Telaah konsepsi korupsi dalam perspektif hukum islam

Telaah konsepsi korupsi dalam perspektif hukum islam Oleh : Andi Rakhman Dira E0004083

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sebagai suatu agama, Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari hubungan dengan tuhan/spiritual, ekonomi, sosial, hukum, politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya. salah satu karakteristiknya adalah syumul (universal), yang berarti meliputi semua jaman dan terbentang luas mencakup seluruh cakrawala manusia dan begitu mendalam sehingga memuat urusan dunia akhirat tidak terbatas ruang dan waktu. Islam merupakan wahyu dari Allah Swt untuk umat manusia yang diturunkan melalui nabi dan rasul-rasulnya karena itu agama ini sering disebut dienullah /agama Allah Swt (bukan mohammadanisme). Orisinalitas ajarannya bebas

dari

penambahan

dan

pengurangan

manusia,

serta

bisa

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahkan sebagai sumber ajaran Islam, Al Quran memperoleh jaminan keaslian dari Allah Swt (Tim Penyusun, 2007:80). Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, Rahmat Rosyadi mengatakan bahwa menempatkan Islam sekedar agama moral spiritual sama artinya mengebiri dan mengerdilkan kesempurnaan Islam. Islam tidak boleh direduksi sekedar sistem keyakinan (akidah) saja atau diposisikan hanya untuk hubungan manusia dengan tuhannya belaka. Akan tetapi Islam harus termanifestasikan secara utuh di dalam akidah, syariat dan akhlak (Rahmat Rosyadi, 2006 : 13).

2

Dalam perjalannya kemudian dikenal istilah “Hukum Islam”, istilah ini sesungguhnya tidak dikenal dalam Islam, istilah ini muncul ketika sarjanasarjana barat meneliti mengenai ajaran Islam kemudian muncul istilah “Islamic law”, Islamic law disini berarti : “keseluruhan kitab Allah Swt yang mengatur kehidupan setiap muslim dari segala aspeknya” (Muhammad Syah, 1992:17). Kata Islamic law inilah yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Islam.

1

Hukum Islam bersumber kepada tiga hal yaitu Alquran, Hadist dan ar rayu (pikiran manusia), ketiga sumber ini pada dasarnya sangat luwes atau mampu mengikuti perkembangan jaman. Sulaiman Abdullah menyatakan bahwa Sumber Hukum Islam sesungguhnya bagaikan mata air yang tak pernah kering bahkan memiliki deposit yang mampu menyirami setiap perkembangan Hukum yang memenuhi tuntutan keadilan dan kepentingan /maslahat umat sepanjang masa yang berbeda dan tempat yang berlainan budaya. Semua kaum muslimin dapat mengikuti perkembangan peradaban dan peningkatan kepentingan kemaslahatan dan mereka tidak menemui hambatan dalam mencari hukumnya asal saja mereka menemukan dan memanfaatkan cahaya yang menunjukkan hukumya, cahaya yang mampu menembus batas ruang dan waktu asal saja perkembangan dan peningkatan itu memang sesuatu yang menerima cahaya (Sulaiman Abdullah, 1995:9). Oleh sebab inilah Hukum Islam dapat diterapkan baik itu dimasa lalu masa sekarang maupun masa depan. Permasalahan-permasalahan yang muncul di masa sekarang tetap dapat diatur dengan Hukum Islam karena pintu ijtihad masih terbuka untuk mengakomodirnya. Bahkan G Bernard Shaw dalam The Genuine Islam (vol I No. 81936) menyatakan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang memiliki kapasitas penyesuaian terhadap perubahan fase kehidupan, yang membuatnya menarik untuk segala usia. Selain itu disampaikan pula bahwa andaikan Islam menjadi diktator maka akan berhasil menyelesaikan masalah-masalah dunia modern dan dapat memenuhi kebutuhan akan kedamaian (G Bernard Shaw dalam Tim Penyusun, 2006:45).

3

Sebagai suatu sistem yang lengkap maka tidak ada suatu permasalahan yang tidak diatur di dalam Hukum Islam baik permasalahan yang kecil ataupun besar. Salah satu permasalahan yang cukup serius di jaman modern ini adalah korupsi. Korupsi memang bukan masalah baru, korupsi sudah ada bahkan sejak jaman peradaban Assyria pada abad ke 13 (Jeremy Pope 2007: 8) tetapi korupsi masih ada bahkan terus berkembang sampai sekarang. Penderitaan rakyat akibat ulah para koruptor yang merajalela tanpa rasa takut dan malu, sudah membuat rakyat hidup sengsara dan memprihatinkan. Kekayaan negara yang sedianya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, dikorup dan diambil oleh berbagai oknum pejabat maupun penyelengara negara sejak dari tingkat yang paling bawah maupun tingkat paling atas. Korupsi sudah terjadi di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, baik negara sekuler maupun di negara-negara Islam, Tetapi negara berkembang yang dilanda korupsi lebih parah akibatnya, karena dana pembangunan yang jumlahnya terbatas apabila dikorupsi mengakibatkan terhambatnya pembangunan, lain halnya dengan negara maju seperti Jepang yang dana pembangunannya cukup, korupsi relatif tidak begitu terasa akibatnya. Itulah sebabnya Negara-negara maju yang terserang korupsi pembangunannya tetap berjalan (Baharudin Lopa, 2001:1). Robert Klitgard mengatakan bahwa korupsi sulit diberantas karena terkadang korupsi tersebut sudah menjadi budaya di dalam masyarakat asli suatu daerah, misalnya budaya suap dan nepotisme di daerah Meksiko, di Negara ini suap dan nepotisme sulit diberantas karena masyarakatnya mempunyai kebiasaan memberi hadiah kepada kepala suku yang dapat dianggap sebagai pejabat, atau rasa tidak enak ketika tidak membantu teman atau keluarga meskipun dengan melanggar hukum, fakta bahwa ada sebagian budaya yang mendukung korupsi memang tidak dapat dipungkiri tetapi bagaimanapun juga korupsi tetap harus diberantas karena korupsi menimbulkan dampak negatif yang sedemikian besar, uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi hal ini mengakibatkan

4

terhambatnya pembangunan dan kesengsaraan masyarakat (Robert Klitgard dalam Baharudin Lopa, 2001:12).

Melihat kerugian yang ditimbulkan maka korupsi mau tidak mau harus diberantas. Di dalam Hukum Islam korupsi masuk ke dalam Hukum Publik atau Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam (jinayah) mengenal juga istilah kejahatan atau lebih dikenal dengan jarimah, jarimah ada tiga macam yaitu jarimah hudud, jarimah qishas/diyat dan jarimah ta’zir (H.A Djazuli, 2000:13). Jarimah hudud dan jarimah diyat adalah jarimah yang jenis dan sanksinya secara tegas diatur di dalam Al Quran dan Hadis (misalnya pembunuhan, pencurian, zina). sedangkan jarimah ta’zir adalah jarimah yang sanksinya tidak disebutkan secara tegas di dalam Al Qur’an dan Hadis. biasanya jarimah ta’zir hanya berupa larangan-larangan tetapi sanksinya tidak tegas atau hanya berupa sanksi akherat, (contoh: riba, makan harta anak yatim) jarimah ta’zir dapat juga berbentuk kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri (pemimpin). Melihat penggolongan tersebut korupsi masuk ke dalam golongan jarimah ta’zir. Sebagian besar perbuatan-perbuatan yang dikenal sebagai korupsi di jaman sekarang sebagian sudah ada di dalam Al Quran dan hadis, tetapi sanksinya secara tegas belum disebutkan kalaupun ada sanksinya berupa sanksi akherat, bukan hukuman di dunia sehingga menjadi kewenangan penguasa untuk menentukan sanksinya. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa korupsi sama dengan mencuri, sehingga mengandung konsekwensi bahwa korupsi masuk ke dalam jarimah hudud, dengan sanksi yang sama dengan mencuri yaitu potong tangan. padahal akibat yang ditimbulkan oleh korupsi dapat berkali-kali lipat dibandingkan dengan pencurian. Pendapat ini mengandung kelemahan karena ada perbedaan yang tegas antara korupsi dan pencurian. Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang berguna bukan milik dan bukan pula

5

haknya. Pencuri juga mengambil harta yang bukan milik/haknya, sedang harta itu berada pada tempatnya yang biasa, diambil secara sembunyi-sembunyi. Koruptor dan pencuri sama-sama mengambil benda berharga yang bukan milik/hartanya. Perbedaan korupsi dan mencuri terletak pada cara mengambil, tempat barang yang diambil, akibat pada pemilik barang, pengaruh perbuatan itu kepada kehidupan masyarakat umum. Melakukan korupsi lebih mudah karena pelakunya tahu benar tempat harta yang mau diambilnya, apalagi harta itu termasuk kekuasaannya dan cara mengambilnya pun mudah. Akan tetapi, akibat atau pengaruhnya pada kehidupan lebih besar, karena yang diambil itu milik bersama (uang negara) yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Ada juga ulama yang menyamakan korupsi dengan suap (al riswah), Pendapat ini tidak sepenuhnya salah karena memang suap adalah salah satu jenis korupsi tetapi menyamakan korupsi dengan suap akan mempersempit arti korupsi. Suap termasuk tindakan korupsi tetapi suap bukanlah satu-satunya tindakan korupsi, banyak tindakan yang dikategorikan korupsi selain suap. Barangkali tindakan-tindakan selain suap yang sekarang dikatakan korupsi secara implisit sudah dicakup dalam kitab fiqh tentang tindakan kriminal berkenaan dengan harta. Salah satu tanggung jawab dan beban tugas yang harus dipikul dalam bidang Hukum Islam, adalah mengkaji tentang korupsi dan sanksinya, karena di satu sisi para pelaku korupsi banyak yang beragama Islam dan di sisi lain dalam kitab-kitab fiqh klasik sulit ditemukan term korupsi, baik mengenai konsep maupun sanksinya, yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik berkenaan dengan tindakan kriminal dalam masalah harta adalah pencurian (al sariqoh), dan perampokan (al hirabah). Apakah tindakan korupsi dikategorian sebagai pencurian, perampokan, atau sesuatu yang lain? Berbagai pendapat mengenai korupsi ini memang tidak menimbulkan perpecahan yang cukup besar dalam kalangan umat Islam pada umumnya. Tetapi rumusan atau kesatuan pendapat mengenai apa sebenarnya konsepsi

6

korupsi menurut Hukum Islam sangatlah perlu dicari, Hal ini berguna bagi ulil amri (penguasa/pemimpin) dalam merumuskan sanksi yang tepat bagi korupsi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai konsepsi korupsi dalam perspektif Hukum Islam dalam penulisan hukum yang berjudul “Telaah Konsepsi Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam”. B. Perumusan Masalah Dalam penelitian hukum ini, permasalahan yang ingin peneliti peroleh jawabanannya adalah “bagaimanakah konsepsi korupsi menurut Hukum Islam?” C. Tujuan Penelitian Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif Tujuan objektif dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsepsi korupsi dalam perspektif Hukum Islam 2. Tujuan Subjektif a. Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Islam b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret D. Manfaat penelitian

7

1. Manfaat Teotitis Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai konsepsi korupsi dalam perspektif Hukum Islam 2. Manfaat Praktis a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti b. Untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh E. Metode Penelitian Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (Winarno Surakhmat, 1982:131). Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989:4). Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun

guna menguji

kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

8

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti (Soekanto dan Mamudji, 2003: 14). 2. Sifat Penelitian Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain (Amirudin dan Z Asikin, 2004: 25). Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai konsepsi korupsi dalam perspektif hukum Islam. 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu (Johnny Ibrahim, 2006:310). Dalam penelitian hukum ini penulis mencoba untuk menjadikan korupsi sebagai suatu konsep yang kemudian dicari padanannya dalam Hukum Islam. 4. Jenis Data Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian

9

serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, (Soekanto dan Mamudji, 2003: 13) bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas yaitu mengenai korupsi dan Hukum Islam 5. Sumber Data Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari: 1) Al Quran 2) Al Hadis 3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan makalah c. bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa inggris-indonesia, kamus umum bahasa indonesia, kamus arab indonesia dan lainnya (Burhan Ashofa 2001:104). 6. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka atau collecting by library

10

(Amirudin dan Z Asikin, 2004:68) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

7. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif (Burhan Ashshofa, 2001:61-62), yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian. (Burhan Ashofa, 2001:69). Teknik analisis data ini dilakukan melalui logika induksi (dari hal khusus ke hal umum). yaitu suatu logika dalam penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum (Johny Ibrahim, 2006:249). F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

11

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum

mengenai

Hukum Islam, tinjauan umum tentang korupsi BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai konsepsi korupsi dalam perspektif hukum Islam

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi simpulan dari jawabam permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran penulis

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN