja Pelayanan BAPPEDA Keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, telah dimulai dengan penyetaraan waktu perencanaan RPJP nasional dengan RPJPD dengan rentang waktu yang sama yaitu tahun 2005-2025 yang dilengkapi dengan pentahapan pembangunan lima tahunan. Selain itu, kedua undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Agar terdapat penyerasan antara RPJMN 2010–2014 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013 dan Kabupaten/Kota, maka diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Penyelerasaan RPJMD dengan RPJMN 2010 – 2014 tanggal 31 Maret 2010, terutama terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010 – 2014 dan memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Blora. Disamping itu, perlu diperhatikan arahan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 terdapat 14 program prioritas program pembangunan yang perlu ditingkatkan hasilnya lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehiduan masyarakat di daerah. Arahan

II-32


pembangunan melalui Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, mengamanatkan pula bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan capaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan hidup yang lebih baik, capaian yang optimal di daerah akan menyumbang prestasi di tingkat nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Blora telah melibatkan seluruh stakeholder pembangunan, baik dari pemerintah Kabupaten Blora yang diwakili SKPD, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan kalangan dunia usaha, serta asosiasi profesi. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan pelaksanannya, yaitu Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Blora dalam proses menyusun perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender. Dalam rangka percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan, Kabupaten Blora telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota yang lain serta dunia usaha untuk promosi investasi, pemasaran potensi daerah serta mengembangkan aset pariwisata dan sumberdaya alam yang dimiliki. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Blora. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bappeda Kabupaten Blora melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi ini juga digunakan untuk bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora kepada DPRD Kabupaten Blora. Selama periode 2005-2009, Bappeda Kabupaten Blora telah berupaya untuk melaksanakan tugasnya. Upaya tersebut telah menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora secara umum mengalami peningkatan. Beberapa hal yang mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut antara lain : 1. Keterlibatan secara aktif berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain : DPRD, LSM, Organisasi Profesi, Lembaga Masyarakat di tingkat desa, unsur swasta dan Perguruan Tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

II-33


2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan melalui terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif . 3. Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penganggaran. 4. Terselenggaranya pendampingan perencanaan pembangunan mulai tingkat desa dan kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait. 5. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana/prasarana yang memadai serta pembiayaan dalam proses perencanaan. Sebagai institusi perencana selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Bappeda telah menghasilkan beberapa produk perencanaan antara lain Sistem Informasi Profil Daerah, Buku PDRB Kabupaten Blora, Buku Kabupaten Blora Dalam Angka, Dokumen Evaluasi Kegiatan yang telah disusun oleh Bappeda dan berbagai dokumen yang menggambarkan profil masing-masing urusan kewenangan Kabupaten Blora, di tahun-tahun mendatang akan semakin dilengkapi dan sifat data pilah gender. Berikut ini disajikan kinerja pelayanan Bappeda dalam periode sebelumnya, yaitu kurun waktu 2005-2009, yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

II-34


II-36


II-37


II-38


II-39


II-40


II-41


Keberhasilan dalam proses perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pembiayaan program/kegiatan. Pembiayaan program/kegiatan Bappeda Kabupaten Blora selain bersumber dari dana APBD Kabupaten juga mendapat alokasi dari APBD Propinsi dan APBN yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang APBD. Tabel 2.2 berikut ini menyajikan pagu anggaran dan realisasi belanja program/kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun terakhir :

II-42


II-43


II.4

Tantangan

II-44

dan


Peluang

Pengembangan

Pelayanan

BAPPEDA

Berdasar RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2010-2015, Bappeda menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja Bappeda pada periode tersebut. Selama kurun waktu 5 tahun tersebut, Bappeda diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif sejalan dengan dilakukannya pendekatan teknokratik. Dalam upaya mencapai kondisi tersebut, Bappeda diharapkan lebih kreatif, responsif dan inovatif agar mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang ada dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan dari perencanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan beberapa hal yang harus dicapai antara lain : 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance secara transparan dan akuntabel dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat. 2. Terwujudnya visi dan misi perencanaan pembangunan dengan mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. 3. Peningkatan mutu perencanaan yang didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM perencana dan pemanfaatan data secara optimal. 4. Tercapainya peningkatan kinerja Bappeda melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar SKPD serta peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan data/informasi perencanaan dan rekomendasi perijinan penelitian.

II-45


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA Bappeda Kabupaten Blora merupakan salah satu lembaga teknis daerah Kabupaten Blora yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam 10 (sepuluh) fungsi, yang selanjutnya akan mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker), (2) koordinator, (3) think tank dan (4) administrator. Sebagai pengambil kebijakan, Bappeda berperan dalam menentukan kebijakan dan program dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun jangka pendek (RKPD). Perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) merupakan rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran pada RPJMD dimulai sejak Tahun 2011-2015. Peran Bappeda sebagai pengambil kebijakan/keputusan (policy/decision maker) dijabarkan menjadi : 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, 2) Perencanaan pembangunan Daerah 3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan kajian/telaah/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun perumusan kebijakankebijakan strategis lainnya. Peran sebagai think tank, dijabarkan melalui 1) penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah, 2) statistik dan 3) penelitian dan pengembangan. Sebagai koordinator, Bappeda melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perencanaan maupun tugas lain yang diberikan pimpinan daerah (Bupati). Peran Bappeda sebagai koordinator dijabarkan melalui 1) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan 2) koordinasi kegiatan-kegiatan strategis sesuai penugasan yang diberikan Bupati. Sebagai administrator, Bappeda melakukan kegiatan-kegiatan administrasi naik dalam penyusunan laporan maupun pelayanan administrasi perijinan. Peran sebagai administrator dijabarkan dalam 1) penyusunan dan pengelolaan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan 2) pelayanan rekomendasi perijinan bidang penelitian. terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda sebagai institusi perencana antara lain : 1. Masih lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD. 2. Masih sulitnya menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran secara optimal. 3. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan. 4. Kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kepastian realisasi kegiatan berdasar perencanaan yang ada masih rendah.

III-1


5.

Masih banyaknya aspirasi masyarakat yang lebih mengutamakan keinginan dari pada kebutuhan yang mereka perlukan. 6. Masih rendahnya kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data yang belum optimal, belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System perencanaan. Berdasar kondisi tersebut, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah masih perlu untuk diperkuat agar dapat memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan dengan baik. Disamping itu Bappeda harus mampu memfasilitasi proses pembangunan agar berjalan dengan efektif dan efisien dengan terus melakukan perbaikan dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi pengembangan SDM perencana. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitemen pemangku kepentingan (stakehorder) akan semakin meningkatkan kinerja dan memantapkan keberadaan Bappeda. Melalui semangat tersebut, diharapkan Bappeda mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora, baik RPJPD dan RPJMD masih menghadapi kendala, terutama data dan informasi yang bersifat series, akurat dan pilah gender. Data dasar sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dapat berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, dan hasil validasi serta hasil kajian/penelitian dari lembaga/instansi penelitian. Data dan informasi yang lengkap membantu para perencana dalam mempertajam isu strategis, prediksi atau perhitungan kondisi lima tahun mendatang. III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2010-2015 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Menuju Masyarakat Blora yang Sejahtera”. Sesuai dengan harapan “Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Menuju Masyarakat Blora yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2010-2015 sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut: 1. Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, berdaya dan berhasil guna disemua bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sampai tingkat perdesaan. 3. Mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian beserta pemasaran hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. 4. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. 5. Mewujudkan pendidikan gratis di tingkat SD / MI dan SMP / MTs serta murah ditingkat SMA / MA. 6. Mewujudkan kesehatan gratis untuk semua jenis pelayanan di puskesmas dan jenis pelayanan sampai klas 3 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu. 7. Mewujudkan peningkatan perekonomian lokal dengan mendorong UMKM dan pasar tradisional. 8. Mewujudkan perlindungan terhadap kelestarian alam. 9. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. III-2


Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2010-2015, dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan dengan mengedepankan pendekatan partisipatif sejalan dengan dilakukannya pendekatan teknokratik, Bappeda Kabupaten Blora sebagai unsur perencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 2. Perencanaan pembangunan daerah; 3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 4. Pengendalian pembangunan daerah; 5. Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah; 6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; 7. Penyusunan statistik; 8. Penelitian dan pengembangan; 9. Pelayanan rekomendasi perijinan di bidang penelitian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda, terdapat beberapa permasalahan antara lain : 1.

Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum optimalnya perkembangan wilayah kecamatan yang bersifat strategis dan wilayah cepat tumbuh. 3. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan. 4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi di Kabupaten Blora. 5. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral, spasial dan instansional. 6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya. 7. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. 8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana di Kabupaten Blora, terutama kekeringan dan banjir. 9. Belum optimalnya kerjasama yang bersifat sinergis antara pemerintah kabupaten, baik dengan dengan pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dalam rangka pemerataan pengembangan wilayah Kabupaten Blora. 10. Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa-desa di wilayah perbatasan, terutama prasarana dan sarana dasar serta pelayanan publik. 11. Masih rendahnya kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data yang belum optimal, belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System perencanaan. Sedangkan beberapa hal yang mendorong tercapainya visi dan misi Bupati Blora dalam proses perencanaan pembangunan antara lain :

III-3


1.

2. 3. 4. 5.

Keterlibatan secara aktif berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholder) antara lain : DPRD, LSM, Organisasi Profesi, Lembaga Masyarakat di tingkat desa, unsur swasta dan Perguruan Tinggi dalam proses perencanaan pembangunan. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan pembangunan melalui terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif . Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penganggaran. Terselenggaranya pendampingan perencanaan pembangunan mulai tingkat desa dan kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana/prasarana yang memadai serta pembiayaan dalam proses perencanaan.

III.3 Telaahan Renstra Kabupaten Blora dan Renstra Bappeda Keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, telah dimulai dengan penyetaraan waktu perencanaan RPJP nasional dengan RPJPD dengan rentang waktu yang sama yaitu tahun 2005-2025 yang dilengkapi dengan pentahapan pembangunan lima tahunan. Selain itu, kedua undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora, baik RPJPD dan RPJMD masih menghadapi kendala, terutama data dan informasi yang bersifat series, akurat dan pilah gender. Data dasar sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dapat berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, dan hasil validasi serta hasil kajian/penelitian dari lembaga/instansi penelitian. Data dan informasi yang lengkap membantu para perencana dalam mempertajam isu strategis, prediksi atau perhitungan kondisi lima tahun mendatang. Disamping itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun yaitu RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD dengan pelaksanaan di tingkat SKPD dan masyarakat masih belum sepenuhnya selaras sehingga berpotensi menghambat pencapaian pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJP Daerah Tahun 20052025. Dengan demikian diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Data dan informasi yang tersedia di Bappeda Kabupaten Blora, antara lain Sistem Informasi Profil Daerah, Buku PDRB Kabupaten Blora, Buku Kabupaten Blora Dalam Angka, Dokumen Evaluasi Kegiatan yang telah disusun oleh Bappeda dan berbagai dokumen yang menggambarkan profil masing-masing urusan kewenangan Kabupaten Blora, di tahun-tahun mendatang akan semakin dilengkapi dan sifat data pilah gender. Dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Blora telah melibatkan seluruh stakeholder pembangunan, baik dari pemerintah Kabupaten Blora yang diwakili SKPD, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan kalangan dunia usaha, serta asosiasi profesi. Pelibatan stakeholder tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan III-4


pelaksanannya, yaitu Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Blora dalam proses menyusun perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender. Dalam rangka percepatan pencapaian hasil-hasil pembangunan, Kabupaten Blora telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota yang lain serta dunia usaha untuk promosi investasi, pemasaran potensi daerah serta mengembangkan aset pariwisata dan sumberdaya alam yang dimiliki. III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada hakekatnya perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang diharapkan dapat diimplemetasikan dan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan. Rencana umum tata ruang meliputi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota. Seiring dengan telah diterbitkannya UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka produk tata ruang yang dihasilkan kabupaten/kota harus mengacu pada undang-undang penataan ruang yang terbaru, baik itu materi maupun subtansinya. Manfaat RTRW Kabupaten adalah untuk : 1) Mewujudkan keterpaduan pembangunan spasial, sektoral dan institusional dalam wilayah Kabupaten; 2) Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan; 3) Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas. Akan tetapi belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Blora Tahun 2010-2030 sehingga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antarsubwilayah belum optimal, dan perencanaan pembangunan yang dibuat belum sepenuhnya memperhatikan aspek spasial. Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia ditengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta per tahun, kini telah mencapai 2 juta hektar per tahun. Kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah diluncurkan pemerintah sejak tiga dekade lalu, tampak tak berarti atau kalah berpacu dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor strategic yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah karena portofolio KRP pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diluncurkan pemerintah (KLH di Pusat, atau Bapedalda provinsi/kabupaten/kota) cenderung "terlepas" atau "terpisah" dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu (embedded) atau tidak terintegrasi. Dalam konteks pergeseran strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan inilah peran KLHS menjadi penting. Implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (cross boundary environmental effects) dan lintas sektor. Dengan kata lain, secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan dilaksanakannya, atau lebih tepatnya, distorsi pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah III-5


mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk: 1. Meningkatkan manfaat pembangunan. 2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan. 3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program. 4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. 5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

III-6


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Bappeda Kabupaten Blora Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan, maka BAPPEDA Kabupaten Blora sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk – produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu disusun visi dan misi BAPPEDA yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagai mana yang tertuang dalam strategi RPJMD 2010 – 2015. Gambaran tersebut terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan BAPPEDA dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD yang menjadi tanggung jawab semua SKPD di Kabupaten Blora. Sebagai lembaga perencanaan, BAPPEDA dituntut adanya kualitas rencana pembangunan yang matang dan realitas yang dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain : 1) Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur. 2) Adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara SKPD maupun antara pusat dan daerah. 3) Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4) Adanya integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing – masing SKPD. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka BAPPEDA telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi, dan misi RPJMD 2010 – 2015, yaitu untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu visi BAPPEDA adalah: ”MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF” Sejalan dengan visi Bappeda, maka pengertian kata handal, kredibel, dan proaktif adalah sebagai berikut : Handal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat dimplementasikan. Kredibel : Menerapkan prinsip – prinsip good governance, yang meliputi antara lain transparansi taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas. Proaktif : Antisipatif, akomodatif, dan aktif dalam menentukan arah tujuan daerah dan aktif memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan di daerah.

IV-1

RENSTRA BAPPEDA Th.2012

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA adalah sebagai berikut : 1) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. 2) Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas matang dan realistis dengan upaya : a. Mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan baik antar SKPD maupun pusat daerah. b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan merata dan berkelanjutan. e. Mengembangkan data dan informasi melalui kajian dan penelitian IPTEK. 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan perumusan kebijakan diberbagai bidang. Untuk mencapai visi dalam rangka mendukung perencanaan masyarakat yang sejahtera maka BAPPEDA bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan disusun mulai dari desa dengan melakukan musyawarah yang melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil monitoring, evaluasi, dan kajian seta evaluasi kebijakan pemanfaatan hasil – hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah (SKPD) atau instansi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Blora Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, BAPPEDA Kabupaten Blora menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sesuai rencana strategi sebagai berikut : 1) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun panjang. 2) Tercapainya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Tujuan kesatu adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini BAPPEDA diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas berupa RPJMD dan RKPD yang matang IV-2


dan realistis, sedangkan tujuan kedua terkait dengan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ kepala daerah dalam hal penanganan masalah – masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi/SKPD dan lintas sektor, perbatasan antar daerah baik dalam provinsi, dan luar provinsi, koordinasi dan konsultasi ke tingkat pusat dan provinsi Dengan mengacu kepada indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2010 – 2015 tersebut, maka indikator yang juga sasaran Bappeda 2010 – 2015 adalah merupakan sebagai berikut : 1. Sasaran strategis dan tujuan diatas adalah terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah dan Tahunan (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas adalah : a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD maupun Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang terukur dengan indikator : 1) Terlaksananya musyawarah pembangunan mulai Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tepat waktu. 2) Tersusunnya dokumen RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD Tahun 2010 sampai dengan 2015 yang memiliki Tujuan, Target dan Sasaran yang jelas dan Terukur dengan tepat waktu serta ada kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Bupati. 3) Tersusunnya dokumen Renstra Bappeda 2010 – 2015. 4) Tersusunnya perencanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang. 5) Tersusunnya perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya. 6) Tersedianya sumber data dan informasi yang aktual dan akurat. 7) Terlaksananya kajian-kajian, penelitian dan survey dalam mendukung perencanaan pembangunan Daerah. b. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD 2010 s/d 2015 yang di ukur dari : 1) Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD Tahun 2010 s/d 2015. 2) Pendapat stakeholders terhadap dokumen RPJMD 2010 – 2015 dan RKPD Tahun 2010 s/d 2015 yang telah ditetapkan. 2. Sasaran strategis dari tujuan di atas pula terlaksananya penugasan lainnya dari Bupati Kepala Daerah dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan Daerah adalah : Prosentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dari Bupati Kepala Daerah terlihat Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi dan fasilitasi diberbagai program terpadu. 4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD Dengan mengacu kepada indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi pembangunan. Strategi pembangunan ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta mengacu pada fungsi

IV-3


BAPPEDA sebagai perencanaan daerah. adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM secara optimal. 2) Mengoptimalkan sistem pelaksanaan musyawarah pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Blora. 3) Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD, antar lembaga non pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat terkait bidang perencanaan. 4) Mengoptimalkan pelaksanaan penelitian dan kajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan. 5) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya atau pemutusan kebijakan diberbagai bidang. 6) Mengupayakan terlaksananya penegasan lainnya dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan daerah dengan tingkat keberhasilan yang optimal. 7) Mengoptimalkan peran BAPPEDA selaku ketua tim koordinasi dan fasilitasi di berbagai program terpadu. Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh BAPPEDA untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan kurun waktu 2010 – 2015. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan internal maupun eksternal sebagai berikut : 1) Kebijakan internal BAPPEDA merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi SKPD meliputi : a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara umum, sarana, dan prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan. b) Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas. c) Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komperhensif. 2) Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan daerah, BAPPEDA mempunyai kebijakan eksternal sebagai berikut : a) Peningkatan kualitas perencanaan umum sarana dan prasarana wilayah, sumber daya alam dan Tata Ruang. b) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, dan social budaya. c) Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang aktual dan akurat. d) Peningkatan kerjasama dalam perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga non pemerintah maupun perguruan tinggi dan LSM.

IV-4


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Blora, maka disusun rencana program SKPD selama kurun waktu 5(lima) tahun kedepan yang dikelompokkan pada 5 (lima) urusan wajib sebagai berikut : A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu : a. Penyediaan jasa surat menyurat ; b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional ; d. Penyediaan jasa administrasi keuangan ; e. Penyediaan jasa kebersihan kantor ; f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ; g. Penyediaan alat tulis kantor ; h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ; j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ; k. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan ; l. Penyedaiaan Makan Minum m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah . 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan yaitu : a. Pembangunan gedung kantor ; b. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional c. Pengadaan Meubeler d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ; e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan meliputi : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b. Penyusunan laporan keuangan semesteran ; c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun ; d. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja ; e. Penyusunan RKA SKPD dan DPA-SKPD. 5. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan administrasi umum a. Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenga lepas lainnya. 6. Program Pengembangan Data/Informasi a. Penyusunan dan Pengumpulan data informasi : 1) Blora Dalam Angka 2) Kecamatan Dalam Angka V-1


3) Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Blora b. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi ; c. Penyusunan Profil Daerah ; d. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; 1) Kreanova Hasil-hasil Penelitian Daerah 2) Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna 3) Penelitian Perguruan Tinggi di Blora e. Penyusunan Profil Pemetaan Industri Hasil Tembakau ; f. Penelitian Nilai Tukar Petani di Kabupaten Blora ; g. Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dasar di Puskesmas se-Kab. Blora ; h. Pengembangan Teknologi Penjernihan Air Menggunakan Arang Sekam Padi ; i. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Buta Aksara di Kab. Blora. 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan : a. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Operasional BKPRD) ; b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ; c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar dengan kegiatan yaitu : a. Penyusunan Data Base Drainase; b. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. 4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan meliputi : a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan ; b. Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ; c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan meliputi : a. Penyusunan rancangan RPJPD ; b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD ; c. Penetapan RPJPD ; d. Penyusunan Rancangan RPJMD ; e. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ; f. Penetapan RPJMD ; g. Penyusunan Rancangan RKPD ; h. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD ; i. Pentepan RKPD ; g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan meliputi : a. Penyusunan indikator ekonomi daerah ; b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat; c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (FPED) (Pendampingan); d. Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan ; e. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. 8. Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan meliputi : a. Koordinasi Penyusunan Masterplan pendidikan ; b. Koordinasi Penyusunan Masterpaln kesehatan ; V-2


c.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya meliputi : 1) SAKERDA ( Survey Angkatan Kerja Daerah) 2) Penyusunan SPKD ( Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemkesra dan TKPK (Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan ) c. Monitoring , evaluasi, pemantauan dan pelaporan : d. Program KHPPIA ; e. Program PUS ( Pendiidkan Untuk Semua). 9. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan meliputi : a. Penyusunan master plan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah). 10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan meliputi : a. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB ; b. Pengolahan, Updating dan Analisis data PDRB. 11. Program DBH Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Kajian Pengaruh Industri Rokok Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pekerja Industri Rokok. 12. Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber dari Pemerintah Provinsi serta Pendampingannya dengan kegiatan meliputi : a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi ); b. Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora (Bantuan Provinsi); c. Fasilitasi Pengembangan PUS (Bantuan Keuangan Provinsi). Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

V-3


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kabupaten Blora

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

1

06

Program dan Kegiatan

01

Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

02

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

Terpenuhinya jasa sumber daya air listrik& Telepon

06

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

jumlah STNK yang tertib administrasinya

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tertib administrasi keuangan dinas

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan lingkungan kerja

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja yang layak pakai

10

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetak dan penggandaan

08 09

12 13 15 17

06

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya alat elektronik dan penerangan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya alat-alat kantor

Target

Tahun 2011

Rp

Target

Tahun 2012 Target (%)

Rp

Penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang- undangan

Buku peraturan, majalah, koran, buku pengetahuan umum

Penyediaan makan dan minum

Tersedianya makan minum rapat, harian, tamu

Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah

Rapat rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah

Perjalanan dinas Dalam daerah

02

1048 buah 100%

1800 buah 100%

Tahun 2013

Rp

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Bappeda

Tahun 2014

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

4,000,000

1800

4,000,000

100

4,000,000

Bappeda

75,000,000

100%

80,000,000

100

80,000,000

Bappeda

6,000,000

Bappeda

90,000,000

Bappeda

35,000,000

Bappeda

40,000,000

Bappeda

50 unit

50 unit

12 bendel

12 bendel laporan

87,200,000

12 bendel laporan

80,200,000

1 kantor

30,000,000

1 kantor

30,000,000

35 unit

34,759,000

35 unit

11,650,000

100%

22,000,000

100%

11,808,000

100

15,000,000

Bappeda

8 Jenis

10,000,000

8 jenis

36,392,000

100

25,000,000

Bappeda

1 unit

10,000,000

1 unit

6,640,000

15,000,000

Bappeda

3 unit

62,104,000

8 unit

23,400,000

100,000,000

Bappeda

126 unit

7,000,000

126 unit

6,000,000

10,000,000

Bappeda

4202 dos

40,000,000

4202 dos

30,000,000

100

30,000,000

Bappeda

160,000,000

Bappeda

33,500,000

Bappeda Bappeda

-

Bappeda

1 kantor 35 unit 100% 8 jenis

5,000,000

46 unit

5,000,000

34 unit 97 unit

19

3422 doss 609 kali 51 kali

100 100 100 100

100 100 100

690 kali

150,000,000

690 kali

160,000,000

100

148 kali

7,000,000

48 kali

8,200,000

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

05 10

1 unit Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor bappeda

2 unit

20,000,000

Bappeda

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya alat angkutan darat

1 unit

165,000,000

Bappeda

Pengadaan Meubeler

Tersedianya Meubeler pegawai

15 unit

40,000,000

26

03

150 unit

Bappeda

8 unit

24

06

INDIKASI KEGIATAN Tahun 2010

1 unit

18

03

1

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2009)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

07

1

Indikator Kinerja Program (Outcome dan Kegiatan Output)

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Operasional

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan kantor

100 8 unit

50,000,000

8 unit

25,000,000

30,000,000

Bappeda

1 unit

20,000,000

35,000,000

Bappeda

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 05

Bappeda

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas

100 unit 250 unit

Bappeda 250 unit

40,000,000

Bappeda Bappeda

1

06

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 01 02 04 05

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja

Penyusunan laporan keuangan semesteran

tersedianya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Bappeda Bappeda

10 unit Bappeda 10 buku

8,000,000

Bappeda

10 eksemplar Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya dokumen keuangan akhir tahun

10 eksemplar

7,000,000

Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan

renja SKPD

10 buku

5,000,000

Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

1 Dokumen

8,000,000

Bappeda 10 buku

5,000,000

100

7,000,000

Bappeda

Penetapan Kinerja SKPD 07

1

06

09

03

Tercapainya sinkronisasi

Tersedianya Sumber

Jumlah data dan informasi

antara perencanaan

data dan informasi

yang akurat

dan penganggaran

1

06

15

Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Bappeda -

Bappeda

Program Peningkatan kelancaran pelayanan dan

-

Bappeda

administrasi umum

-

Bappeda

9,500,000

Bappeda

-

Bappeda

-

Bappeda

Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan,sopir dan tenaga lepas lainnya

Terpenuhinya kekurangan tenaga kontrak

1 orang

8,760,000

100

Program Pengembangan Data/Informasi 02

yang akurat

Penyusunan & pengumpulan data Informasi 1. Blora Dalam Angka 2012

Bappeda Tersusunnya Buku BDA, IPM dan IKK

100 buku dan 20 CD

100 buku dan 20 CD

50 buku 75,000,000 dan 20 CD

177,635,000

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

05

Penyusunan profil daerah

10

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tersedianya dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah Kab.Blora Tersusunnya buku Profil Daerah Kab Blora Terinventarisasinya hasil litbangrap IPTEK, Tersedianya Buku informasi hasil penelitian

120 buku

20 buku

95,000,000

0

120 buku

100,000,000

40 buku

30,400,000

-

12

Penelitian nilai tukar petani di Kabupaten Blora

50,000,000 40,000,000

50 buku

50,000,000

40 buku

118,000,000

100

Bappeda Bappeda

-

100%

150,000,000

100%

245,000,000

50,000,000

Bappeda Bappeda

60 buku Bappeda 100

3. Penelitian Perguruan Tinggi di Blora Penyusunan Profil Pemetaan Industri Hasil tembakau

100 100

1. Kreanova Hasil-Hasil Penelitian Daerah Tahun 2012 2. Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna

11

75,000,000 Bappeda

2. Kecamtan Dalam Angka 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kab.Blora Th.2012 04

100

100

50,000,000 40,000,000

100

90,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda

80 buku Tersedianya buku profil pemetaan konsumsi perokok di Kab.Blora Tersedianya data NTP di Kabupaten Blora yg akurat

50 buku

20 buku dan 50 keping VCD

100,000,000

75,000,000

20 buku dan 50 keping VCD

Bappeda 100 75,000,000

75,000,000

100%

90,000,000

100%

100,000,000

100%

525,000,000

Bappeda

Lokasi

1

06

13

Tingkat Kepuasan pasien terhadap pelayanan dasar di puskesmas se Kab. Blora

Terdokumentasikannya data indikator kepuasan pasien terhadap puskesmas

14

Pengembangan teknologi penjernihan air menggunakan arang sekam padi

Terinventarisasinya hasil litbangrap IPTEK

15

Tingkat Kebrhasilan pemberantasan buta aksara di Kab.Blora

Terinventarisasinya hasil litbangrap IPTEK

18

100%

30,000,000

Bappeda

100%

30,000,000

Bappeda

100%

30,000,000

Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

-

Bappeda

-

Bappeda

95,000,000 -

Bappeda Bappeda

-

Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

-

Bappeda Bappeda

Menengah dan Besar

-

Bappeda

50,000,000

Bappeda

-

Bappeda Bappeda

-

Bappeda

-

Bappeda

180,000,000

Bappeda

dan Cepat Tumbuh 78.05%

02

1

06

Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh (Operasional BKPRD )

03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

04

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

19 09

1. Penyusunan Data Base Drainase

Terlaksananya koordinasi penataan ruang

100%

105,000,000

100%

130,000,000

100

10 buku Tersedianya dokumen DED air bersih 10 buku tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan praswil

tersedianya data base drainase

0

100

12 desa 2. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Sanitasi Perkotaan 1

06

20

Terlaksananya penetapan desa sasaran Pansimas

14 desa

50,000,000

15 desa

45,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 01

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

02

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

04

1

06

21

SDM Perencana berkualitas Tercapaianya sosialisasi dokumen perencanaan

67.57%

03

04

06

Perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif

Bappeda Bappeda Tersusunnya dokumen RPJP Kab.Blora

4 dokumen

1.Terselenggaranya Musrenbang

100%

2. Tersedianya dokumen rancangan RPJP

4 dokumen

72,937,000

Bappeda

1, Tersedianya Dokumen penetapan RPJP

70 buku

10,000,000

Bappeda

2. Peraturan Daerah Tentang RPJP

1 Perda

Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersedianya Dokumen rancangan RPJMD

70 buku

90,000,000

Bappeda

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

1. Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

100%

60,000,000

Bappeda

Bappeda

Tersedianya Dokumen rancangan RKPD

80 buku

150,000,000

300 buku

138,000,000

100

160,000,000

Bappeda

09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1. Terselenggaranya Musrenbang

100%

150,000,000

250 buku

155,000,000

100

180,000,000

Bappeda

75 Buku

10,000,000

100 buku

10,000,000

50 buku

60,000,000

40 buku

109,600,000

22

70 buku 88.49%

Bappeda Bappeda

300 buku

Bappeda

47 buku Penetapan RKPD Monitoring evaluasi & pelaporan, Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen RKPD 60 buku Laporan Monitoring evaluasi Perenc .Pemb.Daerah

100 100

20,000,000

Bappeda

100,000,000


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

23

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi prencanaan pembangunan bidang ekonomi ( FPED) (Pendampingan)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

01

Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

02

Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya SAKERDA ( Survey Angkatan Kerja Daerah ) Penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 2012 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemkesra dan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

05

Program KHPPIA

06

Program PUS (Pendidikan untuk Semua)

24

Tersusunnya Dokumen Indikator Ekonomi Daerah (Distribusi Pendapatan ) Tersedianya Dokumen Laporan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas SDm Anggota FEDEP

Tersedianya dokumen indikator dan pemetaan rawan pangan Tersedianya dokumen tentang kebijakan rekomendasi perencnaan bidang ekonomi

Tersusunnya Masterplan Pendidikan 3 standart pendidikan Tersusunnya RAD Terlaksananya koordinasi antar SKPD dlm program penanggulangan kemiskinan Perencanaan Ketenagakerjaan Tersusunnya dokumen SPKD

15 buku

41 orang

100

15 buku 50 orang

30,000,000 125,000,000

50 orang

92,100,000

20,000,000

5 buku

24,000,000

40 buku dan 30 CD 15 buku

100

100 50 buku

03

15 03 04

26 01

Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup

Tersedianya dokumen KLHS

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah )

Tersedianya dokumen monev dan pelaporan bidang IPW

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Pengolahan, updating & analisis data PDRB

Program DBH Cukai Hasil Tembakau Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kajian Pengaruh Industri Rokok Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyrakat Pekerja Industri Rokok Program Bdg Perencanaan Pembangunan Bersumber dari Pemerintah Provinsi serta Pendampingannya

100%

75,000,000

100%

75,000,000

100%

225,000,000

Bappeda Bappeda

75,000,000 -

100%

92,100,000

100%

100,000,000

100%

484,200,000

30,000,000 70,000,000 85,000,000 -

100%

36,000,000

100%

40,000,000

100%

195,000,000 45,000,000 45,000,000 115,000,000 45,000,000 270,000,000 45,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

315,000,000 95,000,000 135,000,000 45,000,000 245,000,000 45,000,000 115,000,000 45,000,000 243,000,000 45,000,000 181,000,000 45,000,000 45,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

115,000,000

Bappeda

168,600,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 175,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

140,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

145,000,000 45,000,000 45,000,000


Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

50 buku

70,000,000

100%

90,000,000

100

70,000,000

30.23% 100%

89.62%

180,000,000 100 100

50,000,000 90,000,000

100

200,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100

100%

55,000,000

100%

25,000,000

100

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100

30,000,000 40,000,000 30,000,000 -

10 buku

70,000,000

10 buku

20,000,000

10 buku

25,000,000

15 buku

40,000,000

Tersusunnya Draft PDRB 2010

10 buku

20 buku

40,000,000

Tersusunnya buku PDRB 2010

10 buku

60 buku dan 20 CD

50 buku 30,000,000 dan 20 CD

Tersedianya data dan informasi

75,000,000 -

Bappeda 5 buku

Terkoordinasinya TKPK Terlaksananya monev dan penyusunan laporan kegiatan bidang sosial budaya Terkoordinirnya pelaksanaan perencanaan program KHPPIA Terkoordinirnya Program PUS

100

Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 02

27

Bappeda

Penyusunan rancangan RKPD

3

1

Bappeda

08

1 2

06

65,000,000

10,000,000

03

23

Bappeda

Penyelenggaraan Musrenbang RPJP

Penyusunan Indikator dan Pemetaan daerah rawan pangan

1

100,000,000

70 buku

08

06

Bappeda 100

70 buku

04

1

40,000,000

Tersedianya dokumen RPJMD

03

06

4 DL

2. Tersedianya draftRancangan RPJMD

02

1

75,000,000

Penetapan RPJMD

13

ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya

12 DL

07

10

perencanaan pembangunan bidang

72,215,000

10 DL

2. tersedianya dokumen rancangan RKPD

06

100%

Penyusunan Rancangan RPJPD

Penetapan RPJP

05

1

50,000,000

87.67%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 02

Tersusunnya

100%

100

50 buku

100

100

30,000,000 50,000,000

48,000,000

30,000,000

36,000,000

30,000,000

24,000,000

24,600,000

100 30,000,000

100,000,000

35,000,000

1. 2. 3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora Th. 2012 (Bantuan Provinsi) Fasilitasi pengembangan PUS (Bantuan Keuangan Provinsi)

Peningkatan Kualitas SDM FPED, Usulan Program Klaster

50 orang

80,000,000

Tersedianya Buku Profil Daerah

40 buku

50,000,000

100

80,000,000

100

50,000,000

100

40,000,000

205,000,000 45,000,000 145,000,000 45,000,000 85,000,000 45,000,000

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUN Provinsi SKPD Renstra SKPD Periode

: Jawa Tengah : Bappeda : Tahun 2011 - 2015

PAGU INDIKATIF 5 TAHUNAN DAN 1 TAHUN TRANSISI

INDIKASI KEGIATAN NO

1

1

KEBIJAKAN

2

NAMA PROGRAM

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) 4 terpenuhinya administrasi perkantoran

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

(Rp)

5

6

7

Sumber Pendanaan 8 APBD

18,000,000

APBD

420,000,000

APBD

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

30,000,000

APBD

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

52,320,000

APBD

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, bahan dan alat pembersih

180,000,000

APBD

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

208,554,000

APBD

g. penyediaan alat tulis kantor

132,000,000

APBD

h. penyediaan barang cetakan dan penggandaan

60,000,000

APBD

i. penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60,000,000

APBD

j. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

372,624,000

APBD

h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

42,000,000

APBD

i. penyediaan makanan dan minuman

240,000,000

APBD

j. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

900,000,000

APBD

k. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

42,000,000

APBD

a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KET

9



1

KEBIJAKAN

2

NAMA PROGRAM

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) 4

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

(Rp)

Sumber Pendanaan

5

6

7

8 APBD

terpeliharanya gedung kantor a. Pemeliharaan gedung kantor Bappeda

120,000,000

APBD

alat angkut darat

b. Pengadaan Kendaraan dinas / operasional

990,000,000

APBD

tersedianya peralatan mebeleur

c. Pengadaan mebeleur

240,000,000

APBD

300,000,000

APBD

kendaraan dinas yang terawat d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

APBD tersedianya pakaian dinas

a. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

240,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Data/Informasi

APBD

tercapainya penyusunan b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir laporan keuangan akhir tahun tahun

42,000,000

APBD

tercapainya penyusunan c. Penyusunan rencana strategis, rencana laporan keuangan akhir tahun kinerja dan penetapan kunerja SKPD

30,000,000

APBD

tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA-SKPD

48,000,000

APBD

d. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA SKPD

Tersedianya beberapa data &informasi di Kab. Blora

APBD

a. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan perencanaan b. dokumen Penyusunan dan analisis data / informasi

450,000,000

APBD

570,000,000

APBD

600,000,000

APBD Prov

perencanaan pembangunan ekonomi c. Penyusunan profil daerah

KET

9



1

KEBIJAKAN

2

NAMA PROGRAM

3

INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) 4

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

5

6

(Rp)

Sumber Pendanaan

d. Penelitian dan pengembangan IPTEK

7 300,000,000

e. Pendataan Sosek Perokok

600,000,000 DBHCHT

f. penelitian nilai tukar petani di Kab. Blora

450,000,000

APBD

g. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan dasar di Puskesmas se - Kab. Blora

180,000,000

APBD

h. Pengembangan tingkat penjernihan air menggunakan arang sekam padi

180,000,000

APBD

i. Tingkat keberhasilan pemberantasan buta aksara di Kab. Blora

180,000,000

APBD

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8 APBD

APBD terlaksanaya koordinasi penataan ruang

a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

630,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar

APBD

APBD terlaksanaya penetapan desa sasaran Pamsimas

a. Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi

300,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

APBD

APBD ekspose, bintek, sosialisasi

a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

300,000,000

perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi partisipasif

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

450,000,000

APBD

KET

9



1

KEBIJAKAN

2

NAMA PROGRAM

3

INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

(Rp)

Sumber Pendanaan

5

6

7

8

4

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

APBD meningkatnya kualitas SDM dan lap. Pengembangan potensi ekonomi masyarakat peningkatan kualitas SDM anggota Fedep kebijakan berupa rekomendasi perencanaan bid. Ekonomi

a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat

180,000,000

APBD

b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

750,000,000

APBD Prov

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

120,000,000

APBD

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

APBD tersusunnya rencana aksi daerah

420,000,000

APBD

terlaksannya koordinasi antar b. Perencanaan pembangunan bidang sosial SKPD dalam memanggulangi budaya kemiskinan

540,000,000

APBD

penyusunan buku laporan

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

120,000,000

APBD

terkoordinirnya kegiatan KHPPIA

d. Program KHPPIA

330,000,000

APBD

120,000,000

APBD

a. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

pelaksanaan pendidikan untuk e. Program Pendidikan Untuk Semua semua (PUS)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

APBD tersusunnya dokumen RPJP Kab. Blora Th 2005 - 2025

a. Penyusunan rancangan RPJPD

390,000,000

APBD

terselenggaranya Musrenbang RPJP Th. 2005 2025

b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

437,622,000

APBD

60,000,000

APBD

540,000,000

APBD

dokumen penetapan RPJP Th. c. Penetapan RPJP 2005 -2025 tersusunnya dokumen d. Penyusunan rancangan RPJMD RPJMPD Kab. Blora Th 2005 2015

KET

9



1

KEBIJAKAN

2

NAMA PROGRAM

3

INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) 4 terselenggaranya Musrenbang RPJMD

Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi

5

6

e. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPMD

Tersedianya dokumen RPJMD f. Penetapan RPJMD Th 2005 - 2015

(Rp) 7 360,000,000

8 APBD

60,000,000

APBD

dokumen rancangan RKPD

g. Penyusunan rancangan RKPD

900,000,000

APBD

terselenggaranya Musrenbang RKPD

h. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

900,000,000

APBD

dokumen Penetapan RKPD Th. 2011

i. Penetapan RKPD

60,000,000

APBD

Lap. Kegt APBD Kab, Prov, DAK, Monev, distribusi petunjuk2 teknis, bimtek dll

j. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

360,000,000

APBD

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

APBD terlaksanya kegt. Pembangunan yang terkoordinasi dan terencana

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Sumber Pendanaan

a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

120,000,000

APBD

APBD tersedianya data PDRB

a. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

240,000,000

APBD

tersedianya buku PDRB Th. 2007

b. Pengolahan , updating dan analisis data PDRB

180,000,000

APBD

KET

9

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Bappeda akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 1) Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante), tahap pelaksanaan (on - going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex -post). 2) Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu: 1) Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 2) Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3) Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4) Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka disusun suatu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dimana indikator tersebut menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dari tabel 6.1 berikut ini :

VI-1


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

I

A

1

2 3 4 5

6

7

B

1

10

II A 6

Uraian

Aspek kesejahteraan masyarakat Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Pertumbuhan PDRB ADHK (pertumbuhan ekonomi) (%) Laju inflasi (%) PDRB Perkapita ADHB (ribu Rp) Indeks Gini Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Fokus Kesejahteraan Sosial Daya beli masyarakat (ribu Rp) Persentase penduduk yang memiliki lahan (%) Aspek Pelayanan Umum Pelayanan Urusan Wajib Perencanaan VI-2

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

Target Capaian Setiap Tahun

2009

2010

4,97

4,975,00

2,91

4–9

4–9

4–9

4–9

4–9

4–9

4.691

5.125

5.943

6.531

6.972

7.237

7.785

0,33

0,32

0,30

0,28

0,27

0,26

0,25

0,23

0,22

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

17,50

17,00

16,50

16,00

15,50

15,00

14,50

70,39

70,90

71,32

71,89

72,40

72,90

73,50

700

750

800

850

900

950

1.000

25,04

26

30

35

40

45

50


2011

2012

2013

2014

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2015

5,05-5,15 5,16-5,20 5,22-5,32 5,35-5,42 5,45-5,50

No

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

20

a.

23

Uraian

Pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah) Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah) Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah) Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Monitoring Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah) Statistik VI-3

2009

2010

2011

2012

2013

2014


2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

3

2

2

5

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5

7

7

7

7

7

8

4

4

4

5

6

7

8




No

a.

b.

B

1 a. IV 1 a.

b. 2 a. b. c. d. e. f.

Uraian

Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah) Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%) Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan Pertanian Nilai Tukar Petani Aspek daya saing daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (rupiah) Nilai tukar petani Fokus Infrastruktur Luas Wilayah (ha) Luas wilayah produktif (ha) Luas wilayah industri (ribu ha) Luas wilayah kebanjiran (ribu ha) Luas wilayah kekeringan (ribu ha) Luas wilayah perkotaan (ribu ha)

VI-4

2009

2010

2011

2012

2013

2014


2

2

2

2

2

2

2

0

50

60

70

80

90

100

99,62

100

100,5

101

101,5

102

103

473.948

478.688

483.475

488.309

101

101,5

102

103


460.010 99,62 182.058,8


464.610 469.256 100

100,5

182.058, 182.058, 182.058, 182.058, 182.058, 182.058,8 8 8 8 8 8

40,83

40,83

40,83

40,83

40,83

40,83

40,83

3

3

3

3

3

3

3

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

3

3

3

3

3

3

3


Hasil pelaksanaan Renstra Bappeda tahun 2006-2011 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Bappeda yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Blora pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 20102015, maka Bappeda sebagai salah satu Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman, karena Rencana Strategis ini merupakan panduan tidak saja bagi aparat Bappeda tetapi juga bagi segenap pihak - pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora. Di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten Blora. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Bappeda Kabupaten Blora telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

VI-5


2033 TAHUN 2011

Recommend Documents