132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Millenium Development Goals disingkat MDGs merupakan sebuah cita-cita pembangunan global yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan manusia (human development). Delapan tujuan yang termaktub di dalam MDGs merupakan tujuan yang terukur dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan dicapai pada tahun 2015. Diantara delapan tujuan tersebut terdapat tujuan untuk menurunkan setengahnya proporsi penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan USD 1 perhari. Tujuan ini kemudian menjadi tujuan pertama (MDG 1) dari kedelapan tujuan pembangunan global tersebut karena dinilai memiliki signifikansi terhadap pencapaian tujuan-tujuan lainnya. Dengan adanya berbagai elaborasi tentang program MDGs dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan MDGs secara keseluruhan dan MDG 1 secara spesifik, Indonesia sebagai emerging country, pemegang keketuan ASEAN, anggota G-20, Enhanced Engagement Country dalam OECD serta berbagai keanggotaannya di tingkat global ikut dan berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 sampai saat ini telah mengarusutamakan MDGs kedalam berbagai
133
dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah seperti RPJMN, RPJMD, RKP, RAN, dan RAD serta kemudian menyusun SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dan membentuk berbagai badan penanggulangan kemiskinan seperti TNP2K (Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan)
sebagai
bentuk
realisasi
komitmennya terhadap MDGs dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui pengarusutamaan tersebut, pemerintah Indonesia membuat kebijakankebijakan dan program-program yang pro-poor, pro-growth, dan pro-MDGs. Pemerintah Indonesia juga telah mengajak para stakeholder terkait serta masyarakat
agar
berpartisipasi
mewujudkan
MDGs
ini.
Keseriusan
pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak lain ditujukan agar dalam hubungan kerangka hubungan bilateral maupun multilateralnya, Indonesia nantinya dapat menjadi role model bagi negara lain dalam pengeradikasian kemiskinan serta untuk memperkuat bargaining position dan standing Indonesia di pentas perekonomian dan perpolitikan internasional. 2. Untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan di Indonesia, pemerintah memerlukan dukungan bantuan luar negeri baik dalam bentuk hibah, pinjaman, maupun peningkatan kapasitas (capacity building). Keberadaan MDGs kemudian menjadi dasar bagi adanya kerjasama pembangunan yang komprehensif antara negara maju dan berkembang untuk mengentaskan
134
kemiskinan global. Bentuk kerjasama ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bantuan luar negeri dari negara maju/institusi donor kepada negara berkembang yang diatur dalam berbagai konferensi lanjutan pasca KTT Milenium tentang bantuan pembangunan. Keadaan ini mendorong semakin kuatnya kerjasama pembangunan dan pengentasan kemiskinan Indonesia dengan berbagai pihak, baik dari negara maupun institusi donor, baik secara bilateral maupun multilateral. 3. Dalam proses mencapai MDGs 1 ini, mulai pada saat pengadopsian sampai tahun 2015 yang akan datang, terdapat faktor-faktor yang mendorong dan juga yang menghambat pencapaian MDG1. Hal ini disebabkan oleh berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Adapun faktor pendorong program MDGs dalam pengentasan kemiskinan yakni sebagai berikut: a. Komitmen dan keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan mensejahterakan rakyatnya merupakan modalitas awal yang mendorong program ini. Komitmen dan keseriusan ini juga dipertajam oleh posisi Indonesia sebagai emerging country yang telah menjadi bagian penting dalam penentuan kebijakan global yang dibuktikan melalui keterlibatannya sebagai Enhanced Engangement Country di OECD bersama dengan negara anggota BRICS (Brazil, Russia, India, China, and
135
South Africa), APEC, G-20, dan sebagai ketua ASEAN periode 20102014. b. Dalam skala nasional maupun daerah, para pemimpin dan wakil rakyat yang duduk di parlemen, baik MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah dibekali dengan buku saku “Memberantas Kemiskinan Dari Parlemen”. Buku ini merupakan manual MDGs untuk anggota parlemen di pusat dan daerah yang disertai dengan lesson learned dan problem yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam implementasi program MDGs disertai dengan tawaran-tawaran solusinya dalam pembuatan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap program yang dijalankan pemerintah. Adanya manual ini kemudian memberi arahan serta perbaikan pada kinerja dan pengambilan keputusan publik yang dilakukan oleh para anggota parlemen terkait dengan pengentasan kemiskinan. c. Bantuan luar negeri juga memegang peranan dalam mendorong pencapaian
MDG1.
Kemandirian
pemerintah
Indonesia
dalam
mengentaskan kemiskinan masih belum dapat diandalkan karena adanya keterbatasan dana dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional dan terlebih lagi di daerah. Adapun faktor-faktor yang menghambat pencapaian program MDGs dalam pengentasan kemiskinan yakni sebagai berikut:
136
d. Krisis birokrasi yang diwarnai dengan berbagai tindak korupsi dan malpraktek terhadap berbagai penganggaran untuk program pengentasan kemiskinan. Kondisi ini berhubungan dengan tata kelola keuangan negara pada APBN dan APBD serta pengelolaan pinjaman dan bantuan luar negeri. e. Masih kurang dan belum adanya kesamaan persepsi bagi pemerintah dan stakeholder terkait di tingkat nasional dengan yang berada di tingkat daerah. Saat ini, belum semua stakeholder dan pemerintah daerah memberikan respon positif secara merata di tiap daerahnya. f. Sosialisasi, komunikasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masih terbilang minim. Hal ini menyebabkan masih kurangnya gaung MDGs dan dukungan penuh masyarakat terhadap pencapaian MDGs yang sedang diidam-idamkan pencapaiannya oleh pemerintah dan PBB. g. Perubahan iklim juga ikut mengancam usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan pencapaian Target Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs). h. Krisis keuangan global pada tahun 2008 dan krisis keuangan eropa yang terjadi saat ini menjadi hambatan bagi pencapaian MDG 1. Hal ini disebabkan oleh karena para negara donor mengurangi persentase kucuran dana bantuan luar negeri terhadap program pengentasan kemiskinan di
137
Indonesia yang awalnya sebesar 0,7 % menjadi 0,31 % dari PDBnya karena mereka harus merevitalisasi dan merekstrukturisasi kebijakan fiskal dan perekonomian negaranya. 4. Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 237,5 juta jiwa, jumlah ini mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlahnya pada tahun tahun 1971. Berdasarkan hal tersebut, Dalam merancang pencapaian MDGs ke depan terutama dalam fokus kemisknan, jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk akan menjadi salah satu pertimbangan penting karena diperlukan langkah-langkah antisipasi dan strategis dalam mengakomodasi hak-hak dasar mereka seperti keterperolehan kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi politiknya. 5. Suksesi MDGs dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia kedepannya sangat tergantung pada pencapaian dan pengelolaan tata pemerintahan dengan baik, kemitraan yang produktif, efesien, dan berimbang dengan semua level masyarakat serta kelompok, dan penerapan pendekatan yang komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar stakeholder, meningkatkan alokasi sumber daya, dan pendekatan desentralisasi untuk mengurangi disparitas serta memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
138
B. Saran Setelah melalui proses penelitian dan pembahasan mengenai program MDGs PBB dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, penulis memiliki harapan yang besar terhadap keberhasilan program MDGs PBB ini. Penulis berharap agar MDGs ini dapat menemui keberhasilannya pada tahun 2015 dan memberikan perubahan besar terhadap international development, perubahan besar terhadap kesejahteraan masyarakat global pada umumnya, dan tentunya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya. Untuk itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian dan sistem control yang lebih komprehensif terhadap realisasi program MDGs dalam pengentasan kemiskinan di lapangan, baik dalam bentuk proporsionalitas pemakaian anggaran kemiskinan dan pencegahan korupsi anggaran pengentasan kemiskinan serta dalam pengukuran keberhasilan program-program antikemiskinan yang telah dijalankan. 2. Mengingat waktu yang tersisa tidak banyak, yakni 4 tahun, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih membumikan MDGs dengan mengadakan publikasi dan sosialisasi besar-besaran serta reorientasi MDGs dalam pengentasan kemiskinan kepada para stakeholder, para akademisi, usahawan,
139
ormas, dan masyarakat luas sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam suksesi MDGs ini. 3. Pemerintah hendaknya betul-betul menunjukkan bahwa bantuan-bantuan luar negeri yang ada dipakai dengan maksimal untuk mengurangi kemiskinan sehingga meningkatkan kepercayaan para negara donor untuk tetap memberikan stimulus ekonominya. 4. Pemerintah perlu memperluas jangkauan peningkatan kapasitas (capacity building) masyarakat, utamanya masyarakat miskin yang berada di daerah dan daerah terpencil sehingga mereka dapat memberdayakan dirinya dan berbagai sumber daya di daerahnya sehingga mereka mampu mengolah sumber daya tersebut untuk kesejahteraannya dan juga untuk masyarakat sekitarnya. 5. Sebaiknya pemerintah dan para pemangku kepentingan memproyeksikan sejak dini berbagai efek dan keadaan yang terburuk yang dapat terjadi baik bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai akibat dari tidak maksimalnya pencapaian MDGs dalam pengentasan kemiskinan di tahun 2015. Misalnya saja, pemerintah Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari para donor karena menggunakan bantuan pembangunan secara
serampangan saja,
sehingga para donor enggan bekerjasama lagi dan mengurangi bahkan meniadakan stimulus ekonominya. Pemerintah
Indonesia juga akan
kehilangan perannya dalam pengambilan kebijakan global dan tidak diperhitungkan di dunia internasional. Kemudian penduduk akan semakin
140
banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan seterusnya. Dengan melakukan proyeksi masa depan seperti itu, maka akan muncul dorongan, motivasi, serta insentif yang lebih besar bagi segenap komponen pemerintahan dan masyarakat terkait untuk betul-betul serius mewujudkan program MDGs dalam pengentasan kemiskinan ini.
