STUDI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM RANGKA MENJAGA KELESTARIAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SUHARTO

STUDI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM RANGKA MENJAGA KELESTARIAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SUHARTO

OLEH : ROHMAD SLAMET NPM.08.11.1001.5401.004

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKUSTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA 2015



Pembimbing I Pembimbing II

: Ir.H.Ismail Bakrie, M.P : Dr.Ir.H.Ismail, M.P


ii



Skripsi Sebagai Salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Fakultas Pertanian Jurusan Manajemen Hutan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda


iii

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: STUDI

TENTANG

TUGAS

POKOK,

FUNGSI

DAN

WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM RANGKA MENJAGA KELESTARIAN TAMAN HUTAN RAYABUKIT SUHARTO.

Nama Peneliti

: ROHMAD SLAMET

NPM

: 08.11.1001.5401.004

Fakultas

: Pertanian

Program

: Menejemen Hutan

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ir. H. Ismail Bakrie, MP NIP.19600726 199203 1 001

Dr. Ir. H.Ismail, MP NIP.19691213 199203 1 001

Mengetahui Dekan,

Dr. Ir. Hj. Helda Syahfari, MP NIP. 19620821 199303 2 001

Tanggal Lulus :

iv

ABSTRAK

ROHMAD SLAMET, Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Studi Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Taman Hutan Raya Bukit Suharto (dibawah bimbingan H.Ismail Bakrie dan H.Ismail). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Polisi Kehutanan mampu menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenangnya serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menjaga kelestarian Taman Hutan Raya Bukit Suharto. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran, atau suatu peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan mengimplimentasikan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenangnya kedalam kegiatan yang bersifat Pre-emtif, Preventif dan Represif. Kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan diantaranya jumlah personil, faktor masyarakat, sarana dan prasarana, dan faktor keseriusan aparat pemerintah.

v

ABSTRACT

ROHMAD SLAMET, Faculty of Agriculture - Department of Forestry, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Study on Main Duties, Functions and Authorities of the Indonesian Ranger in the Conservation of Bukit Suharto Great Forest Park (under the guidance of H. Ismail Bakrie and H. Ismail). It is the intention of this study to understand how far the Indonesian Ranger is able to perform its Main Duties, Functions, and Authorities and to have knowledge of the obstacles encountered in its efforts to conserve Bukit Suharto Great Forest Park. In studying the problem of this study, the writer uses the descriptive method, namely a method used to study a group of people, objects, a set of conditions, mindset systems, or events. The result of this study shows that the Indonesian Ranger implements its Main Duties, Functions, and Authorities into Pre-emptive, Preventive, and Repressive activities. The obstacles encountered by the Indonesian Ranger are, amongst others, number of personnel, factors related to local community, facilities and infrastructure, and the seriousness of the government’s officials.

vi

RIWAYAT HIDUP

ROHMAD SLAMET, lahir pada tanggal 12 Maret 1984 di Kec.Loa

Kulu

Kutai

Kartanegara

Kalimantan

Timur,

merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Sugimah dan Bonari. Menempuh pendidikan dasar pada tahun 1990 di Sekolah Dasar Negeri 025 Sebakung Jaya Penajam Paser Utara dan lulus pada tahun 1996, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 1996 di SLTPN 1 Babulu Penajam Paser Utara dan lulus pada tahun 1999, Sekolah Kehutanan Menengah Atas pada tahun 1999 di Samarinda Kalimantan Timur dan lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 di Fakultas Pertanian program studi Kehutanan pada tahun 2008 hingga sekarang. Penulis adalah seorang Polisi kehutanan yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Taman Nasional Kutai Bontang Kalimantan Timur sejak tahun 2003 hingga tahun 2006 kemudian pada tahun 2006 hingga saat ini bekerja di Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat di Samarinda Kalimantan Timur.

vii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT maka berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Kehutanan pada Program Studi Manejemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan terima kasih atas segala bantuan baik berupa bimbingan, saran serta dorongan semangat selama penulis mengikuti perkuliahan, melaksanakan penelitian sampai penyusunan skripsi ini, kepada : 1. Bapak Ir.H. Ismail Bakrie, MP dan Bapak Dr.Ir.H. Ismail, MP selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis. 2. Bapak Dr. Ir. H. Taufan Tirkaamiana, MP dan Bapak Dr. Legowo Kamarubayana, S.Hut, MP selaku Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan kritik, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Dekan, Pembantu Dekan, Dosen dan Staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan. 4. Kedua Orang tua yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada Penulis 5. Seluruh rekan rekan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Fakultas Pertanian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis.

viii

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat memperbaiki sangat di harapkan.

Samarinda, Juni 2015 Penulis

ix

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………. HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………….. . ABSTRAK …………………………………………………………………. ABSTRACT ……………………………………………………………...... . RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………….. . KATA PENGANTAR …………………………………………………….. . DATAR ISI ……………………………………………………………….... DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………… . DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………..

i iv v vi vii viii x xi xii

I.

PENDAHULUAN ………………………………………….………. A. Latar Belakang ……………………………………….….….……. B. Tujuan Penelitian ………………………………….……….…….. C. Manfaat Penelitian ……………………………………………….

1 1 2 2

II.

TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………. A. Pengertian dan istilah …………………………………………….. B. Perlindungan Hutan ………………………………………………. C. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan ……………...………………… D. Risalah Tahura Bukit Suharto………………………..…………….

4 4 6 9 12

III.

METODE PENELITIAN ………………………………….…………. A. Tempat dan Waktu Penelitian ………………………………………. B. Bahan dan Alat Penelitian ……………………………………..……. C. Metode Penelitian .. ………………………………………….…........ D. Prosedur Penelitian …………………………………….……………. E. Pengumpulan Data ……………………………………….………….. F. Pengolahan Data ……………………………………………………..

15 15 15 16 16 16 17

IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……………………… A. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan……………. B. Implementasi Lapangan dari Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan di Tahura Bukit Suharto …………………………. C. Kendala yang di hadapi Polisi Kehutanan …………………………. KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………….. A. Kesimpulan ………………………………………………………….

18 18

V.

x

20 28 31 31

B. Saran ………………………………………………………………… 31 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………

xi

33

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Tubuh Utama

Halaman

1. Struktur Organisasi Polisi Kehutanan Republik Indonesia ……………..….

10

2. Peta Kawasan Tahura Bukit Suharto ………………………………………..

13

3. Papan Tanda Peringatan …………………………………………………….

21

4. Kunjungan Petugas Polhut kerumah warga dalam rangka penyuluhan … …

22

5. Patroli Polisi Kehutanan …………………………………………………….

23

6. Operasi Gabungan Polisi kehutanan bersama POLRI ………………………

25

7. Penanganan konflik Satwa Liat Oleh Polisi Kehutanan …………………….

26

8. Skema proses Hukum Oleh PPNS Kehutanan ………………………….....

28

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Tubuh Utama

Halaman

1. Kuisioner Untuk Anggota Polisi Kehutanan ……………..……………….

35

2. Wawancara Untuk Unsur Pimpinan Polisi Kehutan ……………………….

38

3. Wawancara Untuk Masyarakat sekitar Tahura Bukit Suharto ……………..

38

4. SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Tahura bukit Suharto …………

40

5. SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan ….

45

xiii

1

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kawasan konservasi yang terdapat di Kalimantan Timur tidaklah banyak, salah satunya adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Suharto yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan ditetapkannya kawasan konservasi Bukit Suharto sebagai Taman Hutan Raya adalah untuk melindungi, menjaga kelestarian, menjamin pemanfaatan potensi kawasan dan berfungsi sebagai wilayah untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami dan ataupun bukan alami, jenis asli ataupun bukan asli yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi. Sangat disadari bahwa TAHURA Bukit Suharto kini tidak lagi utuh, selalu dan terlalu banyak gangguan sehingga kondisinya menjadi kritis. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dan fungsi pengamanan hutan dengan Polisi Kehutanan sebagai pelaksananya di lapangan yang terdapat baik pada Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Namun demikian keberadaan Polisi Kehutanan dirasa belum cukup memberi rasa aman terhadap hutan dan kawasan hutan sehingga berbagai kerusakan hutan dan kawasan hutan belum dapat di hindari ataupun di cegah. Hal inilah yang kemudian mendasari minat penulis untuk meniliti sejauh mana Polisi Kehutanan memiliki peran, fungsi, kewenangan, dan kendala-kendalanya dalam melaksanakan tugas pengamanan hutan di Kawasan TAHURA Bukit Suharto.

2

Terdapatnya beberapa perusahaan pertambangan yang berada didalam kawasan Tahura Bukit Suharto, pembangunan jalan baik untuk keperluan transportasi umum maupun pertambangan serta banyaknya jumlah pemukim yang berada didalam kawasan menjadi satu ancaman yang cukup besar terhadap kelestarian Tahura Bukit Suharto, sehingga Polisi Kehutanan dituntut untuk dapat menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangannya secara maksimal agar kelestarian Tahura Bukit Suharto dapat terus terjaga.

B. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenang Polisi Kehutanan. 2. Untuk mengetahui sejauh mana Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi kehutanan telah di jalankan dalam rangka menjaga kelestarian TAHURA Bukit Suharto. 3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan dalam menjaga kelestarian TAHURA Bukit Suharto.

C. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Dapat mengetahui sejauh mana Tugas pokok, fungsi dan wewenang Polisi kehutanan telah di jalankan, dan kendala apa saja yang di hadapi polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya.

3

2. Dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah, POLHUT, dan masyarakat dalam menjaga kelestariaan dan diharapakan pemerintah dapat memperhatikan saranasarana yang akan mendukung pelestarian, membangun pos-pos penjagaan di sekitar lokasi yang rawan akan tindak pelanggaran tentang kelestarian hutan.

4

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah Beberapa pengertian umum atau istilah yang terdapat didalam tulisan ini diantaranya : 1. Pengertian hutan menurut Dengler adalah: Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan / pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal). 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Anonim, 1999). 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Anonim, 1999). 4. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Anonim, 1999). 5. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Anonim, 1999).

5

6. Pengemban Fungsi kepolisian adalah POLRI yang di bantu: Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Bentuk bentuk pengamanan swakarsa (Anonim, 2002). 7. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Anonim, 2011). 8. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Anonim, 1998). 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Anonim, 2004). 10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang (Anonim, 1998). 11. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Anonim, 1998).

6

B. Perlindungan Hutan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan, dinyatakan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Untuk itu dilakukan segala usaha, kegiatan, tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan adalah bukan semata-mata tanggung jawab dan tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dan tugas seluruh warga masyarakat. Meskipun demikian, tanggung jawab dan tugas ini masih cukup berat untuk kita emban bersama apalagi kegiatan perlindungan hutan ini tidak hanya mencakup kawasan konservasi saja, tetapi juga mencakup kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan hutan lainnya. Dengan semua keterbatasan yang ada, upaya perlindungan dan pengamanan hutan harus tetap dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 yang merupakan penjabaran Bab V dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1967, pada dasarnya upaya perlindungan hutan dibagi menjadi dua upaya pokok, yaitu perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan hutan serta upaya perlindungan dan pengamanan terhadap hasil hutan. Kegiatan perlindungan dan pengamanan selanjutnya diarahkan untuk menjaga serta mempertahankan kawasan hutan tersebut, antara lain dengan :

7

1. Mencegah dan / atau menindak orang yang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan. 2. Mencegah dan / atau menanggulangi (termasuk didalamnya menindak) orang yang mengerjakan atau menduduki kawasan hu tan tanpa izin Menteri Kehutanan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain pencegahan dan penanggulangan perambahan hutan, perladangan berpindah / liar, pemukiman liar dan penambangan liar (oleh masyarakat). 3. Mengawasi, mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih peruntukan (penggunaan kawasan hutan diluar fungsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan). Yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini antara lain adanya tumpang tindih dengan kegiatan transmigrasi, pertambangan, pertanian (perkebunan, perikanan, dll) dan pengusahaan hutan (HPH). 4. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : 1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. 2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

8

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus tersebut diatas berwenang untuk : 1. Mengadakan patroli / perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. 2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. 3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang. 6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

C. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan 1. Sejarah singkat Polisi Kehutanan Republik Indonesia Pada tahun 1870 telah diterbitkan peraturan Menteri Agraria untuk menentukan batas kawasan hutan dan di tindak lanjuti dengan pembentukan Boschwacter yang betugas menjaga batas batas kawasan hutan. Kemudian pada tahun 1908 Pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya membuka kursus Boschwacter yang tergabung pada Opleidings Cursus Voor Tuin en Candbouw di

9

Bogor. Kemudian pada tahun 1941 Belanda mendirikan Sekolah Polisi Kehutanan di Madiun yaitu Middlebare Bosbour School (MBS) dan Sekolah Polisi Kehutanan (SPK) hingga kekalahan Belanda terhadap jepang pada tanggal 8 Maret 1942, kemudian kedua sekolah ini di tutup oleh pemerintahan Jepang. Setelah masa kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mengadakan pelatihan kepada 147 Pemuda untuk di bentuk menjadi Polisi Khusus (Polsus) kehutanan yaitu sebutan untuk Polisi Kehutanan pada saat itu, di lantik dan diresmikan oleh Menteri Pertanian Mayor Jendral TNI Soetjipto, SH pada tanggal 21 Desember 1966 di Jawa tengah. Dalam perjalanannya jabatan Polsus pernah pengalami beberapa perubahan organisasi diantaranya pada tahun 1988 berubah nama menjadi Jagawana dan pada tahun 1999 kembali mengalami perubahan nama menjadi Polisi kehutanan (POLHUT). 2. Organisasi Polisi Kehutanan Organisasi Polisi Kehutanan merupakan satu kesatuan komando operasi.

Gambar 1: Struktur Organisasi Polisi Kehutanan Republik Indonesia (Sumber : Hariyanto, 2009)

10

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan a. Tugas

Pokok

adalah

menyiapkan,

melaksanakan,

mengembangkan,

memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. b. Fungsi Polisi Kehutanan 1) Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit. 2) Memperhatikan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran. 3) Menjaga

dan

melindungi

kelestarian

alam

demi

terwujudnya

dan

kebersamaan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 4) Memupuk

rasa

kesetiakawanan

persatuan,

kesatuan

dalam lingkungan

tugasnya

maupun

serta

lingkungan

masyarakat. 5) Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara keutuhan dan kelestarian alam. c. Wewenang Polisi Kehutanan 1) Mengadakan patroli / perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. 2) Memeriksa

surat-surat

atau

dokumen

yang

berkaitan

dengan

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

11

3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang. 6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 7) Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka (PP No. 45 tahun 2004).

D. Risalah Tahura Bukit Suharto 1. Letak, Luas dan Batas Kawasan Berdasarkan ketetapan dari pemerintah (Departemen Kehutanan), melalui Surat Keputusan Menteri kehutanan, SK.419/MENHUT-II/2004, kawasan konservasi TAHURA Bukit Soeharto meliputi kawasan hutan seluas 61.850 ha. Batas dari kawasan konservasi TAHURA Bukit Soeharto, sebelah Utara Kecamatan Loakulu dan Loajanan, sebelah Timur Kecamatan Muara Jawa, sebelah Selatan Kecamatan Samboja dan disebelah Barat dengan Kecamatan Sepaku. Secara Geografis kawasan konservasi TAHURA Bukit Soeharto terletak pada 0041’-1000’ LS dan 116055’ sampai 117003’ BT, sedangkan secara administratif pemerintahan TAHURA Bukit Soeharto terletak pada dua wilayah

12

administratif kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam paser Utara. Namun sebagian besar kawasan TAHURA Bukit Soeharto berada diwilayah 4 (empat) Kecamatan dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam wilayah 1 (satu) Kecamatan dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Gambar 2 : Peta Kawasan Tahura (Sumber gambar : SK.577/Menhut-II/2009)

2. Potensi TAHURA Bukit Suharto Untuk memperoleh gambaran secara umum kondisi flora dalam kawasan konservasi TAHURA Bukit Soeharto, tutupan lahan hasil liputan satelit (citra landsat) diperoleh informasi bahwa kawasan Bukit Soeharto terdiri dari hutan campuran Dipterocarpaceae dataran rendah, semak, belukar dan alang-alang serta ladang dan sawah. Selanjutnya dari dasil pengamatan pada Tahun 1998 merinci penutupan lahan di kawasan tersebut yang meliputi areal berhutan, persawahan,

13

alang-alang dan semak belukar, ladang dan kebun penduduk, tanaman reboisasi serta pemukiman penduduk. Secara garis besar dapat dijumpai beberapa formasi hutan, yaitu : 1.

Hutan pantai yang dapat ditemui pada wilayah hutan wisata Tanah Merah, Samboja.

2.

Formasi mangrove dijumpai di muara sungai Tiram dan sungai Bangsal yang didominasi oleh jenis Nipah, karena wilayahnya sudah masuk ke dalam Formasi mangrove ini adalah kelanjutan dari wilayah mangrove di muara sungai Mahakam atau delta Mahakam.

3.

Hutan rawa berada tepat di belakang formasi mangrove, dengan komposisi vegetasi terdiri dari pohon berukuran kecil.

4.

Formasi kerangas juga dapat ditemui, yaitu di wilayah Salok Cempedak dengan komposisi vegetasi terdiri dari pohon kecil-kecil.

14

III.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kawasan Tahura Bukit Suharto. Yang secara administrasi TAHURA Bukit Soeharto terletak pada dua wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam paser Utara. Namun sebagian besar kawasan TAHURA Bukit Soeharto berada di wilayah 4 (empat) Kecamatan dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil lainnya termasuk dalam wilayah 1 (satu) Kecamatan dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 2. Waktu Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama 2 ( dua ) bulan yaitu antara bulan April - Mei 2015.

B. Bahan dan Alat penelitian 1. Bahan Alat tulis, peta Tahura, Kuisioner. 2. Alat Komputer, Kamera, Alat perekam, kendaraan bermotor.

C. Metode Penelitian

15

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran, atau suatu peristiwa.

D. Prosedur Penelitian Penelitian ini dimulai dengan tahapan – tahapan sebagai berikut : 1. Pengumpulan data awal. 2. Pengumpulan data kuisioner. 3. Pengumpulan data Lapangan. 4. Analisa dan penyusunan laporan.

E. Pengumpulan data 1. Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari: a. Data Primer yaitu data yang penulis kumpulkan dengan cara memberikan Kuisioner kepada pihak pihat terkait. Dan juga data yang diperoleh dengan cara wawancara dan tanya jawab dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara. b. Data Sekunder penulis ambil dari studi kepustakaan, yaitu mengambil data dari karya tulis ilmiah atau literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya serta data-data lain yang berhubungan dengan TAHURA Bukit Suharto.

16

2. Tehnik pengumpulan data Data yang dikumpulkan adalah berupa informasi dari responden yang di pilih, untuk memperoleh data responden dalam rangka mencapai tujuan penelitian digunakan tehnik Purposive sampling, yaitu secara sengaja mengambil sampel tertentu (orang atau benda) yang sesuai persyaratan (sifat, karakteristik, ciri, kriteria) sampel yang mencerminkan populasinya. Jadi sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini telah dipilih resonden sebanyak 143 orang yang terdiri dari responden tingkat pimpinan Polisi Kehutanan sebanyak 8 orang, anggota Polisi Kehutanan sebanyak 60 orang, dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto sebanyak 75 orang.

F. Pengolahan Data Setelah data terkumpul, baik dari penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan maka perlu di analisa dan diolah menjadi sebuah laporan, analisa ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diketengahkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan kepustakaan, kemudian data dianalisa dan diinterprestasikan lalu ditarik suatu kesimpulan.

17

IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Pokok , Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan Polisi Kehutanan memiliki tugas tugas pokok dan kewenangan yang menjadi landasan pelaksanaan tugas, meskipun demikian Polisi Kehutanan juga dituntut untuk senantiasa siap melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Uraian singkat dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan Polisi kehutanan adalah sebagai berikut : 1. Tugas pokok Polisi Kehutanan Tugas

pokok

polisi

kehutanan

adalah

menyiapkan,

melaksanakan,

mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan (Anonim, 2003). Dalam pelaksanaannya di lapangan hal ini diwujudkan dengan penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, yang dibagi kedalam beberapa unsur kegiatan yaitu : a. Penyusunan rancangan kebijakan. b. Evaluasi kebijakan. c. Penyusunan rancangan strategis kegiatan, program kerja dan petunjuk operasional kegiatan. d. Penyusunan laporan hasil kegiatan.

2. Fungsi Polisi Kehutanan a. Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit.

18

b. Memperhatikan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran. c. Menjaga dan melindungi kelestarian alam demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. d. Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun lingkungan masyarakat. e. Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memelihara keutuhan dan kelestarian alam. 3. Wewenang Polisi Kehutanan Kewenangan Polisi Kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam UU no 41 tahun 1999 pasal 51 ayat 2 huruf a s/d f, dan PP no 45 tahun 2004 adalah sebagai berikut : a. Mengadakan patroli / perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.

19

f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka, sebagaimana tercantum didalam PP No. 45 tahun 2004.

B. Implementasi Lapangan dari Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan di Tahura Bukit Suharto Dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya Polisi Kehutanan membagi kegiatannya kedalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu kegiatan yang bersifat preemtif (pencegahan lebih dini), preventif (pencegahan dini) dan kegiatan yang bersifat represif (penindakan). 1. Kegiatan yang bersifat preemtif (pencegahan lebih dini) meliputi : a. Pemasangan papan tanda peringatan di kawasan Tahura Bukit Suharto, dimaksudkan agar setiap orang yang berada didalam kawasan Tahura memahami bahwa dirinya sedang berada di dalam kawasan konservasi sehingga mereka mengerti terdapat banyak aturan aturan yang harus di taati didalamnya. Sebagai contoh peneliti menghitung jumlah papan dari berbagai ukuran dan berbagai isi peringatan yang terdapat sepanjang ruas jalan utama Samarinda- Balikpapan terdapat 114 papan, 42 papan di ruas jalan Km.38 – Kec. Sepaku, 87 papan di ruas jalan kolaborasi.

20

Gambar 3 : Papan tanda peringatan yang terpasang pada tepi jalan Samarinda - Balikpapan

b. Penyuluhan dan Pendekatan tokoh masyarakat sekitar kawasan Tahura Bukit Suharto, dari hasil penelitian diketahuai bahwa kegiatan Penyuluhan dan pendekatan tokoh belum terdapat didalam anggaran program kerja Polisi Kehutanan, sehingga pelaksaannya hanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan patroli. Penyuluhan dan pendekatan dilakukan dalam bentuk kunjungan ke rumah penduduk. Dalam kurun waktu 2014 – Mei 2015 tercatat baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2014 dan Oktober 2014. Sejauh ini belum ada catatan resmi mengenai sejauh mana manfaat dari Penyuluhan dan pendekatan tokoh masyarakat. Dari hasil diskusi antara peneliti dengan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Tahura diperoleh kesimpulan bahwa mereka mengetahui bahwa mereka berada didalam kawasan lindung, tetapi 28 dari 75 responden mengatakan

21

tidak mengetahui tentang tujuan ditetapkannya kawasan Tahura Bukit Suharto.

Gambar 4 : Kunjungan petugas Polhut SPORC ke rumah warga dalam rangka pendekatan dan penyuluhan masyarakat

2. Kegiatan yang bersifat preventif (pencegahan dini) meliputi penjagaan, Patroli dan identifikasi kerawanan dan gangguan. Namun yang dilaksanakan di Tahura Bukit Suharto hanya kegiatan Patroli rutin. Patroli rutin, dilakukan dengan pemilihan lokasi dan waktu secara acak. Dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan atau 1 (satu) kali dalam dua bulan tidak secara berurutan baik dilaksanakan siang hari maupun malam hari. Patroli dilaksakan dalam kelompok regu yang berjumlah antara 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) orang.

22

Gambar 5 : Patroli Polisi Kehutanan SPORC bersama Polisi Kehutanan UPTD Tahura

3. Kemudian kegiatan represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polisi kehutanan diantaranya meliputi : a. Operasi penegakan hukum, atau juga dikenal dengan nama operasi Gabungan. Operasi ini tidak hanya terfokus di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto, namun juga pada daerah daerah lain diluar kawasan Tahura Bukit Suharto. Dalam kurun waktu antara Januari 2013 sampai dengan Mei 2015 tercatat sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto secara bersama sama antara Polisi Kehutanan dengan POLRI dengan rincian sebagai berikut : 1) April 2013 a) Jumlah personil 15 (lima belas) anggota Polisi Kehutanan, 3 (tiga) anggota POLRI.

23

b) 2 (dua) orang tersangka. c) 6 m3 (enam meter kubik) kayu olahan, 1 (satu) unit kendaraan truck diamankan. 2) Nopember 2013 a) Jumlah personil 10 (sepuluh) anggota polisi Kehutanan, 2 (dua) anggota POLRI. b) 1 (satu) orang tersangka. c) 1 (satu) unit Chain saw, 2.7 m3 (dua koma tujuh meter kubik) kayu olahan diamankan. 3) Mei 2014 a) Jumlah personil 15 (lima belas) anggota Polisi Kehutanan, 10 (sepuluh) anggota POLRI. b) 2 (dua) orang tersangka. c) 2 (dua) industri meubel di bongkar paksa. d) 12 m3 (dua belas meter kubik) kayu olahan, 1 (satu) unit kendaraan truck, 1 (unit) kendaraan Pickup diamankan. 4) September 2014 a) Jumlah personil 15 (lima belas) anggota Polisi Kehutanan. b) 1 (satu) orang warga sipil dan 1 (satu) orang oknum anggota POLRI tersangka. c) 1 (satu) unit kendaraan truck, 4 m3 (empat meter kubik) kayu olahan, dan 1 (satu) pucuk senjata api diamankan.

24

Gambar 6 : Operasi Gabungan Polisi kehutanan dan POLRI

b. Penanganan Konflik satwa liar, konflik antara satwa liar dengan masyarakat sekitar Tahura Bukit Suharto tercatat 2 (dua) kali terjadi dalam kurun waktu 2014 sampai dengan Mei 2015. Yaitu tertangkapnya tiga ekor anak buaya oleh warga kec. Handil dan penangkapan orang utan oleh warga kec. Samboja. Polisi kehutanan melakukan penyelamatan satwa yang tertangkap oleh warga untuk dilepas liarkan kembali ke dalam habitatnya.

25

Gambar 7 : Penanganan Konflik Satwa Liar oleh Polisi Kehutanan

c. Penyelidikan, di maksudkan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengamanan Tahura Bukit Suharto. Penyelidikan di lakukan antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang. Polisi kehutanan telah melakukan penyelidikan di kawasan Tahura Bukit suharto sebanyak 11 (sebelas) kali sepanjang tahun 2014 sampai dengan Mei 2015. Hasil dari penyelidikan dipergunakan untuk menentukan tindakan atau kegiatan selanjutnya. Sebagai contohnya, penangkapan oknum anggota POLRI pada bulan September 2014 merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh penyelidik yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan operasi gabungan.

d. Penyidikan, kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana kehutanan dimiliki oleh Pejabat Pegawai negeri Sipil (PPNS)

26

kehutanan. Dalam pasal 37 peraturan pemerintah no 45 tahun tahun 2004 tentang perlindungan hutan dijelaskan bahwa “Polisi Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan”. Dari fakta yang penulis dapatkan dilapangan saat ini Polisi Kehutanan yang dalam penugasannya terkait langsung dengan TAHURA Bukit Suharto memiliki 24 Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan, diantaranya 15 orang dari instansi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), 3 orang dari Balai Konservasi Sumbar Daya Alam Hayati (BKSDA) Kalimantan Timur, 4 orang dari UPTD Pengelola Tahura Bukit Suharto dan 2 orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. No

Nama Instansi

Jumlah PPNS

1

SPORC Kaltim

15 orang

2

BKSDA Kaltim

3 orang

3

UPTD Pengelola Tahura Bukit Suharto

4 orang

4

Dishut Kabupaten Kukar

2 orang Jumlah total 24 orang

Tabel 1: Jumlah PPNS yang terkait dengan Tahura Bukit Suharto

Sepanjang tahun 2014 sampai dengan Mei 2015 PPNS kehutanan telah menangani 4 (empat) kasus tindak pidana kehutanan di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto.

27

Skema proses penanganan kasus tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan digambarkan oleh Kepala unit Penyidikan SPORC Kaltim sebagai berikut :

Gambar 8 : Skema proses hukum oleh PPNS Kehutanan. (sumber gambar : Unit Sidik SPORC Kaltim)

C. Kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan Berdasarkan data kuisioner dan hasil wawancara terdapat empat faktor yang menjadi kendala dalam pengamanan kawasan Tahura Bukit Suharto. Kelima faktor tersebut meliputi : 1. Jumlah Personil Terbatasnya jumlah tenaga Polisi Kehutanan menjadi permasalahan tersendiri, terlebih lagi kawasan hutan yang harus dijaga tidak hanya kawasan Tahura bukit Suharto. Tidak ditemukan literatur atau hasil penelitian lain tentang jumlah ideal dalam suatu luasan tertentu, menurut Komandan SPORC Brigade Enggang diperkuat oleh Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan BKSDA Kaltim jumlah yang diharapkan saat ini adalah 1 orang : 500 hektar untuk kawasan konservasi dan 1 orang : 5000 hektar untuk kawasan non konservasi. Bila kita buat perhitungan lebih rinci antara jumlah personil dibandingkan dengan luas kawasan hutan maka akan kita dapatkan rincian sebagai berikut :

28

a. Dinas Kehutanan kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah personil 46 orang harus menjaga kawasan hutan di kabupaten Kutai Kartanegara seluas 1.304.070,7 hektar untuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan 418.213,1

hektar

untuk

Kawasan

lindung,

sehingga

rata-rata

perbandingannya adalah 1 orang : 37.440,95 hektar. b. UPTD Pengelola Tahura Bukit Suharto dengan jumlah personil 17 orang dan luas kawasan Tahura Bukit Suharto 67.766 hektar, sehingga rata-rata perbandingannya adalah 1 orang : 3.986,23 hektar. c. Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) dengan jumlah personil 44 orang harus menjaga kawasan hutan seluas 2.164.698 hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga rata-rata perbandingannya adalah 1 orang : 49.197,68 hektar. 2. Faktor Masyarakat Masyarakat yang bermukim didalam kawasan Tahura Bukit Suharto saat ini belum dapat di pindahkan, mereka menggunakan kawasan Tahura sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam. 3. Sarana dan prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana baik dilapangan maupun sarana lainnya menjadi hambatan pelaksaan tugas Polisi kehutanan. Sarana dan prasarana yang dimaksud diantaranya : a. Tidak terdapatnya Pos penjagaan dan menara pengawas sehingga Polisi kehutanan tidak dapat melakukan kegiatan penjagaan b. Polisi Kehutanan tidak memiliki kendaraan angkut barang bukti.

29

c. Polisi Kehutanan tidak memiliki kendaraan dinas non uniform untuk kegiatan penyelidikan. d. Selain itu tidak tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk kepetingan penyelidikan dan penyidikan. 4. Faktor Keseriusan dan kepedulian aparat pemerintah. Masih terdapatnya oknum aparat pemerintah menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Tahura Bukit Suharto. Sebagai contoh, tertangkapnya seorang oknum anggota POLRI pada tahun 2014 oleh Polisi kehutanan (Anonim, 2014).

30

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Tugas pokok, fungsi dan wewenang Polisi Kehutanan yang penugasannya terkait dengan Tahura Bukit Suharto disimpulkan oleh penulis sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Polisi Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan kawasan serta peredaran hasil hutan. 2. Fungsi dan Wewenang Polisi kehutanan di implentasikan dengan kegiatan yang bersifat Pre-emtif, Preventif, dan Represif. 3. Kegiatan penjagaan tidak dilaksakanan karena tidak terdapat pos jaga dan menara pengawas. 4. Kendala yang dihadapi Polisi Kehutanan diantaranya jumlah personil, faktor masyarakat, sarana dan prasarana, dan faktor keseriusan kepedulian aparat pemerintah.

B. Saran 1. Perlu dilakukan pembangunan pos pos penjagaan agar kegiatan penjagaan dapat dilaksanakan. 2. Perlu dilakukan penyuluhan rutin sekurang kurangnya tiga kali dalam satu semester agar masyarakat sekitar kawasan Tahura benar benar memahami pentingnya menjaga kelestarian Tahura Bukit Suharto. 3. Agar instansi terkait memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya.

31

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1990. Undang-undang no.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Anonim, 1999. Undang –undang no.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Anonim, 2002. Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Anonim, 2004. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Anonim, 2007. Laporan Tahunan SPORC KALTIM, Samarinda. Anonim, 2013. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi kehutanan. Kementerian Kehutanan, Jakarta. Anonim, 2014. Laporan Tahunan SPORC KALTIM, Samarinda. Hamzah,Andi,D.R.,S.H, 1998. KUHP & KUHAP. Rineka Cipta, Jakarta. Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, 2009. Perlindungan dan Pengamanan hutan. Universitas Hassanudin, Makassar. M.Hariyanto,

2009.

http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/polisi-

kehutanan.html Salim,H.S.,S.H.,M.S, 2003. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Sinar Grafika, Jakarta. Wikan Bintoro, 2007. Optimalisasi Peranan Polisi kehutanan dalam Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan Hutan Produki. Universitas Brawijaya, Malang.

32

LAMPIRAN

33

KUISIONER UNTUK ANGGOTA POLISI KEHUTANAN

Nama Instansi Bertugas sejak tahun Pendidikan terakhir

: : : :

(Petunjuk pengisian : Lingkari jawaban yang anda pilih atau isilah kolom titik titik)

1. Apakah keberadaan Kawasan Tahura Bukit Suharto masih di perlukan saat ini ? YA / TIDAK karena …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

2. Seberapa sering anda bertugas kedalam kawasan Tahura Bukit Suharto ? a. < 2x sebulan

b. < 2x dalam 6 bulan

c. < 2x dalam setahun

d. Jumlah lainnya …………

3. Seberapa sering instansi anda menugaskan anggota Polhut berpatroli kedalam kawasan Tahura Bukit Suharto ? a. < 2x sebulan b. <2x dalam 6 bulan c. < 2x dalam setahun d. Jumlah lainnya ……………….. 4. Apakah menurut anda jumlah tersebut sudah cukup ? a. YA CUKUP b. BELUM CUKUP, jumlah yang ideal adalah ………………….. 5. Sebagai seorang Polisi Kehutanan, apakah anda telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranan anda dengan baik terkait dengan kelestarian Tahura Bukit Suharto ? a. Ya b. BELUM karena,……………………………………………………………………… 6. Apakah peraturan pemerintah ataupun Kebijakan yang ada saat ini baik Pusat maupun daerah sudah sejalan dengan Tugas pokok, Fungsi dan peranan anda

34

dalam menjalankan tugas? Atau justru sebaliknya membatasi ruang gerak anda dalam menjalankan tugas ? a. YA sejalan dengan Tupoksiran kami. b. BELUM sejalan, misalnya Peraturan / kebijakan tentang………………………………….………………………………… Karena ….…………………………………………………………………

7. Apakah anda benar benar memahami Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang anda sebagai petugas Polisi Kehutanan ?. Dengan cara apa tugas pokok, fungsi dan wewenang itu dilaksanakan dilapangan ? a. YA / TIDAK b. ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 8. Faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksaan tugas anda dalam menjaga kelestarian Tahura Bukit Suharto ? a. Faktor internal : 1) ….. 2) ….. 3) ….. 4) ….. 5) ….. b. Faktor eksternal : 1) ….. 2) ….. 3) ….. 4) ….. 5) ….. 9. Menurut pendapat anda tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kawasan Tahura Bukit Suharto tetap terjaga kelestariannya ? a. ………………… b. …………………. c. …………………

35

d. …………………

TERIMA KASIH

36

WAWANCARA UNTUK UNSUR PIMPINAN POLISI KEHUTANAN

Nama Jabatan Menjabat sejak tahun

: : :

1. Berapa jumlah Polisi Kehutanan yang anda pimpin ? 2. Apakah anda memahami tentang Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan dari Polisi Kehutanan ? 3. Bagaimana anda mengimplimentasikan Tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan Polisi Kehutanan dengan kegiatan yang ada di Instansi anda terkait dengan keamanan Tahura Bukit Suharto? 4. Dari Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan apakah ada hal hal yang belum dapat dilaksanakan di Tahura Bukit Suharto ? apa saja ? 5. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Polisi Kehutanan dalam menjalankan Tugas pokok, Fungsi dan Wewenangnya ? 6. Tindakan apa yang ada lakukan untuk mengurangi faktor hambatan tersebut ? 7. Bagaimana hubungan kerja antara Instansi pusat dan Instansi daerah terkait dengan keamanan Tahura Bukit Suharto ? 8. Apakah ada hal - hal lain yang ingin anda sampaikan ?

37

WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT SEKITAR TAHURA BUKIT SUHARTO

Nama Umur Pendidikan terakhir Pekerjaan

: : : :

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Kawasan ini ? 2. Berapa luas lahan yang anda miliki ? 3. Apakah anda mengetahui bahwa anda berada di dalam kawasan Tahura Bukit Suharto ? 4. Apakah anda mengetahui Fungsi dan Tujuan dari Tahura Bukit Suharto ? 5. Apakah yang ada ketahui tentang Polisi Kehutanan ? 6. Menurut anda apa yang dilakukan Polisi Kehutanan di kawasan Tahura Bukit Suharto ini ? 7. Seberapa sering anda bertemu dengan Polisi Kehutanan ?

STUDI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM RANGKA MENJAGA KELESTARIAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SUHARTO

Recommend Documents