TABEL 1 JENIS PELAYANAN PERIZINAN

TABEL 1 JENIS PELAYANAN PERIZINAN

No.

Perizinan dan Non Perizinan

1. 2. 3.

Rekomendasi Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/Luar Daerah. 3 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m (enam ribu meter kubik) Izin Usaha Industri Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) Izin Pembudidayaan Ikan Izin SIUP Bidang Tangkap Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon) Izin Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Izin Lokasi Izin Lokasi Wisata Bahari Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Izin Lokasi Reklamasi Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut Izin lokasi pemasangan kabel bawah laut Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Izin Lokasi Pertambangan dan Energi di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau – Pulau Kecil Izin Pengelolaan Izin Pengelolaan Wisata Bahari Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Izin Pelaksanaan Reklamasi Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan Rekomendasi Izin Penelitian. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh/Outsorcing Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Eksplorasi) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Izin Pertambangan Rakyat Izin Usaha Pertambangan (IUPJ) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan IUP – OP Khusus Untuk Pengolahan) Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Izin Penggalian Air Tanah Izin Pengusahaan Air Tanah Izin Pemakaian Air Tanah (SIPAT) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Bumn Sementara Izin Operasi Usaha Tenaga Listrik Surat Keterangan Terdaftar Kapasitas >25kva S/D 200 Kva Surat Keterangan Terdaftar Laporan Kapasitas >25kva S/D 200 Kva Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL) Izin Lingkungan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Tirta Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan) Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Izin Angka Pengenal Importir (API) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB Untuk Distributor Izin Industri Yang Investasinya Diluar Tanah Dan Bangunan Diatas Rp. 15.000.000.000,-

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Untuk Toko Bebas Bea Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chiken) Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (Day Old Duck) Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas (Haching Egg) Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Teernak / Hewan/ Satwa Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Lomba / Hewan Kesayangan Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/ Kepentingan Antar Negara/ Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Upacara Adat / Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Konservasi Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Sapi Potong Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Provinsi. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chinken)Grand Parent (GP) Atau Grand Grand Parent (GGP) Antar Negara ( Import / Eksport ) Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas Dod (DAY OLD DOCK) Grand Parent (GP) Atau Grand Grand Parent (GGP) Antar Negara ( Import / Eksport ) Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas ( Haching Egg ) Antar Negara. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Antar Negara. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Konservasi Antar Negara. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Lomba / Hewan Kesayangan Antar Negara. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan / Kepentingan Negara Antar Negara. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara. Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOC (Day Old Chicken) Antar Provinsi Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOD (Day Old Duck) Antar Provinsi Rekomendasi Transit Telur Tetas (Haching Egg) Antar Provinsi Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Antar Provinsi Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Konservasi Antar Provinsi. Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Keperluan Lomba/Hewan Kesayangan Antar Provinsi. Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Keperluan Pertahanan/ Keperluan Negara Antar Negara Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Keperluan Pertahanan/ Keperluan Upacara/Adat Antar Provinsi Izin Distributor Obat Hewan Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan

99.

Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Bibit / Calon Bibit Sapi Antar Provinsi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (TAXI) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi Dan/ Atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi. Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

100.

Penerbitan Surat Ijin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) .

101.

Penerbitan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

102. 103. 104. 105. 106.

Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut. Penerbitan Izin Usaha Tally Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus. Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dalam Negeri

107. 108. 109. 110.

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan) Surat Tanda Daftar Yayasan (Perpanjangan) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Adat Kebiasaan ) Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Anak Terlantar ). Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat Izin Pengajuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Izin Laboratorium Klinik Umum Madya Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B Izin Operasional Rumah Sakit Surat Tugas Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah) Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian Rekomendasi Klinik Pelayanan Hemodialisa Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Pimpinan. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesahatan ( Cabang) Perubahan Penanggung Jawab Teknis. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan ( Cabang ) Perluasan Kelompok Produk. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Cabang ) Perubahan Alamat. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Alamat Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat) Perubahan Pimpinan) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat ) Perluasan Kelompok Produk. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis). Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt) (Pusat) Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)(Pusat) Pergantain Pemilik/ Pimpinan. Rekomendasi Izin Perbekelan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Izin Baru/ Perubahan Badan Usaha. Rekomendasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT (Pusat) Izin Baru. Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis PJT. Izin Usaha Simpan Pinjam Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

TABEL 2 STANDAR PELAYANAN

No.


Standar Waktu

Persyaratan

Retribusi

1.

Rekomendasi Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata

7 hari kerja setelah berkas lengkap

1. 2. 3. 4. 5.

Surat permohonan bermaterai 6000 Susunan Pengurus Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni Foto Copy KTP Ketua Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni Foto Copy Surat Ijin Pendirian Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni 6. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku (kecuali untuk yang bertaraf internasional). 7. Pas Foto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar.

Tidak pungut biaya

di

2.

Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/Luar Daerah.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-. 2. Susunan Pengurus Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O. 3. Daftar Anggota Sekaa/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O. 4. Foto Copy KTP Direktur, Pimpinan, Ketua Sekaa/Sanggar/Organisasi Seni/Perusahaan/E.O. 5. Foto Copy SIUP 6. Foto Copy Surat Ijin Pendirian Sekaa/ Sanggar/ OrganisasiSeni/Perusahaan/E.O. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku (kecuali untuk yang bertaraf internasional). 7. Pas Foto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar

Tidak pungut biaya

di

3.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 3 6.000 m (enam ribu meter kubik)


1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Surat dan Daftar Isian Permohonan yang dibubuhi materai dengan format yang sebagaimana lampiranI . 3. Surat Pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh Dereksi dengan format sebagaimana Lampiran II. 4. Akta Pendirian Perusahan,/ Koperasi yang telah disyahkan oleh yang berwenang. Atau potocopi KTP untuk pemohon perorangan. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan 6. NPWP. 7. Izin Lingkungan atau SPPL. 8. Izin Gangguan.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Khusus : Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. 4.

Izin Usaha Industri Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)


1.

2. 3. 4. 5. 6.

Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Surat Permohonan yang Dibubuhi Materai. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Surat Izin Tempat Usaha (SITU). NPWP.

7. 8.

KTP Pemohon. Denah Lokasi Pemohon

Persyaratan Khusus: Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. 5.

Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)


1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Surat Permohonan yang Dibubuhi Materai. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 6. NPWP. 7. KTP Pemohon. 8. Denah Lokasi Pemohon

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Khusus : Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. 6.

Izin Ikan

Pembudidayaan


1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

7.

Izin SIUP Tangkap

Bidang


Surat Permohonan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Rencana jenis usaha dan investasi Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat Fotocopy NPWP Fotocopy KTP penanggung jawab Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang–undangan yang berlaku

Sesuai dengan tarif yang berlaku

1. Surat Permohonanmengajukan permohonan kepada Sesuai

2. 3. 4. 5.

Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Rencana jenis usaha dan investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional Fotocopy NPWP dengan menunjukan aslinya Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya Surat keterangan domisili usaha

dengan tarif yang berlaku

6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang 7.

8. 9. 10.

8.

Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI)


1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)


1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8.

10.

Izin Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)


1. 2. 3. 4.

berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya Surat ijin tempat usaha dari pemerintah kabupaten/kota setempat Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku Surat Permohonan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Fotocopy SIUP Fotocopy KTP penanggung jawab Fotocopy Grosse Akte dengan menunjukan aslinya Fotocopy buku kapal perikanan dengan menunjukan aslinya Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkaan ikan serta dokumen kapal dari pejabat yang di tunjuk yang dibuat berdasarkan haisl pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan


Adanya kesepakatan Surat permohonan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) ASLI yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi / Kabupaten/ Kota tempat domisili nelayan yang menyataka bahwa nelayan akan melakukan andon. Fotocopy SIPI dengan menunjukan aslinya Rencana andon yang meliputi : Ukuran kapal a. Jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan b. Jenis alat penangkapan ikan c. Daerah penangkapan ikan Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku


Surat permohonan Fotocopy SIUP Fotocopy Grosse Akte dengan menunjukan aslinya Fotocopy Buku Kapal Perikanan dengan menunjukan aslinya


5. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta dokumen kapal dari pejabat yang di tunjuk yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal 6. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya 7. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan 8. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11.

Izin Lokasi


1. Pengajuan permohonan rekmendasi 2. Gambar dan titik koordinat lokasi usaha 3. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 4. Surat Pernyataan 5. Fotocopy NPWP 6. Fotocopy KTP penanggung jawab 7. Surat keterangan domisili usaha 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya


12.

Izin Lokasi Wisata Bahari


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan, uraian rencana kegiatan luasan lokasi, pernyataan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan , peta koordinasi dengan titik koordinatnya kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keteranga domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk orang perseorangan maksimal 5 Ha, untuk korporasi dan koprasi paling luas 200 (dua ratus) Ha


13.

Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab


4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di ususlkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk orang perseorangan maksimal 5 Ha, untuk koorporasi paling luas 500 (lima ratus) Ha. 14.

Izin Lokasi Reklamasi


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Surat keterangan penaggung jawab kegiatan 3. Fotocopy NPWP, dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy KTP penanggung jawab, dengan menunjukan asli nya 5. Rekomendasi ijin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikananan provinsi bali 6. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 7. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 8. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP3K dan/atau RTRW dari instasi berwenang 9. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan system koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta 10. Proposal reklamasi 11. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 12. Surat keterangan domisili usaha 13. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 14. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 15. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku


15.

Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam

7 hari kerja setelah berkas

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab


lengkap

4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di ususlkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku

16.

Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di ususlkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu


17.

Izin lokasi pemasangan kabel bawah laut

7 hari kerja setelah berkas

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP, dengan menunjukan aslinya


18.

Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

lengkap

3. Fotocopy KTP penanggung jawab, dengan menunjukan aslinya 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di ususlkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di ususlkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu


19.

Izin Lokasi Pertambangan dan Energi di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau – Pulau Kecil


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di ususlkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K. 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 9. Surat keterangan domisili usaha 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 13. Batas luasannya untuk perseorangan, korporasi dan koperasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang – undangan


20.

Izin Pengelolaan


1. Mengajukan Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermaterai Rp.6.000,2. Rencana Usaha 3. Foto copy NPWP, denganmenunjukkanaslinya. 4. Foto copy KTP PenanggungJawab Perusahaan atau ,dengan menunjukkan aslinya. 5. Surat Keterangan Domisili Usaha. 6. Pas Foto berwarna pemilik atau penanggungjawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6cm. 7. Foto copy akte pendirian perusahaan yang menyebut bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkanaslinya. 8. Surat Izin tempat Usaha dari Pemerintahan kabupaten/ Kota setempat. 9. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang menyebut bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidangperusahanbadanhukum, denganmenunjukkanaslinya. 10. SuratIzinTempat Usaha dariPemerintahanKabupaten / Kota setempat. 11. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 12. Surat Pernyataan dari penanggung Jawab perusahan atau pemilik atas kebenaran dan informasi yang disampaikan. 13. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.


21.

Izin Pengelolaan Wisata Bahari


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas : koordinat lokasi infrastruktur wisata bahari jenis dan daftar infrastruktur wisata bahari metode penempatan dan atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan dan jumlah kualifikasi tenaga kerja 8. Dokumen studi kelayakan eknomi – financial paling sedikit berupa rencana usaha 9. Dokumen rencana rinci (detail engineering – design) infrastruktur wisata bahari yang memuat neraca penggunaan energy dan air, sarana pengolah limbah dan atau bangunan utama 10. Dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur wisata bahari 11. Persyaratan operasional unutk wisata bahari meliputi : keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya system pengoperasian mengikuti waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung mitigasi kondisi darurat perawatan dan perbaikan sarana prasarana keselamatan dan keamanan pengunjung sarana pengolah limbah dan monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya 12. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 13. Surat keterangan domisili usaha 14. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 16. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 17. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi


22.

Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat


2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

yang ditunjuk Fotocopy NPWP Fotocopy KTP penanggung jawab Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instasi yang bertanggung jawab di bidang penegsahan badan hukum dengan menunjukan aslinya Surat keterangan domisili usaha

9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10.Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11.Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12.Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi 23.

24.

Izin Pelaksanaan Reklamasi


Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Surat keterangan penanggung jawab kegiatan 3. Fotocopy NPWP, dengan menunjukan aslinya 4. Fotocopy KTP penanggung jawab, dengan menujukan aslinya 5. Fotocopy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 6. Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasisepadan pantai sesuai dengan peraturan perundang – undangan 7. Study kelayakan 8. Dokumen rancangan hasil relamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi dan gambar encana infrastruktur 9. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi 10.Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan 11.Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 12.Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 13.Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instasi yang bertanggung jawab di bidang penegsahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 14.Surat keterangan domisili usaha 15.Surat pernyataan kesanggupan unutk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat 16.Surat perjanjian anatara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir notaries dilengkapi fotocopy surat izin pertambangan daerah dan fotocopy izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga / instansi berwenang 17.Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 18.Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 19.Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku. 1. 2. 3. 4.

Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk Fotocopy NPWP Fotocopy KTP penanggung jawab Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali



5.

Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi 25.

Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi


26.

Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya


8. Surat keterangan domisili usaha 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi. 27.

Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat 6. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 7. Dokumen studi kelayakan teknis terdiri atas : koordinat lokasi pemanfaatan air laut selain energy rencana volume yang diambil atau dipergunakan jenis pemanfaatan air laut daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan dan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja. 8. Dokumen studi kelayakan ekonomi – financial berupa rencana usaha 9. Dokumenn rencana rinci (detail engineering design) paling sedikit memuat design, tata letak, dan kapasitas pengambilan atau pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat 10. Dokumen standar operasional prosedur pengambilan atau pemanfaatan air laut selain energy 11. Persyaratan operasional untuk pemanfaatan air laut selain energy meliputi : metode pengambilan air laut yang mempertimbagkan keberadaaan biota laut dan ekosistemnnya ; system pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan ; perawatan dan perbaikan sarana pra sarana ; rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan; monitoring keberadaan ekosistem disekitarnya : dan pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut 12. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 13. Surat keterangan domisili usaha 14. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 16. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 17. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi


28.

Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan


1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Rencana Usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI, dan rencana operasional 3. Fotocopy NPWP 4. Fotocopy KTP penanggung jawab 5. Pas Foto penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 6. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya 7. Surat izin tempat usaha pemerintah kabupaten atau kota setempat 8. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku

Tidak pungut biaya

di

29.

Rekomendasi Penelitian.

Izin


1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Proposal penelitian. 3. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk. 4. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. 5. Untuk penelitian badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau Lembaga nirlabalainnya, Surat permohonan disertai berkas salinan / Foto Copy Akta notaris pendirian badan usaha / organisasi kemasyarakatan/ Lembaga nirlabalainnya.

Tidak pungut biaya

di

30.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan


1. Permohonan diajukan kepada Gubernur Bali cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Formulir IMTA yang sudah dilengkapi 3. Bukti Setor Pembayaran Retribusi 4. Copy Polis Asuransi Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan 5. Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku 6. Copy Bukti Setor DPKK/Retribusi lama 7. Pas photo ukuran 4X6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos) 8. Surat Tugas dari Perusahaan atau Surat Kuasa beratrai Rp.6.000,- apabila pengurusannya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga , dilengkapi tanggal penugasan dan copy KTP yang bersangkutan 9. Surat Pernyataan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing bahwa tenaga kerja asing bekerja sesuai dengan jabatan dan keahlian. 10. Surat Pernyataan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing bahwa penempatan tenaga kerja asing adalah berdasarkan lokasi kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota 11. Surat Pernyataan Pihak ke Tiga Menyerahkan Dokumen Asli ke Perusahaan ( Kop surat Pihak Ke-3 ) 12. Kartu keikutsertaan Tenaga Kerja Asing dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Tidak pungut biaya

di

31.

Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja /Buruh /Outsorcing


1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Copy Anggaran Alasan yang didalamnya memuat kegiatan penyedia jasa pekerja/buruh. 3. Copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT). 4. Copy Surat Izin Usaha penyedia jasa pekerja/buruh. 5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 6. Copy Surat Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 7. Copy Persyaratan Kepemilikan KTR atau Buruh Penyewaan Kantor yang ditanda Tangani oleh Pimpinan Perusahaan. 8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 9. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 10. Surat Keterangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta Daftar Kepesertaan Tenaga Kerja.

Tidak pungut biaya

di

32.

Izin Pertambangan Eksplorasi Eksplorasi).


a. Persyaratan administrasi : 1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Profil badan usaha dalam bidang pertambangan. 3. Foto copy KTP. 4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah. 5. Foto copy NPWP . 6. Susunan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham. Untuk Koperasi : 1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Profil koperasi. 4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah. 5. Foto copy NPWP. 6. Susunan pengurus. Untuk Perorangan : 1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Foto copy NPWP. b. Persyaratan Teknis : 1. Surat Keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman. 2. Peta rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis. c. Persyaratan Lingkungan : Surat Pernyataan Untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. d. Persyaratan finansial : 1. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP bantuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) Hektar. 2. Surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.

Tidak pungut biaya

di


Persyaratan administrasi : 1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Profil badan usaha dalam bidang pertambangan. 3. Foto copy KTP. 4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah. 5. Foto copy NPWP . 6. Susunan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham.

Tidak pungut biaya

di

33.

Usaha (IUP

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPEksplorasi)

Untuk Koperasi : 1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Profil koperasi. 4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah. 5. Foto copy NPWP. 6. Susunan pengurus. Untuk Perorangan : 1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP. 3. Foto copy NPWP. Persyaratan Teknis : 1. Surat Keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman. 2. Peta rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis. 3. Persyaratan Lingkungan : 4. Surat Pernyataan Untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan finansial : 1. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP bantuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) Hektar. 2. Surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi. 34.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan

7 hari 1. kerja setelah berkas 2. lengkap 3. 4. 5. 6. 7. 8.

35.

Izin Rakyat


Pertambangan

Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Foto copy KTP pemohon. Foto copy akte pendirian perusahaan . Profil badan usaha . Foto copy NPWP. Foto copy bukti kepemilikan lahan. Surat persetujuan penyanding. Peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis. 9. Peta / gambar master plan kegiatan yang dikerjakan yang disetujui dinas. 10. Perhitungan volume / tonnase bantuan yang akan tergali. 11. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 12. Rekomendasi pemanfaatan ruangan dari pemerintah kabupaten / kota (bila diperlukan) a.

Orang Perseorangan, paling sedikit meliputi : 1. Surat permohonan kepada Gubernur bali C.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi bali. 2. Foto copy kartu tanda penduduk. 3. Komoditas tambang yang dimohon. 4. Surat keterangan dari kelurahan

b.

Kelompok Masyarakat, paling Sedikit Meliputi : 1. Surat permohonan. 2. Komoditas tambang yang dimohon. 3. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

c.

Koperasi Setempat : 1. Surat permohonan. 2. Foto copy NPWP. 3. Foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan 4. Komoditas tambang yang dimohon . 5. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat

36.

Izin Usaha Pertambangan (IUPJ)


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Fotocopy KTP penanggungjawab. 4. Profil badan usaha 5. Fotocopy NPWP. 6. Sertifikasi peralatan . 7. Fotocopy SIUP. 8. Sertifikasi tenaga teknis

Tidak pungut biaya

di

37.

IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan IUP – OP Khusus Untuk Pengolahan)


1. Ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Fotocopy KTP penanggungjawab. 4. Profil badan usaha 5. Fotocopy NPWP. 6. Sertifikasi peralatan . 7. Fotocopy SIUP. 8. Sertifikasi tenaga teknis.

Tidak pungut biaya

di

38.

Izin Pengeboran Tanah (SIPAT)

Air


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah. 4. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air tanah. 5. Denah lokasi titik pengeboran air tanah. 6. Gambar rancangan bangun konstruksi sumur yang telah disetujui dinas.

Tidak pungut biaya

di

39.

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah. 4. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air. 5. Laporan pengeboran air : a. Hasil uji tahanan jenis lapisan batuan (lagging test). b. Gambar konstruksi sumur yang di setujui dinas. c. Hasil uji pemompaan debit sumur (pumping test). d. Hasil analisa kualitas air tanah. 6. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), UKLUPL, atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tidak pungut biaya

di

40.

Izin Penggalian Tanah

Air


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah. 4. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air tanah. 5. Denah lokasi titik pengeboran air tanah. 6. Gambar rancangan bangun konstruksi sumur yang telah disetujui dinas.

Tidak pungut biaya

di

41.

Izin Pengusahaan Tanah

Air


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang di perpanjang. 4. Hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir. 5. Hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir . 6. Fotocopy surat penetapan pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir

Tidak pungut biaya

di

42.

Izin Pemakaian Tanah (SIPAT)

Air


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang di perpanjang. 4. Hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir. 5. Hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir. 6. Fotocopy surat penetapan pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir.

Tidak pungut biaya

di

43.

Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati


1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Data administrasi : a. Akte pendirian badan usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. b. Biodata badan usaha (company profile). c. NPWP. d. DTP (Surat tanda Daftar Perusahaan). e. Surat keterangan domisili badan usaha (yang masih berlaku). f. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan. 3. Data Teknis : a. Izin prinsip. b. Sumber perolehan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang diusahkan. c. Data standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diangankan. d. Nama dan merek dagang bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakare untuk rentail. e. Fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. f. Informasi kelayakan usaha.

Tidak pungut biaya

di

g. Pernyataan tertulis diatas materai Rp.6000,mengenai kemampuan penyediaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain. h. Pernyataan secara tertulis diatas materai Rp. 6000,- mengenai kesanggupan unt5uk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. 44.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Bumn Sementara


1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Profil pemohon. c. NPWP. 2. Data teknis. a. Studi kelayakan awal. b. Surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tenaga listrik , usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik

Tidak pungut biaya

di

45.

Izin Operasi Tenaga Listrik


1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Profil pemohon. c. NPWP. 2. Data teknis. a. Lokasi instalasi termasuk tata kerja (gambar situasi). b. Diagram satu garis; c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. Jadwal pembangunan; e. Jadwal pengorepasian. 3. Dokumen lingkungan.

Tidak pungut biaya

di

46.

Surat Keterangan Terdaftar Kapasitas >25kva S/D 200 Kva


1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Profil badan usaha. c. NPWP. 2. Data Tiknis. a. Lokasi instalansi termasuk tata letak (gambar situasi) b. Diagram satu garis (single line diagram) c. Jenis Kapasitas Instalansi Penyediaan Tenaga Listrik 3. Data lingkungan Sesuai peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tidak di pungut biaya

47.

Surat Keterangan Terdaftar Laporan Kapasitas >25kva S/D 200 Kva

7 hari 1. kerja setelah berkas lengkap

Usaha

2.

3.

Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Akte pendirian badan usaha. c. Profil badan usaha. d. NPWP. e. Surat keterangan domisili. Data Tiknis. a. Lokasi instalansi termasuk tata letak (gambar situasi) b. Diagram satu garis (single line diagram) c. Jenis Kapasitas Instalansi Penyediaan Tenaga Listrik Data lingkungan Sesuai peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Tidak pungut biaya

di

48.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL)


1. Data administrasi. a. Identitas pemohon. b. Akte Pendirian badan usada c. Profil badan usaha. d. NPWP. e. Surat keterangan domosili. 2. Data Tiknis. a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan lembaga Sertifikatsi Bdan Usaha; b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; c. Surat penetapan pananggung jawab teknik d. Sertifikat kompetensi tenaga listrik e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Tidak pungut biaya

di

49.

Izin Lingkungan


1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Rekomendasi UKL-UPL dari Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Bali 3. Bukti telah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan 4. Formulir UKL-UPL yang telah disyahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Tidak pungut biaya

di

50.

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


1. Pemohon Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha kaasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan 3. Fotocopy bukti hak atas tanah pengelolaan kawasan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 6. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 7. Dokumen AMDAL 8. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotcopy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 9. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. 10. Fotocopy bukti atas tanah

Tidak pungut biaya

di

51.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata


1. Pemohon Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan 3. Fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tidak pungut biaya

di

5. 6. 7. 8.

Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) Dokumen UKL/UPL atau SPPL Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotcoy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 9. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta 52.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata


1. Pemohon Pendaftaran usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha tirta sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 7. Fotocopy izin lokasi bagi kegiatan wisata tirta yang sifatnya menetap di laut 8. Khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahan TDUP dijadikan dasar untuk mengurus dan memperoleh izin operasional, selanjutnya pengusaha wajib mengajukan permohonan kembali untuk pemutahiran daftar usaha pariwisata dengan melampiran fotocopy izin operasional yang telah dilegalisasi / disahkan. 9. Daftar peralatan dan dokumen kelayakan 10. Daftar dive master dan / atau instruktur 11. Dokumen tenaga kerja 12. Pengajuan dokumen yang diftcopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 13. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

Tidak pungut biaya

di

53.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Perjalanan Wisata


1. Pemohon Pendaftaran Usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis Leh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) 6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 7. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotcoy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 8. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

Tidak pungut biaya

di

54.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran


1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Pemohon Pendaftaran Usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis oleh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Foto copy izin undang – undang gangguan (HO) Dokumen UKL/UPL atau SPPL Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotcoy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta

Tidak pungut biaya

di

55.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Tirta


1. Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp.6000,-. 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahan Pemohon. 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4. Surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Semua Persyaratan yang ditentukan dalam surat Izin. 5. Peta Lokasi. 6. Jenis Pemanfaatan. 7. Jadual Waktu Pekerjaan/Pelaksanaan. 8. Rencana teknis rinci, gambar konstruksi dan bahan konstruksi 9. Metode Pelaksanaan. 10. RAB dan Gambar Konstruksi Pelaksanaan.

Tidak pungut biaya

di

56.

Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan)


1. Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala badan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp.6000,-. 2. Foto copy Akte Pendirian Perusahan Pemohon. 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 4. Surat pernyataan Kesanggupan Memenuhi Semua Persyaratan yang ditentukan dalam surat Izin. 5. Prta Lokasi. 6. Jenis Pemanfaatan. 7. Jadual Waktu Pekerjaan/Pelaksanaan. 8. Rencana teknis rinci, gambar konstruksi dan bahan konstruksi 9. Metode Pelaksanaan. 10. RAB dan Gambar Konstruksi Pelaksanaan.

Tidak pungut biaya

di

57.

Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air


Lampiran persyaratan : 1. Identitas pemohon : a. Fotocopy akte perusahaan b. Fotocopy ktp c. Surat pernyataan kesanggupan 2. Fotocopy akte perusahaan a. Fotocopy akte perusahaan b. Fotocopy ktp c. Surat pernyataan kesanggupan

Tidak pungut biaya

di

3. Persyaratan Teknis a. Lokasi b. Jenis pemanfaatan c. Jadwal waktu pelaksanaan d. Rencana teknis rinci , gambar dan bahan konstruksi e. Metode pelaksanaan f. RAB, jaminan pelaksanaan 58.

59.

Izin Angka Pengenal Importir (API)

Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB Untuk Distributor

7 hari 1. kerja setelah berkas lengkap

Persyaratan API-U a. Foto Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. b. Foto Copy Surat kterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotocopy perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan. c. Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lain yang sejenisnya yang di terbitkan oleh Instansi/dinas berwenang dibidang perdagangan atau penanaman modal. d. Foto Copy Tanda Pendaftaran perusahaan (TDP). e. Foto Copy Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan atau Perorangan dan penanggung jawab Perusahaan f. Referensi dari bank Devisa. g. FotoCopy KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan dan h. Fas foto Terakhir dengan latar belakang warna Merah masing – masing pengurus atau Direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4cm.

2.

Persyaratan API-P a. Foto Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. b. Foto Copy Surat kterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotocopy perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan. c. Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lain yang sejenisnya yang di terbitkan oleh Instansi/dinas berwenang dibidang perdagangan atau penanaman modal. d. Foto Copy Tanda Pendaftaran perusahaan (TDP). e. Foto Copy Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan atau Perorangan dan penanggung jawab Perusahaan f. Referensi dari bank Devisa. g. FotoCopy KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan dan h. Fas foto Terakhir dengan latar belakang warna Merah masing – masing pengurus atau Direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4cm.


1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan. 3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG. 8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari kementrian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin. 14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang. 60.

Izin Industri Yang Investasinya Diluar Tanah Dan Bangunan Diatas Rp. 15.000.000.000,-


1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan. 3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB. 4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG. 8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari kementrian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin. 14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang.

Tidak pungut biaya

di

61.

Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)


1. Copy akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, Khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut tekah disahkan oleh MentriHukum dan HAM. 2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Copy Izin Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-l). 4. Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sasaran produksi (proyek).

Tidak pungut biaya

di

5. Copy Izin Undang – Undang Gangguan. 6. Copy Izin Lokasi. 7. Copy dokumen penyajian informsi tentang Usaha – usaha pelestarian yang meliputi : Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) Atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). 62.

Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)


1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan. 3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB. 4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG. 8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari kementrian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin. 14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang.

Tidak pungut biaya

di

63.

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Untuk Toko Bebas Bea


a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi c. Persyaratan Teknis (Pemasukan) Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah/lokasi breeding farm sekurang– kurangnya dalam 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang wajib dilengkapi dengan Sertifikat Pullorum. Apabila terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun Wabah dari penyakit exotic (baru) yang berpotensi menyebarkan di wilayah Provinsi Bali, maka diperlukan persyaratan teknis tambahan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan.

Tidak pungut biaya

di

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pemohon telah mengelola Rumah Potong Unggas ( RPU) untuk permohonan diatas 150.000 ekor yang disertai dengan rencana tujuan distribusi DOC. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

64.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chiken) Antar Provinsi.


Persyaratan Teknis (Pengeluaran) Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Teknis (Pemasukan) a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DODsekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang d. DOD yang dimasukkan bersumber dari Breeding Farm yang telah menerapkan Good Duck Farmer(GDF) khususnya manajemen kesehatan hewan yang baik dan benar dengan Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Surat Persetujuan Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

65.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOD (Day Old Duck) Antar Provinsi.


a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi

Persyaratan Teknis (Pemasukan) a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Haching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang . d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

66.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Telur Tetas (Haching Egg) Antar Provinsi.


Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi Persyaratan Teknis (Pemasukan) a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Haching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang . d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Tidak pungut biaya

di

67.

68.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Teernak / Hewan/ Satwa Antar Provinsi.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Lomba / Hewan Kesayangan Antar Provinsi.



Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Teknis (Pemasukan) a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Haching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang dipersyaratkan./direkomendasikan. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebarke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang . d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yangdilengkapi dengan uji laboratorium. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .

c.

d.

Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 69.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/ Kepentingan Antar Negara/ Antar Provinsi.


a.

Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yangdilengkapi dengan uji laboratorium. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Tidak pungut biaya

di

70.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Upacara Adat / Antar Provinsi.


a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.

b.

c.

d.

Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 71.

Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Konservasi Antar Provinsi.


a. b. c.

Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yangdilengkapi dengan uji laboratorium. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 72.

Izin Pemasukan /Pengeluaran Ternak Sapi Potong Antar Provinsi.


a. b. c.


Persyaratan teknis pemasukan : 1. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian Sapi Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004)

73.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Provinsi.


Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan unit usaha produk PAH bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asah Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 74.

Izin Pemasukan /Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Provinsi.


a. b. c.


Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan unit usaha produk PAH bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium

b. c.

d.

e.

Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asah Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 75.

Izin Pemasukan /Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chinken)Grand Parent GP Atau Grand Parent GGP Antar Negara ( Import / Eksport )


a. b.

Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer (GCF) khususnya manajemen kesehatan hewan. c. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. d. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Negara asal. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

76.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOD (Day Old Dock) Grand Parent GP Atau Grand Grand Parent GGP Antar Negara ( Import / Eksport )


a. b.


Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer (GCF) khususnya manajemen kesehatan hewan. c. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian

d.

Pertanian RI. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Negara asal.

Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 77.

Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Telur Tetas ( Haching Egg ) Antar Negara.


a. b.


Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Teknis (Pemasukan) a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer (GCF) khususnya manajemen kesehatan hewan. c. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. d. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Negara asal. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

78.

Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Antar Negara.


a. b.


Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviunsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

79.

Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Konservasi Antar Negara.


a. b.


Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviunsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

80.

Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Lomba / Hewan Kesayangan Antar Negara.


a. b.


Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal. Persyratan teknis pengeluaran : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

81.

Izin Pemasukan /Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan / Kepentingan Negara Antar Negara.


a. b.


Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal Persyratan teknis pengeluaran : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

82.

83.

Izin Pemasukan /Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara.


a. b.


a. b.

b. c.

a. b.

c. d.

Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOC (Day Old Chicken) Antar Provinsi

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian RI. c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal. Persyratan teknis pengeluaran : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)dan Sertifikat Hallal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

a.

84.



Persyratan teknis pemasukan : Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian RI. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal. Persyratan teknis pengeluaran : Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)dan Sertifikat Hallal yang masih berlaku. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali a. b.

a.

b.

c.



Persyratan teknis pemasukan : Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah tujuan. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DOC sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) ; yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal

d.

e.

85.

Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOD (Day Old Duck) Antar Provinsi


a. b.

a.

b.

c.

d.

e.

86.

Rekomendasi Transit Telur Tetas (Haching Egg) Antar Provinsi

Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.


b.

b.

c.

d.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyratan teknis pemasukan : Rekoendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah tuyjuan. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DOC sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) ; yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a.

a.



Persyratan teknis pemasukan : Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Haching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.

87.

Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Antar Provinsi


a. b.

a.

b.

c.

d.

e.

88.

89.

Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Konservasi Antar Provinsi.

Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Keperluan Lomba/Hewan Kesayangan Antar Provinsi.



Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis pemasukan : Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan. Surat Persetujuan Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. b.


Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantar pulaukan yang dilengkapi dengan uji laboratorium. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.


a. b.

a.


Persyratan teknis pemasukan : Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.

b.

c.

d.

e.

90.

91.

Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Keperluan Pertahanan/ Keperluan Negara Antar Negara


Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa) Untuk Keperluan Pertahanan/ Keperluan Upacara/Adat Antar Provinsi


Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukan dilengkapi dengan uji laboratorium. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. b.


Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. a. b.


Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .

d.

e.

92.

Izin Distributor Hewan

Obat


a. b. c. d. e. f. g.

Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Hak Guna Bangunan (HGB); Izin Lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU); Izin Gangguan (H.O); Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat izin usaha perdagangan Fotocopy KTP,NPWP,TDP dan SIUP untuk perusahan.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan teknis : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat. c. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Indonesia Pusat, apabila di daerah tersebut belum ada Asosiasi Obat Hewan Indonesia d. Surat penunjukan dari produsen atau importir. e. Tenaga Dokter Hewan atau Apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis. 93.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan


a. b.


Persyaratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium . b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Persyaratan Teknis Transit a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium . b. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima. c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. 94.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan


a. b.


Persyratan teknis pemasukan : a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium . b. Memiliki nomor control veteriner (NKV) dan sertifikat halal yang masih berlaku c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang berwewenang e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. d. Memiliki nomor control veteriner (NKV) dan sertifikat halal yang masih berlaku e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

Tidak pungut biaya

di

95.

Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Bibit / Calon Bibit Sapi Antar Provinsi


a. b. c. d. e. f.

g.

Berita Acara Jual – Beli Ternak Antar Pembeili dengan Tidak Kelompok tani/peternak; pungut Surat keterangan layak bibit dari kepala dinas Peternakan biaya dan Kesehatan hewan provinsi bali Surat hasil pemeriksaan Lboratorium bebas veteriner denpasar Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari doter hewan berwenang Surat rekomendasi pengeluaran ternak dari kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali Surat ijin pengeluaran ternak dari gubernur /atau instansi lingkup pemerintah provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan ternak antar provinsi Surat ijin pengeluaran ternak dari karantina

Persyaratan teknis pemasukan : 1. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian Sapi Bali (peraturan gubernur bali nomor 45 tahun 2004) Persyaratan teknis pengeluaran : Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bibit/calon bibit sapi bali jantan sebagai berikut : i. Kualitatif Warna bulu hitam atau kemerah – merahan (dalam proses perubahan warna menuju hitam) Lutut kebawah berwarna kuning; Pantat putih berbentuk setengah bulan; Ujung ekor hitam; Tanduk tumbuh baik, kecil dan pendek; Bentuk kepala lebar dan leher kompak serta kuat ii. Kuantitatif Kategori

Calon Bibit

Bibit

Sapi Jantan Umur Parameter (bulan) LD (cm) 24-<36 TG (cm) bulan (l0TB (cm) l1) LD (cm) >36 TG (cm) bulan TB (cm) (>l2)

Kelas I

Klasifikasi Kelas II

182 125 130

172 119 124

Kelas III 165 113 118

195 130 135

181 130 129

176 120 123

Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bibit/calon bibit sapi bali betina sebagai berikut : i. Kualitatif Warna bulu merah Lutut kebawah berwarna putih Pantat putih berbentuk setengah bulan Terdapat garis belut berwarna hitam pada punggung Ujung ekor hitam Tanduk tumbuh baik, kecil dan pendek Bentuk kepala panjang dan sempit leher ramping ii.

Kuantitatif Sapi Betina Kategori Umur Parameter (bulan) Calon LD (cm) bibit <18 TG (cm) bulan (l0) TB (cm)

Kelas I 138 105 107

Klasifikasi Kelas Kelas II III 130 125 99 95 101 97

di

96.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (TAXI)


Lampiran Persyaratan 1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Memiliki Surat Izin Usaha Angkut. 3. Menanda Tangani Surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin operasi. 4. Memiliki / menguasai kend bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan foto copy STNK sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku izin. 5. Menguasai atau memiliki fasilitas penyompanan/pool kend bermotor dengan gambar lokasi , bangunan dan surat keterangan penguasaan /pemilik. 6. Memiliki/bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fas pemeliharaan kend. 7. Gambar/denah lokasi kantor. 8. Surat keterangan kondisi usaha al permodalan, SDM. 9. Surat Keterangan Komitmen Usaha seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan yang diterapkan. 10. Surat Pertimbangan Teknis Dari Bupati/Walikota. 11. Gambar / denah lokasi kantor 12. Surat keterangan kondisi usaha antara lain pemodalan, SDM 13. Surat keterangan komitmen usaa seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan yang di terapkan.

Tidak pungut biaya

di

97.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)


Lampiran Persyaratan 1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Meniliki Surat Izin Usaha Angkut 3. Menanda Tangani Surat pernyataan untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin operasi. 4. Memiliki / menguasai kend bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan foto copy STNK sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku izin. 5. Menguasai atau memiliki fasilitas penyompanan/pool kend bermotor dengan gambar lokasi , bangunan dan surat keterangan penguasaan /pemilik. 6. Memiliki/bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fas pemeliharaan kend. 7. Gambar/denah lokasi kantor. 8. Surat keterangan kondisi usaha al permodalan, SDM. 9. Surat Keterangan Komitmen Usaha seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan yang diterapkan

Tidak pungut biaya

di

98.

Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi Dan/ Atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi.


1. Persyaratan Administrasi : a. Surat Permohonan; b. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan; c. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; d. Surat Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP); e. NPWP; f. KTP. Penanggungjawab; g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; h. Surat Perjanjian; i. Surat Perintah Mulai Bekerja SPMK; j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Tidak di pungut biaya

k. Surat Ijin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL). 2. Persyaratan Teknis : a. Nama dan Surat Ukur Kapal; b. Kelas BKI : Sertfikat Klasifikasi Lambung Sertifikat Klasifikasi Mesin c. Document of Compliance (DOC); d. Safety Management Certificate (SMC); e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang; f. Surat Laut; g. Sertifikat Garis Muat; h. Grosse Akta; i. Daftar Susunan Perwira/ABK; j. Daftar Karyawan Kapal (Crew List). 99.

Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat


Untuk memperoleh Ijin Usaha Perusahaan Bangkar Muat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan : 1. Persyaratan Administrasi : a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan; b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; c. Memiliki Penanggung Jawab; d. Menempati Tempat Usaha, Baik Berupa Milik Sendiri maupun Sewa Berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Dari Instansi Yang Berwenang; e. Memiliki Tenaga Ahli Dengan Kualifikasi Ahli Nautika Atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga; f. Memiliki Surat Rekomendasi / Pendapat Tertulis Dari Otoritas Pelabuhan Atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Setempat Terhadap Keseimbangan Penyediaan Dan Permintaan Kegiatan Usaha Bongkar Muat; g. Memiliki Modal Usaha Sbb : 1) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Utama : a) Modal usaha sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) b) Modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpul : a) Modal usaha sebesar Rp 2.000.000.000,00. (dua milar rupiah) b) Modal disetor sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) 3) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpan : a) Modal usaha sebesar Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) b) Modal disetor sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) h. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi ahli nautika / ahli ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Di Bidang Bongkar Muat : 1) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Utama : Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya : 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayanan

Tidak pungut biaya

di

Niaga D.III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.Modal yang disetor sekurangkurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpul : Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya : 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga D.III dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 3) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpan : Memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya : 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK. IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga berijazah Diploma D.III dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 2. Persyaratan Teknis : a. Memiliki Peralatan Bongkar Muat: 1) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Utama : a) 4 unit forklift terdiri : 1. 1 unit kaps. 2,5 ton 2. 2 unit kaps. 5 ton 3. 1 unit kaps. 10 ton b) 75 buah pallet . c) 15 buah Ship side-net. d) 15 buah rope sling. e) 15 buah rope net. f) 15 buah Wire net. 2) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpul : a) 3 unit forklif : 1. 2 unit kaps. 2,5 ton 2. 1 unit kaps. 5 ton b) 50 buah pallet: c) 10 buah ship side-net. d) 10 buah rope sling. e) 10 buah rope net. f) 10 buah wire net 3) Kegiatan Usaha di Pelabuhan Pengumpan : a) 2 unit forklif 1) 1 unit kaps. 1 ton. 2) 1 unit kaps 2,5 ton. b) 25 buah pallet. c) 5 buah ship side-net d) 5 buah rope sling. e) 5 buah rope net. f) 5 buah wire net 100.



Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan : Persyaratan Administrasi : a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan; b. Foto Copy Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan / Perubahan dari Menteri Kehakiman;

Tidak pungut biaya

di

c. d. e. f. 101.

102.


Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; KTP Penanggung Jawab / Direktur dan Komisaris Perusahaan; Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Memiliki Modal Usaha.


Untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :


Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

1. Persyaratan Administrasi : a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan; b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan; d. Memiliki Penanggung Jawab; e. Memiliki Modal Dasar Paling Sedikit Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah) Paling Sedikit 25% Dari Modal Dasar Harus Ditempatkan dan Disetor Penuh Dengan Bukti Penyetoran Yang Sah Atau Di Audit Oleh Kantor Akuntan Publik; f. Tenaga Ahli WNI (Warga Negara Indonesia), Minimum D III Di Bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan / Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik / Sertifikat Ahli Kepabeanan / Kepelabuhanan; 2. Persyaratan Teknis : a. Memiliki Dan Atau Menguasai Kantor; b. Memiliki Sistem Sarana Peralatan Perangkat Lunak Dan Keras Serta Sistem Informasi Dan Komunikasi Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Transportasi Darat / Laut / Udara / Perkeretaapian Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi.

1. Persyaratan Administrasi : a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon Berbentuk Badan Usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia yang Mengajukan Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; c. Memiliki Penanggung Jawab yang merupakan Pimpinan tertinggi Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. Memiliki Tempat Usaha baik berupa Milik Sendiri maupun Sewa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Instansi Berwenang, yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan atau Perjanjian Sewa;

e.

103.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.


Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli di Bidang Ketatalaksanaan, Nautis Tingkat Dasar atau Teknis Pelayaran Niaga Tingkat Dasar; f. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (Bussines Plan); 2. Persyaratan Teknis : a. Memiliki Kapal Layar (KL) Berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin; b. Memiliki Kapal Layar Motor (KLM) Tradisional Berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai Tenaga Penggerak bantu; c. Memiliki Kapal Motor (KM) Berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage). d. Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan dengan : 1) Grosse Akte Kapal; 2) Surat Ukur Kapal yang masih berlaku; 3) Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku; 4) Surat keterangan Status Hukum Kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan; 5) Crew List bagi Tongkang Bermesin. Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan : 1. Persyaratan Administrasi : a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi yang dilampiri dengan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perseroan dari Instansi yang berwenang; b. Memiliki Modal Dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000,- (satu miyar lima ratus juta rupiah); c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau Koperasi; d. Memiliki Penanggung Jawab yang merupakan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau Koperasi sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan; e. Menempati Tempat Usaha baik berupa Milik Sendiri maupun Sewa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau Koperasi dari Instansi Berwenang; f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli setingkat Diploma III di bidang Ketatalaksanaan, Nautis atau Teknis Pelayaran Niaga yangdibuktikan dengan salinan Ijazah yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang; g. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (Bussines Plan);

Tidak pungut biaya

di

2. Persyaratan Teknis : a. Memiliki Kapal Motor Berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 175 GT (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) secara kumulatif; b. Memiliki Kapal Tunda Berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan Daya Motor Penggerak Paling Kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) Unit Tongkang Berukuran Paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); c. memilikiKapal Tunda Berbendera Indonesia Yang Laik laut Paling Sedikit 1 (satu) Unit Dengan Ukuran paling Kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); d. memiliki Tongkang Bermesin Berbendera Indonesia Yang Laik Laut Paling Sedikit 1 (satu) Unit Dengan Ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage). e. Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan dengan : 1. Grosse Akte Kapal; 2. Surat Ukur Kapal yang masih berlaku; 3. Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku; 4. Crew List bagi Tongkang Bermesin. 104.

Penerbitan Tally

Izin Usaha


Persyaratan Administrasi : a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan; b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; c. Memiliki Peralatan, Termasuk Peralatan Teknologi Informasi Yang Digunakan; d. KTP Penanggung Jawab / Direktur dan Komisaris Perusahaan; e. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan; f. Memiliki Tenaga Ahli Di Bidang Tally; g. Mendapatkan Rekomendasi Dari KSOP / UPP Setempat; h. Memiliki Modal Usaha Sbb : 1) Kegiatan di Pelabuhan Utama dan Pengumpan : a) Modal Dasar Sekurang-Kurang Rp. 500 Juta; b) Modal Disetor Sekurang-Kurang Rp. 100 Juta. 2) Kegiatan di Pelabuhan Regional : a) Modal Dasar Sekurang-Kurang Rp. 250 Juta; b) Modal Disetor Sekurang-Kurang Rp. 50 Juta. 3) Kegiatan di Pelabuhan Lokal : Penempatan Modal Dasar dan Modal Disetor Yang Harus Dipenuhi, Disesuaikan Dengan Kondisi Pelabuhan Setempat Yang Ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi Setempat Atas Saran dan Rekomendasi dari KSOP / UPP Setempat. i. Memiliki Tenaga Ahli sebagai berikut : 1) Kegiatan di Pelabuhan Utama dan Pengumpan : Memiliki Sekurang-kurangnya satu (1) Orang Dengan Kualifikasi Ahli Nautika Tk.II Atau Ahli Kepelabuhanan Dan Pelayaran Berijazah D IV, Atau Strata Satu (1) Transportasi Laut Atau Yang Sederajat. 2) Kegiatan di Pelabuhan Regional : Memiliki Tenaga Ahli Sekurang-Kurangnya Satu (1) Orang Dengan Kualifikasi Ahli NautikaTk.III, Atau Ahli Kepelabuhanan Dan Pelayaran Berijazah D III Atau Yang Sederajat.

Tidak pungut biaya

di

3) Kegiatan di Pelabuhan Lokal : Tenaga Ahli Disesuaikan Dengan Kondisi Pelabuhan Setempat Yang Ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi Setempat Atas Saran Dan Pertimbangan dari KSOP / UPP Setempat. 105.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus.


106.

Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus.


107.

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri


1.

Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir 2. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian hukum dan ham 3. Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) 4. Tanda daftar perusahaan (TDP) 5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan 6. Surat keterangan domisili perusahaan yang di keluarkan oleh pejabat berwenang 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek , bermaterai dan di tanda tangani pemimpin perusahaan 8. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi 9. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki 10. Rencana bisnis (business plan) perubahan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen

1.

2.

4. 5. 6.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

di

Tidak pungut biaya

di

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran I-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan Di usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan

Tidak pungut biaya

di

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran I-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang.

Tidak pungut biaya

di

Lampiran persyaratan administrasi : 1. Mengajukan surat permohonan 2. Fotocopy surat tanda kendaraan 3. Fotocopy surat tanda uji kendaraan (STUK) 4. Kartu Pengawasan asli

3.

108.

Tidak pungut biaya

7 hari 1. kerja setelah berkas 2. lengkap 3.

4. 5. 6.

7.

109.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

7 hari 1. kerja setelah berkas 2. lengkap 3.

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran II-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. a. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.

Tidak pungut biaya

di

1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran V-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

4. 5. 6. 7.

110.

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dalam Negeri


111.

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri


Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

1.

2. 3.

4. 5. 6.

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran I-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.

112.

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri


1.

2. 3.

4. 5. 6.

113.

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri


1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

114.

Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan


1.

2. 3.

4. 5. 6. 7.

115.

Izin Pengumpulan Uang Dan Barang


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran III-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.

Tidak pungut biaya

di

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran II-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. a. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.

Tidak pungut biaya

di

Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan (Lampiran IV-A perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013). Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. Keterangan rencana kegiatan. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. a. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan dari LKS/Orsos. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari kementrian Hukum dan HAM RI. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat.

Tidak pungut biaya

di

9. 10. 11. 12. 13.

116.

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)


1. 2. 3. 4.

5.

6.

Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup : a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan. Mempunyai susunan pengurus /kepanitiaan. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bagi Badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bagi Badan yang salah satu kegiatannyabergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, sekurangkurangnya harus telah terdaftar pada instansi setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adanya Rekomendasi dari Gubernur / Pemerintah Daerah setempat.

Tata Cara Permohonan Izin : 1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian. 2. Permohonan izin dibuat secara tertulis diatas kertas kop surat resmi (asli) bermaterai Rp. 6.000,- serta menyebutkan penanggungjawabnya. 3. Permohonan izin harus ditandatangani langsung oleh penyelenggara dan tidak boleh diwakilkan oleh agensi yang mengurusnya. 4. Permohonan izin harus menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan. 5. Melampirkan surat rekomendasi Gubernur/Pemerintah Daerah setempat. 6. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia. 7. Hadiah berupa barang harus mencantumkan harga menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga pasar yang berlaku. 8. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan. 9. Pada saat mengajukan permohonan izin undian, penyelenggara harus sudah melampirkan bukti setor biaya sebesar Rp. 200.000,- per periode dan izin iklan sebesar Rp. 100.000,Catatan : Permohonan izin dari penyelenggara yang menggunakan agensi harus melampirkan surat kuasa dari penyelenggara kepada agensi. Permohonan izin dari penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan harus melampirkan surat tugas jika belum memiliki ID Card.

Tidak pungut biaya

di

Penarikan undian harus bersifat terbuka untuk umum. Melampirkan contoh iklan / promosi. Melampirkan kwitansi pembelian untuk hadiah berupa emas 117.

Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

118.

Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)


1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

119.

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan)


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Surat Permohonan dari LKS/Orsos. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari kementrian Hukum dan HAM RI. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup : a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki.

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan dari LKS/Orsos. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (). Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota Tempat LKS tersebut beroprasi. Surat keterangan domisili dari pemerintahan daerah setempat. Foto Copy pendirian sebagian badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bagan struktur organisasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Surat penunjukan tenaga kerja Asing pendamping. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan dari LKS/Orsos. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari kementrian Hukum dan HAM RI. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup : a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki.

Tidak pungut biaya

di

120.

Surat Tanda Daftar Yayasan (Perpanjangan)


121.

Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan


1. 2. 3.

Surat Permohonan dari LKS/Orsos. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari kementrian Hukum dan HAM RI. 4. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina. 5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos. 7. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. 8. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat. 9. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. 10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). 11. Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota.

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan (Baru) : 1. Formulir RPTKA yang sudah di isi lengkap 2. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 3. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 4. Foto copy akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah di sahkan oleh pejabat yang berwenang 5. Bagan struktur organisasi 6. Surat penunjukan TKA pendamping 7. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan) : 1. Formulir RPTKA yang sudah di isi lengkap 2. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 3. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 4. Foto copy akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah di sahkan oleh pejabat yang berwenang 5. Bagan struktur organisasi 6. Surat penunjukan TKA pendamping 7. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan 8. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 9. Fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku 10. Fotocopy ijin menggunakan tenaga asing (IMTA) yang maasih berlaku 122.

Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)


Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Baru) : 1. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 2. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah setempat 3. Foto copy akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah di sahkan oleh pejabat yang berwenang 4. Foto copy keputusan RPTKA 5. Foto copy TKA yang akan dioerkerjakan

6. 7. 8. 9.

Daftar riwayat hidup TKA yang akan di pekerjakan Foto copy ijasah atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan Surat penunjukan TKA pendamping Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar

Persyaratan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Yayasan (Perpanjangan) : 1. Foto copy IMTA yang masih berlaku 2. Surat rekomendasi dari dinas sosial provinsi dan kabupaten / kota tempat LKS tersebut beroperasi 3. Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui bank yang ditunjuk 4. Fotocopy polis asuransi 5. Pelatihan kepada TKA pendamping 6. Fotocopy keputusan RPTKA yang masih berlaku 7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar 123.

Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Adat Kebiasaan )

7 hari Persyaratan Pengajuan Izin : kerja Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia setelah 1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq.Kepala berkas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu lengkap Pintu. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

124.

Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Anak Terlantar ).


Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

Surat Pernyataan Hak Perwalian. Surat Pernyataan Hibah Warisan Surat Pernyataan kesepakatan Pengangkatan Anak Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak Surat Pertanyaan belum mempunyai anak Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan anak dari keuarga besar Surat Pengantar Prngangkatan anak dari Kepala Desa. Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit. Surat Keterangan penghasilan dari instasndi/ tempat kerja Foto Copu KTP Suami istri. Pas photo suami istri 4 x 6 cm. Foto copy akta kelahiran suami istri Foto copy akta pernikahan Foto copy kartu keluarga Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua biologis Berita acata pemerasan ( berneterai Rp. 6.000 ) Rekomendasi/ pertimbangan teknis dari Dinas Sosial.

Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia 1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Surat Pernyataan Hak Perwalian. 3. Surat Pernyataan Hibah Warisan 4. Surat Pernyataan kesepakatan Pengangkatan Anak 5. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak 6. Surat Pertanyaan belum mempunyai anak 7. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan anak dari keuarga besar 8. Surat Pengantar Prngangkatan anak dari Kepala Desa. 9. Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit. 10. Surat Keterangan penghasilan dari instasndi/ tempat kerja 11. Foto Copu KTP Suami istri. 12. Pas photo suami istri 4 x 6 cm.

13. Foto copy akta kelahiran suami istri 14. Foto copy akta pernikahan 15. Foto copy kartu keluarga 16. Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua biologis 17. Berita acata pemerasan ( berneterai Rp. 6.000 ) 18. Rekomendasi/ pertimbangan teknis dari Dinas Sosial. 125.

Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat


1.

Surat permohonan di tandatangani direktur dan apoteker penanggung jawab (asli bermaterai 6000) Foto copy KTP / identitas direktur / ketua Salinan / fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan Foto copy NPWP Foto copy Ijin Usaha PBF Pusat (bagi PBF yang memperpanjang) Susunan direksi/pengurus Surat pernyataan komisasris / dewan pengawas/ direksi/pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun Foto copy KTP dan atau Keterangan Domisili apoteker Salinan / ftocopy ijasah, surat ijin kerja,dan surat tanda registrasi apoteker penanggung jawab Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dengan pimpinan PBF dalam Bentuk akte notaris. Gambar peta lokasi. Gambar denah bangunan kantor dan gudang disertai dengan ukuran luas masing – masing ruangan. Surat yang menyatakan status bangunan dan gudang. Daftar keterangan. Daftar pustaka yang dimiliki berkaitan dengan PBF. Blangko kelengkapan administrasi PBF. Foto copy SIUP. Foto copy ijin gangguan / HO. Foto copy IMB. Foto copy SITU. Foto copy TDP

Tidak pungut biaya

di

Surat permohonan di tandatangani direktur dan apoteker penanggung jawab (asli bermaterai 6000) 2. Rekomendasi Dari Kepala Balai Besar / Balai POM. 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Foto copy KTP / identitas direktur / ketua 5. Salinan / fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan 6. Foto copy NPWP 7. Foto copy Ijin Usaha PBF Pusat 8. Surat penunjukan kepala cabang 9. Susunan direksi/pengurus 10. Surat pernyataan komisasris / dewan pengawas/ direksi/pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun 11. Foto copy KTP dan atau Keterangan Domisili apoteker

Tidak pungut biaya

di

2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 126.

Izin Pengajuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang


1.

12. Salinan / ftocopy ijasah, surat ijin kerja,dan surat tanda registrasi apoteker penanggung jawab 13. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab 14. Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dengan pimpinan PBF dalam Bentuk akte notaris. 15. Gambar peta lokasi. 16. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang 17. Data ketenagaan 18. Daftar pustaka yang di miliki berkaitan dengan PBF 19. Blangko kelengkapan administrasi PBF 20. Foto copy SIUP. 21. Foto copy ijin gangguan / HO. 22. Foto copy IMB. 23. Foto copy SITU. 24. Foto copy TDP. 127.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Berdasarkan Hukum (PT). Memiliki Penanggung jawab Teknis yang Bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. Memiliki Sarana dan prasarana yang Mendukung. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Foto copy KTP Pemohon. Foto copy Pendirian Perusahan yang disahkan oleh Kumham. Surat Status Bangunan. Peta Lokasi (Internet dan Manual). Denah Bangunan. Foto copy KTP Penanggung Jawab teknis. Foto copy Ijazah Penanggung jawab teknis. Foto copy Sertifikat Penanggung jawab Teknis. Foto copy Surat perjanjian Kerjasama Penanggung Jawab (Akte Notaris yang Dilegalisir). Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis Bekerja penuh (bermeterai 6000). SK pengangkatan Penanggung Jawab Teknis dari Direktur. Memiliki Bengkel / Bekerjasama dengan Bengkel lain (Elektromedika). Daftar peralatan Bengkel (Elektromedika). Daftar Nama Teknisi (Elektromedika). Ijasah Tenaga Teknisi (Elektromedika). Surat Jaminan Purna Jual (Elektromedika). Daftar Peralatan Gudang (AC, Palet, Rak, Cold Storage/Bila Perlu). Foto copy SIUP yang Dilegalisir. Foto copy NPWP yang Dilegalisir. Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisi. Pernyataan Kepala cabang tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan UU yang berlaku (bermeterai 6000). Foto copy SITU yang dilegalisir. Foto copy HO yang dilegalisir. Surat Keterangan domisili Usaha. Jenis/Macam Alat Kesehatan yang diedarkan yang dilegalisir Dikes Prov. Daftar Buku Kepustakaan (Peraturan Yang berkaitan dengan Alkes). Brosur – Brosur berkaitan dengan alkes yang disalurkan. Daftar ketenagaan dengan keterangan job Struktur organisasiperusahaan Perlengkapan administrasi

Tidak pungut biaya

di

128.

Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang


1. 2.

Berdasarkan Hukum (PT). Memiliki Penanggung jawab Teknis yang Bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. Memiliki Sarana dan prasarana yang Mendukung. Mengajukan surat permohonan (bermaterai 6000) Foto copy KTP Pemohon. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kumham Surat Status Bangunan. Peta Lokasi (Internet dan Manual). Denah Bangunan Foto copy KTP Penanggung Jawab teknis. Foto copy Ijazah Penanggung jawab teknis. Foto copy Sertifikat Penanggung jawab Teknis. Foto copy Surat perjanjian Kerjasama Penanggung Jawab (Akte Notaris yang Dilegalisir). Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis Bekerja penuh (bermeterai 6000). SK pengangkatan Penanggung Jawab Teknis dari Direktur. Memiliki Bengkel / Bekerjasama dengan Bengkel lain (Elektromedika). Daftar peralatan Bengkel (Elektromedika). Daftar Nama Teknisi (Elektromedika). Ijasah Tenaga Teknisi (Elektromedika). Surat Jaminan Purna Jual (Elektromedika). Daftar Peralatan Gudang (AC, Palet, Rak, Cold Storage/Bila Perlu). Foto copy SIUP yang Dilegalisir. Foto copy NPWP yang Dilegalisir. Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisi. Pernyataan Kepala cabang tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan UU yang berlaku (bermeterai 6000). Foto copy SITU yang dilegalisir. Foto copy HO yang dilegalisir. Surat Keterangan domisili Usaha. Jenis/Macam Alat Kesehatan yang diedarkan yang dilegalisir Dikes Prov. Daftar Buku Kepustakaan (Peraturan Yang berkaitan dengan Alkes). Brosur – Brosur berkaitan dengan alkes yang disalurkan. Daftar ketenagaan dengan keterangan Job Struktur organisasi perusahaan Perlengkapan administrasi

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan bermaterai 6.000 Fotocopi Izin Usaha Industri atau Tanda daftar Industri yang telah dilegalisir 3. Nama direktur/pengurus 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi perusahaan/pengurus 5. Susunan Direksi/Pengurus 6. Pernyataan Direksi/Pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi 7. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan (berbentuk Badan Usaha) yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) 9. Denah Bangunan yang disahkan oleh Kepala Badan POM 10. Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika yang dibuat 11. Daftar peralatan yang tersedia

Tidak pungut biaya

di

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 129.

Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika


1. 2.

12. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh P.Jawab (materai 6000) 13. Fotocopi ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STRA/STRTTK) penanggung jawab yang telah dilegalisir 130.

Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)


131.

Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)


Surat Permohonan (asli bermaterai Rp. 6000,-) 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota. 2. Rekomendasi dari Kepala Balai Besar/ Balai POM 3. Fotocopy KTP dan atau Keterangan domisili pimpinan 4. Salinan/fotocopy akte pendirian badan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan 5. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas 6. Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi 7. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan 8. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak 10. Persetujuan lokasi dari pemerintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SITU & HO) 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 12. Surat Tanda Daftar Perusahaan 13. Salinan/fotocopy ijasah dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker Penanggung Jawab 14. Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu dari Tenaga Teknis Kefarmasian 15. Surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan 16. Bentuk sediaan dan kapasitas produksi per tahun 17. Daftar mesin dan peralatan yang digunakan 18. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan yang akan dibuat 19. Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

132.

Izin Laboratorium Klinik Umum Madya


1. 2. 3. 4. 5.

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan Persetujuan prinsip Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan Daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat Fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai setempat, dan Dalam hal terjadi perubahan data setelah persetujuan prinsip diterbitkan, maka perubahan data tersebut harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP)

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan bermaterai 6000 Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disyahkan oleh Kumham Tanda Daftar Perusahan

Tidak pungut biaya

di

6. 7.

133.

Rekomendasi Laboratorium Umum Utama

Izin Klinik


Fotocopy NPWP Surat Status Bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 8. Peta Lokasi 9. Surat Keterangan Domisili Usaha 10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir 11. Denah Bangunan 12. UPL( Upaya Pengelolaan Lingkungan), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 13. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah dilegalisir 14. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dilegalisir 15. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis 16. Fotocopy STR Penanggungjawab Teknis 17. Fotocopy Ijazah dan SIP Penanggugjawab Teknis yang dilegalizir 18. Surat Pernyataan kesanggupan Penanggungjawab Teknis (formulir A) 19. SUrat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi ( formulir A2) 20. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal ( formulir A3) 21. Data Kelengkapan Bangunan Laboratorium (formulir A4) 22. Data Kelengkapan Peralatan Laboratorium (formulir A5) 23. Daftar Ketenagaan dengan keterangan Job ( job deskripsi) dan dilengkapi STR dan SIP 24. Struktur Organisasi Perusahan 1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disayahkan oleh Kumham 4. Tanda Daftar Perusahan 5. Fotocopi NPWP 6. Surat Status Bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 7. Peta Lokasi 8. Surat Keterangan Domisili Usaha 9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir 10. Denah Bangunan . 11. UPL( Upaya Pengelolaan Lingkungan), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 12. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah dilegalisir. 13. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dilegalisir. 14. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis 15. Fotocopy STR Penanggungjawab Teknis 16. Fotocopy Ijazah dan SIP Penanggugjawab Teknis yang dilegalizir. 17. Surat Pernyataan kesanggupan Penanggungjawab Teknis (formulir A) 18. Surat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi ( formulir A2) 19. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal ( formulir A3) 20. Data Kelengkapan Bangunan Laboratorium (formulir A4) 21. Data Kelengkapan Peralatan Laboratorium (formulir A5) 22. Daftar Ketenagaan dengan keterangan Job ( job deskripsi) dan dilengkapi STR dan SIP. 23. Struktur Organisasi Perusahan

Tidak pungut biaya

di

134.

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B


Untuk memperoleh Izin Mendirikan RS kls B: Pemilik mengajukan permohonan rekomendasi izin mendirikan sesuai klasifikasi RS yang didirikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan: a. Fotocopy akte pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah b. Studi kelayakan c. Master plan d. Detail engineering design e. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan f. Fotocopi sertifikat tanah /bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit g. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) h. Surat Izin Tempat usaha (SITU) i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Tidak pungut biaya

di

135.

Izin Operasional Rumah Sakit


Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen: a. Izin mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan izin Operasional untuk pertama kali b. Profil Rumah Sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi c. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana sesuai lampiran Permenkes No.56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit d. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota e. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung f. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi g. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan h. Daftar sumber daya manusia i. Daftar peralatan medis dan nonmedis j. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan k. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu l. Dokumen administrasi dan manajemen. a. Badan hukum atau kepemilikan b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws) c. Komite medic d. Komite keperawatan e. Satuan pemeriksaan internal f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis h. Surat penugasan klinis staf medis dan i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.

Tidak pungut biaya

di

136.

Surat Tugas Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis


Mengajukan permohonan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan beberapa persyaratan sbb: 1. Surat permohonan dari rumah sakit (RS). 2. Surat permohonan dari Kabupaten/kota. 3. Kajian RS untuk kebutuhan pelayanan subspesialistik yang diajukan dengan surat tugas. 4. Daftar dokter spesialis di kabupaten/kota sesuai dengan lokasi RS. 5. Fotocopy STR dokter yang di mohon. 6. Fotocopy SIP (3 tempat) dokter yang dimohonkan. 7. Rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia). 8. Rekomendasi OP (Organisasi Profesi). 9. Pas foto 4 x 6 Berwarna (2 Lembar).

Tidak pungut biaya

di

137.

Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah)


Untuk memperoleh izin, penyelenggara UTD mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin dengan melampirkan dokumen: a. Profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi,dan struktur organisasi; b. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yangdiusulkan c. Surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal dengan menggunakan contoh sebagai tercantum dalam formulir 6 Permenkes No 83 tahun 2014 d. Isian formulir self assessments sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana prasarana, peralatan, SDM, dan kemampuan Pelayanan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum formulir 7 sampai dengan formulir 10 .

Tidak pungut biaya

di

138.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian


1. 2.

Ijazah yang sudah dilegalisir Pasfoto ukuran 4 x6 dengan latar belakang : merah 2 lembar Surat Keterangan Sehat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian Surat lolos butuh (bagi lulusan luar Bali) Semua dalam rangkap 1 (satu).

Tidak pungut biaya

di

Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai 6000 Rekomendasi daro organisasi profesi (kelayakan fasilitas pelayanan hemodialisa) Fotocopy KTP Pimpinan Surat status bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung Peta lokasi manual dan internet Surat keterangan domisili usaha Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Denah Bangunan Fotocopy Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang dilegalisir Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dilegalisir Fotocopy NPWP Data kelengkapan bangunan Data kelengkapan peralatan Daftar ketenagaan disertai ijasah dan STR Struktur organisasi dan tupoksi

Tidak pungut biaya

di

3. 4. 5. 6.

139.

Rekomendasi Klinik Pelayanan Hemodialisa


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

140.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Pimpinan.


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 4. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 5. Struktur Organisasi 6. Uraian Tugas 7. Surat pernyataan jumlah purna jual (Elektromedik dan atau instrument diagnostic in vitro) 8. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi) 9. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama 10. Akte Notaris Perusahaan Direktur / Pimpinan 11. Laporan distribusi

Tidak pungut biaya

di

141.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesahatan ( Cabang) Perubahan Penanggung Jawab Teknis.


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Fotocopy KTP Penaggung Jawab Teknis (PJT) 3. Fotocopy ijasah PJT 4. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 5. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 6. Struktur Organisasi 7. Uraian Tugas 8. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang Lama 9. Surat pengunduran diri PJT lama 10. Berita acara serah terima tugas dari PJT lama ke PJT yang baru 11. Laporan distribusi

Tidak pungut biaya

di

142.

Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perluasan Kelompok Produk.


1.

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

143.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Cabang ) Perubahan Alamat.


13. 14. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP) 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru) Izin Pendaftaran dari BKPM (PMAt) Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) Daftar jenis alkes yang akan di salurkan (legalisir diskes) Brosur / catalog alkes yang akan disalurkan Daftar sarana dan prasarana gudang Daftar peralatan bengkel (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Surat pernyataan jaminan purna jual (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Daftar nama teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Fotocopy ijasah teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Petugas proteksi radiasi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Petugas proteksi radiasi (elektromedik radiasi) Laporan distribusi Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru) NPWP SIUP atau TDP Izin Pendaftaran dari BKPM (PMA) HO / SITU Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) Daftar sarana dan prasarana gudang Status bangunan Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama Laporan distribusi

144.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Alamat


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru) 3. NPWP 4. SIUP atau TDP 5. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMA) 6. HO / SITU 7. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) 8. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) 9. Daftar sarana dan prasarana gudang 10. Status bangunan 11. Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama 12. Laporan distribusi

Tidak pungut biaya

di

145.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Pimpinan)


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan 4. Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan 5. Struktur Organisasi 6. Uraian Tugas 7. Surat pernyataan jumlah purna jual (Elektromedik dan atau instrument diagnostic in vitro) 8. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi) 9. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama 10. Akte Notaris Perusahaan Direktur / Pimpinan 11. Laporan distribusi

Tidak pungut biaya

di

146.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat ) Perluasan Kelompok Produk.


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru) Izin Pendaftaran dari BKPM (PMAt) Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali) Daftar jenis alkes yang akan di salurkan (legalisir diskes) Brosur / catalog alkes yang akan disalurkan Daftar sarana dan prasarana gudang Daftar peralatan bengkel (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro). Surat pernyataan jaminan purna jual (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Daftar nama teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Fotocopy ijasah teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro) Petugas proteksi radiasi (elektromedik radiasi) Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama Laporan distribusi

Tidak pungut biaya

di

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) Fotocopy KTP Penaggung Jawab Teknis (PJT) Fotocopy ijasah PJT Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time Surat perjanjian Kerjasama antara PJT dan perusahaan Struktur Organisasi Uraian Tugas Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang Lama Surat pengunduran diri PJT lama

Tidak pungut biaya

di

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 147.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis).


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Berita acara serah terima tugas dari PJT lama ke PJT yang baru 11. Laporan distribusi 148.

Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt) (Pusat) Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan.


1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 2. Fotocopy SIUP dan TDP 3. Fotocopy SITU HO 4. Peta lokasi(internet dan manual) 5. Status bangunan 6. Fotocopy izin produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 7. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010)

Tidak pungut biaya

di

149.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 3. Fotocopy ijasah PJT 4. Akte pendirian perusahaan yang baru 5. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 6. Surat perjanjian kerjasama antara pjt dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 7. Struktur organisasi perusahaan 8. Daftar ketenagaan dan uraian tugas 9. Fotocopy izi produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 10. Denah bangunan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 11. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010)

Tidak pungut biaya

di

150.

Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Pergantain Pemilik/ Pimpinan.


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga Fotocopy SIUP dan TDP Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan Surat perjanjian kerjasama antara pjt dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris Struktur organisasi perusahaan Daftar ketenagaan dan uraian tugas Fotocopy izi produksi perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Akte perubahan pemilik / pimpinan dari notaris Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010)

Tidak pungut biaya

di

1. Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 2. Berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 3. Fotocopy akte perusahaan yang dilegalisir 4. Fotocopy NPWP yang dilegalisir 5. Fotocopy SIUP TDI dan TDP yang dilegalisir 6. Fotocopy SITU yang dilegalisir 7. Fotocopy HO yang dilegalisir 8. Peta lokasi internet dan manual 9. Denah bangunan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang 10. Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan

Tidak pungut biaya

di

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

151.

Rekomendasi Izin Perbekelan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Izin Baru/ Perubahan Badan Usaha.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27.

152.

Rekomendasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT (Pusat) Izin Baru.


1.

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga Berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Fotocopy akte perusahaan yang dilegalisir Fotocopy NPWP yang dilegalisir Fotocopy SIUP dan TDP yang dilegalisir Fotocopy SITU yang dilegalisir Fotocopy HO yang dilegalisir Peta lokasi internet dan manual Denah bangunan yang dilegalisir oleh pejabat berwenang Fotocopy KTP Direktur / Pimpinan Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) Fotocopy ijasah PJT Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris Daftar produk PKRT yang diproduksi Daftar buku kepustakaan (peraturan yang berkaitan dengan PKRT) Kelengkapan administrasi ( PO , Faktur, kwitansi, kartu stock)

Tidak pungut biaya

di

Mengajukan surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) tentang produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga 2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 3. Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time 4. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris 5. Struktur organisasi perusahaan 6. Daftar ketenagaan dan uraian tugas 7. Fotocopy izin produksi PKRT 8. Surat pengunduran diri dari PJT yang lama 9. Berita Acara Serah Terima Tugas dari PJT lama ke PJT baru 10. Laporan hasil produksi PKRT (sesuai permenkes 1189 tahun 2010

Tidak pungut biaya

di

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

153.

Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis PJT.


Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) Fotocopy ijasah PJT Surat pernyataan PJT sanggup bekerja full time Surat perjanjian kerjasama antara pjt dan perusahaan yang telah dilegalisasi notatris Struktur organisasi perusahaan Daftar ketenagaan dan uraian tugas Daftar produk PKRT yang diproduksi Daftar buku kepustakaan (peraturan yang berkaitan dengan PKRT) Kelengkapan administrasi ( PO , Faktur, kwitansi, kartu stock) Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung Memiliki laboratorium atau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi yang diakui Daftar peralatan produksi Daftar nama tenaga teknis Surat keterangan domisili usaha Pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan undang – undang yang berlaku (bermaterai 6000) Jenis / macam PKRT yang diedarkan dan dilegalisir Brosur – brosur berkaitan dengan PKRT yang disalurkan

1.

154.

Izin Usaha Pinjam

Simpan


155.

Izin Usaha Benih Perkebunan

Produksi Tanaman


1. Surat Permohonan pengajuan Ijin usaha simpan pinjam. 2. Foto copy pengesahan akta pendirian / perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya. 3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus. 4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus , dan pengawas. 5. Foto copy nomor rekening atas nama koperasi. 6. Rencana kerja selama 2 (Dua) tahun, dan 7. Neraca terakhir koperasi 1.

2. 3. 4. 5.

Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000, diajukan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Memiliki Akte Pendirian Usaha dan Perubahannya (kecuali perseorangan) Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan/Pemilik atau yang dikuasakan Foto Copy KTP Foto Copy NPWP

Tidak pungut biaya

di

Tidak pungut biaya

di

TABEL 3 STANDAR PROSEDUR

No.


Prosedur

1.

Rekomendasi Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/Luar Daerah. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai 3 dengan 6.000 m (enam ribu meter kubik) Izin Usaha Industri Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) Izin Pembudidayaan Ikan Izin SIUP Bidang Tangkap Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

-

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

-

-

1. Permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Permohonan mengajukan permohonan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah di tentukan 2. Penerimaan permohonana penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan a. Petugas penerima permohonan , mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap : Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian permohonan ke pemohon” c. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya akan di lanjutkan ke bidang yang menangani izin – izin bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kepala bidang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan vrifikasi terhadap permohonan

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon) Izin Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Izin Lokasi Izin Lokasi Wisata Bahari Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Izin Lokasi Reklamasi Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut Izin lokasi pemasangan kabel bawah

3. Verifikasi permohonan a. Bagian yang bretanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan : Penegcekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan Melakukan kajian teknis bersama tim teknis apabila diperlukan Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut b. Hasil verifikasi memuat rekomendasi Dapat diterbitkan Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku maka surat izin dapat dip roses untuk di terbitkan

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

laut Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Izin Lokasi Pertambangan dan Energi di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau – Pulau Kecil Izin Pengelolaan Izin Pengelolaan Wisata Bahari Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut Izin Pelaksanaan Reklamasi Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan

Tidak dapat di terbitkan Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen dikembalikan kepada pemohon. Pemohon dapat melakukan permohonan ulang apabila semua persyaratan telah dipenuhi. 4. Penyerahan hasil verifikasi a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi b. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan 5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan Kesesuaian data iin dengan permohonan Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis usaha c. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf 6. Verifiasi dan penandatangan izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.b dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatangananizin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah di tandatangai dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin di dokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi pemohon c. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang di ajukan

8. Waktu dan biaya pelayanan a. Waktu Waktu pelayanan untuk penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan paling lambat 14 hari kerja, setelah diterima nya permohonan secara lengkap b. Biaya Biaya pelayanan penerbitan izin – izin bidang kelautan dan perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku 9. Masa berlaku, perubahan perpanjangan dan pergantian (SIUP, SIPI, SIPI Andon dan SIKPI) a. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 tahun b. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan dan/atau perubahann rencana usaha c. Perubahan data administrasi perusahaan / perseorangan meliputi :

d. Perubaha SIUP hanya dapat dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang e. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang f. SIPI/SIKPI berlaku 1 tahun g. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI h. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli hilang atau rusak i. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI sama dengan persyaratan SIPI/SIKPI baru, ditambah dengan melampirkan fotocopy SIPI/SIKPI yang akan diperpanjang dengan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik kapal minimal 1 tahun terakhir

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Rekomendasi Izin Penelitian. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh/Outsorcing Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi). Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Eksplorasi) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Izin Pertambangan Rakyat Izin Usaha Pertambangan (IUPJ) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan IUP – OP Khusus Untuk Pengolahan) Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Izin Penggalian Air Tanah Izin Pengusahaan Air Tanah Izin Pemakaian Air Tanah (SIPAT) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Bumn Sementara Izin Operasi Usaha Tenaga Listrik Surat Keterangan Terdaftar Kapasitas >25kva S/D 200 Kva Surat Keterangan Terdaftar Laporan Kapasitas >25kva S/D 200 Kva Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPL) Izin Lingkungan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Kawasan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Daya Tarik Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Perjalanan Wisata

10. Masa berlaku izin pengelolaan sumber saya perairan pesisir a. Wisata bahari paling lama 20 tahun b. Pemanfaatan air laut selain energy paling lama 10 tahun c. Pemasangan pipa da kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan -

-

54.

55. 56.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Wisata Tirta Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan)

57.

Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air

58.

Izin Angka Pengenal Importir (API)

-

1. Surat permohonan ijin galian dari pemohon ditujukan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan. 2. Proses di BPMP, kemudian berkirim surat kepada Kadis PU Prov. Bali, mohon untuk kajian teknis/rekomendasi ijin penggalian jalan sebagai prasyarat untuk keluarnya ijin penggalian. 3. Proses di Dinas PU, Disposisi kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku pemberi rekomendasi teknis. 4. Proses di bidang Bina Marga c.q Kepala Seksi Rehabilitas dan pemeliharaan Bina Marga a. Penjadualan/ surat undangan untuk rapat pembahasan. b. Penjadualan untuk cek lapangan. 5. Proses di bidang Bina Marga c.q Kepala Seksi Rehabilitas dan Pemeliharaan Bina Marga. a. Hasil rapat/ notulen di ijinkan untuk dilaksanakan kegiatan b. Hasil cek lapangan dijadikan untuk dilaksanakan kegiatan c. kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis 6. Rekomendasi teknis dikeluarkan di serahkan ke DPMPTSP 7. Proses izin di DPMPTSP dan rekomendasi teknis sebagai syarat teknis kelengkapan pengajuan ijin galian dari Dinas PU Provinsi Bali 1. Surat permohonan izin dari pemohon di tunjukan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali 2. Proses di DPMPTSP, kemudian berkirim surat kepada kadis PU Prov Bali, mohon unutk kajian teknis/ rekomendasi ijin pemanfaatan infrastruktur SDA sebagai peryaratan untuk keluarnya izin 3. Proses di dinas pu, di disposisi kepada kepala bidang SDA selaku pemberi rekomendasi teknis 4. Proses di bidang SDA cq. Kasi operasi dan pemeliharaan SDA a. Penjadwalan / surat undangan untuk rapat pembahasan b. Penjadualan untuk cek lapangan 5. Proses di bidang SDA cq. Kasi operasi dan pemeliharaan SDA a. Hasil rapat atau notulen, izinkan untuk melaksanakan kegiatan b. Hasil cek lapangan, diizinkan untuk melaksanakan kegiatan c. Kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan teknis 6. Rekomendasi teknis di keluarkan, diserahkan ke DPMPTSP 7. Proses ijin di DPMPTSP dan rekomendasi teknis sebagai syarat teknis kelengkapan pengaduan izin dari dinas pu prov bali 8. Mengajukan permohonan unutk pemeriksaan lapangan setelah pekerjaan selesai dari pemohon kepada kadis pu cq. Tim rekomendasi teknis 9. Jadual untuk cek/pemeriksaan lapangan 10. Hasil pemeriksaan lapangan, di tujangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), diserahkan jepada pemohon, sebagai kelengkapan dan teknis yang telah di tentukan bahwa kegiatan telah selesai -

59. 60.

61.

62.

63. 64.

65.

Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB Untuk Distributor Izin Industri Yang Investasinya Diluar Tanah Dan Bangunan Diatas Rp. 15.000.000.000,Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) Surat Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya ( SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Untuk Toko Bebas Bea Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chiken) Antar Provinsi.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (Day Old Duck) Antar Provinsi.

-

-

-

1.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 1.

2.

3. 4.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan

5.

Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 66.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Telur Tetas (Haching Egg) Antar Provinsi.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas

10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 67.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Teernak / Hewan/ Satwa Antar Provinsi.

1.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon

68.

Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Lomba / Hewan Kesayangan Antar Provinsi.

1.

2.

3. 4.

5.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan

6.

Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 69.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/ Kepentingan Antar Negara/ Antar Provinsi.

1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon

70.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Upacara Adat / Antar Provinsi.

1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon

71.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Konservasi Antar Provinsi.

1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.

7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 72.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Sapi Potong Antar Provinsi.

Ternak

73.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Provinsi.

1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 2. Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali 3. Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan 4. Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 5. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 6. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 7. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH. 1.

3.

4.

5.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan

6.

Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran/pemasukan kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. 7. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis, jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 8. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas. 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H. 74.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Provinsi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/pemasukan PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran/pemasukan kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis, jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H

75.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chinken)Grand Parent GP Atau Grand Grand Parent GGP Antar Negara ( Import / Eksport )

1.


76.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (Day Old Dock) Grand Parent GP Atau Grand Grand Parent GGP Antar Negara ( Import / Eksport )

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.

7.

Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 77.

Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas ( Haching Egg ) Antar Negara.

1.


78.

Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Antar Negara.

1.

2.

3.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan

4. 5.

6.

7.

8.

9.

79.

Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Konservasi Antar Negara.

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

80.

Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Lomba / Hewan Kesayangan Antar Negara.

1.

2.

Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

81.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak / Hewan/ Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan / Kepentingan Negara Antar Negara.

1.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

82.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara.

1.

Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi POLH. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

83.

Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (PAH) Kepada Kepala Dinas Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran PAH didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pengeluaran kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan. Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas

9.

84.

Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOC (Day Old Chicken) Antar Provinsi

1.

85.

Rekomendasi Transit Ternak Unggas DOD (Day Old Duck) Antar Provinsi

1.

Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H.


2.

3. 4.

5.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan

6.

Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 86.

Rekomendasi Transit Telur (Haching Egg) Antar Provinsi

Tetas

1.


87.

Rekomendasi Transit Ternak /Hewan /Satwa) Antar Provinsi

1.


88.

Rekomendasi Transit Ternak/ Hewan/ Satwa) Untuk Konservasi Antar Provinsi.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut.

7.

Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 89.

Rekomendasi Transit Ternak/ Hewan/ Satwa) Untuk Keperluan Lomba/Hewan Kesayangan Antar Provinsi.

1.

2.

3. 4.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

90.

Rekomendasi Transit Ternak/ Hewan / Satwa) Untuk Keperluan Pertahanan / Keperluan Negara Antar Negara

1.

2.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

3. 4.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon

91.

Rekomendasi Transit Ternak / Hewan / Satwa) Untuk Keperluan Pertahanan / Keperluan Upacara/Adat Antar Provinsi

a.

Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang f. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

92.

Izin Distributor Obat Hewan

1.

2.

3.

Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pemasukan/pengeluaran Hewan/Ternak/satwa Kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan pemasukan/pengeluaran persetujuan teknis didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan

4.

Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan 5. Kepala Bidang Keswan akan mendiposisi surat permohonan pemasukan/pengeluaran kepada Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Lalu Lintas Hewan (POLH) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan 6. Kepala Seksi POLH meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis , jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi POLH menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. 7. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi POLH untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi POLH dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 8. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 9. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas 10. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon 93.

Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan

1.

2. 3.

4.

94.

Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan

a.

b.

c.

d.

e.

Permohonan izin usaha obat hewan disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Permohonan yang diterima diterbitkan izin usaha dalam bentuk Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Gubernur Bali. Izin usaha berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/ pemasukan/ transit Produk Non Pangan Asal Hewan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Pencatatan dilakukan oleh petugas penerima surat dan diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Permohonan rekomendasi teknis pengeluaran/ pemasukan/ transit Produk Non Pangan Asal Hewan didisposisi kepada Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet Petugas pencatat akan mengagendakan permohonan dan selanjutnya akan mengajukan kepada Kepala Bidang Keswan Kepala Bidang Keswan akan mendisposisi surat permohonan pengeluaran / pemasukan kepada Kepala Seksi Penyidikan Penyakit Hewan (P2H) untuk diproses lebih lanjut berdasarkan aturan dan pedoman teknis yang ditetapkan.

f.

g.

h.

i.

95.

Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Bibit / Calon Bibit Sapi Antar Provinsi

1.

2.

3.

4.

5.

Kepala Seksi P2H meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen mengacu pada pedoman teknis, jika dokumen belum lengkap Kepala Seksi memberikan penjelasan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya, namun apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap Kasi P2H menugaskan staf untuk memproses lebih lanjut. Setelah proses administrasi selesai dilaksanakan oleh staf selanjutnya dilaporkan kembali pada Kasi P2H untuk dilakukan koreksi sampai konsep surat rekomendasi teknis yang akan diterbitkan baik dan benar untuk selanjutnya diparaf Kasi P2H dan dilanjutkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Bidang Kesehatan Hewan meneliti kembali kebenaran dan keabsahan dokumen serta melakukan perbaikan jika dokumen belum sesuai dengan pedoman teknis untuk selanjutnya diparaf untuk diajukan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mengecek kembali kelengkapan dokumen lanjut mendatangani Rekomendasi Teknis untuk diserahkan kepada pemohon melalui Kasi P2H. Setiap pihak/ pemohon membutuhkan bibit atau caln bibit sapi bali jantan ataupun calon bibit sapi bali betina dari provinsi bali wajib mengajukan permohonan secra tertulis kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali, dengan melampirkan kategori klasifikasi dan jumlah bibit atau calon bibit sapi bali jantan maupun betinayang dibuthkan serta surat rekomendasi dari dinas yang menangani fungsi peternakan provinsi pemohon; Berdasarkan poin 1 , selanjutnya kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provisi bali akan menginformasikan permohonan tersebut kepada kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten / kota dibali mengenai permintaan bibit / calon bibit sapi bali jantan maupun betina sesuai dengan kategori, klasifikasi dan umlah ternak yang dibutuhkan; Berdasarkan point 2 , kepala dinas yang meangangi fungsi peternakan kabupaten/kota menginformasikan potensi ketersediaan bibit/calon bibit sapi bali jantan maupun betinadiwilayah kerjanya (kelompok tani, ternak atau gapoktan, badan usaha), sesuai dengan kategori, klasifikasi dan jumlah ternaknya melengkapi data sesuai dengan form (format 1.a dan 1.b terlampir) kepada kepala dinas dan peternakan dan kesehatan hewan provisi bali Berdasarkan point 3, kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali menugaskan tim verifikasi provinsi untuk melakukan pemeriksaan kelapangan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai form (format 2,a dan 2,b terlampir) kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali; Berdasarkan laporan tim verifikasi point (4), kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali menginformasikan kepada pemohon tentang potensi ketersediaan bibit/calon bibit sapi bali jantan atau calon bibit sapi bali betina yang dapat dikeluarkan dari provinsi bali dilengkapi dengan keputusan gubernur bali tentang harga dasar bibit sapi bali kepada pihak pemohon;

6.

Berdasarkan point (5), pihak pemohon dan dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali menjadwalkan untuk melakukan seleksi kelapangan didampingi petugas kecamatan/tim dari dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten/kota diminta untuk mewajibkan petani/peternakan mengumpulkan ternak bibit yang akan ditawarkan kepada pemohon pada suatu tempat/lokasi untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengamatan ternak; 7. Ternak yang sudah diseleksi oleh pemohon sesuai poin (6), bila diperlukan dapat diperiksa kesehatannya untuk mendapatkan surat hasil pemeriksaan laboratorium bebas penyakit menular reprodukdi khususnya brucelliosis dan bebas penyakit jembrana atau penyakit lainnya dari balai besar vateriner denpasar atau lembaga lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ternak; 8. Berdasarkan hasil seleksi point (6) serta hasil uji laboratorium (apabila diperlukan), pihak pemohon yang membutuhkan bibit/calon bibit sapi bali jantan atau calon sapi bali betina dari provinsi bali melakukan transaksi langsung di kelompok/di tempat; 9. Transaksi seperti dimaksud point (80), minimal mengacu pada keputusan gubernur bali tentang harga dasar bibit sapi bali yang berlaku. Apabila ada kesepakatan antara petani/peternak dengan pemohon, dilanjutkan dengan melaksanakan transaksi jual-beli ternak yang dituangkan dalam berita acara jual-beli ternak dengan disaksikan/diketahui oleh petugas kecamatan/ tim dinas yang menangani funsi peternakan kabupaten/kota dan tim provinsi (format 3.a dan 3.b terlampir); 10. Berdasarkan berita acara jual-beli ternak sebagaimana dimaksud point (9), dokter hewan berwenang pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali atau dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten/kota mengeluarkan SKKH asal ternak. Ternak yang telah terbeli dan telah memenuhi syarat kesehatan tersebut akan dicap menggunkan cap bakar atau tanda khusu yang dibuat secara kusus oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali; 11. Selanjutnya peternak yang telah dibeli pemohon yang dapat diangkut menuju karantina sambil menunggu proses penyelesaian administrasi pengeluaran ternak antar pulau atau provinsi dan juga dapat dilakukan pemasangan tanda identitas ternak seperti ear-tag/ microchip atau tanda pengenal lainnya yang biasanya ditanggung oleh pihak pemohon sementara ternak yang karena sebab tidak terjadi kesepakatan jual beli para pihak tidak dapat saling menunut dan kerugian yang mungkin timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak; 12. Ternak yang telah ditransaksikan berdasarkan brita acara jual beli ternak seperti dimaksud point(9) akan diberikan : a. Surat keternagan layak bibit dari dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali (format 4 terlampir) b. SKKH dari dokter hewan berwenang pada dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali c. Surat rekomendasi pengeluaran ternak dari kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali

13. Dengan melampirkan kelengkapan administrasi sesuai poin 12 pihak pemohon mengajukan permohonan unutk mendapatkan ijin pengeluaran bibit atau calon bibit sapi bali jantan maupun betina dari provinsi bali kepada gubernur bali atau instansi ligkup pemerintah provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan izin ternak antar provinsi 14. Berdasarkan izin guberbur bali atau instansi lingkup pemerintah provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan izin ternak antar provinsi sesuai dengan poin (13) yang dilengkapi dengan melampirkan kelengkapan administrasi seperti poin 12, pihak pemohon dapat mengeluarkan bibit atau calon bibit sapi bali jantan maupun betina dari provinsi bali dengan catatan mendapat izin dari karantina 96.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (TAXI) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Provinsi Dan/ Atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi. Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

-

100.


-

101.


-

102. 103.

Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut. Penerbitan Izin Usaha Tally Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus. Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dalam Negeri Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Izin Pengumpulan Uang Dan Barang Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial

-

97. 98.

99.

104. 105.

106.

107. 108. 109. 110.

111. 112.

113. 114. 115. 116. 117.

-

-

-

-

-

-

-

118.

119. 120. 121.

122. 123. 124. 125.

126.

Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Untuk Yayasan (Perpanjangan) Surat Tanda Daftar Yayasan (Perpanjangan) Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Asing Dan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Untuk Yayasan Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Adat Kebiasaan ) Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia ( Anak Terlantar ). Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat

Izin Pengajuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang

-

-

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap / belum lengkap kepada pemohon 3. Selambat – lambatnya 3 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan vicitasi ke sarana 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak di terimanya tembusan permohonan, Kepala Balai POM melakukan audit permenuhan persyaratan CDOB 5. Selambat – lambatnya 3 hari setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali 6. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak melakukan audit pemenuhan peryasaratan CDOB, Kepala Balai POM melaporkan pemohon yang telah memenuhi persyaratan CDOB kepada Kepala Badan POM 7. Selambat – Lambatnya 3 Hari Kerja sejak diterima laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan kajian teknis pemenuhan kelengkapan administratif kepada kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 8. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak menerima laporan dari kepala balai POM, Kepala Badan POM memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan CDOB kepada direktur jendral 9. Selambat – lambatnya dalam waktu 3 hari sejak menerima kajian teknis kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali mengeluarkan rekomendasi pemenuhan kelengkapan administratif kepada direktur jendral 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Selambat – lambatnya 6 hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap / belum lengkap kepada pemohon 3. Selambat – lambatnya 5 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan vicitasi ke sarana 4. Selambat – lambatnya 5 hari kerja setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaian laporan hasil visistasi kepada kepala dinas kesehatan provinsi bali

5. Selambat – lambatnya dalam waktu 6 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan, kepala balai POM melakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB 6. Selambat – lambatnya 4 hari kerja sejak diterima laporan, kepala dinas kesehatan provinsi bali mengeluarkan rekomendasi kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 7. Selambat – lambatnya dalam waktu 6 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB, kepala balai POM mengeluarkan rekomendasi hasil analisis pemenuhan persyaratan CDOB kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan tembusan kepada pemohon 8. Selambat – lambatnya dalam waktu 4 hari kerja sejak menerima rekomendasi dari kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali menerbitkan pengakuan PBF Cabang. 127.

Rekomendasi Izin Penyalur Kesehatan (PAK) Pusat

Alat

1. Pemohon mengajukan perohonan kepada direktur jendral kefarmasian dan alat kesehatan dengan tembusan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali serta dinas kesehatan provinsi 2. Kepala dinas kesehatan provinsi selambat – lambatnya 12 hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakuakan pemeriksaan setempat 3. Tim pemeriksa bersama bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP di terima, kepala dinas kesehatan provinsi bali menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis ada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali 5. Dalam jangka waktu 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dan menyatakan telah memenuhi persyaratan maka, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, membuat rekomendasi kepada direktur jendral kefarmasian dan alat kesehatan.

128.

Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tembusan Dikes provinsi Bali dan Dikes Kab/Kota 2. Kepala dinas kesehatan (provinsi dan kabupaten/kota) selambat – lambatnya 12 (dua belas)hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) membentuk tim pemeriksa bersama, untuk melakukan pemeriksaan setempat. 3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 12 hari kerjamelakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan. 4. Apabila telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Kesehata Provinsi Bali selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah meneria hasil dari tim pemeriksa bersama, membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 5. Dalam Jangka Waktu 6 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali mengeluarkan inin penyalur alat kesehatan

129.

Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika

1.

Permohonan Izin Produksi Kosmetika diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan Kepada Kepala Badan POM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Balai POM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

130.

Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Paling lama dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak Berkas Permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan menunjuk tim pemeriksa bersama Paling lama 6 (enam) hari kerja Tim Pemeriksa Bersama melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan, Kepala Balai POM melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB/hygiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB Apabila telah menerima hasil dari Tim Pemeriksa Bersama dan telah memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan BAP dan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB dinyatakan selesai, Kepala Balai setempat wajib menyampaikan analisis hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima analisis hasil pemeriksaan dari Kepala Balai POM, Kepala Badan POM memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima BAP dan Rekomendasi dari Dinkes Provinsi Bali maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/ belum lengkap kepada pemohon. 2. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan verifikasi kelengkapan administratif dan visitasi ke sarana. 3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk izin UKOT, Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPOTB . 4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan pemenuhan CPOTB dinyatakan selesai, Kepala Dinas setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dengan tembusan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi . 6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. 7. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima rekomendasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak, menunda atau mengeluarkan ijin UKOT

131.

Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan POM dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak menerima permohonan, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/ belum lengkap kepada pemohon. 3. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap, tim pemeriksa bersama melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif dan visitasi ke sarana. 4. Selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan, Kepala Badan POM melakukan audit pemenuhan persyaratan CPOTB. 5. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi, tim pemeriksa bersama menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali . 7. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak menerima kajian teknis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif kepada Direktur Jenderal. 8. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOTB, Kepala Badan POM mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB kepada Direktur Jenderal

132.

Izin Laboratorium Klinik Umum Madya

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali . 2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak penerimaan permohonan, Kepala DPMPTSP memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon. 3. Setelah berkas permohonan dnyatakan lengkap oleh pemeriksa, maka selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke laboratorium klinik bersangkutan oleh tim pemeriksa bersama (DPMPTSP, Dinkes Provinsi, institusi dan organisasi profesi terkait). 4. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa bersama disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan. 5. Apabila memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala BPMP. 6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi diterima serta semua persyaratan telah terpenuhi maka Kepala DPMPTSP mengeluarkan ijin Laboratorium Klinik Umum Madya. 7. Apabila persyaratan belum terpenuhi, maka pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Jika 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan lisan atau tulisan pemohon belum dapat memenuhi persyaratan, DPMPTSP mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan ijin.

133.

Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali . 2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak penerimaan permohonan, kepala B Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon. 3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh pemeriksa, maka selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke laboratorium klinik bersangkutan oleh tim pemeriksa bersama (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinkes Provinsi, institusi dan organisasi profesi terkait). 4. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa bersama disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP). 5. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada BPMP. 6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan dan hasil kajian teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi diterima serta semua persyaratan telah terpenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan menerbitkan Rekomendasi Ijin Laboratorium Klinik Umum Utama. 7. Apabila persyaratan belum terpenuhi, maka pemohon harus melengkapi persyaratan sesuai ketentuan. Jika 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan lisan atau tulisan pemohon belum dapat memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengeluarkan surat penolakan terhadap permohonan rekomendasi

134.

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada pemilik dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas permohonan diterima. 2. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana dimaksud, pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan. 3. Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud, pemberi rekomendasi paling lama 14 hari kerja dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. 4. Penetapan pemberian izin mendirikan dilakukan setelah melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. 5. Dalam hal permohonan izin ditolak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan alasan menolak yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon. 6. Apabila pemberi izin tidak menerbitkan Izin Mendirikan atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), permohonana Izin Mendirikan dianggap terima.

135.

Izin Operasional Rumah Sakit

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

136.

Surat Tugas Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis

Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang sudah dilengkapi dengan dokumen persyaratan di atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada instansi pemerintah, instansi pemda atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sejak berkas permohonan diterima. Terhadap berkas permohonan izin operasional Rumah Sakit kelas B yang telah lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menugaskan Kepala Dinas kab/kota untuk membentuk tim visitasi yg tdd unsur Kemenkes RI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dinkes prov, dinkes kab/kota, dan asosiasi perumahsakitan nasional (PERSI) Tim visitasi melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit kelas B paling lama 14 hari kerja sejak penugasan. Tim Visitasi harus menyampaikan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi paling lama 7 hari kerja setelah visitasi dilakukan. Berdasarkan laporan visitasi,Kepala Dinas kesehatan Provinsi menyampaikan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin operasional kepada BPMP Prov. Bali paling lama 7 hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak rekomendasi diterima BPMP Prov Bali menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Operasional Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Dalam hal permohonan Izin Operasional diterima, pemberi izin menerbitkan izin operasional berupa Surat Keputusan dan sertifikat yang memuat kelas Rumah sakit dan jangka waktu berlakunya izin. Dalam hal permohonan izin Operasional ditolak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali harus memberikan alasan penolakan yang disampaiakan secara tertulis kepada pemohon dan memberikan pilihan kepada pemohon untuk: i. melengkapi persyaratan Izin Operasional sesuai klasifikasi RS yang akan diselenggarakan mengajukan permohonan Izin Operasional sesuai klasifikasi RS hasil penilaian tim penilai tanpa dilakukan visitasi ulang.

1. Rumah Sakit pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak penerimaan permohonan, Kepala BPMP memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon. 2. Apabila memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan Surat Tugas Dokter Spesialis

137.

Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah)

a. Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dilengkapi dokumen persyaratan di atas. b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada penyelenggara UTD yang mengajukan permohonan dalam waktu 6 hari kerja sejak berkas permohonan diterima c. Terhadap berkas permohonan izin UTD tingkat provinsi yang telah lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membentuk tim penilai yang terdiri atas unsur Komite Pelayanan Darah, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi , UTD Tk Nasional dan DPMPTSP Prov. Bali. d. Tim visitasi melakukan visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelaikan operasional UTD paling lama 14 hari kerja sejak penugasan. e. Tim visitasi menyampaiakan laporan hasil visitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bali paling lama 7 hari kerja setelah visitasi dilakukan. f. Berdasarkan laporan visitasi, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Bali menyampaiakan rekomendasi pemberian atau penolakan permohonan izin operasional kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali paling lama 7 hari kerja sejak laporan tim visitasi diterima. g. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak rekomendasi diterima Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagai pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin operasional. h. Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaiamana dimaksud di atas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 hari kerja dengan menyampaiakan pemberitahuan tertulis kepada pemohon. i. Dalam hal permohonan izin operasional diterima, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menerbitkan izin operasional berupa Surat Keputusan dan sertifikat yang memuat jangka waktu berlakunya izin. j. Dalam hal permohonan izin operasional ditolak, BPMP harus memberikan alas an penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon dan memberikan pilihan kepada pemohon untuk. k. melengkapi persyaratan Izin Operasional sesuai klasifikasi UTD yang akan diselenggarakan mengajukan permohonan Izin Operasional sesuai klasifikasi UTD hasil penilaian tim penilai tanpa dilakukan visitasi ulang.

138.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian

1. Berkas usulan baik dari perseorangan, fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari institusi pendidikan diajukan ke Organisasi Profesi dan direkomendasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali cq. Bidang Pengkajian dan Pengembangan 2. Berkas usulan diverifikasi, yang sudah lengkap akan direkomendasi ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

139.

Rekomendasi Hemodialisa

Klinik

Pelayanan

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 2. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak penerimaan permohonan, Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali memberikan informasi berkas lengkap/belum lengkap kepada pemohon 3. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh pemeriksa, maka selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja akan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan perizinan ke klinik bersangkutan oleh tim pemeriksa bersama 4. Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa bersama disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambatlambatnya 6 (enam) hari kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP). 5. Apabila persyaratan telah dipenuhi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 6. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah BAP dan hasil kajian teknis diterima oleh Kepala DMPTSP, dan apabila memenuhi syarat maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengeluarkan Rekomendasi Ijin Klinik Pelayanan Hemodialisa

140.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Pimpinan.

1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut. 3. Dalam rangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas kesehatan (provinsi dan kabuaten / kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

141.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesahatan (Cabang) Perubahan Penanggung Jawab Teknis.

1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut 3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 12 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan 4. Apabila telah memenuhi persyaratan,Kepala Dinas Kesehatan (provinsi dan kabupaten/kota) selambat – lambatnya menerima hasil dari tim pemeriksa besama , membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

142.

Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (Cabang ) Perluasan Kelompok Produk.

1. Pemohon mengajukan permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji BAP apabila BAP>1 tahun<2 tahun

3. Dalam jangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian administrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten / Kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinis Bali. 4. Apabila BAP > 2 tahun, maka prosedur kerja yang dilakukan seperti permohonan 143.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Cabang) Perubahan Alamat.

1. Pemohon mengajuka permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji BAP apabila BAP>1 tahun<2 tahun 3. Dalam jangka 6 hari kerja setelah menerima hsil kajian administrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten / Kota) membuat rekomendasi Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinis bali. 4. Apabila BAP > 2 tahun, maka prosedur kerja yang dilakukan seperti permohonan baru

144.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Alamat

1. Pemohon mengajukan permohonan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 2. Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten /kota) selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut 3. Dalam rangka 12 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas kesehatan (provinsi dan kabuaten / kota) membuat rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

145.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan ( Pusat) Perubahan Pimpinan)

1. Pemohon menajukan permohonan kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan tembusan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat 3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan yang selanjutnya di serahkan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BP ditrima Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam jangka waktu 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dan dinyatakan telah dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi bali membuat rekomendasi kepada Drektur Jendral Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

146.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat 1. Kesehatan ( Pusat ) Perluasan Kelompok Produk.

2.

3.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan tersebut yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian adminsitrasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten / Kota) Membuat Rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehtan RI

147.

Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis).

1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat 3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

148.

Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan.

1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat 3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

149.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

1.

2.

3.

4.

5.

150.

Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Pergantain Pemilik/ Pimpinan.

1.

2.

3.

4.

5.

151.

Rekomendasi Izin Perbekelan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Izin Baru/ Perubahan Badan Usaha.

1.

2.

3.

4.

Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

5.

152.

Rekomendasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT (Pusat) Izin Baru.

153.

Rekomendasi Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (Pusat) Perubahan Penanggung Jawab Teknis PJT.

1. Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat 3. Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 4. Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali 5. Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 1.

2.

3.

4.

5.

154. 155.

Izin Usaha Simpan Pinjam Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Pemohon menajukan permohonan Kepada Direktur Jendral Kefarmasian Dan Ala Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dengan Tembusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat – lambatnya 12 (duabelas) hari kerja sejak menerima permohonan (lengkap) mengoreksi/mengkaji permohonan membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat Tim pemeriksa bersama selambat – lambatnya 6 hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Selambat – lambatnya 6 hari kerja setelah BAP diterima , Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ,menyampaikan BAP dan hasil kajian teknis kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dalam rangka 6 hari kerja setelah menerima hasil kajian teknis dan BAP dinyatakan telah memenuhi persyaratan maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali membuat rekomendasi Kepada Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI -

TABEL 1 JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Recommend Documents