(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran) Proposal Skripsi. Disusun Oleh: Aljuni Vernorth Nuzul NIM

ANALISIS PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM, KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP WILLINGNESS TO PAY TAXES (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran) Proposal Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Disusun Oleh: Aljuni Vernorth Nuzul NIM. 208082000059

JURUSAN AKUNTANSI PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015 M

ANALISIS PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM, KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP WILLINGNESS TO PAY TAXES (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran) Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh Aljuni Vernorth Nuzul NIM. 208082000059

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 19570617 198503 1 002

Ismawati Haribowo,SE., M.Si NIDN. 2009098001

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015 M

i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Jumat, tanggal 9 Agustus 2014 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa: 1. Nama

: Aljuni Vernorth Nuzul

2. NIM

: 208082000059

3. Jurusan

: Akuntansi Pajak

4. Judul Skripsi

: Analisis

Pengaruh

Efektifitas

Sistem

Perpajakan,

Pemahaman, Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan

Hukum,

Kualitas

Pelayanan

Pajak

terhadap

Willingness to Pay Taxes. Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tahap ujian skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 9 agustus 2014 1. Arief Fitrianto, M.Si NIP. 197111182005011003

(

2. Yusro Rahma, SE., M.Si NIP. 198005062008012016

(

3. Yayu Putri Senjani, SE., Msc NIP. 19800416 200901 2 006

(

) Penguji I

) Penguji II

) Penguji III

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Selasa, tanggal 21 April 2015 telah dilakukan ujian Skripsi atas mahasiswa: 1. Nama : Aljuni Vernorth Nuzul 2. NIM : 208082000059 3. Jurusan 4. Judul Skripsi

: Akuntansi Pajak : Analisis Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman, Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Willingness to Pay Taxes

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 21 April 2014 1. Leis Suzanawaty, SE,. M.Si NIP. 19720809 200501 2 004

(

2. Hepi Prayudiawan, SE, Ak., MM NIP. 19720516 20090 1 1006

(

3. Dr. Rini, M.Si., Ak., CA NIP. 19760315 200501 2 002

(

4. Prof. Dr. Abdul Hamid, MS NIP. 19570617 198503 1 002

(

5. Ismawati Haribowo, SE., M.Si NIDN. 2009098001

(

) Ketua

) Sekretaris

) Penguji Ahli

) Pembimbing I

) Pembimbing II

iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama Mahasiswa


NIM

: 208082000059

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Jurusan

: Akuntansi Pajak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang lain. Apabila terbukti skripsi ini plagiat atau replikasi, maka skripsi ini dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan serta gelarnya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, Maret 2015

(Aljuni Vernorth Nuzul)

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi 1. Nama


2. Tempat Tanggal Lahir

: Lhokseumawe, 12 januari 1990

3. Alamat

: Villa Inti Persada Blok B3 no 12A (Pamulang Timur)

4. Agama

: Islam

5. Nama Ayah

: Nuzul Kurman

6. Nama Ibu

: Nelliwarti

7. Nomor Telepon

: 081297531249

8. E-mail

: [email protected]

B. Data Pendidikan Formal 1. 1995 - 1996

: TK. Darul Ulum PGAI (Padang)

2. 1996 - 2002

: SDN Negeri Cirendeu.I

3. 2002 - 2005

: Mts Madrasah Pembangunan UIN

4. 2005 - 2008

: SMU Negeri 6 Jakarta

5. 2008 - 2015

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi (Perpajakan), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

v

ANALYSIS OF EFFECT EFFECTIVENESS TAXATION SYSTEMS, UNDERSTANDING, THE LEVEL CONFIDENCE IN A SYSTEM GOVERNMENT AND LAW, QUALITY TAX SERVICE TOWARD WILLINGNESS TO PAY TAXES (Empirical Studies on Tax Office Pratama Pancoran) By: Aljuni Vernorth Nuzul

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence effectiveness taxation systems, understanding, the level confidence in a system government and law, service tax quality towards willingness to pay taxes partially and simultaneously. Sampling methods in the study was convenience sampling. Data was acquired from the primery data by giving the questionnaire for taxpayers at tax office in KPP Pratama Pancoran. The data analysis was done by using multiple regression analysis. The results of this research show that there are simultaneous influence on variables (effectiveness taxation systems, understanding, the level confidence in a system government and law, service tax quality) toward willingness to pay taxes, seen significant value under 0.05 and value Fvalue (26,117) > Ftable (2.48). The results of this research also shows the value of the variable effectiveness taxation systems of tvalue (2.004), understanding of tvalue (2.365), the level confidence in a system government and law of tvalue (3.007) and service tax quality of tvalue (2.953) more this ttable (1.98) then declared there is effect toward willingness to pay taxes. On the determination of the test there is influence of 53,6% of the independent variables (effectiveness taxation systems, understanding, the level confidence in a system government and law, service tax quality) of the dependent variable (willingness to pay taxes). Meanwhile, a total of 46,4% is affected by other variables and not included into this regression analysis, such as awareness preference risk, Moral a norm and ect.

Keywords: effectiveness taxation systems, understanding, the level confidence in a system government and law, service tax quality, willingness to pay taxes

vi

ANALISIS PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM, KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP WILLINGNESS TO PAY TAXES (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran) Oleh: Aljuni Vernorth Nuzul ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap variabel willingness to pay taxes secara parsial dan secara simultan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner pada wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Pancoran. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel (efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak) terhadap willingness to pay taxes, terlihat nilai signifikan di bawah 0,05 dan nilai Fhitung (57,770) > Ftabel (2,87). Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai thitung pada variabel efektifitas sistem perpajakan sebesar (2,004), pemahaman sebesar (2,365), tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum sebesar (3,007) dan kualitas pelayanan pajak sebesar (2,953) lebih besar dari ttabel (1,98) maka dinyatakan terdapat pengaruh terhadap willingness to pay taxes. Pada uji determinasi terdapat pengaruh sebesar 53,6% dari variabel independen (efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak) terhadap variabel dependen (willingness to pay taxes). Sedangkan, sebanyak 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak termasuk kedalam analisis regresi ini, seperti kesadaran, Preferensi risiko, norma moral dan lain - lain. Kata kunci: efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak, willingness to pay taxes.

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT semesta alam yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta rahmat kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Serta kepada-Nya pula kita memohon pertolongan dan pengampunan. Hanya padamu tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan tercinta, teladan mulia dan kekasih idaman Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu hidup dengan memegang teguh pada dua pusaka yang tidak akan menggelincirkan manusia kedalam kehinaan dan kesesatan. Pusaka yang akan membimbing kita kepada cahaya dan keselamatan yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Atas segala kuasa dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Willingness To Pay Taxes”. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terwujudnya skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih

viii

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, secara khusus penulis haturkan terima kasih kepada: 1.

Pertama kupanjatkan terima kasih kepada ALLAH SWT dan Kedua orang tuaku tercinta bapak Nuzul kurman dan Ibu Nelliwarti, Kakak ku Nira rahmiati SE dan adikku Diah rahmiati.

2.

Bapak Dr. M. Arief Mufraini, LC, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta para wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Leis Suzanawaty, SE,. M.Si, (Wakil Dekan Bidang Akademik), Dr. Herni Ali HT, SE,. MM (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan), Yulianti, SE,. M.Si (Wakil Dekan Bidang Adminstrasi Umum).

3.

Bapak Hepi Prayudiawan,SE,MM,Ak,CA selaku Ketua jurusan Akuntasi.

4.

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini.

5.

Ibu Ismawati Haribowo, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini.

6.

Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada penulis selama perkuliahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

7.

Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.

ix

8.

untuk teman teman seperjuangan angkatan terbaik yaitu belo, fandi, yoga, basir, kadir, indra, kutil, suhendri, karyo, pipin terima kasih atas keajaiban yang tidak pernah terlupakan.

9.

Kawan-kawan seperjuangan kelas Akuntansi Pajak, manajemen, iesp, semangat untuk cita - citanya

10. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan saran dan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun demikian penulis berusaha sesuai dengan kemampuan, dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Maret 2015

(Aljuni Vernorth Nuzul)

x

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Skripsi ......................................................................... i Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .................................................. ii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi .............................................................. iii Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .............................................. iv Daftar Riwayat Hidup .................................................................................. v Abstract ........................................................................................................... vi Abstrak ........................................................................................................... vii Kata Pengantar .............................................................................................. viii Daftar Isi ........................................................................................................ xi Daftar Tabel.................................................................................................... xiv Daftar Gambar ............................................................................................... xv Daftar Lampiran ........................................................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 8 C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 8 D. Manfaat Penelitian ................................................................... 9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 10 A. Landasan Teori ........................................................................ 10 1. Tinjauan Umum Tentang Pajak .......................................... 10 2. Wajib Pajak ......................................................................... 19 3. Efektifitas Sistem Perpajakan .............................................. 21 4. Pemahaman Wajib Pajak .................................................... 23 5. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum ................................................................................ 28 xi

6. Kualitas Pelayanan Pajak .................................................... 31 7. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum ................................................................................ 32 8. Kemauan Membayar Pajak (Willingness Pay Taxes) ......... 34 B. Penelitian Terdahulu ............................................................... 36 C. Kerangka Pemikiran ................................................................ 41 D. Hipotesis .................................................................................. 47 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 48 A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 48 B. Metode Penentuan Sampel ....................................................... 48 C. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 49 D. Metode Analisis Data ............................................................... 50 E. Operasional Variabel Penelitian .............................................. 57

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 66 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ............................ 66 1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 66 2. Karakteristik Responden ..................................................... 67 B. Hasil dan Pembahasan ............................................................. 70 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .............................................. 70 2. Hasil Uji Kualitas data ........................................................ 71 a. Hasil Uji Validitas .......................................................... 70 b. Uji Reliabilitas ............................................................... 74 3. Hasil Uji Asumsi Klasik ..................................................... 75 a. Hasil Uji Normalitas Data .............................................. 75 b. Hasil Uji Multikolinieritas ............................................. 78 c. Hasil Uji Heteroskedastisitas ......................................... 79 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ............................. 80 a. Hasil Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ................... 80 b. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda ..................... 82

xii

5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian ............................................. 82 a. Hasil Uji F (Simultan) .................................................... 82 b. Hasil Uji t (Parsial) BAB V

.................................................... 83

KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 88 A. Kesimpulan .............................................................................. 88 B. Saran ........................................................................................ 89

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 91 LAMPIRAN .................................................................................................. 94

xiii

DAFTAR TABEL

Nomor

Keterangan

Halaman

1.1

Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Milyaran Rupiah) .......... 4

2.1

Tarif Pajak Tahun 2013 ............................................................ 27

2.2

Penelitian Terdahulu ................................................................. 36

3.1

Operasional Variabel ............................................................... 63

4.1

Distribusi Sampel Penelitian .................................................... 67

4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............. 67

4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden ........ 68

4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................................................................................... 69

4.5

Hasil Uji Statistik Deskriptif .................................................... 71

4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Sistem Perpajakan ................................................................................ 72

4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman ................................ 72

4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum ............................................ 73

4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak ........... 73

4.10

Hasil Uji Validitas Variabel Willingness To Pay Taxes ........... 74

4.11

Hasil Uji Reliabilitas ............................................................... 74

4.12

Hasil Uji Normalitas Secara Statistik ...................................... 78

4.13

Hasil Uji Multikolinearitas ....................................................... 78

4.14

Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) ........................................ 81

4.15

Hasil Koefisien Persamaan Regresi Linier Berganda .............. 82

4.16

Hasil Uji Statistik F (Simultan) ............................................... 82

4.17

Hasil Uji t (Parsial) .................................................................. 83

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................ 46

4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .............. 68

4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden ........ 69

4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................................................................................... 70

4.4

Uji Normalitas Data Secara Grafik........................................... 77

4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................................... 80

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Keterangan

Halaman

1

Kuesioner Penelitian ................................................................ 94

2

Data Mentah Jawaban Responden ........................................... 100

3

Hasil Pengolahan SPSS 20 ...................................................... 110

4

Surat Keterangan Penelitian ..................................................... 118

xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara sampai dengan tahun 2014, yaitu mencakup kurang lebih 2/3 dari penerimaan negara. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan

nasional.

Dominasi

pajak

sebagai

sumber

penerimaan

merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Nugroho dan Zulaika, 2012:1). Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, dan 1

sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Muliari, 2009:1). Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayan fiskus yang berkualitas, dan wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan. Sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama (Wulandari, 2007:3). Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara. Sejak terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah Self Assessment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dianutnya sistem Self Assessment System, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis 2

perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak di wajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007:4). Penerimaan pajak merupakan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditinggalkan peranannya, karena pajak merupakan sumber penerimaan utama yang merefleksikan praktek demokrasi yang paling mendasar yaitu peran serta masyarakat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan pajak kepada penerimaan negara semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunannya, dalam arti tidak terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri (Alfiani, 2010:5). Fakta di lapangan menunjukkan sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, bisa dilihat Direktorat Jenderal Pajak A. Fuad Rachmany memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel pada lima tahun terakhir:

3

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Milyaran Rupiah) Sumber Penerimaan

2007

Penerimaan Perpajakan

Pajak Dalam Negeri

1)

2008

1)

490 988

658 701

2009

1)

619 922

2010

1)

2011

1)

2012

1)

2013

2)

2014

3)

723 307

873 874

980 500

1 148 300

1 310 200

470 052

622 359

601 252

694 392

819 752

930 900

1 099 900

1 256 300

Pajak Penghasilan

238 431

327 498

317 615

357 045

431 122

465 100

538 800

591 600

Pajak Pertambahan Nilai

154 527

209 647

193 067

230 605

277 800

337 600

423 700

518 900

Pajak Bumi dan Bangunan

23 724

25 354

24 270

28 581

29 893

29 000

27 300

25 500

5 953

5 573

6 465

8 026

-1

0

0

0

44 679

51 252

56 719

66 166

77 010

95 000

104 700

114 300

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Cukai Pajak Lainnya

2 738

3 035

3 116

3 969

3 928

4 200

5 400

6 000

20 936

36 342

18 670

28 915

54 122

49 600

48 400

53 900

Bea Masuk

16 699

22 764

18 105

20 017

25 266

28 400

30 800

33 900

Pajak Ekspor

4 237

13 578

565

8 898

28 856

21 200

17 600

20 000

Penerimaan Bukan Pajak

215 120

320 604

227 174

268 942

331 472

351 800

349 200

350 900

Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Sumber Daya Alam

132 893

224 463

138 959

168 825

213 823

225 800

203 700

198 000

Bagian laba BUMN

23 223

29 088

26 050

30 097

28 184

30 800

36 500

37 000

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya

56 873

63 319

53 796

59 429

69 361

73 500

85 500

91 100

2 131

3 734

8 369

10 591

20 104

21 700

23 500

24 800

706 108

979 305

847 096

992 249

1 205 346

1 332 300

1 497 500

1 661 100

Pendapatan Badan Layanan Umum

Jumlah / Total

Sumber: BPS 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut maka menjadi motivasi aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP)

untuk

memperbaharui

sistem

administrasi

perpajakan

dalam

meningkatkan penerimaannya. Peningkatan realisasi penerimaan pajak terjadi karena semakin baiknya sistem yang digunakan kantor pelayanan pajak dalam melayani wajib pajak Peningkatan jumlah pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi para

4

pekerja profesional lainnya. Dalam pemberian NPWP oleh Dirjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibanya (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari PTKP wajib membayar pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar pajak penghasilannya. Faktor kedua yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah adanya pelayan fiskus yang berkualitas. Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Munculnya oknum seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas pajak lainnya membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayanan fiskus berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan untuk pembangunan negara, atau adanya biaya tambahan yang dipungut oleh fiskus (Nugroho dan Zulaika, 2012:3). Adanya oknum yang melakukan tindakan pelanggaran pajak membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Maka perlu adanya penanggulangan bagi pemerintah dalam memberantas pelanggaran pajak, sehingga kemauan wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemauan membayar pajak yang timbul pada wajib pajak juga sangat diperlukan, sampai sejauh mana wajib pajak akan mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela 5

untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa Fikriningrum dan Syafruddin (2012). Pada sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai pemerintahan suatu negara (Devano dan Rahayu, 2006:113), maka tanpa adanya rasa kemauan dalam diri wajib pajak untuk rela membayar pajak, usaha untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak tidak dapat tercapai sempurna. Menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahaan dalam pelaksanaan sistem pajak. Masyarakat merupakan salah satu yang sangat peka terhadap isu-isu yang beredar mengenai pajak, persepsi dari seseorang mengenai sistem perpajakan akan mempengaruhi kemauan membayar pajak, jika persepsinya baik maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak, jika buruk maka akan menurunkan kemauan membayar pajak. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi wajib pajak terhadap

6

kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh dalam Suryadi (2006) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak cukup banyak diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Zulaika (2012) dalam penelitianya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan utuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)”. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan, kesadaran, efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak, dengan judul ”Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman dan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Willingness Pay Taxes (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran)”.

7

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap willingness to pay taxes? 2. Bagaimana pengaruh pemahaman terhadap willingness to pay taxes? 3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes? 4. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes? 5. Bagaimana pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes?

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 1. Menganalisis pengaruh variabel efektifitas sistem perpajakan terhadap willingness to pay taxes. 2. Menganalisis pengaruh variabel pemahaman terhadap willingness to pay taxes. 3. Menganalisis

pengaruh

variabel

tingkat

kepercayaan

pada

sistem

pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes.

8

4. Menganalisis pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes. 5. Menganalisis pengaruh secara simultan variabel efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes.

D. Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Kantor Pelayanan Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes. 2. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh dari efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes.

9

3. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti, khususnya dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes. 4. Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Pajak a. Pengertian Pajak Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam Undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya: Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2010: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Soeparman dalam Suandy (2011:9): “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Andriani dalam Lubis (2007): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 11

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpukan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Lubis, 2007:5): 1) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan. 2) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 3) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah). 4) Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung. 5) Pajak

diperuntukkan

bagi

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah

(fungsi budgetair), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik. 6) Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Berdasarkan definisi di atas, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah dan sebagainya. 12

b. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu: 1) Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyakbanyaknya antara lain mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. 2) Fungsi Regulerend (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakan perkembangan sarana perekonomian nasional

yang produktif. Adanya

pertumbuhan

perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi regulerend yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. c. Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

digolongkan

menjadi

tiga,

yaitu

penggolongan

menurut

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. 13

1) Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 2) Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. b) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. 3) Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari:

a) Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

14

Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari pajak daerah pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah sama harus berdasarkan peraturan perundang-undangan begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik pembangunan

pusat

maupun

pembangunan

daerah,

dan

yang

membedakannya hanyalah pelaksana pemungutnya.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 1) Stelsel Pajak a) Stelsel nyata (rill), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. b) Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. c) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

15

Dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya, seperti yang telah di uraikan di atas stelsel dibagi menjadi tiga, dan ketiganya juga memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

e. Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:7) dalam era globalisasi sekarang ini, batas negara menjadi tidak jelas bagi wajib pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan sebagai berikut: 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara di mana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. 2) Asas Sumber Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak

memungut

pajak

tanpa

memerhatikan

domisili

dan

kewarganegaraan wajib pajak. 16

3) Asas Kebangsaan Dalam

asas

ini,

pemungutan

pajak

didasarkan

pada

kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan. Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah di uraikan di atas merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

f. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System. 1) Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 17

2) Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut: (1) Official Assessment System diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. (2) Self Assessment System contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang oribadi), dan SPT Masa PPN. PBB juga

18

menganut System Self Assessment dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki atau dimanfaatkan (Self Declaration) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). (3) With Holding System diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh / SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

g. Tarif Pajak Menururt Mardiasmo (2011:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. 1) Tarif Proposional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 2) Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 19

3) Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 4) Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

2. Wajib Pajak Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian wajib pajak yaitu: “Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia” Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 20

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan wajib pajak badan maupun perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain: a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk mendapatkan NPWP. b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas. c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk. Menurut “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ramadiansyah, 2014:2). Jadi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

21

3. Efektifitas Sistem Perpajakan Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dari sisi akuntabilitas, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011. Berdasarkan hal tersebut diharapakan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling, e-NPWP, e-registration, ebanking dan drop box, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan. Menurut

Fikriningrum

dan

Syafruddin

(2012:4)

hal-hal

yang

mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. 3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya 22

pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-registration dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem parpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Handayani, 2012:4). Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain (Sutari dan Wardani, 2013:2) adalah sebagai berikut: a. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. b. Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja.

23

c. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP. d. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. e. Adanya Kring Pajak 500200 yang digunakan sebagai informasi peraturan perpajakan yang dilayani melalui telepon. Menurut Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan terdiri dari: a. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. b. Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja. c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. d. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP. e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP. 4. Pemahaman Wajib Pajak Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang

24

menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013:2). Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak (Handayani, 2012:4). Pengetahuan dan pemahaman adalah suatu proses atau cara dimana manusia mengerti, paham dan mengetahui sesuatu yang bertujuan. Ini timbulnya adanya motivasi yang merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan (Andi, 2014:2). Adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib pajak harus melaporkan SPT (Permadi, 2013:6). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan jumlah

wajib

pajak.

Pemberian

NPWP

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sutari dan Wardani, 2013:2). Pasal 1 ayat 6 Undang-udang No. 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib

25

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakaannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy kartu keluarga dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs www.pajak.go.id pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

26

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara

Perpajakan,

sanksi

keterlambatan

penyampaian

Surat

Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahun Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Semakin mengetahui dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannnya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

27

162/PMK.Oll/2012 yang diberlakukan sejak 1 Januari 2013 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 ayat 1, PTKP pertahun paling sedikit sebesar: a. Rp. 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi. b. Rp. 2.025.000,00 untuk wajib pajak yang kawin. c. Rp.24.300.000,00

untuk

tambahan

untuk

seorang

istri

yang

penghasilannya digabung oleh suami. d. Rp.2.025.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang. Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 yang berlaku pada tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a): Tabel 2.1 Tarif Pajak Tahun 2013 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00

5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00

15%

Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00

25%

Di atas Rp. 500.000.000,00

30%

Sumber: http: www.ekonomi-holic.com Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak

28

dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, 2012:5). Penelitian James dalam Handayani (2012:5) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi dari pemanfaatan pajak tersebut.

29

Sedangkan dalam penelitian Henriket dalam Handayani (2012) yang dilakukan di Swedia mengemukakan bahwa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap politisi terkemuka akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak memburuk dan kemungkinan mengumpulkan pajak untuk menjaga kesejahteraan negara dikurangi. Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Permadi, 2013:6). Kepercayan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku (Probondari, 2013:4). Pada dasarnya pemungutan pajak dari masyarakat harus dapat dikembalikan pula untuk masyarakat. Ini berarti bahwa apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara pada akhirnya hasil dari pembayaran pajak tersebut harus dapat dinikmati kembali oleh masyarakat luas. Namun kenyataannya, saat ini masyarakat belum sepenuhnya merasakan hasil pendapatan negara melalui pajak tersebut. Padahal potensi yang ada cukup besar untuk dapat mengumpulkan hasil pajak ke dalam kas negara. Kemudian muncul pertanyaan, kemana pemasukan pajak yang 30

seharusnya besar itu? Kenyataan di lapangan tampaknya memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Adanya pemasukan yang besar ternyata terkadang bocor di tengah jalan. Ada yang salah dengan perpajakan kita. Kemauan wajib pajak yang masih rendah disertai dengan rendahnya profesionalitas aparat pajak menjadi bagian dari kesalahan tersebut, hilangnya kepercayaan terhadap aparat pajak dikarenakan banyaknya kasuskasus pajak yang ada di indonesia seperti pengelapan pajak maupun penyimpangan pembayaran pajak lainnya (Andi, 2014:2). Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Handayani, 2012:8). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan ditetapkan (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum (3) Kepercayaan terhadap politisi akan politik pemerintah dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat dengan kepercayaan terhadap pemungutan pajak,

kepercayaan

kepercayaan

akan

pengalokasian pengalokasian

pajak

untuk

pajak

demi

pembangunan kepentingan

dan

rakyat

(Handayani, 2012:8). Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa indikator pada variabel kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum yaitu kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

31

6. Kualitas Pelayanan Pajak Kualitas yang baik bukanlah berdasarkan pada persepsi pihak penyedia jasa tetapi berdasrkan persepsi pelanggan, karena pelangganlah yang mengkonsumsi dan menikmati jasa pelayanan sehingga konsumen yang seharusnya menentukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Kualitas merupakan derajat yang dicapai oleh karateristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan. Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan. Kualitas merupakan cara petugas pajak dalam membantu menyiapkan serta mengurus semua keperluan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya (Sutari dan Wardani, 2013:2). Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan (Lovihan, 2013:5).

32

Kualitas pelayanan adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan (Assegaf, 2009:173). Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak adalah melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang dirasakan perlu untuk lebih diberdayakan lagi elemen kualitas pelayanannya yang meliputi (Setyonugroho, 2012:6): a. Prosedur Pelayanan Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE09/PJ.9/1995 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan dan Buku Pedoman Pelayanan Umum, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. 3) Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional. 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya. 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsif dan efektif. 6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP b. Organisasi Pembentukan TPT di KPP bersamaan dengan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.9/1995 tanggal 20 Oktober 1995, untuk memberikan kejelasan

tanggung jawab

tugas-tugas administrasi,

33

pemberian informasi, dan pelayanan kepada Wajib Pajak di TPT menjadi tanggung jawab Kepala Seksi TUP, sedangkan tugas-tugas penyediaan data dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan komputer menjadi tanggung jawab Kepala Seksi PDI. c. Sumber Daya Manusia Penunjukan petugas pajak yang bertugas di TPT dilakukan melalui Nota Dinas Kepala KPP yang dilakukan setiap bulan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berpenampilan menarik serta ramah. 2) Menunjukan sikap dan perilaku yang simpatik. 3) Integritas dan dedikasi yang tinggi. 4) Kemapuan berkomunikasi yang baik serta dapat mengoperasikan komputer. 5) Pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan bagi yang ditempatkan di information desk. 6) Penunjukan koordinasi harian/mingguan yang bertanggung jawab. d. Sarana dan prasarana Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang pajak yang tentunya akan menujang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada Wajib Pajak. Selain itu, peralatan yang dimilik oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya. 34

7. Kemauan Membayar Pajak (Willingness Pay Taxes) Kemauan merupakan dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan

sesuatu

untuk

memperoleh

barang

atau

jasa

(Fikriningrum dan Syafruddin, 2012:8). Berdasarkan definisi di atas, maka kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang kepada negara (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Fitriana, 2013:3). Definisi kemauan membayar pajak sependapat dengan Sutari dan Wardani (2013:3) yang menyatakan bahwa kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Selain itu, menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009:4) menjelaskan

bahwa

kemauan

membayar

pajak

dipengaruhi

oleh

pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran

35

masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahaan dalam pelaksanaan sistem pajak. Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kedua, konsep pajak. pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Lovihan, 2013:4). Setyonugroho (2012:7) menyatakan bahwa pengukuran kemauan membayar pajak yaitu: a. Jumlah pajak yang tidak memberatkan, wajib pajak akan membayarkan pajaknya jika jumlah pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak dan tidak memberatkan wajib pajak b. Keadilan sanksi perpajakan, suatu sanksi dikatakan adil jika sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi secara adil c. Pemanfaatan pajak yang tepat, wajib pajak akan melakukan pembayaran jika pajak digunakan sesuai dengan manfaatnya seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat d. Pelayanan yang baik, kemauan membayar pajak akan meningkat dengan pelayanan yang baik oleh aparat pajak. 36

B. Penelitian Terdahulu Penelitian

mengenai

pengaruh

efektifitas

sistem

perpajakan,

pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan pada penelitian ini. Berikut ini adalah tabel yang menunjukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes. Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No Peneliti dan Judul Tahun 1. Ramadiansyah Analisis (2014) FaktorFaktor yang Mempengar uhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari).

Penelitian Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian kemauan Kesadaran, Regresi Hasil penelitian membayar pelayanan Linier menyatakan pajak, fiskus Berganda bahwa kesadaran Pengetahuan membayar pajak, dan pelayanan fiskus, pemahaman Pengetahuan dan tentang pemahaman peraturan tentang peraturan perpajakan, perpajakan atas Persepsi atas efektifitas efektifitas sistem sistem perpajakan, perpajakan, kesadaran regresi linier membayar pajak, berganda berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berlanjut Ke Halaman Berikutnya 37

Tabel 2.2 (Lanjutan) No Peneliti dan Judul Tahun 2. Syafruddin Analisis (2012) Faktorfaktor yang Mempengar uhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak

3. Fikriningrum dan Syafruddin (2012)

Analisis FaktorFaktor yang Mempengar uhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)

Penelitian Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian kemauan Kesadaran, Regresi Disimpulkan membayar pelayanan Linier bahwa faktor pajak, fiskus Berganda kesadaran pemahaman membayar pajak, tentang pengetahuan dan peraturan pemahaman perpajakan, tentang peraturan efektifitas perpajakan, system persepsi yang perpajakan, baik atas regresi linier efektifitas sistem berganda perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. kemauan Kesadaran, Regresi Hasil penelitian membayar pelayanan Linier yang telah pajak, fiskus Berganda dilakukan, pengetahuan disimpulkan dan bahwa faktor pemahaman kesadaran tentang membayar pajak, peraturan pengetahuan dan perpajakan, pemahaman efektifitas tentang peraturan sistem perpajakan, perpajakan, persepsi yang regresi linier baik atas berganda efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.


Tabel 2.2 (Lanjutan) No Peneliti dan Judul Tahun 4. Andi (2014) FaktorFaktor Yang Mempengar uhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Padang

5. Setyonugroho Faktor(2012) faktor yang Mempengar uhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegal Sari

Penelitian Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian kemauan Kesadaran, Regresi Hasil penelitian membayar objek Linier menyatakan pajak, penelitian Berganda bahwa pengetahuan dan waktu kesadaran, dan penelitian pengetahuan dan pemahaman pemahaman tentang tentang peraturan peraturan perpajakan, perpajakan, tingkat efektifitas kepercayaan sistem terhadap system perpajakan, pemerintahan tingkat dan hukum tidak kepercayaan berpengaruh terhadap terhadap system kemauan pemerintahan membayar pajak dan hukum dan persepsi regresi linier yang baik atas berganda efektifitas sistem perpajakan berpengaruh Kemauan Kesadaran, Regresi Kesadaran membayar objek Linier membayar pajak pajak, penelitian Berganda tidak Pengetahuan dan waktu berpengaruh dan penelitian terhadap pemahaman kemauan tentang membayar pajak. peraturan Pengetahuan dan pajak, pemahaman efektifitas tentang peraturan sistem pajak perpajakan, berpengaruh. Kualitas Persepsi yang pelayanan, baik atas regresi linier efektifitas sistem berganda perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh.


Tabel 2.2 (Lanjutan) No Peneliti dan Judul Tahun 6. Fitriana Pengaruh (2013) Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintaha n Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas 7. Handayani Faktor(2012) Faktor yang Mempengar uhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Penelitian Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian Pemahaman Objek Regresi pemahaman Tentang penelitian, Linier tentang peraturan Peraturan periode Berganda perpajakan dan Perpajakan, penelitian persepsi Efektifitas efektifitas sistem Sistem perpajakan Perpajakan mempunyai Dan Tingkat pengaruh yang Kepercayaan signifikan Sistem terhadap Pemerintahan kemauan Dan Hukum membayar pajak, sementara variabel tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

Kesadaran membayar pajak

Regresi Linier Berganda

Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

Berlanjut Ke Halaman Berikutnya

40

Tabel 2.2 (Lanjutan) No

Peneliti dan Judul Tahun 8. Adiasa (2013) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko

Penelitian Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan Penelitian Pemahaman Preferensi Regresi Pemahaman tentang risiko, path Linier tentang peraturan peraturan analisis Berganda perpajakan perpajakan, berpengaruh kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh. Preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak 9. Sutari dan Faktorpemahaman kesadaran Regresi kesadaran Wardhani Faktor Yang peraturan membayar Linier membayar pajak, (2013) Mempengar perpajakan, pajak, Berganda pengetahuan dan uhi efektifitas persepsi pemahaman Kemauan sistem terhadap peraturan Membayar perpajakan, pelayanan perpajakan, Pajak regresi linier fiskus, persepsi terhadap Sebagai berganda persepsi pelayanan fiskus Perwujudan terhadap dan persepsi Masyarakat pelaksanaan terhadap Madani sanksi pelaksanaan sanksi denda denda berpengaruh positif signifikan. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh Permadi Studi pengetahuan kesadaran Variabel kesadaran (2013) Kemauan dan membayar membayar pajak, Membayar pemahaman pajak, pengetahuan dan Pajak Pada tentang norma pemahaman Wajib Pajak peraturan moral tentang peraturan Orang pajak, pajak serta norma Pribadi Yang efektifitas moral berpengaruh, Melakukan sistem sedangkan persepsi Pekerjaan perpajakan, yang baik atas Bebas tingkat efektifitas sistem (Kasus Pada kepercayaan perpajakan dan KPP terhadap variabel tingkat Pratama sistem kepercayaan Tampan pemerintahan terhadap sistem Pekanbaru) dan hukum pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu

41

C. Kerangka Pemikiran Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti, maka dapat dijabarkan kerangka pemikiran serta hubungan antar variabel adalah sebagai berikut: 1. Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Willingness To Pay Taxes Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis, yang mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajak pun akan meningkat. Penelitian mengenai efektifitas sistem perpajakan dilakukan oleh Sutari dan Wardhani (2013) dalam penelitianya menyatakan

bahwa

kesadaran

membayar

pajak,

pengetahuan

dan

pemahaman peraturan perpajakan, persepsi terhadap pelayanan fiskus dan persepsi terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh positif signifikan. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi

adalah

proses

di

mana

individu

mengatur

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka, sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Ramadiyansah, 2013:3).

42

Menurut Fikriningrum (2012:18-21), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui e-banking lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Persepsi efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana wajib pajak menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas system perpajakan apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak (Fitriana, 2013:3). 2. Pengaruh Pemahaman terhadap Willingness To Pay Taxes Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012), apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak karena wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak yang mereka bayar digunakan oleh pemerintah untuk membaiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rendahnya kemauan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Nugroho dan Zulaikha (2012) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak sehingga meningkatkan

43

kemauan dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kualitas pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian mengenai pemahaman wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) hasil penelitianya menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh. Preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Persepsi

adalah

bagaimana

orang-orang

melihat

atau

menginterprestasikan pristiwa, objek serta manusia. Sedangkan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:24). 3. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Willingness To Pay Taxes Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi

44

kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah (Handayani, 2012:5). Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturanaturan yang berlaku (Probondari, 2013:4). Pendapat lain menagatakan bahwa Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya Wajib Pajak kepada sistem pemerintahan dan hukum yang berada di Indonesia dan hubungannya terhadap pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia apakah telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Fitriana, 2013:4).

45

4. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Willingness To Pay Taxes Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2007:110). Definisi lain kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karateristik yang berkaitan dalam memenuhi persyaratan. Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan (Lupiyoadi, 2006:175). Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, penelitian mengenai kualitas pelayanan telah dilakukan oleh beberapa penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh. efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh. Berdasarkan uraian di atas gambaran menyeluruh tentang pengaruh kualitas pelyanan, kesadaran, efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepecayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak yang merupakan kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 2.1 dibawah ini.

46

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Pemahaman, Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum, Kualitas Layanan terhadap Willingness To Pay Taxes 1. Efektifitas Sistem Perpajakan (X1) 2. Pemahaman (X2) 3. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) 4. Kualitas Pelayanan (X4)

Willingness To Pay Taxes (Y)

Uji Kualitas Data 1. Uji Validitas Data 2. Uji Reliabilitas Data

Uji Asumsi Klasik: 1. Uji Normalitas Data 2. Uji Multikolonieritas 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Regresi Linier Berganda 1. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 2. Persamaan Linier Berganda

Uji Hipotesis 1. Uji Secara Simultan (Uji F) 2. Uji Secara Parsial (Uji t)

Interpretasi

Kesimpulan dan Saran

47

D. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan pada gambar 2.1 maka akan dijelaskan hipotesis sebagai berikut: 1. Ha1

: Terdapat pengaruh signifikan antara efektifitas sistem perpajakan terhadap willingness to pay taxes

2. Ha2

: Terdapat

pengaruh

signifikan

antara

pemahaman

terhadap

willingness to pay taxes 3. Ha3

: Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap willingness to pay taxes

4. Ha4

: Terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes

5. Ha5

: Terdapat pengaruh signifikan antara efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes

48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di KPP Pratama Pancoran dan penelitian dilakukan pada tahun 2015. Adapun yang akan dibahas terbatas hanya pada seberapa besar pengaruh efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak terhadap willingness to pay taxes pada KPP Pratama Pancoran. Sebagai variabel independent dalam penelitian ini adalah efektifitas sistem perpajakan (X1), pemahaman (X2), tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum (X3), kualitas pelayanan pajak (X4). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah willingness to pay taxes (Y).

B. Metode Penentuan Sampel Menurut Sugiyono (2012:117) menyatakan bahwa populasi, yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti supaya dapat dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berupa keseluruhan wajib pajak yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik 49

mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2012:18). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik personally administered questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:154).

50

D. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. 1. Statistik Deskriptif Statistik

deskriptif

digunakan

untuk

memberikan

informasi

mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kemencengan distribusi (kurtosis dan skewness) (Ghozali, 2013:23). 2. Uji Kualitas Data Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. a. Uji Validitas Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur yang menunjukkan bahwa instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2013:56) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, Dengan membandingkan nilai rhitung dari hasil output (Corrected Item- Total Correlation) dengan rtabel, jika rhitung lebih besar dari rtabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2013:56). 51

b. Uji Reliabilitas Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan di uji. (Ghozali, 2013:58).

3. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti

melakukan

uji

multikolonieritas,

uji

normalitas

dan

uji

heteroskedastisitas.

52

a. Uji Normalitas Data Menurut Ghozali (2013:167) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (uji Kolmogorov-smirnov). (Ghozali, 2013:164).

b. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (variance inflation factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013:107).

53

c. Uji Heterokedastisitas Uji heteroksiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroksiditas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas

atau

jika

terjadi

heteroskedastisitas

(Ghozali,

2013:141). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat

(ZPRED)

dengan

residual

(SRESID).

Jika

grafik

plot

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit,

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

telah

terjadi

heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:141).

4. Analisis Regresi Linier Berganda a. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) Menurut Ghozali (2013:101) menyatakan koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui adjusted R². Adjusted R² ini digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Jika hasil yang diperoleh > 0,5, 54

maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Semakin besar angka R² maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika R² semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya. b. Persamaan Regresi Linier Berganda Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis, yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel.Untuk dapat menganalisis pengaruh variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak, maka teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + ei Dimana: Y

: Variabel willingness to pay taxes

a

: Konstanta

b1….b4

: Koefisien regresi

X1

: Variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan

X2

: Variabel pemahaman

X3

: Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum

X4

: Variabel kualitas pelayanan 55

5. Uji Hipotesis Penelitian a. Uji Secara Simultan (Uji F) Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabelvariabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y). (Ghozali, 2013:101). Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%, jika nilai Fhitung > Ftabel maka secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari pada 0,05 (untuk tingkat signifikansi = 5%), maka variabel independen

secara

bersama-sama

berpengaruh

terhadap

variabel

dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari pada 0,05 maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Secara Parsial (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel individu independen secara individu dalam menerangkan variabel

dependen

(Ghozali,

2013:103).

Dalam

penelitian

ini

menggunakan uji signifikan dua arah atau two tailed test, yaitu suatu uji yang mempunyai dua daerah penolakan Ho yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Dalam pengujian dua arah, biasa digunakan untuk tanda 56

sama dengan (=) pada hipotesis nol dan tanda tidak sama dengan (≠) pada hipotesis alternatif. Tanda (=) dan (≠) ini tidak menunjukan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah (Suharyadi dan Purwanto, 2009:88 - 89). Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:191) dalam menentukan kriteria dalam uji parsial (Uji t) two tailed test dapat dilihat sebagai berikut: 1) Uji Hipotesis dengan membandingkan thitung dengan ttabel Apabila thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 2) Uji Hipotesis berdasarkan Signifikansi a) Jika angka sig. > 0,05, maka Ho diterima. b) Jika angka sig. < 0,05, maka Ho ditolak. E. Operasional Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya. 1. Kemauan Membayar Pajak / Willingness To Pay Taxes (Y) Setyonugroho (2012:7) menyatakan bahwa pengukuran kemauan membayar pajak yaitu: a. Jumlah pajak yang tidak memberatkan, wajib pajak akan membayarkan pajaknya jika jumlah pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak dan tidak memberatkan wajib pajak 57

b. Keadilan sanksi perpajakan, suatu sanksi dikatakan adil jika sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi secara adil c. Pemanfaatan pajak yang tepat, wajib pajak akan melakukan pembayaran jika pajak digunakan sesuai dengan manfaatnya seperti pembangunan dan kesejahteraan masyarakat d. Pelayanan yang baik, kemauan membayar pajak akan meningkat dengan pelayanan yang baik oleh aparat pajak. 2. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Menurut Fitriana (2013:4) menyatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan terdiri dari: a. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. b. Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja. c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. d. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP. e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP. 3. Pemahaman Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak antara lain dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

58

(NPWP). Peningkatan jumlah pajak tercapai seiring dengan peningkatan jumlah

wajib

pajak.

Pemberian

NPWP

dapat

digunakan

untuk

meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar (Sutari dan Wardani, 2013:2), adapun indikator yang digunakan untuk variael pemahaman adalah sebagai berikut: a. Kepemilikan NPWP dengan melakukan pendaftaran pada kantor pajak dan sesuai dengan domisili. b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi administrasi d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak e. Mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi f. Mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training pajak yang mereka ikut. 4. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum Di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah

59

dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis (Handayani, 2012:5). Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama Doney et.al., (1998) dalam Handayani (2012:8). Variabel ini diukur dengan instrumen pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian James et al., (2005) yang dilakukan di Rusia sebelum, selama dan sesudah masa transisi perubahan sistem pemerintahan, yang terdiri dari empat item pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan ditetapkan (2) Kepercayaan terhadap sistem hukum (3) Kepercayaan terhadap politisi akan politik pemerintah dan (4) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat dengan kepercayaan terhadap pemungutan pajak,

kepercayaan

kepercayaan

akan

pengalokasian pengalokasian

pajak

untuk

pajak

demi

pembangunan kepentingan

dan

rakyat

(Handayani, 2012:8).

5. Kualitas Pelayanan Pajak Kualitas pelayanan adalah ukuran sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan (Assegaf, 2009:173). Pelayanan Pajak dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak adalah melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang dirasakan perlu untuk lebih diberdayakan lagi elemen kualitas pelayanannya yang meliputi (Setyonugroho, 2012:6):

60

a. Prosedur Pelayanan Dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE09/PJ.9/1995 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan dan Buku Pedoman Pelayanan Umum, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2) Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak. 3) Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional. 4) Pelayanan yang adil dan tanpa biaya. 5) Diperlukan budaya kerja yang tinggi, responsif dan efektif. 6) Kepuasan Wajib Pajak menjadi tanggung jawab KPP

b. Organisasi Pembentukan TPT di KPP bersamaan dengan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ.9/1995 tanggal 20 Oktober 1995, untuk memberikan kejelasan

tanggung jawab

tugas-tugas administrasi,

pemberian informasi, dan pelayanan kepada Wajib Pajak di TPT menjadi tanggung jawab Kepala Seksi TUP, sedangkan tugas-tugas penyediaan data dan hal-hal teknis yang berhubungan dengan komputer menjadi tanggung jawab Kepala Seksi PDI.

61

c. Sumber Daya Manusia Penunjukan petugas pajak yang bertugas di TPT dilakukan melalui Nota Dinas Kepala KPP yang dilakukan setiap bulan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berpenampilan menarik serta ramah. 2) Menunjukan sikap dan perilaku yang simpatik. 3) Integritas dan dedikasi yang tinggi. 4) Kemapuan berkomunikasi yang baik serta dapat mengoperasikan komputer. 5) Pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan bagi yang ditempatkan di information desk. 6) Penunjukan koordinasi harian/mingguan yang bertanggung jawab.

d. Sarana dan prasarana Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani setiap Wajib Pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang pajak yang tentunya akan menujang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada Wajib Pajak. Selain itu, peralatan yang dimilik oleh kantor pajak tentunya juga diperlukan seperti alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, serta peralatan penunjang lainnya.

62

Tabel 3.1 Operasional Variabel Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X1)

Sub Variabel

Indikator

Adanya sistem 1. Melaporkan pajak lebih mudah pelaporan melalui e- 2. Melaporkan pajak lebih cepat SPT dan e-filling Pembayaran melalui 3. Memudahkan wajib pajak e-banking melakukan pembayaran pajak dimana saja 4. Memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kapan saja Penyampaian SPT 5. Penyampaian SPT di berbagai melalui drop box tempat tidak harus di KPP Peraturan perpajakan 6. Peraturan yang diakses melalui dapat diakses dengan internet lebih cepat melalui internet Pendaftaran NPWP 7. Pendaftran NPWP dilakukan secara online Fitriana 8. Mempersingkat waktu (2013:4) Pemahaman Kepemilikan NPWP 1. Pendaftaran NPWP pada (X2) kantor pajak 2. Kepemilikan NPWP pada kantor pajak sesuai domisili Pengetahuan dan 3. Mengetahui pembayaran pajak pemahaman tepat waktu mengenai hak dan 4. Mengetahui hak sebagai wajib kewajiban sebagai pajak wajib pajak Pengetahuan dan 5. Mengetahui sanksi pajak pemahaman berupa sanksi administrai mengenai sanksi pajak Pengetahuan dan 6. Pengetahuan dan pemahaman pemahaman mengenai tarif penghasilan mengenai tidak kena pajak penghasilan tidak kena pajak Mengetahui dan 7. Wajib pajak harus mengetahui memahami peraturan dan memahami peraturan pajak melalui pajak melalui sosialisasi sosialisasi Mengetahui dan 8. Wajib pajak harus mengetahui memahami peraturan dan memahami peraturan Sutari dan pajak melalui pajak melalui training pajak Warhani training pajak yang yang mereka ikuti (2013:2) mereka ikuti Berlanjut Ke Halaman Berikutnya

Butir Pertanyaan 1,2

Skala Pengukuran Likert

3,4

Likert

5

Likert

6

Likert

7,8

Likert

9,10

Likert

11,12

Likert

13

Likert

14

Likert

15

Likert

16

Likert

63

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3)

Handayani, (2012:8) Kualitas Pelayanan (X4)

Sub Variabel Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan Kepercayaan terhadap sistem hukum Kepercayaan terhadap politisi Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat Prosedur Pelayanan

Organisasi Sumber Daya Manusia

Setyonugroho, (2012:6)

Sarana dan Prasarana

Butir Pertanyaan 17


2. Kepercayaan akan hukum yang ditetapkan

18

Likert

3. Kepercayaan akan politik pemerintahan 4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak 5. Kepercayaan pengalokasian pajak untuk pembangunan 6. Kepercayaan akan pengalokasian pajak untuk kepentingan rakyat 1. Pelayanan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan 2. Mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak 3. Pelayanan yang mudah, tepat, cepat dan professional. 4. Pelayanan yang adil dan tanpa biaya 1. kejelasan tanggung jawab tugas-tugas administrasi, pemberian informasi 2. Berpenampilan menarik serta ramah 3. Menunjukan sikap dan perilaku yang simpatik 4. Integritas dan dedikasi yang tinggi. 5. Kemapuan berkomunikasi yang baik serta dapat mengoperasikan komputer 1. alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian

19

Likert

20,21,22

Likert

23,24,25,26

Likert

27

Likert

28,29,30, 31

Likert

32

Likert

Indikator 1. Kepercayaan wajib pajak dengan sistem pemerintahan

Berlanjut Ke Halaman Berikutnya

64

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel Kemauan Membayar Pajak

Sub Variabel Jumlah pajak yang tidak memberatkan

Keadilan sanksi Perpajakan

Peamanfaatan pajak yang tepat

Setyonugroho (2012)

Pelayanan yang baik

Indikator 1. Jumlah pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak 2. Tidak memberatkan wajib pajak 3. Sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Memberikan sanksi secara adil 5. Pajak digunakan sebagai pembangunan 6. Pajak yang digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat 7. Pelayanan yang baik yang diberikan aparat pajak

Butir Pertanyaan 33,34


35,36

Likert

37,38

Likert

39

Likert

65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi oada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran. Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi itu sendiri adalah sekumpulan atau wajib pajak yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang peneliti lakukan kepada para responden dan penyebaran kuesioner ini dilakukan pada bulan Februari 2014. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 buah dan jumlah yang kembali sebanyak 95 buah atau 95%, jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 buah atau 5%, kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 7 atau 7% dan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 88 atau 88%. 7 kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan kuesioner tidak terisi dengan penuh dan tidak mencantumkan semua identitas sehingga kuesioner tersebut tidak dapat di analisis. Gambaran mengenai data sampel dapat dalam tabel berikut:

66

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Penelitian No

Keterangan

1 Jumlah kuesioner yang disebar 2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 4 Kuesioner yang dapat diolah Sumber data: Data primer yang diolah

Jumlah Responden 100 (5) (7) 88

Persentase (%) 100% (5%) (7%) 88%

2. Karakteristik Responden Karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pancoran. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang balance. Pada karakteristik reponden, terdapat 88 responden yang terdiri dari para Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini. Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Pria Wanita Total Sumber: data primer yang diolah

Jumlah 59 29 88

Persentase (%) 67% 33% 100%

67

Jika disajikan dalam bentuk grafik karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin tampilannya sebagai berikut: Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan grafik di atas berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin pria lebih mendominasi, terlihat dari jumlah responden sebanyak 59 responden atau 67% adalah pria dan 29 responden atau 33% adalah wanita. Hal ini sesuai dengan bukti yang peneliti temukan dalam lapangan, dimana lebih banyak pria yang datang ke KPP setempat untuk melakukan aktivitas perpajakannya. Pada tabel 4.3 berikut ini disajikan data mengenai karakteristik responden berdasarkan umur responden. Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden Deskripsi Jumlah 20 – 24 tahun 17 25 – 35 tahun 47 > 35 tahun 24 Total 88 Sumber: data primer yang diolah

Persentase (%) 19% 53% 28% 100%

68

Jika disajikan dalam grafik karakteristik responden berdasarkan umur responden maka tampilannya sebagai berikut: Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan grafik di atas berdasarkan umur responden terlihat bahwa umur responden 20 – 24 tahun berjumlah 17 responden atau sebesar 19%, umur responden 25 – 35 tahun berjumlah 47 responden atau sebesar 53%, umur responden di atas 35 tahun berjumlah 24 responden atau sebesar 28%. pada Tabel 4.4 berikut ini mengenai karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden. Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Deskripsi D3 S1 S2 S3 Total Sumber: data primer yang diolah

Jumlah 8 67 13 0 88

Persentase (%) 9% 76% 15% 0% 100%

69

Jika disajikan dalam bentuk grafik maka tampilan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut: Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan grafik di atas berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa responden berpendidikan terakhir D3 berjumlah 8 responden atau sebesar 9%, responden berpendidikan terakhir S1 berjumlah 67 responden atau sebesar 76%, responden berpendidikan terakhir S2 berjumlah 13 responden atau sebesar 15%. B. Hasil dan Pembahasan 1. Hasil Statistik Deskriptif Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan pajak, willingness to pay taxes disajikan sebagai berikut:

70

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif N PE PM TK PL WP Valid N (listwise)

Descriptive Statistics Minimum Maximum 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88

Mean 4.0891 4.1473 4.0909 4.0966 4.1678

Std. Deviation .48779 .45335 .47282 .41507 .44322

Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 88. Dari 88 responden ini variabel efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,0891, dengan standar deviasi 0,48779, pemahaman memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,1473, dengan standar deviasi 0,45335, tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,0909 dengan standar deviasi 0,47282 dan kualitas pelayanan memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,0966 dengan standar deviasi 0,41507 Sedangkan pada variabel dependen (willingness to pay taxes) nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,1678 dengan standar deviasi 0,44322.

2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau rhitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan rtabel. Nilai rtabel 0,213, didapat dari jumlah kasus - 2, atau 88 - 2 = 86, tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,213. Setiap butir pertanyaan

71

dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan rtabel (Ghozali, 2013:56). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (rhitung) > rtabel. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan 88 sampel responden. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Efektifitas Sistem Perpajakan Pertanyaan Nilai rhitung 0,483 PE1 0,420 PE2 0,455 PE3 0,680 PE4 0,628 PE5 0,547 PE6 0,722 PE7 0,640 PE8 Sumber: data primer yang diolah

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Variabel efektifitas sistem perpajakan terdiri atas 8 butir pernyataan, dari ke - 8 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel pemahaman dengan 88 sampel responden. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Pertanyaan Nilai rhitung 0,452 PM1 0,658 PM2 0,690 PM3 0,488 PM4 0,646 PM5 0,692 PM6 0,630 PM7 0,438 PM8 Sumber: data primer yang diolah

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

72

Variabel pemahaman terdiri atas 8 butir pernyataan, dari ke - 8 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dengan 88 sampel responden. Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum Pertanyaan Nilai rhitung 0,753 TK1 0,691 TK2 0,482 TK3 0,647 TK4 0,531 TK5 0,507 TK6 Sumber: data primer yang diolah

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terdiri atas 6 butir pernyataan, dari ke - 6 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kualitas pelayanan pajak dengan 88 sampel responden. Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Pajak Pertanyaan Nilai rhitung 0,512 PL1 0,606 PL2 0,455 PL3 0,468 PL4 0,578 PL5 0,448 PL6 0,544 PL7 0,516 PL8 0,559 PL9 0,535 PL10 Sumber: data primer yang diolah

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

73

Variabel kualitas pelayanan pajak terdiri atas 10 butir pernyataan, dari ke - 10 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel willingness to pay taxes dengan 88 sampel responden. Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Willingness To Pay Taxes Pertanyaan Nilai rhitung 0,514 WP1 0,635 WP2 0,518 WP3 0,515 WP4 0,546 WP5 0,434 WP6 0,549 WP7 Sumber: data primer yang diolah

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Variabel willingness to pay taxes terdiri atas 10 butir pernyataan, dari ke - 10 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel).

b. Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS 20. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 dalam (Ghozali, 2013:58).

74

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Efektifitas Sistem Perpajakan Pemahaman Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum Kualitas Pelayanan Willingness To Pay Taxes Sumber: Data primer yang diolah

Cronbach's Alpha 0,841 0,848 0,828

N of Items 8 8 6

Keterangan

0,831 0,798

10 7

Reliabel

Reliabel Reliabel Reliabel

Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,841, variabel pemahaman sebesar 0,848, variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum sebesar 0,828, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,831 dan variabel willingness to pay taxes sebesar 0,798. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,70.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Normalitas Data Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh

harus

dilakukan

uji

normalitas

terhadap

data

yang

bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji

75

normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan dan willingness to pay taxes (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (uji Kolmogorov – smirnov), adapun penjelasan mengenai uji normalitas data adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013:167): 1) Hasil Uji Normalitas secara Grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal (Ghozali, 2013:164). Adapun hasil perhitungan uji normalitas dengan melihat dari segi grafik yang ditunjukan pada gambar grafik p-p plot berikut ini:

76

Gambar 4.4 Uji Normalitas Data Secara Grafik

Sumber: data primer yang diolah Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:164).

2) Hasil Uji Normalitas secara Statistik Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2013:165). Adapun hasil perhitungan uji normalitas secara statistic yang dilihat berdasarkan uji kolmogorofsmirnov adalah sebagai berikut:

77

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Secara Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 88 Mean 0E-7 a,b Normal Parameters Std. Deviation .29491119 Absolute .085 Most Extreme Differences Positive .081 Negative -.085 Kolmogorov-Smirnov Z .799 Asymp. Sig. (2-tailed) .546 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa nilai unstandardized residual memiliki nilai sig. > 0,05, ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas a Model

Coefficients Collinearity Statistics Tolerance

(Constant) PE 1 PM TK PL a. Dependent Variable: WP

.435 .927 .653 .368

VIF 2.299 1.079 1.531 2.715

Sumber: data primer yang diolah

78

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka 1. efektifitas sistem perpajakan mempunyai nilai tolerance 0,435, pemahaman mempunyai nilai tolerance 0,927, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum mempunyai nilai tolerance 0,653, kualitas pelayanan mempunyai nilai tolerance 0,368 dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 2,299, pemahaman mempunyai nilai VIF 1,079, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum mempunyai nilai VIF 1,531 dan kualitas pelayanan mempunyai nilai VIF 2,715. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinearitas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF (variance inflation factor) di bawah 10.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukan bahwa variasi variabel tidaksama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:

79

Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah Dari grafik Scatterplot yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali 2013:141).

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda a. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun hasil uji determinasi Adjusted R2.

80

Tabel 4.14 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) b

Model

Model Summary R Square Adjusted R Square

R a

1 .746 .557 a. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE b. Dependent Variable: WP

.536

Std. Error of the Estimate .30193

Durbin-Watson 2.227

Sumber: data primer yang diolah Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (Adj R Square), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square). Berdasarkan tabel model summaryb di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,746. Ini menunjukkan bahwa variabel efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan terhadap willingness to pay taxes mempunyai hubungan yang kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,557 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R Square) adalah 0,536. Hal ini berarti 53,6% variasi dari willingness to pay taxes bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan). Sedangkan sisanya (100% - 53,6% = 46,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti kesadaran (Fikriningrum dan Syafruddin, 2012), Preferensi risiko (Adiasa, 2013), norma moral (Permadi, 2013).

81

b. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, adapun hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut: Tabel 4.15 Hasil Koefisien Persamaan Regresi Linier Berganda a Coefficients Unstandardized Coefficients B Std. Error

Model


.019 .202 .175 .255 .379

Standardized Coefficients Beta

.466 .101 .074 .085 .128

.222 .179 .272 .355

t

.042 2.004 2.365 3.007 2.953

Sig.

.967 .048 .020 .003 .004

Sumber: data primer yang diolah Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut: Y= 0,019 + 0,202 X1 + 0,175 X2 + 0,225 X3 + 0,379 X4 5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian a. Hasil Uji F (Simultan) Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik aF (Simultan) Model 1

Regression Residual

ANOVA Sum of Squares df Mean Square 9.524 4 2.381 7.567 83 .091

Total

17.090

F 26.117

Sig. b .000

87

a. Dependent Variable: WP b. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE


82

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 26,117 > Ftabel sebesar 2,48 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap willingness to pay taxes berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

b. Hasil Uji t (Parsial) Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masingmasing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.17, jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima. (Ghozali, 2013:103). Tabel 4.17 Hasil Uji t (Parsial) a Model


Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta .019 .466 .202 .101 .222 .175 .074 .179 .255 .085 .272 .379 .128 .355

t

.042 2.004 2.365 3.007 2.953

Sig.

.967 .048 .020 .003 .004


83

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.17 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Willingness To Pay Taxes Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.17, terlihat bahwa thitung koefisien efektifitas sistem perpajakan adalah 2,004, Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah jumlah data, 88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah 1,98. Variabel efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai sig. (0,048) < 0,05 artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (2,004 > 1,98), Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya persepsi efektifitas sistem perpajakan maka akan semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2012) yang menyatakan bahwa

faktor

kesadaran

membayar

pajak,

pengetahuan

dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

84

2) Pengaruh Pemahaman terhadap Willingness To Pay Taxes Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.17, terlihat bahwa thitung koefisien pemahaman adalah 2,365, Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah jumlah data, 88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah 1,98. Variabel persepsi pemahaman memiliki nilai sig. (0,020) < 0,05 artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (2,365 > 1,98), Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya pemahaman maka akan semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Syafruddin (2012) yang menyatakan bahwa Hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 3) Pengaruh Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Willingness To Pay Taxes Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4.17, terlihat bahwa thitung koefisien tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum adalah 3,007, Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test,

85

dengan α = 0,05, karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah jumlah data, 88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah 1,98. Variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum memiliki nilai sig. (0,003) < 0,05 artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (3,007 > 1,98), Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum maka akan semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi (2014) dengan hasil penelitian bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan

perpajakan,

tingkat

kepercayaan

terhadap

sistem

pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh.

4) Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Willingness To Pay Taxes Hasil uji hipotesis 4 yang ditunjukkan pada tabel 4.17, terlihat bahwa thitung koefisien kualitas pelayanan adalah 2,953, Sedang ttabel bisa dihitung pada tabel t-test, dengan α = 0,05, karena digunakan

86

hipotesis dua arah, ketika mencari ttabel, nilai α dibagi 2 menjadi 0,025 dan df = 86 (didapat dari rumus n – 2, dimana n adalah jumlah data, 88 – 2 = 86). Didapat ttabel adalah 1,98. Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai sig. (0,004) < 0,05 artinya signifikan, sedangkan thitung > ttabel, (2,953 > 1,98), Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay taxes, hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya kualitas pelayanan maka akan semakin baik willingness to pay taxes. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) yang

menyatakan

bahwa

Kesadaran

membayar

pajak

tidak

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh.

.

87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes. Responden penelitian ini berjumlah 88 orang Wajib Pajak. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa secara parsial variabel efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes. 2. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa secara parsial variabel pemahaman berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes. 3. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa secara parsial variabel tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes. 4. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa secara parsial variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap willingness to pay taxes

88

5. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda penelitian secara simultan ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (persepsi efektifitas sistem perpajakan, pemahaman dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (willingness to pay taxes).

B. Saran Berdasarkan teori pada penelitian dan hasil penelitian, maka dapat dibuat suatu saran sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa efektivitas sistem perjakan berpengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka sebaiknya bagi kantor pelayanan pajak lebih meningkatkan efektifitas sistem perpajakan dengan melakukan perbaikan sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi yang lebih baik lagi sehingga wajib pajak akan lebih mudah melakukan pembayaran pajak. 2. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pemahaman memiliki pengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran sebaiknya lebih meningkatkan pemahaman mengenai pajak dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai perpajakan. 3. Berdasarkan

hasil

penelitian

menyatakan

bahwa

variabel

tingkat

kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum memiliki pengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran sebaiknya perlu melakukan peraturan yang lebih ketat 89

lagi dalam perbaikan sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum pemerintah perlu melakukan tindakan yang tegas dan sesuai aturan yang ada. 4. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap willingness to pay taxes, maka bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan pelatihan bagi pegawai pajak, sehingga dapat melayani wajib pajak lebih baik lagi 5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau mengganti dengan variabel lain yang berpengaruh terhadap willingness to pay taxes karena masih terdapat 46,4% yang dapat mempengaruhi willingness to pay taxes.

90

DAFTAR PUSTAKA

Adiasa, Nirawan, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko”, Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013. Alfiani, Rahman, “Analisis Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dalam Pelaksanaan Program Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No.2, h.1-13, Jakarta, 2010. Andi dan Puspa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Padang”, Jurnal Universitas Padang, Padang, 2014. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, “Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu”, Kencana, Jakarta, 2006. Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)”, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-15, Semarang, 2012. Fitriana, Sylvia, “Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. 3 Riau, 2013. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi”, Edisi 7, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2013. Hamid, Abdul, “Buku Panduan Skripsi”, Edisi I. FEIS UIN Press Grafika Karya Utama, Jakarta, 2012. Handayani Sapti Wuri, et,al, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, 2012. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13, diakses pada tanggal 23 Agustus 2013. http://www.ekonomi-holic.com// http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/, diakses pada tgl 23 Agustus 2013. Indriantoro, dan Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

91

Lovihan, Siska, “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon”, Jurnal Akuntansi, Jakarta, 2013. Lupiyoadi, Rambat, et al, “Manajemen Pemasaran”, Edisi Kesebelas, PT. Indeks, Jakarta, 2008. Mardiasmo,“Perpajakan”, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta, 2011. Muliari, Ni Ketut, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, 2009. Nugroho, Rahman Adi dan Zulaikha, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu), Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Halaman 1-11, Semarang, 2012. Permadi, “Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 2 Juni 2013, Riau, 2013. Priyatno, Dwi, “Mandiri Belajar SPSS Untuk Analisis Data dan Uji Statistik”, Edisi Pertama, Mediakom, Jakarta, 2008. Probondari, Ryanni Z “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan”, Jurnal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Riau, 2013. Ramadiansyah, Sudjana dan Dwiatmanto, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”, Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014, Surabaya, 2014. Setyonugroho, Hariyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari” Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, h. 1-15, Surabaya, 2012. Suandy, Erly, “Hukum Pajak”, Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Suharyadi dan Purwanto, “Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Buku 2”, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

92

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian”, Alfabeta, Bandung, 2012. Suryadi, “Model Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jatim”, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4 No.1:105-121, Jawa Timur, 2006. Sutari dan Dewi Kusuma Wardani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional 2013, ISBN: 978-979-98438-8-3, Jakarta, 2013. Tatiana, Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi, “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II, Madura, 2009. Tjiptono, Fandy, “Strategi Pemasaran”, Edisi ke Tiga, Yogyakarta, Andi, 2008. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undangundang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo, “Akuntansi Pajak”, Edisi 2, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2011. Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)”. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto. Wulandari, Permata. “Self Assesment Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak” Jurnal Pajak, 2007. Wulandari, Permata. “Self Assesment Pajak Penghasilan pada Wajib pajak” Jurnal Pajak, Jakarta, 2007.

93

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian KUESIONER ANALISIS PENGARUH PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAN HUKUM, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP WILLINGNESS TO PAY TAXES (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pancoran)

Aljuni Vernorth Nuzul NIM. 208082000059

JURUSAN AKUNTANSI PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2015 M 94

Yang Terhormat Bapak/Ibu/Sdr Responden Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untk meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner yang akan saya pergunakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Kuesioner ini digunakan untuk menganalisis “Analisis Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan,pemahaman,tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan Hukum, Kualitas Pelayanan terhadap Willingness To Pay Taxes“. Bapak/Ibu/Sdr dapat dengan bebas menentukan jawaban sesuai dengan yang diyakini. Identitas dan jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr berikan dalam kuesioner ini akan dijaga kerahasiaanya. Demikian permohonan ini, saya meminta maaf atas segala keterbatasan dan kesederhanaan dalam penyampaian. Atas bantuan dan partisipasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan, saya sampaikan terima kasih. Jazzakumullah Khairan Katsier.

Wassalmualaikum Wr.Wb Jakarta, Januari 2015

Pembimbing I,

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS.

Penulis,

Aljuni Vernorth Nuzul.

95

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

A. Pertanyaan Umum Beri tanda ( X ) atau ( √ ) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara 1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

Pria

Wanita

3. Umur Responden

:

20 – 24

25 – 35

4. Pendidikan Terakhir

:

D3

S1

S2

>35 Tahun S3

Lainnya

B. Pernyataan Penelitian Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Pernyataan dibawah ini untuk mengetahui pendapat anda tentang pengaruh persepsi efektifitas sistem

perpajakan,

pemahaman

dan

tingkat

kepercayaan

pada

sistem

pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap willingness to pay taxes (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pancoran). Pada setiap pertanyaan telah disediakan bagian lima poin skala disampingnya dengan keterangan sebagai berikut: 1. Sangat setuju

(SS)

2. Setuju

(S)

3. Netral

(N)

4. Tidak Setuju

(TS)

5. Sangat tidak setuju

(STS)

Anda diminta untuk memberikan jawaban yang tersedia di samping pertanyaan sesuai dengan jawaban/keadaan anda dengan cara memberi tanda cheklist (√).

96

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X1) No Pernyataan 1. Sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak 2. Sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling dapat mempercepat dalam melaporkan pajak 3. Pembayaran melalui e-banking dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran dimana saja, tanpa harus membayar pada kantor pajak 4. Pembayaran melalui e-banking dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak kapan saja sesuai waktu yang dimiliki wajib pajak 5. Penyampaian SPT melalui drop box mempermudah wajib pajak dan tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak 6. Pengaksesan peraturan pajak melalui internet dapat mempercepat sosialisasi 7. Pendaftaran NPWP secara online dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran 8. Pendaftaran NPWP secara online dapat mempersingkat waktu pendaftaran Pemahaman (X2) No Pernyataan 9. Seorang warga Negara harus mendaftarkan NPWP pada kantor pajak 10. Pendaftaran Kepemilikan NPWP dilakukan sesuai domisili 11. Pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu 12. Wajib pajak harus mengetahui hak sebagai wajib pajak 13. Wajib pajak harus mengetahui sanksi administrasi perpajakan 14. Wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai tarif penghasilan tidak kena pajak 15. Wajib pajak harus mengikuti sosialisasi dalam rangka mengetahui dan memahami peraturan pajak 16. Wajib pajak hendaknya mengikuti training pajak dalam rangka mengetahui dan memahami peraturan pajak

SS

S

N

TS

STS

SS

S

N

TS

STS

97

Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) No Pernyataan SS S N 17. Wajib pajak percaya dengan sistem pemerintah dalam perpajakan 18. Wajib pajak percaya dengan hukum yang ditetapkan dalam perpajakan 19. Wajib pajak percaya dengan politik pemerintahan 20. Wajib pajak percaya dengan pemungutan pajak untuk pembangunan 21. Wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak untuk pembangunan 22. Wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak untuk kepentingan rakyat Kualitas pelayanan (X4) No Pernyataan 23. Pelayanan yang dibeikan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan 24. Pegawai pada Kantor pajak melayani wajib pajak dengan mengutamakan keramahan, kelancaran, keterbukaan dan kejelasan dalam pemberian informasi 25. Pegawai pada KPP melayani wajib pajak dengan tepat, cepat dan professional 26. Pegawai pada KPP melayani wajib pajak dengan adil dan tanpa biaya 27. Pegawai melayani wajib pajak dengan kejelasan tanggung jawab tugas-tugas administrasi 28. Pegawai pada KPP berpenampilan menarik dan ramah kepada wajib pajak 29. Pegawai pada KPP melayani wajib pajak dengan menunjukan prilaku yang simpatik 30. Pegawai pada KPP memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi 31. Pegawai pada KPP memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik 32. Alat komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus dan nomor antrian telah dimiliki oleh KPP.

SS

S

N

TS

STS

TS

STS

98

Kemauan Membayar Pajak (Y) No Pernyataan 33. Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan penghasilan 34. Saya tidak merasa berat dalam melakukan pembayaran pajak 35. Saya akan membayar pajak karena sesuai dengan peraturan yang berlaku 36. Pemerintah memberikan sanksi kepada pajak secara adil 37. Saya yakin bahwa pajak digunakan sebagai pembangunan 38. Saya akan membayar pajak karena saya yakin akan digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat 39. Saya akan membayar pajak karena pelayanan yang baik yang diberikan aparat pajak

SS

S

N

TS

STS

----------TERIMA KASIH----------

99

Lampiran 2: Data Mentah Hasil Jawaban Responden Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X1) No PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 Total 1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 4 4 3 4 4 3 3 28 3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 4 5 4 4 5 5 37 6 3 3 3 3 4 4 3 3 26 7 4 4 5 4 3 4 4 4 32 8 4 4 5 4 4 5 4 4 34 9 3 3 4 3 3 4 3 3 26 10 5 5 4 5 5 4 5 5 38 11 4 4 4 4 3 3 4 4 30 12 4 5 4 5 4 4 4 5 35 13 5 4 5 4 5 5 5 4 37 14 3 4 3 4 3 3 3 4 27 15 4 3 4 3 4 4 4 3 29 16 5 4 4 4 4 4 4 4 33 17 4 5 5 5 5 5 5 5 39 18 3 3 4 4 4 4 4 4 30 19 4 4 3 3 3 3 3 3 26 20 5 5 5 4 4 4 5 4 36 21 4 4 5 5 5 5 5 5 38 22 3 4 4 4 3 3 4 4 29 23 4 4 5 5 4 4 5 5 36 24 5 5 5 5 4 5 5 5 39 25 4 5 4 4 4 5 4 4 34 26 4 3 3 3 4 4 3 3 27 27 5 4 5 5 5 4 5 5 38 28 3 4 3 4 4 4 3 4 29 29 5 5 4 2 5 4 4 2 31 30 5 4 4 4 5 5 4 4 35 31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 32 4 4 4 3 3 4 4 3 29 33 4 4 5 4 4 4 4 4 33 34 5 5 4 5 5 5 5 5 39 35 4 4 5 5 4 5 5 5 37 36 4 4 3 4 3 3 4 4 29 37 3 4 5 5 3 3 3 5 31 38 4 5 4 4 4 5 4 4 34 39 3 4 4 3 3 4 3 3 27 40 5 4 3 4 5 4 5 4 34 41 3 4 3 2 3 4 3 2 24 42 4 5 4 4 4 4 4 4 33

Rata-Rata 3,00 3,50 4,00 5,00 4,63 3,25 4,00 4,25 3,25 4,75 3,75 4,38 4,63 3,38 3,63 4,13 4,88 3,75 3,25 4,50 4,75 3,63 4,50 4,88 4,25 3,38 4,75 3,63 3,88 4,38 3,00 3,63 4,13 4,88 4,63 3,63 3,88 4,25 3,38 4,25 3,00 4,13 100

No PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 Total 43 5 4 5 3 4 5 4 3 33 44 4 4 4 4 4 5 4 4 33 45 4 5 4 5 5 5 5 5 38 46 4 4 4 3 4 4 4 3 30 47 5 4 5 5 4 4 4 5 36 48 4 4 4 4 5 4 4 4 33 49 4 3 4 4 4 4 4 4 31 50 4 4 4 4 4 4 4 4 32 51 5 4 5 4 4 5 4 4 35 52 4 4 4 4 4 4 3 4 31 53 5 5 5 4 4 4 4 4 35 54 3 5 3 4 5 5 4 4 33 55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 56 5 4 5 4 4 5 3 4 34 57 5 4 5 3 4 4 4 3 32 58 5 4 5 4 4 4 4 4 34 59 4 4 4 5 4 5 4 5 35 60 4 4 4 5 5 5 5 5 37 61 5 4 5 5 4 4 4 5 36 62 4 5 4 2 4 4 4 2 29 63 5 5 5 3 3 3 3 3 30 64 4 4 4 4 5 4 4 4 33 65 4 4 4 4 4 4 4 5 33 66 4 5 4 4 4 4 3 3 31 67 5 4 5 4 5 5 4 4 36 68 5 4 5 5 5 5 5 5 39 69 5 4 5 4 4 4 3 3 32 70 4 5 4 5 5 5 4 4 36 71 5 5 5 5 5 5 4 4 38 72 5 4 5 4 4 4 5 5 36 73 4 4 4 4 4 4 5 5 34 74 4 4 4 4 4 4 3 3 30 75 4 3 4 4 4 4 3 3 29 76 3 4 3 5 5 5 5 4 34 77 4 4 4 4 5 5 4 3 33 78 4 4 4 3 2 2 3 3 25 79 5 5 5 3 4 4 4 4 34 80 4 5 4 4 4 4 5 4 34 81 5 5 5 4 5 3 4 4 35 82 5 4 5 5 5 4 4 4 36 83 4 4 4 4 4 5 5 5 35 84 4 4 4 4 4 3 3 4 30 85 5 3 5 3 3 4 4 3 30 86 4 4 4 5 5 5 5 5 37 87 4 4 4 4 4 4 4 4 32 88 4 3 4 3 3 3 3 4 27

Rata-Rata 4,13 4,13 4,75 3,75 4,50 4,13 3,88 4,00 4,38 3,88 4,38 4,13 4,00 4,25 4,00 4,25 4,38 4,63 4,50 3,63 3,75 4,13 4,13 3,88 4,50 4,88 4,00 4,50 4,75 4,50 4,25 3,75 3,63 4,25 4,13 3,13 4,25 4,25 4,38 4,50 4,38 3,75 3,75 4,63 4,00 3,38

101

Pemahaman (X2) No PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 Total 1 3 3 3 3 4 3 4 3 26 2 4 4 4 5 5 4 5 4 35 3 4 5 5 4 4 5 4 4 35 4 5 3 3 4 4 3 3 5 30 5 4 4 4 4 4 4 5 5 34 6 3 5 5 5 5 5 5 3 36 7 3 4 5 4 4 4 5 3 32 8 4 3 4 4 4 3 4 4 30 9 3 5 4 5 5 5 4 3 34 10 5 3 4 3 3 3 4 5 30 11 3 4 5 5 5 4 5 4 35 12 4 5 4 5 5 5 4 5 37 13 5 3 3 3 3 3 3 4 27 14 3 3 4 3 3 3 3 4 26 15 4 4 4 4 4 4 4 3 31 16 5 5 5 5 5 5 5 4 39 17 5 5 4 4 5 5 5 5 38 18 3 3 3 3 3 3 3 4 25 19 4 4 4 4 4 4 3 4 31 20 4 4 5 5 4 4 5 4 35 21 3 3 4 4 3 3 4 5 29 22 5 5 4 4 5 5 4 4 36 23 4 4 3 4 4 4 3 5 31 24 4 4 4 5 4 4 4 5 34 25 5 5 5 4 5 5 5 4 38 26 3 3 3 4 3 3 3 3 25 27 4 4 4 3 4 4 4 4 31 28 5 5 5 4 5 5 5 5 39 29 4 4 4 5 4 4 4 4 33 30 3 3 3 4 3 3 3 3 25 31 4 4 4 3 4 4 4 4 31 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 34 3 3 4 4 4 3 4 3 28 35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 36 5 5 5 5 4 5 5 5 39 37 5 4 5 5 4 4 5 4 36 38 3 4 3 3 4 4 3 4 28 39 4 5 4 4 4 5 4 5 35 40 4 3 4 4 4 3 4 3 29 41 5 5 5 5 5 5 5 5 40 42 4 5 4 4 4 5 4 5 35 43 3 3 3 3 3 3 3 3 24 44 4 4 4 3 3 4 4 4 30

Rata-Rata 3,25 4,38 4,38 3,75 4,25 4,50 4,00 3,75 4,25 3,75 4,38 4,63 3,38 3,25 3,88 4,88 4,75 3,13 3,88 4,38 3,63 4,50 3,88 4,25 4,75 3,13 3,88 4,88 4,13 3,13 3,88 5,00 4,00 3,50 4,00 4,88 4,50 3,50 4,38 3,63 5,00 4,38 3,00 3,75 102

No PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 Total 46 5 5 5 5 5 5 5 5 40 47 4 4 4 5 5 4 4 4 34 48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 49 4 3 4 5 4 3 4 3 30 50 5 4 5 4 5 4 5 4 36 51 4 3 4 3 4 4 4 4 30 52 4 5 4 5 4 4 4 4 34 53 4 3 4 5 5 4 4 4 33 54 5 4 5 4 4 5 5 5 37 55 4 5 4 5 4 4 4 4 34 56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 57 5 4 5 4 4 4 5 4 35 58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 59 4 5 4 4 4 4 4 4 33 60 4 4 4 4 4 5 4 5 34 61 5 4 5 5 4 4 3 4 34 62 4 4 4 4 4 4 4 4 32 63 4 5 5 4 4 3 4 5 34 64 4 4 4 5 4 5 4 5 35 65 4 5 4 4 4 4 5 5 35 66 4 3 4 4 4 4 5 4 32 67 4 4 5 4 4 4 4 4 33 68 4 5 5 5 4 4 4 4 35 69 4 5 5 4 4 4 4 5 35 70 5 5 4 4 5 4 4 4 35 71 4 4 5 4 4 5 4 5 35 72 4 4 5 5 4 4 4 5 35 73 4 5 4 4 5 4 4 4 34 74 4 4 5 5 4 4 5 5 36 75 4 5 5 4 5 4 5 5 37 76 3 4 4 4 4 4 4 4 31 77 4 4 4 4 4 3 4 4 31 78 4 4 5 5 5 5 5 5 38 79 5 5 4 4 4 5 4 4 35 80 4 5 4 5 4 4 4 4 34 81 5 5 4 4 4 4 4 4 34 82 5 4 5 4 4 4 5 5 36 83 4 5 5 5 4 4 5 5 37 84 4 5 5 5 5 4 4 5 37 85 5 4 4 3 5 4 4 4 33 86 4 4 4 4 4 4 4 4 32 87 4 4 3 4 3 4 3 3 28 88 4 3 4 4 4 3 5 4 31

Rata-Rata 5,00 4,25 4,00 3,75 4,50 3,75 4,25 4,13 4,63 4,25 4,00 4,38 4,00 4,13 4,25 4,25 4,00 4,25 4,38 4,38 4,00 4,13 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,25 4,50 4,63 3,88 3,88 4,75 4,38 4,25 4,25 4,50 4,63 4,63 4,13 4,00 3,50 3,88

103

Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) No TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 Total 1 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 4 4 20 3 4 4 4 4 4 4 24 4 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 5 4 4 27 6 3 3 3 3 3 3 18 7 3 3 3 3 3 3 18 8 5 4 5 5 4 4 27 9 4 3 4 4 3 3 21 10 4 5 4 4 5 5 27 11 3 4 3 3 4 3 20 12 5 5 5 5 5 5 30 13 4 4 4 4 4 4 24 14 4 4 4 4 4 4 24 15 3 3 3 3 3 3 18 16 4 4 4 4 4 4 24 17 5 5 5 5 5 5 30 18 4 4 4 4 4 4 24 19 5 4 3 5 4 5 26 20 4 5 4 4 4 4 25 21 5 4 5 5 5 5 29 22 3 3 3 3 4 3 19 23 5 5 4 5 5 5 29 24 4 4 5 4 5 4 26 25 5 4 4 5 4 5 27 26 4 3 3 4 3 4 21 27 4 5 5 4 5 4 27 28 4 5 3 4 4 4 24 29 4 4 4 4 4 4 24 30 5 5 5 5 5 5 30 31 5 5 3 5 5 5 28 32 4 4 3 4 4 4 23 33 4 4 4 4 4 4 24 34 4 4 5 4 4 4 25 35 5 5 5 5 5 5 30 36 4 4 3 4 4 4 23 37 5 5 4 5 5 4 28 38 4 3 4 4 3 4 22 39 3 4 3 3 4 4 21 40 4 4 5 4 4 4 25 41 5 5 4 5 5 5 29 42 4 4 4 4 4 4 24 43 5 4 4 5 4 5 27 44 5 4 4 5 4 4 26

Rata-Rata 3,00 3,33 4,00 5,00 4,50 3,00 3,00 4,50 3,50 4,50 3,33 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,33 4,17 4,83 3,17 4,83 4,33 4,50 3,50 4,50 4,00 4,00 5,00 4,67 3,83 4,00 4,17 5,00 3,83 4,67 3,67 3,50 4,17 4,83 4,00 4,50 4,33 104

No TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 Total 45 5 5 4 5 5 4 28 46 4 4 4 4 4 4 24 47 4 4 4 4 4 4 24 48 4 4 5 4 4 4 25 49 4 4 4 4 5 4 25 50 4 4 3 4 4 4 23 51 5 4 4 5 5 3 26 52 4 3 3 4 4 4 22 53 4 4 4 4 4 5 25 54 5 4 5 5 4 4 27 55 4 4 4 4 4 4 24 56 5 5 4 5 5 4 28 57 4 4 3 4 4 5 24 58 4 4 4 4 4 4 24 59 5 4 3 5 4 4 25 60 5 5 3 5 5 4 27 61 4 4 3 4 4 4 23 62 4 4 3 4 4 4 23 63 5 4 3 5 4 4 25 64 4 4 3 4 4 4 23 65 3 5 3 4 5 4 24 66 4 4 4 4 4 5 25 67 4 4 4 4 4 5 25 68 3 4 3 4 4 5 23 69 4 4 4 5 4 3 24 70 3 4 3 4 4 4 22 71 4 4 4 5 4 4 25 72 3 4 3 4 5 4 23 73 4 4 4 4 5 4 25 74 3 4 3 4 3 4 21 75 4 4 4 4 3 4 23 76 3 4 3 3 5 4 22 77 4 4 4 4 4 3 23 78 4 4 4 4 3 3 22 79 4 5 4 4 4 5 26 80 5 5 5 3 5 5 28 81 5 5 5 4 4 4 27 82 4 4 4 4 4 4 24 83 4 4 4 4 5 4 25 84 4 4 4 4 3 4 23 85 4 4 4 5 4 3 24 86 4 4 3 3 5 4 23 87 5 5 4 4 4 4 26 88 5 5 5 5 3 3 26

Rata-Rata 4,67 4,00 4,00 4,17 4,17 3,83 4,33 3,67 4,17 4,50 4,00 4,67 4,00 4,00 4,17 4,50 3,83 3,83 4,17 3,83 4,00 4,17 4,17 3,83 4,00 3,67 4,17 3,83 4,17 3,50 3,83 3,67 3,83 3,67 4,33 4,67 4,50 4,00 4,17 3,83 4,00 3,83 4,33 4,33

105

Kualitas pelayanan (X4) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

PL1 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4

PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 Total Rata-Rata 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 3,10 3 3 3 3 4 4 3 3 4 33 3,30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5,00 5 5 5 5 5 4 4 4 5 47 4,70 3 3 3 3 3 3 4 4 4 34 3,40 4 4 4 4 3 3 3 4 3 37 3,70 4 4 4 4 5 4 5 4 5 43 4,30 3 3 3 3 4 3 4 3 4 33 3,30 5 5 4 5 4 5 4 5 4 46 4,60 4 4 3 4 3 3 4 4 4 36 3,60 5 4 4 4 4 4 5 5 4 43 4,30 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 4,80 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3,20 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 3,80 4 5 5 5 5 4 4 5 5 46 4,60 5 4 4 4 4 5 5 4 5 45 4,50 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 3,50 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 3,50 4 5 5 5 5 5 4 5 5 47 4,70 5 4 4 4 4 4 5 4 4 43 4,30 4 4 4 3 3 4 4 4 3 36 3,60 5 4 4 4 4 5 5 4 3 42 4,20 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 4,80 4 4 4 4 4 5 4 5 4 43 4,30 3 4 3 4 4 3 3 4 3 35 3,50 5 4 5 5 5 4 5 4 5 46 4,60 4 4 4 3 3 3 4 4 3 36 3,60 5 5 5 5 5 5 5 4 4 47 4,70 4 4 4 5 5 4 4 5 5 45 4,50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3,00 3 3 3 4 4 5 4 4 4 39 3,90 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42 4,20 5 5 5 5 5 4 5 4 4 46 4,60 5 5 5 4 4 5 5 5 5 48 4,80 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 3,80 5 4 5 3 3 4 4 5 5 43 4,30 4 5 4 4 4 3 4 4 3 39 3,90 3 4 4 3 3 4 4 3 4 36 3,60 5 4 4 5 5 3 4 4 4 41 4,10 5 4 5 3 3 4 5 5 5 42 4,20 4 3 4 4 4 5 4 4 4 40 4,00 5 4 3 5 5 4 5 4 5 44 4,40 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,90 106

No 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

PL1 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10 Total Rata-Rata 4 4 4 4 4 5 4 4 5 43 4,30 4 4 5 4 5 4 4 4 4 43 4,30 4 3 4 5 4 4 4 4 4 41 4,10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3,90 5 4 4 4 4 3 5 4 4 41 4,10 4 4 5 4 5 4 4 4 3 41 4,10 4 3 4 5 4 4 4 4 4 39 3,90 5 4 4 4 3 4 5 4 4 41 4,10 4 3 4 5 4 5 4 4 4 42 4,20 4 4 5 3 5 5 4 4 5 43 4,30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 4,30 4 5 5 5 5 4 4 4 4 45 4,50 4 4 4 5 3 4 4 5 5 42 4,20 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 4,10 5 4 4 4 5 4 5 4 4 43 4,30 4 4 3 5 3 4 4 5 4 41 4,10 5 3 4 4 4 5 5 4 4 42 4,20 4 2 4 5 4 5 4 5 4 42 4,20 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 4,20 4 4 5 4 3 4 4 4 4 39 3,90 4 4 5 4 4 5 4 5 4 44 4,40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 42 4,20 5 4 4 5 3 4 5 4 4 43 4,30 4 3 4 5 4 4 4 4 3 39 3,90 4 4 4 4 3 5 4 4 4 40 4,00 5 5 4 5 4 5 5 4 5 47 4,70 5 4 4 5 3 4 5 5 4 43 4,30 3 4 4 4 4 4 3 4 4 37 3,70 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 4,00 4 4 5 4 4 3 4 3 4 38 3,80 4 5 4 3 3 4 4 3 4 38 3,80 4 5 4 4 4 4 4 4 4 41 4,10 2 2 5 4 4 4 3 4 4 36 3,60 5 4 4 5 4 5 5 4 4 45 4,50 4 4 4 4 5 5 4 4 5 44 4,40 5 5 4 5 5 5 5 5 4 47 4,70 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 4,40 4 4 5 4 4 4 3 4 4 40 4,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4,00 5 5 4 5 5 3 3 3 4 41 4,10 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 3,80 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 3,80 4 5 4 4 5 3 4 3 4 40 4,00

107

Kemauan Membayar Pajak (Y) No WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Total 1 3 3 3 3 3 3 3 21 2 4 4 4 4 4 4 3 27 3 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 4 5 5 4 5 33 6 4 3 3 4 4 3 4 25 7 5 4 5 5 5 5 5 34 8 4 4 5 4 4 5 4 30 9 3 3 4 3 3 4 3 23 10 5 5 4 5 5 4 5 33 11 4 4 3 4 4 5 3 27 12 5 5 5 5 5 4 4 33 13 4 4 4 4 4 3 5 28 14 4 4 4 4 4 4 3 27 15 3 3 3 3 3 4 4 23 16 4 4 4 4 4 5 5 30 17 5 5 5 5 5 4 5 34 18 4 3 4 4 3 3 3 24 19 5 4 5 4 4 4 4 30 20 4 5 4 5 4 5 4 31 21 5 4 5 5 5 4 3 31 22 3 4 4 3 3 4 5 26 23 5 4 5 4 4 5 4 31 24 4 5 5 5 5 5 5 34 25 5 5 4 5 5 4 5 33 26 4 3 3 4 3 3 4 24 27 4 4 5 4 5 5 4 31 28 4 4 3 4 4 3 4 26 29 4 4 4 4 4 4 4 28 30 5 5 4 5 5 4 5 33 31 3 4 3 4 3 3 3 23 32 5 5 4 5 5 4 5 33 33 5 5 5 5 5 5 5 35 34 4 4 4 4 4 4 4 28 35 5 5 5 5 5 5 5 35 36 3 3 3 3 3 3 3 21 37 3 5 5 5 5 5 5 33 38 4 5 4 4 5 4 4 30 39 3 4 4 4 4 4 4 27 40 5 4 3 3 4 3 3 25 41 3 4 3 5 5 5 3 28 42 4 5 4 5 4 4 4 30 43 5 4 5 3 3 3 4 27 44 4 4 4 4 4 4 4 28

Rata-Rata 3,00 3,86 4,00 5,00 4,71 3,57 4,86 4,29 3,29 4,71 3,86 4,71 4,00 3,86 3,29 4,29 4,86 3,43 4,29 4,43 4,43 3,71 4,43 4,86 4,71 3,43 4,43 3,71 4,00 4,71 3,29 4,71 5,00 4,00 5,00 3,00 4,71 4,29 3,86 3,57 4,00 4,29 3,86 4,00 108

No WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 Total 45 4 5 4 4 4 4 5 30 46 4 4 4 5 5 5 5 32 47 4 4 5 4 4 5 5 31 48 4 4 4 4 4 4 4 28 49 4 3 4 3 4 4 4 26 50 5 4 4 4 5 4 4 30 51 4 4 5 4 4 5 3 29 52 4 4 4 4 4 4 4 28 53 4 4 5 4 4 4 5 30 54 5 5 3 5 5 5 4 32 55 4 4 4 4 4 4 4 28 56 4 4 5 4 4 5 4 30 57 5 4 5 4 5 4 5 32 58 4 4 5 4 4 4 4 29 59 4 4 4 4 4 5 4 29 60 4 5 5 5 4 5 4 32 61 5 4 4 4 3 4 5 29 62 4 4 4 4 4 4 4 28 63 5 3 5 3 4 5 5 30 64 4 4 4 5 4 4 4 29 65 4 4 4 4 5 3 3 27 66 4 5 4 4 5 4 5 31 67 5 4 4 5 4 4 5 31 68 5 4 4 5 4 3 5 30 69 4 4 5 5 4 4 4 30 70 4 5 4 4 4 3 4 28 71 5 5 5 4 4 4 5 32 72 4 4 4 5 4 3 4 28 73 3 4 3 5 4 4 3 26 74 4 4 4 3 5 3 4 27 75 3 3 3 4 5 4 3 25 76 4 4 4 5 4 3 4 28 77 4 4 4 4 4 4 4 28 78 4 4 4 3 5 4 4 28 79 5 5 4 4 4 4 5 31 80 5 5 5 5 4 5 5 34 81 5 5 5 4 4 5 4 32 82 5 4 4 4 5 4 4 30 83 4 4 4 5 5 4 4 30 84 4 4 4 3 4 4 4 27 85 5 3 4 4 4 4 4 28 86 4 4 3 5 4 4 4 28 87 4 4 4 4 5 5 4 30 88 4 3 5 4 5 5 4 30

Rata-Rata 4,29 4,57 4,43 4,00 3,71 4,29 4,14 4,00 4,29 4,57 4,00 4,29 4,57 4,14 4,14 4,57 4,14 4,00 4,29 4,14 3,86 4,43 4,43 4,29 4,29 4,00 4,57 4,00 3,71 3,86 3,57 4,00 4,00 4,00 4,43 4,86 4,57 4,29 4,29 3,86 4,00 4,00 4,29 4,29

109

Lampiran 3: Hasil Pengolahan SPSS 20.0 Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X1) Case Processing Summary N % Valid 88 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 88 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha .841 8 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.18 .687 4.14 .610 4.22 .669 3.99 .780 4.07 .708 4.15 .687 4.00 .711 3.95 .801

PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8

Scale Mean if Item Deleted PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8

Mean 32.69

28.51 28.56 28.48 28.70 28.63 28.55 28.69 28.74

N 88 88 88 88 88 88 88 88

Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 12.414 .483 13.008 .420 12.620 .455 11.084 .680 11.685 .628 12.136 .547 11.273 .722 11.161 .640

Scale Statistics Variance Std. Deviation 15.227 3.902

Cronbach's Alpha if Item Deleted .833 .839 .836 .808 .815 .826 .803 .813

N of Items 8

110

Pemahaman (X2) Case Processing Summary N % Valid 88 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 88 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha .848 8 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.09 .637 4.14 .730 4.22 .633 4.18 .653 4.14 .591 4.05 .659 4.16 .641 4.19 .658

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8

Scale Mean if Item Deleted PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8

Mean 33.16

29.07 29.02 28.94 28.98 29.02 29.11 29.00 28.97

N 88 88 88 88 88 88 88 88

Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 10.846 .452 9.632 .658 9.985 .690 10.643 .488 10.344 .646 9.849 .692 10.161 .630 10.815 .438


Cronbach's Alpha if Item Deleted .845 .820 .817 .841 .823 .816 .824 .847

N of Items 8

111

Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X3) Case Processing Summary N % Valid 88 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 88 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha .828 6 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.15 .670 4.14 .591 3.85 .720 4.18 .635 4.15 .635 4.08 .611

TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6

Scale Mean if Item Deleted TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6

Mean 24.55

20.40 20.41 20.69 20.36 20.40 20.47

N 88 88 88 88 88 88

Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 5.277 .753 5.739 .691 5.847 .482 5.682 .647 5.989 .531 6.137 .507


Cronbach's Alpha if Item Deleted .765 .782 .827 .790 .813 .818

N of Items 6

112

Kualitas Pelayanan (X4) Case Processing Summary N % Valid 88 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 88 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha .831 10 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.14 .681 4.17 .682 3.99 .686 4.13 .622 4.18 .687 4.00 .743 4.07 .675 4.14 .628 4.08 .572 4.08 .592

PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10

Scale Mean if Item Deleted PL1 PL2 PL3 PL4 PL5 PL6 PL7 PL8 PL9 PL10

Mean 40.97

36.83 36.80 36.98 36.84 36.78 36.97 36.90 36.83 36.89 36.89

N 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 14.143 .512 13.705 .606 14.390 .455 14.618 .468 13.803 .578 14.171 .448 14.024 .544 14.373 .516 14.470 .559 14.470 .535


Cronbach's Alpha if Item Deleted .817 .807 .823 .821 .810 .824 .814 .816 .813 .815

N of Items 10

113

Willingness To Pay Taxes (Y) Case Processing Summary N % Valid 88 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 88 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha .798 7 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.20 .646 4.14 .628 4.15 .670 4.20 .664 4.23 .638 4.10 .679 4.15 .687

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7

Scale Mean if Item Deleted WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7

Mean 29.17

24.97 25.03 25.02 24.97 24.94 25.07 25.02

N 88 88 88 88 88 88 88

Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 7.413 .514 7.114 .635 7.310 .518 7.344 .515 7.342 .546 7.559 .434 7.149 .549


Cronbach's Alpha if Item Deleted .775 .753 .774 .775 .769 .790 .769

N of Items 7

114

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Descriptive Statistics N Minimum Maximum 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88 3.00 5.00 88

PE PM TK PL WP Valid N (listwise)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Correlations WP PE WP 1.000 .592 PE .592 1.000 PM .158 -.102 TK .565 .470 PL .687 .735 WP . .000 PE .000 . PM .071 .172 TK .000 .000 PL .000 .000 WP 88 88 PE 88 88 PM 88 88 TK 88 88 PL 88 88

Mean Std. Deviation 4.0891 .48779 4.1473 .45335 4.0909 .47282 4.0966 .41507 4.1678 .44322

PM .158 -.102 1.000 -.085 .069 .071 .172 . .215 .262 88 88 88 88 88

TK .565 .470 -.085 1.000 .574 .000 .000 .215 . .000 88 88 88 88 88

PL .687 .735 .069 .574 1.000 .000 .000 .262 .000 . 88 88 88 88 88

b

Model

Model Summary R Square Adjusted R Std. Error of Square the Estimate

R a

1 .746 .557 .536 a. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE b. Dependent Variable: WP

Durbin-Watson

.30193

2.227

a

Model 1

Regression Residual

ANOVA Sum of Squares df Mean Square 9.524 4 2.381 7.567 83 .091

Total 17.090 a. Dependent Variable: WP b. Predictors: (Constant), PL, PM, TK, PE

F 26.117

Sig. b .000

87

a

Model


Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta .019 .202 .175 .255 .379

.466 .101 .074 .085 .128

.222 .179 .272 .355

t

Sig.

Collinearity Statistics Tolerance

.042 2.004 2.365 3.007 2.953

.967 .048 .020 .003 .004

.435 .927 .653 .368

VIF 2.299 1.079 1.531 2.715

115

116

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 88 Mean 0E-7 a,b Normal Parameters Std. Deviation .29491119 Absolute .085 Most Extreme Differences Positive .081 Negative -.085 Kolmogorov-Smirnov Z .799 Asymp. Sig. (2-tailed) .546 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

117

Lampiran 4: Surat Penelitian

118

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran) Proposal Skripsi. Disusun Oleh: Aljuni Vernorth Nuzul NIM

Recommend Documents