5. Tahapan & Regulasi Hukum Acara Pidana Masalah Hukum Kesehatan Setiap pelanggaran hukum akan selalu mengakibatkan timbulnya sanksi hukum, sanksi ini merupakan monopoli atau wewenang dari penguasa untuk memberikannya. Jadi tidak setiap orang boleh melakukan tindakan sendiri dengan maksud untuk mencari keadilan dan kebenaran. Tindakan pribadi yang dilakukan untuk menghakimi seseorang ini disebut Eigenrechting. Van Bemmelen memberikan pengertian mengenai tindakan melawan hukum sebagai berikut: 1. Bertentangan dengan ketelitian; 2. Bertentangan dengan kewajiban; 3. Melakukan tindakan tanpa hak; 4. Bertentangan dengan hak orang lain; 5. Bertentangan dengan hukum.
Beberapa keadaan orang terlepas dari hukuman: 1. Perbuatan tersebut mempunyai dasar pembenaran 2. Keadaan darurat 3. Pembelaan terpaksa 4. Ketentuaan Undang-undang 5. Perintah Jabatan Masalah hukum yang sering terjadi di bidang kesehatan adalah Malpraktik, unsur malpraktik yang dapat dijerat hukum adalah: 1. Adanya unsur kelalaian (Bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan, perbuatannya dapat dipersalahkan). 2. Adanya unsur kesalahan bertindak 3. Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum 4. Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan.
Sumber: Dewi, A.I, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka book Publisher : yogyakarta.
Asas Hukum Kesehatan Asas Hukum adalah Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Bellefroid dalam Mertokusumo, 1986) sedangkan menurut Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Maka asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. sas hukum diterapkan tidak langsung. Pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan terpengaruh pada waktu dan tempat. Paul Scholten menyatakan bahwa ada empat asas yang sifatnya sangat universal. Asas tersebut yaitu: 1. Asas Kepribadian Manusi menghendaki adanya kebebasan individu, sehingga berharap ada pengakuan kepribadian manusia, dimana manusia dipandang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban. 2. Asas Persekutuan Manusia menghendaki persatuan, kesatuan, cinta kasih dan keutuhan masyarakat berdasarkan ketertiban. 3. Asas Kesamaan Menghendaki adanya keadilan, dimana manusia dipandang sederajat didalam hukum (equality before the law) 4. Asas Kewibawaan Menunjukkan bahwa hukum berwenang memberi keputusan yang mengikat para pihaknya.
Dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas : 1. Sa science et sa conscience / ilmu dan hati nuraninya 2. Agroti Salus Lex suprema / keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi 3. Deminimis noncurat lex / hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele 4. Res ipsa liquitar / faktanya telah berbicara
Sumber: Dewi, A.I,2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher :Yogyakarta
TAHAPAN HUKUM ACARA PIDANA Pra Persidangan Penerimaan Perkara Penyelidikan Penyidikan o
Umum
o
Koneksitas
o
Dimulainya Penyidikan
o
Penyadapan
o
Penangkapan
o
Penahanan
o
Penggeledahan
o
Penyitaan
o
Pemeriksaan Rekening
o
Pemblokiran
o
Pemeriksaan Tersangka
o
Pemeriksaan Surat
o
Pemeriksaan Saksi
o
Keterangan Ahli
o
Pemeriksaan Alat Bukti Lain
o
Penghentian Penyidikan
Pra penuntutan o
Umum
o
Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti
o
Penahanan
o
Penyidikan Lanjutan
o
Surat Dakwaan
o
Pelimpahan Berkas ke Pengadilan
o
Penghentian Penuntutan
Hak dan Perlindungan Pra peradilan
ACARA PIDANA KHUSUS Korupsi Penerimaan Perkara Definisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 24 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1 Angka 25 Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
Subyek dan Kewenangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Huruf f Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.
Huruf i Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.
Tata Cara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Pasal 102 (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 103 (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu. (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. (3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Pasal 108 (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu. (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
