STUDI KOMPARATIF TENTANG KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN KOPERASI YANG TERDAFTAR DI DINKOP DAN UKM KABUPATEN SEMARANG ANTARA TAHUN 2004 DENGAN 2005
SKRIPSI Diajukan dalam rangka Penyelesaian Studi Strata 1 untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh : Nama
: Lucky Permana
NIM
: 3351401115
Jurusan
: Akuntansi S1
Fakultas
: Ekonomi
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2007
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada: Hari
:
Tanggal
:
Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si NIP. 130515747
Dra. Margunani, M.P. NIP. 131570076
Mengetahui; Ketua Jurusan Akuntansi
Drs. Sukirman, M.Si NIP. 131967646
ii
PENGESAHAN KELULUSAN
Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Pada hari
:
Tanggal
:
Panitia Ujian Penguji
Drs. Fachrurrozie, M.Si NIP. 131813667 Anggota I
Anggota II
Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si NIP. 130515747
Dra. Margunani, M.P. NIP. 131570076
Mengetahui; Dekan Fakultas Ekonomi
Drs. Agus Wahyudin, M.Si. NIP.131658236
iii
PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat maupun temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang,
September 2007
Lucky Permana . NIM.3351401115
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO : Ï Ab Love Principium “Marilah kita mulai dengan yang paling penting” Ï Fide et sedulites “Dengan kepercayaan akan timbul ketekunan” Ï Experientia docent sapientiam “Melalui pengalaman kita dapat menjadi bijaksana”
PERSEMBAHAN : Í Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberi kasih sayang, motivasi dan mendo’akan penulis tanpa henti-hentinya. Í Adikku Citra yang kusayangi Í Teman-teman
seperjuangan
yang
memotivasi supaya terus lebih maju Í Almamater.
v
selalu
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF TENTANG KELENGKAPAN
PENGUNGKAPAN
WAJIB LAPORAN KEUANGAN KOPERASI YANG TERDAFTAR DI DINKOP DAN UKM KABUPATEN SEMARANG ANTARA TAHUN 2004 DENGAN 2005”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Unnes. 2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi. 3. Drs. Sukirman, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi. 4. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si., selaku Pembimbing I. 5. Dra. Margunani, M.P., selaku Pembimbing II. 6. Drs. Fachrurrozie, M.Si, selaku Penguji. 7. Pimpinan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data penelitian. 8. Manajer masing-masing koperasi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta segenap karyawan atas bantuannya dalam mendapatkan data-data penelitian.
vi
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Semarang,
September 2007
Lucky Permana . NIM.3351401115
vii
SARI Lucky Permana, 2006. “Studi Komparatif Tentang Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kabupaten Semarang Antara Tahun 2004 Dengan 2005”. Program Studi Akuntansi S1. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. Dra. Margunani, M.P. Kata Kunci : Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan; Realisasi Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2003 sebesar 41,60%. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 tentang akuntansi perkoperasian yang menetapkan bahwa terdapat 61 item yang minimum diungkapkan dalam laporan keuangan, kemudian bagaimanakah tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi pada tahun 2004 dan tahun 2005, apakah ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005, serta bagaimanakah analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi (RK dan RAPB) tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang tahun 2004 dan 2005, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2004 dengan tahun 2005, kemudian untuk mengetahui realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi tahun 2005. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang yang berjumlah 48 Koperasi, dengan rincian 7 KPRI dan 9 Koperasi Karyawan (KOPKAR). Oleh karena penelitian ini hanya meneliti koperasi yang menyerahkan laporan RAT ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang, maka penelitian ini menggunakan metode sampling bersyarat (conditional sampling). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel sejenis, yaitu kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan 2005 yang didasarkan pada kriteria kelengkapan neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan Interview. Metode analisis yang digunakan berupa deskriptif persentase, dan uji t-tes. Hasil perhitungan deskriptif persentase tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang tahun 2004 sebesar 42,32% dan tahun 2005 sebesar 45,18%, yang berarti tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kabupaten Semarang tahun 2005 lebih tinggi
viii
2,86% dibandingkan tahun 2004. Berdasarkan perhitungan uji t-tes diperoleh harga t hitung sebesar 3,7242, sedangkan t tabel dengan taraf signifikansi 5% sebesar 1,753 yang berarti ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi antara tahun 2004 dengan tahun 2005. Realisasi RK dan RAPB tahun 2005 disajikan dan dilaksanakan oleh 14 koperasi, sedangkan 2 koperasi lain tidak menyajikan. Realisasi Rencana Anggaran Pendapatan disajikan oleh 15 koperasi, dengan perincian 13 koperasi merealisasikan pendapatan yang lebih besar dari rencana, 2 koperasi memperoleh pendapatan yang di bawah target dari rencana pendapatan, sedangkan 1 koperasi tidak menyajikan. Realisasi Rencana Anggaran Biaya disajikan oleh 15 koperasi, dengan perincian 3 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang sangat efektif dan efisien, 3 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang relatif efektif dan efisien, 2 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang tidak efektif dan efisien, kemudian 7 koperasi yang merealisasikan anggaran biaya yang sangat tidak efektif dan efisien, sedangkan 1 koperasi lain tidak menyajikan. Realisasi SHU disajikan oleh 14 koperasi, dengan perincian 12 koperasi mampu memperoleh SHU yang melebihi target, dan 2 koperasi yang tidak berhasil mencapai target. Sedangkan 2 koperasi lain tidak menyajikan rencana perhitungan SHU.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................ ii PENGESAHAN KELULUSAN .......................................................................... iii PERNYATAAN ................................................................................................... iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................................... v KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi SARI ..................................................................................................................... viii DAFTAR ISI ........................................................................................................ x DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xvi BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 1.2. Identifikasi Dan Perumusan Masalah .................................................. 9 1.3. Penegasan Istilah ................................................................................. 10 1.4. Tujuan Penelitian ................................................................................. 11 1.5. Manfaat Penelitian ............................................................................... 11 BAB II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 2.1. Laporan Keuangan Koperasi ............................................................... 12 2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi .......................................... 14 2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi ................................ 16
x
2.1.3. Pengguna Laporan Keuangan Koperasi ..................................... 17 2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi ................ 19 2.1.5 Keterbatasan Laporan Keuangan Koperasi ................................ 20 2.2. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi ............................................... 21 2.3. Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan ..................... 35 2.4 Analisis Realisasi Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Koperasi Tahun 2005 ........................................................... 45 2.5. Kerangka Berpikir ............................................................................... 47 2.6. Hipotesis Penelitian ............................................................................. 51 BAB III. METODE PENELITIAN 3.1. Populasi Penelitian ............................................................................... 52 3.2. Sampel Penelitian ................................................................................ 52 3.3. Variabel Penelitian ............................................................................... 53 3.4. Metode Pengumpulan Data .................................................................. 55 3.4.1 Observasi ..................................................................................... 55 3.4.2 Dokumentasi ................................................................................ 56 3.4.3 Interview ...................................................................................... 56 3.5. Metode Analisis Data .......................................................................... 56 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian ..................................................................................... 60 4.1.1 Karakteristik Koperasi di Kab. Semarang .................................... 60 4.1.1.1 Perangkat Organisasi Koperasi di Kab. Semarang ......... 60
xi
4.1.1.2 Bidang Usaha Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang .................................................... 64 4.1.2 Analisis Data ............................................................................... 66 4.1.2.1 Deskriptif Persentase (DP) .............................................. 66 4.1.2.2 Uji Signifikansi dengan menggunakan t-tes ................... 74 4.1.3 Analisis Realisasi Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Koperasi ...................................................................... 76 4.1.3.1 Realisasi Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) Tahun 2005 ...................................................................... 76 4.1.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi ....................... 78 4.1.3.3 Realisasi Anggaran Biaya Koperasi ................................ 82 4.1.3.4 Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi ............................... 85 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian................................................................. 88 4.2.1 Alasan mengapa rata-rata skor tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2004 dan 2005 tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ............................................................................ 88 4.2.2 Uji Signifikansi t-tes .......................................................... 93 4.2.3 Analisis Realisasi Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Koperasi .............................................. 93
xii
4.2.3.1 Realisasi Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) Tahun 2005 .............................................. 93 4.2.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi ............. 95 4.2.3.3 Realisasi Anggaran Biaya Koperasi ...................... 97 4.2.3.4 Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi ..................... 98 BAB V. PENUTUP 5.1 Simpulan ............................................................................................... 100 5.2 Saran ..................................................................................................... 102 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 104 LAMPIRAN ......................................................................................................... 106
xiii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1 Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang Tahun 2003 .................................................................................................... 6 2. Tabel 3.1 Daftar Koperasi di Kabupaten Semarang ....................................... 53 3. Tabel 4.1 Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang .............................................................................. 61 4. Tabel 4.2 Pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang ................................................................ 63 4. Tabel 4.3 Bidang Usaha Koperasi................................................................... 65 5. Tabel 4.4 Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang Tahun 2004 .................................................................................... 66 6. Tabel 4.5 Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2005 ...................................................... 69 7. Tabel 4.6 Rata-rata Perbedaan Pengungkapan Komponen Laporan Keuangan Tahun 2004 dan 2005 .................................................................... 72 11. Tabel 4.7 Persiapan Menentukan Perbedaan dengan Rumus t-tes ................. 74 12. Tabel 4.8 Ketentuan penilaian realisasi RK dan RAPB.................................. 76 13. Tabel 4.9 Perhitungan dan Penilaian Realisasi RK dan RAPB Tahun 2005 .. 77 14. Tabel 4.10 Ketentuan penilaian realisasi anggaran pendapatan koperasi ....... 79
xiv
15. Tabel 4.11 Perhitungan realisasi anggaran pendapatan tahun 2005 ............... 80 16. Tabel 4.12 Penilaian realisasi anggaran pendapatan tahun 2005.................... 81 15. Tabel 4.13 Ketentuan penilaian anggaran biaya koperasi............................... 82 16. Tabel 4.14 Perhitungan anggaran biaya koperasi tahun 2005......................... 83 17. Tabel 4.15 Penilaian anggaran biaya koperasi tahun 2005 ............................. 84 18. Tabel 4.16 Ketentuan penilaian realisasi sisa hasil usaha koperasi ................ 85 19. Tabel 4.17 Perhitungan realisasi SHU koperasi tahun 2005........................... 86 20. Tabel 4.18 Penilaian realisasi SHU koperasi tahun 2005 ............................... 87
xv
DAFTAR LAMPIRAN
1. Rencana dan Realisasi RAPB dan SHU koperasi di kab. Semarang tahun 2005....................................................................................................... 107 2. Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2003 .............. 108 3. Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2004............... 114 4. Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2004 .............................................. 119 5. Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2005............... 120 6. Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2005 .............................................. 125 7. Daftar Item Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan PSAK No. 27 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian ... 126
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Perekonomian di Indonesia dikenal dengan adanya tiga pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersebut terdiri dari; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, dan koperasi. Kondisi usaha BUMN, swasta, dan koperasi, serta pengembangan perekonomian yang sehat dapat menyebabkan pemerataan kesejahteraan rakyat sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Menurut
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian Pasal 1 ayat (1), Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut IAI (2004) dalam PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.
1
2
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dalam Pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Koperasi memiliki andil besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Pembangunan dan perkembangan koperasi harus selaras dengan strategi yang bersifat mikro, selain tugas utamanya yaitu melayani anggota. Di samping itu juga sebagai alat kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan pemerintah yang dipadukan dalam kegiatan dan kebijaksanaan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik. Namun, koperasi lebih mengutamakan pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat daripada memperoleh keuntungan yang besar. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri, sedangkan koperasi karyawan adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para karyawan perusahaan atau badan usaha. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang dihasilkan oleh akuntansi.
3
Proses akuntansi yaitu pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan bagi pengambilan suatu keputusan, pemrosesan data yang bersangkutan dan penyajian informasi kepada pemakai laporan. Hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2002: 4-5) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikendalikan, struktur dan kinerja keuangan, serta kemampuan beradaptasi terhadap pengaruh lingkungan. Informasi kinerja perusahaan, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan pada masa yang akan datang. Informasi perubahan keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Agar hal tersebut dapat dicapai diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang relevan (Chariri dan Ghozali, 2003: 235). Laporan
keuangan
merupakan
alat
utama
para
manajer
untuk
menunjukkan efektivitas pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam organisasi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan
4
tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas merupakan atribut penting dalam penyampaian suatu informasi akuntansi.
Salah
satu
tolak
ukur
kualitas
pengungkapan
adalah
luas
pengungkapan. Ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan yaitu adequate, fair, dan full disclosure. Konsep yang paling sering dipraktikkan adalah adequate disclosure (pengungkapan yang cukup) yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dimana pada tingkat ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Konsep fair disclosure (pengungkapan jujur) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial, sedangkan full disclosure (pengungkapan penuh) merupakan pengungkapan atas semua informasi yang relevan. Terlalu banyak infomasi akan membahayakan karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya hendaknya bersifat cukup, wajar, dan lengkap (Chariri dan Ghozali, 2003: 235). Menurut Ghozali dan Chariri (2003:247) informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).
5
Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter (SAK oleh IAI). Pengungkapan sukarela adalah informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai tahunan. Pengungkapan wajib laporan keuangan di Indonesia ditetapkan oleh IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dalam hal ini PSAK No. 27 Tahun 1999 tentang akuntansi perkoperasian yang berisi pedoman penyajian dan
pengungkapan
laporan
keuangan
koperasi.
Kriteria
kelengkapan
pengungkapan wajib laporan keuangan menurut PSAK No. 27 Tahun 1999 terdapat 61 item yang minimum diungkapkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari; neraca yang meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; perhitungan hasil usaha meliputi partisipasi anggota, pendapatan dari nonanggota, dan beban operasi; laporan arus kas meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan; laporan
promosi
ekonomi
anggota
meliputi
manfaat
ekonomi
dari
pembelian/pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan manfaat ekonomi dalam bentuk SHU; catatan atas laporan keuangan meliputi perlakuan akuntansi, dan pengungkapan informasi lainnya.
6
Berlakunya PSAK No. 27 tentang perkoperasian tersebut, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh KPRI dan Koperasi Karyawan yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil survey sementara, rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2003 sebesar 41,60%. Berikut ini disajikan tabel skor persentase kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kabupaten Semarang tahun 2003: Tabel 1.1 Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang Tahun 2003 Skor No.
Nama Koperasi
Neraca
PHU
LPEA
LAK
CALK
Total
Persentase
1
Bina Eka Karsa
10
4
0
0
7
21
34.43%
2
Bina Sejahtera
13
9
0
0
6
28
45.90%
3
Dispertan
13
6
0
2
6
27
44.26%
4
Dwija Makmur
9
0
0
0
7
16
26.23%
5
Dwija Mulya
9
4
0
0
7
20
32.79%
6
Kanasritex
13
8
0
0
7
28
45.90%
7
Kanigara
17
7
0
3
7
34
55.74%
8
Karya Makmur
9
5
0
0
4
18
29.51%
9
Kendali Harta
19
11
0
0
7
37
60.66%
10
7
0
0
7
24
39.34%
10 Kop. Kebun 11 KPPDK
12
6
0
0
5
23
37.70%
12 Pelita
14
7
0
0
6
27
44.26%
13 Poli Kusuma
14
7
0
0
7
28
45.90%
14 Puspa Kencana
16
10
0
0
3
29
47.54%
15 SWA
13
7
0
0
6
26
42.62%
16 Sejahtera
10
4
0
0
6
20
32.79%
Total
201
102
0
5
98
406
665.57%
12.56
6.4
0
0.31
6.13
25.38
41.60%
Rata-Rata
Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan tahun 2003 sebesar 41,60% dihitung dari hasil pembagian antara rata-rata total skor sebesar
7
25,38 dengan jumlah skor yang seharusnya diungkapkan sebesar 61 item, kemudian dikalikan 100%. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 Tentang Akuntansi Perkoperasian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi masih kurang melakukan keterbukaan informasi kepada para anggota. Padahal dengan lebih lengkapnya pengungkapan wajib laporan keuangannya, maka akan menunjukkan prestasi atau kinerja pengurus koperasi, terutama aspek keuangan koperasi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus
atau
pertanggungjawaban
pengurus
atas
sumber
daya
yang
dipercayakan kepadanya. Penelitian tentang kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan merupakan hal yang menarik untuk dilakukan. Penelitian semacam ini akan memberikan pengetahuan bagi pembuat kebijakan dalam menilai kualitas akuntansi suatu perusahaan. Imhoff (1992) dalam Subiyantoro (1996), menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 129, tanggal 29 Nopember 2002, tentang pedoman klarifikasi koperasi, menetapkan bahwa, terdapat beberapa karakteristik perkoperasian yang meliputi;
8
Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB), Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi, Realisasi Anggaran Biaya Koperasi, serta Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi. Berdasarkan uraian tersebut di muka, menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005 beserta realisasi RK dan RAPB 2005. Dalam hal ini koperasi yang terdiri dari KPRI dan Koperasi Karyawan (KOPKAR) yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang merupakan badan usaha yang tidak sematamata berorientasi pada laba (profit oriented), melainkan juga pada aspek manfaat (benefit oriented). Koperasi diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai informasi khususnya pengungkapan informasi akuntansi, sehingga manajemen atau pengurus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan seksama. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian yang mendalam dalam bidang
perkoperasian
di
Indonesia,
terutama
mengenai
kelengkapan
pengungkapan wajib laporan keuangan. Adapun objek penelitian ini adalah KPRI dan KOPKAR yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan KOPKAR yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005 beserta analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi
9
tahun 2005 . Berdasarkan fakta dan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini berjudul “Studi Komparatif Tentang Kelengkapan
Pengungkapan Wajib
Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kabupaten Semarang Antara Tahun 2004 Dengan 2005”. 1.2. Identifikasi Dan Perumusan Masalah Setiap koperasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa secara intern oleh Badan Pengawas maupun secara ekstern oleh Kompartemen Akuntan Publik (KAP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No.129 / Kep / M / KUKM / XI / 2002 tanggal 29 Nopember 2002. Pengungkapaan informasi laporan keuangan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku disebut pengungkapan wajib (mandatory disclosure). Salah satu tolak ukur kualitas pengungkapan laporan keuangan adalah luas pengungkapan yang tercermin dalam kelengkapan pengungkapan laporan keuangannya. Kelengkapan pengungkapan wajib setiap perusahaan berbeda-beda walaupun sudah ada peraturannya yang mengaturnya. Perbedaan ini dapat disebabkan berbedanya karakteristik suatu perusahaan yang berhubungan dengan structure, performance, dan market. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan KOPKAR pada tahun 2004 dan tahun 2005?
10
2. Apakah ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan KOPKAR di Kab. Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005? 3. Apabila terjadi perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang signifikan antara tahun 2004 dengan tahun 2005 tersebut, maka bagaimanakah analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi tahun 2005? 1.3. Penegasan Istilah Untuk menghindari salah penafsiran dari semua pihak, maka terlebih dahulu diberikan penegasan atas istilah - istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 1. Studi Komparatif Studi Komparatif adalah suatu penelitian melalui cara dan metode membandingkan dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan suatu variabel. 2. Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pengungkapan wajib laporan keuangan merupakan pengungkapan minimum tentang informasi akuntansi yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas dari informasi akuntansi. Dari Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang
11
Koperasi terdapat 61 item yang minimum diungkapkan dalam laporan keuangan. 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai: 1. Ingin mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan KOPKAR yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2004 dan 2005. 2. Ingin mengetahui seberapa besar perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan KOPKAR tahun 2004 dengan tahun 2005. 3. Ingin mengetahui realisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran koperasi tahun 2005. 1.5. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah wawasan peneliti mengenai kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan sekaligus mampu mengaplikasikan teori keluasan pengungkapan laporan keuangan yang telah diterima di dunia perkuliahan ke dalam relita yang berkembang di koperasi. 2. Bagi mahasiswa lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai bahan rujukan dalam menelaah kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan dan sekaligus menindaklanjuti penelitian ini.
12
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Laporan Keuangan Koperasi Menurut Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia, yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah neraca dan perhitungan rugi-laba serta segala keterangan yang dimuat dalam lampirannya, antara lain laporan tentang sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping
sebagai
pertanggungjawaban
informasi, atau
laporan
accountability,
keuangan laporan
berperan
keuangan
juga
sebagai dapat
menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya. (Sofyan Syafri Harahap, 2002: 7) Laporan keuangan koperasi merupakan laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota koperasi. Manajemen Koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggotaanggotanya. Keterbukaan, dalam hal ini, tidaklah berarti bahwa semua informasi usaha, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan koperasi dapat diungkapkan
12
13
secara bebas. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pengurus koperasi. Pengurus bertanggung-jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan
keuangan
koperasi,
juga
merupakan
bagian
dari
laporan
pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi, sehingga biasa dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi (Sitio dan Tamba, 2001: 107). Ditinjau dari format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Menurut IAI dalam PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 74, laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perbedaan yang pertama adalah bahwa perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh
14
anggota dan bukan anggota. Metode alokasi pendapatan dan beban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan yang kedua adalah laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Apabila terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan penilaian kembali. 2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi Menurut IAI dalam PSAK tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
Namun demikian, laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam
pengambilan
keputusan
ekonomi
karena
secara
umum
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah
15
dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi ini misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan dan keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Menurut Sitio dan Tamba (2001: 108), laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai untuk : 1. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi. 2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran. 3. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan non-anggota. 4. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan yang nonanggota. 5. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.
16
2.1.2. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi Sitio dan Tamba (2001: 109 – 110) mengungkapkan karakteristik laporan keuangan koperasi sebagai berikut: 1. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Laporan keuangan koperasi meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif. 3. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 36 Ayat 1). 4. Laporan laba-rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 45). 5. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART koperasi. 6. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. 7. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha.
17
8. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil dari dan untuk anggota, di samping yang berasal dari bukan anggota. 9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. 10. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. 11. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sebagai sisa hasil usaha. 12. Keanggotaan
atau
kepemilikan
pada
koperasi
tidak
dapat
dipindahtangankan dengan dalih apapun. 2.1.3. Pengguna Laporan Keuangan Koperasi Pihak yang membutuhkan pengungkapan informasi akuntansi koperasi meliputi pengurus, anggota, kreditor, serta instansi pemerintah (Sitio dan Tamba, 2001: 107) terdiri dari : 1. Pengurus Pengurus membutuhkan informasi yang dihasilkan akuntansi untuk menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dalam menyusun rencana dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun.
18
2. Anggota Anggota yang menyetorkan simpanannya di dalam suatu koperasi bertujuan untuk memperoleh manfaat tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Oleh karena itu sebelum menjadi anggota, seorang anggota koperasi perlu mengevaluasi kondisi koperasi dengan jalan mempelajari laporan keuangan tersebut. 3. Kreditur Kreditur berkepentingan dengan laporan keuangan koperasi untuk menentukan kelayakan pemberian kredit pada koperasi. Apakah koperasi yang diberi kredit akan mampu mengembalikan utangutangnya atau tidak. 4. Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah, baik Departemen Koperasi maupun Departemen Keuangan berkepentingan terhadap laporan keuangan koperasi. Departemen Koperasi membutuhkan laporan keuangan koperasi suatu koperasi sebagai ukuran untuk mengambil langkahlangkah yang tepat dalam usaha membina koperasi. Sedangkan Departemen Keuangan membutuhkan informasi dari laporan keuangan koperasi untuk menentukan besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan.
19
2.1.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi Karakteristik merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif laporan keuangan koperasi meliputi; relevance, reliability, verifiability, dan completeness (Sofyan Syafri Harahap, 2001: 141 – 142). Adapun penjelasannya sebagai berikut: 1. Relevance. Informasi disebut relevan apabila informasi itu mampu dan berguna dalam mempengaruhi keputusan manajer dengan mengubah atau yang menguatkan pengharapannya tentang hasil dan akibat tindakan atas kejadiannya. 2. Reliability Reliability menyangkut kualitas yang menyebabkan pemakai data bergantung pada kepercayaan dalam menyajikan informasi tentang suatu kejadian. Untuk meningkatkan reliability maka laporan keuangan harus dapat diperiksa (verifiability). 3. Verifiability Verifiability merupakan suatu sarana yang dapat memberikan kesempatan kepada pihak tertentu yang bekerja secara terpisah antara satu dengan yang lain untuk mengembangkan ukuran-ukuran yang sama atas bukti, data, dan catatan yang sama.
20
4. Completeness Completeness menjelaskan kelengkapan dan kesesuaian antara data akuntansi dan kejadian yang dimaksud untuk dapat disajikan. Laporan keuangan harus bersifat neutrality yang berarti bahwa akuntansi bebas dari bias (prasangka yang tidak berdasar) dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. 2.1.5. Keterbatasan Laporan Keuangan Koperasi Laporan keuangan sebagai hasil dari proses kegiatan akuntansi memiliki beberapa keterbatasan. Menurut PAI sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah : 1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasinya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. 4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, penerapan standar akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.
21
5. Laporan
keuangan
bersifat
konservatif
dalam
menghadapi
ketidakpastian; bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas). (Substance over Form). 7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah – istilah teknis, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. 9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.
2.2 Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu, berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan
22
dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Oleh karena standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum. Standar akuntansi memberikan aturan-aturan umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan (Ghozali dan Chariri, 2003:122) Kaitannya dengan akuntansi perkoperasian, standar akuntansi keuangan merupakan prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur proses penyusunan laporan keuangan koperasi sebagai laporan pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota koperasi. Komponen-komponen dalam standar akuntansi keuangan koperasi meliputi : 1. Penyusunan Laporan Keuangan a. Pengertian Laporan Keuangan. Menurut Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia, yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah neraca dan perhitungan rugi-laba serta segala keterangan yang dimuat dalam lampirannya, antara lain laporan tentang sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan koperasi merupakan laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota koperasi.
23
b. Pengakuan,
Pengukuran,
Penyajian
Dan
Pengungkapan
Laporan
Keuangan. Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif untuk dua periode akuntansi terakhir. Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu (par.75). Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota (par. 76). Perhitungan
hasil
usaha
menyajikan
informasi
mengenai
pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasi usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota (par.77). Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu (par.78).
24
Laporan
promosi
ekonomi
anggota
adalah
laporan
yang
memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu; manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (par.80). Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting untuk digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas laporan keuangan tertentu (par.83). 2. Aktiva. a. Pengertian Aktiva. Menurut Financial Accounting Standards Board / FASB (1980) dalam Ghozali dan Chariri (2003: 139), aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat atau peristiwa masa lalu. Ghozali dan Chariri (2003: 139) menerangkan bahwa sesuatu dianggap sebagai aktiva apabila memiliki manfaat / potensi jasa yang
25
cukup pasti di masa mendatang dan diharapkan dapat memberikan aliran kas masuk (net cash inflow) bagi koperasi. b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Aktiva. Penyajian aktiva pada neraca, digolongkan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.63). Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.65). Hal yang mendasari pencatatan aktiva adalah ketika perusahaan mendapatkan kekayaan atau aktiva tersebut dari pihak lain. Tujuan dari akuntansi adalah memberikan dasar bagi kriteria pengakuan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan reliable. Sebagai imbalan dari pemberian aktiva bukanlah uang, akan tetapi nilai yang dipakai berupa harga pasar barang yang diserahkan. 3. Kewajiban a. Pengertian Kewajiban Menurut IAI dalam Ghozali dan Chariri (2003: 157) kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa
26
lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Definisi tersebut mengandung pemahaman bahwa kewajiban memiliki dua unsur utama yaitu adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa dan transaksi yang terjadi pada masa lalu. b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban. Kewajiban dalam koperasi yang berupa simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya (par.61). Kewajiban pada koperasi dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan angota. Kewajiban yang timbul dari angota disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Sebaliknya, kewajiban yang timbul dari transaksi dengan bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam standar akuntansi keuangan. Menurut APB Statement No.4 serta SFAC No.5 dalam Sofyan Syafri Harahap (2002: 73) kewajiban dinilai sebesar kejadian dalam transaksi, biasanya jumlah nominal yang akan dibayar di masa yang akan datang didiskontokan (dinilai berdasarkan present value untuk kewajiban jangka panjang), sejumlah nilai pertukaran dan nilai nominal.
27
4. Pendapatan Dan Beban a. Pengertian Pendapatan Dan Beban 1) Pendapatan Menurut IAI dalam PSAK No. 23 Tentang Pendapatan, dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 2) Beban Menurut IAI dalam PSAK (2002: 18) dijelaskan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban berkaitan dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Beban usaha merupakan sejumlah uang atau aktiva lainnya yang dikeluarkan oleh koperasi untuk kegiatan operasionalnya. Beban usaha terdiri dari beban penjualan serta beban administrasi dan umum. Adapun beban perkoperasian adalah beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya anggota baik secara khusus maupun sumber
daya
koperasi
secara
nasional
dalam
upaya
untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota (par.73). Bentuk beban dalam
28
perkoperasian
dapat
berupa
beban
pelatihan
anggota,
beban
pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi. Oleh karena itu, beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam perhitungan hasil usaha (par.72). b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Dan Beban 1) Pendapatan Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto (par.67). Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non-anggota (par. 69). Pendapatan diukur sebesar nilai tukar produk atau jasa yang akan diterima. Pendapatan atau transaksi yang terjadi dengan pihak ketiga, diukur sebesar nilai wajar penjualan yang menggambarkan nilai kas sekarang. Nilai kas sekarang adalah nilai kas yang sebenarnya diterima atau akan diterima atau harga pasar yang berlaku pada saat transaksi dikurangi dengan potongan tunai, diskonto dagang (rabat), volume yang diperbolehkan dari jumlah yang difakturkan dan
29
dikurangi dengan penyisihan untuk mengantisipasi kerugian. Oleh karena itu, pendapatan diukur pada saat adanya kepastian dari jumlah yang akan diterima. 2) Beban Beban dapat diakui dalam laporan perhitungan hasil usaha pada saat terjadinya yaitu sebesar kas yang dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Beban yang disajikan dalam laporan perhitungan hasil usaha berupa beban pokok koperasi maupun beban yang bukan merupakan usaha pokok koperasi. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha (par.72). Standar Akuntansi Keuangan menerangkan bahwa, beban pokok koperasi yang timbul sehubungan dengan transaksi penjualan produk atau jasa kepada anggota disajikan secara terpisah pada perhitungan hasil usaha koperasi. Dengan demikian dapat diperoleh informasi tentang hasil usaha kotor dari transaksi dengan anggota. Penyajian harga pokok penjualan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan selain koperasi. Hal ini mengacu pada pernyataan paragraf 12 yaitu “Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan non-anggota. Transaksi tersebut diperlakukan sama dengan transaksi yang terjadi pada badan usaha lainnya”.
30
5. Ekuitas a. Pengertian Ekuitas Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi (par. 36). Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu (par.39). Simpanan pokok dan simpanan wajib berfungsi sebagai penutup risiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (par. 40). Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibaikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan (par. 26). Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi (par. 27).
31
Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota (par.28). Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi (par.33). b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya (par.37). Simpanan wajib yang terkait dengan pinjaman anggota dan jenis simpanan wajib lain yang dalam praktiknya justru dapat diambil setelah pinjaman yang bersangkutan lunas atau pada waktu-waktu tertentu, tidak dapat diakui sebagai ekuitas. Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali jika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi akan tetap menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen (par.41). Simpanan
32
pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib (par. 42). Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam angsuran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib (par. 43). Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru di atas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai Modal Penyertaan Partisipasi Anggota (par. 44). Apabila koperasi juga menetapkan simpanan lain selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas, maka bila terdapat penyetoran lebih dari nilai nominal simpanan oleh anggota baru, maka kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota (par.46). Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima (par.47). Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha
33
yang diperoleh. Oleh karena itu, modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas (par. 48). Modal penyertaan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal penyertaan diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Apabila nilai pasar tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan (par.49). ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu, dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.50). Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup risiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par. 51). Oleh karena koperasi mengemban misi nasional untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi soko guru perekonomian nasional, maka dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai ekuitas jika dapat menanggung risiko atas kerugian (par. 52). Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.54). Pembentukan cadangan dapat ditujukan antara
34
lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup risiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun Cadangan. Tujuan penggunaan cadanagan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.55). Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi
diakui
sebagai
kewajiban.
Apabila
jenis
dan
jumlah
pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.58). Pembagian sisa hasil usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (par.60).
35
2.3. Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Kelengkapan adalah suatu bentuk kualitas. Menurut Imhoff dalam Na’im dan Rakhman (200), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi, banyak penelitian yang mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan tahunan. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai (Chariri dan Ghozali, 2003: 235). Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadiankejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan.
36
Menurut Belkaouli (2000: 219) tujuan pengungkapan antara lain : 1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan item-item yang belum diakui serta menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut. 2. Untuk menyediakan informasi dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui bagi investor dan kreditor dalam menentukan risiko, dan return-nya. 3. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar di masa mendatang. Kelengkapan dan keterbukaan pengungkapan laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan merupakan sumber utama informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen (pengurus). Menurut Chariri dan Ghozali (2003: 247) pengungkapan (disclosure) dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu : 1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure) Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter (IAI dalam PSAK). 2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh perusahaan yang Go Public (emiten) karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai tahunan.
37
Chariri dan Ghozali (2003: 235) mengemukakan ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan, yaitu : a. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure) Pengungkapan yang cukup, mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. b. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure) Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. c. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure) Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (IAI dalam PSAK tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, par. 38). Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Bagi beberapa pihak, pengungkapan yang lengkap ini diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan sehingga tidak bisa dikatakan layak (Hendriksen dan Breda dalam Chariri dan Ghozali, 2003 : 235). Apabila dalam laporan keuangan terdapat terlalu banyak informasi, maka akan membahayakan, karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan
38
mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para pengguna laporan keuangan koperasi, hendaknya bersifat cukup, wajar, dan lengkap. Tingkat pengungkapan menunjukkan seberapa banyak butir laporan keuangan material yang diungkapkan oleh koperasi. Jadi tingkat pengungkapan
laporan
keuangan
ditunjukkan
dengan
keluasan
pengungkapan butir-butir yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku. Di Indonesia, butir-butir laporan keuangan yang wajib diungkapkan oleh koperasi ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 1999 tentang akuntansi perkoperasian yang berisi pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi. Untuk mengukur keluasan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan dapat digunakan rumus sebagai berikut: indeks Wallace =
n x 100% (Nugraheni dkk, 2002:80) k
Dimana, n : jumlah butir yang diungkapkan oleh perusahaan k : jumlah butir yang seharusnya diungkap
39
Pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini terbatas pada pengungkapan wajib dalam laporan keuangan koperasi, dengan asumsi apabila suatu transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari laporan keuangan utama, maka transaksi tersebut dapat diungkapkan melalui cara lain, seperti melalui catatan atas laporan keuangan, informasi sisipan, media pelaporan lain serta informasi lainnya. Kriteria kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan koperasi yang ditetapkan oleh IAI dalam PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian, meliputi : a. Neraca Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu (PSAK No.27, par.75). Untuk mempermudah penyajian aktiva dalam neraca, maka aktiva dikelompokkan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan anggota, kewajiban sehubungan dengan simpanan dari anggota yang bersifat sukarela (menurut UU No. 25 tahun 1992, simpanan semacam ini dikelompokkan dalam permodalan koperasi), kewajiban kepada koperasi lain atau anggota sehubungan dengan program pemerintah di bidang pengadaan dan penyaluran komoditi merupakan bagian dari harga pertukaran yang menjadi hak koperasi lain atau anggota tersebut.
40
Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha belum dibagi (PSAK No. 27, par. 36). b. Perhitungan Hasil Usaha Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 pasal 45, menyebutkan bahwa: 1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota (PSAK No. 27, par.76). Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha
41
yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto (PSAK No. 27, par. 67), sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non-anggota diakui sebagai laba rugi kotor dengan non-anggota (PSAK No. 27, par. 69). Beban pada koperasi berbeda dengan beban yang ada di badan usaha lain. Beban pada koperasi berupa beban pokok kepada anggota, beban pokok penjualan kepada non-anggota, beban operasi yang terdiri dari beban usaha dan beban perkoperasian serta beban-beban lain. Beban usaha dan bebanbeban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha (PSAK No. 27, par.72). c. Laporan Arus Kas Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan (PSAK No.1, par. 05).
42
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu (PSAK No. 27, par. 78). Penyajian laporan arus kas terdiri dari tiga kategori, yaitu kas yang berasal dari / digunakan untuk kegiatan operasional, kas yang berasal dari / digunakan untuk kegiatan investasi, kas yang berasal dari / digunakan untuk kegiatan pembiayaan (Sofyan Syafri Harahap, 2002: 93 – 94). Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivtas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan (PSAK No.1, par. 05). Tujuan menyajikan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini akan membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memasukkan kas di masa yang akan datang, menilai kemampuan perusahaan untuk menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, serta menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap
43
posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu (Sofyan Syafri Harahap, 2001: 243 – 244). d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota Menurut IAI dalam PSAK No. 27 (par.80), laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan promosi ekonomi anggota mencakup empat unsur, yaitu: 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama satu tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya (PSAK No. 27, par. 81). e. Catatan Atas Laporan Keuangan PSAK No. 27 (par.83) menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) yang memuat: 1) Perlakuan akuntansi, antara lain mengenai: a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
44
b) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya. c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota. 2) Pengungkapan informasi lain, antara lain: a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi. b) Aktivitas
koperasi
dalam
pengembangan
sumber
daya
dan
mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. c) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. d) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota. e) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan. f) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi. g) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta. h) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan. i) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
45
j) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
2.4 Analisis Realisasi Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Koperasi Tahun 2005 Imhoff (1992) dalam Subiyantoro (1996), menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 129, tanggal 29 Nopember 2002, tentang pedoman klarifikasi koperasi, terdapat beberapa prinsip dan faktor karakteristik perkoperasian yang meliputi: 1.
Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB). Ketentuannya adalah RK dan RAPB dalam tahun berjalan disahkan oleh Rapat Anggota dan dilaksanakan.
2. Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi. Ketentuannya adalah perbandingan antara Realisasi Anggaran Pendapatan dengan Rencana. 3. Realisasi Anggaran Biaya Koperasi. Ketentuannya adalah perbandingan antara Realisasi Anggaran Biaya dengan Rencana.
46
4. Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi. Ketentuannya adalah perbandingan antara Realisasi Hasil Usaha dengan Rencana.
Pasal 21 UU No. 25 tentang Perkoperasian menerangkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari; Rapat Anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (pasal 22). Pengurus adalah perangkat organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen koperasi dan bertanggung-jawab dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai mandat yang diberikan oleh Rapat Anggota. Sesuai dengan pasal 23, Rapat Anggota menetapkan tentang: a. Anggaran Dasar; b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. pembagian sisa hasil usaha; g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
47
Sesuai dengan pasal 30 ayat (1), Tugas pengurus koperasi antara lain: a. mengelola koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya: a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; b. Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
2.5. Kerangka Berpikir Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar hal tersebut dapat dicapai, maka diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang
48
relevan (Chariri dan Ghozali, 2003: 235). Kelengkapan dan keterbukaan pengungkapan laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan merupakan sumber utama informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen kepada
pihak
intern
dan
ekstern
koperasi
serta
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pengurus guna pengambilan keputusan ekonomi. Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Kriteria penyajian kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan koperasi yang ditetapkan oleh IAI dalam PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian, meliputi; neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, serta catatan atas laporan keuangan. Imhoff (1992) dalam Subiyantoro (1996), menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh karakteristik suatu perusahaan. Dalam hal ini karakteristik koperasi berupa Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran
49
Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB), Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi, Realisasi Anggaran Biaya Koperasi, serta Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan bentuk perikatan koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha (Sitio dan Tamba, 2001: 52-53). Menurut Oliver Williamson dalam Sitio dan Tamba (2001: 77), tujuan perusahaan
adalah
untuk
memaksimumkan
penggunaan
manajemen
(maximization of management utility). Maksudnya, sebagai akibat dari pemisahan manajemen dengan pemilik perusahaan, para manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan penggunaan manajemen yang diukur dengan kompensasi seperti gaji, tunjangan tambahan, dan sebagainya. Herbert Simon dalam Sitio dan Tamba (2001: 77) menerangkan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan sesuatu dengan bekerja keras, yang berarti jika manajer tidak mampu memaksimumkan keuntungan tetapi hanya mampu untuk memuaskan beberapa tujuan yang berkaitan dengan penjualan (sales), pertumbuhan (growth), pangsa pasar (market share) dan sebagainya. Teori Williamson dan Simon tersebut di atas dapat dijadikan acuan para manajer maupun pengelola koperasi. Di satu sisi, koperasi harus memuaskan anggotanya sebagai pemilik perusahaan di mana koperasi dituntut harus mampu menghasilkan keuntungan atau sisa hasil usaha, namun di sisi lain, koperasi harus
50
dapat memberi pelayanan yang memuaskan kepada konsumen (anggota dan masyarakat sekitar) secara optimal. Menurut Sitio dan Tamba (2001: 75), tujuan lain dari suatu badan usaha adalah menyangkut efisiensi atau lebih dikenal dengan meminimumkan biaya. Sitio dan Tamba (2001: 87) menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Semakin tinggi perolehan SHU, maka kesejahteraan anggota juga semakin meningkat. Kerangka berpikir atau teoritis dalam penelitian berfungsi sebagai pedoman yang memperjelas jalan, arah, dan tujuan penelitian. Berdasarkan pembahasan landasan teori di muka, maka kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut: Gambar 1.1 Kerangka Berpikir UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
PSAK No. 27 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian
Laporan RAT
Stewardship
Karakteristik Koperasi: 1.RK dan RAPB 2005 2.Realisasi Anggaran Pendapatan. 3.Realisasi Anggaran Biaya. 4.Realisasi SHU Koperasi
Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 2004 Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi 2005
51
2.6. Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya (Margono, 2002: 67 – 68). Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis yaitu hipotesis kerja (HA) dan hipotesis nol (H0). Hipotesis kerja menunjukkan adanya perbedaan antara dua variabel dan hipotesis nol menunjukkan tidak adanya perbedaan antara dua variabel. Dari landasan teori tersebut di muka, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: “ Ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan Koperasi Karyawan yang terdaftar di Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005.”
52
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Populasi Penelitian Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan (Margono, 2002: 118). Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang. Sehingga populasi dari penelitian ini adalah Laporan KPRI dan Koperasi Karyawan di Kabupaten Semarang tahun 2004 dan 2005 yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) koperasi.
3.2. Sampel Penelitian Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya (Sugiarto, 2001:2). Oleh karena penelitian ini hanya meneliti koperasi yang menyerahkan laporan RAT ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang, maka penelitian ini menggunakan metode sampling bersyarat (conditional sampling). Conditional sampling dikenakan hanya pada sebagian populasi (Marzuki, 2002:45). Jumlah seluruh Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun 2004 dan 2005 KPRI dan Koperasi Karyawan yang terdapat pada Dinkop dan UKM Kab.
52
53
Semarang berjumlah 16 (enam belas) buah, yang terdiri dari 7 (tujuh) KPRI dan 9 (sembilan) Koperasi Karyawan. Adapun daftar 16 (enam belas) KPRI dan Koperasi Karyawan di Kabupaten Semarang, yaitu: Tabel 3.1 Daftar Koperasi di Kabupaten Semarang NO
NAMA KOPERASI
INSTANSI
JENIS
1 2
Bina Eka Karsa Bina Sejahtera
Dinas Pendidikan Kec. Banyubiru Kantor Sekretariat Daerah Kab. Semarang
KPRI KPRI
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah
KPRI
4 5 6 7
Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara
KPRI KPRI Kopkar Kopkar
8
Karya Makmur
Dinas Pendidikan Kec. Pringapus Dinas Pendidikan Kec. Bergas PT. Kanasritex PT. Kedaung Medan Ind. Dan PT. Supreme Indo American Kab. Semarang Dinas Pendidikan Kec. Bawen
9
Kendali Harta
Kopkar
10
Kop. Kebun Pegawai Dinas Perkebunan Prop. Jateng
PT. Coca Cola Bottling Indonesia Jawa Tengah Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah
Koperasi Pengayoman Lembaga Permasyarakatan Ambarawa Pegawai Departemen Kehakiman Lapas Ambarawa (KPPDK) 12 Pelita PLN UPT Ungaran 13 Poli Kusuma PT. Poliplas Indah Sejahtera Ungaran 14 Puspa Kencana PT, Golden Flower Ungaran 15 Santi Warga Abhipraya Perusda Perkebunan Tlogo Kec. Tuntang 16 Sejahtera Dinas Pendidikan Kec. Tengaran Sumber: Dinkop dan UKM Kab. Semarang
Kopkar
11
KPRI
Kopkar
Kopkar Kopkar Kopkar Kopkar KPRI
3.3.Variabel Penelitian Variabel adalah karakter yang akan diobservasi dari unit yang diamati (Sugiarto, 2001:13). Sedangkan Sutrisno Hadi berpendapat bahwa variabel adalah
54
semua keadaan, faktor kondisi atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dibagi ke dalam dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini pada dasarnya membandingkan antara variabel yang sejenis. Variabel dalam penelitian ini adalah kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi di Kab. Semarang antara tahun 2004 dengan 2005 yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 1. Neraca yang meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. 2. Perhitungan hasil usaha yang meliputi partisipasi anggota, pendapatan dari non-anggota, dan beban operasi. 3. Laporan arus kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. 4. Laporan promosi ekonomi anggota yang meliputi manfaat ekonomi dari pembelian / pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan manfaat ekonomi dalam bentuk SHU. 5. Catatan
atas
laporan
keuangan
pengungkapan informasi lainnya.
meliputi
perlakuan
akuntansi,
dan
55
3.4.Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 3.4.1. Observasi Metode observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Marzuki, 2002: 58). Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung laporan RAT KPRI dan Koperasi Karyawan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kab. Semarang. Pengertian observasi yang lebih sempit ini mengamati (watching) dan mencatat kelengkapan laporan keuangan untuk digunakan dalam tingkat penafsiran analisis tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian. Observasi dalam penelitian ini yaitu kegiatan dan pencatatan data secara tertulis terhadap kondisi riil laporan keuangan KPRI dan kopkar yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2003 – 2005. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi KPRI dan kopkar yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang dengan menggunakan tabulasi penilaian skor kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan yang ditentukan. Penggunaan metode observasi berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut; a) Dapat terhindar dari data semu, b) Memperoleh pengalaman secara langsung, c) Memberi kemungkinan bagi peneliti mengamati secara langsung, d) Peneliti dapat membatasi berbagai
56
permasalahan yang terjadi. Adapun data yang diobservasi dalam penelitian ini meliputi; neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, serta catatan atas laporan keuangan. 3.4.2. Dokumentasi Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari observasi. Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah karena dokumentasi merupakan sumber data stabil, menunjukkan suatu fakta dan mudah didapatkan. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu laporan RAT tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang. 3.4.3. Interview Interview dilakukan kepada manajer/pengelola, dan pengurus koperasi
untuk
memperoleh
informasi
tambahan
dalam
rangka
pengumpulan data penelitian, yang meliputi kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi, kondisi koperasi dan sebagainya.
3.5. Metode Analisis Data Penelitian ini terdiri dari tiga tujuan, yaitu: 1. Ingin mengetahui seberapa besar kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan kopkar yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab.
57
Semarang tahun 2004 dan 2005. Dalam upaya untuk mengukur keluasan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan dapat digunakan rumus deskriptif persentase sebagai berikut: Indeks Wallace =
n x 100% (Nugraheni dkk, 2002:80) k
Dimana, n : jumlah butir yang diungkapkan oleh perusahaan k : jumlah butir yang seharusnya diungkap 2. Tujuan penelitian kedua adalah ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan mengenai kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan KPRI dan kopkar yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005. Penelitian ini menguji perbedaan rerata dari dua nilai yang dimiliki oleh subyek yang sama, yaitu kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2004 dengan 2005. Sesuai dengan pola eksperimen non independent sample atau disebut dengan sample tidak terpisah, maka analisis ini menggunakan rumus uji t-tes. Untuk menganalisa t-tes tersebut dapat digunakan dua metode yaitu short method dan long method. Apabila menggunakan long method, maka harus terlebih dahulu mencari koefisien korelasi. Sedangkan dengan menggunakan short method dapat langsung diperoleh tanpa memperhitungkan koefisien korelasi. Penelitian ini menggunakan short method, dengan pertimbangan sebagai berikut:
58
a. Penyelesaian dengan short method lebih cepat, sederhana dan praktis. b. Hasil penyelesaian dengan short method tidak berbeda dengan hasil yang diperoleh dengan long method. Adapun langkah-langkah untuk analisis t-tes adalah sebagai berikut: a. Mencari rerata skor kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2004. b. Mencari rerata skor kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2005. c. Menghitung perbedaan rerata dengan uji-t yang rumusnya adalah sebagai berikut :
D
t=
(∑ D ) −
2
∑D
2
N N ( N − 1)
dimana: t = harga t hitung D = (difference), perbedaan antara skor tahun 2004 dengan skor tahun
2005 untuk setiap koperasi D = rerata dari nilai perbedaan (rerata dari D )
D 2 = kuadrat dari D
N = banyaknya subyek penelitian (Arikunto,2003: 508-509)
59
Setelah nilai t hitung diperoleh kemudian menentukan taraf signifikansi dengan prosedur sebagai berikut: a. Mencatat besarnya nilai t hitung. b. Mencatat derajat kebebasan, yaitu jumlah subyek dikurangi 1 (n-1). c. Menentukan taraf signifikan sebesar 5%. d. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai dalam tabel distribusi. e. Apabila nilai t hitung sama atau lebih besar dengan nilai t dalam tabel, berarti nilai t signifikansi dan hipotesis nol ditolak. Sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka nilai t hitung tidak signifikansi yang berarti hipotesis nol diterima. 3.
Tujuan penelitian yang ketiga adalah ingin mengetahui analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran koperasi tahun 2005. Adapun prosedur analisanya adalah sebagai berikut: a. Melakukan observasi laporan RAT KPRI dan kopkar yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2004 dan 2005. b. Menganalisa faktor Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB). c. Menganalisa faktor Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi. d. Menganalisa faktor Realisasi Anggaran Biaya Koperasi. e. Menganalisa faktor Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi.
60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Karakteristik Koperasi di Kab. Semarang Koperasi yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan koperasi karyawan yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang. KPRI yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang berjumlah 7 koperasi yang terdiri dari 5 KPRI dari dinas pendidikan, dan 2 KPRI dari dinas pemerintah. Selanjutnya, koperasi karyawan berjumlah 9 koperasi, dengan rincian 4 koperasi dari dinas pemerintah, dan 5 koperasi dari perusahaan swasta.
4.1.1.1 Perangkat Organisasi Koperasi di Kab. Semarang Suatu badan usaha dibentuk melalui organisasi yang merupakan suatu kerja sama yang berhubungan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu diperlukan susunan organisasi yang jelas. Menurut UU No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari; Rapat Anggota (RA), pengurus, dan pengawas.
60
61
a. Rapat Anggota (RA) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Pelaksanaan rapat anggota koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang sebagai berikut: Tabel 4.1 Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang
No. Nama Koperasi 1 Bina Eka Karsa 2 Bina Sejahtera 3 Dispertan Prop. Jateng 4 Dwija Makmur 5 Dwija Mulya 6 Kanasritex 7 Kanigara 8 Karya Makmur 9 Kendali Harta 10 Kop. Kebun Prop. Jateng 11 KPPDK Lapas Ambarawa 12 Pelita 13 Poli Kusuma 14 Puspa Kencana 15 Santi Warga Abhipraya 16 Sejahtera
Waktu RAT 2004 2005 7-Apr-05 22-Feb-06 8-Feb-05 28-Mar-06 3-Mar-05 7-Mar-06 12-Feb-05 27-Feb-06 8-Feb-05 6-Feb-06 6-Mar-05 26-Feb-06 20-Feb-05 26-Feb-06 13-Jan-05 17-Jan-06 20-Feb-05 19-Feb-06 13-Apr-05 29-Mar-06 29-Mar-05 29-Mar-06 9-Apr-05 18-Mar-06 3-Apr-05 16-Apr-06 19-Mar-05 18-Mar-06 4-Mar-05 1-Mar-06 15-Jan-05 12-Jan-06
62
b. Bidang Organisasi Koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
63
a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; b. keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
Jumlah susunan pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang
No.
Nama Koperasi
Jumlah (Orang) Pengurus Pengawas Karyawan 2004 2005 2004 2005 2004 2005
1 Bina Eka Karsa
5
5
3
3
5
5
2 Bina Sejahtera
3
3
3
3
8
8
3 Dispertan Prop. Jateng
6
6
3
3
6
6
4 Dwija Makmur
7
7
3
3
3
3
5 Dwija Mulya
7
7
3
3
3
3
6 Kanasritex
7
7
0
1
3
3
7 Kanigara
9
9
2
3
3
3
8 Karya Makmur
5
5
3
3
5
5
9 Kendali Harta
5
5
3
3
244
243
10 Kop. Kebun Prop. Jateng
5
5
3
3
4
4
11 KPPDK Lapas Ambarawa
3
3
3
3
3
3
12 Pelita
5
5
3
3
66
49
13 Poli Kusuma
9
9
3
3
16
16
14 Puspa Kencana
5
5
3
3
7
7
15 Santi Warga Abhipraya
7
7
3
3
0
0
16 Sejahtera
6
6
2
2
0
0
64
4.1.1.2 Bidang Usaha Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang Bidang usaha yang dikelola oleh koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang antara lain: 1. KPRI Bina Eka Karsa, bidang usaha simpan pinjam. 2. KPRI Bina Sejahtera, bidang usaha; simpan pinjam, pertokoan, usaha foto copy, dan usaha kios. 3. KPRI Dispertan Prop. Jateng, bidang usaha; foto copy, pertokoan, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), pinjaman barang, pinjaman uang, wartel, dan lainlain. 4. KPRI Dwija Makmur, bidang usaha; simpan pinjam dan konsumsi. 5. KPRI Dwija Mulya, bidang usaha; simpan pinjam dan serba usaha. 6. Kopkar Kanasritex, bidang usaha; simpan pinjam, kantin, dan usaha toko koperasi. 7. Kopkar Kanigara, bidang usaha; simpan pinjam dan pertokoan. 8. KPRI Karya Makmur, bidang usaha; simpan pinjam 9. Kopkar Kendali Harta, bidang usaha; pertokoan, perkreditan, percetakan, poliklinik, cleaning service, building (pekerjaan sipil), keur dan STNK, foto copy, wartel, pengelolaan driver dan security, serta pengelolaan tenaga bongkar muat dan receh. 10. Koperasi Kebun Prop. Jateng, bidang usaha; pertokoan, pinjaman, foto copy, dan jasa.
65
11. KPPDK Lapas Ambarawa, bidang usaha; simpan pinjam dan kios. 12. Kopkar Pelita, bidang usaha; pinjaman uang, pertokoan, dan pelayanan kepada non-anggota. 13. Kopkar Poli Kusuma, bidang usaha; simpan pinjam, waserda, kantin dan katering. 14. Kopkar Puspa Kencana, bidang usaha; simpan pinjam dan pertokoan. 15. Koperasi Santi Warga Abhipraya, bidang usaha; simpan pinjam dan pertokoan. 16. KPRI Sejahtera, bidang usaha; simpan pinjam.
Berikut ini adalah daftar tabel bidang usaha yang dikelola oleh koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang Tabel 4.3 Bidang Usaha Koperasi No. 1 2
.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Koperasi Jumlah Usaha Bina Eka Karsa 1 Bina Sejahtera 4 Dispertan Prop. Jateng 8 Dwija Makmur 2 Dwija Mulya 2 Kanasritex 3 Kanigara 2 Karya Makmur 1 Kendali Harta 11 Kop. Kebun Prop. Jateng 4 KPPDK Lapas Ambarawa 2 Pelita 3 Poli Kusuma 3 Puspa Kencana 2 Santi Warga Abhipraya 2 Sejahtera 1
66
4.1.2 Analisis Data 4.1.2.1 Deskriptif Persentase (DP) Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang. Berikut ini disajikan hasil perhitungan skor deskriptif persentase kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2004: Tabel 4.4 Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi yang Terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang Tahun 2004 Skor yang Diungkapkan No. Nama Koperasi Neraca PHU LPEA LAK CALK Total 1 Bina Eka Karsa 10 4 0 0 7 21 2 Bina Sejahtera 13 9 0 0 7 29 3 Dispertan 13 6 0 2 6 27 4 Dwija Makmur 9 0 0 0 7 16 5 Dwija Mulya 10 5 0 0 7 22 6 Kanasritex 13 8 0 0 7 28 7 Kanigara 16 9 0 3 7 35 8 Karya Makmur 9 5 0 0 4 18 9 Kendali Harta 19 11 0 0 7 37 10 Kop. Kebun 10 7 0 0 7 24 11 KPPDK 13 6 0 0 5 24 12 Pelita 14 7 0 0 6 27 13 Poli Kusuma 14 9 0 0 7 30 14 Puspa Kencana 16 10 0 0 3 29 15 SWA 13 7 0 0 6 26 16 Sejahtera 10 4 0 0 6 20 Total 202 107 0 5 99 413 Rata-Rata 12.63 6.7 0 0.31 6.19 25.81 Max 19 11 0 5 7 37 Min 9 0 0 0 3 16
Skor Ideal Persentase 61 34.43% 61 47.54% 61 44.26% 61 26.23% 61 36.07% 61 45.90% 61 57.38% 61 29.51% 61 60.66% 61 39.34% 61 39.34% 61 44.26% 61 49.18% 61 47.54% 61 42.62% 61 32.79% 677.05% 42.32% 60.66% 26.23%
67
Rata-rata skor tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2004 sebesar 42,32% yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah ratarata skor yang diungkapkan sebesar 25,81 dengan jumlah skor ideal sebesar 61. Di bawah ini merupakan penjelasan dari rata-rata komponen laporan keuangan yang diungkapkan: a. Ditinjau dari pengungkapan neraca, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 28, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 12,63 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor neraca yang diungkapkan sebesar 202 dengan jumlah koperasi 16. Batasan pengungkapan neraca tertinggi sebesar 19 dan terendah 9 item. b. Ditinjau dari pengungkapan perhitungan hasil usaha, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 6,7 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor perhitungan hasil usaha yang diungkapkan sebesar 107 dengan jumlah koperasi 16. Batasan pengungkapan perhitungan hasil usaha tertinggi sebesar 11 dan terendah 0 item. c. Ditinjau dari pengungkapan laporan promosi ekonomi anggota, rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 0, sedangkan skor yang seharusnya diungkapkan adalah 4. d. Ditinjau dari pengungkapan laporan arus kas, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 3, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan
68
sebanyak 0,31 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor laporan arus kas yang diungkapkan sebesar 5 dengan jumlah koperasi 16. Batasan pengungkapan laporan arus kas tertinggi sebesar 5 dan terendah 0 item. e. Ditinjau dari pengungkapan catatan atas laporan keuangan, skor yang seharusnya diungkapkan adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 6,19 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan sebesar 99 dengan jumlah koperasi 16. Batasan pengungkapan catatan atas laporan keuangan tertinggi sebesar 7 dan terendah 3 item. Berdasarkan pengungkapan komponen laporan keuangan tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor yang diungkapkan hanya 25,81, sedangkan jumlah skor yang seharusnya diungkapkan adalah 61. Hal ini tidak sesuai dengan standar item kelengkapan yang seharusnya diungkap yaitu sebanyak 61 item. Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di atas rata-rata sebanyak 9 koperasi dengan rincian 2 KPRI dan 7 koperasi karyawan, sedangkan untuk koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di bawah rata-rata sebanyak 7 koperasi, dengan rincian 5 KPRI dan sisanya 2 koperasi karyawan. Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab.Semarang pada tahun 2004
69
sebesar 42,32%, kelengkapan pengungkapan wajib yang tertinggi dicapai oleh koperasi Kendali Harta yaitu sebesar 60,66%, sedangkan yang terendah pada KPRI Dwija Makmur yaitu sebesar 26,23%. Pada tahun 2005, hasil perhitungan skor deskriptif persentase kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi adalah: Tabel 4.5 Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Tahun 2005
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Skor Skor Nama Koperasi Neraca PHU LPEA LAK CALK Total Ideal Persentase Bina Eka Karsa 10 6 0 3 7 26 61 42.62% Bina Sejahtera 14 8 0 0 7 29 61 47.54% Dispertan 14 7 0 2 6 29 61 47.54% Dwija Makmur 9 0 0 0 7 16 61 26.23% Dwija Mulya 10 5 0 0 7 22 61 36.07% Kanasritex 16 7 0 0 7 30 61 49.18% Kanigara 17 9 0 3 7 36 61 59.02% Karya Makmur 12 4 0 0 7 23 61 37.70% Kendali Harta 21 9 0 0 7 37 61 60.66% Kop. Kebun 10 7 0 0 7 24 61 39.34% KPPDK 12 6 0 0 7 25 61 40.98% Pelita 14 9 0 0 7 30 61 49.18% Poli Kusuma 14 9 0 0 7 30 61 49.18% Puspa Kencana 17 10 0 0 6 33 61 54.10% SWA 16 7 0 0 7 30 61 49.18% Sejahtera 10 5 0 0 6 21 61 34.43% Total 216 108 0 8 109 441 722.95% Rata-Rata 13.50 6.8 0 0.50 6.81 27.56 45.18% Max 21 10 0 3 7 37 60,66% Min 9 0 0 0 6 16 26,23%
Rata-rata skor tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun
70
2005 sebesar 45,18% yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah ratarata skor yang diungkapkan sebesar 27,56 dengan jumlah skor ideal sebesar 61. Di bawah ini merupakan penjelasan dari rata-rata komponen laporan keuangan yang diungkapkan: a. Ditinjau dari penyajian neraca, skor ideal untuk neraca adalah 28, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 13,5 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor neraca yang diungkapkan sebesar 216 dengan jumlah koperasi 16. Batasan pengungkapan neraca tertinggi sebesar 21 dan terendah 9 item. b. Ditinjau dari penyajian perhitungan hasil usaha, skor ideal untuk perhitungan hasil usaha adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 6,8 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor perhitungan hasil usaha yang diungkapkan sebesar 108 dengan jumlah koperasi 16.
Batasan pengungkapan perhitungan hasil usaha
tertinggi sebesar 10 dan terendah 0 item. c. Ditinjau dari penyajian laporan promosi ekonomi anggota, rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 0, sedangkan skor ideal untuk laporan promosi ekonomi anggota adalah 4. d. Ditinjau dari penyajian laporan arus kas, skor ideal untuk laporan arus kas adalah 3, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 0,5 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor laporan arus kas yang
71
diungkapkan
sebesar
8
dengan
jumlah
koperasi
16.
Batasan
pengungkapan laporan arus kas tertinggi sebesar 3 dan terendah 0 item. e. Ditinjau dari penyajian catatan atas laporan keuangan, skor ideal untuk catatan atas laporan keuangan adalah 13, sedangkan rata-rata skor yang diungkapkan sebanyak 6,81 yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan sebesar 109 dengan jumlah koperasi 16. Batasan pengungkapan catatan atas laporan keuangan tertinggi sebesar 7 dan terendah 6 item. Berdasarkan penyajian komponen laporan keuangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor yang diungkapkan hanya 27,56; sedangkan jumlah skor yang seharusnya diungkapkan adalah 61. Hal ini tidak sesuai dengan standar item kelengkapan yang seharusnya diungkap yaitu sebanyak 61 item. Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di atas rata-rata sebanyak 9 koperasi dengan rincian 2 KPRI dan 7 koperasi karyawan, sedangkan untuk koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan di bawah rata-rata sebanyak 7 koperasi, dengan rincian 5 KPRI dan sisanya 2 koperasi karyawan. Rata-rata kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang pada tahun 2005 sebesar 45,18%, kelengkapan pengungkapan wajib yang tertinggi dicapai oleh
72
koperasi Kendali Harta yaitu sebesar 60,66%, sedangkan yang terendah pada KPRI Dwija Makmur yaitu sebesar 26,23%. Berikut ini disajikan tabel rata-rata perbedaan pengungkapan komponen laporan keuangan tahun 2004 dan 2005. Tabel 4.6 Rata-Rata Perbedaan Pengungkapan Komponen Laporan Keuangan Tahun 2004 dan 2005. No 1 2 3 4 5
Komponen Neraca Perhitungan Hasil Usaha Laporan Promosi Ekonomi Anggota Laporan Arus Kas Catatan atas laporan keuangan Total
Tahun 2004 2005 12,63 13,5 6,7 6,8 0 0 0,31 0,5 6,19 6,81 25,81 27,56
Perbedaan Naik (Turun) 0,87 0,1 0 0,19 0,62 1,78
Berdasar tabel rata-rata perbedaan pengungkapan komponen laporan keuangan tahun 2004 dan 2005 tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan sebagai berikut: a. Neraca Pada tahun 2004 rata-rata pengungkapan item neraca sebesar 12,63 item, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 13,5 item yang berarti rata-rata pengungkapan item neraca tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,87 item. b. Perhitungan Hasil Usaha Pada tahun 2004 rata-rata pengungkapan item perhitungan hasil usaha sebesar 6,7 item, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 6,8 item yang
73
berarti rata-rata pengungkapan item perhitungan hasil usaha tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,1 item. c. Laporan Promosi Ekonomi Anggota Pada tahun 2004 rata-rata pengungkapan item laporan promosi ekonomi anggota sebesar 0 item, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 0 item yang berarti tidak ada perubahan pengungkapan. d. Laporan Arus Kas Pada tahun 2004 rata-rata pengungkapan item laporan arus kas sebesar 0,31 item, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 0,5 item yang berarti ratarata pengungkapan item laporan arus kas tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,19 item. e. Catatan atas laporan keuangan Pada tahun 2004 rata-rata pengungkapan item catatan atas laporan keuangan sebesar 6,19 item, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 6,81 item yang berarti rata-rata pengungkapan item catatan atas laporan keuangan tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,62 item.
74
4.1.2.2 Uji Signifikansi dengan menggunakan t-tes Tabel 4.7 Persiapan Menentukan Perbedaan dengan Rumus t-tes No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Koperasi Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun Prop. Jateng KPPDK Lapas Ambarawa Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana Santi Warga Abhipraya Sejahtera Total (∑)
Skor Skor Nilai Beda Beda Kuadrat 2004 2005 (D) (D2 ) 21 29 27 16 22 28 35 18 37 24 24 27 30 29 26 20
26 29 29 16 22 30 36 23 37 24 25 30 30 33 30 21
5 0 2 0 0 2 1 5 0 0 1 3 0 4 4 1 28
25 0 4 0 0 4 1 25 0 0 1 9 0 16 16 1 102
D = ∑D:n
D = 28 : 16 = 1,75 Berdasarkan tabel yang disajikan tersebut di atas, maka dapat dihitung harga t dengan rumus yang telah dikemukakan :
D
t=
∑D
(∑ D ) −
2
2
N N ( N − 1)
75
t=
1,75 (28) 2 16 16(16 − 1)
102 −
t=
1,75 53 240
t = 3,7242 Hasil perhitungan rumus t-tes diperoleh harga t hitung 3,7242. Derajat kebebasan (d.b.) untuk penggunaan rumus ini adalah (N-1), sehingga untuk perhitungan ini d.b. = 16-1 = 15, jadi harga t tabel untuk taraf signifikan 5%.sebesar 1,753. Perhitungan tersebut memberikan pengertian bahwa t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3,7242 > 1,753 maka hipotesis kerja (HA) yang menyatakan bahwa ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi antara tahun 2004 dengan tahun 2005 diterima atau menolak hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi antara tahun 2004 dengan tahun 2005.
76
4.1.3 Analisis Realisasi Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Koperasi 4.1.3.1
Realisasi
Rencana
Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) Tahun 2005.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002 Tentang Pedoman Klarifikasi Koperasi dalam hal penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB), maka ketentuan penilaiannya sebagai berikut: Tabel 4.8 Ketentuan penilaian realisasi RK dan RAPB NO
PRINSIP DAN FAKTOR
II.3 RK danRAPB
KETENTUAN RK dan RAPB dalam tahun berjalan disahkan RA dan dilaksanakan
CARA PERHITUNGAN DAN NILAI a. RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya, nilai = 100 b. RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian, nilai = 75 c. RK dan RAPB disahkan RA tetapi tidak dilaksanakan, nilai = 50 d. RK dan RAPB belum / tidak disahkan oleh RA dan dilaksanakan, nilai = 0
NILAI REALI SASI
BOBOT
SKOR
2
2
2
2
Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002 Berikut ini disajikan tabel perhitungan dan penilaian realisasi RK dan RAPB koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005:
77
Tabel 4.9 Perhitungan dan Penilaian Realisasi RK dan RAPB Tahun 2005 NILAI
NO
NAMA KOPERASI
REALISASI
KETERANGAN
1.
Bina Eka Karsa
100
2
200
2.
Bina Sejahtera
75
2
150
3.
Dispertan
100
2
200
4.
Dwija Makmur
75
2
150
5.
Dwija Mulya
0
2
0
6.
Kanasritex
100
2
200
7.
Kanigara
75
2
150
8.
Karya Makmur
0
2
0
9.
Kendali Harta
100
2
200
10.
Kop. Kebun
100
2
200
11.
KPPDK
75
2
150
12.
Pelita
75
2
150
13.
Poli Kusuma
0
2
0
14.
Puspa Kencana
75
2
150
15.
Santi Warga
0
2
0
100
2
200
BOBOT
SKOR
Abhipraya 16.
Sejahtera
RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian RK dan RAPB belum / tidak disahkan oleh RA tetapi dilaksanakan RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian RK dan RAPB belum / tidak disahkan oleh RA tetapi dilaksanakan RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian RK dan RAPB tahun 2005 tidak ada dan tidak disahkan oleh Rapat Anggota RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan sebagian RK dan RAPB tahun 2005 tidak ada dan tidak disahkan oleh Rapat Anggota RK dan RAPB disahkan RA dan dilaksanakan seluruhnya
Secara umum, koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang sebagian besar menyajikan RK dan RAPB tahun 2005 serta
78
melaksanakan keseluruhan maupun sebagian dari RK tahun 2005. Kemudian terdapat RK dan RAPB 2 koperasi yang belum atau tidak disahkan oleh RA tetapi dilaksanakan, serta terdapat 2 koperasi lain yang tidak menyajikan RK dan RAPB tahun 2005.
4.1.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi
Nilai realisasi anggaran pendapatan koperasi dihitung dari perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan rencana. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut : Realisasi anggaran pendapatan = Realisasi Anggaran x 100% Rencana Anggaran
79
Ketentuan penilaian menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002 dalam hal realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut: Tabel 4.10 Ketentuan penilaian realisasi anggaran pendapatan koperasi NO
II.4
PRINSIP DAN FAKTOR Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi
KETENTUAN Perbandingan antara Realisasi Anggaran Pendapatan dengan Rencana
CARA PERHITUNGAN DAN NILAI Anggaran Pendapatan: Realisasi … x 100 % =…% Rencana Realisasi Anggaran Pendapatan mencapai: a. > 100 %, nilai = 100 b. 80 % s/d 99 %, nilai = 75 c. 60 % s/d 79 %, nilai = 50 d. < 60 %, nilai = 0
NILAI REALI SASI
BOBOT
SKOR
2
Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002
80
Berikut ini disajikan tabel perhitungan realisasi anggaran pendapatan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005: Tabel 4.11 Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2005 NO
NAMA KOPERASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dispertan Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun KPPDK Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana SWA Sejahtera
PERHITUNGAN Realisasi Rencana Persentase (Rp) (Rp) (%) 15,676,405.00 24,000,000.00 65.32% 498,167,463.00 411,550,000.00 121.05% 151,137,907.00 150,500,000.00 100.42% 22,466,483.00 36,500,000.00 61.55% 139,394,000.00 100,000,000.00 139.39% 188,694,849.00 137,775,000.00 136.96% 977,855,102.00 967,514,000.00 101.07% 110,528,950.00 80,000,000.00 138.16% 2,370,956,114.06 1,933,333,000.00 122.64% 69,951,873.00 36,000,000.00 194.31% 34,636,200.00 32,700,000.00 105.92% 857,161,400.00 264,900,000.00 323.58% 407,116,237.73 0.00 ~ 345,000,000.00 421,168,757.00 81.91% 33,236,114.77 21,966,600.00 151.30% 116,665,337.45 104,742,000.00 111.38%
81
Berikut ini disajikan tabel penilaian realisasi anggaran pendapatan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005: Tabel 4.12 Penilaian Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2005 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NAMA NILAI KET. KOPERASI Realisasi Bobot Skor Bina Eka Karsa 50 2 100 Realisasi tidak sesuai target Bina Sejahtera 100 2 200 Realisasi melebihi target Dispertan 100 2 200 Realisasi melebihi target Dwija Makmur 50 2 100 Realisasi tidak sesuai target Dwija Mulya 100 2 200 Realisasi melebihi target Kanasritex 100 2 200 Realisasi melebihi target Kanigara 100 2 200 Realisasi melebihi target Karya Makmur 100 2 200 Realisasi melebihi target Kendali Harta 100 2 200 Realisasi melebihi target Kop. Kebun 100 2 200 Realisasi melebihi target KPPDK 100 2 200 Realisasi melebihi target Pelita 100 2 200 Realisasi melebihi target Poli Kusuma 0 2 0 Tidak ada rencana pendapatan Puspa Kencana 100 2 200 Realisasi melebihi target SWA 100 2 200 Realisasi melebihi target Sejahtera 100 2 200 Realisasi melebihi target
Secara umum koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang berhasil memperoleh realisasi pendapatan yang lebih besar maupun sama dengan rencana, sisanya 2 koperasi tidak mampu menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan target anggaran yang direncanakan, serta 1 koperasi tidak menyajikan rencana pendapatan, sehingga tidak dapat diteliti.
82
4.1.3.3 Realisasi Anggaran Biaya Koperasi
Nilai realisasi anggaran biaya koperasi dihitung dari perbandingan antara realisasi anggaran biaya dengan rencana. Realisasi Anggaran Biaya = Realisasi Anggaran x 100% Rencana Anggaran Ketentuan penilaian menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002 dalam hal realisasi anggaran biaya sebagai berikut: Tabel 4.13 Ketentuan penilaian anggaran biaya koperasi NO
II.5
PRINSIP DAN FAKTOR Realisasi Anggaran Biaya Koperasi
KETENTUAN Perbandingan antara Realisasi Anggaran Biaya dengan Rencana
CARA PERHITUNGAN DAN NILAI Anggaran Biaya: Realisasi … x 100 % =…% Rencana Realisasi Anggaran Biaya mencapai: a. < 100 %, nilai = 100 b. > 100 % s/d 110 %, nilai = 75 c. > 110 % - 120 %, nilai = 50 d. > 120 %, nilai = 0
NILAI REALI SASI
BOBOT
SKOR
2
Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002
83
Berikut ini disajikan tabel perhitungan realisasi anggaran biaya koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005: Tabel 4.14 Perhitungan Anggaran Biaya Koperasi Tahun 2005 NO
NAMA KOPERASI
PERHITUNGAN Realisasi Rencana Persentase (Rp) (Rp) (%) 6,839,000.00 10,720,000.00 1 Bina Eka Karsa 63.80% 401,072,432.00 319,557,522.00 125.51% 2 Bina Sejahtera 126,637,907.00 126,500,000.00 100.11% 3 Dispertan 21,466,483.00 35,500,000.00 4 Dwija Makmur 60.47% 136,394,000.00 97,000,000.00 5 Dwija Mulya 140.61% 71,732,324.00 33,825,000.00 6 Kanasritex 212.07% 652,954,554.50 652,514,000.00 7 Kanigara 100.07% 103,812,750.00 74,500,000.00 139.35% 8 Karya Makmur 1,754,023,000.00 1,399,602,000.00 125.32% 9 Kendali Harta 34,858,300.00 17,725,000.00 196.66% 10 Kop. Kebun 21,392,300.00 21,966,000.00 11 KPPDK 97.39% 797,041,668.00 221,861,000.00 359.25% 12 Pelita 135,187,562.09 0.00 13 Poli Kusuma ~ 203,873,744.00 180,439,000.00 14 Puspa Kencana 112.99% 8,633,665.00 7,950,000.00 15 SWA 108.60% 94,965,337.45 83,000,000.00 114.42% 16 Sejahtera
84
Berikut ini disajikan tabel penilaian realisasi anggaran biaya koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005: Tabel 4.15 Penilaian anggaran biaya koperasi tahun 2005 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NAMA KOPERASI Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dispertan Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun KPPDK Pelita Poli Kusuma
14 Puspa Kencana 15 SWA 16 Sejahtera
NILAI Realisasi Bobot 100 2 0 2 75 2 100 2 0 2 0 2 75 2 0 2 0 2 0 2 100 2 0 2 0 2
50 75 50
2 2 2
KET. Skor 200 0 150 200 0 0 150 0 0 0 200 0 0
Efisien Sangat tidak efisien Tidak Efisien Efisien Sangat tidak efisien Sangat tidak efisien Tidak Efisien Sangat tidak efisien Sangat tidak efisien Sangat tidak efisien Efisien Sangat tidak efisien Tidak ada rencana biaya 100 Tidak Efisien 150 Tidak Efisien 100 Tidak Efisien
Sebagian besar koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tidak efisien dalam mengeluarkan biaya, dengan perincian; 3 koperasi dinilai efisien dalam mengeluarkan biaya; 5 koperasi tidak efisien, karena perolehan prosentase realisasi antara 100% s/d 120%; dan 7 koperasi dinilai sangat tidak efisien, karena perolehan prosentase realisasi lebih besar dari 120% yang berarti realisasi pengeluaran jauh lebih besar dari rencana
85
pengeluaran. Sedangkan 1 koperasi lain tidak menyajikan rencana anggaran biaya sehingga tidak dapat diteliti.
4.1.3.4 Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi
Nilai realisasi sisa hasil usaha koperasi dihitung dari perbandingan antara realisasi hasil usaha dengan rencana. Realisasi sisa hasil usaha = Realisasi Hasil Usaha x 100% Rencana Hasil Usaha Ketentuan penilaian menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002 dalam hal realisasi sisa hasil usaha sebagai berikut: Tabel 4.16 Ketentuan penilaian realisasi sisa hasil usaha koperasi
NO
II.6
PRINSIP DAN FAKTOR Realisasi Surplus Hasil Usaha Koperasi
KETENTUAN Perbandingan antara Realisasi Hasil Usaha dengan Rencana
CARA PERHITUNGAN DAN NILAI Hasil Usaha : Realisasi … x 100 % =…% Realisasi Hasil Usaha mencapai : a. > 100 %, nilai = 100 b. 80 % s/d 99 %, nilai = 75 c. 50 % - 79 %, nilai = 50 d. < 50 %, nilai = 0
NILAI REALI SASI
BOBOT
SKOR
2
Sumber: Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 129 tahun 2002
86
Berikut ini disajikan tabel perhitungan realisasi sisa hasil usaha koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005: Tabel 4.17 Perhitungan realisasi SHU koperasi tahun 2005 NO
NAMA KOPERASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dispertan Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun KPPDK Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana SWA Sejahtera
PERHITUNGAN Realisasi Rencana Persentase (Rp) (Rp) (%) 8,837,405.00 13,280,000.00 66.55% 97,095,031.00 91,992,478.00 105.55% 24,500,000.00 24,000,000.00 102.08% 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 116,962,525.00 103,950,000.00 112.52% 14,314,082.50 0.00 ~ 6,716,200.00 5,500,000.00 122.11% 616,933,000.00 593,731,000.00 103.91% 35,093,573.00 18,275,000.00 192.03% 13,243,900.00 10,734,000.00 123.38% 58,450,872.00 43,039,000.00 135.81% 271,928,675.64 0.00 ~ 176,925,273.00 164,561,000.00 107.51% 24,602,449.77 14,016,600.00 175.52% 21,700,000.00 21,742,000.00 99.81%
87
Berikut ini disajikan tabel penilaian realisasi sisa hasil usaha koperasi di Kab. Semarang tahun 2005: Tabel 4.18 Penilaian realisasi SHU koperasi tahun 2005 NO
1
NAMA KOPERASI Bina Eka Karsa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bina Sejahtera Dispertan Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun KPPDK Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana SWA Sejahtera
NILAI KET. Realisasi Bobot Skor 50 2 100 Realisasi tidak sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 0 2 0 Tidak ada rencana SHU 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 0 2 0 Tidak ada rencana SHU 100 2 200 Realisasi sesuai target 100 2 200 Realisasi sesuai target 75 2 150 Realisasi tidak sesuai target
Secara umum koperasi di Kab. Semarang memperoleh SHU yang lebih besar dari yang direncanakan, dengan perincian; 12 koperasi mampu memperoleh SHU yang lebih besar dari rencana SHU yang ditetapkan, 2 koperasi tidak berhasil mencapai SHU yang diharapkan, sedangkan 2 koperasi lain tidak menyajikan rencana perhitungan SHU.
88
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 4.2.1 Alasan mengapa rata-rata skor tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2004 dan 2005 tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Rendahnya rata-rata skor kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi tahun 2004 yang hanya sebesar 42,32%, dan tahun 2005 sebesar 45,18% pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. Pengungkapan komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena penyajian sebagai berikut: a. Neraca - Pada tahun 2004 rata-rata skor neraca yang diungkapkan sebesar 12,63 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 28 item. - Pada tahun 2005 rata-rata skor neraca yang diungkapkan sebesar 13,5 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 28 item. Terdapat
perbedaan
rata-rata
komponen
neraca
yang
diungkapkan antara tahun 2004 dengan 2005 sebesar 0,87 item. Hal ini berarti
terdapat
peningkatan
pengungkapan
pada
tahun
2005
dibandingkan tahun 2004. Seharusnya koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang lebih terbuka dalam mengungkapkan
89
item neraca yang minimum diungkapkan agar sesuai dengan ketentuan IAI dalam PSAK No. 27 tahun 1999. b. Perhitungan hasil usaha - Pada tahun 2004 rata-rata skor perhitungan hasil usaha yang diungkapkan sebesar 6,7 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 13 item. - Pada tahun 2005 rata-rata skor perhitungan hasil usaha yang diungkapkan sebesar 6,8 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 13 item. Terdapat perbedaan rata-rata pengungkapan item perhitungan hasil usaha yang diungkapkan antara tahun 2004 dengan 2005 sebesar 0,1 item. Hal ini berarti terdapat peningkatan pengungkapan pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004. Seharusnya koperasi meningkatkan volume usahanya, agar pengungkapan item perhitungan hasil usaha sesuai dengan ketentuan IAI dalam PSAK No. 27 tahun 1999. Perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. c. Laporan promosi ekonomi anggota Pada tahun 2004 dan 2005, baik KPRI maupun kopkar yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota. Seharusnya koperasi menyajikan laporan
90
promosi ekonomi anggota, karena fungsi dari laporan promosi ekonomi anggota adalah untuk mengetahui tentang manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. d. Laporan arus kas - Pada tahun 2004 rata-rata skor laporan arus kas yang diungkapkan sebesar 0,31 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 3 item. Rata-rata skor laporan arus kas ini diungkapkan oleh 2 koperasi yaitu KPRI Dispertan dan koperasi Kanigara. - Pada tahun 2005 rata-rata skor laporan arus kas yang diungkapkan sebesar 0,5 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 3 item. Rata-rata skor laporan arus kas ini diungkapkan oleh 3 koperasi yaitu KPRI Bineka, KPRI Dispertan dan koperasi Kanigara. Terdapat perbedaan rata-rata skor laporan arus kas yang diungkapkan pada tahun 2004 dengan 2005 sebesar 0,19 item. Hal ini berarti
terdapat
peningkatan
pengungkapan
pada
tahun
2005
dibandingkan tahun 2004. Seharusnya semua koperasi mengungkapkan laporan arus kas, karena fungsi dari laporan arus kas adalah untuk mengetahui jumlah arus kas yang masuk dan keluar yang ditinjau dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan dalam satu periode akuntansi.
91
e. Catatan atas laporan keuangan - Pada tahun 2004 rata-rata skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan sebesar 6,19 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 13 item. - Pada tahun 2005 rata-rata skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan sebesar 6,81 item sedangkan skor yang minimum diungkapkan sebesar 13 item. Terdapat perbedaan rata-rata skor catatan atas laporan keuangan yang diungkapkan pada tahun 2004 dengan 2005 sebesar 0,62 item. Hal ini berarti terdapat peningkatan pengungkapan pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004. Jadi, secara keseluruhan rata-rata skor pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2005 yang sebesar 45,18% lebih tinggi 2,86% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar 42,32%. Rata-rata skor pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang baik pada tahun 2004 maupun 2005 tidak sesuai dengan ketentuan IAI dalam PSAK No. 27 Tahun 1999 tentang perkoperasian. Hal ini disebabkan oleh pengungkapan item-item komponen laporan keuangan yang tidak sepenuhnya diungkapkan oleh koperasi.
92
Seharusnya koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang menyajikan secara lengkap laporan keuangannya disertai dengan item-item yang seharusnya diungkap atau tertib administrasinya sesuai dengan ketentuan IAI dalam PSAK No. 27 tahun 1999 tentang perkoperasian. Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam
batasan
materialitas
dan
biaya.
Kesengajaan
untuk
tidak
mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (IAI dalam PSAK tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, par. 38). Imhoff (1992) dalam Subiyantoro (1996), menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. 2. Koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan tinggi cenderung koperasi yang diaudit oleh KAP. KAP memberikan standar yang lengkap sesuai dengan PSAK, sehingga koperasi yang diaudit oleh KAP memiliki tingkat kelengkapan tinggi. Sedangkan koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan rendah tidak diaudit oleh KAP. Seharusnya laporan keuangan setiap koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang diaudit oleh KAP, kemudian
93
pengurus dan pengelola koperasi diwajibkan untuk selalu berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam PSAK. 4.2.2 Uji Signifikansi t-tes
Berdasarkan perhitungan rumus t-tes di muka, diperoleh harga t hitung 3,7242. Derajat kebebasan (d.b.) untuk penggunaan rumus ini adalah (N-1), sehingga untuk perhitungan ini d.b. = 16-1 = 15, jadi harga t tabel untuk taraf signifikan 5%.sebesar 1,753. Perhitungan tersebut memberikan pengertian bahwa t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3,7242 > 1,753 maka hipotesis kerja (HA) yang menyatakan bahwa ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi antara tahun 2004 dengan tahun 2005 diterima atau menolak hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi antara tahun 2004 dengan tahun 2005. 4.2.3 Analisis Realisasi Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Koperasi 4.2.3.1
Realisasi
Rencana
Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) Tahun 2005.
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan bentuk perikatan koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang
94
terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha (Sitio dan Tamba, 2001: 52-53). Berdasarkan hasil analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran koperasi tahun 2005 di muka, secara umum dapat diketahui bahwa koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang sebagian besar menyajikan RK dan RAPB serta melaksanakan keseluruhan maupun sebagian dari RK, dengan perincian; 7 koperasi menyajikan RK dan RAPB tahun 2005 yang telah disahkan oleh rapat anggota, kemudian berhasil melaksanakan seluruh program kerja serta anggarannya pada tahun 2005; 5 koperasi menyajikan RK dan RAPB tahun 2005 yang telah disahkan oleh rapat anggota, namun hanya merealisasikan sebagian program kerjanya pada tahun 2005; kemudian, 2 koperasi menyajikan RK dan RAPB tahun 2005, yang tidak disahkan oleh rapat anggota tetapi dilaksanakan pada tahun 2005; sedangkan koperasi yang tidak menyajikan RK dan RAPB 2005 pada tahun buku 2004 adalah koperasi Poli Kusuma dan koperasi Santi Warga Abhipraya (SWA). Koperasi SWA menyajikan RAPB 2005 pada tahun 2005 dengan alasan dijadikan perbandingan antara rencana dengan realisasi. Seharusnya koperasi Poli Kusuma dan koperasi SWA menyajikan RK dan RAPB pada tahun buku 2004 sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 23 yang memuat ketentuan dasar mengenai penyusunan AD/ART koperasi.
95
Hasil penelitian di muka adalah rencana jangka pendek koperasi. Sedangkan koperasi yang menyajikan rencana jangka panjang hanya ada 2 koperasi yaitu Kopkar Kanigara dan Kopkar Puspa Kencana. Kopkar Kanigara menyajikan rencana program kerja pengawas periode 2005 – 2007 berupa pokok kebijaksanaan program kerja pengawas, kebijaksanaan umum, bidang organisasi, bidang pembinaan, dan operasional. Sedangkan Kopkar Puspa Kencana menyajikan rencana kerja pengurus koperasi periode tahun 2004 – 2006, yang berupa peningkatan pelayanan penjualan, peningkatan kerja sama permodalan dengan bank, memberikan kesempatan kepada anggota untuk dapat menjalin kerja sama dengan koperasi di bidang retail maupun permodalan, dan memberikan bantuan kepada anggota koperasi dalam kegiatan sosial. 4.2.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Koperasi
Menurut Oliver Williamson dalam Sitio dan Tamba (2001: 77), tujuan perusahaan
adalah
untuk
memaksimumkan
penggunaan
manajemen
(maximization of management utility). Maksudnya, sebagai akibat dari pemisahan manajemen dengan pemilik perusahaan, para manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan penggunaan manajemen yang diukur dengan kompensasi seperti gaji, tunjangan tambahan, dan sebagainya. Herbert Simon dalam Sitio dan Tamba (2001: 77) menerangkan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan sesuatu dengan bekerja keras, yang berarti jika manajer tidak mampu memaksimumkan keuntungan tetapi hanya
96
mampu untuk memuaskan beberapa tujuan yang berkaitan dengan penjualan (sales), pertumbuhan (growth), pangsa pasar (market share) dan sebagainya. Kedua teori di atas dapat dijadikan acuan para manajer maupun pengelola koperasi. Di satu sisi, koperasi harus memuaskan anggotanya sebagai pemilik perusahaan di mana koperasi dituntut harus mampu menghasilkan keuntungan atau sisa hasil usaha, namun di sisi lain, koperasi harus dapat memberi pelayanan yang memuaskan kepada konsumen (anggota dan masyarakat sekitar) secara optimal. Berdasarkan hasil analisis realisasi anggaran pendapatan koperasi tahun 2005 di muka, diketahui bahwa secara umum koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang berhasil memperoleh realisasi pendapatan yang lebih besar maupun sama dengan rencana, dengan perincian; 13 koperasi mampu merealisasikan pendapatan yang lebih besar daripada rencana pendapatan; selanjutnya, 2 koperasi tidak mampu menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan target anggaran yang direncanakan, karena perolehan prosentase realisasi pendapatan berkisar antara 60% s/d 70%, sehingga realisasi pendapatan lebih kecil dari rencana pendapatan; sedangkan 1 koperasi lain yaitu Poli Kusuma tidak menyajikan rencana pendapatan tahun 2005. Seharusnya koperasi Poli Kusuma menyajikan secara lengkap RK dan RAPB tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 23 tentang ketentuan dasar penyusunan AD/ART koperasi.
97
Terkait dengan kedua teori di atas, sebagian besar koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang berhasil memperoleh realisasi pendapatan yang lebih besar dari rencana, sehingga sesuai dengan teori Oliver Williamson dan Herbert Simon yang menyatakan bahwa koperasi harus memuaskan anggotanya sebagai pemilik perusahaan di mana koperasi dituntut harus mampu menghasilkan keuntungan atau sisa hasil usaha, namun di sisi lain, koperasi harus dapat memberi pelayanan yang memuaskan kepada konsumen (anggota dan masyarakat sekitar). 4.2.3.3 Realisasi Anggaran Biaya Koperasi
Menurut Sitio dan Tamba (2001: 75), tujuan lain dari suatu badan usaha adalah menyangkut efisiensi atau lebih dikenal dengan meminimumkan biaya. Berdasarkan hasil analisis realisasi anggaran biaya koperasi tahun 2005 di muka, diketahui bahwa sebagian besar koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tidak efisien dalam mengeluarkan biaya, dengan perincian; 3 koperasi dinilai efisien dalam mengeluarkan biaya, buktinya perolehan prosentase yang kurang dari atau sama dengan 100%, yang berarti realisasi pengeluaran lebih sedikit daripada rencana pengeluaran; 5 koperasi tidak efisien, karena perolehan prosentase realisasi antara 100% s/d 120%; dan 7 koperasi dinilai sangat tidak efisien, karena perolehan prosentase realisasi lebih besar dari 120% yang berarti realisasi pengeluaran jauh lebih besar dari rencana pengeluaran. Sedangkan 1 koperasi lain yaitu koperasi Poli Kusuma tidak
98
menyajikan rencana anggaran biaya sehingga tidak dapat diteliti. Seharusnya koperasi Poli Kusuma menyajikan secara lengkap RK dan RAPB tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23 tentang ketentuan dasar penyusunan AD/ART koperasi. Dengan demikian, secara umum koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tidak efisien dalam mengeluarkan biaya dan tidak sesuai dengan teori Sitio dan Tamba yang menyatakan bahwa badan usaha harus lebih efisien ketika mengeluarkan biaya. 4.2.3.4 Realisasi Sisa Hasil Usaha Koperasi
Sitio dan Tamba (2001: 87) menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Semakin tinggi perolehan SHU, maka kesejahteraan anggota juga semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis realisasi sisa hasil usaha koperasi tahun 2005 di muka, dapat diketahui bahwa secara umum koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang memperoleh SHU yang lebih besar dari yang direncanakan, dengan perincian; 12 koperasi mampu memperoleh SHU yang lebih besar dari rencana SHU yang ditetapkan; 2 koperasi tidak berhasil mencapai SHU yang diharapkan, karena perolehan SHU mereka masih di bawah dari target perolehan SHU yang direncanakan; sedangkan 2 koperasi lain
99
tidak menyajikan rencana perhitungan SHU yaitu Kopkar Kanigara dan Kopkar Poli Kusuma. Sebagian besar koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang memperoleh SHU yang lebih besar dari yang direncanakan, namun terdapat 2 koperasi yang tidak sesuai dengan rencana yaitu KPRI Bina Eka Karsa dan KPRI Sejahtera. Kedua koperasi ini harus memperbesar volume transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, sehingga SHU yang akan diterima semakin besar. Sedangkan 2 koperasi yang lain yaitu koperasi Kanigara dan koperasi Poli Kusuma, tidak menyajikan rencana SHU sehingga tidak dapat diketahui perhitungan realisasinya. Seharusnya koperasi Kanigara dan koperasi Poli Kusuma menyajikan rencana SHU, sesuai dengan yang diamanatkan dalam
UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 23 yang memuat
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.
100
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Rata-rata tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tahun 2004 yang
hanya sebesar 42,32%, dan tahun 2005 sebesar 45,18% pada
dasarnya disebabkan oleh pengungkapan item komponen laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan IAI dalam PSAK No. 27 tahun 1999, kemudian koperasi yang memiliki tingkat kelengkapan tinggi cenderung koperasi yang diaudit oleh KAP. 2. Berdasarkan pengujian signifikansi t-tes, diperoleh hasil bahwa ada perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kabupaten Semarang antara tahun 2004 dengan tahun 2005 dengan taraf signifikan 5%. Hal ini dibuktikan oleh t hitung yang lebih besar dari t tabel yaitu 3,7242 > 1,753. 3. Berdasarkan hasil analisis realisasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran koperasi tahun 2005 di muka, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) Tahun 2005 disajikan dan dilaksanakan oleh 14 koperasi, sedangkan 2 koperasi yang lain tidak menyajikan RK dan RAPB Tahun 2005 pada tahun buku 2004.
100
101
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang sebagian besar menyajikan RK dan RAPB serta melaksanakan keseluruhan maupun sebagian dari RK. 4. Realisasi Rencana Anggaran Pendapatan Koperasi disajikan oleh 15 koperasi, dengan perincian 13 koperasi merealisasikan pendapatan yang lebih besar dari rencana, 2 koperasi memperoleh pendapatan yang di bawah target dari rencana pendapatan, sedangkan 1 koperasi tidak menampilkan RK dan RAPB 2005. Dengan demikian, koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kabupaten Semarang berhasil memperoleh realisasi pendapatan yang lebih besar dari rencana. 5. Realisasi Rencana Anggaran Biaya Koperasi disajikan oleh 15 koperasi, dengan perincian 3 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang efisien, 5 koperasi merealisasikan anggaran biaya yang tidak efisien, kemudian 7 koperasi yang merealisasikan anggaran biaya yang sangat tidak efisien. Sedangkan 1 koperasi lain tidak menyajikan RK dan RAPB. Dengan demikian, secara umum koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kab. Semarang tidak efisien dalam mengeluarkan biaya. 6. Realisasi Sisa Hasil Usaha disajikan oleh 14 koperasi, dengan perincian 12 koperasi mampu memperoleh SHU yang melebihi target, dan 2 koperasi yang tidak berhasil mencapai target. Sedangkan 2 koperasi lain tidak menyajikan rencana perhitungan SHU. Dengan demikian, sebagian besar koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM Kabupaten Semarang mampu memperoleh SHU yang melebihi target yang direncanakan.
102
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di muka, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi tentang kelengkapan pengungkapan wajib laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No. 27 tahun 1999, maka perlu diadakan seminar maupun pelatihan penyusunan laporan keuangan secara lengkap, memberikan keterampilan dalam bidang manajemen keuangan, manajemen perkoperasian, serta mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak KAP dalam peningkatan kualitas kelengkapan laporan keuangan koperasi. 2. Bagi koperasi yang tidak menyajikan RK dan RAPB 2005, perlu menyajikan RK dan RAPB 2005 karena dengan disajikannya RK dan RAPB, maka pengurus dapat mengetahui tingkat realisasi dari RK dan RAPB, sehingga dapat menilai apakah koperasi yang bersangkutan berhasil merealisasikan RK dan RAPB atau tidak. 3. Bagi koperasi yang tidak berhasil mencapai target rencana anggaran pendapatan, perlu menambah usaha baru seperti pengadaan alat tulis kantor, foto copy, pertokoan, pinjaman barang, wartel dan lain sebagainya, sehingga mampu menaikkan tingkat pendapatan koperasi. 4. Bagi koperasi yang tidak efisien dalam merealisasikan rencana anggaran biaya, perlu menekan realisasi anggaran biaya hingga di bawah target yang direncanakan, sehingga koperasi yang bersangkutan dapat dikatakan efisien dalam mengeluarkan biaya.
103
5. Bagi koperasi yang tidak berhasil mencapai target SHU, perlu meningkatkan volume usaha transaksi dengan anggota maupun nonanggota dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Semakin tinggi perolehan SHU, maka kesejahteraan anggota juga semakin meningkat.
104
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi, Prof.,Dr. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi. Prof.,Dr. 2003. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta Belkaouli, Ahmed Riahi. 2000. Teori Akuntansi. Buku I. Jakarta: Media Soft Indonesia Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2003. Teori Akuntansi. Semarang: BP UNDIP Harahap, Sofyan Syafri, BSAc, SE, Akuntan, MS Ac, PhD. 2001. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. PT. RajaGrafindo Persada Harahap, Sofyan Syafri, MS Ac. 2002. Teori Akuntansi Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara IAI. 2002. Standar Akuntansi Keuangan Per. 1 April 2002. Jakarta: Salemba Empat Margono, S. 2002. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta Marzuki, Drs. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE UII Na’im, Ainun dan Fuad Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 15. No. 1. pp 70-82 Nugraheni, B. Linggar Yekti.,Oct.Digdo Hartomo, dan Lucia Hary Patwoto. 2002. Analisis Faktor-Faktor Fundamental Perusahaan terhadap Kelengkapan Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. VIII. No.1.pp.75-91 Sitio, Arifin & Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga Singarimbun, Masri & Sofian Effendi.1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia Subiyantoro, Edi.1996. Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi I. Yogyakarta
105
Sugiarto, Ir,M.Sc.2001. Teknik Sampling. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Supranto, J, Prof. 2003. Metode Riset. Jakarta: PT. Rineka Cipta. www.depkop.go.id/Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor129.2002 Tentang Perkoperasian www.depkop.go.id/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
106
Lampiran – Lampiran
107 Lampiran 1
RENCANA RAPB DAN SHU KOPERASI DI KAB. SEMARANG TAHUN 2005 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Koperasi KPRI Bina Eka Karsa KPRI Bina Sejahtera KPRI Dispertan KPRI Dwija Makmur KPRI Dwija Mulya Kanasritex Kanigara * KPRI Karya Makmur KPRI Kendali Harta Kebun KPPDK Pelita Poli Kusuma * Puspa Kencana SWA KPRI Sejahtera
Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
24.000.000,00 411.550.000,00 150.500.000,00 36.500.000,00 100.000.000,00 137.775.000,00 967.514.000,00 80.000.000,00 1.933.333.000,00 36.000.000,00 32.700.000,00 264.900.000,00 0 421.168.757,00 21.966.600,00 104.742.000,00
Biaya
SHU
Rp 10.720.000,00 Rp 319.557.522,00 Rp 126.500.000,00 Rp 35.500.000,00 Rp 97.000.000,00 Rp 33.825.000,00 Rp 652.514.000,00 Rp 74.500.000,00 Rp 1.399.602.000,00 Rp 17.725.000,00 Rp 21.966.000,00 Rp 221.861.000,00 0 Rp 180.439.000,00 Rp 7.950.000,00 Rp 83.000.000,00
Rp 13.280.000,00 Rp 91.992.478,00 Rp 24.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 103.950.000,00 0 Rp 5.500.000,00 Rp 593.731.000,00 Rp 18.275.000,00 Rp 10.734.000,00 Rp 43.039.000,00 0 Rp 164.561.000,00 Rp 14.016.600,00 Rp 21.742.000,00
* = Tidak ada penyajian RAPB ataupun Rencana SHU
REALISASI RAPB DAN SHU KOPERASI DI KAB. SEMARANG TAHUN 2005 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Koperasi KPRI Bina Eka Karsa KPRI Bina Sejahtera KPRI Dispertan KPRI Dwija Makmur KPRI Dwija Mulya Kanasritex Kanigara KPRI Karya Makmur KPRI Kendali Harta Kebun KPPDK Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana SWA KPRI Sejahtera
Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15.676.405,00 498.167.463,00 151.137.907,00 22.466.483,00 139.394.000,00 188.694.849,00 977.855.102,00 110.528.950,00 2.370.956.114,06 69.951.873,00 34.636.200,00 857.161.400,00 407.116.237,73 345.000.000,00 33.236.114,77 116.665.337,45
Biaya Rp 6.839.000,00 Rp 401.072.432,00 Rp 126.637.907,00 Rp 21.466.483,00 Rp 136.394.000,00 Rp 71.732.324,00 Rp 652.954.554,50 Rp 103.812.750,00 Rp 1.754.023.000,00 Rp 34.858.300,00 Rp 21.392.300,00 Rp 797.041.668,00 R[ 135.187.562,09 Rp 203.873.744,00 Rp 8.633.665,00 Rp 94.965.337,45
SHU Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.837.405,00 97.095.031,00 24.500.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 116.962.525,00 14.314.082,50 6.716.200,00 616.933.000,00 35.093.573,00 13.243.900,00 58.450.872,00 271.928.675,64 176.925.273,00 24.602.449,77 21.700.000,00
108 Lampiran 2
Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2003 Neraca KPRI Tahun 2003 Neraca No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Jml
1
Bina Eka Karsa
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
.1.
.0.
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
10
2
Bina Sejahtera
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
13
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
13
4
Dwija Makmur
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
9
5
Dwija Mulya
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
9
6
Karya Makmur
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
9
7
Sejahtera
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
10
Total
73
Neraca Koperasi Karyawan Tahun 2003 Neraca NO
Nama KOPKAR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
JML
1
Kanasritex
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
.0.
.0.
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
13
2
Kanigara
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
17
3
Kendali Harta
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
19
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
10
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
12
6
Pelita
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
14
7
Poli Kusuma
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
14
8
Puspa Kencana
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
16
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
13
TOTAL
128
109
Perhitungan Hasil Usaha KPRI Tahun 2003 Perhitungan Hasil Usaha No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Jumlah
Bina Eka Karsa
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4
2
Bina Sejahtera
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
9
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
6
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4
6
Karya Makmur
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
5
7
Sejahtera
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4
1
TOTAL
32
Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karyawan Tahun 2003 Perhitungan Hasil Usaha No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Jumlah
1
Kanasritex
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
8
2
Kanigara
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
7
3
Kendali Harta
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
7
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
6
6
Pelita
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
7
7
Poli Kusuma
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
7
8
Puspa Kencana
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
10
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
TOTAL
7 70
110
Laporan Arus Kas KPRI Tahun 2003 No. 1
Laporan Arus Kas Jumlah .1. .2. .3.
Nama KPRI Bina Eka Karsa
0
0
0
0
2
Bina Sejahtera
0
0
0
0
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
1
2
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
0
0
0
0
6
Karya Makmur
0
0
0
0
7
Sejahtera
0
0
0
0
TOTAL
2
Laporan Arus Kas Koperasi Karyawan Tahun 2003 No.
Nama Koperasi
1
Laporan Arus Kas Jumlah 2 3
1
Kanasritex
0
0
0
0
2
Kanigara
1
1
1
3
3
Kendali Harta
0
0
0
0
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
0
0
0
0
5
KPPDK Lapas Ambarawa
0
0
0
0
6
Pelita
0
0
0
0
7
Poli Kusuma
0
0
0
0
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
9
Santi Warga Abhipraya
0
0
0
0
TOTAL
3
111
Laporan Promosi Ekonomi Anggota KPRI Tahun 2003 Lap. Promosi Ek. Anggota No.
Nama KPRI
1
Bina Eka Karsa
.1.
.2.
.3.
.4.
Jumlah
0
0
0
0
0
2
Bina Sejahtera
0
0
0
0
0
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
0
0
0
0
0
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
0
0
0
0
0
6
Karya Makmur
0
0
0
0
0
7
Sejahtera
0
0
0
0
0
0
Total
Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi Karyawan Tahun 2003 Lap. Promosi Ek. Anggota No.
Nama Koperasi
1
2
3
4
Jumlah
0
0
0
0
0
1
Kanasritex
2
Kanigara
0
0
0
0
0
3
Kendali Harta
0
0
0
0
0
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
0
0
0
0
0
5
KPPDK Lapas Ambarawa
0
0
0
0
0
6
Pelita
0
0
0
0
0
7
Poli Kusuma
0
0
0
0
0
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
0
9
Santi Warga Abhipraya
0
0
0
0
0
Total
0
112
Catatan Atas Laporan Keuangan KPRI Tahun 2003 Catatan Atas Laporan Keuangan No.
Nama KPRI
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
1
Bina Eka Karsa
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
Bina Sejahtera
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
4
Dwija Makmur
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
5
Dwija Mulya
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
6
Karya Makmur
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
7
Sejahtera
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Jumlah
7 6 6 7 7 4 6 43
Total
Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tahun 2003 Catatan Atas Laporan Keuangan No.
Nama Koperasi
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Jumlah
1
Kanasritex
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
Kanigara
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
3
Kendali Harta
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
6
Pelita
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
7
Poli Kusuma
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7 7 7 7 5 6 7 3 6 55
Total
113 Lampiran 3 Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2003
Skor No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Koperasi Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun Pegawai Dinas Perkebunan Prop. Jateng KPPDK Lapas Ambarawa Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana Santi Warga Abhipraya Sejahtera Total Rata-Rata
Neraca PHU
10 13 13 9 9 13 17 9 19 10 12 14 14 16 13 10 201 12.56
4 9 6 0 4 8 7 5 11 7 6 7 7 10 7 4 102 6.4
LPEA
Lap.Arus Kas
Cat. Atas Lap. Keu.
Total
Persentase
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.31
7 6 6 7 7 7 7 4 7 7 5 6 7 3 6 6 98 6.13
21 28 27 16 20 28 34 18 37 24 23 27 28 29 26 20 406 25.38
34.43% 45.90% 44.26% 26.23% 32.79% 45.90% 55.74% 29.51% 60.66% 39.34% 37.70% 44.26% 45.90% 47.54% 42.62% 32.79% 665.57% 41.60%
114 Lampiran 4 Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2004 Neraca KPRI Tahun 2004 Neraca No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Jml
1
Bina Eka Karsa
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
.1.
.0.
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
10
2
Bina Sejahtera
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
13
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
13
4
Dwija Makmur
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
9
5
Dwija Mulya
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
10
6
Karya Makmur
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
9
7
Sejahtera
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
10
Total
74
Neraca Koperasi Karyawan Tahun 2004 Neraca NO
Nama KOPKAR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
JML
1
Kanasritex
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
.0.
.0.
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
13
2
Kanigara
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
16
3
Kendali Harta
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
19
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
10
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
13
6
Pelita
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
14
7
Poli Kusuma
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
14
8
Puspa Kencana
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
16
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
13
TOTAL
128
115
Perhitungan Hasil Usaha KPRI Tahun 2004 Perhitungan Hasil Usaha No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Jumlah
1
Bina Eka Karsa
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4
2
Bina Sejahtera
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
9
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
6
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
5
6
Karya Makmur
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
5
7
Sejahtera
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
TOTAL
4
33
Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karyawan Tahun 2004 Perhitungan Hasil Usaha No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Jumlah
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
8
1
Kanasritex
2
Kanigara
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
9
3
Kendali Harta
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
7
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
6
6
Pelita
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
7
7
Poli Kusuma
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
9
8
Puspa Kencana
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
10
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
7
TOTAL
74
116
Laporan Arus Kas KPRI Tahun 2004 No. 1
Laporan Arus Kas Jumlah .1. .2. .3.
Nama KPRI Bina Eka Karsa
0
0
0
0
2
Bina Sejahtera
0
0
0
0
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
1
2
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
0
0
0
0
6
Karya Makmur
0
0
0
0
7
Sejahtera
0
0
0
0
TOTAL
2
Laporan Arus Kas Koperasi Karyawan Tahun 2004 1
Laporan Arus Kas Jumlah 2 3
1
Kanasritex
0
0
0
0
2
Kanigara
1
1
1
3
3
Kendali Harta
0
0
0
0
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
0
0
0
0
5
KPPDK Lapas Ambarawa
0
0
0
0
6
Pelita
0
0
0
0
7
Poli Kusuma
0
0
0
0
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
9
Santi Warga Abhipraya
0
0
0
0
No.
Nama Koperasi
TOTAL
3
117
Laporan Promosi Ekonomi Anggota KPRI Tahun 2004 Lap. Promosi Ek. Anggota No.
Nama KPRI
1
Bina Eka Karsa
.1.
.2.
.3.
.4.
Jumlah
0
0
0
0
0
2
Bina Sejahtera
0
0
0
0
0
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
0
0
0
0
0
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
0
0
0
0
0
6
Karya Makmur
0
0
0
0
0
7
Sejahtera
0
0
0
0
0
0
Total
Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi Karyawan Tahun 2004 Lap. Promosi Ek. Anggota No.
Nama Koperasi
1
2
3
4
Jumlah
0
0
0
0
0
1
Kanasritex
2
Kanigara
0
0
0
0
0
3
Kendali Harta
0
0
0
0
0
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
0
0
0
0
0
5
KPPDK Lapas Ambarawa
0
0
0
0
0
6
Pelita
0
0
0
0
0
7
Poli Kusuma
0
0
0
0
0
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
0
9
Santi Warga Abhipraya
0
0
0
0
0
Total
0
118
Catatan Atas Laporan Keuangan KPRI Tahun 2004 Catatan Atas Laporan Keuangan No.
Nama KPRI
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
1
Bina Eka Karsa
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
Bina Sejahtera
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
4
Dwija Makmur
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
5
Dwija Mulya
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
6
Karya Makmur
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
7
Sejahtera
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Jumlah
7 7 6 7 7 4 6 44
Total
Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tahun 2004 Catatan Atas Laporan Keuangan No.
Nama Koperasi
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Jumlah
7 7 7 7 5 6 7 3 6 55
1
Kanasritex
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2
Kanigara
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
3
Kendali Harta
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
6
Pelita
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
7
Poli Kusuma
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Total
119 Lampiran 5 Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2004
Skor No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Koperasi Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun Prop. Jateng KPPDK Lapas Ambarawa Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana Santi Warga Abhipraya Sejahtera Total Rata-Rata
Neraca PHU
10 13 13 9 10 13 16 9 19 10 13 14 14 16 13 10 202 12.63
4 9 6 0 5 8 9 5 11 7 6 7 9 10 7 4 107 6.7
Lap.Prom.Ek. Anggota
Lap.Arus Kas
Cat.Ats Lap.Keu.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.31
7 7 6 7 7 7 7 4 7 7 5 6 7 3 6 6 99 6.19
Total Persentase 21 29 27 16 22 28 35 18 37 24 24 27 30 29 26 20 413 25.81
34.43% 47.54% 44.26% 26.23% 36.07% 45.90% 57.38% 29.51% 60.66% 39.34% 39.34% 44.26% 49.18% 47.54% 42.62% 32.79% 677.05% 42.32%
120 Lampiran 6
Skor Deskriptif Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2005 Neraca KPRI Tahun 2005 Neraca No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
.3.
.4. 5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Jml
1
Bina Eka Karsa
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
10
2
Bina Sejahtera
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
14
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
14
4
Dwija Makmur
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
9
5
Dwija Mulya
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
10
6
Karya Makmur
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
12
7
Sejahtera
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
10
Total
79
Neraca Koperasi Karyawan Tahun 2005 Neraca NO
Nama KOPKAR
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
JML
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
.1.
.0.
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
16
1
Kanasritex
2
Kanigara
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
17
3
Kendali Harta
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
21
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
10
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
12
6
Pelita
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
14
7
Poli Kusuma
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
14
8
Puspa Kencana
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
17
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
TOTAL
15 136
121
Perhitungan Hasil Usaha KPRI Tahun 2005
Perhitungan Hasil Usaha No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Jumlah
Bina Eka Karsa
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
6
2
Bina Sejahtera
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
8
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
7
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
5
6
Karya Makmur
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4
7
Sejahtera
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
5
35
Total
Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Karyawan Tahun 2005 Perhitungan Hasil Usaha No.
Nama KPRI
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Jumlah
1
Kanasritex
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
7
2
Kanigara
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
9
3
Kendali Harta
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
9
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
7
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
6
6
Pelita
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
9
7
Poli Kusuma
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
9
8
Puspa Kencana
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
10
9
Santi Warga Abhipraya
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
Total
7 73
122
Laporan Arus Kas KPRI Tahun 2005
No. 1
Laporan Arus Kas Jumlah .1. .2. .3. 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Nama KPRI Bina Eka Karsa
2
Bina Sejahtera
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
4
Dwija Makmur
5
Dwija Mulya
6
Karya Makmur
7
Sejahtera Total
Laporan Arus Kas Koperasi Karyawan Tahun 2005
No.
Nama Koperasi
1
1
Kanasritex
0
2
Kanigara
1
3
Kendali Harta
0
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
0
5
KPPDK Lapas Ambarawa
0
6
Pelita
0
7
Poli Kusuma
0
8
Puspa Kencana
0
9
Santi Warga Abhipraya
0
Total
Laporan Arus Kas Jumlah 2 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
123
Laporan Promosi Ekonomi Anggota KPRI Tahun 2005 Lap. Promosi Ek. Anggota No.
Nama KPRI
1
2
3
4
1
Bina Eka Karsa
0
0
0
0
2
Bina Sejahtera
0
0
0
0
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
0
0
0
0
4
Dwija Makmur
0
0
0
0
5
Dwija Mulya
0
0
0
0
6
Karya Makmur
0
0
0
0
7
Sejahtera
.0.
.0.
/0.
.0.
Jumlah
0 0 0 0 0 0 0 0
Total
Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi Karyawan Tahun 2005 Lap. Promosi Ek. Anggota No.
Nama Koperasi
1
2
3
4
Jumlah
1
Kanasritex
0
0
0
0
2
Kanigara
0
0
0
0
3
Kendali Harta
0
0
0
0
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
0
0
0
0
0 0 0 0
5
KPPDK Lapas Ambarawa
0
0
0
0
0
6
Pelita
0
0
0
0
0
7
Poli Kusuma
0
0
0
0
8
Puspa Kencana
0
0
0
0
9
Santi Warga Abhipraya
0
0
0
0
Total
0 0 0 0
124
Catatan Atas Laporan Keuangan KPRI Tahun 2005 Catatan Atas Laporan Keuangan No.
Nama KPRI
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Jml
1
Bina Eka Karsa
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
2
Bina Sejahtera
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
3
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
6
4
Dwija Makmur
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
5
Dwija Mulya
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
6
Karya Makmur
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
7
Sejahtera
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
6
Total
47
Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Tahun 2005 Catatan Atas Laporan Keuangan No. 1
Nama Koperasi Kanasritex
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Jml 1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
2
Kanigara
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
3
Kendali Harta
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
4
Kop. Kebun Prop. Jateng
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
5
KPPDK Lapas Ambarawa
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
6
Pelita
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
7
Poli Kusuma
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
8
Puspa Kencana
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
6
9
Santi Warga Abhipraya
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
7
Total
62
125 Lampiran 7
Skor Persentase Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun 2005 Skor No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nama Koperasi Bina Eka Karsa Bina Sejahtera Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Jateng Dwija Makmur Dwija Mulya Kanasritex Kanigara Karya Makmur Kendali Harta Kop. Kebun Prop. Jateng KPPDK Lapas Ambarawa Pelita Poli Kusuma Puspa Kencana Santi Warga Abhipraya Sejahtera Total Rata-Rata
Neraca PHU
Lap.Prom.Ek. Anggota
Lap.Arus Kas
Cat.Ats Lap.Keu.
Total
Persentase
10 6 14 8 14 7 9 0 10 5 16 7 17 9 12 4 21 9 10 7 12 6 14 9 14 9 17 10 16 7 10 5 216 108 13.50 6.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.50
7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 109 6.81
26 29 29 16 22 30 36 23 37 24 25 30 30 33 30 21 441 27.56
42.62% 47.54% 47.54% 26.23% 36.07% 49.18% 59.02% 37.70% 60.66% 39.34% 40.98% 49.18% 49.18% 54.10% 49.18% 34.43% 722.95% 45.18%
126 Lampiran 8
Daftar Item Kelengkapan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan PSAK No. 27 Tahun 1999 Tentang Perkoperasian A. Neraca 1. Aktiva Lancar 1.1. Kas dan Bank 1.2. Simpanan Jangka Pendek 1.3. Piutang Usaha 1.4. Piutang Anggota 1.5. Piutang Non-Anggota 1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.7. Piutang Lain-Lain 1.8. Persediaan 1.9. Biaya Dibayar Dimuka 2. Investasi Jangka Panjang 2.1. Penyertaan Pada Koperasi 2.2. Penyertaan Pada Non-Koperasi 3. Aktiva Tetap 4. Aktiva Lain-Lain 5. Kewajiban Lancar 5.1. Hutang Usaha 5.2. Hutang Non Anggota 5.3. Hutang Bank 5.4. Simpanan Sukarela 5.5. Dana-Dana SHU 5.6. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 6. Kewajiban Jangka Panjang 6.1. Hutang Bank 6.2. Hutang Jangka Panjang lainnya
127
7. Ekuitas 7.1. Simpanan Pokok 7.2. Simpanan Wajib 7.3. Simpanan Lain 7.4. Modal Penyertaan 7.5. Modal Sumbangan 7.6. Cadangan 7.7. SHU Tahun Berjalan B. Perhitungan Hasil Usaha 1. Partisipasi Anggota 1.1. Partisipasi Anggota 1.2. Beban Pokok 1.3. Pendapatan Netto Anggota 2. Pendapatan Dari Non Anggota 2.1. Penjualan 2.2. HPP 2.3. Laba / Rugi Kotor Dengan Non Anggota 3. Beban Operasi 3.1. Beban Usaha 3.2. Beban Perkoperasian 3.3. SHU Koperasi 3.4. Pendapatan Dan Beban Lain-Lain 3.5. SHU Sebelum Pajak 3.6. PPh 3.7. SHU Setelah Pajak
128
C. Laporan Promosi Ekonomi Anggota 1. Manfaat ekonomi dari pembelian/pengadaan jasa bersama. 2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama. 3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. 4. Manfaat ekonomi dalam bentuk SHU. D. Laporan Arus Kas 1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan E. Catatan Atas Laporan Keuangan 1. Perlakuan akuntansi 1.1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota. 1.2. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap penilaian persediaan, piutang dan sebagainya. 1.3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota. 2. Pengungkapan informasi lainnya 2.1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam AD / ART maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi. 2.2. Aktivitas
koperasi
dalam
pengembangan
sumber
daya
dan
mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota. 2.3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
129
2.4. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota. 2.5. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan. 2.6. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi. 2.7. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta. 2.8. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan cadangan. 2.9. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan. 2.10. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.
