KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
“STRATEGI PENINGKATAN PERAN TIM TERPADU DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH” DISAMPAIKAN OLEH :
RAKORNAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017 JAKARTA, 15 MARET 2017
TUJUAN BERNEGARA & BERPEMERINTAHAN Pembukaan UUD 1945 alinea IV
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA & TUMPAH DARAH INDONESIA
1
2
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
4
3
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
KEMERDEKAAN
PERDAMAIAN ABADI 2
PERAN KEPALA DAERAH DLM KAMTRAMTIBMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TUGAS PEM TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TRAMTIBUM DAN LINMAS PASAL 12 AYAT 1 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YG BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR, YG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH SBG BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN. PASAL 25 AYAT 1 MENYATAKAN BAHWA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA SBG APARATUR PEMERINTAH, JUGA MERUPAKAN BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, YG WAJIB DILAKSANAKAN KEPALA DAERAH PASAL 65 AYAT 1 HURUF (B) DAN PASAL 67 HURUF A MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA TRAMTIBMAS ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
PLURALITAS BANGSA INDONESIA
BANGSA INDONESIA
-SUKU -AGAMA -RAS -BUDAYA
TERBIASA DENGAN PERBEDAAN HIDUP BERDAMPINGAN SECARA DAMAI SEMANGAT KESATUAN
NAMUN PERBEDAAN TSB MEMILIKI POTENSI BAHAYA LATEN BERUPA KONFLIK SOSIAL YANG SERINGKALI MENIMBULKAN KORBAN, BAIK JIWA MAUPUN MATERIL, SEHINGGA JIKA TIDAK DITANGANI DGN BAIK AKAN MENGANCAM STABILITAS KEAMANAN NASIONAL.
BHINNEKA TUNGGAL IKA
TAWURAN ANTAR PELAJAR/ MAHASISWA
KONFLIK SDA/ SENGKETA AGRARIA
BENTROKAN ANTAR WARGA/ PEMUDA
KASUS KONFLIK SOSIAL
BENTROK / PERANG ANTAR POK MASY/SUKU PASCA PILKADA
BENTROKAN ANTAR ORMAS/OKP
MASALAH ALIRAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN
MASALAH IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH
KASUS AKTUAL KONFLIK SOSIAL MENONJOL SENGKETA LAHAN/AGRARIA
•BENTROK SENGKETA HGU PTPN II DI BINJAI, SUMATERA UTARA. •BENTROK SENGKETA LAHAN ANTARA PT GLORY POINT DENGAN MASYARAKAT KAMPUNG HARAPAN SWADAYA, BATAM, KEPRI.
MASALAH ALIRAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN
•PENOLAKAN KEBERADAAN JAMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI) OLEH WARGA DI KEL. SRIMENANTI, KEC. SUNGAILIAT, KAB. BANGKA, KEP. BABEL.
BENTROK ANTAR KELOMPOK MASY/SUKU PASCA PILKADA BENTROKAN ANTAR ORMAS/OKP BENTROKAN ANTAR KELOMPOK PEMUDA/WARGA
•BENTROK ANTAR KELOMPOK MASY SUKU DANI DAN SUKU MONI DI SUGAPA INTAN JAYA TGL 23-25 FEB 2017, YG MENYEBABKAN 6 (ENAM) ORG TEWAS MERUPAKAN EKSES KONFLIK POLITIK (SENGKETA PILKADA). •BENTROK POK ORMAS ANTARA FPI DAN GMBI DI BANDUNG DAN BOGOR (JAWA BARAT). •TAWURAN ANTAR POK PEMUDA/WARGA DI JL. TAMBAK MANGGARAI JAKSEL TGL 5 MARET 2017, YG MENYEBABKAN 2 (DUA) ORG TEWAS. •BENTROK WARGA DI DESA BUJUG AGUNG, TULANG BAWANG, LAMPUNG •BENTROK ANTAR WARGA KELURAHAN MANGGA DUA DENGAN WARGA TOBOKO, TERNATE SELATAN, KOTA TERNATE. MALUKU UTARA
JUMLAH DATA PERISTIWA KONFLIK SOSIAL DARI TAHUN 2014 HINGGA 2017
2014 2015 2016 2017 83
PERISTIWA KONFLIK
58
PERISTIWA KONFLIK
68
PERISTIWA KONFLIK
8
PERISTIWA KONFLIK
Hingga Bulan Februari 2017
PERISTIWA KONFLIK TERJADI DI SETIAP DAERAH DENGAN JUMLAH YANG BERBEDA BEDA DI SETIAP TAHUNNYA.
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1. UU NO.7 THN 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PEMERINTAH MENERBITKAN REGULASI
2. PP NO.2 THN 2015 TTG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.7 THN 2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3. PERMENDAGRI NO.42 THN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MENGAMANATKAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT NASIONAL
TINGKAT PROVINSI
TINGKAT KAB/KOTA
MELAKUKAN LANGKAH PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK
TINGKAT NASIONAL
PENGARAH
KETUA WK KETUA I WK KETUA II WK KETUA III WK KETUA IV WK KETUA V
WK KETUA VI WK KETUA VII WK KETUA VIII WK KETUA IX SEKRETARIS WKL SEKRE I WK SEKRE II WK SEKRE III WK SEKRE IV WK SEKRE V WK SEKRE VI WK SEKRE VII WK SEKRE VIII ANGGOTA
: 1. MENKO POLHUKAM 2. MENKO PMK 3. MENKO PEREKONOMIAN 4. MENKO KEMARITIMAN : MENTERI DALAM NEGERI : KAPOLRI : PANGLIMA TNI : JAKSA AGUNG : MENTERI SOSIAL : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : MENTERI KESEHATAN : MENTERI KEUANGAN : MENTERI PPN/BAPPENAS : KEPALA BIN : DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM : KABAHARKAM POLRI : KASUM TNI : JAM INTEL KEJAKSAAN RI : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMSOS : DIRJEN PD KEMENDIKBUD : DIRJEN PD KEMENKES : DEPUTI BAPPENAS : DEPUTI II BIN : UNSUR PEJABAT K/L TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN.
TINGKAT PROV
KETUA WK KETUA I WK KETUA II WK KETUA III
WK KETUA IV WK KETUA V SEKRETARIS WKL SEKRE I WKL SEKRE II WK SEKRE III ANGGOTA
: GUBERNUR : SEKDA PROVINSI : KAPOLDA : PANGDAM/DANREM/ KEPALA SATUAN TNI WIL SETEMPAT : KAJATI : KABINDA : KABAN KESBANGPOL PROV : KARO OPS POLDA : ASOPS KODAM/ KASREM : ASINTEL KEJATI : PEJABAT SKPD PROV DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL TERKAIT SESUAI KEB
TINGKAT KAB/KOTA
KETUA WK KETUA I WK KETUA II WK KETUA III WK KETUA IV SEKRETARIS WKL SEKRE I WKL SEKRE II WKL SEKRE III ANGGOTA
: BUPATI/WALIKOTA : SEKDA : KAPOLRES : DANDIM : KAJARI : KABAN KESBANGPOL KAB/KOTA : KABAG OPS POLRES : KASI OPS KODIM : KASI INTEL KEJARI : PEJABAT SKPD KAB/KOTA DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL TERKAIT SESUAI KEB
TUGAS TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MENGOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, & MENGAWASI PENANGANAN KONFLIK MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PUBLIK TENTANG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA PENANGANANNYA
MELAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI MERESPON SECARA CEPAT & MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI & PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI REKONSILIASI, REHABILITASI, & REKONSTRUKSI
TIMDU PKS DAERAH BELUM BERJALAN SCR OPTIMAL MASIH BANYAK DAERAH YG BLM BENTUK TIMDU PKS DAN SUSUN RENAKSI DAERAH (DR JMLH 514 KAB/KOTA, SEBANYAK 187 KAB/KOTA BLM BENTUK TIMDU PKS).
SINERGI PENANGANAN KONFLIK MELALUI TIMDU DAN RENCANA AKSI TERPADU DAERAH BELUM MAKSIMAL IMPLEMENTASI PELAKS RENAKSI TERPADU PKS TERKENDALA PADA LEMAHNYA KOORD ANTAR OPD DAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH. MASIH BANYAK INSTANSI VERTIKAL DAERAH YG TDK MENSINERGIKAN PROGRAMNYA DLM RENAKSI TERPADU PKS DAERAH.
MINIMNYA DUKUNGAN ANGGARAN DI DAERAH TERKAIT PROGRAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BLM DIJADIKAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH.
1
• KEPALA DAERAH (SELAKU KETUA TIMDU PKS) DAN SEKDA (SELAKU WAKIL KETUA I TIMDU PKS) UTK MENINGKATKAN KOORD AKTIF DGN UNSUR TIMDU PKS, SERTA MENINGKATKAN INTENSITAS PERTEMUAN TIMDU PKS (MINIMAL 3 KALI DLM 1 THN ANGGARAN)
2
• KEPALA DAERAH (SELAKU KETUA TIMDU PKS) DAN SEKDA (SELAKU WAKIL KETUA I TIMDU PKS) MEMBERIKAN FASILITASI TERHADAP TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN DARI PEMERINTAH DAERAH
3 4
• BAPPEDA UTK MENETAPKAN KEGIATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI BBRP OPD TERKAIT SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS DI DAERAH
• PENINGKATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BAGI APARATUR PEMDA, ANGGOTA TIM TERPADU, DAN MASYARAKAT TTG PERATURAN PER UU AN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
REKAP PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Jumlah Kab/Kota Prov
No
Provinsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau* Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Utara* Bali Nusa Tenggara Barat
23 33 19 12 7 11 10 17 7 15 6 27 35 5 38 8 14 13 10 14 5 9 10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Nusa Tenggara Timur Gorontalo Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat
22 6 24 13 6 17 15 11 10 29 13
514
TOTAL
SK Pembentukan Kab
Kota
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 13 9 6 9 9 13 5 12 1 5 13 2 27 3 2 6 7 13 8 7 21 5 21 2 1 15 8 2 4 3 3
5 4 3 2 2 1 4 1 2 5 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 -
34
273
54
Kab/Kota Yang Belum Bentuk Timdu PKS 16 7 4 7 1 1 20 22 3 9 5 12 6 5 1 11 5 4 8 5 25 10
187
CATATAN: Jumlah Daerah yg sdh bentuk Timdu PKS tahun 2016 sebanyak : 34 Provinsi 273 Kabupaten; dan 54 Kota Sisanya sebanyak 187 Kab/Kota belum bentuk Timdu PKS : Provinsi yg wilayah kab/kotanya blm bentuk Timdu PKS SUMBER : SEKRETARIAT TIMDU NASIONAL
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
14
PELAPORAN DAN MONEV RENAKSI TERPADU PKS (Pasal 18-21, Permendagri No.42/2015 ttg Pelaks Koord PKS)
PELAPORAN PELAKS GIAT RENCANA AKSI TERPADU MENTERI GUBERNUR BUP/WALKOT
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKS GIAT RENCANA AKSI TERPADU PRESIDEN
MENTERI
NASIONAL
MENTERI
GUBERNUR
KAB/KOTA
HASIL EVALUASI DIJADIKAN BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN RA TERPADU BERIKUTNYA
MENTERI MELALUI GUB
MEMBENTUK
UTK MENGEFEKTIFKAN PELAKS LAPOR DAN MONEV GIAT RENCANA AKSI TERPADU GUBERNUR BUP/WALKOT
MENTERI
SISTEM INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DIKOORDINASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN
MENYAMPAIKAN SELURUH KEGIATAN RENCANA AKSI TERPADU DI DAERAH
