Strategi rehabilitasi hutan terdegradasi

Strategi rehabilitasi hutan terdegradasi

Kajian sistem pengelolaan dan rehabilitasi IUPHHK restorasi ekosistem 

Kajian Sistem Pengelolaan dan Rehabilitasi IUPHHK Restorasi Ekosistem

Strategi Rehabilitasi Hutan Terdegradasi

Page 103

Program Judul RPI Koordinator RPI Judul Kegiatan Sub Judul Kegiatan Pelaksana Kegiatan

: Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan : Pengelolaan Hutan Lahan Kering : Dr. Haruni Krisnawati : Strategi Rehabilitasi Hutan Terdegradasi : Kajian Sistem Pengelolaan dan Rehabilitasi IUPHHK Restorasi Ekosistem : Sri Lestari, S. Hut.,MSE.,MA. Efendi Agus Waluyo, S.Hut.,Mec.Dev., MA. Bambang Tejo Premono, S. Hut, M. Si

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pelaksanaan restorasi ekosistem dan mengetahui persepsi serta dampak pelaksanaan program terhadap sosial ekonomi masyarakat di kawasan Hutan Harapan Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan wawancara dengan masyarakat serta stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung lama serta tekanan aktivitas masyarakat di dalam kawasan merupakan tentangan terberat yang dihadapi PT REKI dalam mengimplementasikan program yang tertuang dalam RKUPHHK-RE. Masyarakat di lokasi penelitian, yaitu Dusun Kunangan Jaya I dan Dusun Kunangan Jaya II, Desa Bungku, telah tinggal dan mengelola lahan di kawasan yang termasuk areal restorasi ekosistem sebelum PT REKI mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah itu. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik kepentingan antara masyarakat dengan PT REKI walaupun sebenarnya masyarakat sangat mendukung kegiatan untuk rehabilitasi hutan. Masyarakat sadar bahwa hutan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan manusia, akan tetapi mereka berkeinginan agar tempat tinggal dan lahan mereka dikeluarkan dari fungsi kawasan dan mereka diberikan izin untuk menetap dan hidup di areal tersebut. Sementara itu, PT REKI menyatakan bahwa masyarakat selain Bathin Sembilan merupakan perambah dan harus keluar dari areal PT REKI. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia, mengakibatkan timbulnya persepsi yang cenderung negatif dari masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan program yang dijalankan oleh PT REKI. Sehingga pada akhirnya dampak positif pelaksanaan program restorasi ekosistem terhadap kehidupan sosial ekonomi kurang bisa dirasakan masyarakat di lokasi penelitian, karena masyarakat beranggapan bahwa PT REKI justru mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat di kedua dusun tersebut. Kata kunci: Restorasi ekosistem, persepsi masyarakat, dan sosial ekonomi masyarakat


Page 104

A. Latar Belakang Hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam produksi tersebut untuk Provinsi Jambi, PT Restorasi Ekosistem Indonesia memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam atas areal seluas 46.385 hektar yang tertuang dalam SK Menhut No 327/MenhutII/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan. Tantangan terberat yang dihadapi PT REKI dalam mengimplementasikan program restorasi ekosistem di kawasan Hutan Harapan Jambi adalah tingginya tekanan aktivitas masyarakat di dalam kawasan yang menimbulkan konflik dalam jangka panjang. Sehingga pelaksanaan rencana pengelolaan kawasan PT REKI menjadi terhambat. B. Tujuan dan Sasaran Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pelaksanaan program restorasi ekosistem dan mengetahui persepsi serta dampak pelaksanaan program terhadap sosial ekonomi masyarakat. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya paket data informasi mengenai pelaksanaan program restorasi ekosistem di Hutan Harapan Jambi serta persepsi dan dampak pelaksanaan program tersebut. C. Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan wawancara terhadap stakeholder terkait serta dengan masyarakat. Lokasi yang menjadi fokus kegiatan penelitian dipilih secara sengaja (purpossive) yang mewakili kondisi masyarakat berdasarkan tujuan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil survei dan wawancara kemudian ditabulasikan dengan mengelompokkan data-data berdasarkan kriteria tertentu untuk analisis yang diperlukan dalam menjawab tujuan penelitian. Hasil ini kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan data-data yang bersifat kualitatif. D. Hasil yang Dicapai Areal yang termasuk di dalam kawasan PT REKI adalah kelompok hutan hulu Sungai Meranti-Kapas dan kelompok hutan hulu Sungai Lalan-Kandang, di mana di dalamnya terdapat Dusun Kunangan Jaya I dan II. Di dalam dokumen rencana kerja usaha PT REKI disebutkan bahwa semua area hutan yang dibuka dan dikuasai oleh masyarakat pendatang (mereka yang bukan merupakan penduduk Bathin Sembilan) adalah perambah dan menduduki area secara illegal. Oleh karena itu, masyarakat di Dusun Kunangan Jaya I dan II yang notabene-nya telah ada dan tinggal di kawasan PT REKI sebelum PT REKI memperoleh izin


Page 105

usaha, juga dimasukkan dalam kategori perambah dan menduduki area tempat tinggal mereka secara illegal. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya konflik yang sampai saat ini terus berlangsung antara masyarakat dan PT REKI. Karena di satu sisi, PT REKI berkeinginan agar masyarakat yang tinggal di kawasan PT REKI agar segera keluar dari areal PT REKI. Sedangkankan di sisi lain, masyarakat tetap berpegang teguh pada kenyataan bahwa mereka telah lama tinggal di areal tersebut sebelum PT REKI datang dan memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem di wilayah itu. Di tambah lagi, pada saat PT REKI datang, perkebunan sawit dan karet milik masyarakat sebagian besar sudah memasuki masa panen, sehingga masyarakat terus berusaha untuk mempertahankan tempat tinggal dan lahan mereka. Dari data yang diperoleh PT REKI, beberapa perambah memang dalam kondisi yang miskin dan tidak memiliki lahan garapan. Sehingga PT REKI bersedia untuk mencarikan solusi bersama dengan keluarga-keluarga tersebut melalui program kemitraan, dengan sistem kesepakatan Pengelolaan Sumberdaya Alam bersama masyarakat. Kesepakatan ini akan ditandatangani oleh masyarakat, Kementerian Kehutanan (atau pemerintah daerah) dan PT REKI. Bagi masyarakat yang melanggar kesepakatan akan dilakukan pemindahan dari areal ini. Para pengusaha dan pemodal harus keluar dari area yang dirambah dan telah ditanami dengan sawit atau karet. Pada kenyataannya, upaya ini kurang berjalan dengan lancar karena sulitnya diperoleh kesepakatan antara masyarakat dengan PT REKI, sehingga konflik masih terus berlangsung. Konflik yang terjadi mengakibatkan terganggunya pelaksanaan rencana kerja PT REKI. Sikap saling curiga dan ketidakpercayaan antara masyarakat dan PT REKI juga semakin besar. Sehingga persepsi negatif masyarakat selalu muncul ketika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan PT REKI. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, pada dasarnya mereka sangat setuju dengan kegiatan mengembalikan hutan kepada fungsinya. Karena masyarakat menyadari bahwa hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan mereka dan juga mayarakat di luar kawasan hutan. Akan tetapi mereka berharap agar areal yang sudah mereka tempati selama ini dikeluarkan dari kawasan hutan. Selanjutnya mereka pun ingin mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan restorasi ekosistem. Dalam rangka penanganan persoalan konflik kawasan, PT REKI telah melakukan dua pendekatan besar, yaitu dengan menggunakan pendekatan litigasi (law enforcement) dan non litigasi (resolusi konflik). Untuk pendekatan litigasi (penegakan hukum) PT REKI melakukan patroli pengamanan dan penegakan hukum secara bersama-sama dengan instansi yang berwenang dan melibatkan aparat TNI dan Polri. Sedangkan untuk pendekatan non-litigasi (resolusi konflik) PT REKI mengedepankan pola perundingan dengan mendorong terjadinya


Page 106

kesepakatan antar para pihak yang berkonflik. Sehingga diharapkan segera diperoleh cara untuk menyelesaikan persoalan konflik yang dihadapi serta mengambil manfaat atau keuntungan bagi masing-masing pihak tanpa ada paksaan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, beberapa langkah/kegiatan yang telah dilakukan antara lain: 1. Melakukan sosialisasi dengan menjelaskan visi dan misi PT REKI, mengidentifikasi dan memetakan areal yang telah diduduki oleh perambah di areal PT REKI, serta melakukan serangkaian pertemuan untuk penyelesaian permasalahan perambahan. Akan tetapi sampai saat ini semua upaya yang telah dilakukan belum mencapai titik temu. 2. Melakukan patroli pengamanan hutan secara rutin baik dilakukan oleh satuan pengamanan internal maupun patroli bersama Polisi Kehutanan dan pihak Kepolisian. Menanggapi permasalahan perambahan kawasan dan konflik antara PT REKI dengan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jambi telah mendorong upaya penyelesaian dengan membentuk Kelompok Kerja Penanganan Permasalahan Perambahan Hutan di Kawasan Konsesi Restorasi Ekosistem atau disingkat dengan Tim KP3RE. Tim ini dibentuk dengan melibatkan sejumlah Instansi/Dinas terkait yang ada di provinsi Jambi, Kepolisian, TNI, pihak Kejaksaan, serta pihak PT REKI itu sendiri. Serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Tim KP3RE, akan tetapi hasil yang diperoleh masih belum bisa mengatasi persoalan perambahan di kawasan restorasi ekosistem. Aktivitas perambahan semakin meningkat, serta upaya penanganan aktivitas perambahan tersebut semakin kompleks. Adapun serangkaian kegiatan KP3RE yang telah dilaksanakan tersebut antara lain: Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan di kawasan IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Batanghari terkait permasalahan konflik kawasan serta upaya penanganannya, melakukan evaluasi serta penyampaian laporan kegiatan tim terpadu bidang sosialisasi penanganan permasalahan perambahan di areal PT. REKI, mengadakan rapat pemantapan kegiatan masing-masing kelompok kerja POKJA (KP3RE), mengadakan pertemuan dengan para vocal point perambah, mengadakan pertemuan terkait penyamaan persepsi peraturan dan perundang-undangan atas permasalahan perambahan kawasan hutan di areal PT. REKI, mengadakan rapat terkait pembahasan rumusan kemitraan dan skema penyelesaian konflik perambahan melalui jalur non-ligitasi (mediasi imparsial) di areal IUPHHK-RE PT. REKI, mengadakan rapat terkait rencana pengamanan gabungan di areal PT. REKI, keluarnya instruksi Gubernur Jambi No. No.4/INST.GUB/Dishut.5.3/2012 tentang pencegahan dan penanggulangan perambahan, pembakaran, dan penebangan hutan secara illegal di kawasan hutan produksi PT. REKI.


Page 107

Walaupun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim KP3RE dapat berjalan dengan baik, akan tetapi capaian yang diharapkan dalam mendorong upaya penanggulangan aktivitas perambahan kawasan dan konflik di areal restorasi ekosistem belum menunjukkan hasil yang memuaskan. E. Kesimpulan 1. Pelaksanaan program restorasi ekosistem di Kawasan Hutan Harapan Jambi yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia mengalami tantangan yang cukup berat dengan keberadaan masyarakat yang telah menetap dan beraktivitas di kawasan tersebut. Masyarakat merasa memiliki hak untuk mengelola lahan di tempat mereka tinggal pada saat sekarang ini karena mereka telah berada di areal tersebut sebelum PT REKI memperoleh izin usaha. Di sisi lain, PT REKI berpendapat bahwa masyarakat selain penduduk Bathin Sembilan harus keluar dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai areal restorasi ekosistem karena pada areal tersebut telah diserahkan izin usahanya kepada PT REKI. 2. Masyarakat di Dusun Kunangan Jaya I dan Kunangan Jaya II setuju dan mendukung adanya program rehabilitasi terhadap hutan yang yang telah rusak, karena masyarakat menyadari bahwa hutan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT Restorasi Ekosistem Indonesia, mengakibatkan timbulnya persepsi yang cenderung negatif dari masyarakat terhadap keberadaan dan program yang dijalankan oleh PT REKI. 3. Adanya persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap PT REKI merupakan penyebab kurang dirasakannya dampak positif pelaksanaan program restorasi ekosistem bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan ini, karena PT REKI justru dianggap telah mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat.


Page 108

Lampiran

Gambar 1.

Gambar 2.

Kegiatan diskusi dengan Dinas Perkebunan Kegiatan diskusi dan wawancara dengan dan Kehutanan Kabupaten Batanghari perangkat desa dan masyarakat

Gambar 3.

Gambar 4.

Kebun kelapa sawit milik masyarakat

Kondisi rumah warga yang sudah tinggal selama bertahun-tahun


Page 109

Strategi rehabilitasi hutan terdegradasi

Recommend Documents