Paragraf6 lndikasiArahanPeraturan Zonasi UntukSistemJaringanTelekomunikasi Provinsi Pasal122 lndikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasiProvinsi sebagaimanadimaksud Pasal 115 ayal (2) huruf d disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasandisekitarnya. ParagralT lndikasiArahanPeraturanZonasi Untuk SistemJaringanSumberDayaAir Pasal123 Indikasi arahan penturan zonasi untuk sistern jaringan sumber daya air Provinsi sebagaimanadimaksudPasal115 ayat (2) hurufe disusundenganmemperhatikan : a. pemanfaatanruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarianlingkungandan fungsilindungsungai;dan b. pemanfaatanruangdi sekitarwilayahsungailintasprovinsidan lintaskabupatenyang selaras dengan pemanfaatanruang pada wilayah sungaidi provinsidan kabupaten yang berbatasan. Paragraf8 IndikasiArahanPeraturanZonasiKawasanLindungProvinsi Pasal124 IndikasiarahanperaturanzonasikawasanlindungProvinsisebagaimana dimaksudPasal 115 ayat (2) huruff meliputi: (1) Peraturanzonasiuntukkawasanlindungdisusundenganmemperhatikan, a. pemanfiaatanruang untukwisata alam tanpa mengubahbentangalam, b. ketentuanpelaranganseluruh kegiatanyang berpotensimengurangiluas kawasan hutandan tutupanvegetasi,dan c. pemanfaaian ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi pendudukasli denganluasantetap,tidak mengurangifungsilindungkawasan,dan di bawah pengawasanketat. (2) Peraturanzonasiuntukkawasanresapanair disusundenganmemperhatikan : a. pemanfaatansecara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangunyang memilikikemampuantinggidalammenahanlimpasanair hujan; b. penyediaansumur resapandan/atauwaduk pada lahan terbanguanyang sudah ada;dan c. Penerapanprinsipzero delta Q policy terhadaptiap kegiatanbudi daya terbangun yang diajukanizinnya.
Pasal125 (1) Peraturan denganmemperhatikan : zonasiuntuksempadanpantaidisusun ruanguntukruangterbukah[au; a. pemanfaatan strukturalamidan strukturbuatanuntukmencegahabrasi; b. pengembangan kegiatanrekreasipantai; c. pendirianbangunanyangdibatasihanyauntukmenunjang pendirianbangunanselainyangdimaksudpadahurufc; dan d. ketentuanpelarangan e. ketentuanpelarangansemuajenis kegiatanyang dapat menurunkanluas, nilai ekologis,dan estetikapantai. (2) Peraturanzonasiuntuksempadansungai,dan kawasansekitarwaduk,embung,telaga : dan lagunadisusundenganmemperhatikan a. pemanfaatanruanguntukruangterbukahijau; b. ketentuanpelaranganpendirianbangunankecuali bangunanyang dimaksudkan untuk pengelolaanbadan air dan/ataupemanfaatanair; c. pendirianbangunandibatasihanyauntukmenunjangfungsitamanrekreasi;dan d. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peratulan perundangundangan. (3) Peraturanzonasiuntuksempadanmataair disusundenganmemperhatikan : a. pemanfaatanruanguntukruangterbukahijau;dan b. pelarangankegiatanyang dapatmenimbulkanpencemaranterhadapmata air. Pasal126 (1) Peraturanzonasiuntukkawasansuakaalam disusundenganmemperhatikan : a. pemanfaatanruanguntukkegiatanwisataalam; b. pembatasankegiatanpemanfaatansumberdaya alam; c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peftiluran perundangundangan; d. ketentuanpelarangankegiatanyang dapat mengurangidaya dukung dan daya tampunglingkungan;dan e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem. (2) Peraturanzonasi untuk kawasan suaka margasatwa,dan cagar alam disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatanruanguntukpenelitian,pendidikan,dan wisataalam; b. ketentuanpelarangankegiatanselainyang dimaksudpada hurufa; c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksudpada hurufa; d. ketentuanpelaranganpendirianbangunanselainyang dimaksudpada hurufc; dan e. ketentuanpelaranganterhadap penanamanflora dan penglepasansatwa yang bukanfloradan satwaendemickawasan. (3) Peraturanzonasiuntuktamanhutanrayadisusundenganmemperhatikan : a. pemanfaatanruanguntukpenelitian,pendidikan,dan wisataalam;
- 48-
pelarangan b. ketentuan kegiatanselainyangdimaksudpadahurufa; c. pendirianbangunan dibatasi hanya untuk menunjangkegiatansebagaimana dimaksudpadahurufa; dan pendirianbangunanselainyangdimaksudpadahurufc. d. ketentuanpelarangan (4) Peraturan zonasiuntukkawasancagarbudayadan ilmupengetahuan disusundengan memperhatikan: a. pemanfaatanuntukpenelitian,pendidikan,dan pariwisata,dan b. ketentuanpelarangankegiatandan pendirianbangunanyang tidak sesuai dengan fungsikarvasan. Pasal 127 (1) Peraturanzonasiuntukkawasanrawanbencanadisusundenganmempe*ratikan: a. pemanfaatanruang dengan mempertimbangkankarakteristik,jenis dan ancaman bencana; b. penentuanlokasi dan jalur evakuasidari permukimanpenduduk;dan pendirianbangunankecualiuntukkepentinganpemantauanancaman c. pembatrasan bencanadan kepentinganumum. Paragraf9 IndikasiArahanPeraturanZonasiKawasanBudiDaya Pasal128 lndikasiarahan peraturanzonasi kawasanbudi daya sebagaimanadirnaksudPasal 115 ayat (2) huruf g meliputi: Peraturanzonasi untuk kawasanhutan produksidisusundenganmemperhatikan: a. pemanfaatanhasil hutan secara optimal dan lestari untuk men aga kestabilanceraca sumberdaya hutan; b. pemanfaatankawasan untuk kegiatan non kehutanan dan/atau pendirian bangunan dibatasihanyauntukmenunjangkegiatanpemanfaatanhasilhutan;dan c. ketentuanpelaranganpendirianbangunanselainyang dimaksudpada huruf b. Pasal129 Peraturanzonasi untuk kawasanpertaniandisusundenganmemperhatikan: a. pemanfaatanruanguntukpermukimanpetanidengankepadatanrendah;dan b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan budi daya non pertaniankecualiuntukkepentinganumum. Pasal130 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan: a. pengaturankawasantambang dengan memperhatikankeseimbanganantara biaya dan manfaatserta keseimbangan antararisikodan manfaat;dan b. pengaturanbangunanlain disekitarinstalasidan peralatankegiatanpertambangan yangberpotensimenimbulkanbahayadenganmemperhatikan kepentingandaerah.
- 49-
Pasal131 : industridisusundenganmemperhatikan zonasiuntukkawasanperuntukan Peraturan a. pemanfaatanruang untuk kegiatanindustribaik yang sesuai dengankemampuan penggunaanteknologi,potensisumberdaya alam maupunsumberdaya manusiadi dan wilayahsekitarnya; pembangunan perumahanbarudi sekitarkawasanperuntukan industri. b. pembatasan Pasal132 : Peraturanzonasiuntukkawasanperuntukanpariwisatadisusundenganmemperhatikan a. pemanfaatanpotensialam dan budayamasyarakatsesuaidengandaya dukungdan dayatampunglingkungan; b. perlindunganterhadapsituspeninggalankebudayaanmasalampau; c. pembatasanpendirianbangunanhanyauntukmenunjangkegiatanpariwisata;dan d. ketentuanpelaranganpendirianbangunanselainyangdimaksudpada hurufc, Pasal133 Peraturan zonasi
untuk
kawasan peruntukan permukiman disusun dengan
memperhatikan: a. penetapanamplopbangunan; b. penetapantema arsitekturbangunan; dan bangunandan lingkungan; c. penetapankelengkapan jenisdan syaratpenggunaan bangunanyangdiizinkan. d. penetapan Pasal134 : Peraturanzonasiuntukkawasanpendidikantinggidisusundenganmemperhatikan a. penetapanguna bangunanyang mendukungkegiatanpendidikantinggi; b. pelarangan pendirian bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengankegiatanpendidikantinggi; c. penetapantema arsitekturbangunan; d. penetapankelengkapanbangunandan lingkungan;dan e. penetapanjenis dan syaratpenggunaanbangunanyangdiizinkan.
10 Paragraf ArahanPerijinan Pasal135 Pasal114ayat(2)hurufb meliputi: sebagaimana dimaksud Arahanperijinan izinPemanfaatan Ruang. (1)Setiaporangyangakanmemanfaatkan ruangwajibmemiliki padaayat(1)diajukan kepadaGubemurmelaluiKepala (2\ lzinsebagaimana dimaksud Dinas. (3)lzinPemanfaatan Ruangterdiriatas: fungsiruang; menyangkut a. izinLokasiyang b. amplop ruang mencakupkoefisienlantai bangunandan garis sempadan dan bangunan,
c. kualitasruangmerupakankondisiruangyang harusdicapaisetelahdimanfaatkan (kondisiudara,tanah,air hidrogeologi, floradanfauna). (4) Setiap orang yang telah memilikilzin PemanfaatanRuang dalam pelaksanaan pemanfaatanruangwajib sesuaidenganizinnya. Paragraf11 Arahanlnsentifdan Disinsentif Pasal136 Arahan Pemberianlnsentifdan DisinsentifsebagaimanadimaksudPasal '114 ayat (2) hurufc diberikankepada : (1) Setiaporangyang melaksanakan kegiatanmemanfaatkan ruangsejalandengan RTRWPDIY dapat diberikaninsentif. (2) Setiaporang yang melaksanakankegiatanmemanfaatkanruangtidak sejalandengan RTRWPDIY dapat dikenaidisinsentif. Pasal137 (1) Pemberianinsentif dan pengenaandisinsentifdalam pemanfaatanruang Daerah dilakukanoleh PemerintahDaerahkepadakabupaten/kotadan kepadamasyarakat. (2) Pemberianinsentifdan pengenaandisinsentiftersebut ayat (1) dilaksanakanoleh instansiberwenang. Pasal138 (1) Insentifkepadakabupaten/kota diberikan,antaralaindalambentuk: a. pemberiankompensasi; b. urunsaham; c. pembangunanserta pengadaanprasarana;dan d. penghargaan. (2) Insentifkepada masyarakatdiberikanantara lain dalam bentuk: a. keringananpajak; b. pemberiankompensasi; c. subsidisilang; d. imbalan; e. sewaruang; f.
urunsaham; penyediaan prasarana; prosedur perizinan; kemudahan dan penghargaan. Pasal139
(1) Disinsentifkepadakabupaten/kota dikenakanantaralaindalambentuk: a. pembatasanpenyediaanprasarana; b. pengenaankompensasi;dan c. penalty.
(2) Disinsentif kepadamasyarakat dikenakanantaralaindalambentuk: a. pengenaanpajakyangtinggi; pajakyangtinggi; b. pembatasan dan c. pengenaankompensasi; d. penalty. Pasal140 Ketentuanlebihlanjutmengenaitata cara pemberianinsentifdan pengenaandiinsentif diaturdenganPeraturanGubernur. Paragraf '12 ArahanSanksi Pasal141 Arahan sanksi sebagaimanadimaksud Pasal 114 ayat (2) huruf d dikenakanuntuk pemanfaatanruangyang tidaksesuaidenganRTRWPdalambentuk: a. pelanggaranketentuanarahan peraturanzonasi di daerah; b. pemanfaatanruangtanpa izin yang diterbitkanberdasarkanRTR\AIP; c. pemanfaatanruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkanberdasarkan RTRWP; d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratanizin yang diterbitkan berdasarkanRTRWP; e. pemanfaatanruangyang menghalangiaksesterhadapkawasanyang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakansebagaimilikumum;dan f. pemanfaatanruang dengan izin yang diperolehdenganproseduryang tidak benar. Pasal 142 (1) PelanggaranterhadapPeraturanDaerah ini dikenakansanksi administrasidan/atrau sanksipidana. (2) Sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksiadministratif sebagaimanadimaksudpadaayat(1) dalambentuk: a. peringatantertulis, b. penghentiansementarakegiatan; c. penghentiansementarapelayananumum; d. penutupanlokasi; e. pencabutanizin; f. pembatalanizin; g. pembongkaran bangunan; fungsiruang;dan h. pemulihan i. dendaadministratif.
Pasal143 Tatacarapengenaan sanksiadministratif diaturlebihlanjutdenganPeraturan Gubernur.
BABVIII Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan BagianKesatu Hak Masyarakat Pasal144 (1)
Dalam prcrsespenataanruang setiaporang berhak untuk : a. mengetahuiRTR\ /P DIY dan rencanarinciyangakan disusunkemudian; b. menikmatipertambahan nilairuangsebagaiakibatpenataanruangdiDaerah; c. memperoleh penggantian yang layak akibat pembangunanyang sesuaidenganRTRt/\lFDIY;
pelaksanaan kegiatan
d. mengajukankeberatankepadapeiabatbenrenangterhadappembangunanyang tidak sesuaidenganRTRWPDIY di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunanyang tidak sesuai dengan RTR\A/PDly kepada pejabat yang benrvenang; f. mengajukangugatan ganti kerugiankepada pemerintah,dan/ataupemegang izin apabila kegiatan pembangunantidak sesuai dengan RTRWP Dly yang menimbulkankerugian;dan g. mengajukangugatan ke PengadilanTata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negarayang terkaitdengantata ruang provinsi.
(2) Agar masyarakat mengetahui RTRWP DIY dan rencana rinci sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkanmaka sKpD yang benruenang harus menyebarluaskanmelalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaranserta sosialisasisecara langsungkepada seluruhaparat Daerah dan komunitasmasyarakatdi Daerah.
(3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimanadimaksudayat (1) hurufb pasalini dilakukansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. (4)
Hak memperolehpenggantiansebagaimanadimaksud ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakandengancara musyawarahdi antarafihak yang berkepentinganatau sesuaidenganperaturanperundang-undangan.
BagianKedua KewajibanMasyarakat Pasal 145 (1) Dalampelaksanaanpemanfaatanruangwajib: a. mentaatiRTRWPDtY yangtelah ditetapkan; b. memanfaatkan ruangsesuaidengan izin;
yang sesuai c. memberikanaksesterhadappelaksanaankegiatanpembangunan denganRTRWPDIY; d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatanruang yang dipraktekkan masyarakatsecara turun temurun dengan memperhatikanfaktor-faktordaya lokasi,dan strukturpemanfaatan ruang, dukunglingkungan, estetikalingkungan, ruangyangserasi,selaras,dan seimbang. sertadapatmenjaminpemanfaatan kualitasruang. (2) Dalampenataanruangmasyarakat wajibmemelihara (3)
Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakandengan mematuhidan menerapkankriteriapenataanruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturanpenataanruang yang ditetapkansesuaidenganperaturanperundang-undangan. BagianKetiga PeranMasyarakatdalamPenataanRuang Pasal146
Peranmasyarakatdalampenataanruangdi Daerahdilakukanmelalui: a. prosesperencanaantata ruang; b. pemanfaatanruang;dan c. pengendalianpemanfaatanruang. Pasal147 Bentukperan masyarakatdalam prosesperencanaantata ruangsebagaimanadimaksud dalamPasal146hurufa dapatberupa: a. pemberianmasukanmengenai: wilayalfkawasan; 1. penentuanarah pengembangan 2. potensidanmasalahpembangunan;dan 3. perumusanrencanatata ruang; b. penyampaiankeberatanterhadap rancanganrencanatata ruang;dan c. keria sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. Pasal148 Bentukperan masyarakatdalam pemanfaatanruang sebagaimanadimaksuddalam Pasal 146 hurufb dapatberupa: a. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifun lokal dan rencana tata ruangyang telahditetapkan; b. penyampaianmasukanmengenaikebijakanpemanfaatanruang; c. pemberiandukungan bantuan teknik, keahlian,dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatanruang; d. peningkatanefisiensi,efektivitas,dan keserasiandalam pemanfaatanruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikankearifan lokalsertasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;
- 54-
pemerintahdaerah,dan/ataudan e. kerjasamapengelolaan ruangdenganPemerintah, pihaklainsecarabertanggung jawab untukpencapaiantujuanpenataanruang; f. kegiatanmenjaga,memelihara, fungsilingkungandan dan meningkatkan kelestarian sumberdayaalam;dan g. kegiataninvestasidan/ataujasa keahlian. Pasal149 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 146 huruf c dapat berupa : a. pemberianmasukan mengenai arahan zonasi dan/atau peraturanzonasi, perizinan, pemberianinsentifdan disinsentifserta pengenaansanksi; b. keikutsertaandalam memantau dan mengawasipelaksanaankegiatan pemanfaatan ruang, rencanatata ruang yang telah ditetapkan,dan pemenuhanstandar pelayanan minimaldibidangpenataanruang; c. pefaporan kepada instansi danlahu pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfiaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan,tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang tefladi di masyarakat dalam penyelenggaraanpenataanruang; d. pengajuankeberatanterhadapkeputusanpejabatpublikyang dipandangtidak sesuai denganrencanatata ruang;dan e. pengaiuangugatan pembatalanizin dan/atau penghentianpembangunanyang tidak sesuaidengan rencanatata ruang kepadainstansidan/ataupejabatyang benrenang. Pasal150 (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikansecara langsung dan/atautertulis. (2) Peran masyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat (1), dapat disampaikankepada Gubemuryang mengoordinasikanpenataanruang provinsimelaluiSKPDterkait. Pasal151 Dalam rangka meningkatkanperan masyarakat,pemerintahdaerah membangunsistem penataanruangyang dapatdiaksesdengan informasidandokumentasipenyelenggaraan mudaholeh masyarakat. Pasal152 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan sesuaidenganketentuanperundang-undangan.
(l)
BagianKeempat Kelembagaan Pasal153 penyelenggaraan penataanruangdan kerjasama Dalamrangkamengkoordinasikan penataan antar seKorlantar daerah bidang ruang dibentuk Badan Koordinasi PenataanRuangDaerah.
(2) Tugas, susunanorganisasi,dan tata kerja Badan KoordinasiPenataanRuang Gubernur. Daerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1) diaturdenganKeputusan
(1)
(2)
(3)
BAB IX PENYIDIKAN Pasal154 Selain oleh Pejabat Penyidik Polri penyidikanterhadap pelanggaranPeraturan Daerah ini dilakukanoleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS. Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) berwenang: a
menerima, mencari, mengumpulkandan meneliti keteranganatau laporan berkenaandengan tindak pidana di bidang penataanruang agar keterangan atau laporantersebutmenjadilengkapdan jelas;
b
meneliti,mencari,dan mengumpulkanketeranganmengenaiorang atau badan tentang kebenaranperbuatanyang dilakukansehubungandengantindak pitlana di bidangpenataanruang;
c
meminta keterangandan bahan bukti dad pribadi atau badan sehubungan dengantindakpidanadibidangpenataanruang;
d
lain berkenaan memeriksabuku-buku.catatan-catatandan dokumen-dokumen pidana penataan dibidang ruang; dengantindak
e
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatandan dokumen-dokumenlain serta melakukanpenyitaanterhadap bahanbuktitersebut:
f
memintabantuantenagaahli dalamrangkapelaksanaantugaspenyidikantindak pidanadibidang penataanruang;
g
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung,dan memeriksaidentitas orangatau dokumenyang dibawa;
h
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bldang penataan ruang;
i
memanggil orang untuk didengar keterangannya,dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;
j
menghentikanpenyidikan;dan
k
melakukantindakanlainyang perluuntukkelancaranpenyidikantindakpidanadi bidangpenataanruangmenuruthukumyang dapatdipertanggungjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikandan menyampaikanhasil penyidikannyakepadapenuntutumum sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.
- 56-
BAB X KETENTUANPIDANA Pasal155 (1) Setiap orang yang memanfaatkanruang tidak memiliki lzin PemanfaatanRuang sebagaimana dimaksuddalamPasal135 ayat (1) dipidanadenganpidanakurungan palinglama3 (tiga)bulandan/ataudendapatingbanyakRp. 50.000.000,(limaputuh juta rupiah). (2) Setiap omng yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidak sesuaian fungsi ruang dengan Penataan Ruang dipidana dengan pidana sesuaiperaturanperundangundangan di bidangPenataanRuang. (3) Tindakpidanasebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalahpelanggaran. (4) Dendasebagaimanadimaksudpadaayat (1) masukke Kas Daerah. BAB XI KETENTUANPERALIHAN Pasal156 ( 1 ) DenganberlakunyaPeraturanDaerahini, maka semua peraturanpelaksanaanyang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjangtidak bertentangandengan dan belum diganti berdasarkanPeraturan Daerahini.
(2) DenganberlakunyaPeraturanDaerahini, maka: a. izin pemanfaatanruang yang telah dikeluarkandan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuanPeraturanDaerahiniberlaku ketentuan: 1) untukyang belumdilaksanakanpembangunannya, izin tersebutdisesuaikan denganfungsikawasanberdasarkanPeraturanDaerahini; 2) untuk yang sudah dilaksanakanpembangunannya,pemanfaatanruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaiandenganfungsi karrvasan berdasarkanperaturanDaerah ini: dan 3) untukyang sudah dilaksanakanpembangunannya dan tidak memungkinkan untukdilakukanpenyesuaiandenganfungsi kawasanberdasarkanPeraturan Daerahini, izin yang telah diterbitkandapat dibatalkandan terhadapkerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan PeraturanDaerahinidilakukanpenyesuaianberdasarkanPeraturanDaerahini; d. pemanfaatanruang di Daerah yang diselenggarakantanpa izin ditentukan sebagaiberikut :
1) yang bertentangandengan ketentuanPeraturanDaerahini, pemanfaatan ruang yang bersangkutanditertibkandan disesuaikandengan Peraturan Daerahini; 2) yang sesuai dengan ketentuanPeraturanDaerah ini, dipercepatuntuk izinyangdiperlukan; mendapatkan BABXII KETENTUANPENUTUP Pasal157 (1)
JangkawaktuRTRWPDIY adalah20 (dua puluh)tahun dan dapatditinjaukembali1 (satu)kali dalam5 (lima)tahun.
(2)
Dalam kondisilingkunganstrategistertentuyang berkaitandengan bencanaalam skala besar dan/atau perubahanbatas teritorialwilayah provinsiyang ditetapkan RTRWP DIY dapat ditinjaukembalilebih dengan peraturanperundang-undangan, dari 1 (satu)kalidalam5 (lima)tahun.
(3)
Peninjauankembalisebagaimanadimaksudpada ayat (2) juga dilakukanapabila pemanfaatan terjadiperubahankebijakannasionaldan strategiyangmempengaruhi ruangprovinsidan/ataudinamikainternalprovinsi. Pasal158
(1) PeraturanDaerahtentangRencanaTata RuangWilayahProvinsiDaerahlstimewa YogyakartaTahun 2009-2029dilengkapidengan DokumenRencanaTata Ruang WilayahProvinsiDaerahlstimewaYogyakartadan peta dengantingkatketelitian1 : 100.000sebagaimanatercantumdalam Album peta, merupakanbagianyang tidak terpisahkandari PeraturanDaerahini. (2) Album petasebagaimanadimaksudpada ayat (1) terdiridari : a. Peta RencanaStrukturRuangWilayahProvinsi; b. Peta RencanaPengembanganSistemPrasaranaProvinsi; c.
Peta RencanaPola Ruang;
d. Peta RencanaKawasanStrategisProvinsi; e. Peta KawasanHutan:dan f.
Peta DaerahRawanBencanaAlam. Pasal159
PeraturanDaerahini digunakansebagaidasar kegiatanpemanfaatanruang di Daerah, ruangdi Kabupaten/Kota. dan digunakansebagaiarahankegiatanyang memanfaatkan Pasal160 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam LembaranDaerah ProvinsiDaerah lstimewa Yogyakarta.
Ditetapkandi Yogyakarta padatanggal4Maret2010
GUBERNUR DAEMH ISTIMEWAYOGYAKARTA,
HAIyIENGKU BI,WONOX
Diundangkandi Yogyakarta padatanggal4 Maret2010 SEIffiETARIS DAERAH PROVINSIDAERAI'IISTIMEWAYOGYAKARTA ..&r"
+.,
TRI HARJUNISMA.'I lt'
LEMBARANDAERAHPROVINSIDAERAHISTIMEWAYOGYAKARTATAHUN2O1ONOMOR 2
Selin€nsesuaidengnnaelinya KEPALABIROHUKUM
ffi
DAERAHISTIMEIA/AYOGYAIGRTA. IN
" tTA -\\-YIl-\.
\a\
- -1*
SETDA 2 :ts*
sr
M}IARDJO, SH, M.HUM . 190(X)5061989031 009
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN2O1O TENTANG TATARUANGWILAYAHPROVINSI DAERAHISTIMEWA RENCANA YOGYAKARTA
I. UMUM RuangwilayahProvinsiDaerahlstimewaYogyakartadengankeanekaragaman sebagaibagianwilayahNegaraRepubliklndonesiamerupakan karunia ekosistemnya TuhanYang Maha Esa. Ruangtersebutdi sampingberfungsisebagaisumberdaya, juga sebagaiwadah kegiatan,perlu dimanfaatkansecara optimaldan berkelanjutan untuk memenuhikebutuhanmanusia,menciptakankesejahteraan masyarakatdalam yang adil dan makmur. Ruang wilayah Prwinsi rangka mewujudkanmasyarakat Olehkarenaihr DaerahlstimewaYogyakartaselainmemilikipotensijugaketerbatasan. di dalam memanfaatkanruang wilayahProvinsiDaerah lstime\iraYogyakartabaik maupununtukkegiatanlain perludilaksanakan untukkegiatanpembangunan secara azas dan mempertimbangkan terpadu,tertib,serasi, bijaksana,denganmemperhatikan seimbangdan lestari.Dengandemikianbaik ruang sebagaiwadahkehidupandan penghidupan maupunsebagaisumberdaya perlu dilindungiguna mempertahankan kemampuandaya dukung dan daya tampung bagi kehidupanmanusia.Agar pemanfaatandan perlindunganruangdapat dilaksanakansecaraberdayaguna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, strategipengembangan dan pengelolaannya di dalamsuatu Rencana kebijaksanaan, Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta yang merupakan penjabarandari StrategiNasionalPola Tata RuangNasional,dan merupakanacuan penyusunanRencanaTata RuangWilayahKabupaten/Kota di Daerah,serta rencana rinci kawasan.Atas dasar hal-haltersebutdi atas dan demi kepastianhukum,perlu ditetapkanPeraturanDaerahProvinsiDaerahlstimewaYogyakartatentangRencana Tata RuangWilayahProvinsiDaerahlstimewaYogyakarta. II. PASALDEMIPASAL Pasal1 Cukupjelas. Pasal2 PeraturanDaerahini menetapkan aturanbagipemanfaatan ruangyangmerupakan urusan PemerintahDaerah,dan arahan pemanfaatanruang yang merupakan di Daerah. urusanKabupaten/Kota Pasal3: ruangdiperuntukan bagi semuapemangkukepentingan Pemanfaatan agar dapat (mendapat keuntungan ruang dari keberadaanruang)secaraadil memanfaatkan fihakyangsecaraekonomis lemah. denganmemperhatikan
Pasal4 : Cukupjelas P a s a5l : Cukupjelas Pasal6 : Cukupjelas Pasal7 : Cukupjelas Pasal8: Cukupjelas Pasal 9 Cukupjelas Pasal10: Ayat (1) : Kotadipandangsecarabesarkecilnyafungsipelayananterhadapwilayahdi Daerah. Ayat(2): Kota besar, sedang dan kecil ditentukandari daya dukung dan daya tampung kawasanpermukiman. Hurufa : Cukupjelas Hurufb : Cukupjelas Hurufc : IKK laindiDaerah lebihberupaSatuanPermukiman,meskipunberstatuslKK. Ayat (3) Kota dipandangdari posisi pelayananwilayah dalam lingkupnasional,wilayah,dan lokal. Pasal 11 : Cukupjelas Pasal12 : Hurufa : Cukupjelas Hurufb : Cukupjelas
Hurufc : jaringanjalanmenyangkut Efektifitas kemampuan fungsisuatujaringanjalan;efisiensi jaringanjalan menyangkutkemampuanmenghubungkan satu tempatke tempatlain denganjaraktempuhpalingpendek. Pasal13 : Hurufa : Cukupjelas Hurufb : Cukupjelas Hurufc : Cukupjelas Hurufd : Sistem perparkiranditujukanpada wilayah KawasanPerkotaan. Hurufe : Cukupjelas Huruff : Cukupjelas P a s a 1l 4 : Ayat(1) : Hurufa : Yang dimaksuddenganjalan bebas hambatanadalahjalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunannya diwajibkanmembayartol. Hurufb: Jalan arteriprimermenghubungkan secaraberdayagunaantar kota PKN,atau antara kota PKN dan kota PKW. Kotadisiniadalah kawasanfungsional. Hurufc: Jalan kolektorprimer menghubungkansecara berdayagunaantar kota PKW atau antara kota Pl(Aldan kota PKL. Ayat (2) : Cukupjelas. Ayat (3) : Cukupjelas Ayat (4) : Rest Area merupakantempat istirahatbagi pengemudisetelah menempuhwaktu perjalanantertentu. Di rest area ini tersedia fasilitas yang diperlukanbaik bagi kendaraanmaupunpengemudi.
- 62-
Pasal15 : Kebijakanpadapasaliniadalahkebijakannasional. Pasal16 : Cukupjelas. Pasal17 : Cukupjelas Pasal18: Cukupjelas. Pasal19: Cukupjelas Pasal20 : Cukupjelas PaEal2l: Cukupjelas Pasal22: Cukupjelas Pasal23 : Cukupjelas Pasa!24: Cukupjelas Pasal25: Cukupjelas Pasal 26 : Cukupjelas Pasal27: Cukupjelas Pasal 28 : Cukupjelas Pasal29 : Cukupjelas Pasal30 : Cukupjelas Pasal31 : Cukupjelas
Pasal32 : Cukupjelas Pasal33 : Cukupjelas Pasal34 : Cukupjelas Pasal35: Cukupjelas Pasal36: Cukupjelas Pasal37: Cukupjelas Pasal38: Hurufa. Hurufa 1) : penutupanpermukaantanah. Yang dimaksudadalahkegiatanyang mengakibatkan Hurufa 2) : Cukupjelas. Hurufb Hurufb 1) : Cukupjelas Hurufb 2) : Cukupjelas. Pasal39: Penetapan hutan fungsi lindung dimaksudkan dengan memanfaatkantranah milik masyarakat (bukan hutan negara) sebagai fungsi lindung bawahan untuk fungsihidrologisdan perlindunganrawanlongsor. mempertahankan
Cukupjelas. Pasal41: Cukupjelas Pasal42: Hurufa KawasanSempadanPantaiuntuk melindungiekosistempantaiterutamahabitatbagi flora spesifik(pandan,widuri,cemara)dan fauna spesifik(penyuhijau,dan organisme yangada. rantaiekosistem lain),sertaberlangsungnya - 64-
Hurufb : Cukupjelas Hurufc : Cukupjelas Hurufd : Cukupjelas Pasal43 : Cukupjelas Pasal44 : Cukupjelas Pasal45 : Cukupjelas Pasal46: Cukupjelas Pasal47: Cukupjelas Pasal48 : Cukupjelas Pasal49 : Cukupjelas Pasal53 hurufa Cukupjelas hurufb : yangdimaksudprasaranaantaralainbangunanuntukmendukung proses kelancaran jalan produksidiantaranya pabrikpengolahan, dangudang(tempatpenimbunan). yangdimaksud saranapendukung antaralainpupuk,obat-obatan untukpengendalian hamapenyakit, alatangkutdanalat-alat lainnya. mekanis jelas Gukup Pasal55 : Ayat(1) hurufa: Yang dimaksudpertanianlahan basah adalah lahan pertanianyang dibatasi pematang danmemperoleh airdariairirigasi.
hurufb: Yang dimaksud dengan pertanian lahan kering adalah lahan pertanianyang memperoleh air dariair hujansebagaisumberutama. P a s a5l 6 : Cukupjelas Pasal57 : Cukupjelas Pasal58: Sumber daya mineral antara lain yang termasuk dalam golongan mineral logam, mineralbatuan, dan mineralbukanlogamdan batuan. yang dimaksuddengankawasanperuntukanpertambangan diidentikkandengan\MJP yang merupakanbagiandariWP.
Pasal59: Cukupjelas Pasal60 : Ayat(1) hurufa : Kegiatanpertambangan di kawasanlindungsetempatdapat dilakukanminimal200 meterdarimataair Rawan bencanaalam dalam hal ini adalahrawan bencanaterhadapletusanGunung Merapiyaitu minimalsejauh7 km dari puncakGunungMerapitidak boleh dilakukan kegiatanpertambangan. hurufb : Cukupjelas Ayat (2): Cukupjelas Pasal61 : Cukupjelas Pasal 62 : Cukupjelas Pasal63 : Cukupjelas Pasal64 : Cukupjelas. Pasal65 : Cukupjelas
Pasal66 : Cukupjelas. Pasal67 : Cukupjelas Pasal68: Cukupjelas Pasal69 : Cukupjelas Pasal70: Cukupjelas PasalTl: Gukupjelas Pasal72 : Cukupjelas Pasal73: Cukupjelas PasalT4: Cukupjelas Pasal75 : Cukupjelas Pasaf76 : Cukupjelas PasalTT Cukupjelas Pasal78 : Cukupjelas Pasal79 : Cukupjelas. Pasal80: Cukupjelas. Pasal 81 : Cukupjelas Pasal82 : Cukupjelas
Pasal83 : Cukupjelas P a s a8l 4 : Cukupjelas P a s a8l 5 : Cukupjelas Pasal86 : Cukupjelas Pasal87: Cukupjelas Pasal88: Cukupjelas Pasal89: Cukupjelas Pasal90 : Cukupjelas Pasal91 : Cukupjelas Pasal92 : Cukupjelas Pasal93: Cukupjelas Pasal94 : Cukupjelas Pasal95 : Cukupjelas Pasal96: Cukupjelas Pasal97 : Cukupjelas Pasal98: Cukupjelas Pasal99: Cukupjelas
- 68-
P a s a1l 0 0 : Cukupjelas. Pasal101: Cukupjelas Pasal102 : Cukupjetas Pasal103: Cukupjelas Pasal1O4: Gukupjelas Pasal105 : Cukupjelas Pasal106 : Cukupjelas Pasal107: Cukupjelas Pasal108: Cukupjelas Pasal109: Cukupjelas Pasal110: Cukupjelas Pasal111: Cukupjelas Pasal112 : Cukupjelas Pasal113: Cukupjelas P a s a 1l 1 4 : Cukupjelas P a s a 1l 1 5 : Cukupjelas P a s a1 l 16: Cukupjelas
P a s a1l 1 7 : Cukupjelas P a s a1l 1 8 : Cukupjelas P a s a1l 1 9 : Cukupjelas P a s a1 l 20: Cukupjelas Pasal'121: Cukupjelas Pasal122: Cukupjelas Pasal123: Cukupjelas Pasal124: Ayat 1 hurufa Cukupjelas hurufb Cukupjelas hurufc Cukupjelas Ayat 2 hurufa Cukupjelas hurufb Cukupjelas hurufc Yang dimaksuddengan "zero delta q policy" keharusanagar tiap bangunantidak boleh mengakibatkanbertambahnyadebit air ke sistemsalurandrainaseatau sistem aliransungai Pasal127: Cukupjelas Pasal128 Cukupjelas
- 70-
Pasat129: Cukupjelas Pasal130: Cukupjelas Pasal131: Cukupjelas Pasal132: Cukupjelas Pasal133: Cukupjelas Pasal134: Cukupjelas Pasal135: Cukupjelas Pasal136: Cukupjelas Pasal137: Cukupjelas Pasal138: Cukupjelas Pasal139: Cukupjelas Pasal140: Cukupjelas Pasal141: Cukupjelas Pase,l142: Cukupjelas Pasal143: Cukupjelas Pasal144: Cukupjelas Pasal145: Cukupjelas
Pasal146: Cukupjelas Pasal147: Cukupjelas Pasal148: Cukupjelas Pasal149: Gukupjelas Pasal150: Cukupjelas Pasal151: Cukupjelas Pasal152: Cukupjelas Pasal153: Cukupjelas Pasal154: Cukupjelas Pasal155: Cukupjelas Pasal156: Cukupjelas Pasal157: Ayat (1) Peninjauankembali RTRWP DIY merupakanupaya untuk melihat kesesuaianantara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika intemal, serta pelaksanaan pemanfatanruang. Hasil peninjauankembaliRTRWPDIY berisi rekomendasitindak lanjutsebagaiberikut: a. Perlu dilakukanrevisi karena adanyaperubahankebijakandan strateginasional yang mempengaruhimemanfaatkanruang wilayah provinsi dan/atau terjadi pemanfatanruangprovinsisecara dinamikainternalprovinsiyang mempengaruhi mendasar;atau b. Tidak perlu dilakukanrevisi karenatidak ada perubahankebijakandan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika intenal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatanruangprovinsisecaramendasar.
- 72-
Dinamikainternalprovinsiyang mempengaruhi pemanfaatan ruangsecaramendasar antaralainterkaitandenganbencanaalam skalabesardan pemekaranwilayahprovinsi yang ditetapkandengan Peraturanperundang-undangan. kabupaten/kota Peninjauan kembalidan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukanapabilaterjadi perubahankebijakannasionaldan strategi yang mempengaruhipemanfaatanruang provinsidan/atau dinamikainternalprovinsiyangtidakmengubahkebijakan dan strategi pemanfaatanruangwilayahnasional.Peninjauankembalidan revisirencanatata ruang wilayahprovinsidilakukanbukanuntukpemutihanpenyimpangan pemanfatanruang. Ayat (2): Cukupjelas Ayat (3): Cukupjelas Pasal158: Cukupjelas Pasal159: Cukupjelas Pasal160: Cukupjelas
LAMPIRANI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOCYAKARTA NOMOR:2 TAHUN :2010
INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN
Periode PelaksanaTahap I
NamaProsam
Lokasi
Besaran
Periode Pelaksana
SumberBiaya 2 0 t 0 2 0 1I
20t2
In$ansi Pelaksana
2 0 t 3 20t4
Tahao II
Tahao III
T a h a uI V
2020-2024
2025 -2029
PERW{JJUDAN STRUKTI.'RRUANG PROVINSI Penwjudm SlstemPerfotaan Pruvlnsl A. PercepatanPengembangan danPeningkatan Fmsi Kota-kotadi ProvinsiD I Yowakarta
I
Revitalisasi danPengembangan KawasanPerkotaanYogyakarta (KPY)sebagaiPKN (HerarkhiVPusat pelayanan Nasional) - Perencanaan,Lrgislasi, sosialisasi KPY - Dokumen,kgislasi,Sosialisasi PeraturanZonasiKPY - Perencanaan, trgislasi,Sosialisasi Petasistem KawasanCagarBudaya & Pariwisata perkotaan - Pemantapan & pengembangan KPY Prov.DlY Revitalisasi danPengembangan Ibu Kota KabupatensebagaiPKW (HerarkhiIUPusat Pelayanan Regional) - PKW Bantul - PKW Sleman - PKWp(promosi)Wates, - PKWp(promosi) Wonosari
o
3 Paket
I
3 Paket 2l Paket
APBD,APBN, lnvestasiswasta Pern Prov,Pem Kab, Dep.PU, dar/ atau Depdagri kerjasama pendanaan
-
I Paket lPaket lPaket I Paket
Mendorong Pengembangankota-kota pusat oertumbuhanwilavah
l.
MendorongPengembangan hu Kota KecamatansebagaiPKL (Herarkhi IlVPusat-pusat pelayanan
l'eta srstem perkotaan Prov.DlY
APBD, APBN, Investasiswa$a dan/atauket'asama pendanaan
rem. Frov,Fem Kab,Dep.PU, DeSagri
2.
MendorongPengembangan hu Kota (HerarkhilV/pusat-pusat Kecamatan oertumbuhan) PeruaiudanSistemTransoortasiProvinsi A.
PerwuiudanSistemJaringanJalan
l.
3.
jaringanjalan arteri Pemantapan orimer Pemantapan danpengembangan Petasistem iarineanialankolektororimer jaringan Pembangunanjalanbebashambatan (TOL) prasarana rvilayah ProvDIY jaringanjalanpantai Pengembangan jawa(Pansela) selatan
IK IOU,U m 690,25k m 104krn
APBD,APBN, dan/atau kerjasama pendanaan
Pem Kab, Dep. PU. Pem.Prov.
rr7,599 km B.
Perwuiudan SistemJarineanJalurKeretaApi l. Pemantapan JaringanJalurKA yang sudahada(timur barat) 2. Pengembangan JaringanJalurKA Yogyakarta-Borobudur(utara) Pengembangan JaringanJalurKA (selatan) Yogyakarta-Parangtritis Feru'utudantsandarudrara l. PengembanganBandaraAdisutjipto menjadi Bandarapusat penyebaran sekunder
D.
Petasistem jringan prasarana wilayah ProvDIY
reta stsrcm jaringan pmsarana 2. wilayah Pengembangan landasan TNI AU ProvDIY Gadingsebagai sebagailandasan pendukung untuksekolahpenerbangan 3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru Perwuiudan Pelabuhan Laut l. Pengembangan Pelabuhan Petasistem Sadeng jcingan KabupatenGunungkidulmenjadi prasanna PelabuhanPerikananPantai wilayah Fengembangan Pelabufianulagah ProvDIY KabupatenKulonprogomenjadi Pelabuhan Perikanan
47 km
APBD,APBN, Investasiswasta dan/atau PemKab,Dep. kerjasama PU, Pem.Prov. pendanaan
l5 km I Paket
I paket
AI,BL', ATBN,
Investasiswasta dan/atau PemKab,Dep. kerjasama PU, Pem.Prov. pendanaan
I paket
I Paket
I P8ket
APBD,APBN, Investasiswasta dar/ atau kerjasama pendanaan
Pem.Prov,Pem Kab Dep.PU, Dephub, Depbudpar
E
PerwuiudanTerminal dan Stasiun l. Pemantapan TerminaltipeA Kota Yosvakarta 2. Pemantapan TerminalKabupaten Gunungkidul meniaditerminaltipe A 3. PengembanganTerminalKabupaten Petasistem jaringan Kulonprogomeniaditerminaltine A prasarana 4. Pengembangan lerminallbrminal wilaph KabupatenBantul menjaditerminal hovDIY tioe B 5 Pengembangan Terminal lfubupaten SlemanmeniaditerminaltiDeB 6. Pengembangan TerminalAngkutan Barane
I rSXGr I Paket
APBD, APBN, Investasiswasta Pem.Prov,Pem Kab,Dep.PU, dan/atau Dephub kerjasama pandanaan
I Paket
lPak€t
I Paket
I Paket
-
Perwaiudon Sistem Prasarana Lainnva
A.
Pengembangan SumberDayaAir danlrisasi l. Pengembangan, Pengelolaan dan KonservasiSungai, Waduh Sumber Air*) 2. Pengembangan danPengelolaan Jarineanlrimsi *) 3. Pengendalian Banjir danPengamanan Pantai*)
I HAK€t
Petasystem jaringan pft$arana rvilayah ProvDIY
I Paket I paket
APBD,APBN, Pem.Prov,Pem Investasiswastra Kab,Dep.PU, dar/ atau Deptan ke{asama pendanaan
a. B
Penyediaandan PengelolaanAir Baliu*) PengelolaanAir TanahBerwawasan Konservasi L Pembangunan dan pengelolaan air tanah benvawasan konservasi
I pak€t
APBD,APBN, Pem.Prov,Pem Investasiswasta Kab,Dep.PU, dar/ atau Dep.ESDM kerjasama nendanaan
B.
Prosram Pensembansan .larinpan F.nergi t)
l.
z
PengembanganjaringanListrik
Petasystem jaringan prasarana wilayah ProvDIY Pengembangan EnergiTerbarukan
APBD,APBN, Investasiswasta dan/atau kerjasama oendanaan APtsD,APBN, Investasiswasta dar/ atau
Pem.Prov,Pem Kab,Dep.PU, Dep.ESDM Pem.Prov,Pem Kab,Dep.PU, . Dep.ESDM
3
kerjasama Dendanaan APBD,APBN, Pem.Prov,Pem Investasiswasta Kab,Dep.PU, dan/atau Dep.ESDM kedasama
Pengembangan BahanBakar
nendanaan
c
ProgramPengembangan Jaringan *) Telekomunikasi l. Kerjasama Informasidengan Massmedia
Petasystem jaringan pftNarana wilayah ProvDIY 2. PengembanganKomunikasi,lnformasi danMediamassa PERWT]JUDANPOLA RUANG PROYINSI PetwujudanKawrcanLindnng Nasionaldan Prcvinsi kawasanlindung A. Pengukuhan Kawasan lindung
APBD,APBN, Pem.Prov,Pem Investasiswasta Kab,Dep.PU, danlatau Depkominfo kedasama nendanaan
4 paket
APBD,APBN, , investasi swasta" dan/atau kedasama
Pemprov, Kementerian kehutanart" Dishutbun
nendanaan
B
Rehabilitasidankonservasilahankawasan lindung
Kawasan lindung
I
FungsiLindungBawahan Pemantapan
Kawasan Lindung Bawalran
5 paket
2
Pemantapan FungsiLindungSetempat
Kawasan Lindung S€temFt
4 paket
APBD,APBN, , investasi swasta" danlatau kerjasama nendanaan APBD,APBN, , investasi swast4 dan/atau kerjasama nendanaan APBD,APBN, , investasi swast4 da$/dsu
Pemprov, Kementerian kehutanan, Dishutbun Pemprov,Pem Kab. Kementerian kehutanan, Dishutbun Hemprov,rem l
C
Pengendalian kawasan lindung
Kawasm lindung
3 paket
D
partisipasinnsyarakat Pengembangan
Kawasan lindug
2 paket
b
perubananrKlrm Mltlgast dan adaptErsr
KawSsan lindung
3 paket
F
polainsentifdandisinsentif Pengembangan
Kawasan lindung
3 paket
G
PengembanganPengelolaan Kawasan Konservasi I TamanNasionalGunungMerapi (TNGM)
Kawasan TNGM
4 paket
2
kawasan SM
4 paket
kerjasama oendanaan APBD,APBN, , investasi swast4 dan/atau kerjasama oendanaan APBD,APBN, , investasi swastq dar/atau kerjasama oendanaan Arl,u, Arl'N, , investasi swasta" dan/atau kerjasama nendanaan APtsU,ATBN, , investasi swasta, dan/atau kedasama
Dishutbun Pemprov, Pem Kab. Kementerian kehutanan, Dishutbun Pemprov, Pem Kab. Kementerian lcehutanan" Dishutbun Pemprov, P€m Kab KenBnterian kehutanan, Dishutbun Pemprov,Pem Kab.
nendanaan
SuakaMargasatwa(SM)
APBD,APBN, , investasi swast4 dan/atau kerjasama oendanaan Arlru,Arl'N, , investasi swasta danlatau kerjasama nendanaan
Pemprov,Pem Kab, Kementerian lcehutanan" Dishutbun rem pro% Kenrcnterian kehutanan, Dishutbun
3
TamanHutanRaya(Tahura)
kawasan Tahura
4 paket
4
TamanWisataAlam (TWA)
Kawasan TWA
4 paket
5
TerumbuKarang
Wedi Ombo
4 pakct
6
TamanWisataCandiPrambanan dan RatuBoko
Arl'lt, ArEN, , investasi swasu, dar/atau kerjasama
Pemprov, Pem Kab Kementerian kehutanan, Dishutbun
nendannan
APBD,APBN, , investasi swas0a, dan/atau kerjasama oendanaan APBD,APBN, , investasi swast4 dan/atau kerjasama
Pemprov, Kementerian kehutanan, Dishutbun Pemprov, Pem Kab. Kementerian kehutanan, Dishutbun,
oendanaan
7
Prambanan
2 paket
KawasanCagarBudaya
APBD,APBN, , investasi swast4 dar/atau kerjasama p€ndanaan
Pemprov, Pem Kab. Depbudpar, Disbud
Peruujudan KautasanBudidaya I
RehabilitasidanPengembangan Kawasan Pertanian a
b
2
Pemantapan Pengelolaan KPH Pengembangan DEM Plotpertanian organikdanpertanian terpadu
Kawasan | Pengembangandan I PeruntukanHutan Produksi
I Paket Peta Kawasan Budidaya ProvDIY
I Paket
APBD,APBN, Investasiswasta dan/alau kerjasama pendanaan
Pem.Prov,Pem Kab,Dep.PU, Dephut, Dishutbun Dinas Pertanian, Deotan
Pcmpov, Kenenterian kehutanan, Dishutbun
hogram pembinaandanpenertibanIndustri Hasil Hutan
Kawas,an hutan proddsi
3 pakct
b.
Programpemantapan kawasanhutandan pengusahaan pengembangan hutan
Kawasan hutan produlcsi
6 paket
c.
hogram pengelolaan dan pemantaatan kawasan hutan
l\'awasan hut4n produksi
8 paket
d.
Program pemberdayaanmasyarakatsekitar hutan
Kawasal hutan produltsi
4 paket
e.
dan Programpenguatan keamanan perlindungan hutan
Kawasan hutan produksi
8 paket
APBD,APBN, , investasi swasta, dan/atau kerjasama oendanaan
Pemprov,Pem kab Kementerian kehutanan, Dishutbun
3.
Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambansan
a.
Pengelolaan,pernbinaandanpengawasan pertambangan
3 I paket
APBD,APBN, , investasi !wast4 dan/atau kerjasama oendanaan
Pemprov, Kementerian ESDM
a"
ATBU, APBN,
, investasi swasta, dan/atau kerjasama nendanaan APBD,APBN, , investasi swasta, dadatau kerjasama nendanaan APBD.APBN, , investasi swast4 dan/atau kerjasama
Pemprov, KenBnterian kehutanan, Dishutbun P€mprov, KenBnterian kehutanan, Dishutbun
nendanaan
APBD,APBN, , investasi swasta, dan/atau kerjasama
Pemprov, Pem kab Kementerian lehutanaru Dishutbun
nendanaan
4. RehabilitasidanPengembangan Kawasan Pariwisata
a.
Pengembangan kualitasdankuantitas ODTW DIY sebagaidestinasiutanradi lndonesia.
b.
kualitasdankuartitas Pengembangan ODTWDIY sebagaidestinasi unggulan di Indonesia.
c.
Pengembangan kualitasdankuantitas ODTWDIY sebagaidestinasi terkemuka di AsiaTenggara
, o'
Penrantapan/mempertahan kan LtantitasODTW DIY sebagai terkemuka di AsiiTenggara destinasi
.
Pengembangan KawasanDepokKab. Bantulsebagai WisalaPantaidan KulinerIkan
I pakct
Dinas Pariwisata DIY, Dep.pariwisata
Peia Kawasan Budidaya ProvDIY
Peta Kawasan Budidaya ProvDIY
APBD,APBN, Investasiswasta dani atau kerjasama pendanaan
I paket
f.
Pengembangan FasilitasMuseum
I psket
C.
PengembanganDesa/KantongBudaya
I paket
APBD,APBN, Investasiswasta dar/ atau kerjasama pendanaan
vem Kab, DPUP.ESDM Deplautkan, Dislautkan" Depbudpar, Dispar yenl. rrov, fem Kab,Dep.PU, Dephutbun, Depbudpar
Disbud
lr-
5.
o.
Rehebilitasi dan Pengembanganl(awasan Permukiman
I'
danPengembanngan Revitalisasi KawasanPerkotaanYogyakarta
2
Kota RevitalisasidanPengembangan Bantul,Sleman,Wates,Wonosari(Ibu Kota Kabupaten,herarkhiII)
? "
Kota Revitalisasi danPengembangan (lbu KotaKecamatan. herarkhiIII)
-,
Revitalisasidan PengembanganKota (Ibu Kota Kecamatan,herarkhi IV)
Peta Kawasan Budidaya ProvDIY
3 Paket
APBD,APBN, Investasiswasta dan/atau kerjasama pendanaan
PemKab, Dep PU,DPUP. ESDM, Depperindagko p, Disperindagkop , BalaiKulit
danPengembangan Kawasan Rehabilitasi Pendidikan Tineei Peta Kawasan Budidaya ProvDIY
s.
Pem.Prov,Pem Kab Dep.PU, Depdagri, Deperdagt
Pengembangan KawasanPeruntukanIndustri Pengembangan KawasanIndustri Sentolo,Piyungandansentraindustri
1..
APBD,APBN, Investasiswasta dan/atau kerjasama pendanaan
Rehabilitasi dan PengembanganKawasan Pesisirdan Pulau-oulauKecil
APBD,APBN, Pem,Prov,Pem Investasiswasta Kab Dep.PU, Depdiknas dan/atau kerjasama nendanaan
a.
PenghijauanKawasanPesisir
P€ta Kawasan Budidaya ProvDIY
APBD,APBN, Investasiswasta dan/ atau kerjasama
Pem.Prov,Pem Kab Dep.PU, Dephutbun, Depkanla
nendanren
PeruujudanPengembangan KawasanSttuegis Nasionaldan Provinsi A. RehabilitasidanPengembangan Kawasan StrategisNasionaldanProvinsidari sudut KepentinsanPertahanan Keamanan I
Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan APBD,APBN
Pem.Prov,Pem Kab,Dep.PU, Dephankam
Pengembangar/Peningkatankualitas kawasan RehabilitasidanPengembangan Kawasan Strategis NasionaldanProvinsidari sudut KepentinganPertumbuhan Ekonomi 2
e
I
kawasan Rehabilitasi /Revitalisasi PengembangailPenngKatan Kuatltas kawasan
c
APBD.APBN, lnvestasi swastt
dar/ atau kerjasama
Pem.Prov,Pem Kab,Dep.PU, Dephub
nendanaan
RehabilitasidanPengembangan Kawasan StrategisNasionaldanProvinsidari sudut Kepentinsan SosialBudava I 2
D
Peta Kawasan Strategis ProvDIY
Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan
Pengembangar/Peningkatan kualitas kawasan RehabilitasidanPengembangan Kawasan StrategisNasionaldanhovinsi dari sudut KepentinganPendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau llmu Pensetahuan
Peta Kawasan Strategis ProvD[Y
Pern Prov,Pem APBD,APBN, Kab, Dep.PU, Investasiswasta Depbudpar dan/ atau kerjasama pendanaan
kualitas Pengcmbangan/Pcningkatan kawasan
AfBU, AfttN, lnvestasiswasts dan/afau kerjasama
Peta Kawasan Strategis ProvDIY
rem. rrov, fem Kab, Dep.PU, Dephub, KLH,BLH
nendanaan
E -
t_
RehabilitasidanPengembangan Kawasan StrategisNasionaldanProvinsidari sudut Kepentinpnn LindunedanBudidaya I
Rehabilitasi/Revitalisasikawasan
2 .
Pengembangan/Peningkatankuatitas kawasan
Pengembangan KawasanStrategisNasional danProvinsidari sudutKepentingan Pengembangan Pesisirda$Pengelotaan Hasil Laut rengemDangaryrenlngKaan KuallEs (Sadeng, kawasan Baron,Karang Wuni/Glagah)t
Peta Kawassr Strategis ProvDIY
reta Kawasan Strategis ProvDIY
APBD,APBN, tnve$as! swa$a dar/ alau kerjasama pendanaan
3 Paket
Pern Prov,Pem Kab, Dep.PU, Dephutbun, Deptamben,
APBD,APBN, Pem.Prov,Pem Investasiswas0a Kab,Dep.PU, dar/ atau Dephub kerjasama Deplautkan oendanaan
PETADAERAH RAWAN BENCANA PROVINSID.I YOGYAKARTA
Ksterangan a
Kanlor Prcvinsi
o .
Kantor Camat
Kantor Kabupaten
Babs Propinsi Babs Kabupal€n Balas Kecamabn Garis Panbi Sungai Batas peraran laul (4 mil) Babs peraian laul (12 mil)
!r^
waoulse-o waduknnalah
Roncanajalan : -
Adsri primer
_ -
Jatan kereb apa Jalan koleklor Rencana jalan lngkar ke - 2 Jalur KA Borobudur - Parangkilis Jalur KA metopolitan Yogyakada - Surakada
- ..
Kedalaman
f _l Eru E H I I I I I I
laut (m) :
I -o5o 051"100 ror-1so 151.200 2o1.25o 2s1- 3oo 301,350 gst -qoo sot -sso 551-600 6 0 r- 6 5 0
Kawasan.awan bencana : I n I I €l I I I E-
cunungaprartlt Bahayagunungapi I ll l Bahayagunungapi Bahayagunungaprubma Kekennsan Banjrr Tsunami Longsordan erosl cempa buml
Ron€na rara Ru.ng wbyd
Prov DrY
ffi,
\G? i*,w: GUBERNUR DAERAHISTIMEWAYOG YAKARTA
ttd
(HAMENGKU BUWONOX)
PETAKAWASANHUTAN PROVINSIDI YOGYAKARTA
a
KantorPrcvinsi
o .
Kanlor Kabupaten Kanlor Camat
'
Babs Propinsi Batas Kabupaten Bahs Ke€matan Garis Panlai Sungai Batas peraiEn
laut (4 mil)
Babs perafan
laut (12 mil)
Q
wacuk semo
O
waduk nnalah
Roncanajalan
:
-
Aned pdmer
-
Jalan kereta api
: -.
I tI W
Jalan kolehor Rencanajalan -
lingkar ke - 2
JalurGBorobudur-Parangkilis JalurKAmetropolihnYogyakaia
-Surakada
Kawasanhubn lindung Kawasanhutanproduksr Kawasanhubn konsetoasi
1 P€ip.umn K.dM R€n6naTab 2 R#.d. RTFWPOTY20d
Ruanswihy*P@v
OrY
GUBERNUR
(HAMENGKUBUWONOX)
F
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DI YOGYAKARTA
l"_","**
+ K€teEngan a
Kantor Provinsi
o .
Kantor Kabupaten
Q
Wrduk S"*o
O
Waduk Tinatah
Kantor Camat Batas Propinsi Batas Kabupalen
'
Batas Kecamabn Sungai
R€ncanaialan
:
-
Aded primer
-
Jalan kolektor Jatan Tol
- - -
.
Rencanajalan lingkar ke - 2 Jalur KA Borobudur - Prambanan Jalur KA monorail Jallr Smeropolitan
Yogyakana " Surakana
Garis Panlai Batas perakan laut (4 mil) Balas peratan laut (12 mil)
Kawasan Stategis
m
Pelestarian SosBud :
O
Kraton Kota Yogyakana
O
Puro Pakualaman
A
Makam Raja-Raja Malaram di lmogki
Kawasan Strategis Lindung dan Budidaya :
n a
Kawasan Pa€ngtitis
O
Kawasan Pantai Wediombo di Kab Gunungkidul
ar ;:]
di Kab. Bantul
Kawasan Stategis P€ngembangan dan Pengembangan Hasil Laut
Pesist
Kawasan Stategis
SDA/ Tl
Pendayagunaan
Kawasal SlralegrsPelurbuhaF
Ekonoml
Ruans Wrayah P.ov DrY 2 Rap.d6 RTRWPOTY20m
^*-
,jiiEb"
lffii w,7
:Wi
GUBERNUR OAERAHISTIMEWAYOGYAKARTA
ttd
( H A M E N G KB UU W O N OX )
PETA RENCANA POLA RUANG PROVINSIDI YOGYAKARTA
.+, ffitr.
Keterangan
t o
Kantor Kabupalen Kantor Camat Eatas Propinsi Satas Kabupaten Batas Kecamatan Gar s Pantai Sungai Batas perairan laut (4 mil) Balas perairan laut (12 mil)
Waduk Tinalah Rencana jalan : -
Aderi prmer -
- - -
-
Jalan kereta api Jalan kolekior Jalan Tol Rencana jalan lingkar ke - 2 JaiurKABorobudur'Parangtrits Jalur M
meropolitan
Yogyakada - Surakana
R€ncana pola ruang : Kawasan
Lindung
:
Kawasan lindung bawahan I
Hutan lindung
I
Kawasanresapanair
Kawasan I ndung bawahan I
Kawasansempadan sekitaf waduk. embung.leiaga.Laguna
I
Kawasan sempadan pantai
I
Kawasan sempadan sungai
Kawasan suaka alam Cagar alam geologl
I L
l
Hulan penelitian / laman hutan faya
E
Casarbudaya
M
Cagaralam
Kawasan suaka margasaMa Kawasan suaka margasatoa
I Kawasan n
Budidaya
:
Kawasan peruntukan hulan produksl
Kawasan peruntukan pedanian : ffi
Kawasan penanian lahan basah
f
Kawasan pedanian lahan ker ng
I
Kawasan permukiman kota
I
Kawasan peruntukan pedambangan
I
Kawasan peruntukan induslri
E
Kawasan peruniukan panwrsata
E@
Kawasan pendidikan tinggl
I
Kawasan pesisk dan pulau-pulau kedl
m
Kawasan militerdan kepolisran
2 Rapoda RIRWPDrY
Ren€n.Tata 20S
Ruangw,ayah
P6v
DrY
#
GUBERNUR OAERAHISTIMEWAYOGYAKARTA
ttd
(HAMENGKU B U W O N OX )
Katannlan a o . ----*
' --
o
f€nld PrcMnsl Kanlqfsbupaten KanItrCamat SatarPoplnsi 8ata8 f€bupatan Bahg X.€matan G6risPanbi Sungal BgtasporaiEnlaut (4 mll) Batasp6Ei€n leut (12 mll) W.d!k Somo Waduk linalah
R.nqn.rrl.n: Art6rlpdmer - : * -
Jslan k6r€taapi Jalankolektor Ren€nalalanlingksrk€-2 JalurKABorobuclur-Pamngkltig JalurKAnshpolibnYogyekada- Su6kana
B.ndr Ud.n:
[rf U
Palabuhn Padkus
ru*uciot
f I
e"oins
Lmlnrl
+
Barang :
:
Pebbuhanmdkanan
ppr/rpl T.mln.l Tal
fi') \l/
reminattipeA
@"uon*"nn"n reminartipoB \J sutteminatoannsoenggunsO 'SlMbdmrdad fl B 'Mu.job 6at bnp.l remmaoaansseoaw @ O
TorminalbaEngs€ntolo
St|.lun :
Q
*nn*"'*o"r""** stu$un"ro*-iL€mpuyangan
fl Q @ 6J I
Stasiun bandara Ma9urc rcnautung BBMnewutu Stasiun susiunnoneronomilugu aestaoa
a
'tffi6t GUBERNUR DAEMH ISTIMEWAYOGYAKARTA
ttd
DAERAHISTIiIEWA YOGYAKARTA
(HAMENGKU BUWONOX)
