HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/M/TAHUN 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan surat Monteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan berhubung Ketua, Wakil Kehra dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi masa jabatan Tahun 2005-2010 telah berakhir, maka dipandang perlu untuk memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dari jabatannya masing-masing, dan selanjutnya mengangkat penggantinya; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi masa jabatanTahun 20112016.
Mengingat
:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
1
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN
Tahun 2003, Nomor 190 Lembaran Negara Nomor 3796);
Tambahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi: MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
: :
Memberhentikan dengan hormat dari keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi masa jabatan Tahun 2005-2010, terhitung mulai tanggal 8 Juni 2010, masing-masing: 1. Sdr. Dr. Tjepy Firmantoro, M.Sc. - sebagai Ketua; Mewakili Unsur Pemerintah 2. Sdr.Ir. Sumarna Fathulbari Abdurahman, M.Sc. - sebagai Wakil Ketua; Mewakili Unsur Masyarahat 3. Sdr. Agus Sutarna,S.Kp.,M,N.Sc, - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 4. Sdr. Drs. Dasril Yadir - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 5. Sdr. Dr. Ir. Djoko Darwanto Gitokarsono sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 6. Sdr. Endang lrwansyah,S.Pd. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 7. Sdr. F.X. Ferdinand Andries Luntungan sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 8. Sdr.Handito Hadi Joewono, C.P,M. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 9. Sdr. Jhonny Hadisoeryo,S.E. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 10. Sdr. Drs. Parlagutan Silitonga,S.H, M.B.A.,M.H - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 11. Sdr.Parlindungan Purba,S.H. sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
2
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN
12. Sdr. Parulian Sihotang,Ak.,M.Acc., Ph.D. sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 13. Sdr. Drs. Sugiyanto,M.B.A, - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 14. Sdr. Ir. Surono,M,Phil. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 15. Sdr.Ir. Thomas Darmawan Tjokronegoro sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 16. Sdr. Tetfy Desiarti Soemarso,S,ST. Par, sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 17. Sdr.Ir. Drs, A. Wahab Achmad - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 18. Sdr.Drs. Budi Santoso Martono,S.H., M.Si.,M.H - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 19. Sdr.Drs.M. Bashori Imron,M.si. – sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 20. Sdr.Ir. M. Muslich, - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 21. Sdr. Drs. Rachmad Sudjali - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 22. Sdr.Dr. dr. Ronald Hutapea,S.K.M., Ph.D. sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 23. Sdr. Ir. R.Soeryoadi,M.Sc. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 24. Sdr. Drs. Suherman Ahmad,M.B.A. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 25. Sdr.Ir. Sjarifuddin Hattab - sebagai Anggota, Mewakili Unsur Pemerintah.
KEDUA
:
Disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Mengangkat dalam keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Frofesi masa jabatan Tahun 201120I6, masing-masing: 1. Sdr. Dr. Adjat Daradjat, M.Si. - sebagai Ketua; Mewakili Unsur Pemerintah
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
3
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN
2. Sdr. Ir. Sumarna Fathulbari Abdurrahman, sebagai Wakil Ketua; M.Sc, Mewakili Unsur Masyarakat 3. Sdr. Ir. Muhammad Najib, M.B.A. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 4. Sdr.Dr. Ir. Slamet Riyadhi Gadas,M.F.R. sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 5. Sdr.Dra. Inda Mapiliandari,M.Si. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 6. Sdr. Gembong Setyawan Purboyo,S,M.I., M.B.A, - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 7. Sdr. Drs. Mulyanto,M.M. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 8. Sdr. Sanromo, A.Pi.,M.Ed. - sebagai Anggota; Mewakili UnsurPemerintah 9. Sdr, Drs. KrisnaNur Miradi, M.Eng. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 10. Sdr, Dra. Nurmaningsih, M.B.A. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 11. Sdr.Hasnawati,S.K.M., M.Kes. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Pemerintah 12. Sdr. Ir. H. Rama Boedi,M.Si.,IPU. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 13. Sdr. Prof. Dr. Ir.Richardus Eko Indrajit,M.sc,, sebagai Anggota; M.B.A.,M.A.,M.Phil, Mewakili Unsur Masyarakat 14. Sdr.Ir. Surono,M.Phil. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 15. Sdr. Drs. Martinus Darrnonsi,M.si, - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 16. Sdr. R.A. Hj. Ning Sudjito,S.T. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 17. Sdr. Ir, Bachtiar Siradjuddin, MM.,I.P.M. sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 18. Sdr.Bonardo Tobing,BSBA. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 19. Sdr.Drs. Sugiyanto,M.B.A.,Ph,D. - sebagai DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
4
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN
Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 20. Sdr. Ir. Drs. Asrizal Tatang - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 21. Sdr.Hendra Pribadi,S.Pd. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 22. Sdr.Rizal Yamin, M.B.A. - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 23. Sdr, Ir. H.Teuku Suriansjah, M.Si - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 24. Sdr. Mohammad Zubair, M.Si.,AIIS - sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat 25. Sdr.Drs.Rambun Sumardi, M.Si sebagai Anggota; Mewakili Unsur Masyarakat KETIGA
:
Pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
KEEMPAT
:
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada: 1. Ketua Mahkamah Agung; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
5
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN
Ditetapkandi Jakarta Pada tanggal 30 Mei 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Disalin sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT JENDERAL
DRS. DJADMIKO, M.SOC.SC,
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
6