Daftar lsi
Sulaiman Pengembanan Hukum TeoretisDalamPembangunan Ilmu Hukum fndonesia ............,.......r....
573
Syamsul Bahri Korupsi
Dalam Kajian
Hukum
I s l a m . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . o . o . . . . . o . . . . . . o . . . . . o o . o . . . . . . r . . o . r5.9. .f
Jurnul Kanun No. 67 Edisi Desember2015
Iu
sul Bahri, KorupsidalamKajianHukumlslam
KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (Corruption in Islamic Law) Syamsul Bahri FakultasHukum Universitas Syiah Kuala BandaAceh 23lll Jl. PutroePhangNo. 1, Darussalam, E-mail :
[email protected]
ABSTRAK orupsi merupakan suatu bentuk perbuatanyang dikategorikanberupa penyuapan, rnanipulasidan lainnya. Dalam kajian hukum di Indonesia,korupsi tergolong dalam perbuatan tindak pidanasepertitertuangdalamUU No. 31 Tahun1999jo UU No. 20 Tahun 2001. Dilihat dari dampaknya, perbuatan ini tidak hanya mempengaruhi moralitas manusia secara personal, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendikehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotannilai-nilai moralitas dan kesenjangansosial yang paling parah, seperti kemiskinan, tidak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan deiigan tujuan pensyari'atan. Akibat dari dampak tersebut, Islam melarang dan monghArAmkan perbuatan tersebut dan dapat diganjar dengan sanksi yang berat. Metode yang digunakanyaitu penelitian hukum normatif, yang mencari dan menemukansumber hukum dari literatur-literaturkepustakaanyang berkaitandengantopik bahasanyang dikaji. Kata Kunci: korupsi, hukum Islam ABSTRACT Corruption is an action that is categorizedin theform of bribery, manipulation etc. Indonesia's legal shdy, corruption belongs to the deedsof the offensessetforth in theAct Number 31, 1999 in relation to the Act Number 20, 2001. From the impact, this aciion not only affects human morality personally, but also pttblic interest. The damagesto all aspectsof lfe are able to create slump values of morality and the most severe social inequality, such as poverty, crime is not severeand more. This causesdestruction of the public good and contrary to the purpose islamic law obedience.As a result, Islam forbids and prohibits such action, and can be rewarded with severe sanctions. This is normative legal research, seeking and finding the sourceof the laws of literature literature related to the topic being studied. Keywords: corruption, Islamic law PENDAHULUAN Terbongkarnya beberapa kasus penyelewengan dana (korupsi) yang melibatkananggota-anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia(DPR-
Jurnal Kanun No. 67 Edisi Desember2015
591
SyamsulBahri,Korupsi CalamKajianHukumlslam
RI) merupakan potret buram yang paling memalukan dalam sejarah masyarakat Indonesia pada dasawarsa ini,
yang notabene merupakan masyarakat yang
mengatakandirinya sebagaimasyarakatberagama,sebagaimanayang termuat dalam UUD 1945. Diantara kasusbesar yang terjadi adalahkasus daging impor, dimana rnelibatkansalah satu petinggi partai politik besar di Indonesiadan jrga anggota DPR-RI dengan jumlah yang sangat besar. Kasus ini telah mencoreng sebuah lembaga yang umumnya dipercayai oleh seluruh komponen masyarakat sebagai lembagayang mampu mengontrolpemerintahanke arahyang lebih baik. Secara agamis, setiap ajaran yang terkandung didalamnya mengajarkan penganut-penganutnya untuk tidak berprilaku yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, korupsi merupakantindakan yang merugikan tidak hanya satu orang tetapi satu negarayang didalamnyamencakupsemuawarga negara. Tidak berapalama kemudian,ditemukanlagi kasuskorupsi dan mafia peradilandi Departemen Kehakiman yang melibatkan para hakim agung.t Padahal tempat ini merupakanlembaga dan sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tetapi rnalah sebaliknya.Dan masih banyak lagi kasussepertiini terjadi di Indonesia,dan ti dakmungkin di sebutkansatu-persatu. Dari kedua kasus diatas mencerninkan keadaandan kondisi bangsatelah mengalamikrisis padatahap yang sangatmengkhawatirkan.Kejujuran, keadilandan tanggungjawab patut dipertanyakanbagi dan oleh setiap orang, mengapaini terjadi dan apapenyebabnya. Jika dilihat dari kacamataagama(Islam) secaraglobal, perbuatankorupsi ini malah bertentangandengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakatserta mewujudkan kemaslahatanmanusia. Akan tetapi ketiadaanhukum yang pasti dan tegasmenyangkutkasusini, baik dari segi positif maupun agamamenyebabkanpenyalahgunaan persepsioleh sebagianmasyarakat. Beranjak dari wacana diatas, terutamamenyangkut Islam yang dipandangmemiliki antaradan hukum yang tegasdan keras dalam penerapansanksi,bagi penlanggaran hukum dalam melihat korupsi ini. Tulisan ini merupakanbagian dari sebuahwacana dengan mempertanyakan "bagaimana korupsi dalam kajian hukum Islam?". Pertanyaanini yang merupakanpokok pembahasanselanjutnyadibawah ini. '
s92
Kompas,Jum'at, 13 Januari2006,denganjudul: Perpu bisaputihkan MA, hal, 3
Jurnal Kanun No. 67 Edisi Desember2015
Bahri, Korupsidalam KajianHukumlslam
itian ini merupakanpenelitianhukum normatif yang dilakukan denganmencan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahanyang iti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan hukum yang tersedia,baik hukum primer, bahan hukum sekunder,maupun bahanhukum tersier.'
MBAHASAN . Pengertian Korupsi Betapa sering mendengarkata korupsi dalam masyarakatsaat ini. Sehingga anya asumsi bahwa korupsi itu telah menjadi semacambudaya dalam lapisan asyarakatIndonesia. Karena prilaku ini terlihat terus menerusberlangsungseolah takpernahhabisnya dan mengakardalam prilaku kehidupansebagianmanusiatanpa adabebandan perasaanbersalahjika dipraktekkan. Biasanyaperbuatanini dikategorikankedalam istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnyadisingkat KKN). Karena umumnya ketiganya memiliki keterkaitan, walaupunpada dasarnyamemiliki arti berbedasecaraetimologis. Namun dernikian, kebanyakanorang-orang sekaranglebih menyukai mengatakanKKN daripada kata korupsiitu sendiri. Terlepas dari istilah KKN diatas, Kata korupsi ini secara etimologi jika dilihatdari bahasaInggris (comlption) berartikecurangandan perubahan.As Hornby (sebagaimana ditulis Lopa) melihat korupsi sebagaithe ofering and accepting of 3 bri bes (penawaran/p embei an dan p enenmaanh adi ah). Kmy
Bffia, BeW
;pfuns>ja,Aan
fhp _LexiconWebsterDictionary "LL]F;?
978)sebagaimanayang dikutip dari JM. Muslimin mengenaiistilah kata korupsi itu;a Istilahkorupsi berasaldari kata latin corruptio ataucorruptius. Corruptionberasal i kata latin yang lebih tua yaitu, cotrumpere.Dan bahasalatin itulah kemudian jadi beberapa bahasa Eropa, seperti corrttption/corrupf (Inggris), corruption '
a
Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta,I 985, hal. 14-15. 3 Baharuddin Lopa dan M. Yamin, (Jndang-ttndangTindak pidana Korupsi,offset Alumni, u n g , 1 9 8 7 ,h a l . 4 o JM' Muslimin, Korupsi: Pengertiannya,Sebab, dan dompaknya,tulisan dalam buku yang iudul Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam,Jakarta,Center for the Study of Religion Culture(CSRC), 2006,ha1.l8
rnul Kanun No. 67 Edisi Desember20I S
593
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
(Perancis-Jerman),corruptie/korruptie (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaatrryauntuk kepentingan pnbadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaanatau Negara; menerima uang dengan menggunakanjabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kebejatan, tidak bermoral, ketidakjuj uran dan p enyimpangandari kesucian."
Sedangkan terminologinya, banyak ditemui definisi korupsi ini dalam beragam bentuk dan sulit untuk menemukan sebuah definisi lengkap mengenai korupsi ini, namun yang jelas kesemuanya mengandung unsur ketidakjujuran. Menurut Marpaung yang dikutip dari kamus besarbahasaIndonesia,korupsi adalah penyelewenganatau penggelapan(uang negara atau perusahaandan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.s Dan dalam kamus politik, korupsi merupakan gejala atau praktek dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuansertaberbagaiketidakberesanlainnya, demi keuntunganpribadi.6 Sedangkanmenurut lopa korupsi sebagaibentuk pidana yang bertentangandengan perbuatan penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatanlain yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentinganrakyat.T Berdasarkankacamatapemerintahan,korupsi merupakansebuahprilaku yang menyimpangdan dianggapsebagaiperbuatantindak pidana.RumusanKorupsi dapat dilihat berdasarkanketentuanpasal 2 UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun zAU yangisinya: Setiap orang yang dengantujuan menguntungkandiri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan,kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomiannegara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup ataupidanapenjarapaling singkat I (satu)tahun dan paling lama
s Lec Marpaung, Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasandan Pencegahan), Djambatan, Jakarta,200l,hal. 5 6 Marbun, B.N, KamusPolitik, SinarHarapan,JakarLa,2003, hal. 300 7 BaharuddinLopa dan M. Yamin, (Jndang-undang hal. 6 Pemberantasan...,
594
Jurnul Kunun No. 67 Edisi Desember2015
I Bahri, Korupsidalam KajianHukumlslam
20 (dua puluh) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).8 Meskipun pemerintahtelah melegitimasikanprilaku ini sebagaitindak pidana harusdiberantas,namun tetap saja para pelaku korupsi (koruptor) semakin hari batr dan berani melkukan aksinya,hingga menjamur sertamerambahkemanadalam berbagai aspekkehidupan,seperti ekonomi, politik, sosial dan bahkan lingkungan agama.Senadadenganini, Purnomomengatakan: "Aspek majemuk yang terkandungdalam prilaku yang bersifat koruptif, dan motif di bidang politik atau material dari perbuatankorupsi telah memberikan petunjuk bahwa korupsi mempunyaiberbagaibentuk, sehinggamenyebabkan faktor timbulnya korupsi mempunyai berbagai sumber. Dan faktor yang potensial mempengaruhiterjadinyaperbuatankorupsi itu, secaradeskriptif ada tiga sumber penyebab,yaitu struktur clan sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaan mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, secara deskriptif ada tiga sumber penyebab,yaitu struktur dan sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaankebendaandan keuangan,serta yang terakhir dari perubahansosialdan modernisasi.e Pada dasarnya,korupsi ini dibentuk oleh prilaku kejahatanyang menyangkut pelayananumum dan hubungankerja yang mendatangkansumber penyelenggaraan keuangan.Ini rentan terjadi dari lemahnya sistem birokrasi pelayanan umum dan lemahnyasistem kontrol pada hubungankerja menyangkut sumber keuanganpada umumnya. Kelemahan-kelemahanini semua berdampak pada prilaku koruptif yang semakin menjadi-jadi. Dan mengakibatkandaya rusak yang berakibat fatal bagr seluruh sendi kehidupan. Sehinggamenjelmamenjadi kerusakanpikiran, perasaan, moral, akhlak dan mental, sertamelahirkankebijakan dan prilaku yang tidak masuk akal. Dan pada akhirnya semua nilai kebaikan, keadilan dan kejujuran dalam 8 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami tJntuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Ttndak Pidana Korupsi), lakarta, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Cet.II, 2006, hal.25 e Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta, 19 8 3h, a l . 3
Jurnul Kanun IYo. 67 Edisi Desember2015
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
kehidupan bermasyarakat menjadi runtuh dan sirna berganti dengan keegoisan manusiayangtakkah pernahpuas. Secara umum, akibat dari perbuatan korupsi disadari atau tidak dapat membentukmasyarakatyang disharmonisdan kesenjangansosialdimana-manaatau bahkansecarapolitis dapatrnenciptakandisintegrasibangsapada titik akhir. Karena hilangnya kepercayaanmasyarakatterhadappemerintah.Sedangkandari sisi agama, dimana nilai kebaikan dan keadilan diajarkan telah hilang, atau yang lebih parah, kepercayaanterhadapagamatelah berganti denganmaterialisme. Realitas saat ini, dipungkiri atau tidak, materialisme telah turnbuh dan merasuk kedalam struktur sosial masyarakatkita. Dimana nilai-nilai agarna,yang mengajarkanmoralitas bagi manusiahampir punah dan diabadikanbegitu saja oleh sebagianmereka. Ini menmbuktikanbahwa korupsi ini merupakansuatu penyakit sosialyang dapatmerusaktidak hanyaper-individu manusia,namun seluruhlapisan dan sendi yang menopangkehidupanmanusia,tak terkecuali agama. 2. Kajian Hukum Islam Terhadap Korupsi Sebagaimanatelah dibicarakan diatas, bahwa korupsi merupakan satu penyakit masyarakat yang paling krusial dan harus diberantas, sebab dapat menghancurkanseluruhjaringan keseimbanganmanusia dalam bermasyarakat.Bisa dikatakandenganmeminjamistilah umumnya,bahwa yang kayabertambahkaya dan yang miskin semakinmiskin. Prilaku ini sedikit demi sedikitmenggerogotimoralitas manusiayang dibimbing agama. Islam sebagaiagama mayoritas di Indonesia sangat mengecamperbuatan korupsi,sebagaimana bisa didengarkomentarparaulama Indonesiabahwaperbuatan ini telahmelanggarnilai-nilai agamadan haramhukumnya.Mungkin merekamelihat dari sudut pandangkarakteristik dari korupsi tersebut,baik secarapengertian,sifat dan lainnya. Dan merninjam istilah Zuharli, bahwa yang haram itu berlaku umum, karenamengingat tujuan dari penetapansesuatuyang haram itu untuk menghindari keudharatanataumenjauhimafsadatyang terdapatdi dalarnnya.l0
'o
wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding DenganHukum Positif), GayaMedia Pratama,Jakarta,1997,hal. I I
596
Jurnsl Kanun No. 67 Edisi Desember2015
dalamKajianHukumlslam SyamsulBahri,Korupsi
Hal iili merujuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188." Dan ditambah beberapa riwayat dari hadis Nabi, diantaranya sebuah riwayat yang
korupi (ddan artian diungkapkanImam Malik dalamMuwatta',menyangkan suap),dimana saatAbdullah bin Rawahahtengahmenjalankantugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar, separountuk kaum Muslimin dan sisanyauntuk Yahudi. SelanjutnyadatangorangYahudi untuk memberi suapberupaperhiasanagar ia mau memberikan lebih dari separountuk Yahudi. Namun tawarantersebutditolak oleh Rawahah dengan mengatakansuap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya.r2 Ditambah lagi sebagaimanadiriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah berkata, laknat Allah terhadappenyuap dan penerima suap. Kemudian menyangkut hadiah pada aparat pemerintah, sebagaimanadiriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul berkata,hadiah yang diberikankepadapennguasaadalahsuht (haram) dan suapyang diterima hakim adalahkufur.r3 Dalam penetapanhukum yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) Islam atau ulama Indonesia (MUI khususnya) bukan merupakan suatu persoalan yang mudah. Hal ini tidak dipungkiri dan bisa diakui. Namun demikian, ketiadaan hukum dengan sanksi yang tegas dari apresiasi yang dilakukan para ulama, mengakibatkan adanyaanggapanbahwa perbuatanini merupakanpelanggaranyang tidak berat. Dan bahkan diantara para koruptor itu, malahan terdapat orang-orang yang memahami dan mengerti agama (sebagaimanakasus korupsi yang terjadi di lingkungan DepartemenAgama). Berdasarkankenyataanini, kita akan melihat dari kacamata hukum Islam sendiri dari sudut pandang (tinjauan) Ushul fiqh terhadap prilaku korupsi, yang meresahkan dan merusak keseimbangan masyarakat. Dan
dengan segala
ketimpangan yang ada dari prilaku ini baik dalam pribadi manusia ataupun masyarakat,bertentangandengannilai Islam dan moralitas manusia.Disana ditemui ketiadakjujuran,keegoisandan lainnya. rr
Artinya: Dan janganlahsebagiankamu memakanharta sebagianyang lain diantarakamu denganjalan yang batil dan (ianganlah)kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagiandaripadahartabendaorang lain denganfialan) berbuatdosa,padahal kamu mengetahui. Lihat Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syari'at Islam (Hukum, Perekonomiandan Perempuan),Jilid 2,Era Intermedia,Solo, 2003, hal. 78 tt Artikel/tulisandalamRepublika,2l Nopember2003,www. AntiKorupsi. Org. t'Ibid
Jurnal Kanun No. 67 Edisi Desember2015
597
dalamKajianHukumlslam SyamsulBahri,Korupsi
Dalam hukum Islam sebagaimanapemaparandiatas,secaraglobal dan jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi dengan segala dampak dan eksesnya dikategorikan sebagai perbuatan haram. Dari penetapanini, bisa dilihat kembali berdasarkan kajian ushul fiqh mengenai pengharaman tersebut atau bahkan dimungkinkan adanya sanksi yang berat bagi pelakunya seiring dengan perkembangankasus korupsi yang semakinbanyak, hingga merambahke berbagai aspekkehidupanmasyar akat. Hal ini terlihat secaranyata dari kasus-kasusyang terjadi, tidak hanya dalam kepentingan ekonomi, tetapi politik dan lainnya, yang berdampak pada tingkat kerusakanyang tinggi bagi kelangsunganhidup manusia.Jika ditelusurilebih lanjut prilaku korupsi saat ini bisa dikategorikan pada persoalan yang krusial. Artinya tergolong dalam perbuatan yang membahayakanbagi kebutuhan hidup manusia (terutamamenjagakebutuhandharuri/primer). Kebutuhan dharuri/primer ini merupakankebutuhan-kebutuhanyang bersifat esensialdan harus dijaga. Bisa dikatakan suatu tingkat kemaslahatanyang harus dipenuhi kewajibannya,rasebagaimanadijelaskanAbu zal:nahbahwa kebutuhanini harus direalisasikankarena akan berbahaya(mafsadah)bila tidak dijalankan bagi manusia.tsSebabdharuri ini mencakuppemeliharaanagama,jiwa, akal, keturunan danharta.l6 Disamping kemaslahatan, terdapat mahsadah dan ini dibagi dua dalam pembagiannya menurut lzzuddin bin
Abdis
Salam (seperti dikutip
Abu
Zahra),"Mafsadatterbagi dua; mafsadatyang diharamkanoleh Allah untuk didekati dan mafsadahyang tidak disukai oleh Allah (makruh) untuk dikerjakan.Mafsadah yang diharamkanterbagi lagi menjadi dua tingkatan,yaitu mahsadahkabair (dosa
to Disamping kemaslahatandharuri, ada dua tingkatan kemaslahatanlain yang posisinya berada dibawah dharuri, yaitu kebutuhan hajjiyat yang menrpakan yang tidak termasuk esensial, melainkan kebutuhan tahssiniyat,yaitu kebutuhanyang menopangpeningkatanmartabat seseorang dalam masyarakatdan dihadapanTuhan, sesuai kepatutan.Lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiron Hukum Islam, UII Press,Yogyakarta, 2001, hal. 55 tt MuhurnmadAbu Zaltrah,UshulFiqh,PustakaFirdaus,Jakarta,2003,hal. 553 t6 Kelima pemeliharaanini -..upukun pengembangandari tujuan syari'at Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat dengan menghilangkan kesempitan dan menolak bahaya. ini dilakukanoleh al-Ghazaliberdasarkantingkat kemaslahatan diatas. Pengembangan
s98
Jurnal Kanun IYo.67 Edisi Desember2015
dalamKajianHukumlslam SyamsulBahri,Korupsi
besar) dan shaghair (dosa kecil). Sedangkanmafsadahmakruh, bila mafsadahitu hilang maka akanmenjadi mubah."l7
Berdasarkan tingkatan mafsadah tersebut, Abu Zahrah menambahkan bila suatu perbuatan haram mafsadahnyalebih banyak, maka tingkat keharamnyamenjadi lebih rs tinggi. Dari gambaran diatas, diidentifikasikan perbuatan korupsi dengan berbagai dampak dan akib atnyadikategorikan perbuatanharam dengan tingkat mafsadah dan 'illat terhadap penemuan dan bahaya yang tinggi. Selanjutnyaini bisa dijadikan pembentukan suatu hukum dalam pandanganIslam dan kemungkinan adanya sanksi berat bagr pelakunya, karena prilaku ini tidak hanya membahayakanper-individu orang namun juga masyarakatpadaumumnya. Padadasarnyapersoalanini (korupsi)bukan persoalanbaru di saatini, namun juga telah ada diera Rasul, tetapi tidak diistilahkan korupsi pada masa itu. Hal ini bisa diterlusuri melalui hadits-haditsmengenai suap dan pemberian hadiah dan diantaranya telah disebutkan diatas sebelumnya.Namun demikian, dampak dan prilakunya yangberkembangyang ditemui saatini menjadikanpersoalanini berbeda dari era Rasul. Jadi, dapat dikatakan'illat dari prilaku ini berdasarkankasus yang terjadi dulu dan sekarangadalahsama.Dan kasusini bisa dianalogikandalam pembentukan hukumnya, seperti teori atau konsep yang ditawarkan Syafi'i dengan Qiyasnyale dalam mencari dan menemukansuatuhukum terhadappenyelesaiansuatu kasus. 'illatnya sama, dan adanya nash dari hadits nabi dan fiman Tuhan (alKarena Baqarah: 188) pada kasus pertama,namun menjadi berkembangpada kasus kedua yang tidak didapati nashnya. Serta ditambah dengan tujuan Syari'ah yaitu untuk mewujudkan kepentingan umum sebagaimana dikonsepkan al-Ghazali dengan
tt Muhammad Abu Zahuah,(Jshul...,ha1.560 lbid, hal. 561 le qiyas secarateknis merupakanperluasannilai syari'ah yang terdapatdalam kasus asal, atau asal kepada kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai kasus ('illat) yang sama dengan yang disebut pertama. Kasus asal ditentukan oleh nas yang ada dan qiyas berusaha memperluasketentuantekstualtersebutkepadakasusbaru. Qiyas ini dikatakanjuga sebagaianalogi. Lihat Muhammad Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 255 tt
Jurnal Kunun No. 67 Edisi Desember2015
599
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
pemeliharaanlima hal pokok. Maka dapat ditemukan suatu hukum yang jelas mengenaiprilaku korupsi ini yang semakinmarak dan berkembang. Korupsi yang berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segalaaspekmampu menciptakankemerosotannilai-nilai moralitasdan kesenjangan sosialyang paling parah,sepertikemiskinan,tidak kejahatanyang parahdan lainnya. Hal ini menyebabkanpengrusakanterhadapkemaslahatanumum dan bertentangan dengantujuan pensyari'atan. Dan mengenai tujuan pensyari'atan, Syatibi melihat betapa pentingnya kemaslahatanumum itu perlu dijaga agarterhidar dari prilaku yang menyimpangdan membahayakan umat manusia, karena yang demikian itu merupakan tujuan diturunkannya syari'at Islam bagi manusia. Sehingga ia mengembangkankonsep maqasidal-syari'ahataukepentinganumum, denganrangkumanbahwa tujuan Allah menurunkanSyari'ah adalahuntuk mewujudkankepentinganumu-.'o
PENUTUP Banyaknya korupsi yang semakinmarak terjadi di negaraini merupakansatu kemerosotannilai moral yang hampir punah. Dan tidak hanya itu, daya rusaknya yang parah mampu menghancurkan suatu komunitas masyarakat. Tanpa terasa menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan dimana-mana, kriminalitas yang tinggi dan lainnya. Sehingga ketenangandan keharmonisanyang diinginkan masyarakattidak akan pernah terjadi akibatpengrusakandari korupsi ini. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral manusia, yang tujuan pensyariaatannyauntuk perbaikan akhlak manusia sangat melarang keras prilaku-prilaku yang bertentangandengan ajarannyd,diantaranyaperbuatankompsi. Perbuatan tersebut dapat merusak sistem dan nilai norrna yang ada dalam masyarakat.Bahkan kemafsadatanyang harusnyadihilangkan sesuaidengan tujuan syari'at Islam tetapi sebaliknya, muncul dan berkembang.Dampaknya akan
20
Yusdani, Peranan Kepentingan (JmLtm Dctlctnt Reaktualisasi Hukum Hukum Islam Najomuddin At-Ttfi), UII Press, Yogyakarta,2000, hal. 69
600
(Kojian Konsep
Jurnal Kunun No. 67 Edisi Desember2015
SyamsulBahri,KorupsidalamKajianHukumlslam
hilangnyakemaslahatanyang harusnya dipupuk dan dibina dalam suatu komunitas masyarakat. Disamping itu, melihat berbagai ekses yang terjadi dari perbuatankorupsi sudah pada taraf yang sangatmembahayakansaat ini, maka diperlukan sanksi yang tegas dan keras bagi pelakunya hingga tidak ada lagi yang berani melakukannya, setidaknyameminimalisir kasusnya. Sanksi tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah,namun juga dari pemuka agatna(Islam khususnya) secarategas dan keras,karenadiantarapelakunyabanyakjuga terdapatmuslim, hingga pada akhirnya memperburuk cirta Islam sebagai agarnayang mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai moralitasmanusia.
DAFTAR PUSTAKA
Aiiiii' lv{u'allim dan Yusdani, 2001, Konfigurasi Pemikiran Hula,tmIslam, UII Press, Yogyakarta.
Baharuddin Lopa dan M. Yamin, 1987, Undang-undangTindak Pidana Korupsi, Offset Alumni, Bandung.
Bambang Purnomo, 1983, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta.
CSRC, 2006, Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islcm, Center for Study of Religion and Culture(CSRC),Jakarta.
Kompas,2006, "Perpubisa putihkanMA" Kompas,Jum'at, 13 Januari.
KPK, 2006,MemahamiUntukMembasmi(BukuSaku UntukMemahamiTindakPidana Korupsi),Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Cet.II,Jakarta.
Lec Ma{paung, 2001, Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasandan Pencegahan), Djambatan,Jakarta.
Jurnul Kanun No. 67 Edisi Desember2015
601
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
Marbun, B.N, 2003,KamusPolitik, SinarHarapan,Jakarta.
Muhammad Abu Zahral,2003, Ushul Fiqh, PustakaFirdans, Jakarta.
Muhammad Hashim Kamali, 1996,Prinsip Dan Teori-TeoriHukum Islam, (Ushul Fiqh), PustakaPelajar, Yogyakarta.
Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,CV Rajawali, Jakarta.
Wahbah Zuhalli, 1997, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum PositiJ),Gaya Media Pratama,Jakafta.
Yusdani, 2000, PerananKepentingan Umum Dalam ReaktualisasiHukum (Kajian KonsepHukum Islam NajamuddinAt-Tufi), UII Press,Yogyakarta.
Yusuf Qardhawi,2003,MasyarakatBerbasisSyari'at Islam (Hukum,Perekonomian dan Perempuan),Jilid 2,Era Intermedia,Solo.
602
Jurnal Ksnun No. 67 Edisi Desember2015
Daftar lsi
Sulaiman Pengembanan Hukum TeoretisDalamPembangunan Ilmu Hukum fndonesia ............,.......r....
573
Syamsul Bahri Korupsi
Dalam Kajian
Hukum
I s l a m . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . o . o . . . . . o . . . . . . o . . . . . o o . o . . . . . . r . . o . r5.9. .f
Jurnul Kanun No. 67 Edisi Desember2015
Iu
sul Bahri, KorupsidalamKajianHukumlslam
KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM (Corruption in Islamic Law) Syamsul Bahri FakultasHukum Universitas Syiah Kuala BandaAceh 23lll Jl. PutroePhangNo. 1, Darussalam, E-mail :
[email protected]
ABSTRAK orupsi merupakan suatu bentuk perbuatanyang dikategorikanberupa penyuapan, rnanipulasidan lainnya. Dalam kajian hukum di Indonesia,korupsi tergolong dalam perbuatan tindak pidanasepertitertuangdalamUU No. 31 Tahun1999jo UU No. 20 Tahun 2001. Dilihat dari dampaknya, perbuatan ini tidak hanya mempengaruhi moralitas manusia secara personal, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendikehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotannilai-nilai moralitas dan kesenjangansosial yang paling parah, seperti kemiskinan, tidak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan deiigan tujuan pensyari'atan. Akibat dari dampak tersebut, Islam melarang dan monghArAmkan perbuatan tersebut dan dapat diganjar dengan sanksi yang berat. Metode yang digunakanyaitu penelitian hukum normatif, yang mencari dan menemukansumber hukum dari literatur-literaturkepustakaanyang berkaitandengantopik bahasanyang dikaji. Kata Kunci: korupsi, hukum Islam ABSTRACT Corruption is an action that is categorizedin theform of bribery, manipulation etc. Indonesia's legal shdy, corruption belongs to the deedsof the offensessetforth in theAct Number 31, 1999 in relation to the Act Number 20, 2001. From the impact, this aciion not only affects human morality personally, but also pttblic interest. The damagesto all aspectsof lfe are able to create slump values of morality and the most severe social inequality, such as poverty, crime is not severeand more. This causesdestruction of the public good and contrary to the purpose islamic law obedience.As a result, Islam forbids and prohibits such action, and can be rewarded with severe sanctions. This is normative legal research, seeking and finding the sourceof the laws of literature literature related to the topic being studied. Keywords: corruption, Islamic law PENDAHULUAN Terbongkarnya beberapa kasus penyelewengan dana (korupsi) yang melibatkananggota-anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia(DPR-
Jurnal Kanun No. 67 Edisi Desember2015
591
SyamsulBahri,Korupsi CalamKajianHukumlslam
RI) merupakan potret buram yang paling memalukan dalam sejarah masyarakat Indonesia pada dasawarsa ini,
yang notabene merupakan masyarakat yang
mengatakandirinya sebagaimasyarakatberagama,sebagaimanayang termuat dalam UUD 1945. Diantara kasusbesar yang terjadi adalahkasus daging impor, dimana rnelibatkansalah satu petinggi partai politik besar di Indonesiadan jrga anggota DPR-RI dengan jumlah yang sangat besar. Kasus ini telah mencoreng sebuah lembaga yang umumnya dipercayai oleh seluruh komponen masyarakat sebagai lembagayang mampu mengontrolpemerintahanke arahyang lebih baik. Secara agamis, setiap ajaran yang terkandung didalamnya mengajarkan penganut-penganutnya untuk tidak berprilaku yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, korupsi merupakantindakan yang merugikan tidak hanya satu orang tetapi satu negarayang didalamnyamencakupsemuawarga negara. Tidak berapalama kemudian,ditemukanlagi kasuskorupsi dan mafia peradilandi Departemen Kehakiman yang melibatkan para hakim agung.t Padahal tempat ini merupakanlembaga dan sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tetapi rnalah sebaliknya.Dan masih banyak lagi kasussepertiini terjadi di Indonesia,dan ti dakmungkin di sebutkansatu-persatu. Dari kedua kasus diatas mencerninkan keadaandan kondisi bangsatelah mengalamikrisis padatahap yang sangatmengkhawatirkan.Kejujuran, keadilandan tanggungjawab patut dipertanyakanbagi dan oleh setiap orang, mengapaini terjadi dan apapenyebabnya. Jika dilihat dari kacamataagama(Islam) secaraglobal, perbuatankorupsi ini malah bertentangandengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakatserta mewujudkan kemaslahatanmanusia. Akan tetapi ketiadaanhukum yang pasti dan tegasmenyangkutkasusini, baik dari segi positif maupun agamamenyebabkanpenyalahgunaan persepsioleh sebagianmasyarakat. Beranjak dari wacana diatas, terutamamenyangkut Islam yang dipandangmemiliki antaradan hukum yang tegasdan keras dalam penerapansanksi,bagi penlanggaran hukum dalam melihat korupsi ini. Tulisan ini merupakanbagian dari sebuahwacana dengan mempertanyakan "bagaimana korupsi dalam kajian hukum Islam?". Pertanyaanini yang merupakanpokok pembahasanselanjutnyadibawah ini. '
s92
Kompas,Jum'at, 13 Januari2006,denganjudul: Perpu bisaputihkan MA, hal, 3
Jurnal Kanun No. 67 Edisi Desember2015
Bahri, Korupsidalam KajianHukumlslam
itian ini merupakanpenelitianhukum normatif yang dilakukan denganmencan menemukan sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahanyang iti. Dalam hal ini akan digunakan berbagai bahan hukum yang tersedia,baik hukum primer, bahan hukum sekunder,maupun bahanhukum tersier.'
MBAHASAN . Pengertian Korupsi Betapa sering mendengarkata korupsi dalam masyarakatsaat ini. Sehingga anya asumsi bahwa korupsi itu telah menjadi semacambudaya dalam lapisan asyarakatIndonesia. Karena prilaku ini terlihat terus menerusberlangsungseolah takpernahhabisnya dan mengakardalam prilaku kehidupansebagianmanusiatanpa adabebandan perasaanbersalahjika dipraktekkan. Biasanyaperbuatanini dikategorikankedalam istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnyadisingkat KKN). Karena umumnya ketiganya memiliki keterkaitan, walaupunpada dasarnyamemiliki arti berbedasecaraetimologis. Namun dernikian, kebanyakanorang-orang sekaranglebih menyukai mengatakanKKN daripada kata korupsiitu sendiri. Terlepas dari istilah KKN diatas, Kata korupsi ini secara etimologi jika dilihatdari bahasaInggris (comlption) berartikecurangandan perubahan.As Hornby (sebagaimana ditulis Lopa) melihat korupsi sebagaithe ofering and accepting of 3 bri bes (penawaran/p embei an dan p enenmaanh adi ah). Kmy
Bffia, BeW
;pfuns>ja,Aan
fhp _LexiconWebsterDictionary "LL]F;?
978)sebagaimanayang dikutip dari JM. Muslimin mengenaiistilah kata korupsi itu;a Istilahkorupsi berasaldari kata latin corruptio ataucorruptius. Corruptionberasal i kata latin yang lebih tua yaitu, cotrumpere.Dan bahasalatin itulah kemudian jadi beberapa bahasa Eropa, seperti corrttption/corrupf (Inggris), corruption '
a
Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta,I 985, hal. 14-15. 3 Baharuddin Lopa dan M. Yamin, (Jndang-ttndangTindak pidana Korupsi,offset Alumni, u n g , 1 9 8 7 ,h a l . 4 o JM' Muslimin, Korupsi: Pengertiannya,Sebab, dan dompaknya,tulisan dalam buku yang iudul Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam,Jakarta,Center for the Study of Religion Culture(CSRC), 2006,ha1.l8
rnul Kanun No. 67 Edisi Desember20I S
593
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
(Perancis-Jerman),corruptie/korruptie (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaatrryauntuk kepentingan pnbadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaanatau Negara; menerima uang dengan menggunakanjabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kebejatan, tidak bermoral, ketidakjuj uran dan p enyimpangandari kesucian."
Sedangkan terminologinya, banyak ditemui definisi korupsi ini dalam beragam bentuk dan sulit untuk menemukan sebuah definisi lengkap mengenai korupsi ini, namun yang jelas kesemuanya mengandung unsur ketidakjujuran. Menurut Marpaung yang dikutip dari kamus besarbahasaIndonesia,korupsi adalah penyelewenganatau penggelapan(uang negara atau perusahaandan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.s Dan dalam kamus politik, korupsi merupakan gejala atau praktek dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuansertaberbagaiketidakberesanlainnya, demi keuntunganpribadi.6 Sedangkanmenurut lopa korupsi sebagaibentuk pidana yang bertentangandengan perbuatan penyuapan dan manipulasi, serta perbuatan-perbuatanlain yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentinganrakyat.T Berdasarkankacamatapemerintahan,korupsi merupakansebuahprilaku yang menyimpangdan dianggapsebagaiperbuatantindak pidana.RumusanKorupsi dapat dilihat berdasarkanketentuanpasal 2 UU No. 31 Tahun 1999jo UU No. 20 Tahun zAU yangisinya: Setiap orang yang dengantujuan menguntungkandiri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan,kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomiannegara, dipidana dengan pidana penjara seumurhidup ataupidanapenjarapaling singkat I (satu)tahun dan paling lama
s Lec Marpaung, Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasandan Pencegahan), Djambatan, Jakarta,200l,hal. 5 6 Marbun, B.N, KamusPolitik, SinarHarapan,JakarLa,2003, hal. 300 7 BaharuddinLopa dan M. Yamin, (Jndang-undang hal. 6 Pemberantasan...,
594
Jurnul Kunun No. 67 Edisi Desember2015
I Bahri, Korupsidalam KajianHukumlslam
20 (dua puluh) tahun dan atau dendapaling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).8 Meskipun pemerintahtelah melegitimasikanprilaku ini sebagaitindak pidana harusdiberantas,namun tetap saja para pelaku korupsi (koruptor) semakin hari batr dan berani melkukan aksinya,hingga menjamur sertamerambahkemanadalam berbagai aspekkehidupan,seperti ekonomi, politik, sosial dan bahkan lingkungan agama.Senadadenganini, Purnomomengatakan: "Aspek majemuk yang terkandungdalam prilaku yang bersifat koruptif, dan motif di bidang politik atau material dari perbuatankorupsi telah memberikan petunjuk bahwa korupsi mempunyaiberbagaibentuk, sehinggamenyebabkan faktor timbulnya korupsi mempunyai berbagai sumber. Dan faktor yang potensial mempengaruhiterjadinyaperbuatankorupsi itu, secaradeskriptif ada tiga sumber penyebab,yaitu struktur clan sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaan mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, secara deskriptif ada tiga sumber penyebab,yaitu struktur dan sistem sosial, dari orientasi sosial pada kekayaankebendaandan keuangan,serta yang terakhir dari perubahansosialdan modernisasi.e Pada dasarnya,korupsi ini dibentuk oleh prilaku kejahatanyang menyangkut pelayananumum dan hubungankerja yang mendatangkansumber penyelenggaraan keuangan.Ini rentan terjadi dari lemahnya sistem birokrasi pelayanan umum dan lemahnyasistem kontrol pada hubungankerja menyangkut sumber keuanganpada umumnya. Kelemahan-kelemahanini semua berdampak pada prilaku koruptif yang semakin menjadi-jadi. Dan mengakibatkandaya rusak yang berakibat fatal bagr seluruh sendi kehidupan. Sehinggamenjelmamenjadi kerusakanpikiran, perasaan, moral, akhlak dan mental, sertamelahirkankebijakan dan prilaku yang tidak masuk akal. Dan pada akhirnya semua nilai kebaikan, keadilan dan kejujuran dalam 8 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami tJntuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Ttndak Pidana Korupsi), lakarta, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Cet.II, 2006, hal.25 e Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta, 19 8 3h, a l . 3
Jurnul Kanun IYo. 67 Edisi Desember2015
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
kehidupan bermasyarakat menjadi runtuh dan sirna berganti dengan keegoisan manusiayangtakkah pernahpuas. Secara umum, akibat dari perbuatan korupsi disadari atau tidak dapat membentukmasyarakatyang disharmonisdan kesenjangansosialdimana-manaatau bahkansecarapolitis dapatrnenciptakandisintegrasibangsapada titik akhir. Karena hilangnya kepercayaanmasyarakatterhadappemerintah.Sedangkandari sisi agama, dimana nilai kebaikan dan keadilan diajarkan telah hilang, atau yang lebih parah, kepercayaanterhadapagamatelah berganti denganmaterialisme. Realitas saat ini, dipungkiri atau tidak, materialisme telah turnbuh dan merasuk kedalam struktur sosial masyarakatkita. Dimana nilai-nilai agarna,yang mengajarkanmoralitas bagi manusiahampir punah dan diabadikanbegitu saja oleh sebagianmereka. Ini menmbuktikanbahwa korupsi ini merupakansuatu penyakit sosialyang dapatmerusaktidak hanyaper-individu manusia,namun seluruhlapisan dan sendi yang menopangkehidupanmanusia,tak terkecuali agama. 2. Kajian Hukum Islam Terhadap Korupsi Sebagaimanatelah dibicarakan diatas, bahwa korupsi merupakan satu penyakit masyarakat yang paling krusial dan harus diberantas, sebab dapat menghancurkanseluruhjaringan keseimbanganmanusia dalam bermasyarakat.Bisa dikatakandenganmeminjamistilah umumnya,bahwa yang kayabertambahkaya dan yang miskin semakinmiskin. Prilaku ini sedikit demi sedikitmenggerogotimoralitas manusiayang dibimbing agama. Islam sebagaiagama mayoritas di Indonesia sangat mengecamperbuatan korupsi,sebagaimana bisa didengarkomentarparaulama Indonesiabahwaperbuatan ini telahmelanggarnilai-nilai agamadan haramhukumnya.Mungkin merekamelihat dari sudut pandangkarakteristik dari korupsi tersebut,baik secarapengertian,sifat dan lainnya. Dan merninjam istilah Zuharli, bahwa yang haram itu berlaku umum, karenamengingat tujuan dari penetapansesuatuyang haram itu untuk menghindari keudharatanataumenjauhimafsadatyang terdapatdi dalarnnya.l0
'o
wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding DenganHukum Positif), GayaMedia Pratama,Jakarta,1997,hal. I I
596
Jurnsl Kanun No. 67 Edisi Desember2015
dalamKajianHukumlslam SyamsulBahri,Korupsi
Hal iili merujuk firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188." Dan ditambah beberapa riwayat dari hadis Nabi, diantaranya sebuah riwayat yang
korupi (ddan artian diungkapkanImam Malik dalamMuwatta',menyangkan suap),dimana saatAbdullah bin Rawahahtengahmenjalankantugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar, separountuk kaum Muslimin dan sisanyauntuk Yahudi. SelanjutnyadatangorangYahudi untuk memberi suapberupaperhiasanagar ia mau memberikan lebih dari separountuk Yahudi. Namun tawarantersebutditolak oleh Rawahah dengan mengatakansuap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya.r2 Ditambah lagi sebagaimanadiriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah berkata, laknat Allah terhadappenyuap dan penerima suap. Kemudian menyangkut hadiah pada aparat pemerintah, sebagaimanadiriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul berkata,hadiah yang diberikankepadapennguasaadalahsuht (haram) dan suapyang diterima hakim adalahkufur.r3 Dalam penetapanhukum yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) Islam atau ulama Indonesia (MUI khususnya) bukan merupakan suatu persoalan yang mudah. Hal ini tidak dipungkiri dan bisa diakui. Namun demikian, ketiadaan hukum dengan sanksi yang tegas dari apresiasi yang dilakukan para ulama, mengakibatkan adanyaanggapanbahwa perbuatanini merupakanpelanggaranyang tidak berat. Dan bahkan diantara para koruptor itu, malahan terdapat orang-orang yang memahami dan mengerti agama (sebagaimanakasus korupsi yang terjadi di lingkungan DepartemenAgama). Berdasarkankenyataanini, kita akan melihat dari kacamata hukum Islam sendiri dari sudut pandang (tinjauan) Ushul fiqh terhadap prilaku korupsi, yang meresahkan dan merusak keseimbangan masyarakat. Dan
dengan segala
ketimpangan yang ada dari prilaku ini baik dalam pribadi manusia ataupun masyarakat,bertentangandengannilai Islam dan moralitas manusia.Disana ditemui ketiadakjujuran,keegoisandan lainnya. rr
Artinya: Dan janganlahsebagiankamu memakanharta sebagianyang lain diantarakamu denganjalan yang batil dan (ianganlah)kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagiandaripadahartabendaorang lain denganfialan) berbuatdosa,padahal kamu mengetahui. Lihat Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syari'at Islam (Hukum, Perekonomiandan Perempuan),Jilid 2,Era Intermedia,Solo, 2003, hal. 78 tt Artikel/tulisandalamRepublika,2l Nopember2003,www. AntiKorupsi. Org. t'Ibid
Jurnal Kanun No. 67 Edisi Desember2015
597
dalamKajianHukumlslam SyamsulBahri,Korupsi
Dalam hukum Islam sebagaimanapemaparandiatas,secaraglobal dan jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan korupsi dengan segala dampak dan eksesnya dikategorikan sebagai perbuatan haram. Dari penetapanini, bisa dilihat kembali berdasarkan kajian ushul fiqh mengenai pengharaman tersebut atau bahkan dimungkinkan adanya sanksi yang berat bagi pelakunya seiring dengan perkembangankasus korupsi yang semakinbanyak, hingga merambahke berbagai aspekkehidupanmasyar akat. Hal ini terlihat secaranyata dari kasus-kasusyang terjadi, tidak hanya dalam kepentingan ekonomi, tetapi politik dan lainnya, yang berdampak pada tingkat kerusakanyang tinggi bagi kelangsunganhidup manusia.Jika ditelusurilebih lanjut prilaku korupsi saat ini bisa dikategorikan pada persoalan yang krusial. Artinya tergolong dalam perbuatan yang membahayakanbagi kebutuhan hidup manusia (terutamamenjagakebutuhandharuri/primer). Kebutuhan dharuri/primer ini merupakankebutuhan-kebutuhanyang bersifat esensialdan harus dijaga. Bisa dikatakan suatu tingkat kemaslahatanyang harus dipenuhi kewajibannya,rasebagaimanadijelaskanAbu zal:nahbahwa kebutuhanini harus direalisasikankarena akan berbahaya(mafsadah)bila tidak dijalankan bagi manusia.tsSebabdharuri ini mencakuppemeliharaanagama,jiwa, akal, keturunan danharta.l6 Disamping kemaslahatan, terdapat mahsadah dan ini dibagi dua dalam pembagiannya menurut lzzuddin bin
Abdis
Salam (seperti dikutip
Abu
Zahra),"Mafsadatterbagi dua; mafsadatyang diharamkanoleh Allah untuk didekati dan mafsadahyang tidak disukai oleh Allah (makruh) untuk dikerjakan.Mafsadah yang diharamkanterbagi lagi menjadi dua tingkatan,yaitu mahsadahkabair (dosa
to Disamping kemaslahatandharuri, ada dua tingkatan kemaslahatanlain yang posisinya berada dibawah dharuri, yaitu kebutuhan hajjiyat yang menrpakan yang tidak termasuk esensial, melainkan kebutuhan tahssiniyat,yaitu kebutuhanyang menopangpeningkatanmartabat seseorang dalam masyarakatdan dihadapanTuhan, sesuai kepatutan.Lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiron Hukum Islam, UII Press,Yogyakarta, 2001, hal. 55 tt MuhurnmadAbu Zaltrah,UshulFiqh,PustakaFirdaus,Jakarta,2003,hal. 553 t6 Kelima pemeliharaanini -..upukun pengembangandari tujuan syari'at Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat dengan menghilangkan kesempitan dan menolak bahaya. ini dilakukanoleh al-Ghazaliberdasarkantingkat kemaslahatan diatas. Pengembangan
s98
Jurnal Kanun IYo.67 Edisi Desember2015
dalamKajianHukumlslam SyamsulBahri,Korupsi
besar) dan shaghair (dosa kecil). Sedangkanmafsadahmakruh, bila mafsadahitu hilang maka akanmenjadi mubah."l7
Berdasarkan tingkatan mafsadah tersebut, Abu Zahrah menambahkan bila suatu perbuatan haram mafsadahnyalebih banyak, maka tingkat keharamnyamenjadi lebih rs tinggi. Dari gambaran diatas, diidentifikasikan perbuatan korupsi dengan berbagai dampak dan akib atnyadikategorikan perbuatanharam dengan tingkat mafsadah dan 'illat terhadap penemuan dan bahaya yang tinggi. Selanjutnyaini bisa dijadikan pembentukan suatu hukum dalam pandanganIslam dan kemungkinan adanya sanksi berat bagr pelakunya, karena prilaku ini tidak hanya membahayakanper-individu orang namun juga masyarakatpadaumumnya. Padadasarnyapersoalanini (korupsi)bukan persoalanbaru di saatini, namun juga telah ada diera Rasul, tetapi tidak diistilahkan korupsi pada masa itu. Hal ini bisa diterlusuri melalui hadits-haditsmengenai suap dan pemberian hadiah dan diantaranya telah disebutkan diatas sebelumnya.Namun demikian, dampak dan prilakunya yangberkembangyang ditemui saatini menjadikanpersoalanini berbeda dari era Rasul. Jadi, dapat dikatakan'illat dari prilaku ini berdasarkankasus yang terjadi dulu dan sekarangadalahsama.Dan kasusini bisa dianalogikandalam pembentukan hukumnya, seperti teori atau konsep yang ditawarkan Syafi'i dengan Qiyasnyale dalam mencari dan menemukansuatuhukum terhadappenyelesaiansuatu kasus. 'illatnya sama, dan adanya nash dari hadits nabi dan fiman Tuhan (alKarena Baqarah: 188) pada kasus pertama,namun menjadi berkembangpada kasus kedua yang tidak didapati nashnya. Serta ditambah dengan tujuan Syari'ah yaitu untuk mewujudkan kepentingan umum sebagaimana dikonsepkan al-Ghazali dengan
tt Muhammad Abu Zahuah,(Jshul...,ha1.560 lbid, hal. 561 le qiyas secarateknis merupakanperluasannilai syari'ah yang terdapatdalam kasus asal, atau asal kepada kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai kasus ('illat) yang sama dengan yang disebut pertama. Kasus asal ditentukan oleh nas yang ada dan qiyas berusaha memperluasketentuantekstualtersebutkepadakasusbaru. Qiyas ini dikatakanjuga sebagaianalogi. Lihat Muhammad Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 255 tt
Jurnal Kunun No. 67 Edisi Desember2015
599
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
pemeliharaanlima hal pokok. Maka dapat ditemukan suatu hukum yang jelas mengenaiprilaku korupsi ini yang semakinmarak dan berkembang. Korupsi yang berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segalaaspekmampu menciptakankemerosotannilai-nilai moralitasdan kesenjangan sosialyang paling parah,sepertikemiskinan,tidak kejahatanyang parahdan lainnya. Hal ini menyebabkanpengrusakanterhadapkemaslahatanumum dan bertentangan dengantujuan pensyari'atan. Dan mengenai tujuan pensyari'atan, Syatibi melihat betapa pentingnya kemaslahatanumum itu perlu dijaga agarterhidar dari prilaku yang menyimpangdan membahayakan umat manusia, karena yang demikian itu merupakan tujuan diturunkannya syari'at Islam bagi manusia. Sehingga ia mengembangkankonsep maqasidal-syari'ahataukepentinganumum, denganrangkumanbahwa tujuan Allah menurunkanSyari'ah adalahuntuk mewujudkankepentinganumu-.'o
PENUTUP Banyaknya korupsi yang semakinmarak terjadi di negaraini merupakansatu kemerosotannilai moral yang hampir punah. Dan tidak hanya itu, daya rusaknya yang parah mampu menghancurkan suatu komunitas masyarakat. Tanpa terasa menciptakan kesenjangan sosial yang tinggi dan pada akhirnya melahirkan kemiskinan dimana-mana, kriminalitas yang tinggi dan lainnya. Sehingga ketenangandan keharmonisanyang diinginkan masyarakattidak akan pernah terjadi akibatpengrusakandari korupsi ini. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral manusia, yang tujuan pensyariaatannyauntuk perbaikan akhlak manusia sangat melarang keras prilaku-prilaku yang bertentangandengan ajarannyd,diantaranyaperbuatankompsi. Perbuatan tersebut dapat merusak sistem dan nilai norrna yang ada dalam masyarakat.Bahkan kemafsadatanyang harusnyadihilangkan sesuaidengan tujuan syari'at Islam tetapi sebaliknya, muncul dan berkembang.Dampaknya akan
20
Yusdani, Peranan Kepentingan (JmLtm Dctlctnt Reaktualisasi Hukum Hukum Islam Najomuddin At-Ttfi), UII Press, Yogyakarta,2000, hal. 69
600
(Kojian Konsep
Jurnal Kunun No. 67 Edisi Desember2015
SyamsulBahri,KorupsidalamKajianHukumlslam
hilangnyakemaslahatanyang harusnya dipupuk dan dibina dalam suatu komunitas masyarakat. Disamping itu, melihat berbagai ekses yang terjadi dari perbuatankorupsi sudah pada taraf yang sangatmembahayakansaat ini, maka diperlukan sanksi yang tegas dan keras bagi pelakunya hingga tidak ada lagi yang berani melakukannya, setidaknyameminimalisir kasusnya. Sanksi tersebut tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah,namun juga dari pemuka agatna(Islam khususnya) secarategas dan keras,karenadiantarapelakunyabanyakjuga terdapatmuslim, hingga pada akhirnya memperburuk cirta Islam sebagai agarnayang mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai moralitasmanusia.
DAFTAR PUSTAKA
Aiiiii' lv{u'allim dan Yusdani, 2001, Konfigurasi Pemikiran Hula,tmIslam, UII Press, Yogyakarta.
Baharuddin Lopa dan M. Yamin, 1987, Undang-undangTindak Pidana Korupsi, Offset Alumni, Bandung.
Bambang Purnomo, 1983, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta.
CSRC, 2006, Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islcm, Center for Study of Religion and Culture(CSRC),Jakarta.
Kompas,2006, "Perpubisa putihkanMA" Kompas,Jum'at, 13 Januari.
KPK, 2006,MemahamiUntukMembasmi(BukuSaku UntukMemahamiTindakPidana Korupsi),Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Cet.II,Jakarta.
Lec Ma{paung, 2001, Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasandan Pencegahan), Djambatan,Jakarta.
Jurnul Kanun No. 67 Edisi Desember2015
601
SyamsulBahri,Korupsi dalamKajianHukumlslam
Marbun, B.N, 2003,KamusPolitik, SinarHarapan,Jakarta.
Muhammad Abu Zahral,2003, Ushul Fiqh, PustakaFirdans, Jakarta.
Muhammad Hashim Kamali, 1996,Prinsip Dan Teori-TeoriHukum Islam, (Ushul Fiqh), PustakaPelajar, Yogyakarta.
Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,CV Rajawali, Jakarta.
Wahbah Zuhalli, 1997, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum PositiJ),Gaya Media Pratama,Jakafta.
Yusdani, 2000, PerananKepentingan Umum Dalam ReaktualisasiHukum (Kajian KonsepHukum Islam NajamuddinAt-Tufi), UII Press,Yogyakarta.
Yusuf Qardhawi,2003,MasyarakatBerbasisSyari'at Islam (Hukum,Perekonomian dan Perempuan),Jilid 2,Era Intermedia,Solo.
602
Jurnal Ksnun No. 67 Edisi Desember2015
