Suara Millenium Development Goals (MDGs) Edisi No.5 Januari - Maret Energi Baru Politisi Perempuan

Suara Millenium Development Goals (MDGs)

Edisi No.5 Januari - Maret 2012

Energi Baru Politisi Perempuan

kekangan: Remaja masa kini sulit dikekang dalam pergaulan. Namun orangtua tetap harus memberi arahan.

Indeks Berita Hal 3

Apa Kabar?

Hal 4

Forum MDGs:

Hal 10

Laporan Utama: - Energi Baru Politisi Perempuan

Hal 22

Opini: G.K.R. Hemas: Dari Perempuan untuk Kasih Sepanjang Peradaban

Hal 28

Laporan Khusus: - Kebijakan Afirmatif untuk Perempuan

Hal 32

Profil: Tutik Kusuma Wardani

Hal 35

Dialog: Untuk Bayi Penjaga Bumi

Hal 39

Resensi Buku: Garis Perempuan Sayap-Sayap yang Tandas

Hal 42

Album

Hal 48

Cerpen: Jangan Sentuh Aku!

- Mengawal Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2014

Suara Millenium Development Goals (MDGs)

Foto : Bali Sruti

Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Bali

2|

Pemimpin Umum: Luh Riniti Rahayu. Sekretariat: Suharyati. Koordinator Redaksi: Fiqi Hasan. Redaktur Khusus: Made Sukaja, Luh Anggreni. Pembantu Umum: Sri Sulandari. Desain ::FX:: [email protected]. Alamat: Jl. Pulau Serangan I No. 2. Denpasar, Bali Telp/fax: 0361 222 464, Hp: 0811 396 646 Email: [email protected]. Website: www.balisruti.co.id

Januari - Maret 2012

apa kabar?

E

Emansipasi Politik

mansipasi perempuan sudah bukan hal yang perlu dibicarakan lagi. Semua pihak dipastikan bisa menerima tuntutan itu. Problemnya adalah dalam soal penerapannya. Sebab, emansipasi harus menghadapai persoalan struktural dan kultural yang lebih sulit diubah. Begitulah pula cara pandang kita dalam melihat peran politik perempuan. Pengelolaan partai politik yang turun-temurun dikelola secara laki-laki membuat perempuan cenderung tersingkir. Bahkan affirmative action berupa kuota 30% seringkali salah dimengerti sebagai bukti belum siapnya kaum peLuh Riniti rempuan berkiprah di pentas ini. Di sisi lain, kita menyadari, panggung politik adalah tempat dimana berbagai kebijakan untuk mengatur masyarakat dihasilkan. Bahkan panggung itu pula yang menentukan siapasaja yang memperoleh mandat untuk mendapat kewenangan itu. Karenanya menjadi tak terhindarkan lagi bagi kaum perempuan untuk ikut merebut porsi dan berkiprah di dalamnya. Adalah sebuah kenyataan bahwa kesenjangan kebijakan yang berpihak pada perempuan disebabkan oleh sedikitnya jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam politik. Kaum laki-laki cenderung menguasai dan mengganggap perempuan hanya pantas bekerja di sektor domestik. Lagi-lagi soal jumlah menjadi penghambat bagi perempuan untuk memiliki pengaruh yang lebih kuat. Maka satu-satunya jalan bagi perempuan adalah bergandeng tangan dengan kalangan perempuan lainnya dengan me ngabaikan asal- usul partai dan golongannya. Melihat kepentingan perempuan adalah lebih tinggi daripada kepentingan yang lain dan saling mendukung untuk mendapatkan jabatan politis yang strategis. Pada edisi kali ini, kami mengangkat masalah keterwakilan perempuan di lembaga politik sebagai sajian utama. Topik ini menjadi jauh lebih relevan karena diideklarasikannnya Kaukus Perempuan Politik (KPP) di Bali. Diharapkan kelompok ini yang akan menjadi motor penggerak bagi perjuangan kaum perempuan di dunia politik. Januari - Maret 2012

|3

Forum MDGs

semangat: Anggota legislatif perempuan harus lebih semangat untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan saling mendukung.

Mengawal Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2014 Era reformasi 1998 menandai sebuah era keterbukaan. Ini ditandai dengan dijaminnya kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

K

onsekuensinya, bermunculanlah partai-partai politik baru, yang semasa Orde

Baru tidak dimungkinkan. Sampai saat sudah terselenggara tiga (3) kali pemilu yang LUBER dan juga

JURDIL dan mengantarkan 560 orang Anggota DPR di tahun 2009. 101 orang diantaranya adalah

Forum MDGs Millenium Development Goals (MDGs) sudah sering diucapkan oleh banyak tokoh melalui berbagai media. Namun banyak pihak yang sejatinya belum mengetahui secara persis seluk beluk serta implikasi dari komitmen itu. Apalagi mengenai langkah-langkah riil yang harus dilakukan. Karena itu, majalah Bali Sruti pada setiap edisinya membuka forum tanya jawab yang memberi kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan pertanyaan. Forum ini diasuh oleh LSM Bali Sruti, Pertanyaan bisa disampaikan melalui email ke [email protected] atau melalui kontak ibu Titik 0811396646.

4|


Forum MDGs

perempuan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRSD Kabupaten/kota (UU Pemilu) disebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan pencalonan calon anggota legislative dilakukan oleh partai politik melalui mekanisme demokratis internal partai. Dari sini kendala perempuan bermula dalam pencalonan.

Partai Politik “Macho” (Hambatan Partisipasi Perempuan) Pengurus semua partai politik sebagian terbesar adalah laki-laki yang pada umumnya tidak memiliki

perspektif gender. Bila ada ketua atau pengurus perempuan, pada umumnya tidak di posisi kunci dan belum tentu berwawasan gender juga. Budaya dan kebiasaan di partai sangat “macho” dan perempuan menjadi terpinggirkan, misalnya : melakukan rapat di malam hari atau bahkan diluar kota dan kurang mendapat porsi yang memadai dalam pendidikan politik/kaderisasi disemua tingkatan. Kepercayaan yang diberikan pada umumnya juga tidak besar sehingga perempuan menjadi kurang berpengalaman dibanding dengan mitra laki-laki yang mempunyai keleluasaan secara kultur dan struk tur dibanding perempuan sejak lama demikian juga

ditengah masyarakat masih terjadi peminggiran perempuan sehingga untuk rekrutmen jabatan publik oleh parpol maka perempuan masih belum memperoleh porsi semestinya. Untuk perubahannya diperlukan political will dari parpol dengan menerapkan kebijakan khusus sementara atau biasa dikenal de ngan afirmasi.

“Apakah perempuan berkualitas?” Nyanyian klasik dikumandangkan oleh salah satu anggota Pansus yang menanyakan kualitas perempuan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Kaukus Perempuan Parlemen bersama gerakan perempuan kepada Januari - Maret 2012

|5

Forum MDGs Pansus RUU Pemilu pada tanggal 14 Desember 2011. Bahkan mengatakan bahwa kewajiban LSM (mak sudnya masyarakat sipil) untuk mempersiapkan perempuan berkualitas bagi partai! . Betapa naifnya, karena UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang

partai juga memberikan kontribusi lambannya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, misalnya : tidak adanya bantuan keuangan atau alat peraga kampanye bagi caleg perempuan, penempatan pada nomor urut kecil yang membuka ruang keterpilihan lebih besar, ke-

tai yang sedemikain rupa, kader perempuan partai sebagus dan sekuat apapun, tidak dapat secara leluasa “menyuarakan” aspirasinya karena akan berdampak pada penilaian akan norma kepatuhan, loyalitas dan integritas kepada partai dengan tolok ukur Anggaran Dasar dan Anggaran

Bila seorang kader perempuan, sekalipun sangat potensial, berani mempertanyakan apalagi mempermasalahkan kebijakan partai/pimpinan, sudah pasti akibatnya akan sangat fatal bagi yang bersangkutan alias bunuh diri dan kariernya, tidak mendapat “kapling” dalam jabatan partai dan daftar calon. merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disana secara tegas dikatakan bahwa partai politik melakukabn pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat. Namun peran ini tidak pernah dilakukan dengan baik selain hanya dalam kampanye untuk “menjual” dan memenangkan parpol/Calegnya saja disemua tingkat di seantero tanah air. Oligarkhi partai yang sangat kental dirasakan dalam setiap tarikan napas dan gerak partai politik. Hal ini menjadi hambatan utama bagi perempuan parpol. Tidak adanya keterbukaan dalam rekrutmen serta absennya kebijakan khusus sementara internal

6|


pastian daerah binaan kader dan tidak dipindahkan ke dapil lain menjelang pemilu. Hal-hal lain adalah masih hidupnya budaya KKN, sistem pemilu yang berubah secara mendadak dipenghujung masa kapannya yang panjang, pragmatism caleg dan juga pemilih, dll. Bila seorang kader perempuan, sekalipun sangat potensial, berani mempertanyakan apalagi mempermasalahkan kebijakan partai/pimpinan, sudah pasti akibatnya akan sangat fatal bagi yang bersangkutan alias bunuh diri dan kariernya, tidak mendapat “kapling” dalam jabatan partai dan daftar calon. Maka sangat dimengerti bahwa menghadapi oligrakhi par-

Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Sistem Keterwakilan Untuk Kesejahteraan Mencermati keterwakilan perempuan di tingkat nasional hasil pemilu tahun 1999 (8,6%), 2004 (11,8%) maupun 2009 (18%) dimana secara umum poemilu dilaksanakan sukses secara prosedural tetapi masih menyisakan begitu banyak masalah secara substansi. Sistem keterwakilan yang dipercaya bisa menjadi jalan pembuka datangnya kesejahteraan rakyat di Indonesia nyatanya masih jauh dari harapan. Bahkan banyak hal sudah menjadi rahasia umum dan juga sudah menjadi pemandangan

Forum MDGs

bali sruti

KORUPSI: Legislatif perempuan harus menghindari keterlibatan dalam kasus korupsi.

yang lumrah bagi masyarakat dengan suguhan taya ngan yang menyayat hati nurani yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat dari berbagai parpol di pusat dan daerah. Jumlah perempuan di pengambilan kebijakan yang jauh dari keseimbangan dengan mitra laki-laki, seperti di pimpinan DPR dan DPRD serta alat kelengkapan dewan lainnya, tercermin secara gamblang dalam panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu yang sedang dibahas di DPR. Bahkan dalam RUU Pemilu yang disusun oleh

DPR, seluruh fraksi tidak ada yang mengangkat isu keterwakilan perempuan

dimaksud akan kehilangan makna bila pasal-pasal lain dirubah, misalnya terkait

Banyak hal sudah menjadi rahasia umum dan juga sudah menjadi pemandangan yang lumrah bagi masyarakat dengan suguhan tayangan yang menyayat hati nurani yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat dari berbagai parpol di pusat dan daerah. dan menganggap pasal 53 dan 55 UU nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu sudah cukup memjadi pintu masuk keterwakilan perempuan tanpa melihat lagi bahwa kedua pasal

dengan : system pemilu terbuka atau tertutup yang masih alot dinegosiasikan, penempatan calon caleg perempuan dalam daftar calon setiap parpol, besaran daerah pemilihan dan Januari - Maret 2012

|7

alokasi kursi, ambang batas masuk parlemen yang diterapkan di pusat s/d kabupaten/kota, cara penandaan partai atau caleg, cara penghitungan perolehan suara, dll, dll. Pasal 53 dan 55 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu hanya mempunyai makna atau pas dalam UU tersebut karena desainnya memang sudah satu napas secara keseluruhan pasal-pasal nya yang saling melengkapi dan memperkuat.

Masyarakat Sipil dan Peran Mendukung Keterwakilan Perempuan. Masyarakat sipil khususnya yang bergabung dalam Pokja Keterwakilan Perempuan dan Koalisi Amankan Pemilu serta beberapa jejaring lainnya, sangat menjunjung tinggi idealisme, nasionalisme dan patriotisme serta cita-cita proklamasi 1945, sangat tergerak dan melakukan advokasi dan pengawalan proses demokratisasi di Indonesia, khususnya peningkatan partisipasi politik perempuan disemua tingkatan, sejak dari perumusan rancangan UU, proses pembahasan, implementasinya dan melakukan monitoring dampaknya sebagai wujud

8|


dari peran check and balances yang diembannya. Selanjutnya pengalaman membuktikan bahwa masyarakat sipil juga melakukan advokasi kepada partai politik agar melaksanakan amanat UU secara utuh. Disamping itu masya-

seperti Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menjadi sangat strategis. Demikian pula kerjasana dengan Aliansi Masyarakat Sipil Amankan Pemilu yang melakukan pengawalan RUU Pemilu secara umum, dimana isu

Pengalaman membuktikan bahwa masyarakat sipil juga melakukan advokasi kepada partai politik agar melaksanakan amanat UU secara utuh. rakat sipil juga melakukan berbagai bentuk kegiatan pendidikan politik yang tidak atau kurang dilakukan oleh partai politik sebagai upaya percepatan pencapaian peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dengan melakukan capacity building bagi perempuan potensial. Pendataan perempuan potensial disamping juga melakukan pendidikan pemilih khususnya agar pemilih menggunakan hak pilihnya dan memberikan suaranya kepada caleg perempuan serta kampanye media baik di pusat maupun daerah sebagai bentuk sosialisasi kebijakan. Kerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen (KPPRI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta lembaga

keterwakilan perempuan sudah menjadi bagian integral didalamnya. Menyadari kondisi yang dihadapi perempuan, maka upaya peningkatan jaminan partisipasi politik perempuan dalam Undangundang harus dilakukan secara mendasar dan integral dengan pendekatan hulu – hilir. Artinya dari UU Parpol s/d UU Pemilu secara simultan dan saling melengkapi. Oleh sebab itu pengalaman mencatat gerakan perempuan telah mendorong lahirnya pasal-pasal payung dalam UU Parpol an UU Pemilu, yaitu : Pemilu 2004 : UU nomor 31 Tahun 2002 Tentang Parpol : pasal 13 (3) memasukkan perlu nya keadilan gender dalam kepengurusan partai. UU nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu : pasal 65 (1) hanya memuat

dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon. Pemilu 2009 : UU nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol : pasal 2 (5) keharusan partai politik menempatkan 30% perempuan dalam kepe ngurusan partai di pusat UU nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu : pasal 53 yang mengharuskan setiap partai memuat 30% perempuan dalam daftar calon; pasal 55 (2) menempatkan calon perempuan dalam daftar calon dengan model semi zipper. Pemilu 2014, usulan

Pokja Keterwakilan Perempuan dalam RUU Pemilu : Pasal 53 : Keharusan 30% caleg perempuan dalam daftar setiap parpol disetiap daerah pemilihan Pasal 55 : Penempatan caleg pada nomor satu (1) dan dua (2) dari jenis kelamin yang berbeda, selanjutnya setiap tiga (3) nama sekurang-kurangnya ada satu (1) nama calon perempuan. Pasal 57 : verifikasi KPU terhadap terpenuhi nya 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan

Pasal 214 : Mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ditambahkan ayat pemberian tambahan bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada setiap partai politik sebesar 100% bagi setiap perempuan anggota legislative di pusat dan daerah. Kelompok Kerja Keterwakilan Perempuan

bali sruti

SEJAJAR: Kesejajaran laki-laki dan perempuan hanya tercipta dalam masyarakat demokratis. Januari - Maret 2012

|9

laporan utama

Deklarasi Kaukus Perempuan Politik Bali

Energi Baru Politisi Perempuan Wantilan DPRD Bali pada 21 Desember 2011 lalu terlihat ramai. Seolah sidang paripurna berpindah dari dalam gedung ke wantilan yang sederhana dan terbuka ini.

P

uluhan anggota DPRD perempuan se-Bali menjadi pusat perhatian di tengah wantilan, ada yang didampingi suami mereka. Sementara ratusan lainnya, mayoritas perempuan melihat prosesi pengukuhan Kaukus Perempuan Politik Bali ini. Di kursi undangan ada Ketua DPRD Bali Cokorda Ratmadi, Ketua Kaukus Perempuan Politik DPD Indonesia GKR Hemas yang juga anggota DPD dari Jog jakarta, beberapa anggota kaukus di sejumlah daerah di Indonesia, dan lainnya. Perkumpulan anggota parlemen perempuan ini menjadi momentum memantapkan langkah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten dan provinsi Bali menjadi 30%. Peresmian Kaukus Pe-

10 |

rempuan Politik Bali ini ramai juga karena dibarengi dengan peringatan hari Ibu. “Tujuan politik Kaukus ini adalah meningkatkan peran dan perlindungan perempuan Bali,” ujar Ni Nyoman Sumiati, Ketua Kaukus Perempuan Politik yang juga anggota DPRD Bali dari daerah pemilihan Karangasem ini.

nakan strategi untuk penambahan kursi bagi parlemen perempuan, Kaukus ini bertekad mengadvokasi hak perempuan dalam hukum adat. Kaukus yang isinya anggota parlemen terpilih pada Pemilu 2009 lalu ini juga menargetkan pembuatan regulasi me nyangkut hak adat perempuan Bali hasil Pesamuhan

Keputusan adat harus dikuatkan untuk memastikan status perempuan Bali dalam waris dan hak pengasuhan anak Sejumlah hal yang ditetapkan di antaranya membuat pusat pengaduan me ngenai kebijakan anggaran yang diskriminatif dan program pendidikan politik perempuan untuk mendapatkan kursi keterwakilan minimal 30% pada 2014. Selain menjadi suntikan semangat dan menyempur-


Agung Majelis Utama Desa Pekraman akhir 2010 lalu. “Keputusan adat harus dikuatkan untuk memastikan status perempuan Bali dalam waris dan hak pengasuhan anak,” tambah Sumiati. Menurut nya perempuan Bali harus melek hukum. “Banyak kasus terkait perkawinan

laporan utama INSPIRASI: GKR Hemas menjadi inspirasi bagi politisi perempuan.

dan pengasuhan karena tak punya akte pernikahan,” tambahnya. Bali adalah salah satu daerah yang sangat kecil keterwakilannya di pemerintah. “Jumlah anggota legislative perempuannya sangat sedikit, bahkan salah satu terendah di Indonesia,” katanya. Pada Pemilu 2004 sebanyak 18 orang perempuan (4,5%), dan laki-laki 385 orang. Lalu meningkat pada pemilu 2009 menjadi

sebanyak 30 orang perempuan (7,5%), dan laki-laki 374 orang. Luh Putu Anggreni, salah satu anggota Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali mengatakan hak-hak perempuan Bali sebelum adanya keputusan MUDP ini seperti dikebiri, khususnya terkait status pernikahan, pewarisan, dan hak asuh. “Keputusan baru ini harus disebarluaskan secara terus menerus

sampai implementasi kebijakan hukumnya,” ujarnya. Sejumlah putusan MUDP itu misalnya perkawinan pada gelahang dapat diterima, sebagai jalan keluar bagi keluarga yang punya anak tunggal, baik laki-laki saja atau perempuan saja. Perkawinan pada gelahang juga bisa dipilih sebagai alternatif perkawinan nyentana. Semuanya tergantung kesepakatan bersama antara pasutri yang akan menikah dan keluarga masing-masing. Pasamuan Agung III MDP juga memutuskan hak dan kewajiban suami istri. Jika terjadi perceraian perempuan mendapatkan hak atas harta gunakaya, sebanyak sepertiga dari harta bersama. Hukum adat juga mengizinkan ibu tetap mengasuh anaknya tanpa menutuskan hubungan dengan bapaknya selaku purusa. Asal tetap menjaga hubungan baik antara anak dengan ayah dan keluarga besar ayahnya. Perempuan yang pulang kembali ke rumah asalnya setelah bercerai, diterima kembali oleh keluarga asal nya dengan status mulih daa. Begitu juga laki-laki yang pernah kawin nyentana. Laki-laki kembali ke rumah asalnya dengan status mulih


| 11

laporan utama

bali sruti

tekun: Para undangan tekun menyimak acara pelantikan koalisi perempuan politik (KPP).

taruna. Untuk seterusnya mereka akan melaksanakan kewajiban dan memunyai hak di keluarga asal lagi.

mua jenjang pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di

Rendahnya pengetahuan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan juga menjadi catatan. Sementara itu menurut data Bappeda Bali terkait kemajuan pencapaian MDGs di Bali disebutkan sebagian target menyang kut kondisi perempuan. Misalnya menghilangkan ketimpangan gender di se-

12 |

SD dan SMP sebesar 94% pada 2009. Artinya sekitar 6% perempuan Bali yang belum mengenyam pendidikan dasar ini. Sementara di Perguruan Tinggi lebih besar lagi yakni 12%. Juga terjadi peningkatan


risiko penularan HIV/AIDS ke kelompok perempuan di Bali. Selain itu belum terpenuhinya hak-hak perlindungan pekerja perempuan di tempat kerjanya. Misalnya perluasan jaminan sosial bagi pekerja perempuan sektor informal. Rendahnya pengetahuan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan juga menjadi catatan. Walau jumlah caleg perempuan meningkat di parpol tapi pengetahuan belum memadai.

laporan utama

Jumlah laki-laki dan perempuan Anggota DPR, DPD, dan DPRD hasil pemilu 2004 dan 2009 di Prop. Bali No

Pusat/Prop/ Kabupaten/Kota

Jumlah Kursi

Hasil Pemilu 2004

Hasil Pemilu 2009

Jumlah Laki-laki

Jumlah Perempuan

Jumlah Laki-laki

Jumlah Perempuan

1

DPR RI dari Bali

9

7

2

9

-

2

DPD dari Bali

4

3

1

4

-

3

Propinsi Bali

55

51

4

51

4

4

Denpasar

45

42

3

44

1

5

Badung

40

39

1

39

1

6

Tabanan

40

39

1

38

2

7

Jembrana

30

29

1

24

6

8

Buleleng

45

43

2

41

4

9

Bangli

30

29

1

26

4

10

Karangasem

40

38

2

38

2

11

Klungkung

25

25

-

22

3

12

Gianyar

40

40

-

37

4

403

385

18 (4,5%)

373

30 (7,5%)

Jumlah Sumber: LSM Bali Sruti

Hasil Pemilu 2009 30 orang (7,5%) Hasil Pemilu 2004 18 orang (4,5%)

Nama-nama Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kab./Kota hasil Pemilu 2009 1. DPR Propinsi Bali • Utami Dwi Suryadi (Demokrat) • Tutik Kusuma Wardani (Demokrat) • Hening Puspita Rini (PDIP) • Ni Made Sumiati (PDIP) 2. DPRD Kabupaten Bangli • Ni Wayan Kembar (PDIP) • Nengah Dwi Madya Yani (PDIP) • Ni Wayan Suartini (PDIP) • Komang Giri S. (PDIP) 3. DPRD Kota Denpasar • Ni Wayan Sari Galung (PDIP) 4. DPRD Kabupaten Badung • Putu Yunita Oktarini (PDIP) 5. DPRD Kabupaten Tabanan • Made Meliani (Golkar) • Ni Made Rahayuni (PDIP) 6. DPRD Kabupaten Karangasem • I Luh Purnaminingsing (Hanura) • Gusti Ayu Mas Sunatri (PDIP)

7. DPRD Kabupaten Klungkung • Luh Komang Ayu Ningrum (Golkar) • Cok Istri Raka (Golkar) • Ni Ketut Suwerni (PDIP) 8. DPRD kabupaten Gianyar • Ni Luh Yuniani (PDIP) • Cok Istri Niti Yadnya (Golkar) • Cok Istri Rai (Golkar) 9. DPRD Kabupaten Jembrana • Ketut Mertiasih (PIB) • Ketut Trisnawati Bulan (Demokrat) • Ni Nengah Rasmini (Demokrat) • Yuhai Wahidah (PPP) • Siti Ulfah (PKB) 10. DPRD Kabupaten Buleleng • Luh Tiwik Ismarheningrum (Golkar) • Kadek Turkini (PDIP) • Gusti Ayu Sulendri (PDIP) • Ni Made Hariadi (Gerindra) Januari - Maret 2012

| 13

laporan utama

Kelompok Kerja Keterwakilan Perempuan (Pokja Keterwakilan Perempuan)

Dalam melakukan kerja-kerjanya, Pokja Keterwakilan Perempuan juga bekerjasama dengan Koalisi Amankan Pemilu (terdiri dari 19 organisasi) yang selama ini melakukan pengawalan dan advoaksi secara intensif terhadap revisi paket UU Politik.

K

elompok Kerja Keterwakilan Perempuan adalah bagian dari masyarakat sipil yang terkristalisasi dengan bertujuan untuk melakukan pe nguatan keterwakilan perempuan. Pokja Keterwakilan Perempuan merasa bahwa pembahasan revisi UU No.10 Tahun 2008 mengenai UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu momentum yang harus dikawal untuk menjamin penguatan keterwakilan perempuan. Berdasarkan atas tujuan ini maka Pok ja Keterwakilan Perempuan terbentuk pada tanggal 25 Januari 2012 yang difasilitasi oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Pokja Keterwakilan Perempuan terdiri dari : 1. Yuda Irlang (Ansipol) 2. Lena Maryana Mukti (Ansipol) 3. Binny Buchori (Ansipol) 4. Adriana Venny (Lembaga Partisipasi Perempuan/LP2) 5. Endang Dungga (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan/GPSP) 6. Titi Sumbung (Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik/PD

14 |


Politik) 7. Masruchah (Komnas Perempuan) 8. Kunthi Tridewiyanti (Komnas Perempuan) 9. Kencana Indrishwari (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak/KePPak Perempuan) 10. Ratna Batara Munti (LBH Apik) 11. Ratu Dian (Kaukus Perempuan Politik Indonesia/KPPI) 12. Sri Budi Eko Wardhani (Puskapol UI) 13. Shelly Adelina (Kajian Gender UI) 14. Dewi Komalasari (Koalisi Perempuan Indonesia/KPI) 15. Loly (Dewan Perwakilan Daerah) 16. KOPRI PB PMII 17. Firmansyah (Perwakilan Media) Dalam melakukan kerja-kerjanya, Pok ja Keterwakilan Perempuan juga bekerjasama dengan Koalisi Amankan Pemilu (terdiri dari 19 organisasi) yang selama ini melakukan pengawalan dan advoaksi secara intensif terhadap revisi paket UU Politik. ***

laporan utama

Usulan untuk Revisi UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota* (UU No.10 Tahun 2008) Oleh Kelompok Kerja Keterwakilan Perempuan Pasal

Perubahan

Bunyi Pasal

Argumentasi

Pasal 53

Penambahan kata : di setiap daerah pemilihan

Daftar bakal calon sebagaimana dimak- - Kekhawatiran kurangnya jumlah sud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit perempuan untuk menjadi caleg tidak 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan beralasan karena partai politik memiliki perempuan di setiap daerah pemilihan kader sampai jenjang kepengurusan yang paling bawah - Pemerintah dan masyarakat sipil sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan sampai di tingkat komunitas - Dibandingkan Pemilu yang lalu, terjadi peningkatan jumlah perempuan. Di DPR RI jumlah perempuan mencapai 18%, 16% untuk DPRD provinsi dan 12% DPRD Kab/Kota, namun masih timpang dibandingkan dengan jumlah anggota laki-laki, bahkan di beberapa DPRD Kab/ Kota tidak memiliki perempuan sama sekali - Mendorong percepatan penyebaran partisipasi politik perempuan

Pasal 55

Penamba- (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal - Pada Pemilu 2009, 80% kandidat yang han ayat : calon sebagaimana dimaksud dalam terpilih berada pada nomor urut atas ayat (2a) Pasal 54 disusun berdasarkan nomor (top list) urut. - Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, (2) Di dalam daftar bakal calon sebapartai-partai menempatkan perempuan gaimana dimaksud pada ayat (1), se bakal calon di nomor urut 3 (61% dari tiap 3 (tiga) orang bakal calon terda total caleg), 6, 9, dst pat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. (2a) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nomor urut satu (1) dan dua (2) disusun berdasarkan jenis kelamin berbeda. (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 57

Penamba- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap ke- - Mengacu pada pasal 53 dan 55 han kata lengkapan dan kebenaran dokumen : di setiap persyaratan administrasi bakal calon daerah anggota DPR dan verifikasi terhadap pemilihan terpenuhinya jumlah sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan


| 15

laporan utama (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan Pasal 214 ( P e n etapan Calon Terpilih)

Penamba- Penetapan calon terpilih anggota DPR, han ayat : DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ayat (d) dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak; b. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan; dan c. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya. (d) Setiap kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota yang diduduki oleh perempuan mendapatkan bantuan 2X dari ketentuan UU No.2 tahun 2011 pasal 34 ayat 3 dan 3a yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan di partai politik tersebut

- Subsidi anggaran untuk pemberdayaan perempuan di partai politik yang bersangkutan Keterangan : Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat 3 : Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pasal 34 ayat 3a : Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

*Usulan ini masih berupa draft Disampaikan oleh Kelompok Kerja Keterwakilan Perempuan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) 6 Februari 2012

16 |


laporan utama

Kaukus Perempuan Politik (KPP) Bali Ni Made Sumiati SH. MH

DPRD Bali (PDI P)

Tempat/Tgl Lahir : Karangasem, 2 – 2 - 1957 Alamat : Jl Sultan Agung No.8 Amlapura Telp/Hp : HP 08123984276 Dra. Utami Dwi Suryadi Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp :

DPRD Bali (Demokrat)

Tulungagung, 15 Mei 1963 Jl Teuku Umar gg Merpati No.14 A Denpasar Rumah (0361) 221610 HP 085936156077

Tutik Kusuma Wardhani, SE, M.Kes DPRD Bali (Demokrat) Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 12 Nopember 1954 Alamat : Jl Pidada XIII /4 – 6 Denpasar Telp/Hp : Rumah/Kantor 0361 - 415846 HP 0811392959 Email : [email protected] Hening Puspita Rini, SE DPRD Bali (PDI P) Tempat/Tgl Lahir : Solo, 10 Juli 1973 Alamat : Bangli Telp/Hp : Hp 081936077984 Putu Yunita Oktarini, SE

DPRD Badung (PDI P)

Tempat/Tgl Lahir : Kedonganan, 6 Oktober 1985 Alamat : Pengeracikan No.16 Kedonganan Telp/Hp : 0361 – 702293 HP 087881492492 Email : [email protected] Dra. Ni Luh Yuniati DPRD Gianyar (PDI P) Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 5 Juni 1969 Alamat : Jl Raya Celuk no.42 Celuk-Sukawati,Gianyar Telp/Hp : 0361-294872, HP 081338700669 Email : [email protected] Januari - Maret 2012

| 17

laporan utama Ir Cokorda Istri Niti Yadnya DPRD Gianyar (Golkar) Tempat/Tgl Lahir : Ubud, 11 Desember 1965 Alamat : Puri Duwur Abing, Sanggingan, Kedewatan Ubud - Gianyar Telp/Hp : 0361 - 979075 Hp 0818350796 Tjok Istri Rai

DPRD Gianyar (Golkar)

Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp :

Bangli, 18-8-1947 Br Teruna, Peliatan - UBUD 0361 – 975028 Fax. 0361975922 HP 081558830448

Ni Made Rahayuni DPRD Tabanan (PDI P) Tempat/Tgl Lahir : Tabanan,8 Januari 1963 Alamat : Jl Gunung Agung No.76 Tabanan Telp/Hp : Rumah/ Kantor: (0361) 811436 HP 081337311198 Email : [email protected] Ni Made Meliani, SH DPRD Tabanan (Golkar) Tempat/Tgl Lahir : Penarukan, 10 Agustus 1963 Alamat : Jl Kamboja gg II No 10 Tabanan Telp/Hp : 08123800204 PendidikanTerakhir Jurusan : Hukum Universitas : UNTAB Lulus tahun : 2007 Yuhal Wahidah, S.Ag

DPRD Jembrana (PPP)

Tempat/Tgl Lahir : Tuwed/Jembrana, 2 – 8 - 1966 Alamat : Munduk Bayur, Tuwed – Melaya Jembrana Telp/Hp : Hp 08164716363 Ketut Mertiasih Tempat/Tgl Lahir Alamat Telp/Hp

18 |


DPRD Jembrana (PIB) : Jembrana, 26 Nopember 1967 : Jl Bonsai gg I BB Agung - Jembrana : 081338055532

laporan utama Ketut Tresnawati Bulan, SH DPRD Jembrana (Demokrat) Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 20 – 12 - 1967 Alamat : Jl WR Supratman gg II No.17 Dauhwaru - Negara Telp/Hp : (0365) 40808 / 081338611561 Siti Ulfah

DPRD Jembrana (PKB)

Tempat/Tgl Lahir : Yeh sumbul, 12 Januari 1970 Alamat : Desa Tegal Badeng Timur Telp/Hp : HP 085231645990 Ni Nengah Rasmini

DPRD Jembrana (Demokrat)

Tempat/Tgl Lahir : Jembrana, 15 Januari 1967 Alamat : Br Sawe, Ds Batuagung - Jembrana Telp/Hp : 08123982592 Ni Kadek Turkini, SH DPRD Buleleng (PDI P) Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 2 Maret 1976 Alamat : Jl Raya Lovina No.9 X Kalibukbuk, Singaraja Telp/Hp : (0362) 41067 Hp 081337221111 Pendidikan Terakhir Jurusan : Hukum Universitas : Univ. Mahendradata Lulus tahun : 2008 Ni Made Hariadi, SE DPRD Buleleng (Gerindra) Tempat/Tgl Lahir : Singaraja, 20 - 9 - 1973 Alamat : Desa Les, Kec.Tejakula – Singaraja - Bali Telp/Hp : Hp 087863208336 Ir. Ni Luh Tiwik Ismarheningrum, M.Par (Golkar) Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp :

DPRD Buleleng

Jogyakarta, 10 Januari 1966 Jl Kumbakarna LC / X No.12 Baktiseraga Singaraja Rumah (0362) 28254 Kantor (0362) 41841 Hp 08123871061 Januari - Maret 2012

| 19

laporan utama Gusti Ayu Sulendri

DPRD Buleleng (PDI P)

Tempat/Tgl Lahir : Bungkulan, 15 September 1959 Alamat : Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan Buleleng Luh Komang Ari Ayu Ningrum, SE DPRD Klungkung (Golkar)

Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp : Email : Tjokorda Istri Raka Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp :

Klungkung, 18 April 1970 Jl Rama No.102 Semarapura Rumah (0366) 21029 Hp 081239580070 [email protected]

DPRD Klungkung (Golkar) Klungkung, 5 Mei 1948 Jl Raya Batu Tabih No.31 dsn Takmung Kec. Banjarangkan - Klungkung Hp 081916311614

Ni Ketut Suwerni

DPRD Klungkung (PDI P)


Sanur, 6 Mei 1969 Br Nyuh, Desa Ped- Nusa Penida Klungkung 085237989752

Ni Kembar, SH

DPRD Bangli (PDI P)


Batur/Kintamani,1965 Br.Tanggahanan, peken-susut - Bangli Rumah 0366 - 92103 HP 081387435999

Ni Komang Giri Sukariani, S.Ag

DPRD Bangli (PDI P)

Tempat/Tgl Lahir : Kubu,5 Mei 1979 Alamat : Br. Banglet Ds Kayubihi - Bangli Telp/Hp : Rumah (0366) 91003 HP 081338608567

20 |


laporan utama Ni Nengah Dwi Madya Yani DPRD Bangli (PDIP) Tempat/Tgl Lahir : Bangli, 17 Pebruari 1971 Alamat : LC Aya, Br sedit, Bebalang - Bangli Telp/Hp : 085237488999 Ni Wayan Suartini, SE

DPRD Bangli (PDIP)

Tempat/Tgl Lahir : Penaga, 31 Desember 1968 Alamat : Br Kalanganyar Ds Yangapi, Kec. Tembuku, Bangli Telp/Hp : 081338660223 Ni Wayan Sari Galung, S.Sos DPRD Denpasar (PDIP) Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp :

Gilimanuk, 10 Juni 1977 Jl Gurita No. 28 Denpasar Selatan Rumah (0361) 723535 HP 081388579930

Iluh Purnaminingsih, SPd DPRD Karangasem (Hanura) Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 17 September 1978 Alamat : Jl Sudirman gg Sandat No.19 Amlapura Telp/Hp : Rumah/Kantor 0363-23517 / 0363 -23243 HP 081337107332 - 081916297620 Email : [email protected] I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos DPRD Karangasem (PDIP) Tempat/Tgl Lahir : Alamat : Telp/Hp :

Sidemen, 31 Desember 1968 Jl Untung Suropati No.143 Amlapura Rumah/Kantor 0363-21669/21963 HP 0811392158 / 082145306282


| 21

opini

Dari Perempuan untuk Kasih Sepanjang Peradaban G.K.R. Hemas Judul di atas terinspirasi dari lirik lagu berjudul “Kasih Ibu” yang sejak dulu hingga sekarang dan selamanya tetap relevan untuk terus dihayati.

dok pribadi

D

alam konteks tulisan ini, saya mencoba memaparkan makna subtansi dari judul di atas dikaitkan dengan momentum Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Lebih dari itu, pemaparan ini juga mencoba menelusuri peran kesejarahan perempuan dalam perjalanan bangsa ini dan prospek gerakan perempuan di masa yang akan datang. Merujuk pada data historis bangsa Indonesia menunjukkan bahwa tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tidak berlebihan kiranya jika presiden pertama RI, Soekarno, mengukuhkan tanggal tersebut sebagai

22 |

hari Ibu yang diperingati secara Nasional sejak tahun 1959. Pengukuhan ini tidak terlepas dari keberadaan beberapa organisasi

di Yogyakarta. Momentum di atas berlanjut dengan berlangsung nya Kongres Perempuan Indonesia II yang digelar

Para perempuan pejuang kembali menggelar Kongres Perempuan Indonesia III yang dihelat di Kota Bandung pada tahun 1938 dan bersepakat menjadikan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu perempuan yang sudah ada sejak tahun 1912. Berang kat dari kesadaran penting nya menggalang berbagai kekuatan yang dimiliki masing-masing organisasi, maka untuk pertama kalinya organisasi-organisasi perempuan tersebut me ngadakan Kongres pada tanggal 22 Desember 1928


di Jakarta pada tahun 1935, yang berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia. Tiga tahun berselang, para perempuan pejuang kembali menggelar Kongres Perempuan Indonesia III yang dihelat di Kota Bandung pada tahun 1938 dan bersepakat menjadikan tanggal 22 Desem-

opini ber sebagai Hari Ibu. Dari ketiga momentum ini, tampak bahwa peran kesejarahan perempuan memang tak bisa diabaikan. Penting dicatat bahwa pelekatan kata Ibu sesungguhnya ditujukan untuk semua perempuan, dikatakan demikinan mengingat ada nya Hari Ibu sebagai salah satu bentuk pengakuan akan pentingnya kontribusi yang telah diberikan oleh

kaum perempuan. Laporan mutakhir menunjukkan bahwa sekitar 5,3 juta wanita Indonesia, termasuk yang tersebar di berbagai daerah di Bali, masih hidup dalam kondisi buta huruf atau buta aksara serta di bawah garis kemiskinan (Antara, 24/5/11). Pendefinisian peran ”ibu” pada era Orde Baru disadari atau tidak telah mengkerangkeng perem-

menciptakan institusionalisasi ”istri” melalui berbagai regulasi, di antaranya lewat Panca Dharma Wanita yang dipromosikan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sampai ke ting kat akar rumput. Bahkan sejak awal tahun 1970-an, domestifikasi peran ibu (baca: perempuan) semakin diperkokoh ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang

Pendefinisian peran ”ibu” pada era Orde Baru disadari atau tidak telah mengkerangkeng perempuan pada posisi subordinat dengan menekankan fungsi reproduksi dan ”kodrat perempuan” untuk melayani, mengabdi, dengan menjadi ”istri yang patuh”. gerakan perempuan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan pada saat itu. Pengabaian terhadap eksistensi perempuan ha nya akan membuat peradaban sebuah bangsa berjalan pincang. Seperti yang pernah dirasakan oleh bangsa ini ketika rezim Orde Baru melakukan peminggiran terhadap peran perempuan dalam bidang politik (Wieringa, 1999). Hasil pembangunan yang didengungdengungkan sebagi jargon politik kekuasaannya pun malah menyisakan banyak persoalan. Alih-alih pemerataan ekonomi yang diraih, dalam soal rendahnya tingkat melek huruf masih banyak menghinggapi

puan pada posisi subordinat dengan menekankan fungsi reproduksi dan ”kodrat perempuan” untuk melayani, mengabdi, dengan menjadi ”istri yang patuh”. Pola ini diidentifikasi sebagai ideologi “ibuisme” yang pernah dibahas panjang lebar oleh feminis Julia Suryakusuma dalam konsep ”ibuisme negara” (Sears, 1996). Konsep yang mencakup unsurunsur ekonomi, politik, dan budaya itu diambil dari aspek paling menindas dari budaya ”peng-istrian” atau housewifization borjuis dan ibuisme priyayi (Mies, 1986 dan Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, 1987). Pemerintah masa itu

menegaskan lima fungsi perempuan, yaitu sebagai penerus keturunan dan pembina generasi masa depan bangsa; sebagai ibu dan pendidik anak-anak nya; sebagai pengelola rumah tangga dan pekerja untuk menambah penghasilan keluarga; serta sebagai anggota masyarakat. Memasuki masa reformasi, roda sejarah perempuan Indonesia kembali bergerak dan memasuki babak baru yang dintandai dengan munculnya berbagai gerakan di ruang publik dalam merespon sejumlah kebijakan ekonomi yang menghantam wilayah domestik warga. Gerakan perempuan


| 23

opini ektraparlementer yang terhimpun dalam Suara Ibu Peduli (SIP)—yang memelopori perlawanan gerakan perempuan terhadap belenggu ketakutan selama

Politik pengabaian terhadap perempuan bukan saja telah membuat pincangnya sebuah peradaban, melainkan juga telah menyebabkan disorien-

Dalam wacana politik Indonesia kontemporer gagasan affirmatif action mengenai minimal kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sejatinya dipahami sebagai bagian menyeimbangkan peradaban yang timpang karena budaya partriarki yang sudah mengakar lama. 32 tahun—berhasil menegaskan kembali posisi perempuan yang juga dapat berkiprah di ruang publik dan politik, sesuai dengan pilihannya. Perempuan menemukan kembali ruang sangat luas untuk berekspresi, namun seiring dengan situasi ini konservatisme agama yang dilembagakan melalui berbagai regulasi diskriminatif di pusat dan daerah pun menguat. Sebagaimana banyak kalangan menilai bahwa kebijakan yang mengancam pluralisme Indonesia itu menggunakan definisi ”moralitas” atas dasar agama tertentu, dengan kriminalisasi tubuh perempuan sebagai terdakwanya.

Politik Peradaban Perempuan 24 |

tasi peradaban itu sendiri karena keterputusan dari nilai-nilai yang dikandungnya. Tak mengherankan jika salah seorang pemikir posmodern pernah menga takan bahwa pergeseran peradaban modern menuju penghancuran sosial dan ekologis massal erat kaitannya dengan keterlepasan secara spiritual dari simbol keperempuanan (Holland, 2005). Disadari atau tidak budaya patriarki dalam sistem kehidupan ini yang salah satunya ditunjukkan dengan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan sudah sedemikian kuat mengakar. Upaya menghapus diskriminasi itu yang membuat perempuan harus menembus barikade yang menghadang nya. Temboknya berawal dari tembok budaya dari


ruang yang paling pribadi: rumah. Tembok-tembok berikutnya tidak berdiri sendiri karena komponen budaya itu teraduk sempurna di setiap lini kehidupan. Untuk sampai ke medan lapang menuju garis awal yang sama dalam memulai perjalanan politik di ruang publik bersama laki-laki adalah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Begitu banyak energi yang terkuras, sehingga tak jarang yang kehabisan stamina di tengah jalan dan tak mampu melanjutkan. Sementara laki-laki politisi yang tak mau berbagi kekuasaan dalam politik di ruang publik maupun ruang politik dapat menyusun berbagai strategi untuk menjegal langkah perempuan. Dalam wacana politik Indonesia kontemporer gagasan affirmatif action mengenai minimal kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen sejatinya dipahami sebagai bagian menyeimbangkan peradaban yang timpang karena budaya partriarki yang sudah mengakar lama. Atau dalam bahasa lain gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi dan bukan gerakan membalas dendam kepada laki-laki (Mansour, 1996). Bahkan dalam sebuah diskusi yang pernah digelar oleh KPP

opini

Selama satu dekade terakhir ada kecenderungan peningkatan peran dan partisipasi perempuan.

bali sruti

BERJUANG: Legislator perempuan harus lebih keras berjuang di DPR RI.

DPD RI, seorang pengamat sosial politik yang juga dosen filsafat pada Universitas Indonesia, Rocky Ge-

kali sayang, ungkapan metaforis Gerung di atas dan harapan banyak kalangan mengenai kebijakan affir-

Semangat pantang menyerah ditunjukkan gerakan perempuan dan pro demokrasi lainnya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan rung, pernah menyatakan bahwa tuntutan keterwakilan perempuan minimal 30 % di parlemen adalah su ngai sejarah yang tak bisa dibendung. Namun, sayang seribu

mative action mendapat tantangan besar manakala MK (Mahkamah Konstitusi) mengeluarkan Keputusan yang mengabulkan permohonan judicial review terhadap pasal 214

UU Pemilu, sehingga beberapa kalangan menyebutnya sebagai kado pahit bagi di Hari Ibu. Meski telah mendapat pukulan telak dengan terbitnya Keputusan MK yang “menggembosi” peluang perempuan untuk berlaga di parlemen, gerakan perempuan tak lantas surut ditelan zaman. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan gerakan perempuan dan pro demokrasi lainnya dalam meningkatkan keterwakilan


| 25

opini perempuan dilandasi kesadaran akan pentingnya membangun iklim politik yang adil gender. Meski banyak kader perempuan partai yang mumpuni justru terpental dari parlemen, namun perempuan

politiknya, dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan. Indikator yang ditetapkan Millenium Development Goals atau MDGs bagi kesetaraan gender adalah jumlah ke-

Selama satu dekade terakhir ada kecenderungan peningkatan peran dan partisipasi perempuan. berhasil menaikan keterwakilannya.

Menggalang Kekuatan Perempuan Parlemen Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi begitu penting dalam memberikan keadilan bagi perempuan atas hak

26 |

terwakilan perempuan di dalam parlemen. Keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Affirmative action ini telah mulai dilaksanakan di Indonesia sejak Pemilu 2004, melalui Undang-undang Partai Politik No. 31 tahun 2002


yang mengatur keterlibatan perempuan dalam kepe ngurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya penerapan kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2009 belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 18.04% (101 orang dari 560 orang anggota) keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). sementara keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencapai 26.52% (35 orang dari 132 orang anggota). Untuk koteks Bali, tercatat bahwa dalam dua kali pemilu, jumlah anggota

opini

Yang paling penting adalah membuka akses bagi peningkatan kapasitas dalam aktualisasi politik kaum perempuan, dan lebih jauh lagi mendorong keterlibatan perempuan untuk duduk di posisi-posisi penentu kebijakan publik.

DPRD perempuan di Bali memang meningkat. Ha nya, secara keseluruhan komposisinya masih jauh dari laki-laki. Data yang ada memunjukkan ada 30 orang perempuan atau hanya 9% yang terpilih dari 398 orang anggota parlemen di seluruh Bali. Jumlah ini meningkat dari 2004 sebanyak 7%. Selama satu dekade terakhir ada kecenderungan peningkatan peran dan partisipasi perempuan. Di satu sisi kaum perempuan tidak memilik cukup kepercayaan diri untuk terlibat dalam politik sementara kaum pemilih merasa sanksi akan kemampuan mereka. pada sisi lain, Partai Politik beum secara maksimal memberikan pendidikan kader yang sesuai berperspektif gender. Hasilnya komposisi perempuan di Pengurus Harian Partai Politik masih minim. Terbukanya peluang memperbaiki representasi perempuan seharusnya diimbangi dengan oleh ko-

mitme Partai Politik guna penyiapan kader yang baik. sesungguhnya, yang paling penting adalah membuka akses bagi peningkatan kapasitas dalam aktualisasi politik kaum perempuan, dan lebih jauh lagi mendorong keterlibatan perempuan untuk duduk di posisi-posisi penentu kebijakan publik. Kesempatan dalam kiprah politik dan peran kepemimpinan bagi perempuan, penting untuk terus ditingkatkan tidak sekadar untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga agar perempuan dapat membangun sistem dan etika politik yang semakin baik. Ini terkait dengan kapasitas perempuan sebagai pemilih, pemimpin partai politik, legislator atau pejabat pemerintah supaya semakin banyak kebijakan publik yang merefleksikan keberpihakan pada rakyat dan berperspektif gender serta diiiringi derajat sensitifitas yang makin tinggi pada berbagai persoalan di

tanah air. Dalam konteks yang disebut terakhir inilah mengapa saya menyambut secara positif terhadap Pelantikan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen di Bali yang digelar tanggal 21 Desember kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Saya kira bisa menjadi momentum yang tepat untuk melakukan refleksi, menggalang kekuatan dan merumuskan strategi gerakan perempuan parlemen ke depan. Selamat Hari Ibu untuk semua perempuan, selamat menyentuh bumi dengan kasih sayang sepanjang peradaban*** Keterangan : Penulis adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Repubik Indonesia sekaligus sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPD RI dan Ketua Forum Perempuan untuk Indonesia.


| 27

laporan khusus

28 |


laporan khusus

Kebijakan Afirmatif untuk Perempuan Kebijakan afirmatif bagi partisipasi politik perempuan kembali disuarakan seiring momentum pembahasan revisi UndangUndang Politik yang saat ini dibahas di DPR.

A

dvokasi isu ini sekarang berbeda dari situasi tahun 2002/2003 ketika energi perlawanan terhadap status quo mendapatkan resonansi dan direspons positif oleh gerakan perempuan dan gerakan sosial sehingga bisa membawa perubahan politik cukup signifikan dalam konteks politik Indonesia. Saat ini, kekecewaan pada partai politik dan parlemen merata disuarakan masyarakat dan ditunjukkan konsisten oleh berbagai jajak pendapat. Tingkat kekecewaan pada institusi demokrasi ini sudah sampai pada tingkatan apatis me sehingga sulit me ngembalikan kepercayaan itu kembali jika kita tidak betul-betul mengusahakannya. Seiring hal di atas, kinerja politisi perempuan di institusi politik pengambil keputusan juga belum optimal. Ada keberhasilan diraih, tetapi juga ada catatan politisi perempuan belum menggarap isu sosial

menjadi kebijakan politik positif sehingga bisa menjadi basis dukungan publik yang luas. Dalam situasi seperti ini, bagaimana merajut kembali gerakan sosial dan membangun energi sosial baru bagi afirmasi isu partisipasi politik perempuan dan menjustifikasi relevansinya?

Meredefinisikan isu afirmatif Refleksi dari pengalaman sejak 2004 memberi beberapa pembelajaran berharga.

adalah mitos yang terbuk ti ketidakbenarannya dan harus ganti dengan sister hood-brotherhood solidarity untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kedua, dibutuhkan akulturasi proses pembelajaran dan pemaknaan baru kebijakan afirmatif pada masyarakat basis sehingga ada dukungan kultural bagi gagasan ini dan isu ini bukan hanya jadi komoditas kelas menengah dan terpelajar di perkotaan. Ketiga, perjuangan kebijakan afirmatif yang seolah-olah diterima publik sebagai isu perempuan

Ada keberhasilan diraih, tetapi juga ada catatan politisi perempuan belum menggarap isu sosial menjadi kebijakan politik positif sehingga bisa menjadi basis dukungan publik yang luas. Pertama, mitos sister hood solidarity (solidaritas perempuan), yaitu kepenti ngan perempuan hanya bisa diperjuangkan perempuan karena ada pengalaman sama di antara perempuan

yang harus diperjuangkan kelompok perempuan sendiri jika ingin berhasil dengan menegasikan potensi kekuatan kelompok masyarakat sipil lain adalah keliru.


| 29

laporan khusus lemen di tingkat nasional dan lokal. Lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah contoh terobosan positif dari

Kelompok perempuan seharusnya memanfaatkan energi politik dan sosial untuk kembali menggerakkan isu ini. Politisi perempuan diperlukan kontribusi maksimalnya melalui perjuangan mereka di partai, lintas partai, dan pada institusi politik seperti parlemen. Energi sosial harus dibangun kembali melalui jejaring dengan beragam pemangku kepentingan dan mengusung beragam isu dan tema perjuangan tidak tunggal dengan perspektif perempuan sebagai bingkai.

30 |

Isu bersama saat ini bukan kuota sebagai tujuan, tetapi bagaimana menggunakan kuota dan afirmatif sebagai instrumen mencapai tujuan dan merespons persoalan sosial masyarakat.

Manfaat gerakan Apa capaian yang dihasilkan dalam lingkup makro dan mikro yang bisa dijadikan aset bagi basis dukungan publik untuk gerakan afirmatif? Ada perubahan yang bisa diapresiasi dari kerja politik perempuan di par-


Di tingkat lokal, kita bisa mencatat lahirnya perda/ perdes, ranperda, SK bupati/wali kota/SK gubernur tentang beragam isu seperti perda KDRT di Bone, Ranperda Pengarusutamaan Jender di Yogyakarta. peran yang telah dimainkan politisi perempuan di parlemen. Saat ini perempuan parlemen masih bekerja keras untuk antara lain menghasilkan revisi UU Kesehatan dan UU Kependudukan dengan rumusan lebih progresif serta agenda untuk revisi UU Perkawinan, revisi KUHP, dan pembahasan RUU Pornografi. Di tingkat lokal, kita bisa mencatat lahirnya perda/perdes, ranperda, SK bupati/wali kota/SK

laporan khusus gubernur tentang beragam isu seperti perda KDRT di Bone, Ranperda Pengarusutamaan Jender di Yogyakarta, SK wali kota tentang pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak di Bengkulu; hingga kenaikan APBN, dan APBD di berbagai daerah untuk biaya pendidikan dan kesehatan, maupun eksperimen dan inovasi pelaksanaan otonomi daerah dengan catatan keberhasilan yang ditunjukkan pemimpin perempuan di Kebumen, Gunung Kidul, dan Pekalongan. Sebagai kesimpulan, kita bisa menyatakan kebijakan afirmatif bagi partisipasi politik perempuan telah membawa perubahan dan titik terang, walaupun masih samar di ujung lorong. Jika kita memberi

kesempatan kepada perempuan dan terus mempertahankan kebijakan ini sampai jangka waktu tertentu, ada optimisme perubahan lebih besar dan transformasi politik lebih substantif bisa diperjuangkan untuk masa tidak terlalu lama. Harapan itu yang sekarang kita gantungkan kepada perempuan dan laki-laki anggota DPR yang sedang membahas revisi UU Politik di Parlemen. Ada beberapa klausul penting, antara lain memperkuat pasal pencalonan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen oleh partai, penempatan perempuan dalam daftar calon yang diajukan parpol agar peluang terpilihnya besar, dan sistem pemilu yang lebih akomodatif bagi pe-

ningkatan keterwakilan perempuan. Diperlukan juga pe nguatan perempuan di parpol dengan memberi akses lebih besar sebagai pengurus harian sekurang- kurangnya 30 persen di berbagai tingkatan dan dalam perekrutan sejak ketika parpol didirikan. Perempuan sebagai kekuatan sosial secara riil bukan komoditas. Menjadikan isu afirmatif dan keterwakilan perempuan sebagai komoditas politik akan berimbas pada lebih terpuruknya kepercayaan publik kepada parpol. SUMBER ; website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak http:// www.menegpp.go.id

bali sruti

PENDIDIKAN: Makin banyak perempuan yang berhasil meraih pendidikan tinggi. Januari - Maret 2012

| 31

profil

Tutik Kusuma Wardani

Saatnya Perempuan Memimpin Warga terselip di Bali Utara, sebentar lagi akan memlih pemimpinnya yang baru. Yakni melalui Pilkada Buleleng 2012. Nama Tutik Kusuma Wardani terselip sebagai satu-satunya kandidat perempuan. Bagaiman soal peluangnya?

A

nggota DPRD Bali yang berdampi ngan dengan Calon Wakil Bupati Komang Nova Sewi Putra itu me ngaku selalu optimis.

32 |

“Saya sangat siap termasuk untuk menang,” kata nya kepada wartawan. Kiprah sosialnya selama ini bersama suaminya I Gede Dharma Wijaya, yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng sudah lama dilakukan untuk membantu masyarakat Buleleng. Di dunia politik, dia memang masih tergolong sebagai pendatang baru. Bahkan bersentuhan setelah bergabung di Partai Demokrat (PD) baru pada tahun 2008 . Awalnya sebagai anggota yang aktif di bidang perempuan kemudian terpil i h s e ba-


gai ketua PD Buleleng. Namun sebelum terjun ke politik, Tutik adalah pebisnis khususnya di bidang kesehatan , yakni sebagai pengelola RS di Buleleng dan salon kecantikan di Denpasar. Selain itu, perempuan kelahiran Singaraja, 12 Nopember 1954 itu juga aktif sebagai pengurus Rotary Club yang membuatnya terbiasa turun ke desa-desa dan bersentuhan dengan masyarakat. Langkahnya berpolitik tak lepas dari peran suaminya- I Gede Dharma Wijaya, SE.MM, M.Kes yang bergabung terlebih dahulu di Partai Demokrat dan kemudian menjadi pimpinan partai. Tutik lalu pelanpelan dilibatkan. ”Tadnya saya berpikir bahwa di partai itu kejam, penuh kekerasan dan intrik tetapi selama melihat kepemimpinan suami, saya justru menemukan yang sebaliknya,” jelasnya. Dorongan juga karena UU Pemilu yang men syaratkan kuota 30 % bagi

profil perempuan pada kepengurusan dan pencalegan. Saat pencalegan 2009, ia mencalonkan diri di DPRD Bali bersama suaminya yang menjadi Caleg di DPRD Kabupaten Buleleng, Strategi ini sangat menguntungkan karena menghemat biaya dan tenaga. Bagi Tutik, politik adalah sarana bisa menyalur-

ekankan komitmen pada pembangunan masyarakat desa. Sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali, dia memfokuskan diri perwujudan anggaran untuk pertanian yang bisa tepat sasaran dan maksimal. Bagi Tutik, kesan bahwa perempuan kurang mampu berpolitik adalah kesan yang salah. “Jika

Politik adalah sarana bisa menyalurkan aspirasi dalam proses menentukan kebijakan untuk mencapai suatu kepentingan. kan aspirasi dalam proses menentukan kebijakan untuk mencapai suatu kepentingan. Untuk perempuan sangat penting karena karena dapat apat menggunakan empatinya dalam menentukan kebijakan. Perempuan juga akan mewarnai politik dengan menjadikannya tanpa kekerasan. Setelah selama 10 tahun, Tutik terlibat di kegiatan sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dirinya melihat kebutuhan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ke eksekutif. “Saya harus masuk ke sis tem, untuk itu saya masuk ke partai dan saya harus berjuang untuk bisa di legislatif,“ katanya. Ketua BPC PD Buleleng ini men-

diberi kesempatan pasti mampu,” ujarnya. Tapi diakuinya, dalam proses pengambilan keputusan, politisi perempuan umumnya mendapat kesulitan karena jumlahnya masih minoritas. Karena itulah bagi Tutik, perempuan harus mempunyai strategi de ngan menerapkan lobi. Aktivitasnya di politik, sejauh ini belum mengganggu kegiatan keluarga. ”Keluarga kami sangat demokratis, sehingga apapun keputusan yang sudah diambil akan didukung,”jelasnya. Tutik hanya harus lebih ketat mengatur waktu sebagaimana ketika dia menjadi pengusaha sekaligus aktifis sosial. Kepentingan adat tidak menjadi penghambat karena di Buleleng me-

mang lebih fleksibel. “Sebagai Aleg, sya juga sant dihargai oleh masyarakat,” katanya. Sementara itu, sebagai politisi, Tutik telah terbiasa dengan adanya persaingan. Untuk di masyarakat, Tutik tidak melakukan strategi khusus. Alumni STKIP Amlapura ini yakin, masyarakat akan melihat apa yang sudah dilakukannya. Ketika menjadi Aleg harus menggolkan keputusan. Dalam suasana formal biasanya tarik ulurnya kuat sekali. Tapi kemudian akan ada pendekatan informal dengan lobi dan komunikasi yang bersifat kekeluargaan dan personal. Adapun perlakuan politisi laki-laki terhadap politisi perempuan seperti dirinya dirasakannya sangat baik. “Mereka sangat hormat yang penting kita bisa menunjukkan eksistensi kita,” ujarnya. Pada saat pemilu, dia menghadapi mereka dengan menunjukkan kegiatan di masyarakat. Tutik sempat khawatir akan adanya praktek money politik. Tapi akhirnya hal itu tidak sampai mengganjal dirinya. Ketika menjadi Ketua komisi, Tutik biasanya lebih banyak melakukan pendekatan kekeluargaan dengan gaya lembut, tenang, sabar.


| 33

profil

Biodata Nama

: Tutik Kusuma Wardhani, SE, M.Kes

Tempat/Tgl Lahir

: Singaraja, 12 Nopember 1954

Alamat

: Jl Pidada XIII /4 – 6 Denpasar

Telp/Hp

: Rumah/Kantor 0361 - 415846

HP 0811392959 Email

: [email protected]

Pendidikan Terakhir : Jurusan/Fakultas

: Magister Kesehatan

Sekolah/Univ

: STKIP Amlapura

Lulus Tahun

: Nopember 2000

Hobby

: Olah Raga, membaca, Travelling

Organisasi

: Sekretaris Himpunan Pengusaha Pribumi (1995-2005) Ketua HIPMI Buleleng

Sekretaris IWAPI Buleleng

(1997-2002)

Ketua PERWOSI Buleleng

(2002-2007)

Ketua Tiara Kusuma Buleleng

(2001-2006)

Bendahara Dewan Pendidikan Kab.Bllg

Pengalaman Kerja

(1998-2001)

(2002-skrg)

Ketua Yayasan Kosala Wanita

(2003-skrg)

Ketua Yayasan Kertha Usada

(1990-skrg)

Anggota Rotari club Bali Taman

(2009-2010)

President Rotary Club Bali Taman

(2009-2010)

Past President Rotary Club Bali Taman

(2010-skrg)

: Apotik Mulya, Singaraja

(1973-1975)

Toko Obat Sumber Waras, Singaraja

(1980-skrg)

Apotik Cemara Farma, Surabaya

(1975-1977)

Apotik Banteng Farma, Jakarta

Pemilik RSU Kertha Usada, Singaraja

PT. Puspasari, Singaraja

(1977-1978) (1980-1990) (1990-skrg)

Pemilik Salon & Spa graham Puspasari

(2000-skrg)

Pemilik Taman Bacaan “Bunda Tutik”

(2000-skrg)

Kepartaian

34 |

Nama Partai

: Partai Demokrat

Tahun Bergabung

: 2007

Jabatan di partai

: Ketua BPC Perempuan Demokrat RI (PDRI)


dialog

bali sruti

KASIH SAYANG: Robin Lim melimpahkan kasih sayang kepada bayi tanpa melihat asal usulnya.

Untuk Bayi Penjaga Bumi Penampilannya sangat sederhana, mirip ibu rumah tangga biasa. Rambut tergerai lepas dengan wajah tanpa make up sama sekali. Tapi perempuan kelahiran Arizona, USA, 24 November 1936, kini menarik perhatian banyak orang. Yakni setelah dinyatakan oleh CNN Top Ten Heroes 2011.

D

ialah Robin Lim, pendiri Yayasan Bumi Sehat yang berlokasi di Nyuh Kuning Ubud. Yayasan ini bergerak utamanya bergerak di bidang pelayanan untuk ibu melahirkan dan bayinya. Tapi kemudian berkembang dengan banyak me-

lakukan kampanye untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak serta mengatasi masalah lingkungan. Berikut adalah wawancara dengan ibu Robin di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, T: Setelah anda terpi-

lih, untuk apa hadiahnya? J : Klinik Bumi Sehat akan kita kembang kan. Klinik itu kontrak nya tinggal 4 tahun lagi dan kita sudah punya tanah untuk membuat klinik baru yang lebih luas sehingga makin banyak orang yang bisa dibantu.


| 35

dialog Kalau menang hadiahnya 250 ribu US Dolar, itu cukup untuk bangun. T: Kenapa anda tertarik menekuni masalah kelahiran bayi? J : 20 tahun lalu lalu adik saya meninggal ketika melahirkan. Dia mengidap darah tinggi dan dokter tidak memberi tahu resikonya. Kemudian ada sahabat saya yang meninggal juga saat melahirkan. Itu di Amerika Serikat dan membuat saya bertanya-tanya, mengapa orang kurang memperhatikan keselamatan ibu yang melahirkan. Masalah ini juga kurang tereskspose di media. Saat ini setiap harinya ada 981 perempuan di dunia meninggal di dunia karena komplikasi saat melahirkan. Kalau ada 2 pesawat boeing yang jatuh tiap hari dan 832 orang mati, tentu akan jaid berita besar dan perusahaan akan bangkrut. Tapi terhadap data ibu yang meninggal itu orang kurang peduli. T: Bagaimana bisa memilih Bali? J : Pertamanya ke Bali karena hanya ingin melihat saja karena Bali terkenal sebagai daerah yang indah. Lalu kami tinggal disini selama 2-3 bulan sampai saya sempat melahirkan disini. Sejak itu makin sering

36 |

bali sruti

SEDERHANA: Meski jadi tokoh dunia, Robin Lim tetap sederhana.

tinggal di Bali dan akhirnya memutuskan untuk hidup disini. Kemudian banyak orang kampung yang meminta bantuan ketika ada yang melahirkan karena mereka tahu saya melahirkan sendiri di rumah. Jadi mereka menganggap saya pasti seorang bidan. Saat itu, Ubud masih seperti kampung dan jalan-jalan


masih dari tanah, jadi susah untuk dapat bidan atau dokter. Saya sendiri sebenarnya sudah bidan karena pendidikan tapi belum mendapat ijin. Akhirnya saya menjadi pembantu bidan dari mereka yang sudah mendapat ijin disini. Kemana-mana naik motor untuk menolong orang dan itu mem-

dialog buat saya merasa bahagia. T : Kapan membangun Yayasan Bumi Sehat? J : Mulai tahun 1992 sudah mulai membuat rencana. Tapi klinik baru bisa dibuka sejak 8 tahun lalu. Disini ibu melahirkan bisa mendapatkan pelayanan secara gratis. Kita inginnya menolong semua ibu melahirkan yang bisa ditolong disini. Tapi kalau tidak me-

kan, apa saja layanan lainnya? J : Kita punya ambulans gratis, kalau kondisi darurat langsung bisa bantu, bukan hanya ibu melahirkan tapi juga kecelakaan bahkan korban tawuran. Kalau disini perawat, dokter semua gratis. Bidan jaga 24 jam. Ada Klinik spesialis untuk anak setiap hari Senin juga gratis, Posyandu untuk area

Ini sudah terjadi karena ada ibu-ibu yang melahirkan disini, sekarang membuka klinik di Denpasar dan juga ada yang di Ambon. mungkinkan , kita sediakan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Yang lebih penting, klinik ini juga bisa menjadi model bagi yang ingin mengembangkan. Ini sudah terjadi karena ada ibuibu yang melahirkan disini, sekarang membuka klinik di Denpasar dan juga ada yang di Ambon. Ada juga bidan dari Laos yang selama 1 bulan tinggal disini lalu pulang dan membuka di negaranya. Ada buku-buku yang telah diterbitkan tentang ibu melahirkan, kita cetak dan sebarkan gratis bisa juga lihat wesbite T: Selain ibu melahir-

disini. Kami juga ada program pendidikan lingku ngan di Nyuh Kuning sehingga desa ini jadi juara desa paling bersih di Bali. Ada juga les bahasa Inggris dan computer gratis. Kita juga bantu bea siswa untuk anak-anak yang mau jadi bidan. Sebab sekolah bidan disini mahal, lebih mahal dari di Belanda. T : Kabarnya juga menjadi tempat belajar bagi calon bidan? J : Disini ada mahasiswa setiap bulan 2-3 kali kunjungan bisa 50 orang per kunjungan. Yang kita ajarkan adalah bagaimana melayani dengan r cinta. Jadi mereka harus tinggal

1 hari disini, bicara de ngan ibu-ibu, melihat bayi. Mereka kita ajarkan mencatat detail 200 orang melahirkan yang dibantu dan anaknya, siapa tahu yang mereka bantu adalah anak yang nanti jaid presiden Indonesia. Sekarang banyak bidan yang kurang peduli, nama ibu dan anak yang ditolong , padahal nanti cucunya akan tahu bahwa neneknya mungkin membantu melahirkan orang besar. T : Untuk anak yang baru lahir, apa kampanye anda? J : Kita punya program 100 persen ASI menyusui. Karena manfaatnya sangat banyak bagi anak dan ibunya. Karena itu kita menolak bantuan dan hadiah dari perusahaan susu formula. Mereka sering promosi dengan memberi sepeda motor, TV, kompor gas kepada bidan. Tapi bidan disini dilarang menerima itu. T : Nama bumi sehat sendiri apa alasannya? J : Bumi itu seperti ibu pertiwi. Kita ingin bayi yang lahir disini nanti menjaga ibu pertiwi. Makanya dia harus diperlakukan de ngan benar dan penuh de ngan cinta. Kuncinya ja ngan sampai terjadi trauma saat melahirkan karena bayi


| 37

dialog

bali sruti

BAYI: Masa depan dunia berada di tangan para bayi.

sebenarnya sangat sensitive. Kalau dia trauma, sulit untuk disembuhkan dan dia akan mengalamai masalah dengan kepercyaaan diri nya. Mereka akan merasa tidak aman dan tidak percaya akan hal-hal yang baik. Untuk menandai anak trauma atau tidak bisa dilihat dari perilakuknya. Anak yang tidka trauma biasanya lebih aktif dan percaya diri seringkali orang melihat dia agak nakal. Ada guru di Ubud yang sudah menandai, anak yang lahir di klinik Bumi sehat biasanya seperti itu T : Kira-kira sudah berapa bayi yang ditolong? J : Pasti sudah banyak sekali. Tahun ini saja sudah

38 |

400 tahun. Padahal kita sudah punya klinik sekitar 8 tahun. T : Selain di Ubud me ngapa membuka di Aceh? J : Setelah tsunami, kami berpikir, bagaimana pertolongan pada ibu dan anakanak disana khususnya saat melahirkan. Makanya kami mendirikan klinik disana dengan bantuan South East Asia Rotary. Ternyata memang benar kondisinya sangat menyedihkan. Sekarang juga masih begitu, meskipun banyak yang mempertanyakan karena dianggap situasi sudah normal. Tapi untuk daerah pendalaman sebenarnya masih sangat sulit karena untuk menolong kelahiran


itu mesti datang ke lokasi tidak bisa jarak jauh. Karena itu kami juga berjaringan dengan dukun beranak disana dengan memberikan mereka hp dan vouchernya. Jadi kalau ada kejadian bisa langsung kontak. T : Darimana dana untuk kegiatan ini? J : Saya sering melakukan penggalian dana dengan acara-acara amal. Juga ada kampanye di internet. Sampai-sampai ada donatur yang anonim tiap bulan memberi sumbangan dan pihak bank tidak mau memberitahu identitasnya. Kalau ada keluarga yang kami tolong kemudian memberi bantuan juga kami terima. ROFIQI HASAN

resensi buku

Garis Perempuan

Sayap-Sayap yang Tandas Judul buku : Garis Perempuan Penulis : Sanie B. Kuncoro Penerbit : Bentang, Yogyakarta Tebal buku: 373 Halaman Cetakan : I – 2010

T

akdir adalah kesunyian bagi setiap individu untuk me ngurai perjalanan hidupnya. Setiap dari kita pasti mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda. Bahkan kita semua tengah berada dalam sebuah perjalanan tak terduga akan serupa apa, berakhir

di mana dan sampai kapan. Kita sedang menuju sesuatu, seperti proses migrasi. Di mana alam telah me ngatur sistematika migrasi yang sempurna bagi setiap spesies. Sedemikian rupa sistematika itu terilhamkan dalam diri mereka sehingga memungkinkan mereka

mengenali jalur perjalanan yang belum pernah dilalui atau dilakukan. Di atas segalanya para spesies akan tetap me ngambil risiko dengan keberanian untuk menempuh perjalanan. Mengambil risiko tertinggi menempuh perjala-


| 39

resensi buku nan demi melanjutkan sebuah siklus keseimbangan alam dan menjadikan perjalanan tersebut sebagai pengambaraan menakjubkan yang tidak dapat terukur dengan angka-angka. Takdir adalah kepingan puzzle kehidupan yang belum kita akan ketahui wujudnya, sebelum kita akan melalui dan merasakan nya. Ia adalah sesuatu yang abstrak, asing, tidak dapat terencana, walau kadang dalam beberapa hal masih bisa kita antisipasi akibatakibatnya. Takdir merupakan garis kehidupan yang membujur bagi jalan hidup setiap manusia. Sebuah garis hidup yang pada suatu ketika, kita mesti bertanggung jawab untuk memilihnya sebagai poros bagi kita untuk terus bergerak. Sebab, kita juga punya kewenangan untuk menentukan takdir yang telah kita pilih. Kita adalah tuan bagi nasib kita sendiri. Memilih jalan apa dan yang mana, walau kadang juga tak seindah yang kita impikan. Menjadi tuan bagi nasib sendiri berarti keberanian untuk menentukan masa depan dengan pilihanpilihan yang tidak biasa, pilihan kita sendiri, pilihan yang bersumber pada kesadaran panggilan nurani. Buku berjudul “Garis Perempuan” karya Sanie

40 |

B. Kuncoro bercerita me ngenai tapak-tapak takdir yang harus dipilih, dipilah dan dilalui empat perempuan yang sejak belia tumbuh bersama. Mereka menjalani takdir sebagai perempuan serta menemukan bahwa hidup tak selalu terkonfigurasi serupa do ngeng masa lalu para peri, yang menyimpan berbagai keindahan, kedamaian, dan ketentraman. Kebun kehidupan pun

dan belokan bisa terlalui dengan mulus bagaimana beratnya medan serta menjadikan perjalanan mencapai tujuan akhirnya. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda Ranting, Tawangsri, Gendhing, dan Zhang Mey melakonkan sebuah drama kehidupan yang pelik. Penggalan-penggalan kisah berlumur nilai, sebenarnya baru dimulai ketika mereka mulai berpisah.

Takdir adalah kepingan puzzle kehidupan yang belum kita akan ketahui wujudnya, sebelum kita akan melalui dan merasakannya. acapkali melalui kemarau panjang tak berkesudahan yang mengiris pilu menunggu datangnya air hujan. Mereka tak mampu mengelak dari kepatutan terhadap partitur perkawinan, walaupun yang teralun adalah selarik nada pahit. Namun, mereka meski hadapi dengan kepala tegak. Tak hanya sesederhana itu, bagi mereka, jejak takdir yang tertuang dalam goresan tinta buku ini adalah sebuah perjalanan yang menguras energi, pikiran dan menggerus perasaan. Diperlukan sebuah ketabahan dan ketangguhan untuk menelusuri jalur-jalur ini, sehingga seluruh tikungan


Sesaat begitu lulus SMA, saat mereka mulai mengerti beratnya bertahan hidup, ketika masa remaja mereka menjelang lunas untuk kemudian memasuki gerbang dewasa. Pahit getirnya kehidupan terlukis dalam kanvas kehidupan Ranting, karena terpaksa demi membayar biaya pengobatan Ibunya yang terkena tumor. Merelakan dirinya diperistri oleh Basudewo, orang kaya di kampung yang juga doyan menikah. Sehingga, ia memperoleh uang untuk operasi Ibunya. Kemiskinan memang gilnya untuk nekad, demi baktinya pada Ibu. Walau

resensi buku pada akhirnya, ia menceraikan suaminya setelah senggama yang keseratus. Karena kemiskinan pula, Gendhing tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang paling tinggi. Ia, pada akhirnya memilih untuk menjadi perias di salon Cik Ming, langganan

pada sebuah nilai materi belaka. Berbeda dengan keduanya, nasib Tawangsri lebih mujur. Ia melanjutkan studinya di sebuah Universitas ternama. Namun, kehidupan tak selalu indah jika kita tidak melihat dan merasakannya sendiri.

Seperti yang terlukis dari sikap Tawangsri sendiri untuk menggunakan, haknya menentukan siapa laki-laki pertama yang akan memerawaninya dengan atau tanpa pernikahan. mencuci Ibunya. Sebuah pekerjaan mulia agar ia belajar mandiri. Sampai suatu ketika, jembatan takdir mengantarkan pada persoalan pelik, saat tabungan Ibunya yang berjumlah dua puluh juta dan di simpan di sebuah koperasi hilang, karena kantornya tutup dan orangnya melarikan diri. Padahal, uang yang disimpan Ibunya adalah uang pinjaman dari seorang bandar. Dengan tekad untuk melepaskan diri dari takdir kemiskinan dan kesempatan untuk melunasi hutang Ibunya, Gendhing hampir terperosok untuk menjual dirinya pada seorang pe ngusaha China. Namun, berkat keteguhan hatilah ia memilih tak akan menyerahkan keperawanannnya

Walaupun berasal dari keluarga berada dan menjadi anak tunggal dalam keluarga. Tawangsri merasakan ketidaksempurnaan dalam hidupnya, saat sosok ayah yang harusnya menjadi pelindung dan kepala keluarga malah menjadi beban. Ayahnya seorang penjudi yang hidupnya habis di meja-meja judi. Tetapi, entah mengapa Bundanya sanggup bertahan mengisi lembar-lembar kehidupan bersama Ayahnya yang tidak pernah memberikan kasih sayang padanya. Hingga ia sendiri berpendapat “cinta adalah bentuk lain dari ketidak berdayaan. Sebab, atas nama cinta seseorang bisa menyerah pada seseorang lain, dengan atau tanpa alasan. Dengan mencintai,

bisa membuat seseorang tak mampu menolak suatu pengaruh, mengendalikan diri atau melupakan seseorang. Bahkan, mungkin tak mampu membendung gejolak perasaan, menghayutkan diri dengan atau tanpa kesadaran, bahkan menyerahkan dalam dikte”. Tidak persoalan walau itu keperawanan. Seperti yang terlukis dari sikap Tawangsri sendiri untuk menggunakan, haknya menentukan siapa laki-laki pertama yang akan memerawani nya dengan atau tanpa pernikahan. Atau penyerahan jiwa raga Zhang Mey pada Tenggar sang pacar, yang tidak mendapat restu keluarga. Begitulah takdir bekerja. Setiap lengkung peristiwa mempunyai dimensi misterinya sendiri yang tidak akan selalu terjelaskan, betapapun tersedia ribuan kata untuk menarasikannya. Membaca buku ini, mengajak kita untuk bersolek dalam cermin kisah empat perempuan yang mewakili karakter manusia. Sebuah album waktu yang mungkin juga akan sampai pada kita? Sumber : http://www. pemustaka.com/resensibuku-garis-perempuansayap-sayap-yang-tandas. html


| 41

album

Kasus HIV/AIDS di Bali Meningkat

K

asus HIV/AIDS di Blai menunjukkan lonjakan yang cukup tajam, karena itu perlu penanganan yang lebih serius oleh semua pihak, kata Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Bali Made Suprapta. “Di dunia sedang menurun. Sebut saja Amerika Serikat dan Australia. Tapi di Bali, justru meningkat,” kata Suprapta di Denpasar, Sabtu. Saat menggelar pertemuan dengan sejumlah wartawan peduli AIDS, ia mengatakan, penurunan HIV/AIDS di dua negara itu, karena telah mampu mendata kasus HIV/AIDS. Sehingga grafiknya stagnan dan belakangan cenderung menurun. Sementara di Bali, kata dia, dari data yang dimiliki setiap bulannya 30 orang

42 |

justru terjangkit virus mematikan itu. “Rata-rata 30 orang terjangkit tiap bulannya. Ini harus dipikirkan secara bersama, khususnya oleh industri media yang memainkan peranan sosialisasi 75 persen atas hal ini,” katanya. Persoalan klasik meningginya kasus tersebut di Bali, kata Suprapta, adalah minimnya informasi tentang penyakit tersebut. Untuk itu ia berharap di tahun 2012 pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk menghentikan munculnya kasus-kasus baru tersebut. Sementara itu Tim Advokasi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Bali, dr Made Molin Yudiasa mengajak semua instansi yang ada di lingkungan Pemkot Denpasar dapat


berperan secara aktif menanggulangi dan mencegah penyebaran kasus penyakit mematikan tersebut. Menurut Yudiasa, terjadinya peningkatan kasus penderita HIV/AIDS di Pulau Dewata disebabkan minimnya informasi secara terperinci tentang penyakit tersebut. Sementara itu, Ketua KPA Kota Denpasar Jaya Negara yang juga wakil wali kota itu mengatakan, dari sekian banyak kasus HIV/AIDS di Pulau Dewata, di daerahnya merupakan yang tertinggi. “Untuk itu perlu pena nganan serius dari seluruh pihak, termasuk masyarakat dan semua satuan kerja (SKPD) berperan aktif mendukung program penekanan penularan HIV/ AIDS,” katanya.

album

Keadilan Restorative di PN Denpasar

K

eadilan restorative diterapkan di PN Denpasar dalam kasus DW, 14 tahun, bocah yang didakwa melakukan penjambretan dengan barang bukti Rp 1.000. Ia yang dituntut hukuman tujuh bulan penjara Ia divonis bersalah, namun hakim Puji Harian mengembalikan anak itu kepada orang tuanya. “Ini demi masa depan anak itu,” ujarnya pada persidangan bulan Januari silam. Jaksa penuntut umum, Ni Wayan Relawati Susiana sebelumnya menyatakan DW bersalah melanggar Pasal 363 ayat 1 butir ke-4 KUHP. Menurut jaksa, pertimbangan yang membe ratkan karena perbuatan DW telah menyebabkan keresahan masyarakat. Sementara, yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya. Penasihat hukum DW, Dessy Octarini, menyatakan keberatan karena tuntutan jaksa dinilainya terlalu berat. Dessy berharap hakim tunggal, Puji Harian, yang memimpin persidangan, akan memu-

tuskan DW dikembalikan kepada orang tuanya. “Kami percaya hakim akan mempertimbangkan aspek pendidikan dan masa depan anak,” ucapnya. Mendengar tuntutan terhadap DW, ayah DW, Iswanto, berharap tuntutan itu tidak akan menjadi ke nyataan. “Saya harap anak saya bisa segera dikembalikan ke rumah,” katanya. Iswanto mengatakan DW sebetulnya anak yang lebih suka di rumah dan hanya sesekali bergaul dengan temannya di luar rumah. “Saya terkejut ketika dia tertangkap,” tuturnya. Iswanto berjanji akan lebih banyak mengawasi pergaulan anaknya. Kasus DW yang ma-

sih duduk di kelas I SMP swasta di Denpasar terjadi pada 13 Maret 2011 sekitar pukul 23.00 WITA. Kala itu, DW bersama rekannya, A, melintas dengan sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Denpasar. Keduanya menjambret tas Ni Kade Susilawati yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Keduanya berhasil mengambil uang Rp 1.000. Warga, yang mende ngar teriakan minta tolong Susilawati, menangkap DW yang terjatuh dari sepeda motornya. Atas perbuatannya, DW dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. ran


| 43

album

P

Bedah Rumah KK Miskin

emerintah Provinsi Bali tetap memprogramkan bedah rumah untuk keluarga mis kin dengan target 13.000 rumah. Sejak 2008 hingga 2011, sebanyak 2.954 rumah sudah terbangun. Tahun ini, Pemrov Bali menargetkan 1.550 rumah keluarga miskin. Anggaran tiap rumah sekitar Rp 26 juta. Pembangunannya dilakukan secara swakelola, yakni diserahkan kepada kepala desa setempat untuk membangunnya dengan pengawasan tentunya. Sebelumnya, pemerintah daerah kecewa terhadap salah satu kontraktor. Perusahaan itu diputus kontraknya karena setahun hanya

44 |

membangun 57 unit, padahal menyanggupi memba ngun 147 unit di Kabupaten Gianyar, Badung, dan Denpasar. “Kami menyadari kelalaian. Kami juga mengakui tidak ada penalti apa pun karena sudah wanprestasi. Ke depannya, kami akan berhatihati memilih peserta tender,” kata Kepala Dinas Sosial Bali Ketut Susrama, Kamis (12/1/2012) di Denpasar. Saat ini masih ada sekitar 10.000 unit rumah yang dikategorikan rumah tidak layak huni di Bali. Sementara bantuan pemerintah maupun swasta dalam mengatasi persoalan ini masih minim. “Oleh karena itu perlu


ada gerakan sosial bersama untuk memperbaiki rumah tidak layak,” kata Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Teneng, Selasa (3/1/2012). Pemprov Bali berharap akan lebih banyak lagi pihak swasta maupun perorangan yang mau menyumbang bantuan bagi penduduk miskin yang rumahnya tidak layak. Menurut Teneng, selama ini untuk membedah rumah tidak layak dibutuhkan dana Rp 20 juta per unit. “Dengan adanya gerakan sosial itu, paling tidak jumlah rumah tidak layak yang sudah dibenahi dapat mencapai 80 persennya,” kata Teneng. ist

puisi

Untuk Segala Ingin Kalau saja Kalender tak punya nama hari Mungkin pohon-pohon tak akan tahu Sepucuk daun telah gugur menuruni jalan ini

Kepada segala ingin Pohon-pohon hijau Dan kaleng-kaleng kecil Segalanya tak berjarak Ketika tak ada lagi nama hari

Ketika terik hari Menyentuh ujung paling basah, pada rambut bocah-bocah tepi jalan

Sebab kelak Mungkin tak ada kecupan atau selimut tidur Untuk kita

Di taman lengang Gadis kecil menari, pada hampa bunga-bunga Matanya melekukkan sebuah sungai yang kerap jadi mimpinya Sepatu kaca, kaleng-kaleng kaca, atau langit merah muda, kata-kata yang ingin Sementara kunang-kunang Menelip cahaya, di ranting pilu Memainkan lampu-lampu kuning diantara gelas-gelas bir dengan canda atau tawa yang percuma Mungkin kelak sayapnya Lekas senyap Ketika suara denting bergulir, jadi busa bir yang sia-sia Dan kalau saja kalender tak punya nama hari Mungkin memang ada seseorang Memanggil kita di ujung tikungan Membawakan hari yang lebih dari hari Sepotong es krim biru muda, dan bunga-bunga untuk taman lengang untuk setiap orang


| 45

puisi

Dua Tukang Sapu Sepasang tukang sapu berseberang jalan pagi ini Kembali lagi untuk hari Dan kota-kota Dua tukang sapu Saling bergurau Daun-daun lupa tumbuh Hari jadi tak riang Dua tukang sapu Memandang pendar lampu-lampu Berteduh di sela pohon mengingat nama-nama anaknya Sementara seekor kumbang Meniru bentuk sayap yang tak lagi dimilikinya Dua tukang sapu Bertukar sapa Daun-daun meluncur ke dalam angan Membentuk sepotong roti untuk mereka bagi

46 |


puisi

Dari Sebuah Pagi Ini pagi yang cerah bagi gadis kecil itu yang mengayuh sepeda menuju sekolah Pukul 07.30 duduk berkeringat di bangku kelas rok lecak kena bercak air lumpur di bawahnya, sepasang sepatu kumal malu-malu terdiam Seekor semut mengintai terlalu kepingin tinggal di dalamnya sebab dunia di luar sepatu seringkali lebih sengit dan muram

Gadis kecil kembali ke bangku kelas belajar keras saat bosan, berayun-ayun sepatunya mengetuk-ngetuk pelan kaki meja Tetapi seekor semut terbangun dari tidur menggigit jari si gadis dan seketika ia kesakitan seolah tersadar akan belantara dunia yang kelak bakal ditempuhnya dengan laju waktu dan doa ibunda

Ada kotak mungil di kantung baju gadis kecil tempatnya menyimpan bekas permen karet dan wajah-wajah rahasia untuk sebaris sajak tak selesai yang ingin disimpannya hingga dewasa Pukul 09.30 tiba waktu istirahat para guru anak-anak berlarian keluar gadis kecil bermain lompat tali jalinan karet yang rumit semoga hidupnya kelak tak sepelik itu! Sekilas tampak bersuka cita dengan mata paling riang coba melupakan makan siang Nasi dan lauk buatan ibu masih setia menantimu tahanlah sebentar sampai berdentang lonceng waktu pulang


| 47

cerpen

Jangan Sentuh Aku!

J

angan sentuh aku!” begitu prinsip utama Mawar saat memutuskan terjun ke dunia politik. Karena ia begitu tahu, saat bersentuhan dengan para lelaki, diri nya bisa tercederai tidak saja secara fisik, tapi hati. Prinsip ini justru ia sarikan dari prilaku ayahnya, seorang politikus papan atas di negeri ini, yang selalu berhasil merebut simpati politis dengan cara menyentuh hati para pendukungnya, yang semakin hari semakin besar. Sentuhan hati pula yang menyebabkan ayahnya dikenal penuh affair, tidak saja dengan para kader di lingkungan konstituen politiknya, tapi juga beberapa aktivis wanita lain di partai lawan. Ayahnya de ngan mudah membuat para aktivis wanita mau memberi apa yang menjadi rahasia, termasuk strategi penting pemenangan pemilihan umum berikutnya. Tidak banyak yang menyangka bahwa politikus sekharis matik ayahnya, juga melalukan cara cara kotor dalam upaya memenangkan ideologi politiknya. Dalam rapat rapat partai terba-

48 |


tas di rumahnya, Mawar kerap menguping dari balik kamar, bagaimana ayahnya bicara dengan tegas, lugas dan sangar, bahwa memenangkan kekuasaan lebih penting dari apapun dalam kehidupan ini. Lalu kata kata sadis menyusul keluar dari mulut ayahnya yang dikenal dengan senyum manisnya di atas mimbar mimbar demokrasi, “Gilas!”

Prinsip ini justru ia sarikan dari prilaku ayahnya, seorang politikus papan atas di negeri ini, yang selalu berhasil merebut simpati politis dengan cara menyentuh hati para pendukungnya, yang semakin hari semakin besar. “Habisi!” “Jangan beri ampun, kalau perlu bumi hanguskan!” Namun di balik kemenangan kemenangan tersebut, ia tahu ayahnya telah mengalahkan keluarganya, bahkan keka-

cerpen cau pikiran anak anaknya tidak pernah ia selami ataupun berusaha ia selamatkan. Begitu pula saat si sulung yang hampir menyerupai dirinya, mulai dari postur tubuh, wajah dan kharisma bicaranya, justru memilih dunia narkoba untuk berlindung dari rasa waswas yang setiap hari diinjeksikan ke dalam pikiran oleh ayahnya. Saat si sulung tewas overdosis, tak setitik air matapun yang menetes darinya, membuat kelembutan seorang kawan menghilang begitu saja dalam benak Mawar pada ayahnya.

karier politikmu jatuh. Sejak saat itu, Mawar begitu menjaga dirinya dari sentuhan siapa saja yang berusaha mendekati. Baginya kariernya di dunia politik adalah amanah, dirinya yang wanita harus menerima tugas sebagai pengganti kakak sulungnya, walau kedua kakak laki lakinya sudah terjun ke dunia politik dan punya posisi politis yang bagus. Beberapa kali, diam diam ia menguntit kepergian ayahnya ke pusara anak sulungnya, berdiri diam hingga sejam lebih. ****

Jangan coba bermain main dengan ayah, dari caramu berjalan saja, ayah tahu bila apa yang kamu ucapkan penuh kebohongan. Kamu pikir lawan lawanmu di luaran sana, domba domba manis? Sejak saat itu, ayahnya yang ramah di luar rumah, justru ganas di rumah sendiri. Tidak ada demokrasi sedikitpun, semua harus dalam kontrol dirinya mulai dari bangun tidur hingga cuci kaki ke atas peraduan. Mulai dari soal bermimpi, hingga bagaimana sebuah ide musti dimenangkan. Cara bicara, cara memulai, cara menyerang, cara menjatuhkan, cara mudah memenangkan dan cara meraih kekuasaan, semua diajarkan hampir setiap saat bila ayahnya di rumah. Ayahnya satu dari sedikit orang yang ia kenal punya kekuatan dalam detil, tahu betul perkembangan anak anaknya dan sangat paham bila ada anak anaknya berusaha memanipulasi dirinya, “Jangan coba bermain main dengan ayah, dari caramu berjalan saja, ayah tahu bila apa yang kamu ucapkan penuh kebohongan. Kamu pikir lawan lawanmu di luaran sana, domba domba manis? Mereka itu srigala srigala yang tidak segan segan melahapmu. Ini penting juga bagi kamu Mawar, tidak ada belas kasihan bagi wanita di dunia politik, sedikit saja kamu jatuh hati, saat itu pula

Mawar berada di ruang periksa jaksa tindak pidana korupsi, statusnya tersang ka dan ia sudah ditahan. Ayahnya yang sedang berada di ruang ICU rumah sakit jantung, belum sadarkan diri setelah seminggu stroke menyerangnya seperti kawan yang tiba tiba menjadi lawan telak. Laki laki dengan popularitas flamboyan itu kini tak lebih sesosok tubuh tak berdaya, sesosok orang yang patut dikasihi karena istri tercinta sudah lama meninggalkannya, pergi dengan politikus lain yang lebih kuat citranya. Mawar tidak prihatin dengan kasusnya, baginya ini adalah permainan politik. Ada saatnya di atas, ada saatnya terjungkal. Tapi setiap mengingat kondisi ayahnya, ia sedih bukan kepalang. Karena ayah nya baginya adalah guru dan bukan politikus seperti orang puja. Ayahnya adalah seorang bapak yang mau anak anaknya lebih baik dan lebih baik lagi; saat ayah nya mendorong dirinya berani mengambil posisi sebagai ketua partai, resiko sudah benar benar dihitungnya. Bila kemudian Mawar sendiri abai dengan resiko, ini Januari - Maret 2012

| 49

cerpen

Hingga tiba-tiba, terjadi sebuah ketidakbiasaan, saat jumpa pers di kejaksaan, sejumlah jaksa senior turut hadir mendampingi kepala kejaksaan yang memberi statemen bahwa mereka telah salah menangkap Mawar. semata mata ia ingin menunjukan pada ayahnya bahwa dirinya mampu, mampu seperti ayahnya. Resiko paling besar adalah turut memanipulasi anggaran negara, saat ia menduduki posisi politis yang memiliki kuasa yang lebih besar dari yang pernah ayahnya peroleh. Walau ayahnya sudah mengingat kan bahwa masuk ke wilayah itu sangat berbahaya, tapi Mawar terus saja mengabaikan. Bahkan dengan sadar ia tahu bahwa uang yang cukup besar dalam kuasa nya, mampu membuat kariernya meroket, hingga sekelompok orang dari kejaksaan menghentikan gerak langkahnya saat masuk ke gedung parlemen. “Jangan sentuh aku!” ujar Mawar saat

50 |


akan ditawan. “Ibu kami tangkap.” “Kalian boleh tangkap, tapi jangan sentuh aku.” Tak lama setelah penangkapan itu, media massa gempar. Seperti memperoleh bahan bakar baru, menyala nyala melalap apa saja, termasuk mengarahkan semua corong wawancara pada ayah Mawar. Mawar hanya tahu ayahnya dilarikan ke rumah sakit dari pengacaranya, yang menjelaskan bahwa Si Singa Mimbar itu kelelahan setelah meladeni pertanyaan pertanyaan wartawan, “Ayahmu membelamu, menyebut Mawar korban konspirasi politis tingkat tinggi. Ayahmu kagum, bahwa kamu yang berusaha konspirator

cerpen itu jatuhkan. Tapi mereka mereka itu tidak tahu, bahwa kamu paling kuat dan bukan pada posisi terlemah, walau kamu perempuan.” Di ruang jaksa itu, Mawar sedang mohon penangguhan penahanan pada, alasannya ia musti merawat sang ayah. Ia juga punya beberapa orang yang bersedia memberi dukungan bahwa dirinya tak akan melarikan diri dan paling penting ia akan sangat kooperatif selama proses pemeriksaan. Kejaksaan mengabulkan de ngan syarat harus melaporkan diri setiap hari, di luar agenda pemeriksaan. Begitu keluar dari kejaksaan Mawar sudah ada di rumah sakit, begitu juga de ngan para wartawan yang ingin mewawancarinya. Ia tak gentar, bicara lugas bahwa ia tak bersalah. Baginya penangkapan dirinya salah, “Mungkin saja para penyidik punya informasi, tapi itu belum tentu benar. Karena negara ini negara hukum, aku menghormatinya. Dan hak hukum aku juga mohon dihormati, termasuk dalam pemberitaan, kawan kawan.” *** Disela sela hiruk pikuk penangkapan, lalu penangguhan penahanan dan dramatisasi bagaimana ia merawat sang ayah yang tidak berdaya dari balik dinding ICU rumah sakit, Mawar meluangkan waktu nya, menyelinap dari semua yang mengawasinya, untuk pergi ke sebuah apartemen mewah menemui seorang laki laki yang sudah tidak bisa dibilang muda, “Saya tahu ini urusan kalian, namun kalian menimpakan pada diri aku, sendirian,” ujar Mawar tegas. Ia mengambil minuman beralkohol sendiri dari meja bar kecil, lalu menuangkan dengan fasih dan minum tanpa mencampurnya. “Ini semua kesepakatan kawan kawan.”

“Kesepakatan para pengecut?!” “Begini Mawar…” “Sudahlah, kamu pikir aku benar benar jatuh cinta padamu.” “Mawar, aku sayang padamu.” “Ini bukan sinetron sayang…kamu pecundang!” “Bagaimana kalau aku bicara pada ayahku dulu, baru kita cari jalan keluarnya.” “Tidak perlu, kamu urus saja istri istrimu. Aku mau begitu ayahku sadar, semua urusan sudah selesai. Atau aku beber semua hal yang aku tahu, lalu semua masuk bui. Jangan coba coba main denganku.” “Sayang, jangan marah,” ujar laki laki itu ingin memberi sentuhan mesra. “Jangan sentuh aku! Kamu tak lebih dari pecundang. Jaga mulutmu, jaga sikapmu, segera lepaskan aku dari kasus ini, aku tahu kamu punya kuasa itu. Atau…” Mawar pergi dari apartemen itu dan tidak pernah kembali. Ia tetap menjadi reality show karena wartawan tak jemu jemunya menyorotkan kamera kamera mereka saat Mawar merawat sang ayah, mendengarkan Mawar bercerita apa saja dan dengan senang hati mau datang ke kantor ke jaksaan saat ia musti melakukan wajib lapor. Hingga tiba tiba, terjadi sebuah ketidakbiasaan, saat jumpa pers di kejaksaan, sejumlah jaksa senior turut hadir mendampingi kepala kejaksaan yang memberi statemen bahwa mereka telah salah menangkap Mawar. Kegemparan baru kembali terjadi, tapi tak ada lagi yang mampu memberi statemen, kenapa hal ini terjadi. Saat Mawar mendorong ranjang ayahnya, keluar dari ruang ICU, para wartawan bertanya, kenapa kasus besar ini kemudian ini meredup. Mawar hanya tersenyum. Iwan darmawan Penulis novel Ayu Manda Januari - Maret 2012

| 51

8 Tujuan Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim

Dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan kelaparan hingga setengahnya pada 2015

Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua

Semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan

Mengurangi Tingkat Kematian Anak

Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issue kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting

Meningkatkan Kesehatan Ibu

Yang sangat diperlukan oleh ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas untuk ibu dan anak

Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya Kesadaran dan pengetahuan yang benarmengenai HIV dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia

Memastikan Kelestarian Lingkungan

Mengintegritasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia

Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan Mengembangkan Kemitraan lebih lanjut yang terbuka, berdasarkan aturan, prediksi, non-diskriminatif perdagangan dan sistem keuangan

Suara Millenium Development Goals (MDGs) Edisi No.5 Januari - Maret Energi Baru Politisi Perempuan

Recommend Documents