Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
http://pnpm–support.org/marginalized–study–2010
PNPM PERDESAAN:
SERI RINGKASAN STUDI
STUDI KELOMPOK MARJINAL
(JUNI 2010)
2
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
Studi Kelompok Marginal
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
Struktur Sosial–Ekonomi dan Pengambilan Keputusan Desa
STUDI KELOMPOK MARGINAL
Penelitian lapangan dilakukan di 24 desa di 12 keca-
agenda atau program mereka mendapatkan
mengambil keputusan untuk mengundang atau
Studi Kelompok Marginal berawal dari kekhawatiran
matan pada 6 provinsi (Sumatera Barat, Jawa Barat,
dana – meskipun ini tidak serta–merta berarti
mendorong anggota masyarakat lain menghadiri
bahwa ada kelompok marjinal di masyarakat yang tera-
Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi
agenda tersebut dibuat untuk kepentin-
pertempuan. Dengan demikian, aktivis turut mem-
baikan dari proses perencanaan pembangunan program
Selatan, dan Papua) sejak Oktober hingga December
gan pribadi. Laporan menyatakan bahwa
bantu membentuk tingkat serta mutu partisipasi
PNPM–Perdesaan.
2009. Lokasi penelitian di setiap kecamatan adalah
pamong desa memanfaatkan prosedur mau-
satu desa yang dipilih secara acak dan satu desa
pun non–prosedur PNPM Perdesaan untuk
yang termiskin.
memastikan program tertentu disetujui. Mis-
kelompok mayoritas sebagai mereka yang memi-
alnya, di luar prosedur formal, aparat dari desa
liki aset kecil atau pemasukan teratur, dan yang
Studi terdahulu mengenai PPK menunjukkan bahwa, meskipun program bermanfaat untuk kelompok miskin,
3
masyarakat desa. 3. Mayoritas: Laporan menggambarkan anggota
namun mereka mungkin tidak sepenuhnya terlibat
Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun kelompok
atau dusun berbeda mengadakan negosiasi
merupakan komponen mayoritas dari populasi
dalam proses partisipatoris yang merupakan landasan
marginal mendapatkan manfaat signifikan dari pro-
untuk memilih proposal yang akan diusung di
desa. Laporan menyatakan bahwa sebagian besar
program PNPM–Perdesaan. Secara khusus, kelompok
gram, namun mereka seringkali tidak dilibatkan dalam
tahap berikutnya.
anggota mayoritas tidak aktif di pertemuan desa,
yang terabaikan dapat mencakup rumah tangga yang
proses pengambilan keputusan. Dalam tingkat yang
dikepalai perempuan dan kelompok yang tidak memiliki
berbeda–beda, pengambilan keputusan sering didomi-
bahwa pemuka agama memiliki peran signifikan
proses pengambilan keputusan. Umumnya, orang di
pendidikan dasar, khususnya mereka yang tinggal di
nasi oleh kelompok elit dan aktivis.
di dalam keluarga dan forummasyarakat, tetapi
dalam kategori ini lebih mengetahui program pem-
c. Tokoh agama dan adat: Laporan menyatakan
dan dengan demikian tidak punya pengaruh dalam
jarang terlibat dalam pertemuan desa. Laporan
bangunan dibandingkan kelompok marjinal. Mereka
mencatat adanya pengecualian dari situasi ini,
mungkin menghadiri pertemuan yang berhubun-
miskin di pertemuan PNPM lebih tinggi dibandingkan
STRUKTUR SOSIAL–EKONOMI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA
seperti keterlibatan besar dari pemuka agama
gan dengan PNPM, atau proses pembangunan
pada program perdesaan lain. Namun, sejumlah studi
Berdasarkan diskusi dengan penduduk desa di lokasi
Islam di Jawa Barat.
desa lainnya, tetapi tidak sering berpartisipasi aktif.
lain mengungkapkan rendahnya mutu partipasi, dan
penelitian, laporan ini menyatakan bahwa secara umum
beberapa menunjukkan bahwa partisipasi yang dilaku-
ada empat kelompok besar di tengah masyarakat
kan cenderung bersifat pasif.
desa – masing–masing punya karakteristik dan daya pen-
agai pihak yang memiliki pengetahuan tentang
garuh atas urusan desa:
proyek pemerintah dan menggunakan pengeta-
kelompok marginal hampir selalu dikesampingkan
wilayah terpencil di desa–desa. Beberapa studi menyimpulkan tingkat partisipasi perempuan dan kelompok
1. Elit: Laporan ini membagi lagi kelompok elit ke
Seringkali, partisipasi pasif kelompok mayoritas dido2. Aktivis: Laporan mendefinisikan “aktivis” seb-
rong untuk memenuhi persyaratan formal program. 4. Kelompok marginal: Laporan menyatakan bahwa
huan itu untuk terlibat di dalam proyek tersebut.
dari pertemuan desa dan kegiatan pembangunan,
baikan, studi ini bertujuan mendapatkan pemahaman
dalam tiga kategori, dengan tingkat partisipasi dan
Aktivis–aktivis memiliki pengetahuan yang baik dan
kecuali mereka punya hubungan khusus dengan
yang lebih baik mengenai dinamika partisipasi dalam
pengaruh atas urusan desa sebagai berikut:
aktif berpartisipasi dalam pertemuan desa. Mereka
pamong desa atau anggota kelompok elit. Kalaupun
PNPM Perdesaan. Studi ini mencoba menjawab pertan-
a. Kaya: Umumnya kelompok kaya cukup baik
juga terlibat di dalam implementasi program pem-
kelompok marginal dilibatkan di dalam proses per-
mengatahui program–program pembangunan
bangunan. Termasuk di antara aktivis adalah mereka
encanaan, maka hal tersebut hanyalah sebagai ben-
dan mereka diundang menghadiri pertemuan
yang terlibat di kegiatan layanan kesehatan, kelom-
tuk formalitas, untuk memberikan kesan pelibatan.
desa. Namun, mereka memilih untuk tidak terli-
pok perempuan, kelompok simpan–pinjam, dan
Anggota kelompok marginal desa digambarkan
bat, kecuali program tersebut menguntungkan
kelompok masyarakat lain. Aktivis bukan, atau tidak
sebagai mereka yang memiliki beberapa atau semua
mereka secara langsung. Mereka “secara umum
selalu, merupakan pegawai pemerintah, namun
karakteristik berikut:
menganggap dana yang dikelola desa terlalu
seringkali mereka memiliki kedekatan sosial maupun
a. Memiliki aset bernilai rendah atau tanpa
Perdesaan dan program sejenis untuk melibat-
kecil sehingga tidak layak mendapat perha-
hubungan keluarga, atau bentuk hubungan lain,
aset: Pekerja yang tidak memiliki tanah, petani
kan mereka?
tian mereka.”
dengan anggota kelompok elit – terutama tokoh
penggarap buruh nelayan, dan mereka yang tidak
Menimbang mutu partisipasi dari kelompok yang tera-
yaan penelitian sebagai berikut: zzSiapa saja yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi
dalam PNPM Perdesaan? zzMengapa kelompok–kelompok ini tidak berpartisi-
pasi? Apa hambatan mereka? zzApa yang perlu dilakukan program seperti PNPM
b. Perangkat pemerintah desa: Pamong desa,
pemerintah. Beberapa di antara mereka berparti-
memiliki aset produktif selain jasa sendiri;
Untuk menjawab pertanyaan di atas, studi ini meng-
termasuk kepala desa, memiliki pengaruh besar
sipasi langsung di PNPM Perdesaan sebagai KPMD
gunakan metodologi kualitatif. Selain mengkaji doku-
atas pengambilan keputusan di desa. Sebagai
(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) atau ang-
terbatas terhadap infrastruktur ekonomi
men, data dikumpulkan melalui wawancara dengan
aparat pemerintah, mereka mengetahui pro-
gota TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Di dalam peran
dan sosial;
informan kunci dan melalui diskusi kelompok terbatas.
gram pembangunan lebih dahulu ketimbang
ini, aktivis umumnya tidak dapat memutus dominasi
c. Berpendapatan rendah dengan jumlah tang-
Wawancara silang dengan informan dari posisi, latar
masyarakat. Laporan menyatakan bahwa
tokoh lain atau elit lain dalam mengambil keputusan
gungan besar: Misalnya kepala keluarga perem-
belakang sosial–ekonomi, dan kepentingan yang
keterlibatan pemerintah desa di PNPM Perde-
tentang proyek yang akan dilaksanakan di suatu
puan, penyandang cacat, dan lansia;
berbeda dilakukan untuk memverifikasi informasi.
saan umumnya bertujuan memastikan bahwa
desa. Namun, aktivis sangat berpengaruh dalam
b. Tinggal di wilayah pinggir dan memiliki akses
4
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
Hambatan Partisipasi
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
Hambatan Partisipasi
5
HAMBATAN STRUKTURAL
sistem pendukungnya, yang akhirnya menghambat
Keterbatasan khusus yang disebutkan oleh laporan studi
Laporan menyebutkan contoh berupa etnis Cina
Proses demokratisasi yang tidak terinstitusi dengan
partisipasi. Keterbatasan ini termasuk yang diakibatkan
mencakup juga hal–hal berikut:
miskin di Kalimantan Barat dan anggota suku
baik menguntungkan pamong desa: Laporan menye-
oleh perluasan skala PNPM Perdesaan, dari 26 desa
minoritas di Papua.
butkan pamong desa dan aktivis punya pengetahuan
percobaan (1997) menjadi 61.000 di tahun 2010.
Pencairan dana terlambat: Studi menemukan bahwa
d. Berasal dari etnis atau agama minoritas:
cukup tinggi atas proses PNPM dan lebih mampu untuk
Lebih dari 10.000 fasilitator tingkat kecamatan telah
tertundanya pencarian dana operasional maupun hibah
Meskipun tingkat keterlibatan sebagian besar kelompok
‘memofidikasi’ atau ‘memanipulasi prosesnya. Meski-
direkrut – setengahnya adalah insinyur.
telah memaksa dilakukannya modifikasi pelaksanaan
marginal adalah terbatas, namun laporan menyatakan
pun mereka mungkin percaya tindakan tersebut diam-
bahwa anggota kelompok ini menarik manfaat dari
bil untuk kepentingan masyarakat desa, mereka juga
proyek–proyek PNPM Perdesaan, terutama proyek publik
mungkin percaya bahwa mereka bisa bertindak lebih
seperti jalan, jembatan, dan sarana mandi/cuci umum.
efektif tanpa gangguan yang mungkin timbul dari parti-
PNPM Perdesaan telah memperbaiki mutu akses mereka
sipasi luas.
terhadap layanan dasar, sekaligus memberikan lahan pekerjaan kepada kelompok miskin sebagai tenaga ban-
Pamong desa dan aktivis dipandang sebagi per-
gunan. Dapat dikatakan, bekerja sebagai tenaga bangu-
wakilan efektif dan punya legitimasi untuk melak-
nan merupakan bentuk “partisipasi” terbesar kelompok
sanakan proyek setelah proses pengambilan kepu-
marginal dalam PNPM Perdesaan.
tusan berjalan secara rutin: Laporan menyatakan bahwa proses PNPM Perdesaan telah menjadi rutinitasi
Menimbang peran dominan tokoh pemerintah dan
dan tidak lagi menginspirasi keterlibatan. Diskusi pan-
aktivis dalam proyek pembangunan desa, laporan studi
jang (dari tingkat dusun ke antar desa) berujung pada
menggambarkan peran mereka di dalam proses PNPM
penurunan partisipasi. Rendahnya kecakapan fasilitator,
Perdesaan sebagai berikut:
seringnya pergantian fasilitator di beberapa lokasi, dan
proyek, yang akhirnya memangkas proses partisipatoris. Tahap PNPM Bentuk “intervensi” Perdesaan Diseminasi Menentukan siapa yang informasi diudang ke musyawarah PNPM-Perdesaan (musdus dan MDP/MKP), bahkan ketika tidak ada tujuan untuk melakukan pemilihan suara memenangkan proposal tertentu. Musyawarah Mulai meluncurkan Dusun proposal atau jenis (Musdus) usulan tertentu Memfasilitasi usulan dari kelompok marjinal
intervensi kelompok elit menyebabkan turunnya antu-
HAMBATAN PARTISIPASI
siasme dan rendahnya ekspektasi. Anggota kelompok
Studi ini mempelajari dua faktor yang menghambat par-
mayoritas dan marginal mungkin akhirnya percaya bah-
tisipasi kelompok marginal:
wa pamong desa dan aktivislah yang memiliki kualifikasi
1. Struktur sosial–ekonomi masyarakat desa: Struk-
memutuskan proyek infrastruktur mana yang berman-
tur sosial–ekonomi desa bisa menghambat partisi-
faat untuk masyarakat, dan dengan demikian mereka
pasi kelompok marginal. Kelompok elit mendomina-
tidak punya motivasi untuk berpartisipasi.
si proses pengambilan keputusan meskipun peran para elit di dalam prosesnya bervariasi. Umumnya,
Pertimbangan waktu dan logistik mungkin menu-
anggota kelompok marginal tidak berpartisipasi di
runkan keinginan kelompok marginal berpartisipasi:
dalam proses perencanaan.
Laporan menyebutkan, banyak anggota kelompok mar-
2. Hambatan teknis: Meskipun salah satu kompo-
Musyawarah Desa
perjalanan untuk menghadiri musyawarah desa menjadi
partisipatoris, namun studi ini menemukan keterba-
hambatan. Selain itu, waktu yang dihabiskan menghadiri
tasan dan kelemahan di dalam rangcanan program,
musyawarah dapat berujung pada hilangnya peluang
yang dapat menghambat kapasitas program untuk
mendapat pemasukan.
merangkul kelompok marginal. Satu komponen ruhi mutu partisipasi, adalah kemampuan fasilitator
KETERBATASAN RANCANGAN PNPM PERDESAAN
meningkatkan partisipasi kelompok marginal.
Laporan studi mengidentifikasi sejumlah keterbatasan teknis dalam rancangan proyek PNPM Perdesaan dan
Mengarahkan peserta musyawarah untuk memprioritaskan proposal tertentu Mengerahkan kelompok masyarakat untuk memenangkan atau menolak sebuah usulan (mobilisasi)
ginal tinggal di daerah pinggir desa. Seringkali, biaya
nen kunci PNPM Perdesaan adalah perencanaan
PNPM Perdesaan yang menonjol, yang mempenga-
Mengarahkan peserta musyawarah untuk menerima proposal tertentu
MAD
Lobby dan negosiasi (Musyawarah antar dusun untuk memenangkan usulan Antar Desa) tertentu
Keterangan • KPMD dan TPK biasanya meminta kepala dusun untuk mengundang penduduk ke musyawarah. KPMD juga mendatangi tokoh-tokoh desa.
• Tokoh adat atau agama mengusulkan kegiatan yang terkait dengan kepentingan mereka. Misalnya tokoh agama mengajukan perbaikan madrasah. • Sebelum musdus, aktivis, biasanya mereka yang berpengalaman dalam fasilitasi, memfasilitasi pertemuan dengan kelompok marjinal. Hasil pertemuan dibawa ke musdus. Di Biak, kelompok aktivis cenderung menjadi penentang kelompok pamong (PNS). • Kepala dusun mengatakan kepada penduduk dusun usulan apa yang penting untuk dusun tersebut. • Aktivis menyatakan sejumlah argumen untuk mendukung usulan/ proposal dari kelompok yang diwakili atau dari dirinya sendiri. • Kepala desa mendatangi musdus untuk menyatakan pentingnya mengajukan dan membangun usulan tertentu. • Kepala desa mengemukakan sejumlah alasan pentingnya memprioritaskan usulan tertentu. • TPK dan KPMD mengarahkan diskusi untuk memprioritasikan usulan tertentu (misal untuk dusun yang tidak pernah menang sebelumnya). • Kepala dusun memobilisasi penduduk di dusun untuk mendatangi musyawarah desa untuk mendukung usulan dari dusun tersebut atau usulan dari desa atau melakukan negosiasi dengan kepala dusun yang lain. • Kelompok aktivis memobilisasi penduduk (memberikan transportasi) untuk mendukung usulan yang diajukan atau menolak usulan tertentu. • Kepala desa dan TPK mengadakan berbagai pertemuan dengan kepala desa dan TPK dari desa yang lain untuk menegosiasikan atau membangun strategi usulan yang diprioritaskan untuk didanai oleh PNPM-Perdesaan; desa-desa mana yang menang tahun ini. • Studi ini juga menemukan kasus dimana kepala desa membawa proposal mereka sendiri, yang berbeda dari yang disetujui di musyawarah desa, di MAD.
6
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
Rekomendasi
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
Rekomendasi
7
Dalam situasi ini, KPMD dan FK tidak punya kapasitas
menyatakan bahwa pelaporan menyita terlalu ban-
bentuknya – contoh yang dinyatakan adalah pesantren
maupun desa belum siap untuk memberikan fasilitasi
maupun waktu untuk memperdalam proses partisipasi.
yak waktu dan mengurangi waktu mereka melaku-
progresif di Jawa Barat yang berpihak pada kelompok
yang intensif ataupun terampil, yang akan memberikan
kan fasilitasi, khususnya dengan kelompok marginal
miskin, kelompok simpan–pinjam di provinsi yang sama,
kesempatan kelompok marginal untuk berpartisipasi.
di masyarakat.
dan banjar, atau kelompok agama Hindu di Bali.
Selain itu, penduduk desa seringkali lelah menghadiri
Perdesaan, besarnya kebutuhan fasilitator telah menye-
REKOMENDASI
Fasilitasi yang baik: Laporan studi menyebutkan con-
keputusan ini. Studi menyimpulkan bahwa program
babkan turunnya kualitas. Sulit untuk menemukan
Laporan studi menyimpulkan bahwa dominasi kelom-
toh fasilitator PNPM tingkat desa dengan kinerja luar
membutuhkan mekanisme yang jauh lebih sederhana.
kandidat dengan kualifikasi setara dengan kandidat di
pok elit merupakan isu utama dalam sebuah program
biasa. Fasilitator memiliki kemampuan interpersonal
Studi menyarankan pemilihan proposal desa dilakukan
masa awal PPK. Menimbang kebutuhan, PNPM terpaksa
yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Desain
dan komunikasi yang tinggi, dan mampu meyakinkan
melalui pengambilan suara, bukan musyawarah.
menerima fasilitator yang mutunya lebih rendah dari
PNPM Perdesaan mengikutsertakan fasilitasi oleh agen
pamong desa mengenai manfaat partisipasi yang luas.
yang diharapkan. Banyak fasilitator di lokasi penelitian
internal maupun ektsternal. Fasilitasi inilah yang diharap-
Fasilitator juga mampu memobilisasi anggota kelompok
MEMBERDAYAKAN KELOMPOK MARGINAL
merupakan lulusan baru tanpa pengalaman bekerja di
kan dapat membatasi gerak kelompok elit lokal. Desain
marginal agar berpartisipasi lebih aktif.
Memfasilitasi kelompok marginal agar dapat
tengah masyarakat dan tanpa pengalaman yang diper-
proyek juga berasumsi bahwa proses “demokratis” dari
lukan untuk bekerja sama secara efektif dengan pamong
progam akan menghasilkan keputusan terbaik untuk
Untuk mengembangkan elemen–elemen ini dan untuk
Kelompok marginal tidak memiliki sumber daya, akses
desa serta aktivis, agar dapat memperluas partisipasi.
masyarakat. Tetapi, fasilitasi yang bertujuan mem-
mengatasi hambatan partisipasi, laporan studi menyu-
informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Tujuan uta-
Pelatihan yang saat ini diberikan untuk fasilitator uta-
berdayakan bukanlah sesuatu yang instan atau yang
sun rekomendasi berikut:
ma fasilitas khusus untuk kelompok marginal adalah agar
manya berfokus pada administrasi program dan bukan
dapat dicapai dengan proses mekanis yang berulang
teknik fasilitasi maupun tujuan akhir PNPM, yakni men-
bertahun–tahun. Usaha pemberdayaan memerlukan
MEMILIH FOKUS TUNGGAL:
bilan keputusan di kegiatan–kegiatan desa, termasuk
jangkau kelompok miskin. Selain pelatihan yang terba-
waktu untuk, secara bertahap, dapat diserap dan meng-
Memaksimalkan kekuatan PNPM Perdesaan dengan
PNPM Perdesaan. Agar setara, fasilitasi idealnya bertu-
tas, fasilitator lokal juga tidak mendapatkan pengawasan
hasilkan kemajuan. Sebagian besar fasilitator tidak punya
berfokus pada infrastruktur – bidang yang selama
juan mengembangkan kemampuan kelompok marginal
maupun umpan balik yang memadai.
keterampilan untuk melakukan hal ini.
ini menjadi keunggulan PNPM Perdesaan.
berorganisasi, membangun kemampuan bernegosiasi
Studi menemukan bahwa PNPM Perdesaan telah
dan berjejaring, serta memberikan akses informasi agar
Kurangnya fasilitator yang berkualitas: Laporan studi menyatakan bahwa dengan peningkatan cakupan PNPM
banyaknya pertemuan di dalam proses pengambilan
menyuarakan kebutuhan mereka:
mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengam-
Pemantauan dan evaluasi program utamnya ber-
Laporan studi menyatakan bahwa hambatan–hambatan
mampu menyediakan kebutuhan penting masyarakat,
mereka dapat menyuarakan kebutuhan serta menun-
fokus pada prosedur administrasi: Laporan studi
yang ada bisa diatasi dan tingkat partisipasi kelompok
yang juga bermanfaat untuk kelompok marginal. Di
tut respon. Fasilitasi ini, dan kelompok pemberdayaan
menyebutkan bahwa pemantauan difokuskan pada
marginal bisa ditingkatkan, apabila elemen–elemen beri-
beberapa desa, terutama yang letaknya terpencil, PNPM
masyarakat terkait akan membutuhkan setidaknya dua
administrasi, khususnya memantau apakah semua tahap
kut tersedia:
Perdesaan adalah satu–satunya program yang merespon
sampai tiga tahun untuk berkembang. Pada tahap awal,
permintaan masyarakat desa. Mutu infrastruktur yang
kegiatan percobaan bisa dilakukan di beberapa keca-
tidak ada pemantauan yang melihat mutu partisipasi
Dukungan fasilitasi khusus untuk kelompok mar-
dibangun melalui PNPM Perdesaan secara umum baik
matan yang sudah memiliki kemampuan berorganisasi
kelompok marginal, atau apakah tujuan PNPM Perdesaan
ginal khusus: Laporan studi menyebutkan contoh
dan berbiaya lebih rendah dibandingkan infrastruktur
pada tingkat tertentu.
berupa pemberdayaan kelompok marginal sudah diter-
PEKKA, Program Perempuan Kepala Keluarga, sebagai
yang dibangun oleh kontraktor biasa. Jadi, studi ini
apkan secara konsisten di setiap tahap.
cara yang efektif membatasi kekuasan pamong desa dan
merekomendasikan bahwa PNPM Perdesaan Inti hanya
aktivis, serta efektif memperluas partisipasi. PEKKA men-
berfokus pada penyediaan infrastruktur. Fokus tung-
MEMFASILITASI KEGIATAN SIMPAN DAN PINJAMAN YANG LEBIH BERKELANJUTAN
Juga, sangat sedikit perhatian yang diberikan pada
capai hal–hal ini dengan 1) membangun kesadaran kritis
gal ini akan membantu meringankan beban fasilitasi,
Fokus di daerah dengan SPP yang berhasil dengan
usaha–usaha memahami aspek spesifik marjinalisasi,
hak–hak perempuan sebagai warga negara, perempuan,
namun tetap membawa manfaat signifikan. Kegiatan lain
fasilitasi khusus:
atau bagaimana siklus PNPM Perdesaan berikutnya bisa
dan manusia; 2) membangun kapasitas dan institusi; 3)
yang secara khusus menyasar kelompok marginal sebai-
Studi ini menemukan bahwa, di banyak tempat,
memperdalam proses partisipasi.
pengembangan organisasi dan jaringan; dan 4) advokasi.
knya dikembangkan melalui program PNPM lain, di luar
kelompok SPP tidak berhasil memberi manfaat kepada
PNPM Perdesaan.
kelompok marginal untuk meningkatkan taraf hidup
Sistem pelaporan rumit dan menyita banyak waktu
Institusi pro–miskin desa yang kuat: Laporan studi
fasilitator: Semua level fasilitator harus menulis dan
menyebutkan bahwa dengan kehadiran institusi sema-
Menyederhanakan mekanisme pengambilan kepu-
dibentuk khusus untuk mendapatkan pinjaman PNPM
mengumpulkan informasi atas kegiatan program seka-
cam ini di tengah masyarakat desa, partisipasi kelom-
tusan PNPM Perdesaan menjadi pengambilan suara,
Perdesaan – kelompok miskin dan marginal dilibatkan
ligus diharapkan memberikan fasilitasi di desa–desa.
pok marginal umumnya lebih tinggi. Laporan studi
dan bukan proses musyawarah:
hanya untuk memenuhi kriteria program PNPM Perde-
Berdasarkan wawancara, para fasilitator umumnya
menyatakan bahwa institusi tersebut dapat beragam
Studi ini menyimpulkan bahwa fasilitator kecamatan
saan. Studi ini hanya menemukan beberapa kasus
PNPM Perdesaan sudah dilaksanakan. Sementara itu,
mereka. Banyak kelompok SPP yang relatif baru dan
8
PNPM PERDESAAN: STUDI KELOMPOK MARJINAL
keberhasilan kelompok SPP, yang secara signifikan mem-
termasuk biaya transportasi. Biaya operasional ini dapat
berikan manfaat kepada kelompok miskin dan marginal.
dibayar dari UPK.
Keberhaslan ini, biasanya, adalah hasil fasilitasi yang sangat baik. Sulit, atau mustahil, untuk memastikan terse-
Memantau dan memberikan umpan balik untuk
dianya fasilitasi yang bermutu untuk skala yang luas.
masalah kunci partisipasi:
Penelitian menyatakan bahwa SPP seharusnya tidak dike-
PNPM perlu memastikan hal–hal terkait partisipasi dan
lola oleh program PNPM Perdesaan Inti, melainkan oleh
pelibatan dilaporkan secara cukup terperinci sebagai
program lain di bawah payung PNPM, karena fasilitasi
informasi evaluasi desain program dan implemen-
yang diperlukan oleh kegiatan bisnis kecil sangat ber-
tasi, dan sebagai masukan untuk sistem yang dapat
beda dengan fasilitasi yang diperlukan untuk kegiatan
memastikan bahwa umpan balik diberikan kepada
perencanaan partisipatoris dan dan proses pembangu-
laporan–laporan ini. Misalnya, laporan jumlah peserta
nan. Tingkat bunga pengembalian adalah hambatan lain
pertemuan — lelaki dan perempuan, miskin dan tidak
terhadap keberlangsungan program, karena itu studi ini
miskin — saja tidak cukup; perlu juga gambaran siapa
menyarankan agar program SPP hanya dilaksanakan di
yang berpendapat dan mempengaruhi keputusan
beberapa area dengan riwayat pengembalian yang baik.
yang diambil. Sistem pelaporan dan umpan balik akan menunjukkan bahwa hal–hal ini penting.
PERBAIKAN INSTITUSI DAN TEKNIS Pendidikan fasilitasi untuk fasilitator:
Menggunakan kelompok monitoring independen:
Penelitian ini mengidentifikasi rendahnya kemampuan
Monitoring teratur oleh Pemerintah dan badan donor
fasilitasi sebagai hambatan utama keterlibatan kelompok
sebaiknya dilengkapi dengan monitoring independen,
marginal. Sekolah pelatihan baru yang saat ini sedang
khususnya untuk memberikan evaluasi kualitatif dan
dikembangkan PNPM Perdesaan adalah langkah yang
berkelanjutan dari proses PNPM Perdesaan. Selama
tepat untuk meningkatkan serta mengembangkan ket-
beberapa tahun, PNPM Perdesaan menggunakan Ornop
ersediaan fasilitator yang berkualitas. Ke depan, perlu
tingkat provinsi untuk melakukan kegiatan ini, namun
dievaluasi apakah sekolah ini benar–benar meningkat-
mutu evaluasi bervariasi. PNPM Perdesaan sebaiknya
kan kompetensi fasilitator.
mengevaluasi hasil monitoring dan memilih satu atau dua kelompok terbaik. Kelompok terbaik diminta bekerja
Pelatihan dan biaya operasional untuk KPMD:
sama dengan kelompok lain untuk memperkuat dan
Kemampuan terbatas untuk menutup biaya operasional
meningkatkan kualitas monitoring.
menghambat KPMD dari mengunjungi dusun–dusun, terutama yang terletak di wilayah terpencil. Kader–kader
Kurangi keterlambatan penyaluran dana:
ini hanya menerima sejumlah kecil upah, karena peker-
Keterlambatan penyaluran dana mempengaruhi mutu
jaan mereka adalah pekerjaan sukarela. Namun, upah
implementasi PNPM Perdesaan secara signifikan. Usaha
ini pun tidak cukup untuk menutup biaya operasional,
serius harus dijalankan untuk meminimalkan masalah ini.
Referensi: Akatiga (2010). “Marginalized Groups on PNPM–Rural”, PNPM Support Facility, Jakarta.
SERI RINGKASAN STUDI Tujuan utama PNPM Support Facility (PSF) adalah menjadi sarana obyektif untuk mengulas, berbagi pengalaman, dan menerapkan pelajaran dari berbagai program kemiskinan dan untuk menumbuhkan diskusi mengenai solusi untuk program kemiskinan. PSF memfasilitasi pelaksanaan analisis dan penelitian terapan untuk mengoptimalkan desain program berbasis komunitas yang merespon terhadap dampak kemiskinan yang semakin tinggi dan untuk lebih memahami dinamika sosial di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian dan analisis ini bertujuan memberikan basis yang kuat untuk perencanaan, pengelolaan, dan perbaikan program pemberantasan kemiskinan pemerintah Indonesia. Penelitian
ini juga dapat mendorong pembelajaran antar negara berkembang, dan menjadi masukan berharga bagi akademisi, instansi pemerintah, dan pelaku pembangunan lain yang menerapkan program berbasis komunitas di mana pun di dunia. Penelitian dan kerja analisis ini diterbitkan oleh PSF dalam rangka mempublikasi dan mempromosikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari penelitian dan analisis kepada khalayak yang lebih luas, termasuk akademisi, jurnalis, anggota parlemen, dan pihak–pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan masyarakat.