Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
STRATEGI PENGANGGARAN KEGIATAN TIM TERPADU DAN RENCANA AKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH TAHUN 2015
KEUANGAN DAEARAH
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi 4. Ditetapkan dengan PERDA
APBD
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
RPJMD
RKPD
PENGANGGARAN
KUA & PPAS
APBD
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan RPJMD
RKPD
PEDUM APBD o/ MDN KUA
PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD
Pelaksanaan
Penatausahaan
Rancangan DPA-SKPD
Verifikasi DPA-SKPD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Belanja
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPMGU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama
Penatausahaan Pembiayaan
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Perda APBD
Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD Persetujuan Bersama (KDH + DPRD)
• Dilakukan oleh PPKD
setelah 3 hari
RAPBD R P-APBD
Pemeriksaan
Disusun dan disajikan Sesuai SAP
Penatausahaan Pendapatan
Pelaksanaan APBD Pendapatan
Pertgjwban
Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • •
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD
DPRD melakukan pengawasan bukan pemeriksaan
STRUKTUR APBD
PENDAPATAN
APBD BELANJA
PEMBIAYAAN
PAD
Belanja Tdk Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pajak Daerah
B. Pegawai
SiLPA
Retribusi Daerah
B. Bunga
Pencairan d. cadangan
Hsl Pengelolaan Keyaan yg Dipisahkan
B. Subsidi
Penj yang dipisahkan
Lain –lain PAD yg Sah
B. Hibah
Penerimaan pinjaman
DANA PERIMBANGAN
B. Bantuan Sosial
DBH
B. Bagi Hasil
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
DAU
B. Bantuan Keuangan
DAK
B. Tidak Terduga
LAIN 2 PD YG SAH Hibah Bantuan Keuangan Dana Darurat
Dana Penyesuain
Penerimaan piutang Penerimaan Pembiayaan
Belanja Langsung
Pembentukan dana cadangan
B. Pegawai
Penyertaan modal
B. Barang & Jasa
Pembayaran hutang
B. Modal
Pemberian pinjaman
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk
TIM TERPADU TINGKAT NASIONAL;
TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI;DAN
TIM TERPADU TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kab/Kota Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi
• menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi; • mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi; • memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; • melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; • merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;dan
• menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota; • mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota; • memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya; • melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini; • merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan • membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Pencegahan Konflik
Penghentian Konflik
Pemulihan Pascakonflik.
PENGANGGARAN DANA PENANGANAN KONFLIK Penanganan Konflik
Pencegahan
SKPD Kesbangpol / Teknis Lainnya
Belanja Langsung Program
Pemulihan Pascakonflik
Kegiatan
Penanganan Konflik
Penghentian Konflik Rekonsiliasi Pascakonflik
APBD Belanja Tdk Langsung
BTT BUD→SKPD
Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Keadaan Konflik
KEPALA DAERAH
(1)
Penetapan status keadaan konflik dan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga
Menyusun RKB ( 2)
KEPALA KESBANGPOL (6) (7)
(8)
Pertanggungjawaban
Pasal 80 Ayat (2) PP No 2 Thn 2015 SKPD Kesbangpol paling lambat 1 hari mengajukan RKB Penghentian Konflik & Rekonsiliasi Pasca Konflik pada BUD/PPKD BUD mencairkan dana paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB pencairan dana mekanisme TU kepala SKPD Kesbangpol bertanggungjawab secara fisik dan keuangan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
BENDAHARA(3) KESBANGPOL
(3)
RKB
(6)
(8)
Belanja Tuidak Terduga
(5)
PPKD (BUD)
(4)
ALOKASI ANGGARAN PASCA KONFLIK DALAM APBD
1. Sebelum Penetapan APBD
RKA-SKPD
APBD
DPA
2. Setelah Penetapan APBD
RKA-SKPD
PERKADA PERUBAHAN PENJABARAN APBD
1. Menggunakan BTT → Pergeseran ke Belanja Prog dan Kegiatan SKPD Terkait 2. Menggunakan dana hasil rasionalisasi/penjadwalan ulang program dan kegiatan yg krg prioritas
DPA
PERMENDAGRI NO 52 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016 Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, dilakukan dengan cara: a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
SEKIAN dan TERIMA KASIH
