Strategi Percepatan Pembangunan Konektivitas dalam Rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Kalimantan
Oleh: Ir. Bobby Prabowo, CES Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Dalam Rangka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pulau Kalimantan Jakarta, 18 April 2017
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
OUTLINE 1 TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
4 KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR
2 PENCAPAIAN RENSTRA 2015-2017 DAN TARGET 2018-2019
3 ARAHAN PENYUSUNAN PROGRAM/RKP 2018
5 KETERPADUAAN PERENCANAAN DAN KESINKRONAN PROGRAM & PEMBIAYAAN DI KAWASAN PERBATASAN
2
Bendungan Jatigede
1
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
NAWACITA & VISI MISI PRESIDEN VISI MISI
JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
AGENDA NASIONAL “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing (M5) Membangun Indonesia dari PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN (NC3), Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia (NC5) dan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional (NC6), Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (NC7). .
Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan
Visi JW-JK
Misi JW-JK
Nawa Cita
Isu Prioritas RPJMN
“Fokus perhatian kita sekarang ini harus banyak kita curahkan dalam rangka untuk mengatasi ketimpangan antar daerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa. Kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia.” - disampaikan dalam Rapat Terbatas Mengenai Kebijakan Pemerataan di Kantor Presiden, 7 Februari 2017
5
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PUPR (Renstra PUPR 2015-2019) Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi (Pengelolaan SDA; Pendayagunaan SDA; dan Pengendalian daya rusak air)
Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sislognas bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada konektivitas daratan dan maritime (Penyelenggaraan jalan) Dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan (Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; Penyediaan perumahan; dan Pembiayaan Perumahan)
Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan (keterpaduan infrastruktur wilayah; serta Pembinaan konstruksi nasional dan fasilitasi pengusahaan infrastruktur)
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI) Tahun
Ranking
2011 – 2012
46
2012 - 2013
50
2013 - 2014
Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia (GCI) Tahun
Ranking
2011 – 2012
82
38
2012 - 2013
92
2014 - 2015
34
2013 - 2014
82
2015 - 2016
37
2014 - 2015
72
2016
41 2015 - 2016
64
Gambaran Daya Saing Global – Indonesia (sumber: Global Competitiveness Index, WEF, 2016)
TANTANGAN Disparitas
antar wilayah dan kws masih tinggi (KBI dan KTI)
Daya Saing Nasional
Masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur (termasuk konektivitas)
Urbanisasi yang tinggi (53% penduduk tinggal pada kaw. Perkotaan)
Pemanfaatan Sumberdaya belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & energi
TANTANGAN Penyelesaian Pekerjaan/Program pembangunan infrastruktur yang terhenti pelaksanaannya & tidak diteruskan (mangkrak) s.d. 2014
Pelaksanaan Pekerjaan Baru memenuhi amanat NAWACITA
7
Ekonomi Tumbuh Tinggi DISPARITAS ANTAR DAERAH MASIH LEBAR KALIMANTAN: 5,7% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian
SULAWESI: 3,4% thd PDB
10,5% 6.2%
4,9%
Maluku dan Malut: 0,52% thd PDB 6.54%
Pertanian, konstruksi, perdagangan
4,3%
6.4%
6,7% 12,2%
SUMATERA: 19,4% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan
5,3 %
13,1%
19.3% 5.91%
14,06%
26,6%
PAPUA: 1,5% thd PDB Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan
4,8%
9,3%
BALI & NUSRA: 1,8% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan
JAWA: 57,0% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi Pertumbuhan PDRB, rata-rata 2006-2015, YoY
NASIONAL Pertumbuhan Ekonomi (2016)
5,26 % (triwulan IV)
Tingkat Kemiskinan (Maret 2015)
11,22 %
Tingkat Kemiskinan (Septmber 2016)
10.70 %
Tingkat Pengangguran (Feb 2015)
5,81 %
Tingkat Pengangguran (Agustus 2016)
5,61%
Source: BPS
Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PERTANIAN
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2018:
6,1% DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
INDUSTRI PENGOLAHAN
JASA-JASA (PARIWISATA)
Sumber: Prakiraan Bappenas
PERTUMBUHAN EKONOMI
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
3 Pilar/ Orientasi/dimensi Pembangunan Berkelanjutan (Munashinge, 1993) Ekonomi (Growth) Pembangunan harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan Ekonomi masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.
Sosial (stabil, harmonis dan sejahtera)
Setiap kagiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang.
Ekologi (aman & lestari)
Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (lestari).
Tantangan Pembangunan yang Berkelanjutan
Kawasan Timur Indonesia merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.
Pengembangan wilayah yang agresif, eksploratif, dan ekspansif akan berakibat pada menurunnya
kemampuan daya dukung dan daya tampung sehingga dampak positif pembangunan hanya bersifat temporer
Perlu pengelolaan dan penyelenggaraan infrastruktur yang memperhatikan antara lain: 1. Kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) 2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3. Terintegrasi dalam Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana (RAN MAPI & PRB)
Peta Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Overlay DDDTLH Pulau Kalimantan
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN •
•
•
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan; Disebutkan di pasal 3 bahwa pendekatan Konstruksi Berkelanjutan, prinsip berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, wajib diterapkan dalam penggunaan sumber daya yang digunakan pada setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur. Prinsip berkelanjutan meliputi:
kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak
pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce)
pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse)
penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle)
perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian
mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana
orientasi kepada siklus hidup
orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan
inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut
dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi
Pembangunan Infrastruktur mendukung Isu Warisan Dunia Identifikasi Meets One of More Criteria Integrity and Authenticity
Protection and Management
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE (OUV)
PROSES IDENTIFIKASI Define (Identify)
Documents
Condition Assessment
Taman Nasional Lorentz
Conservation Action
Infrastruktur Berestetika Pembangunan infrastruktur adalah investasi pada sektor publik yang bersifat massive, dan secara fisik akan menjadi pemandangan visual yang terlihat oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama, selama minimal 50 tahun atau 100 tahun ke depan Sehingga menjadi sangat penting untuk mulai memberikan peran bagi estetika infrastruktur sehingga infrastruktur PUPR yang dibangun ; - menjadi bagian dari keindahan kawasan, kota atau wilayah yang dapat dirasakan sebagai kenyamanan pandang (visual) bagi masyarakat penggunanya - memiliki daya tarik bagi kawasan, kota atau wilayah, sehingga ruang-ruang publik yang dihasilkan dari penyediaan infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, dipakai, dimanfaatkan dan disenangi oleh masyarakatnya - keindahannya memberikan efek multiplier bagi peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan kota dan wilayah. - memanfaatkan sebaik-baiknya aset potensi kekayaan alam Indonesia, budaya dan kearifan lokal, memberi ciri khas atau identitas sebuah kawasan, kota atau wilayah, sehingga identitas kawasan ini kemudian dapat menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
Konsep Estetika Infrastruktur Konsep Skala Magnitude Dari Estetika Infrastruktur Terhadap Pembentukan Indetitas Kota • Pemahaman Estetika Infrastruktur menurut skala magnitude (besar pengaruhnya) dalam wilayah/ kota 1. 2. 3.
1.Skala Makro
Estetika Infrastruktur Skala Makro Estetika Infrastruktur Skala Messo Estetika Infrastruktur Skala Mikro
3.Skala Mikro 2.Skala Messo
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Infrastruktur PUPR •
•
•
Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2000 telah mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional Keputusan Menteri PU No. 165/KPTS/M/2013 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian PU
Pengarusutamaan Gender (PUG) : Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebisaan berbeda/ difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan
• Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Menteri No. 12/SE/M/2013 mengacu pada PPRG generic, Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 (atau yang berlaku), dan terintegrasi di dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian PU untuk mengakomodasi dan mengantisipasi permasalahan/isu/kesenjangan gender dalam penyelenggaran pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman.
Komitmen Presiden G-20 Pittsburgh dan COP 15 (Tahun 2009) Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
Kebijakan Nasional Penurunan GRK (RPJMN 1) Perpres 61 • Sasaran dan Target Penurunan GRK pada 5 Bidang • Pertanian, • Kehutanan dan Lahan Gambut, • Energi dan Transportasi, • Industri, dan • Pengelolaan Limbah Perpres 71 • Inventarisasi GRK • Skema Pelaporan GRK K/L dan Pemerintah Daerah
LATAR BELAKANG INFRASTRUKTUR YANG MENGAKOMODIR PERUBAHAN IKLIM
COP 21 1.
2.
3.
4.
5.
Mengurangi emisi hingga mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2°C dan diupayakan ditekan hingga 1,5°C Sistem penghitungan emisi karbon dan pengurangan emisi secara transparan Memperkuat Kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim Bantuan pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan
Kebijakan Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
COP 22
Bendungan Jatigede
2
PENCAPAIAN RENSTRA 2015-2017 DAN TARGET 2018-2019
PETA SASARAN STRATEGIS 2015 – 2019 Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi
Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat SS1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi
SS3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing
SS4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SS5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
PELAKSANAAN KEBIJKAN
SS7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
SS6. Meningkatnya Ketahanan air
SS9. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
SS8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SS10. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal
SS11. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : SS12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas
SS13. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
SS14. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR
SS15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
20
SASARAN OUTPUT DAN OUTCOME 2015 - 2019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN
1.000 km
• •
Konstruksi jalan bebas hambatan
47.017 km Pemeliharaan jalan nasional
500 km Dukungan jalan daerah
terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di
2.650 km Pembangun an jalan nasional
28.059 m
terhadap restrukturisasi jaringan jalan
perkotaan • • •
terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar terhadap 15 kawasan industri prioritas terhadap kawasan pariwisata pada 25
KSPN prioritas • •
terhadap pembangunan 15 Bandara terhadap intermoda dengan jalur KA
Pembangun an Jembatan
pembangunan pembangunan
65 waduk waduk DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR
• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250.000 unit
60 lokasi •
67,52 m3/detik Air Baku
[intake, jaringan, embung]
Pengendalian Banjir
[normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]
3 ribu Km
juta Ha Ha 11 juta
Irigasi Irigasi Baru Baru
3 juta Ha
Rehabilitas i Irigasi Pengaman an abrasi pantai
500 Km
SEKTOR PERUMAHAN
baru
DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA INDIKATOR Akses Air Minum Layak
Kawasan permukiman kumuh perkotaan
Akses Sanitasi Layak
KONDIS I AKHIR THN 2014
TARGET AKHIR THN 2019
70 %
100 %
38.431 Ha
0 ha
62 %
100 % 21
Capaian Pembangunan Infrastruktur Sampai 2016 391,9 km
1.268 km
dari 1.000 km
dari 2.650 km
Pembangunan Jalan Tol (Pemerintah dan Swasta)
Pembangunan Jalan Nasional
11.331 km
41.469 m
dari 3.073 km Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
dari 29.859 m Pembangunan Jembatan
19.852 m dari 19.951 m Peningkatan Jembatan
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
20.955 Pembangunan Rumah Susun untuk MBR
dari 50.000 unit Pembangunan Rumah Khusus
176.474 dari
54.956
dari 550.000 unit Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak
71,05% (2015) dari 100%
66,02% dari 100%
Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
5.302 ha dari 38.431 ha
12.619
1.750.000 unit Pembangunan/Peningkatan Rumah Swadaya
dari 676.950 unit Fasilitasi PSU bagi Penyediaan Perumahan 22
TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PUPR 2015-2019 MENDUKUNG KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI Pembangunan Bendungan Pembangunan Jaringan Irigasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi
16 182.000
Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendali Banjir
9
681,481
19
65 Bendungan
(29%)
1.000.000 ha
(68,1%)
288.496 480.000
332
8,74
387
105
6,15 4,45
149
264 (24,3%)
48,18 (71,4%)
38
6
113 (36,9%)
33,57 21
408 (77,7%)
288,61 228 154
2.420 (78,3%)
62,34
Lanjutan dari periode sebelumnya
Capaian 2015
3.000.000 ha
1.921.505 (64,1%)
310.000
Pembangunan Pengendalian Lahar Pembangunan/Peningkatan Sarana & Prasarana Pengamanan Pantai
8
52.519 84.000
Pembangunan Embung/Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan/Peningkatan Sarana & Prasarana Pengelolaan Air Baku
13
Capaian 2016
Target 2017
1.088 buah 67,52 m3/dtk 306 buah 525 km 3.090 km
Target 2018-2019
23
TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PUPR 2015-2019 MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL Pembangunan Jalan Tol (km)
(Pemerintah dan Swasta)
153 65 138
1.000 km
644 (64,4%)
27 (1%) Pembangunan Jalan Nasional (km) Pembangunan Jembatan (m)
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (km) Peningkatan Kapasitas Jembatan (m)
1.286
7.970,00
559,05
6.982,31
1.928,83
2.650 km
778,38
8.648,52
6.258,17 (21%)
29.859 m
1.176,78
824,95
3.073 km
(Telah tercapai)
8.048
Capaian 2015
4.005
Capaian 2016
5.956
Target 2017
1.908 (9.6%)
19.953 m
Target 2018-2019
24
TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA PUPR 2015-2019 MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP 70,97
Peningkatan Cakupan Pelayanan 68,11% Akses Air Minum (Baseline)
27,23 (85,4%) 9,18
8,14
Pembangunan Rumah Susun untuk MBR
0%
8,14 (81,4%) 8,44
62,14
10.497
100%
71,66
Penurunan Luasan 10% Permukiman Kumuh Perkotaan (baseline) Peningkatan Pelayanan Akses 61,06% Sanitasi (Baseline)
72,77
67,64
32,36 (83,1%)
100%
64,07
13.253
550.000 unit
(94,3%) 518.510 (96,7%) 7.740
Pembangunan Rumah Khusus
6.713
82.254 Pembangunan Rumah Swadaya
6.048 5.083
32.156 (64,3%)
50.000 unit
110.000
1.750.000 unit
1.459.858 (83,4%) 97.888
PSU untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR
29.959 14.000
676.950 unit
606.110 (89,5%) 26.884 Capaian 2015
Capaian 2016
Target 2017
Target 2018-2019
25
Bendungan Jatigede
3
ARAHAN PENYUSUNAN PROGRAM/RKP 2018
FOKUS PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS NASIONAL 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 • • • •
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L
Memperbaiki Kualitas Belanja. Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif Dan Spasial
Money Follow Program 10 PRIORITAS NASIONAL
Pendidikan • Pendidikan Vokasi • Peningkatan kualitas guru
Kesehatan • Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak • Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit • Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Perumahan dan Pemukiman
•Penyediaan Perumahan Layak •Air Bersih dan Sanitasi
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata • Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) • Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) • Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) • Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Sumber: Bappenas, Konsep RKP 2018
Ketahanan Energi
•EBT dan Konservasi Energi •Pemenuhan Kebutuhan Energi
Ketahanan Pangan
•Peningkatan Produksi pangan •Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
Penanggulangan Kemiskinan
•Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran •Pemenuhan Kebutuhan Dasar •Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
•Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) •Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
Pembangunan wilayah • Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan • Reforma Agraria • Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) • Percepatan Pembangunan Papua
Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
•Penguatan Pertahanan •Stabilitas Politik dan Keamanan •Kepastian Hukum •Reformasi Birokrasi
27
PENDEKATAN PEMBANGUNAN HOLISTIK, INTEGRATIF, TEMATIK DAN SPASIAL • Holistik: setiap kawasan pertumbuhan untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan agar berfungsi secara optimal perlu koordinasi multi K/L terkait, antar tingkat pemerintahan, antar daerah, dan didukung secara penuh (komprehensif) sampai tuntas. • Tematik: kawasan pertumbuhan memiliki tema tertentu, misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan lumbung pangan, daerah tertinggal, dst. • Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung. Baik di internal K/L maupun antar K/L, antar tingkat pemerintahan, dan antar daerah. • Spasial: pembangunan kawasan strategis nasional, misalnya pembangunan sawah baru, harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 28
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH METROPOLITAN
Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada
35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) PERKOTAAN PARIWISATA
KAWASAN PANGAN PERDESAAN
ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & PELABUHAN ANTARWILAYAH
HUB
DARATAN
PERKOTAAN INDUSTRI KAWASAN PERKOTAAN
PERKOTAAN INDUSTRI
HUB
ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH
yang mencakup 97 kawasan strategis, untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah Esensi: 1. pengembangan wilayah terpadu dengan “market driven”. 2. daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis 4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasankawasan pertumbuhan di WPS 5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk itu diperlukan: • Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. • Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana). • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 29
PETA SEBARAN 35 WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2015-2019 Cth : Bimindo, Mamminasata, Manado, Makassar, Sofifi, Sorong, Jayapura, Banjarbakula
PELABUHAN (Cth : Bitung, Pantoloan, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura)
Cth : KI Bitung, KI Palu, KI Morowali, KI Konawe, KI Bantaeng, KI Buli, KI Teluk Bintuni, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK MBTK
17 + 10 KAWASAN INDUSTRI + KEK
12 + 10
10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
METROPOLITAN + KOTA BARU
PELABUHAN PERIKANAN (Cth : Bitung, Kendari, Kwandang, Ternate, Ambon, Kota Tual )
ASDP (Cth : Ciremai, Kuala Tungkal, Sintete, Teluk Batang, Jangkang)
KONEKTIVITAS MULTIMODA
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR
BANDARA (Cth: Muara Teweh, Tebelian, Maratua, Samarinda Baru, Buntu Kunik)
KERETA API (Cth : Makassar – Pare, Sorong - Manokwari)
Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta
10 PKSN
Cth : Bunaken, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat
40
15 PROVINSI LUMBUNG PANGAN
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL Cth : Kwandang, Poso, Kolondalo, Barru, Daruba, Maba, Merauke
Cth : Kalbar, Kalsel Cth : Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Jayapura
31
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN 2015-2019 [PERKOTAAN]
MEBIDANGRO (4,8 Jt Jiwa)
CEKUNGAN BANDUNG (8,1 Jt Jiwa)
BANJARBAKULA (1,9 Jt Jiwa)
BIMINDO (0,8 Jt Jiwa)
MAMMINASATA (2,7 Jt Jiwa)
PALAPA (1,3 Jt Jiwa) SARBAGITA (2,4 Jt Jiwa)
PATUNG RAYA AGUNG (3,5 Jt Jiwa) JABODETABEK (14, 1 Jt Jiwa) KEDUNGSEPUR (6,2 Jt Jiwa)
Kota Metropolitan Eksisting Kota Metropolitan Baru Kota Metropolitan di Kalimantan Selatan
GREBANGKERTOSUSILA (9,7 Jt Jiwa)
MATARAM RAYA (1,6 Jt Jiwa)
Total Jumlah Penduduk
74,2
Juta Jiwa
32
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN KOTA BARU 2015-2019 [PERUMAHAN-PERMUKIMAN]
SEI MANGKEI
PONTIANAK
TANJUNG SELOR
MANADO
BANJAR BARU
MAKASSAR
SOFIFI
SORONG
PADANG
PALEMBANG KOTA MAJA KEMAYORAN Lokasi Pembangunan Kota Baru Alternatif RPJMN Studi pengembangan oleh Kementerian PUPR
Terdapat
JAYAPURA
10 Lokasi Pengembangan Kota Baru Alternatif dalam RPJMN 2015-2019
Kota Baru di Sulawesi, Maluku, dan Papua
33
KETERPADUAN TERHADAP 40 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL - KPPN (AGROPOLITAN, MINAPOLITAN, KTM) [PERDESAAN] IDI RAYEUK, PEUNARON, PEUREULAK, PEUREULAK BARAT/TIMUR,RANTAU PEUREULAK (PEUREULAK) KERAJAAN, AJIBATA, BONATUA LUNASI (SIDIKALANG)
RANTAU PULUNG, SANGKULIRANG (SANGATA) PULAU DERAWAN, SAMBALIUNG (TANJUNG REDEB)
LEDO, SIMPANG HILIR, JAWAI, JAWAI SELATAN, SAMBAS (SAMBAS)
KUBU, RASAU JAYA, SUNGAI AMBAWANG, SADANIANG (RASAU JAYA)
KAB. KAYONG UTARA (GERBANG KAYONG)
SUKADANA, TELUK BATANG (SUKADANA)
TOMMO, KAROSSA, TOBADAK (MAMUJU)
PULAU BESAR, SELAT NASIK, TJ PANDAN, MANGGAR (TANJUNG PANDAN)
TOWUTI, BUNGKU BARAT, BUNGKU SELATAN, TINANGGEA (KOLONEDALE)
POSO PESISIR UTARA (POSO)
KAWASAN DARUBA KPPN: MOROTAI SELATAN
MOMUNU, TILOAN (BUOL)
MABA TENGAH, WASILE, WASILE TIMUR (MABA) HERAM, MUARA TAMI (ARSO)
WONOSARI, MOOTILANGO, TOLANGOHULA, ANGGREK, KWANDANG (KWANDANG)
KEPULAUAN 9, MISOOL, SALAWATI (MISOL)
SERAM UTARA TIMUR SETI, BULA, BULA BARAT (BULA) KAWMANOKWARI BARAT, PRAFI, SIDEY (MANOKWARI)
IV JURAI, KOTO I TARUSAN, LUNANG, SILAUT (TAPAN) AIR SALEK, BANYUASIN I-II, MUARA TELANG (TANJUNG SIAPIAPI)
KABANGKA, KONTU KOWUNA, MAGINTI (RAHA)
DUAMPANUA, LANSIRANG, MATIRO SOMPE, SUPPA (PINRAG)
BATIK NAU, KETAHUN, ARGAMAKMUR,PADANG JAYA (BATIK NAU)
WANGI2 SELATAN (WANGI-WANGI)
SIKAP DALAM, BELITANG, BUAY PEMUKA PELIUNG (BATURAJA)
MESUJI, MESUJI TIMUR, RAWA PITU SELATAN/TIMUR, RAWA PITU (MESUJI) KORONCONG (CIBALIUNG) ARUT SELATAN,/UTARA, KUMAI, PANGKALAN BANTENG, PANGKL LADA (PANGKALAN BUN) MARTAPURA, NJIR PASAR, JEJANGKIT, DAHA SELATAN (MARABAHAN)
BALUSU, MALLUSETASI, MARITENGAE (BARRU) LARANGAN, PAMEKASAN, SAMPANG (PAMEKASAN)
ENDE, KELIMUTU, SOA (ENDE) KURIK, MALIND, TANAH MIRING (MERAUKE)
MUNCAR (BANYUWANGI)
DOMPU, HU’U (RABA)
KERAMBITAN, SALAMADEG TIMUR,/BARAT (TABANAN)
Kawasan Perdesaan Prioritas di Pulau Kalimantan
PRAYA BARAT, KERUAH, SURASI (PRAYA)
MOYO HILIR, MOYO UTARA, UTAN (SUMBAWA)
KOMODO (LABUAN BAJO)
TAHUN 2018 PRIORITAS 10 KPPN
KETERPADUAN TERHADAP KAWASAN EKONOMI KHUSUS, INDUSTRI, KAWASAN PARIWISATA
KI KUALA TANJUNG
KEK MBTK
KI BATULICIN
KI LANDAK, MANDOR
KEK BITUNG KI MOROWALI
KI JORONG
1 KEK-KI SEI MANGKEI
KEK-KI PALU
1
KI BULI
1 PARIWISATA KEP. SERIBU
PARIWISATA D. TOBA
2
PARIWISATA WAKATOBI
2 KEK PARIWISATA TJ KELAYANG
3
3
3 2
3 KI TELUK BINTUNI KEK PARIWISATA MOROTAI
1
1
KEK PARIWISATA TJ. LESUNG
1
2
WISATA BOROBUDUR
2
KEK INDUSTRI SORONG
3
KI KETAPANG KI TANGGAMUS
2
1
2
1
PARIWISATA MOROTAI
2
1 1
KI BANTAENG
2
1
2
KI KONAWE PARIWISATA LABUHAN BAJO
BROMO – TENGGER – SEMERU KEK PARIWISATA MANDALIKA → PELABUHAN HUB → PELABUHAN FEEDER
1
2
3
→ PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
Sumber: diolah dari workshop internal industri dan pariwisata, 2016
Kriteria prioritas pendanaan: a. Prioritas Tinggi (1,2,3) b. Debottlenecking (Gresik/Pasuruan, Dumai, Serang, Berau, Tanjung Buton, Tanah Kuning) c. Kesiapan Tinggi (KEK, diluar a dan b)
Sumber: Bappenas, Konsep RKP 2018
35
JADWAL PROSES PENYUSUNAN RKP 2018 Rangkaian Musrenbang Provinsi
Permen PPN Pagu Anggaran *)
Permen PPN Ranc. Awal RKP & PI *)
Rancangan Awal RKP
Jan Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP
Apr Musrenbang Nasional
Multilateral Meeting Pra Konreg
Mei Trilateral Meeting
Indikasi kegiatan dan sasaran K/L di setiap provinsi Indikasi lokasi kegiatan
Kesepakatan pendanaan antar stakerholder terhadap pendanaan hasil MM, BM, Rakortek
TRILATERAL MEETING – MEI
Output
•
Penandatanganan Kesepakatan Tiga Pihak terhadap Program, Kegiatan, Sasaran dan Pendanaan
Penyusunan NK dan RAPBN Penelaahaan RKA KL
Jun
Jul
Konreg
Penelaahaan Renja K/L *)
MULTILATERAL MEETING – MARET (Setelah adanya PAGU INDIKATIF)
•
Penyampaian Indikasi Alo.Prio (Pemda, BUMN & Pelaku Pemb.) *)
Permen PPN Ranc. RKP *)
Output
Output
•
Bilateral Meeting
Mar
Rakortek K/L dengan Pemda
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) K/L dengan PEMERINTAH DAERAH
•
Pembicaraan Pendahuluan
Rakorbangpus dan Pagu Indikatif
Feb
Perpres RKP *)
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI – MARET-APRIL
Output • • • •
Hasil kesepakatan kegiatan SKPD beserta sasarannya Hasil kesepakatan pendanaan dari APBD Hasil kesepakatan usulan pendanaan dari DAK Hasil kesepakatan usulan pendanaan dari K/L
MUSRENBANG NASIONAL - APRIL-MEI
BILATERAL MEETING – APRIL (Setelah adanya PAGU INDIKATIF)
Output
Output
•
Kesepakatan terhadap kegiatan, sasaran dan pendanaan antara Daerah, K/L dan Bappenas.
•
Kesepakatan pendanaan K/L terhadap pendanaan hasil MM, BM, Rakortek
36
PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM PADA RKP 2018
Menajamkan Prioritas Nasional
RKP 2018
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
10 PN dan 30 Program Prioritas Kemen.PUPR melaksanakan 8 PN, termasuk 14 Program Prioritas
Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)
Belanja K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, PMN (Penyertaan Modal Negara) dan Swasta
37
PRIORITAS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2018
1
PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH
3
KETAHANAN AIR DAN KEDAULATAN PANGAN, PEMBANGUNAN: 11 BENDUNGAN BARU, 87.124 HA IRIGASI, 193 KM SARPRAS BANJI, 27 KM SARPRAS PANTAI
5
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN: 12.082 L/DTK AIR MINUM, 1.390.758 KK SANITASI, 1.806.969 KK PERSAMPAHAN, 17.500 UNIT RUSUN, 159RB UNIT RUMAH SWADAYA
4
2 PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG SUDAH COMMITTED (MYC DAN PHLN)
KONEKTIVITAS, PEMBANGUNAN: 881 KM JALAN NASIONAL, 27 KM JALAN TOL, 7.644 M JEMBATAN, 3.911 M FO/UP, JALAN TRANSPAPUA, PERBATASAN KALIMANTAN, NTT, & PAPUA
6
PROGRAM KERAKYATAN (PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI, Embung, BSPS, RTLH, Jmbt Gantung, Pelatihan Jakon) 38
FOKUS PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS NASIONAL 2018
KAWASAN INDUSTRI
1. MOROWALI
PARIWISATA NASIONAL
1. DANAU TOBA
2. BANTAENG
2. BOROBUDUR
3. SEI MANGKE
3. MANDALIKA
DEBOTLE 1. GRESIK NECKING 2. TJ. BUTON 3. SERANG 4. BERAU 5. DUMAI 6. TJ. KUNING
KAWASAN
EKONOMI KHUSUS
1. SORONG 2. TJ. KELAYANG 3. BITUNG 4. MBTK 5. MOROTAI 39
HASIL PRAKONREG Pulau
Total
BM
CK
SDA
PnP
Sumatera
30,544,965,036,729 14.542.632.131.497 5.677.013.900.0000 9.202.765.415.232 1.122.553.590.000
Jawa
35,058,382,763,784 9.202.765.415.232
5.196.257.661.000 17.149.335.669.109 2.782.048.384.000
Bali-Nustra
10,777,336,170,163 4.547.431.727.163
2.161.681.728.000 3.460.030.115.000
Kalimantan
16,458,528,721,434 9.506.270.664.434
3.469.723.183.000 2.456.543.874.000 1.025.991.000.000
Sulawesi
20,157,590,608,934 9.140.670.930.134
3.137.927.572.000 6.140.443.206.800 1.738.548.900.000
Maluku-Papua 18,300,606,236,870 11.921.453.527.870
2.391.847.317.000 2.330.947.192.000 1.656.358.200.000
TOTAL
608.192.600.000
131,297,409,537,914 59.589.200.030.773 22.034.451.361.000 40.740.065.472.141 8.933.692.674.000
40
Rekapitulasi Program Hasil Pra Konsultasi Regional Wilayah Kalimantan *
Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Grand Total
BM 2,556,490,000,000 2,064,175,245,366 1,467,414,001,328 1,840,455,417,740 1,577,736,000,000 9,506,270,664,434
CK 1,095,664,874,000 444,371,269,000 568,380,200,000 883,082,201,000 478,224,639,000 3,469,723,183,000
SDA 574,466,675,000 247,872,074,000 994,355,284,000 423,931,249,000 215,918,592,000 2,456,543,874,000
PnP 344,861,000,000 170,000,000,000 212,129,000,000 192,000,000,000 107,001,000,000 1,025,991,000,000
Total 4,571,482,549,000 2,926,418,588,366 3,242,278,485,328 3,339,468,867,740 2,378,880,231,000 16,458,528,721,434
*dilaksanakan di Kupang, 22-23 Maret 2017 41
STRATEGI PENGEMBANGAN PULAU KALIMANTAN 1. Strategi pembangunan infrastruktur di Kalimantan dilakukan melalui pengembangan wilayah yang fokus pengembangannya pada 5 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang meliputi: WPS 20 Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas, WPS 21 Temajuk – Sebatik, WPS 22 Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin, WPS 23 Balikpapan – Samarinda – Maloy, dan WPS 35 Pulau Kecil Terluar (Gambar 1). 2. Di dalam WPS terdapat kawasan-kawasan pertumbuhan yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan antar pusat pertumbuhan maupun infrastruktur akses menuju outlet-outlet pemasaran, yang sekaligus membentuk sistem transportasi antarmoda (darat, laut dan sungai).
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PULAU KALIMANTAN 1) Pembangunan konektivitas mendukung pengembangan wilayah yang mencakup: a. Pembangunan tulang punggung 5 wilayah pertumbuhan (WPS) berupa konektivitas untuk mengembangkan potensi ekonomi. b. Pengembangan wilayah Pulau Kalimantan melalui pembangunan keseluruhan Trans Kalimantan dengan menghubungkan antar wilayah pertumbuhan (WPS) serta pengembangan konektivitas menuju kawasan-kawasan prioritas di luar WPS. 2) Pemanfaatan sumber daya air dengan membangun: a. Infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air; b. Infrastruktur untuk mendukung kedaulatan pangan; c. Pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung kedaulatan energi. 3) Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman melalui pembangunan: a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru; b. Pembangunan dan perbaikan perumahan terutama untuk MBR. c. Pengentasan Kawasan Kumuh 4) Pembangunan di 1 wilayah pertumbuhan (WPS) yang merupakan wilayah perbatasan darat untuk mendukung pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah. 5) Pembangunan di 1 wilayah pertumbuhan (WPS) yang merupakan Pulau Terluar.
Strategi 1 PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH a. Konektivitas di 5 wilayah pertumbuhan berupa infrastruktur jalan merupakan tulang punggung wilayah pertumbuhan. Diantaranya: Jalan Trans Kalimantan (7.618 km). Panjang Trans Kalimantan membentang, antara lain 1.204 km di Kalimantan Selatan, 2.002 km di Kalimantan Tengah, 1.710 km di Kalimantan Timur, 585 km di Kalimantan Utara, dan 2.117 km di Kalimantan Barat. Trans Kalimantan merupakan salah satu dukungan terhadap ASEAN/ASIAN Highways. Jalan Trans Kalimantan terbagi kedalam 3 poros, yaitu poros utara, poros tengah dan poros selatan. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99,02 km). Proyek Jalan Tol ini akan dibagi dalam beberapa tahap. Tahap I dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan sistem Multi Years Contract, tahun anggaran 2011-2013. Sedangkan Tahap II istilah PAKET diubah menjadi beberapa seksi. Seksi 01 (STA 0+500-2+100 dan 2+700-22+000) dilaksanakan dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur TA. 2015-2018 yang terbagi dalam 5 segmen dan dana APBN pemerintah Pusat TA. 2015-2017 untuk Jembatan pada STA 2+100 - 2+700, sedangkan untuk Seksi 05 dengan dana APBN pemerintah pusat dan bantuan luar negeri dari China. Untuk Seksi 02, Seksi 03 dan Seksi 04 direncanakan akan ditawarkan kepada investor yang berminat baik dari dalam ataupun luar negeri. Jalan Akses Pelabuhan Ketapang, Siduk – Ketapang (61 km). Ruas jalan Sei Kelik-Siduk-Ketapang untuk mendukung Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Ketapang dan Sail Karimata
STRATEGI 1 (lanjutan) PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH b. Pengembangan wilayah Pulau Kalimantan melalui pembangunan Trans Kalimantan yang menghubungkan antar Wilayah Pertumbuhan Strategis maupun pembangunan jalan mendukung kawasan strategis di luar WPS • Konektivitas yang menghubungkan antar 5 WPS merupakan bagian dari Jalan Trans Kalimantan yang dapat menurunkan biaya logistik perdagangan antar WPS. • Dengan demikian secara keseluruhan, Jalan Trans Kalimantan baik di dalam WPS maupun antar WPS merupakan sistem jaringan arteri primer di Pulau Kalimantan dengan panjang total 7.618 km. • Ruas Jalan Trans Kalimantan terdiri dari 3 poros, yaitu poros utara, poros tengah dan poros selatan.
Jalan Trans Kalimantan Sumber: republika.co.id
• Beberapa kawasan di luar WPS merupakan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan. a. Pangkalan Bun, merupakan ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Terletak di bagian barat Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun juga merupakan akses pintu masuk menuju kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sebesar 21.000 Km². Pangkalan bun merupakan pelabuhan ("pangkalan") di tepi Sungai Bun. Yang didukung dengan Pembangunan Rumah Susun Pekerja RSUD Imadudin dan Pelebaran Jalan Ruas Batas kota Pangkalan Bun – Kumai. b. Pelabuhan Sampit, berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah merupakan kapal penumpang dan kapal angkutan barang. Mendukung Pelabuhan Nasional Pendukung Tol Laut dan membuka akses. Yang didukung dengan Pelebaran Jalan Ruas Km 65 Sp Bangkal – batas Kota Sampit dan Pembangunan Rumah Susun Pekerja RSUD Marjani Sampit. c. Kawasan Strategis Kepulauan Derawan (Kabupaten Berau) merupakan salah satu kawasan wisata yang masuk kedalam Kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional (KSPN). Kepulauan Derawan merupakan tempat wisata terindah nomor dua setelah Raja Ampat di Papua. Derawan juga menjadi kawasan industri pariwisata unggulan yang diharapkan dapat menjadi salah satu lokomotif perekonomian baru Kalimantan Timur. Yang didukung dengan Penyusunan RTBL KSPN Kepulauan Derawan Kab Berau. d. Lokasi pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan Tanah Kuning sebagai Industri Food Estate. Yang didukung dengan Pembangunan Embung Tanjung Agung.
Peta Infrastruktur Bina Marga Pulau Kalimantan
strategi 2 a. 1.
2.
3. 4.
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR Pembangunan infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air Pembangunan Waduk dan Bendungan di Kalimantan terdapat di 1) Riam Kiwa (mulai 2018), 2) Marangkayu (on going) 3) Lambakan (mulai 2019), 4) Teritip (on going), dan 5) Tapin (mulai 2015). Penampungan air berupa embung dibangun pula di wilayah 1) Sungai Mandor (2017) Mendukung Kawasan Industri Landak - Tayan – Toho, 2) Embung Parong Kab Kubu Raya dan Embung Air Putih untuk Mendukung Kawasan Industri dan Food Estate Ketapang, dan 3) Kabupaten Sukamara, Kab. Kotawaringin Barat untuk Mendukung Kawasan Industri Perkebunan Pangkalan Bun – Kuala Pembuang – Sampit Bangunan Pengaman Pantai dibangun di KI Semparuk untuk mendukung Kawasan Industri Pertanian Sambas – Bengkayang. Pengendalian banjir dilakukan di 1) Kota Sambas dan Kota Singkawang, Kota Sungai Raya, Kota Mempawah, Kota Pontianak, Kota Mempawah untuk Mendukung Kawasan Industri Landak Tayan - Toho dan 2) Kota Palangkaraya, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan Pelaihari, dan Kabupaten kotabaru untuk mendukung Kawasan Industri Palangkaraya – Banjarmasin – Jorong – Batu Licin.
strategi 2 b.
PEMANFAATAN SUMBER DAYA air Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kedaulatan pangan
1. Pengembangan kawasan food estate direncanakan di Kalimantan Barat (Pontianak) dan Kalimantan Utara (Bulungan). Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah yang potensial untuk meningkatkan produksi pangan nasional di luar Pulau Jawa. 2. Food Estate Ketapang berada di Kec. Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terdapat pada WPS Pusat Pertumbuhan Strategis (PPS) Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas, selain itu Ketapang juga termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dengan luas 1.000 Ha dan jenis industrinya Industri Alumina. Untuk Mendukung Kawasan Industri dan Food Estate Ketapang dibangun Embung Parong dan Embung Air Putih serta pembangunan jalan dengan total 48 km. 3. Melakukan pelebaran jalan, pembangunan jembatan, dan peningkatan status jalan lokal sebesar 69,15 km untuk mendukung kawasan Industri Pertanian Sambas – Bengkayang (Masuk dalam WPS Temajuk - Sebatik dan WPS Ketapang - Pontianak Singkawang - Sambas). c. Pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung kedaulatan
energi
1. Fasilitasi pemanfaatan bendungan dan waduk untuk pembangkit listrik tenaga air, salah satunya Bendungan Riam Kanan di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Peta Infrastruktur Sumber Daya Air Pulau Kalimantan
Strategi 3 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PERMUKIMAN Berbagai pusat kawasan pertumbuhan di dalam WPS maupun kawasan-kawasan pertumbuhan di luar WPS memerlukan dukungan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur air bersih, penanganan permukiman kumuh, maupun perumahan sehat. a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru Adapun dukungan infrastruktur PUPR untuk meningkatkan kualitas hidup yang sedang diprogramkan antara lain: Pembangunan SPAM, yang terdiri dari 2 SPAM Regional, 615 SPAM Perkotaan, 1.078 SPAM Berbasis Masyarakat, 185 SPAM Kawasan Khusus, 412 SPAM Terfasilitasi, 103 SPAM Non-Terfasilitasi. Pembangunan TPA Sanitary Landfill Kota Balikpapan. b. Pembangunan dan perbaikan perumahan terutama untuk MBR
• Pembangunan Rumah Umum Tapak Layah Huni, Kab Mempawah. • Pembangunan Rumah Susun Perkotaan di KI Mandor/Landak. • Revitalisasi Kawasan Kumuh Nelayan Sedau.
Strategi 3 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PERMUKIMAN c. Pengentasan Kawasan Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Bumi Mas, Pendawan Tanjung Bugis, dan Sekura. Pengembangan dan Peningkatan TPA Km 13 di Muara Teweh untuk mendukung kawasan tertinggal puruk cahu – sendawar. Pembangunan TPS3R dan Pembangunan SPAM Kawasan Kumuh Kota Nunukan.
Peta Infrastruktur Cipta Karya Pulau Kalimantan
Peta Infrastruktur Penyediaan Perumahan Pulau Kalimantan
Strategi 4 PEMBANGUNAN DI 1 WILAYAH PERTUMBUHAN (WPS) YANG MERUPAKAN WILAYAH PERBATASAN DARAT UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH a.
Peningkatan Konektivitas di 1 Wilayah Pertumbuhan yang sekaligus Wilayah Perbatasan yaitu pada WPS 21 yang berupa: Jalan Perbatasan (1.900 km). Jalan paralel perbatasan Kalimantan merupakan bagian dari pembangunan ruas jalan Trans-Kalimantan, yang merupakan rangkaian jalan nasional. Jalan perbatasan ini terdiri dari Ruas Aruk – Siding – Seluas – Balai Karangan – Entikong – Bts. Serawak – Ruas Simanggaris – Sp. 3 – Pos Bts. Negara – Long Kemuat – Langap – Malinau – Mensalong.
Balai Karangan – Entikong – Bts. Serawak
Malinau - Mensalong
Ruas Aruk – Siding – Seluas
Long Kemuat – Langap
Dukungan Pemerintah untuk Kawasan Perbatasan •
10 lokasi prioritas pengembangan kawasan ekonomi perbatasan yang dikerucutkan menjadi 2 kawasan: Sentra peternakan di Sonis Laloran, Kab. Belu NTT dan Sentra Pertanian di Entikong, Kab. Senggau Kalimantan Barat Kemenko Perekonomian:
Daerah perbatasan sebagai lumbung pangan untuk tujuan ekspor. Didukung oleh Kementerian Pertanian Pengembangan kawasan pertanian di Entikong sebesar 7000 Ha untuk lahan pertanian jagung dan 7000 Ha untuk lahan pertanian padi
Kementerian PUPR Pembangunan pasar tematik TA 2017 di Entikong oleh Cipta Karya dengan dana DAK
Kementerian ATR Dilegalkannya RDTR Entikong dan Atambua di TA 2017
Bappenas Usulan pembuatan masterplan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan BPIW PUPR, Kementerian ATR, dan Kementerian Perdesaan dan Daerah Tertinggal
a. b. c. d. e. f. g. h.
Temajuk – Aruk; Aruk – Bts. Kecamatan Siding/ Seluas; Batas Kecamatan Siding/ Seluas – Batas Kecamatan Sekayan/ Entikong; Batas Kecamatan Sekayan/ Entikong – Rasau; Rasau – Sepulau – Batas Kapuas Hulu/ Sintang; Batas Kapuas Hulu/ Sintang – Nanga Badau; Nanga Badau – Lanjak; Lanjak – Mataso; Mataso – Tanjung Kerja; Tanjung Kerja – Putussibau; Putussibau – Nanga Era; Nanga Era – Batas Kaltim; serta penanganan jembatan (tersebar). N o
Ruas
Belum Tembus (km)
Kawasan Hutan
Progres Perijinan
Upaya yang bisa dilakukan • Rekayasa Teknologi; • Melakukan kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sesuai dengan Permenhut Nomor P.85/Menhut-II/2014
1
Temajuk – Aruk
6,85
Taman Wisata Alam (TWA) Asuansang dan Gunung Melintang
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Telah Terbit.
2
Batas Kecamatan Siding/Seluas – Kec. Sekayam/Entikong
20,85
Hutan Lindung
Proses IPPKH
3
Rasau – Sepulau – BTS. Kapuas Hulu/Sintang
8,55
Hutan Lindung
Proses IPPKH
Hutan Lindung = 96,31 km Taman Nasional = 56,05 km
Proses IPPKH (Hutan Lindung); PKS (Taman Nasional)
4 Nanga Era – BTS. Kaltim 152,36 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Total
188,61
DATA KONDISI JALAN PARALEL PERBATASAN AKHIR 2016 1
2
3
4 Status Kawasan Hutan : TWA / TN : Hutan Lindung
5
6
7
8
9
10
11
12
Kebutuhan LegendaAlokasi Trase : - TA. 2017 : Rp. 1,1 Triliun : Tembus - TA. 2018 : Rp. 928 Milyar : Belum Tembus - TA. 2019 : Rp. 626 Milyar : Aspal TOTAL KEBUTUHAN
Rp. 2,95 Triliun
188.61 58
Strategi 5 PEMBANGUNAN DI 1 WILAYAH PERTUMBUHAN (WPS) YANG MERUPAKAN PULAU TERLUAR Pulau Kalimantan memiliki WPS pulau terluar yang tersebar pada dua Provinsi yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Gosong Makassar, Pulau Maratua, Pulau Sambit, Pulau Sebatik. Yang didukung dengan program antara lain: • Pembangunan TPA Pulau Sebatik • Penanganan Longsoran Jalan Lingkar Pulau Sebatik • Rekonstruksi Jalan Lingkar Pulau Sebatik • Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Temajuk Sebatik • Pembangunan Perumahan Perbatasan Darat Sebatik, Sebatik Barat, krayan selatan, Sebatik Tengah, Sebatik Utara, Simanggaris Lumbis Ogong Tulin Onsoi • Pembangunan rumah susun Sebatik
Bendungan Jatigede
4
KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR
Strategi Percepatan Pembangunan
Skema pendanaan alternatif lain (KPBU)
Penggunaan teknologi yang dapat mempersingkat proses perancangan (DED)
Aplikasi teknologi untuk menjaga permukaan jalan yang belum dapat langsung ditutup (karena keterbatasan dana)
Melaksanakan pembangunan jembatan gantung untuk daerah terisolasi
Penyiapan readiness criteria dilakukan oleh daerah
Pembagian peran dengan sektor lain
UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI KTI (SESUAI PERPRES 3/2016)
No
Proyek Strategis Nasional di KTI
No
Proyek Strategis Nasional di KTI
No
Proyek Strategis Nasional di KTI
1.
Jalan Tol Manado-Bitung
14.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw
27.
Bendungan Pamukkulu
2.
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
15.
Bendungan Teritip
28.
Bendungan Kolhua
3.
Jalan Lingkar Trans Morotai
16.
Bendungan Karalloe
29.
Bendungan Pelosika
4.
Jalan Palu-Parigi
17.
Bendungan Tapin
30.
Bendungan Loea
5.
Jalan Penghubung GorontaloManado
18.
Bendungan Passeloreng
31.
Bendungan Mbay
6.
Jalan Trans Maluku
19.
Bendungan Lolak
32.
Bendungan Bonehulu
7.
SPAM Regional Mamminasata
20.
Bendungan Raknamo
33.
Bendungan Bolangohulu
8.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong
21.
Bendungan Rotiklod
34.
Bendungan Long Sempajong
9.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau
22.
Bendungan Bintang Bano
10.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk
23.
Bendungan Mila
11.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota’ain
24.
Bendungan Tanju
12.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamassin
25.
Bendungan Kuwil Kawangkoan
13.
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini
26.
Bendungan Ladongi 62
KEMUDAHAN BERUSAHA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR PENYEDERHANAAN PROSES PENGADAAN INFRASTRUKTUR Perusahaan asing dapat mengikuti lelang proyek infrasatruktur tanpa harus mendirikan perusahaan di Indonesia, namun tetap harus mendirikan entitas bisnis di Indonesia setelah ditetapkan menjadi pemenang lelang.
PERSIAPAN PROYEK
Melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) untuk persiapan dan preFS, persiapan dokumen lelang, pemberian bantuan selama proses lelang, dan pemberian dukungan pemenuhan pembiayaan.
“Pemerintah Menjamin Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR”
FASILITAS FISKAL
DUKUNGAN PEMERINTAH
Dana dukungan tunai infrastruktur, dana pengadaan tanah, ijin dan lisensi, pembebasan lahan, penggunaan aset pemerintah, subsidi tarif energi terbarukan.
Ijin mendirikan bangunan Sertifikat hak guna bangunan
JAMINAN PEMERINTAH oleh Kementerian Keuangan melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)/PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)
63
PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN Pemerintah Daerah •
Dana Alokasi Khusus (Penugasan) • Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara • APBD • Pembangunan jalan prov/kab/kota • Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B • Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Pengembang an 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba)
Belanja KL • • •
BUMN •
Belanja KL • •
Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta TransKalimantan (MBTK)
BUMN •
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)
Pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat
Pengemba ngan Dunia Usaha dan Pariwisata Pengembang an 3 Kawasan Industri (KI) KPBU (Sei Pengembangan Pelabuhan Mangkei) •
Belanja KL • •
Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
Hub Kuala Tanjung
Pelaksanaan KORTEK dan KONREG mendorong pengusulan DAK menjadi lebih terarah dan pelaksanaan APBD lebih efektif dalam mencapai sasaran nasional dan daerah
64
ASPEK PENDANAAN Terdapat gap 58,7% dipenuhi melalui sumber non-anggaran pemerintah -> PINA (Pembiayaan Investasi Non APBN) Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur
APBN + APBD: Rp. 1.978,6 T (41,3%)
Kebutuhan Investasi Infrastruktur* 2015-2019: Rp. 4.796,2 T
Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur • Kepastian Usaha • Perizinan • Insentif
SWASTA
Peluang Pemanfaatan KPBU: Perpres 38/2015
PPP JV BUMN (brownfield)
BUMN: Rp. 1.066,2 T (22,2%)
PARTISIPASI SWASTA: Rp. 1.751,5 T (36,5%)
JV BUMN (greenfield)
BUMN
UPT yang sudah mendapat keuntungan dapat di KPBU-kan, sumber APBN adalah last resource
• Dibentuk Special Purpose Company (SPC) Untuk Proyek Yang Sudah Beroperasi • Dilakukan Divestasi Saham SPC • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN • Dibentuk SPC Untuk Proyek yang Sedang Disiapkan • Dilakukan Kerjasama dengan Swasta dalam SPC tersebut • Meningkatkan Kemampuan Ekspansi BUMN Tanpa PMN
PMN Untuk Penugasan
APBN/APBD
*) Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber: Bappenas- JICA, 2014: Background Study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim Kementerian PPN/Bappenas
65
POLA KPBU
Pola KPBU
1. KPBU Reguler 2. KPBU Dukungan Pemerintah 3. Penugasan BUMN
4. Availability Payment 5. Hybrid Financing (Soft Loan)
Pola Non KPBU 1. 2. 3. 4.
Penugasan BUMN Pemanfaatan dana perwalian (dana hibah) Harmonisasi Program Pemerintah dengan CSR Obligasi
5. Crowdfunding/Community Based Organization 66
KEMUDAHAN BERUSAHA Jaminan Pemerintah – Proyek Terbaru Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) telah menjamin 4 jalan tol yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh BPJT
Jalan Tol BatangSemarang
Jalan Tol Pandaan-Malang
Jalan Tol ManadoBitung
• Jalan tol pertama yang menerapkan skema PPP • Nilai Proyek sebesar Rp 11 Triliun • Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR • Badan Usaha PT Jasa Marga Semarang Batang
• Nilai Proyek sebesar Rp 6 Triliun • Masa Konsesi 35 tahun • Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR • Badan Usaha PT Jasa Marga Pandaan Malang
• Nilai Proyek sebesar Rp 8.7 Triliun • Masa Konsesi 40 tahun • Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR • Badan Usaha PT Jasa Marga Manado Bitung
Jalan Tol BalikpapanSamarinda • Nilai Proyek sebesar Rp 10 Triliun • Masa Konsesi 40 tahun • Lembaga Kontraktor Kementerian PUPR • Badan Usaha PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda
Source: Indonesia Infrastructure Guarantee Fund 67
Bendungan Jatigede
5
KETERPADUAAN PERENCANAAN DAN KESINKRONAN PROGRAM & PEMBIAYAAN DI KAWASAN PERBATASAN
PROFIL PULAU KALIMANTAN Kalbar : Kaltara : PKN Pontinak PKN Tarakan, PKN Tanjung Selor PKW Mempawah PKW Nunukan, PKW Malinau PKW Singkawang PKW Tou – Lumbis, PKW SambasPKW PKSN Nunukan, PKSN Tarakan Ketapang PKSN Tou – Lumbis, PKSN Sei Manggaris PKW Sintang PKSN Long Midang, PKSN Long Nawang PKW Putusibau PKSN Sei Ular, PKSN Serudong PKW Entikong PKSN Bakalan, PKSN Benuang, PKW Sanggau PKSN Long Pujuangan PKSN Jagoibabang KSPN Derawan, Bandara Maratua PKSN Entikong Kab. PKSN Jasa Sambas PKSN Nangabadau Kota WPS 21 Kab. Mahakam Kab. Singkawang Bengkayang PKSN Paloh Aruk Ulu Kab. Kapuas Hulu Kab. KI Landak Landak Kab. Kab. KI Ketapang Sanggau Pontianak Kota KSPN Sentarum Pontianak Kab. Murung Raya Pelabuhan Pontianak Kab. Sintang Kab. Kab. Sekadau Food estate Kubu Raya Kab. Kayong Utara
WPS 20
Kab. Berau Kab. Malinau
Kab. Kutai Timur
WPS 23
Kab. Lamandau
Kab. Kotawaringin Kab. Barat Sukamara
Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Katingan
Kota Palang karaya Kab.
Kota Bontang
Kab. Kutai Kartanegara
Kota Samarinda Kab. Kutai Barat
Kab. Kapuas
Kota Tarakan
Kab. Bulungan
Kab. Barito Utara
Kab. Ketapang
Keterangan : Batas provinsi : Batas Kabupaten/Kota : Batas Negara : Jalan Nasional : Jalan Provinsi
Kab. Tana Tidung
Kab. Gunung Mas
Kab. Melawi
Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik
Kab. Nunukan
Kab. Barito Kab. Paser Selatan Kab. Kab. Tabalong Barito Timur Kab. Kab. Hulu SungaiBalangan Utara Kab. Kab. Hulu Sungai
Pulang WPS 22 Hulu Sungai Kalteng : Tengah Kotabaru Pisau Selatan Kab. Kab. Kab. PKN Palangkaraya Seruyan Barito Tapin Kab. PKW Kuala Kapuas, PKW Pangkalan Bun KotaKuala Banjar Kab. Tanah Kota PKW Buntok, PKW Muarataweh Banjarmasin Bumbu Banjarbaru PKW Sampit Kab. Tanah Laut KSPN Tanjung Putting Pelabuhan Sampit Bandara Muara Taweh : Beringin Bandara Tebelian : Susilo Food estate
Kota Balikpapan Kab. Penajam Paser utara
Kab.
69
Kaltim : PKN Bontang PKN Samarinda PKN Tenggarong PKN Balikpapan PKW Tanjung Redeb PKW Sangata PKW Tanah Paser PKW Sendawar PKSN Long Pahangai Pelabuhan Samarinda Pelabuhan Balikpapan : Kariangau Bandara Samarinda Baru Food estate
Kalsel : PKN Tanah Laut PKN Banjar PKN Banjarmasin PKN Banjarbaru PKN Barito Kuala PKW Amuntai PKW Martapura PKW Marabahan PKW Kota Baru PKW Kandnagan PKW Batu Licin PKW Tanjung KI Batulicin KI Jorong
KAWASAN TEMATIK DI PULAU KALIMANTAN (1) Provinsi
KALIMANTAN BARAT
Kawasan Tematik Kawasan Perbatasan PKSN Sambas (Aruk) Kawasan Perbatasan PKSN Bengkayang Kawasan Perbatasan PKSN Sanggau Kawasan Perbatasan PKSN Sintang Kawasan Perbatasan PKSN Kapuas Hulu Kabupaten Tertinggal KI Landak KI Tayan KI Ketapang KEK Ketapang KEK Pontianak KAPET Khatulistiwa Kawasan Kota Baru Pontianak Kawasan Lumbung Pangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Kawasan Pelabuhan Nasional Ketapang Kawasan Pelabuhan Umum Pontianak
Kota/ Kabupaten
Kecamatan
Kab Sambas Kab Bengkayang Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Landak Kab Landak Kab Sanggau Kab Ketapang Kab Ketapang Kota Pontianak Kab Sanggau Kota Pontianak Kab Sambas Kab Ketapang Kota Pontianak
RKP 2018 √ √ √ √ √ √
Kec Pemangkat
Kawasan Pelabuhan Internasional HUB Kelas I Pontianak Kota Pontianak
KALIMANTAN TENGAH
Kawasan Bandar Udara Pengumpul Tebelian Kawasan Pelabuhan ASDP Ciremai Kawasan Perdesaan Strategis Segedong Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gerbang Kayong KSPN Tanjung Puting KAPET DAS Kakap KAPET DAS Kakap Kawasan Penanganan Khusus Tanjung Putting Kawasan Pelabuhan Umum Sampit Kawasan Perdesaan Strategis Kuala Kurun KI Jorong KI Batulicin KEK Batulicin KAPET Batulicin Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Metropolitan Banjarbakula
Kab Sintang Kab Sambas Kab Mempawah Kab Kayong Utara Kab Kotawaringin Barat Kota Palangkaraya Kab Pulang Pisau Kab Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Timur Kab Gunung Mas Kab Tanah Laut Kab Tanah Bumbu Kab Tanah Bumbu Kab Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Kab Banjarbaru Kab Banjar
√
KAWASAN TEMATIK DI PULAU KALIMANTAN (2) Provinsi
KALIMANTAN SELATAN
Kawasan Tematik KI Jorong KI Batulicin KEK Batulicin KAPET Batulicin Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Metropolitan Banjarbakula Kawasan Kota Baru Banjarbaru Kawasan Lumbung Pangan Pelabuhan Utama Internasional Trisakti Banjarmasin Kawasan Pelabuhan Nasional Batulicin Kawasan Perdesaan Strategis Halong Kawasan Pulau Kecil Terluar- Pulau Sebatik Kawasan Pulau Kecil Terluar-Pulau Gosong Makasar Kawasan Perbatasan PKSN Malinau (Long Nawang) Kawasan Perbatasan PKSN Nunukan Kawasan Pulau Kecil Terluar Pulau Sebatik Kawasan Pulau Kecil Terluar Pulau Gosong Makasar KI Tanah Kuning
KALIMANTAN UTARA
KI Tarakan KEK Tarakan Kawasan Kota Baru Tanjung Selor Kawasan Pelabuhan Internasional Tarakan Kawasan Pelabuhan Nasional Nunukan
Kota/ Kabupaten
RKP 2018
Kab Tanah Laut Kab Tanah Bumbu Kab Tanah Bumbu Kab Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Kab Banjarbaru Kab Banjar Kab Barito Kuala Kab Tanah Laut Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab Tanah Bumbu Kab Balangan Kab. Nunukan Kab. Nunukan Kab Malinau Kab Nunukan Kab. Nunukan Kab. Nunukan Kab Bulungan (Perkotaan Tanjung Selor) Kota Tarakan Kota Tarakan Kab Bulungan (Perkotaan Tanjung Selor) Kota Tarakan Kab Nunukan
Kawasan Perdesaan Strategis Malinau (Desa Pulau Sapi) Kab Malinau Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sebatik
Kecamatan
Kab. Nunukan
√ √ √ √ √ √ √
KAWASAN TEMATIK DI PULAU KALIMANTAN (3) Provinsi
KALIMANTAN TIMUR
Kawasan Tematik Kawasan Pulau Kecil Terluar- Pulau Maratua Kawasan Pulau Kecil Terluar- Pulau Sambit Kawasan Perbatasan PKSN Mahakam Ulu Kawasan Pulau Kecil terluar Pulau Maratua Kawasan Pulau Kecil terluar Pulau Sambit KI Berau KI Karingau KI Bontang KEK Maloy (MBTK) KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, Balikpapan) KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, Balikpapan) KAPET Sasamba (Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, Balikpapan) Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang Kawasan Perkotaan PKN Balikpapan-TenggarongSamarinda-Bontang Kawasan Pelabuhan HUB Semayang Kawasan Bandar Udara Internasional Sepinggan Kawasan Pelabuhan Nasional Tanjung Sangata Kawasan Pelabuhan ASDP Penajam Paser Utara Kawasan Pelabuhan Ferry Karingau Kawasan Pelabuhan Utama Samarinda Kawasan Bandar Udara Pengumpul Samarinda Baru Kawasan Perdesaan Strategis Loa Kulu
Kota/ Kabupaten Kab. Berau Kab. Berau Kab Mahakam Ulu Kab. Berau Kab. Berau Kab Berau Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Bontang Kota Samarinda Kab Kutai Kertanegara Kota Balikpapan Kota Balikpapan Kab Kutai Kertanegara Kota Samarinda Kota Bontang Kota Balikpapan Kota Balikpapan Kab Kutai Timur Kab Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Samarinda kab Kutai Kertanegara
Kecamatan
RKP 2018 √ √ √ √ √ √
√
PROGRAM 2018 WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN • Pembangunan BG Perbatasan Kab Sambas
• Pembangunan BG Perbatasan Kab Sanggau
Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Nanga Era BtsKaltim Zeni (107 Km)
• Pembangunan BG Perbatasan Kab Kapuas Hulu
• Pembangunan SPAM Kec Samarinda Utara
• Pembangunan jalan Bts Kec Siding Seluas Bts Kec Sekayan Entikong (48 Km)
• Pembangunan TPA Sanitary Landfill Kab. Sintang
Pembangunan rumah khusus Kab. Mahakam Ulu
PEMBANGUNAN JALAN LONG NAWANG LONG PUJUNGAN BUKA HUTAN
• • • •
BATAS KALBAR TIONG OHANG ZENI 1 (28 Km) LONG PAHANGAI LONG BOH ZENI 2 (24 Km) TIONG OHANG LONG PAHANGAI 1-4 BATAS KALBAR TIONG OHANG PENINGKATAN 1 (40 Km) • LONG PAHANGAI LONG BOH PENINGKATAN 1-2 • Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perbatasan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu
PROGRAM KETERPADUAN WPS 20 KETAPANG- SAMBAS TAHUN 2018 • Studi Potensi Embung Kabupaten Bengkayang
• Peningkatan DRT Kab Bengkayang dan Mempawah Rekonstruksi Ruas Bengkayang Sanggau Ledo
• Pembangunan TPS 3R Kab Bengkayang • Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kab Bengkayang
Rekonstruksi Ruas Sanggau Ledo Seluas
BSPS Kab Bengkayang Kec Suti Semarang Lembah Bawang
Penataan Kws Hijau Kab Bengkayang
Pembangunan rumah khusus Kab Bengkayang
Pembangunan IPAL komunal Kab Bengkayang 1 Unit 50 KK
PROGRAM KETERPADUAN WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2018 • Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Bts Kec Sekayan Entikong Rasau 2 Kab Sanggau • Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Ruas Bts Kec Siding Seluas - Bts Kec Sekayan Entikong Kab Sanggau • Pembangunan Jembatan Entikong Cs (100 m) Kab Sanggau
Pembangunan Embung Bareng Berkawat Kabupaten Sanggau Pembangunan rumah khusus Desa Nanga Tempuna Kab Sintang (100 Unit)
Pembangunan Rumah Susun Pekerja RSUD Kab Sanggau
• Pembangunan TPA Sanitary Landfill Kab Sintang • Pembangunan TPST3R 24MH K Unit Kab Sintang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Sintang
24. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang PROGRAM Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
Lokasi Prioritas Kebutuhan Dukungan Program 2017 ARAHAN WPS& 22 1 PALANGKARAYA-BANJARMASIN-BATULICIN 2018 B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
Pembangunan Jembatan Tumbang Samba Pembangunan Jalan TUMBANG HIRANTUMBANG SAMBA Pembangunan Jaringan Irigasi Baru DI KARAU Pembangunan Bendungan Tapin
Pembangunan TPA Regional Banjarbakula Sanitary Landfill 1 unit
Pembangunan TPA Bongkang KecHaruai Kab. Tabalong PEMBANGUNAN PENAMBAHAN LAJUR JALAN MANTIMIN PARINGIN LINGKAR WALANGSI LINGKAR KANDANGAN UMYC
Pembangunan Rumah Susun Sewa MBR Kotabaru
Pembangunan Rusunawa Pekerja MBR Banjarmasin PENGGANTIAN JEMBATAN SMARTAPURA III
Peningkatan Kawasan Permukiman NelayanTepi Air Kampung Kuin Kota Banjarmasin
24. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang PROGRAM Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
Lokasi PrioritasWPS & Kebutuhan KETERPADUAN 221 Dukungan Program 2017 PALANGKARAYA-BANJARMASIN-BATULICIN 2018
Pembangunan Embung Kebun Raya Provinsi Kalimantan Selatan Kab Banjar (1 buah) PEMBANGUNAN JALAN ANJIR PASAR (BTS.PROV.KALTENG ) SERAPAT - BTS. KOTA BANJARMASIN (0,5 km) Pembangunan PSU Perumahan Kab. Barito Kuala* (1000 unit) (W) PENGGANTIAN JEMBATAN S.BAMBAN Kab Tanah Laut (18,9 m) Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kabupaten Tanah Laut (1 Ha) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu (7 km) PENGGANTIAN JEMBATAN S.ANU II (10,7 m) Pembangunan jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kws. Satui Kab.Tanah Bumbu (1 kwsn)
Pembangunan PSU Perumahan Kab.Tanah Bumbu* (500 unit) (W)
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
Pembangunan Rumah Susun Sewa MBR Kab Kota Baru (70 unit) Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Kelumpang Utara Kab Kota Baru (1 kwsn) Pembangunan Rumah Khusus Kec. Pulau Laut Kepulauan* Kab Kota Baru (100 unit)
Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Hampang Kab Kota Baru(1 kwsn) PENGGANTIAN JEMBATAN S.KIRIMAN II Kab Kota Baru (30,5 m) PENGGANTIAN JEMBATAN S.GALAN (30,5 m)
78
Lampiran
• Pembangunan kapasitas SPAM kab/kota (2017-2019) (N,D,L) • Pembangunan jaringan IKK di berbagai kab/kota (2017-2019) (N,D,L) • Pembangunan jaringan perpipaan kawasan kumuh (2017-2019) (N,D,L) • Pembangunan jaringan SPAM Kawasan Perbatasan (20172019) (N,D,L) • Pembangunan jaringan IKK di berbagai kab/kota (2017-2019) (N,D,L)
• Pembangunan TPA Regional Banjarbakula, TPA Mempawah, TPA Sekadau, TPA Kota Singkawang, TPA Murung Raya, TPA Sambutan Zona II Samarinda, TPA Pulau Sebatik (2017) (N) • Pembangunan TPS 3 R Kab. Sambas, Kab. Bulungan, Kab. Nunukan (2017( (N) • Pembangunan TPS 3R di kab/kota lainnya (2018-2019) (N,D,L) • pembangunan drainase lingkungan di seluruh kab/kota (2017-2019) (N.D)
• pembangunan IPLT di seluruh kab/kota (N,D) (2017-2019) • Pembangunan IPAL di seluruh kab/kota (N,D) (2017-2019) • Pembangunan SANIMAS di seluruh kab/kota (N,D,L) (20172019)
• Peningkatan Jaringan Irigasi (Kab.Ketapang Kalimantan Barat), (22.249 Ha), (2017 – 2019), (N,D,L) • Peningkatan Jaringan Irigasi (Kab.Barito KualaKalimantan Selatan), (20.027 Ha), (2017 – 2019), (N,D,L)
• • •
Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (Myc 2015-2017) (3,05 Km) (2017) (L)
• •
Pembangunan Rumah Swadaya seluruh Kab/Kota (2017)(N) Pembangunan Rumah Khusus di Kab.Bulungan-Prov. Kalimantan Utara (2017)(N) Pembangunan Rumah Susun di Kota Banjarmasin,Kab.Tanah Bumbu,Kab. Kota Baru,Kab.HSU-Prov.Kalimantan Selatan(2017)(N) Pembangunan Rumah Susun di Kota Tarakan-Prov Kalimantan Utara((2017)(N) Pembangunan PSU Rumah Umum seluruh Kab/Kota(2017),(N)
PETA DEVELOPMENT PLAN 2017-2019 PULAU KALIMANTAN
Jaringan jalan bebas hambatan Sei Pinyuh-Pontianak (Kalbar) (53,67 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Mempawah-Sei Pinyuh(Kalbar) (9,12 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Pontianak-Tayan (Kalbar) (86,88 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Singkawang-Mempawah (Kalbar) (63,17 Km) (2020 – 2038) (N) Jalan Bebas Hambatan Balikpapan-Samarinda (Kaltim) (99 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan simpang penajam – Balikpapan (Kaltim) (52,53 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Samarinda-Tenggarong (Kaltim) (38,13 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan simpang penajam – Balikpapan (Kaltim) (52,53 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Tanah Grogot-Penajam (Kaltim) (64,41 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Samarinda-Bontang (Kaltim) (66,69 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Bontang-Sangata (Kaltim) (54,82 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Liang Anggang-Pelaihari (Kalsel) (71,07 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Kuala Kapuas-Banjarmasin(Kalsel) (46,68 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Marabahan-Banjarmasin (Kalsel) (45,28 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Liang Anggang-Martapura(Kalsel) (43,74 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Palaihari-Pagatan (Kalsel) (76,28 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Pagatan-Batulicin (Kalsel) (34,14 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Batulicin-Tanah Grogot (Kuaro) (Kalsel) (162,48 Km) (2020 – 2038) (N) Jaringan jalan bebas hambatan Banjarmasin-Liang Anggang (Kalsel) (59,07 Km) (2020 – 2038) (N)
• Pembangunan SPAM di kab/kota (N,D,L) • Pembangunan jaringan perpipaan kawasan kumuh • Pembangunan jaringan SPAM Kawasan Perbatasan) (N,D,L) Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air • Pembangunan jaringan IKK di berbagai kab/kota (N,D,L) •
Pembangunan TPA baru Kab. Kubur Raya (2031),Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Timur (2034) (N,D,L)
:Pembangunan drainase lingkungan di seluruh kab/kota (N.D)
• •
Pembangunan IPLT (N,D,L) Pembangunan SANIMAS di seluruh kab/kota (N,D,L)
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk mendukung kedaulatan Pangan di Kota Singkawang Prov.Kalimantan Barat 3.961 Ha (2020) 2. Pembangunan Waduk 906 Juta M3/Tahun di Sungai Pinoh Kab.Melawi Provinsi Kalimantan Barat (2026) 3. Pembangunan Daerah Irigasi Baru untuk mendukung kedaulatan Pangan di Kab. Lamandau.Prov. Kalimantan Tengah 3.900 Ha (2038)
• • • • •
Pembangunan Rumah Swadaya seluruh Kab/Kota (2017)(N) Pembangunan Rumah Khusus di Kab.Bulungan-Prov. Kalimantan Utara (2017)(N) Pembangunan Rumah Susun di Kota Banjarmasin,Kab.Tanah Bumbu,Kab. Kota Baru,Kab.HSU-Prov.Kalimantan Selatan(2017)(N) Pembangunan Rumah Susun di Kota Tarakan-Prov Kalimantan Utara((2017)(N) Pembangunan PSU Rumah Umum seluruh Kab/Kota(2017),(N)
PETA MASTER PLAN 2020-2038 PULAU KALIMANTAN
MASTERPLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WPS 20 KETAPANG SAMBAS TAHUN 2025 KSPN Sambas dan sekitar
Jalan Perbatasan Kalimantan
KTM Subah
KI Mandor/ Landak
Bandar Singkawang KI Tayan
Pelabuhan Pantai Kijing
KI Ketapang
Jaringan Irigasi DI. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang 700 Ha
Jalur Rel Kereta Api Sambas Ketapang
Bandara Supadio Pontianak
Perumahan di Sekitar KI dan KTM
KAPET Katulistiwa
KTM Rasau Jaya KTM Gerbang Kayong
Infrastruktur Cipta Karya Terpadu di SimpulSimpul Perkotaan
82
DEVELOPMENT PLAN WPS 20 KETAPANG-PONTIANAK-SINGKAWANG-SAMBAS TAHUN 2015 – 2019 • •
Pembangunan TPA Kab Mempawah (2017) Pembangunan IPA Kapasitas 300 ltr/dtk Kws. Industri Mandor (2019) Perkuatan Tebing Sungai Kapuas (Lanjutan) Pontianak(2016) Pembangunan Pemecah Gelombang Pantai Pasir Panjang Singkawang (2017) Pembangunan bangunan pengendali banjir di Kota Sungai Raya (2019) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (2015) Pembangunan Rumah Khusus di Pontianak (2016) PSU Rumah Umum Pontianak 100 Unit (2017) Rumah Khusus beserta PSU dan Mebeulair di Kws. Industri Mandor (2019) Penggantian Jembatan Sei Pinyuh – Batas Kota Pontianak (2015) Penggantian jembatan jln. Kom yos sudarso (jln. Pak kasih (2016) Pembangunan Jembatan Sambas Besar sepanjang (2019)
Peningkatan Jalan Ruas Teluk Batang Seponti KTM Gerbang Kayong (2019)
• SPAM Pemanfaatan idle capacity ikk sungai raya kab.Kubu Raya (2016) • Pembangunan TPA Kab Mempawah (2017)
• Pengembangan SPAM Segedong (IPA 80 lt/det, 600m3 reservoir, penambahan jaringan pipa diameter 300 mm Pontianak (2019) •
• •
Pembangunan Jembatan Landak II (2017) Pembangunan Jembatan Kapuas III (2019) Pembangunan Duplikat Jembatan Landak (2019)
Pembangunan Jalan Temajuk – Aruk (2017)
MASTERPLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2025 Pengembangan Jaringan Jalan Penghubung Lintas Pulau Kalimantan
Jalan Mensalong Tou Lumbis
KTM Simanggaris
Jalan Paralel Perbatasan Temajuk-Sebatik
Bandara Paloh
KTM Sebatik
KSPN Sambas
Pelabuhan Pengumpan Nunukan
KSPN Kayan Mentarang
KSPN Long Bangun KTM Subah KTM Gerbang Mas Perkasa KSPN Long Sentarum KI Landak Kegiatan : Kelapa Sawit, Bauksit
KI Sanggau Kegiatan : Kelapa Sawit, Perkayuan
PLBN Aruk, Nanga Badau, Entikong
84
DEVELOPMENT PLAN WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2015-2019 Pembangunan Embung Sungai Buluh Kapuas Hulu (2016) Pembangunan Sarpras Air Baku Kota Sambas (2017)
Pelebaran Jalan Nanga Badau (2017) Pemb. Jembatan Ruas TemajukNanga Badau (2017)
• Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan (2015) • Pembangunan Jalan Temajuk - Aruk (2016) • Pelebaran Jalan Bts Serawak Entikong (2017)
• •
• Pembangunan Fasilitas dan Penggenangan Embung Sebatik Kab. Nunukan (2015) • Pemb. Embung Pulau Bunyu Kab. Bulungan (2017) • Pengembangan Waduk Peso, Long Sempajang Kab. Bulungan (2018)
Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) (2015) Pemeliharaan Jalan Sanggau – Sekadau (2017) Rumah Khusus beserta PSU dan Mebeulair di Kws. Industri Mandor (2018)
Pembangunan jalan Mensalong - Tau Lumbis Buka Hutan (2017-2018)
Pembangunan Embung di Kabupaten Sintang (Tahap I) (2015)
Pembangunan Jembatan Sambas Besar (2 tahap) (2018)
• Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Nunukan (2015) • Peningkatan Kualitas Permukiman Pedesaan Perbatasan Kab Kapuas Hulu(2016) • Pengembangan Infr astruktur Permukiman Long Apari (2017) Pemeliharaan Jalan Ruas Nanga-SemangutPutussiabu (2017) Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau Sekadau (Relokasi) (2015)
Lokasi Prioritas & Kebutuhan Dukungan Program 2017 24. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang MASTERPLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
1
WPS 22 PALANGKARAYA-BANJARMASIN-BATULICIN 2025
Jalan Nasional Kalimantan Tengah (Palangkaraya-Kualakapuas)
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
Palangkaraya
Pelabuhan Batulicin
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Banjarmasin
Bandara Syamsoeddin Noor KTM Lamunti Kab. Kapuas KTM Cahaya Baru Kab. Barito Kuala
Batulicin
KI Batulicin Luas : 530 Ha Jenis Industri : Industri Besi Baja
Waduk Riam Kanan
DEVELOPMENT PLAN WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin TAHUN 2015-2019 •
• • • • •
Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti ( Pelabuhan Trisakti - Liang Anggang ) (2015) Pembangunan Jembatan Sei Basirih (2015) Pembangunan Jalan Lingkar dalam Batulicin (2015) Pelebaran jalan ds. Sungai cuka (bts.Kab.Kotabaru)-sebamban (46,7M) (2016) Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Batulicin II (2017) Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut (2018-2019)
• • • • • • •
• Pembangunan SPAM IKK di Kabupaten Kotabaru (2015) • Pembangunan SPAM Kawasan MBR Kab. Tanah Laut (2015) • Peningkatan kualitas rumah swadaya (Rp. 30M) (2016) • Pembangunan Drainase Kawasan (10M) (2016) • Pembangunan IPAL Kawasan Terpadu Kota Palangkaraya (2017) • Pembangunan SPAM Banjar Bakula (2018-2019) • Pembangunan Rumah Susun dan meubelair (12,3M) (2016) • Pembangunan PSU Perumahan Kota Banjarbaru (2017) • Pembangunan Rusun Kota Banjarmasin (2017) • Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi (20182019)
Pembangunan Penyediaan Air Baku Kab. Kota Baru (2015) Pembangunan Bendungan Tapin (2017) Pembangunan Penyediaan Air Baku Kab. Kota Baru (2015) Pembangunan Penyediaan Air Baku Barimba & Anjir (Rp.25M) (2016) Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit (2017) Pembangunan Flood Control Sungai Martapura (2017) Pembangunan Embung Tala (2018-2019)
SK
SK
BB
B
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
MASTERPLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WPS 23 BALIKPAPAN – SAMARINDA – MALOY 2025 B
= Simpul Batubara
SK
= Simpul Sawit dan Karet
KTM Maloy Maliorang
KEK Maloy
Jalur Kereta Api Balikpapan Samarinda
Kawasan Industri Bontang
Jalan Tol Samarinda Balikpapan
Kawasan Industri Kariangau
Bandara Internasional Sepinggan
Pelabuhan Samarinda
Samarinda
Balikpapan
Kawasan Industri Kota Samarinda
Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan
88
DEVELOPMENT PLAN WPS Balikpapan-Samarinda-Maloy TAHUN 2015-2019 = Simpul Batubara B• Pembangunan
•
• • •
Jembatan Pulau = SimpulII Sawit dan Karet Balang (MYC) di Kota Balikpapan (2015) Pembangunan Jalan = Kotamadya Akses Pelabuhan = Ibukota Kabupaten Sk) 5 Maloy (Rencana KM, Rp. 81 M (2016) = Jalan Nasional Pembangunan Jembatan Manggar Balikpapan (2017) Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda (2018-2019) Pembangunan Jalan SangkulirangTaliyasan-GunturTanjung Redep (20182019)
• Pembangunan Rumah Swadaya Prov. Kalimantan Timur (2017) • PSU Rumah Umum Kota Balikpapan (2017) • Rusun Pekerja dan Nelayan Loktuan Bontang (2017) • Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi (2018-2019)
• Pembangunan Bendungan Marangkayu, Kab. Banyuwangi (9,3 juta m³) (MYC) (2015) • Pembangunan Embung Wain 3 (20M) (2016) • Pembangunan Bendungan Teritip (133,58M) (2016) • Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan (34,95M) (2016) • Pembangunan Intake Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara (2017) • Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar (2018-2019)
• Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang (2015) • Pembangunan Spam Ikk Kab. Kutai Timur Kap. 50 l/det (17M) (2016) • Pembangunan infrastruktur permukiman kumuh kawasan Selili dan S. Parman (7M) (2016) • Pembangunan TPA Kota Balikpapan (2017) • Infrastruktur Air Limbah di Kota Balikpapan dan Samarinda (20182019)
