KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PENGANGGARAN KEGIATAN TIM TERPADU DAN RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Drs. Indra Baskoro, M.Si Sekeretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2015
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PERENCANAAN
RPJMD
RKPD
PENGANGGARAN
KUA & PPAS
APBD
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMDA DGN KEBIJAKAN PEMERINTAH Diacu
RPJPN
RPJPD 20 tahun
pedoman Diperhatikan
pedoman
dijabarkan
pedoman
Renja SKPD 1 tahun
pedoman
RPJMD
Renstra SKPD 5 tahun
20 tahun
pedoman
RPJMN
Diserasikan dg Musrenbang
1 tahun
dijabarkan 1 tahun
RKPD
diacu
Renstra K/L
5 tahun
5 tahun
5 tahun
RKP diacu
pedoman
Renja K/L 1 tahun
1 tahun
KUA
Dibahas bersama DPRD
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
RKA-SKPD
TAPD
PERDA APBD
dievaluasi
RAPERDA APBD
KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dibahas dan disetujui oleh DPRD
KEUANGAN DAERAH
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
STRUKTUR APBD
PENDAPATAN
APBD BELANJA
PEMBIAYAAN
PAD
Belanja Tdk Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pajak Daerah
B. Pegawai
SiLPA
Retribusi Daerah
B. Bunga
Pencairan d. cadangan
Hsl Pengelolaan Keyaan yg Dipisahkan
B. Subsidi
Penj yang dipisahkan
Lain –lain PAD yg Sah
B. Hibah
Penerimaan pinjaman
DANA PERIMBANGAN
B. Bantuan Sosial
DBH
B. Bagi Hasil
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
DAU
B. Bantuan Keuangan
DAK
B. Tidak Terduga
LAIN 2 PD YG SAH Hibah
Bantuan Keuangan Dana Darurat Dana Penyesuain
Penerimaan piutang Penerimaan Pembiayaan
Belanja Langsung
Pembentukan dana cadangan
B. Pegawai
Penyertaan modal
B. Barang & Jasa
Pembayaran hutang
B. Modal
Pemberian pinjaman
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk
TIM TERPADU TINGKAT NASIONAL;
TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI;DAN
TIM TERPADU TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi
Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kab/Kota
• menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi; • mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi; • memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; • melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; • merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;dan • membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
• menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota; • mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota; • memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; • melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; • merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan • membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (KOORDINATOR KESBANGPOL)
Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Pencegahan Konflik (Prog/Keg)
Penghentian Konflik (BTT)
Pemulihan Pascakonflik (setelah APBD ditetapkan BTT Prog/Keg)
PENGANGGARAN DANA PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik
SKPD Kesbangpol /
Pencegahan
Belanja Langsung
Teknis Lainnya
Program
Pemulihan Pascakonflik
Kegiatan
Penanganan Konflik Penghentian Konflik Rekonsiliasi Pascakonflik
APBD Belanja Tdk Langsung
BTT BUD→SKPD
Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
KEPALA DAERAH
(1)
Penetapan status keadaan konflik dan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga
Menyusun RKB ( 2)
(7)
(8)
SKPD Kesbangpol/SKPD teknis paling lambat 1 hari mengajukan RKB Penghentian Konflik & Rekonsiliasi Pasca Konflik pada BUD/PPKD BUD mencairkan dana paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB pencairan dana mekanisme TU kepala SKPD Kesbangpol/SKPD teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
KEPALA SKPD KESBANGPOL/ KEPALA SKPD (6) BERKENAAN
Pertanggungjawaban
BENDAHARA (3) KESBANGPOL/ SKPD BERKENAAN
(3)
RKB
(6)
(8)
Belanja Tidak Terduga
(5)
PPKD (BUD)
(4)
TEKNIS PENGANGGARAN PASCA KONFLIK DALAM APBD
1. Sebelum Penetapan APBD
RKA-SKPD
APBD
DPA
2. Setelah Penetapan APBD
RKA-SKPD
PERKADA PERUBAHAN PENJABARAN APBD
1. Menggunakan BTT → Pergeseran ke Belanja Prog dan Kegiatan SKPD Terkait 2. Menggunakan dana hasil rasionalisasi/penjadwalan ulang program dan kegiatan yg krg prioritas
DPA
SEKIAN dan TERIMA KASIH
