Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
KOMPILASI PENANGANAN KELOMPOK MARJINAL DALAM JUSTIC FOR A “JUSTICE FOR ALL” Bahan Retreat 2 Tampak Siring
Selasa, 6 April 2010
PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILANFLOW DIAGRAM International Comittment
REGULASI-2: UUD,, UU,, PP,, Perpres, Keppres
Masyarakat Miskin, Rentan, g Marginal
PROGRAM-2 PRO RAKYAT Klasifi kasi
PROGRAM-2 JUSTICE FOR ALL
Otonomi Daerah,, Disparitas Wilayah, Pilihan Kebijakan
Monitoring g & Evaluasi
8 MDG Goals Target RPJMN 2010 - 2014
Index Pemban gunan Manusia (IPM)
22 KELOMPOK MARJINAL No.
1
Kelompok Marginal
No.
Kelompok Marginal
1
Anak Balita Terlantar
12
Eks Napi
2
Anak Terlantar
13
Korban Napza
3
Anak Nakal
14
Keluarga Fakir Miskin
4
Anak Jalanan
15
Keluarga dengan Tempat Tinggal tidak layak huni
5
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
16
Keluarga bermasalah sosial psikologis g p g
6
Korban Tindak Kekerasan
17
Komunitas Adat Terpencil
7
j Lanjut Usia Terlantar
18
Korban Bencana Alam
8
Penyandang Cacat
19
Korban Bencana Sosial/Pengungsi
9
Tuna Susila
20
Pekerja Migran Terlantar j g
10
Pengemis
21
Penyandang HIV/AIDS
11
Gelandangan g
22
Keluarga Rentan g
7 KELOMPOK MARJINAL YANG AKAN DIGARAP DALAM PROGRAM JUSTICE FOR ALL
1. Anak Terlantar 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2
Anak Bermasalah Hukum Penyandang Cacat y g Lanjut Usia Korban NAPZA Penderita Penyakit Katastropik Komunitas Adat Terpencil (KAT) p ( )
KEMENKO KESRA PENDAHULUAN: Masyarakat Miskin, Miskin 17,5 17 5 RTS, RTS 3,9 3 9 Juta RTSM, RTSM Rentan, Rentan 22 Kelompok Marjinal, Marjinal harus diangkat dari garis kemiskinan, menuju sasaran RPJMN 2010 – 2014 dan sasaran MDGs 2015. KLASIFIKASI: Klasifikasi masyarakat miskin, Rentan, Kelompk Marjinal, 8 Sasaran MDGs. REGULASI‐REGULASI YANG ADA: UUD 45, Pasal terkait kemiskinan Pasal 18B, UUD’45 18B Pasal 28A, 28A Pasal 28B, 28B Pasal 28C, 28C Pasal 28D, 28D Pasal 28F, 28F Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang‐undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan International tentang Hak‐hak Ekonomi Sosial dan Budaya), Ekonomi, Budaya) Undang Undang‐undang undang No. No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak‐hak Sipil dan Politik. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan FAKTOR‐FAKTOR LAIN: Otonomi Daerah, Disparitas Wilayah, Kemiskinan Kota dan Desa (desa lebih besar dan menyebar), Pilihan Kebijakan (apa saja ?)
3
PROGRAM‐2 PEMBANGUNAN BERKEADILAN: Bansos, PKH, Raskin, PNPM, JAMKESMAS, KUR, Beasiswa Miskin, Air Bersih, Lansia, Penca, Anak terlantar. MONITORING DAN EVALUASI: Hambatan dan Kendala, Disparitas Wilayah, Peran Daerah lebih besar untuk PNPM, Bunga Kredit KUR masih tinggi, tinggi daerah berperan dlm Jamkesmas, Jamkesmas Pendataan. Pendataan Saran‐Perbaikan Integrasi program program‐program program pemberdayaan pusat dan daerah ke dalam PNPM SASARAN MDGS DAN SASARAN RPJMN 2010‐2014, Hasilnya: jumlah masyarakat miskin 8% pada 2014, 2014 jumlah pengangguran: 5% pada 2014. Sasaran 8 MDGs : tingkat kemiskinan 7,5% pada 2015, gender, pendidikan dasar, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu, air bersih, jumlah penderita TBC, HIV/AIDS, Kerjasama Internasional.
4
KEMENTERIAN PP & PA Kota Layak Anak Mempercepat Pencapaian Program Pro Rakyat, Justice For All dan MDGs
PENDAHULUAN: 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5
Kota tumbuh rata rata‐rata rata 4,4% pertahun mendorong migrasi tenaga kerja produktif usia subur, sehingga persentase anak tinggal di kota meningkat. 43,24 % anak tinggal di kota. Penduduk migran g umumnya y tinggal gg di sentra industri,, p pinggiran gg kota,, daerah kumuh dan bahaya bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak. Proporsi anak 30‐36 % dari total penduduk merupakan asset dan investasi nasional yang penting. Anak embrio SDM berkualitas memerlukan ruang dan lingkungan tumbuh kembang yang layak, sehat dan ramah. Anak rentan terhadap kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Kasus anak bermasalah hukum terus meningkat dan penanganan belum maksimal Jumlah anak terlantar makin menghawatirkan akibat dinamika pembangunan yang b l belum pro rakyat k dan d adanya d perubahan b h tata nilai il i sosial i l Kota layak anak diperlukan sebagai kerangka percepatan pencapaian sasaran program pro rakyat, justice for all dan MDGs di bidang perlindungan anak.
KLASIFIKASI: 1. Anak bermasalah hukum (ABH). 2. Anak terlantar 3. Anak yang memerlukan perlindungan khusus REGULASI‐REGULASI YANG ADA: 1. UUD’45, Pasal 28.b 2 UU No 2. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT 4. UU No 23 tahun 2006 tentang Adminduk 5 5. 6.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 3/2008 tentang RI No 3/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak (NSPK) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 02/2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
FAKTOR‐FAKTOR LAIN: 1. Respon pemerintah Kabupaten/Kota positif Respon pemerintah Kabupaten/Kota positif 2. 10 Bupati/Walikota dapat penghargaan Presiden RI atas Inisiatif pengembangan KLA 3. Bupati/Walikota mengembangkan KLA secara mandiri 4. KLA mendapat dukungan dari Unesco dan Unicef p g 5. Konsep KLA belum tersosialisasi secara memadai 6
PROGRAM‐2 PEMBANGUNAN BERKEADILAN: 1. Bansos, PKH, Raskin, PNPM, JAMKESMAS, KUR, Beasiswa Miskin, Air Bersih, Lansia, Penca, Anak terlantar, (Setiap Program dijabarkan, Tahun 2010 tahun 2011). 2011) MONITORING DAN EVALUASI: Hambatan dan Kendala 1. Perlindungan anak dilaksanakan secara terpisah 2. Wilayah percontohan KLA masih rendah, 19 kab/kota 3 Konsep KLA belum tersosialisasi secara menyeluruh 3. 4. Belum ada kebijakan Kesejahteraan dan perlindungan Anak secara menyeluruh. Saran‐Perbaikan 1. Pemantapan kebijakan perlindungan anak 2 Penambahan wilayah percontohan KLA 100 kab/kota sampai akhir 2. 2014 3. Sosialisasi, advokasi dan fasilitasi KLA di semua kab/kota 4. Peluncuran Gerakan Indonesia Layak Anak (Idola) 7
SASARAN MDGS DAN SASARAN RPJMN 2010‐2014, Hasilnya: 1. Tersedia regulasi perlindungan anak yang memadai sesuai dengan kebutuhan. kebutuhan 2. Tersedia kebijakan perlindungan anak yang holistik untuk t k menjamin j i terpenuhinya t hi h k h k anakk hak‐hak 3. Adanya penajaman kebijakan daerah di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak anak di bidang Kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup. 4. Pengnembangan wilayah percontohan KLA 100 kab/kota sampai dengan akhir 2014 5. Bekerja sama dengan Unesco dan Unicef mengembangkan 500 Sekolah ramah Anak sampai akhir 2014 8
DIREKTORAT JENDERAL MANDIKDASMEN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
JUSTICE FOR ALL BIDANG PENDIDIKAN
11
PENDAHULUAN a. Salah
satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. c. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan k d peserta kepada t didik yang memiliki iliki hambatan h b t fi ik fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala ataupu e da a geog geografis, a s, de dengan ga menyediakan e yed a a layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. 1
PARADIGMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2010-2014 2010 2014
1. Hak Belajar H k B l j Hak Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun
Kepastian bagi semua warga Kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai pendidikan minimal sampai lulus SMP: ‐Sarana Prasarana ‐Pendanaan
2
2. Kesetaraan Dalam Pendidikan “..setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi.. ” ●Kebutuhan Khusus: Cacat, Istimewa, .. ●Layanan Khusus: Terluar, Terpencil,. y p ●Non Non‐‐formal ●Informal
umum khusus
khusus
selalu saja ada warga yang khusus… yang memerlukan perhatian sangat khusus… dengan layanan yang sangat khusus pula… 3
Pilar Pembangunan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Nasional 2010 – 2010 – 2014 (Misi 5K) K)
1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan y Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan 4
Ditjen Mandikdasmen
Penjabaran Tema Kebijakan Deskripsi
Program Ketersediaan
Menjamin tempat belajar bagi semua anak usia sekolah yang memadai (dimensi mutu)
Pembangunan Unit Sekolah Baru Penyediaan ruang kelas baru Rehabilitasi gedung sekolah
Keterjangkauan Mempunyai dua makna: dalam arti geografis dan ekonomi.
Penyelenggaraan SMP Terbuka Penyelenggaraan SD SMP satu atap Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus Pemberian BOS, BOMM, beasiswa miskin,
Kualitas Kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mempunyai dua konotasi: proses dan hasil. Ditjen Mandikdasmen memusatkan pada proses 5
Penyediaan sarana: Penyediaan perpustakaan perpustakaan, multimedia Peningkatan mutu prasarana: Peralatan laboratorium, TIK, alat keterampilan Penyelenggaraan SSN, RSBI dan SBI 16
Ditjen Mandikdasmen
P j b Penjabaran….. (lanjutan) (l j t )
Deskripsi p
Program g Kesetaraan
Kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan Pendidikan inklusif. Penyelenggaraan SSN, RSBI dan SBI yang bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan Penyediaan sarana dan prasarana sesuai SNP pada latar belakang sosial siswa. Penyediaan beasiswa miskin Penyediaan beasiswa prestasi.
Kepastian p Kepastian untuk mendapatkan tempat ketika peserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial.
Pembangunan USB atau RKB pada jenjang pendidikan berikutnya Penyediaan Beasiswa miskin Pemberian dan perbaikan gizi BOS dengan berbagai penyempurnaan sistemnya
6
Ditjen Mandikdasmen
Program dan Sasaran 2010 Program dan Sasaran 2010 Ketersediaan
7
1.
Penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
425 Ruang
2.
Penyediaan Ruang Kelas Batu (RKB) SMK
1.000 Ruang
3.
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
400 Ruang
4.
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA
400 Ruang
5.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
200 SMP
6.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA
5 SMA
7.
P b Pembangunan U Unitit S Sekolah k l hB Baru (USB) SMK
140
SMK
Ditjen Mandikdasmen
Program dan Sasaran 2010 Program dan Sasaran 2010 Keterjangkauan
8
1 1.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
27 673 010 Siswa 27.673.010
2.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
3.
Bantuan Operasional p SMP Terbuka
4.
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) (Beasiswa Cacat/Inklusif/ Keberbakatan/PLK)
5.
Pemberian Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD
6.
Pemberian Beasiswa bagi g Siswa Miskin Jenjang j g SMP
659.683 Siswa
7.
Pemberian Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SMA
249.526 Siswa
8.
Pemberian Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SMK
401.634 Siswa
9.
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA
2.100.000 Siswa
10.
Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK
3.000.000 Siswa
9.655.156 Siswa 274.981 Siswa 99.754 Siswa
1.796.800 Siswa
Ditjen Mandikdasmen
Program dan Sasaran 2010 Kualitas
9
1 1.
P b Pembangunan R Ruang P Perpustakaan/Pusat t k /P t Sumber S b Belajar B l j SD
1 900 SD 1.900
2.
Pembangunan Laboratorium IPA SMP
3 3.
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA
4.
Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMA
150 Ruang
5.
Pembangunan Perpustakaan, Lab/Workshop SMK
300 Ruang
6.
Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) SD
7.
Pemberian Subsidi Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP
8.
Blockgrant Sekolah Standar Nasional (SSN) SMA
9.
Bantuan Rintisan SD Bertaraf Internasional
165 SD
10 10.
Pemberian Subsidi SMP Bertaraf Internasional
319 Sekolah
11.
Pemberian Subsidi Rintisan SMA Bertaraf Internasional
320 Sekolah
12.
g g Rintisan SMK Bertaraf Internasional Bantuan Pengembangan
241 Sekolah
500 Ruang 66 Ruang
1.530 SD 500 Sekolah 2.745 Paket
Ditjen Mandikdasmen
P Program dan Sasaran Pendidikan Dasar 2010 d S P didik D 2010 KESETARAAN 1.
Bantuan operasional penyelenggaraan sekolah inklusif
2.
Beasiswa Bakat Prestasi SMP
3.
Beasiswa Prestasi Olimpiade SMA
4.
Beasiswa Berprestasi dan Program Keahlian Khusus SMK
56 Sekolah 25.000 Siswa 744 Siswa 5.000 Siswa
KEPASTIAN
10
1.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
200 SMP
2 2.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA
5 SMA
3.
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK
140 SMK
KEMENTERIAN SOSIAL Keluaran No
Klp sasaran
Program
(1) 1.
(2) Anak terlantar 4.365 juta (termasuk anak jalanan, b lit terlantar balita t l t dan d anakk memerlukan perlindungan khusus)
(3) Program kesejahteraan Sosial A k Anak (PKSA)/Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
2.
Anak Bermasalah Hukum 5.952 anak
1. Program g Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum
Sasaran
Instansi Pemerintah Penanggun Daerah g Jawab (9) (10) Kemensos, Dinas Sosial Prov/Kab/Kota
Ket
%
2010
2011
(4) Meningkatnya anak terlantar yang terpenuhinya hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga Meningkatnya g y anak yang berhadapan hukum yang terpenuhinya hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga
(5) 3,4 %
(6) 146.891 anak
(7) 177.500 anak
(8) Terpenuhinya kebutuhan dasar, d aksesibilitas, dan k ibilit pelayanan sosial dasar
7,2 , %
430 anak
930 anak
Kemensos p y Terpenuhinya kebutuhan dasar,dan aksesibiltas pelayanan sosial dasar
100 %
25 %
75 %
2. Perlindungan dan 1. Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum
2.
1
Target Penyelesaian
Tersedian ya SOP 5 Kementeri an dan POLRI dalam perlindun gan dan Rehabilta si Anak Berhadap an Hukum Tersedian ya RUU Peradilan Pidana Anak
Terlaksananya Perlindungan dan Rehabiltasi Sosial Anak Berhadapan Hukum
100 %
50 %
50 %
Kemensos, Kemen Diknas, Kemenag, Kemenkes, Kemen Hukam, POLRI
Kemen Hukam, Tersedianya regulasi Kemensos, Restorati e JJustices Restorative stices Kemeneg PP dan PA, Setneg untuk Anak Berhadapan Hukum,
Dinas Sosial Prov/Kab/Kota
2
3.
Penyandang Cacat
Rehabilitasi dan Meningkatnya Perlindungan Sosial rehabilitasi dan bagi Penyandang cacat perlindungan sosial bagi penyandang cacat
1%
Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPaca): 17.000 orang; Pemenuhan kebutuhan dasar: 11.000 orang
JS-Paca: 23.000 orang; Pemenuhan kebutuhan dasar: 14.500 orang
Terlaksananya peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat
Kemensos, BRI, PT. Posindo, Pemda
Dinas Sosial Provinsi (33 Prov); Kab/Kota
4,
Lanjut Usia
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi g lanjut j usia
Meningkatnya rehabilitasi dan pperlindungan g sosial bagi lanjut usia
1%
Jaminan Sosial Lanjut Usia ((JSLU): ) 10.000 orang; Pemenuhan kebutuhan dasar: 8.000 orang
JSLU: 13.250 orang; g; Pemenuhan kebutuhan dasar: 11.000 orang
Terlaksananya peningkatan rehabilitasi g sosial dan pperlindungan bagi lanjut usia
Kemensos, BRI, PT. Posindo, Pemda
Dinas Sosial Provinsi (33 Prov); ); Kab/Kota
5.
Korban NAPZA
Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi g korban NAPZA
Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi korban NAPZA
4%
3.966 orang 7.520 orang Terlaksananya korban NAPZA korban peningkatan rehabilitasi NAPZA g sosial dan pperlindungan bagi korban NAPZA
6 6.
Penderita Penyakit Katastropik
Bantuan dan pelayanan Meningkatnya kesehatan kualitas pelayanan bagi penderita penyakit katastropik
Kemensos, BNN, Dinas Sosial Prov/Kab/Kota Kemenkes, Kepolisian p
K Kemenkes k
Dinas Kesehatan Prov/ Kab/Kota
Keluaran
No (1) 7.
3
Klp sasaran
Program
(2) (3) Komunitas Adat Terpencil Pemenuhan (KAT) kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial bagi warga KAT
Ket (4) Terpenuhinya penyediaan pemukiman dan infrastruktur serta jaminan hidup
Target Penyelesaian
% (5)
2010 (6) 2.300 unit permukiman infrastruktur; Jaminan hidup bagi 44.270 270 KK
2011 (7) 2.340 unit permukima n infrastruktu r; Jaminan hidup bagi 4.550 KK
Sasaran (8) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial bagi warga KAT
Instansi Pemerintah Penanggun Daerah g Jawab (9) (10) Kemensos, Dinas Sosial Kemendagri, Prov/Kb/Kota Kementerian PDT, TNI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Sekt : Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Bina Khusus or Narkotika No Kelompok p Program g Sasaran Program Utama Komponen Program 1.
Keluaran Ket
%
Target Penyelesaian g y 2010 2011
Korban Napza 1. Bimbingan dan 1.1. Penegakan dan Menurunnya penyalahgunaan 60 – 83 – 101 Lapas (Narapidana dan Penegakkan BImbingan Hukum dan peredaran gelap narkotika di 100% dan Rutan Tahanan) Hukum, UPT Pemasyarakatan Pelayanan Sosial serta Terapi dan Rehabilitasi Berkesinambun gan Meningkatnya ketertiban dan M i k k ib d keamanan lingkungan
1.2. Pelayanan Sosial
1.3. Terapi dan R h bilit i Rehabilitasi
1
Narapidana dan tahanan mendapatkan akses pelayanan sosial yang berbasis pada agama, budaya dan norma‐norma Pemasyarakatan Narapidana dan tahanan Narapidana dan tahanan mendapatkan akses pembinaan keterampilan usaha Narapidana dan tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Pelayanan KIE tentang y g Penanggulangan HIV‐AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika telah diintegrasikan ke dalam setiap tahapan kegiatan layanan sosial Lapas dan Rutan penyedia l layanan T&R social T&R i l Lapas dan Rutan memiliki kerjasama dengan sektor terkait dalam layanan T&R
60 – 83 – 101 Lapas 100% dan Rutan
60 – 83 60 83 – 101 Lapas 101 Lapas 100% dan Rutan
Sasaran
Instansi Pemerintah Penanggung Daerah Jawab 101 – 139 Meningkatnya Ditjen UPT Lapas dan pastisipasi aktif da Pemasyarakat Pemasyaraka Rutan kesadaran an tan dan narapidana dan Kemenkumha Kanwil tahanan dalam m Kemenkumh mencegah terjadinya am penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di UPT Pemasyarakatan S l h WBP d Seluruh WBP dan tahanan mendapat layanan bimbingan dan penegakan hukum di UPT Pemasyarakatan pada tiap tahunnya pada tiap tahunnya 101 – 139 Lapas dan Rutan
101 – 139 101 139 Lapas dan Rutan
80%
60%
60%
46 Lapas dan 72 Lapas Meningkatkan akses Rutan Prioritas R t P i it dan Rutan d R t layanan T & R guna l T&R Prioritas membantu 60% narapidana/tahanan dari ketergantungan narkotika
Lanjutan .... 2.
3.
2
Pencegahan Penularan HIV dan Penatalaksanaan AIDS dan Infeksi Oportunis
Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi narapidana dan tahanan
2.1. KIE tentang Narapidana dan tahanan 100%101 ‐139 Lapas/Rutan dan 20‐ Meningkatkan pencegahan mendapatkan layanan KIE 26 Bapas Prioritas pengetahuan sikap dan penularan HIV dan IO dan alat bantu KIE perilaku WBP tentang penanggulangan HIV‐AIDS p gg g dan IO Tersedianya alat bantu KIE 80% menurunkan resiko yang didistribusikan dan penularan HIV dan IO dibahas dengan dikalangan narapidana dan narapidana dan tahanan tahanan di seluruh UPT Pemasyarakatan e asya a ata 2.2 VCT/PICT 50% narapidana dan 60%36 Lapas dan 65 Lapas dan Mengendalikan penularan tahanan beresiko Rutan Rutan HIV dan membantu narapidana dan tahanan diseluruh UPT Pemasyarakatan mengetahui status mengakses layanan tes kesehatannya terkait HIV infeksi HIV gar sesegera mungkin mendapatkan mungkin mendapatkan perawatan, dukungan dan pengobatan 2.3 Akses Material Terpenuhinya material 60%36 Lapas dan 65 Lapas dan Memutus mata rantai pencegahan pencegahan infeksi dan Rutan Rutan penularan HIV dan IO di penularan HIV dan IO penyehatan lingkungan lapas dan Rutan melalui penyediaan akses material pencegahan pencegahan 2.4 K3 bagi Petugas Lapas, Rutan dan Bapas
60%7 Lapas dan Rutan
12 Lapas dan Perlindungan bagi Petugas, Rutan narapidana dan tahanan terhadap terjadinya resiko kecelakaan kerja dan kegiatan rutin dan resiko turunannya turunannya
2.5. Profolaksis Paska pajanan bagi Petugas Lapas, Rutan, Bapas dan Narapidana serta tahanan
60%7 Lapas dan Rutan
12 Lapas dan Mencegah sedini mungkin Rutan terjasinya penularan HIV pada petugas, narapidana dan tahanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja
3.1. Perawatan, 40% narapidana dan 80%35 Lapas dan dukungan dan tahanan yang terinfeksi Rutan pengobatan ARV dab mendapatkan layanan IO bagi narapidana perawatan, dukungan dan dan tahanan ODHA pengobatan HIV‐AIDS dan IO
3.2. Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi narapidana dan tahanan TB
80% narapidana dan tahanan yang mendapatkan layanan TB
80%35 Lapas dan Rutan
65 Lapas dan meningkatkan Rutan kepercayaaan diri dan penerapan gaya hidup sehat bagi ODHA. Meningkatkan akses layanan pengobatan ARV dan IO (20% dari jumlah ODHA di Lapas dan Rutan) 65 Lapas dan Menurunkan beban TB Rutan pada ODHA dan menurunkan angka kematian akibat TB
Lanjutan .... 3.3. Perawatan paliatif AIDS dan IO bagi narapidana dan tahanan 4 4.
5.
P Penelitian, li i pengamatan dan pengembangan
70%20 Lapas dan Rutan
4 1 Penelitian 4.1. P li i
adanya kebijakan d k bij k penelitian dan terlaksananya kegiatan penelitian yang didukung sumber daya internal Ditjenpas
S i l i Sentinel site
L Lapas dan Rutan prioritas d R i i sebagaimana metodologi sampling yang ditetapkan
g 4.2. Pengamatan
Tersedianya rencana y pelaksanaan surveilans HIV dan SSP/STBP sehingan tersedia data hasil surveilans tersebut
Sentinel site
Lapas, Rutan dan pilihan p , p sampling
4.3. Pengembangan
Tersedianya desain layanan program yang akan dikembangkan akan dikembangkan. Tersedianya haisl evaluasi pelaksanaan uji coba dan rencana perluasan
Sentinel site
Uji desain pembaharuan layanan program akan dilaksanakan pada UPT dilaksanakan pada UPT Pemasyarakatan prioritas
5.1. Penjajakan Pelaksanaan p g program kebutuhan dan komprehensif dan penyusunan berkesinambungan program kerja per di Lapas dan Rutan Lapas dan Rutan Rujukan
10%7 Lapas dan Rutan
10 Lapas dan Tersedianya program kerja Rutan per Lapas dan Rutan yang p p y g telah disetujui Ka Lapas dan Rutan masing‐masing
5.2. Pendampingan manajemen dan t k i teknis
10%7 Lapas dan Rutan
10 Lapas dan Setiap Lapas dan Rutan Rutan rujukan mendapatkan pelatihan dan l tih d pendampingan manajemen program serta teknis layanan program
5.3. Evaluasi perkembangan p g pelaksanaan progra, komprehensif dan kesinambungan
10%7 Lapas dan Rutan
10 Lapas dan Terlaksananya evaluasi Rutan perkembangan p g pelaksanaan program yang dilakukan di tiap Lapas dan Rutan rujukan
5.4. Rencana perluasan program k komprehensif dan h if d kesinambungan ke propinsi lain diluar 20 propinsi
10%7 Lapas dan Rutan
10 Lapas dan Tersedianya rencana kerja Rutan Ditjenpas tentang perluasan program l komprehensif dan berkesinambungan
Sumber : Rencana Aksi nasional Penanggulangan HIV‐AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di UPT Pemasyarakatan
32010 ‐ 2014
60 Lapas dan Meningkatkan dukunagn Rutan psiko‐sosial bagi ODHA stadium akhir
DATA TAHANAN / ANDIKPAS DI DALAM LPA DAN DI LUAR LPA PER JANUARI 2010 LPA PER JANUARI 2010 DALAM LPA
LUAR LPA
TOTAL
W
P
W
P
TAHANAN ANAK 312
9
1790
76
2102 85
2187
ANAK PIDANA
32
1844
41
2725 73
2798
128
3
128
131
3762
120
P
881
ANAK NEGARA TOTAL
4
1193
41
W
3
4955 161
JUMLAH
5116
KEMENTERIAN KESEHATAN K l Keluaran No
Program
(1) (2) (3) 1 Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) a Anak terlantar
memberikan pelayanan terhadap anak terlantar
b
Anak Bermasalah Hukum memberikan pelayanan terhadap anak bermasalah hukum
c
3
Lanjut Usia
Menjadikan Puskesmas sebagai Puskesmas Santun Usia Lanjut
Pelayanan kesehatan pada komunitas Adat terpencil yang sudah Komunitas Adat Terpencil menetap
I t Instansi i
P Pemerintah i t h
Penanggungjawab
Daerah
(9)
(10)
KEMENKES
pembangunan rumah singgah, menyediakan lapangan kerja dan mendukung program penyediaan obat
KEMENKES
lapas bekerjasama dengan depkumham melakukan updating d ti d data t
KEMENKES
melakukan pendampingan terhadap penderita katastropik ke layanan rujukan
KEMENKES
DINSOS dan DINKES
KEMENKES dan KEMENSOS
DINKES dan DINSOS
Sasaran Ket
%
2010
2011
(4)
(5)
(6)
(7)
Seluruh anak terlantar mendapat jaminan pelayanan kesehatan
seluruh anak bermasalah hukum mendapat jaminan pelayanan kesehatan
100%
100%
Penderita Penyakit Katastropik memberikan pelayanan terhadap penderita katastropik
2
T Target t Penyelesaian P l i
Tindakan
seluruh penderita penyakit katastropik peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan kesehatan
Puskesmas santun Usia Lanjut
memberikan b ik suratt kepada DINKES kabupaten/Kota dan DEPSOS
100%
100%
100%
100% anak 100% anak terlantar yang terlantar yang datang ke datang ke pusat pusat pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan
100% anak bermasalah hukum yang datang ke pusat pelayanan kesehatan
100% anak bermasalah hukum yang datang ke pusat pelayanan kesehatan
(8)
anak terlantar
anak miskin bermasalah hukum
100% pederita penyakit 100% pederita katastropik penyakit penderita peserta katastropik miskin Jamkesmas yang datang penyakit yang datang mendapat katastropik mendapat pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan
102 puskesmas
100%
terlaksanany a program 227 puskesmas puskesmas santun USILA
100%
sesuai komunitas Adat Terpencil tahap III DEPSOS
