STRATEGI KOMUNIKASI DALAM UPAYA PENANGANAN KONFLIK PEMBANGUNAN INDUSTRIAL

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM UPAYA PENANGANAN KONFLIK PEMBANGUNAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Konflik Masyarakat Padarincang Terhadap Pembangunan PT Aqua Danone) Neka Fitriyah . Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten HP : 085921470544 , email : [email protected]

Abstrak Proses pembangunan industrial dalam prakteknya tidak sedikit menimbulkan konflik pembangunan antara pemerintah-pihak industri dan masyarakat. Beberapa fenomena konflik pembangunan disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi, kebutuhan, orientasi dan tujuan yang berbeda antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik dan bijak. Sebagai contoh konflik pembangunan di Padarincang yang mengakibatkan pemeberontakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara ilmiah strategi atau model komunikasi yang tepat dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan di Padarincang. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memfokuskan objek penelitian. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah ditemukannya model strategi komunikasi dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan yang dapat dijadikan rujukan ilmiah bagi penanganan konflik pembangunan di daerah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan yang ada didasarkan karena pengabaian hak akan sumberdaya alam masyarat dan akses ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi komunikasi yang digunakan dalam penangan konflik pembangunan adalah dengan menggunakan model komunikasi partisipatif horizontal. Perilaku komunikasi didasari oleh isu bersama dan peran para opinion leader dalam menggerakan masyarakat. Sedangkan faktor internal dan eksternal konflik pembangunan yang terjadi adalah faktor benturan kepentingan dan eksploitasi sumber daya alam, akses ekonomi masyarakat dan kelestarian sumberdaya air. Kata Kunci: Pembangunan, Strategi Komunikasi, Konflik Pembangunan. PENDAHULUAN Latarbelakang Masalah Konflik pembangunan yang terjadi di kawasan Padarincang, Pabuaran, Lontar dan konflik sungai Cibanten di Kabupaten Serang, salah satunya merupakan representasi dari ketidakadilan ekonomi dan akses sumber daya alam yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa daerah itu adalah wilayah adat atau kampung halaman yang telah memberikan penghidupan sehingga patut dijaga dan dilestarikaan. Di sisi lain,

perusahaan menganggap bahwa otoritas yang diterimanya melalui hak izin pendirian, mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi alam untuk kepentingan ekonomi dan pengembangan wilayah. Kepentingan yang asimetris ini tentu sangat berpotensi menjadi konflik yang berdampak merugikan semua pihak, terutama kerugian disharmonitas pemerintah-perusahaan dan masyarakat. Konflik seperti ini, kerap terjadi dan mewarnai dinamika pembangunan dan industri di negeri ini. Sebagai contoh, konflik sosial ekonomi Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2007 309

dimana pemerintah setempat yang tidak optimal dalam menyelesaikan konflik lahan masyarakat akibat proyek perkebunan kelapa sawit PT Victoria Alam Lestari. Konflik pembangunan lain juga terjadi di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Konflik ini meliputi perbedaan cara pandang penggunaan lahan di Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Konflik ini muncul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai nilai guna lahan di Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu. Di Klampisan Semarang tahun 2009, masyarakat terlibat konflik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Batang Semarang: tidak jauh berbeda dengan konflik pembangunan lainnya yakni perbedaan persepsi, orientasi, kebutuhan, kepentingan, tujuan dan akses anatara masyarakat-pemerintah dan pemegang proyek jalan tol. Contoh pembangunan industrialisasi yang cenderung mengabaikan dan meminggirkan peran masyarakat di Kabupaten Serang adalah kasus konflik penolakan masyarakat padarincang terhadap PT Aqua Danone.S ebenarnya Padarincang merupakan daerah pertanian, perkebunan, perikanan dan perternakan. Tetapi setelah adanya berbagai pengerukan sumber daya air, lahan pertanian berkurang, lingkungan ekologis dan lingkungan sosial terganggu. Secara bersamaan masyarakat makin terpinggirkan dan tidak berdaya dalam menata kelangsungan hidupnya akibat lahan ekonomisnya yang semakin berkurang dan diambil alih oleh perusahaan. Permasalahan yang terjadi kemudian adalah adanya pergerakan dan

perlawanan dari masyarakat Kabupaten Serang. Kuatnya aksi perlawan masyarakat terhadap proyek industrialisasi berbasis eksploitasi sumber daya alam, membuat jaringan solidaritas masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan gerakan rasa besarbesaran. Sebagai contoh pada tanggal 05 Desember 2010 dengan mengerahkan massa sekitar 4000, masyarakat menolak pembangunan PT Aqua Danone. Perlawanan dan gerakan masyarakat ini berhasil dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara masyarakatpemerintah tentang keputusan ditutupnya pembangunan dan penambngan sementara dengan. Keberhasilan gerakan perlawanan masyarakat Padarincang ini, merupakan prestasi sosial yang patut dihargai. Strategi komunikasi yang digunakan dapat mencapai sasaran dan tujuan dengan efektif. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana strategi komunikasi yang digunakan ini dapat dipetakan secara ilmiah sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penangan konflik pembangunan di wilayah lainnya. Lebih dari itu konflik pembangunan yang terjadi di Kabupaten Serang masih menyisakan konflik lain yang membutuhkan penanganan dan pemulihan, seperti penataan ulang tata kelola lingkungan, akses ekonomi masyarakat dan harmonisasi hubungan pemerintah-perusahaan-masyarakat. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis strategi komunikasi berdasarkan kajian ilmiah, sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan pola penanganan dan pemulihan konflik pembangunan. Penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yakni konflik pembangunan dan gerakan sosial 310

masyarakat baru pada kasus gerakan perlawanan masyarakat Padarincang terhadap pembangunan PT Aqua Danone.

Perumusan Masalah Uraian latar belakang masalah diatas, mengilustrasikan adanya konflik pembangunan yang diakibatkan dari marginalisasi peran dan hak-hak masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat diposisikan sebagai objek pembangunan, sehingga banyak kasus pengabaian hak-hak masyarakat oleh pemerintah. Dalam konteks komunikasi, kondisi seperti itu terjadi diduga salah satunya, karena kuatnya arus kegiatan komunikasi yang dimainkan secara sepihak. Strategi komunikasi yang tepat diduga dapat menangani dan memulihkan konflik pembangunan yang terjadi. Dalam kajian tersebut, penelitian ini mencoba mengungkap masalah-masalah pokok dari objek studi sebagai berikut: 1. Bagaimanakah strategi komunikasi penanganan dan pemulihan konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Padarincang terhadap PT Aqua Danone. 2. Bagaimanakah perilaku komunikasi dan iklim komunikasi masyarakat Padarincang dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan yang ditimbulkan PT Aqua Danone. 3. Faktor internal dan faktor eksternal apasajakah yang memicu konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Padarincang terhadap PT Aqua Danone. Tujuan Khusus

Penelitian ini bermaksud menganalisis dan mengevaluasi serta mendeskripsikan fakta-fakta ilmiah (scientific finding) berkenaan dengan konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Kabupaten Serang dalam konflik pembangunan yang terjadi. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 1. Menganalisis secara ilmiah strategi komunikasi penanganan dan pemulihan konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Padarincang terhadap PT Aqua Danone. 2. Menganalisis secara ilmiah perilaku komunikasi masyarakat Kabupaten Serang dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan yang ditimbulkan PT Aqua Danone. 3. Mengkaji faktor internal dan faktor eksternal apasajakah yang memicu konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Padarincang terhadap PT Aqua Danone.

Manfaat Penelitian Capaian terakhir dari penelitian ini, secara akademik diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembagan ilmu komunikasi, khususnya pada bidang komunikasi pembangunan. Dari temuan-temuan ilmiah diharapkan pula dapat dibangun suatu kerangka ilmiah menuju teori-teori baru dalam bidang ilmu komunikasi. Studi komunikasi pembangunan yang difokuskan pada strategi komunikasi dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan diharapkan juga menjadi 311

masukan bagi para peneliti yang memiliki perhatian pada masalah-masalah komunikasi pembangunan. Dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai fakta-fakta ilmiah (scientific fact) yang dapat dikembangkan dalam studi-studi lebih lanjut, baik dalam lapangan penelitian yang sama maupun dalam lapangan yang berbeda tetapi memiliki kaitan keilmuan yang relatif sama. Secara pragmatis penelitian ini dapat memiliki practical necessity, sehingga hasil penelitiannya diharapkan dapat berguna bagi kepentingan pembangunan masyarakat, berkenaan dengan strategi komunikasi dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan. Misalnya bagi paraaktivis LSM, pemerintah, pihak industrial dan para pembuat keputusan, baik tingkat regional maupun nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan sekaligus memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penangan konflik pembangunan. Diletakkan dalam konteks pribadi, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti karena ada pencerahan, pemahaman baru bahwa dalam memahami realitas pergerakan dan perlawanan masyarakat, persoalan yang tampak baik dipermukaan terdapat unsur kepentingan kaum dominan dibelakangnya, dan pada akhirnya bertujuan untuk memanipulasi kenyataan yang ada pada realitas sosial di masyarakat.

STUDI PUSTAKA

Potensi konflik pembangunan sebagai bagian dari dinamika hidup kemasyarakatan dan pembangunan. Adanya sumber-sumber strategis seperti sumber mata air, cenderung berpotensi diperebutkan pihak-pihak berkepentingan. Persaingan akses terhadap sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi (Access to Economic Resources and to Means of Production) merupakan faktor pemicu konflik pembangunan yang sangat mendasar. Dalam konflik ini hampir selalu dimenangkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan yang lebih unggul (Sumber daya Manusia), kapital, dan manajemen yang lebih baik. Konflik pembangunan biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, persepsi, pengetahuan, tujuan, orientasi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang bersangkutan. (Ngadiah, 2003). Potensi konflik yang terjadi dalam kasus Padarincang dipengaruhi oleh tiga aktor utama, yakni perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Seiring dengan implementasi otonomi daerah ketiga aktor utama ini juga menjadi pelaku pembangunan di daerah, yang selayaknya bersinergi dan kooperatif dalam berbagai hal dalam mengisi pembangunan.Konflik yang sering kali muncul, berhubungan dengan lingkungan khususnya di sekitar pabrik adalah antara masyarakat dan perusahaan. Ketiga faktor dan aktor konflik tersebut, secara sederhana ditemukan dalam kasus-kasus konflik pembangunan lain yang terjadi di Indonesia. Seperti konflik pembangunan pertambangan masyarakat Kabupaten Mimika Papua. Konflik pembangunan di Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan. Konflik penggunaan juga terjadi di Desa Pecatu 312

Kecamatan Kuta Badung Bali.

Selatan

Kabupaten

Teori Gerakan Sosial Teori gerakan sosial (social movement) diartikan sebagai fenomena partisipasi sosial (masyarakat) dalam hubungannya dengan entitas-entitas eksternal. Istilah ini memiliki beberapa definisi, namun secara umum dapat dilihat sebagai instrumen hubungan kekuasaan antara masyarakat dan entitas yang lebih berkuasa (powerful). Masyarakat cenderung memiliki kekuatan yang relatif lemah (powerless) dibandingkan entitas-entitas yang dominan, seperti pemerintah atau swasta (bisnis). Gerakan sosial menjadi instrumen yang efisien dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain gerakan sosial merupakan pengeras suara masyarakat sehingga kepentingan dan keinginan masyarakat terdengar. Fenomena gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari massa rakyat terhadap pemerintah yang dinilai mengabaikan hakhak rakyat.Gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya bersama massa rakyat yang hendak melakukan pembaruan atas situasi dan kondisi sosial politik yang dipandang tidak berubah dari waktu ke waktu atau juga untuk menghentikan kondisi status quo. (Fadilah dkk, 2006). Peter Burke: Terdapat dua jenis gerakan sosial: a) gerakan sosial untuk memulai perubahan, dan b) gerakan sosial yang dilakukan sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi. Turner dan Killan (1972): Gerakan sosial adalah sebuah kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu guna menunjang atau menolak

perubahan yang terjadi di dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri. Blumer (1974): Sebuah gerakan sosial dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan. Biasanya, gerakan ini melibatkan cara-cara yang tidak terlembagakan, seperti pawai, demonstrasi, protes, untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan sosial melibatkan sejumlah orang yang cukup banyak dan biasanya berlanjut untuk rentang waktu yang cukup panjang. Charles Tilly dalam Ngadiah 2003, sistem demokratis cenderung membuka batas-batas represi dan memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak untuk memobilisasi kepentingan politiknya menjadi kepentingan masyarakat luas. Dengan kemampuan organisasi yang baik isu-isu yang sifatnya individual mungkin saja dieksploitasi menjadi isu kolektif. Demokratisasi dan keterbukaan yang berlangsung memberi peluang lebih luas kepada berbagai komponen sosial untuk mengaktualisasikan perjuangan kepentingan masyarakat, terutama pada komunitas yang merasa terabaikan. Teori Partisipasi Sosial Dalam pembangunan, makna partisipatoris memiliki pengertian yang mengarah kepada pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan fasilitator yang melakukan persiapan (pengambilan keputusan), pelaksanaan dan monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial. Partisipatoris dimaknai dengan keterlibatan masyarakat dalam

313

pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka sendiri (FAO,1989). Startegi pembangunan meletakkan partisipasi aktif masyarakat kedalam efektiitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan gerakan masyarakat Clarke dalam Kartasasmitha 1997. Brudtland menyimpulkan bahwa jaminan pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (Craig dan Mayo, dalam Kartasasmita, 1997). Clarke menyatakan bahwa partisipasi masyarakat melalui LSM, saat ini merupakan kunci partisipasi efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan cara ini, masyarakat kecil (kelompok grassroot) dapat memperoleh keadilan, hak azasi manusia, dan demokrasi. Namun, penyertaan para sukarelawan LSM dalam proses pemberdayaan itu bukanlah satu-satunya cara pemberdayaan. Unsur utama yang yang ada dalam partisipasi adalah adanya kesadaran dan kesukarelaan dalam berperilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan partisipan, sehingga dalam berperilaku mereka didasari oleh motivasi yang mereka miliki, terutama motivasi instrinsik yang tinggi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi dan menikmati hasil-hasil dari perilaku tersebut. Untuk dapat memunculkan partisipasi dari seseorang individu ataupun kelompok dalam masyarakat hal yang harus di miliki dan didapatkannya adalah: pertama, adanya kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dengan pengetahuan atau kesadaran tentang manfaat dalam berpartisipasi. Kedua, adanya kemauan yang merupakan sikap positif terhadap

sasaran partisipatif. Ketiga, memiliki kemampuan dalam menunjukkan inisiatif untuk bertindak dengan komitmen dan menikmati hasil dari keikut sertaan dalam berpartisipasi. PEMBAHASAN Strategi Komunikasi dalam Penanganan dan Pemulihan Konflik Ada banyak model pendekatan komunikasi yang dilakukan stakeholder dalam penanganan konflik di Padarincang, slahsatu yang sudah dilakukan adalah model penyelesaian berdasarkan sumber konflik, model boulding, model posisi kepentingan dan kebutuhan, model intervensi pihak ketiga dan banyak model yang lainnya. Dalam penyelesaian konflik yang dilakukan di Padarincang dapat dikaji dengan menggunakan pendekatanpendekatan teori universal dan mengadopsi dari luar, sehingga berakibat pada tidak munculnya penyelesaian yang berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulangan yang dapat memberikan perubahan positif bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, konflik Padarincang dapat dipandang disfungsional bila mengakibatkan perubahan terhadap struktur sosial yang ada. Dan sebaliknya dipandang fungsional bila membantu atau melindungi status quo. Berdasarkan hal ini perubahan tentang format gerakan datang dari pihak luar. Intervensi pihak luar, dianggap menyinggung atau mengganggu keseimbangan sistem yang ada sehingga perubahan dianggap sebagai sesuatu yang disfungsional. Perilaku-perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan kepentingan tertentu dianggap deviant. Dengan demikian secara sederhana bisa dipahami bahwa perbedaan pendapat dan 314

orientasi yang ada cenderung mengabaikan deviasi dari pola yang biasa dianut Masyarakat Padarincang. Fakta dalam kasus komunikasi masyarakat Padarincang diatas jika diamati, pada awalnya semua pihak yang terkait dengan konflik akibat perbedaan orientasi dan persepsi, membentuk kelompok kepentingan. Benturan dari berbagai kepentingan ini menimbulkan konflik yang jika tidak terselesaikan maka terjadi perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang biasanya disebabkan oleh kemampuan menyerap informasi yang lemah atau kompetensi masyarakat yang kurang memadai dalam hal penangan dan pemulihan konflik pada masyarakat Padarincang. Pemikir pembangunan Indonesia, Soedjatmoko (1987), menyatakan bahwa yang seharusnya menjadi prioritas perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Indonesia adalah kemampuan untuk berkembang baik secara sosial, ekonomis maupun politis, di semua tingkat dan dalam semua komponen masyarakat. Pembangunan tidak sebagai sesuatu yang diperbuat --lewat kegiatan dan ketrampilan yang diperoleh-- melainkan sebagai sesuatu yang berlangsung sebagai proses komunikasi. Dari sinilah, dimulai era paradigma baru komunikasi dalam pembangunan di Indonesia, yang lebih berciri partisipatif-horisontal. Praktek penyelesaian konflik di Padarincang, menggunakan komunikasi partisipatif horizontal yang mengandung unsur, (revitalisasi) konsep komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), media rakyat (folk media), komunikasi kelompok (group communication) dan model komunikasi dua

tahap (two-step flow communication). Komunikasi antar pribadi teramati ketika proses komunikasi antar sesame warga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi penggerak perubahan di Padarincang. Media rakyat dalam hal ini dimaksudkan sebuah forum-forum pertemuan masyarakat dalam membahas dan menganggendakan penyelesaian konflik dan penyusunan srtategi pemulihan. Forum ini dinamakan urun rembug warga yang terdiri dari semua elemen masyarakat yang kemudian dalam forum ini muncul komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dilakukan warga Padarincang sesuai dengan pengelompokan yang sudah terbentuk. Seperti kelompok pemuda, kelompok tokoh agama, kelompok ibu-ibu, kelompok pemerintah desa. Kelempok-kelompok ini kemudian berkolaborasi dalam merumuskan pola pemecahan dan pemulihan konflik di Padarincang. Salah satu polanya yang disepakati dalam forum ini adalah pola penanganan konflik berbasis kebutuhan dan keamanan serta kenyamanan masyarakat Padarincang yang secara ilmiah dapat dikelompokan menjadi posisi kepentingan dan kebutuhan. Selain itu, oleh karena ikatan kultural daerah pada masyarakat Padarincang masih mengakui kharisma agen perubahan atau opinion leader (pemuka pendapat dalam masyarakat seperti kyai, guru, kadus, pemuka adat dsb.) sebagai aktor penting dalam proses komunikasi masyarakat dan penyelesaian konflik yang terjadi, maka model penyelesaian posisi kepentingan dan kebutuhan lebih banyak dijelaskan oleh para opinion leader karna dianggap memiliki pemikiran yang futuristik. 315

Dalam penyelesai model kepentingan dan kebutuhan, desain komunikasi partisipatif-horisontal, dapat teramati ketika masyarakat Padarincang diundang dalam penanganan konflik pembangunan menganai pola gerakan dan penanganan serta pemulihan konflik. Komunikasi yang berlangsung dilaksanakan dalam model komunikasi horisontal, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis, sehingga peluangpeluang aspirasi terbuka lebar. Dalam proses komunikasi masyarakat Padarincang, tidak hanya ada sumber atau penerima saja. Sumber juga penerima, penerima juga sumber dalam kedudukan yang sama dan dalam level yang sederajat. Proses komunikasi ini teramati ketika masyarakat Padarincang duduk bersama membicarakan pola gerakan perlawanan. Baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama, duduk secara bersama untuk mendiskusikan permasalahan dengan saling memberi kesempatan satu sama lain mengemukakan pendapatnya. Kemudian semua pendapat dianalisis dan dicari format yang sesuai dengan pola dan strategi gerakan. Dalam proses penyelesaian konflik pembangunan di Padarincang, semua pihak baik masyarakat Padarincang, pemerintah dan PT Aqua Danone "berbagi" atau "berdialog". Isi komunikasi yang disampaikan bukan lagi "informasi" yang dirancang untuk pemulihan dan penanganan konflik yang ada. Fakta benturan, kejadian, masalah, kebutuhan masyarakat, pemerintah dan perusahaan dimodifikasikan menjadi "tema bahasan utama dalam berdialog". Dan tema inilah yang disoroti, dibicarakan dan dianalisa. Semua suara didengar dan diperhatikan untuk dijadikan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan. Maka yang terlibat dalam model komunikasi ini bukan lagi "sumber dan penerima" melainkan partisipan" yang satu dengan yang lainnya. Strategi komunikasi yang berlangsung dalam penanganan konflik pembangunan di masyarakat Padarincang tidak sesederhana seperti yang dipelajari dalam teori-teori komunikasi. Beberapa praktek komunikasi mengindikasikan kepentingan-kepentingan tersembunyi dan kadang proses komunikasi kehilangan arah dan kurang bermanfaat, walaupun pada akhirnya tercapai kesepahaman bersama. Relevan dengan pendapat Weick yang memandang pengorganisasian daan gerakan perlawan masyarakat sebagai proses evolusioner, proses yang didalamnya kental dengan tarik-ulur komunikasi yang secara natural membutuhkan waktu dalam pencapaian tujuan bersama. Konsep suatu share mengisyaratkan bahwa peristiwa-peristiwa dan hubungan bergerak serta berubah secara berkesinambungan. Sehingga menjadi peristiwa yang dinamis. Jadi aliran informasi di masyarakat Padarincang sebenarnya adalah suatu proses yang dinamik dan tetap mempertahankan pesan sesuai dengan makna yang ditampilkan kemudian diinterprestasikan. Proses ini sebenarnya dapat terus berlangsung dan berubah secara konstan, artinya komunikasi di masyarakat Padarincang bukanlah suatu yang terjadi kemudian berhenti. Kesulitan yang dihadapi masyarakat Padarincang dalam melakukan gerakan perlawanan, antara lain menyangkut aspek konten komunikasi dan unsur kepentingan beberapa pihak

316

Strategi komunikasi partisipatifhorisontal memungkinkan lahirnya harapan baru akan semakin intensifnya upaya pemulihan dan penangan konflik yang terjadi, menuju situasi yang lebih demokratis, berdaya, merdeka sepenuhnya, dalam kerangka civil society. Namun yang perlu diingat, perintisan komunikasi partisipatif tidak mulai dari tingkatan struktur atas yang hanya menjangkau aspek hukum dan perundangan, sistem pemerintahan dan niat baik elit penguasa, melainkan perlu dirintis sejak dari kehidupan sehari-hari dan persoalan sederhana dalam masyarakat Padarincang itu sendiri, seperti isu lingkungan. Dari strategi komunikasi yang telah teramati dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan di Padarincang, yang paling tepat digunakan adalah strategi komunikasi semua saluran dengan pendekatan komunikasi partisipatif horizontal. Strategi ini dalam beberapa hal identik dengan aliran lingkaran, aliran semua saluran tidak mempunyai posisi pusat, dimana aliran pesan terlihat sentralistik. Strategi komunikasi partisipatif horizontal tidak ada pembatasanpembatasan partisipan komunikasi, semua pihak terkait memiliki peluang yang sama dalam berkomunikasi. Semua pihak yang tergabung bebas untuk mengemukakan sudut pandang tanpa ada tekanan, paksaan dan ancaman. Dari berbagai pola dan strategi komunikasi yang teramatai dalam penelitian ini dapat digambarkan secara bersamaan, bagaimana proses komunikasi dan interaksi terjadi ketika penanganan konflik pembangunan terlihat dalam forum-forum rapat dan interaksi yang terjadi pada masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

Perilaku Komunikasi Komunikasi

dan

Iklim

Perilaku komunikasi masyarakat Padarincang khususnya dalam konflik pembangunan pada dasarnya berorientasi pada tujuan penghentian dan penutupan PT Aqua Danone. Dengan kata lain, perilaku nya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tersebut. Tujuan-tujuan ini secara spesifik diketahui dengan sadar oleh masyarakat Padarincang sehingga perilaku komunikasinya mengarah pada perilaku komunikasi yang berbentuk perlawanan. Dorongan perubahan yang kuat memotivasi pola perilaku masyarakat untuk tetap komitmen dan konsisten dengan apa yang diperjuangkan. Perilaku komunikasi dan alur komunikasi yang terjadi dalam pengambilan penangan konflik pembangunan di Padarincang merupakan interaksi melalui mana anggota bertukar informasi dengan anggota lain. Elemen yang menghubungkan komunikasi yang ada disebut sebagai jaringan komunikasi yang memiliki struktur dan sistem tersendiri yang membedakannya dengan interaksi ditempat lain. Jaringan sosial yang ada di masyarakat Padarincang dipahami sebagai suatu rangkaian hubungan-hubungan yang dibuat untuk keperluan penguatan kapasitas masyarakat sehingga memiliki Bargaining Position. Iklim komunikasi di masyarakat Padarincang secara informal penuh dengan persaudaraan sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berkomunikasi secara terbuka, rileks, ramah dan mengarah. Dalam praktek formal seperti penanganan konflik pembangunan, iklim yang kurang kondusif terlihat dimana beberapa masyarakat tidak berani 317

berkomunikasi secara terbuka. Persoalan perbedaan persepsi, orientasi dan kesulitan dalam penyampaian nampak ketika proses diskusi dalam forum rapat koordinasi misalnya. Realitas di masyarakat Padarincang menggambarkan bahwa penangan konflik pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan, diputuskan dengan kondisi iklim komunikasi yang berubah-rubah. Dapat dijelaskan bahwa iklim komunikasi memainkan peranan sentral dalam mendorong pihak-pihak yang terlibat ketika melakukan pembenahan dan penanganan konflik. Iklim komunikasi yang teramati dalam penelitian ini, menggambarkan iklim komunikasi yang cenderung meningkatkan dan mendukung komitmen masyarakat. Iklim komunikasi yang kuat seringkali menghasilkan praktik-praktik pengelolaan dan interaksi yang lebih mendukung aktivitas kemasyarakatan, seperti ketika proses penanganan dan pemulihan konflik pembangunan di Padarincang. Iklim komunikasi masyarakat yang terbangun tidak hanya memudahkan masyarakat berpartisipasi namun juga penting bagi kehidupan masyarakat Padrincang itu sendiri. Dari uraian iklim komuniksi masyarakat Padarincang, dapat dilihat pentingnya peran iklim komunikasi masyarakat bagi kehidupan sebuah masyarakat termasuk dalam penanganan konflik pembangunan. Iklim komunikasi secara teoritik terdiri dari dukungan, partisipasi, kepercayaan, keterbukaan maka kesemua elemen tersebut bermain dan berkontribusi dalam proses penanganan konflik pembangunan (Muhammad A. 2002). Secara akademis iklim komunikasi terdiri dari resepsi-resepsi atas unsur-unsur masyarakat dan pengaruh unsur-unsur

tersebut terhadap komunikasi. Sehingga iklim komunikasi masyarakat dianggap sebagai kualitas pengalaman yang bersifat obyektif mengenai lingkungan internal masyarakat, yang mencakup persepsi masyarakat masyarakat terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam masyarakat (Pace, Faules. 2002). Secara nyata iklim komunikasi menjadi variabel dalam aktivitas masyarakat Padarincang khususnya dalam penanganan konflik pembangunan. Artinya walaupun banyak benturan pendapat dan kepentingan, semua pihak menyadari bahwa tujuan dari gerakan ini adalah penolakan berdirinya PT Aqua Danone. Budaya egaliter dalam penanganan konflik pembangunan membuat iklim masyarakat semakin kondusif dalam berbagai hal. Terciptanya iklim komunikasi yang kondusif di masyarakat Padarincang merupakan rangkaian tak terputus dari setiap interaksi dan kepercayaan yang diberikan semua pihak. Faktor Internal dan Eksternal Konflik Pembangunan di Padarincang Pembangunan pada umumnya adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan masyarakat. Secara makro beberapa faktor internal pemicu konflik pembangunan industrial diantaranya: pengangguran, keterampilan, pendidikan peluang kerja,akses ekonomi masyarakat, kelestarian sumberdaya air dan faktor politik atau kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan industrial. Faktor-faktor tersebut telah menjadi 318

fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, khususnya bagi pihak industri dan pemerintah. Faktor terncamnya lahan dan akses ekonomi masyarakat, merupakan pemicu utama terjadinya konflik pembangunan industrial di Padarincang. Satu hal yang sangat penting terkait terpinggirkannya masyarakat yang terlibat konflik pembangunan di Padarincang adalah lemahnya akses ekonomi akibat eksploitasi yang dilakukan perusahan dan pemerintah. Lemahnya akses ekonomi tersebut sebagian besar disebabkan adanya upaya pelemahan secara sistematis sumber-sumber ekonomi masyarakat, terutama dalam mengelola sumberdaya alam lingkungannya, pembatasan ruang gerak dan upaya penggeseran akses ekonomi dari yang sebelumnya sudah berjalan sebagai sistem dalam kehidupan masyarakat. Dari berbagai persoalan yang terkait problem pelemahan akses ekonomi masyarakat yang berakibat fatal pada terancamnya kesejateraan dan kualitas hidup masyarakat, berbagai upaya pun terus dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang concern dengan persoalan ini. Mereka meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan juga pihak lainnya yang membantu secara eksternal. Dengan munculnya Aliansi dan gerakan masyarakat untuk menolak eksploitasi sumberdaya alam, desakan-desakan perlawanan masyarakat terus disuarakan. Desakandesakan tersebut terakumulasi pada hak dan kebebasan masyarakat untuk menjdapatkan hak hidup yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan dengan kebebasan mengolah hutan, air dan lahan dalam wilayah mereka atau hak ekonomi, dan juga hak-hak mereka lainnya sebagai warga Pemerintah

Harapan besar dengan mulai berkembangnya dukungan dari luar masyarakat Padarincang semisal kampus, LSM dan munculnya organisasi-organisasi yang menjadi kekuatan masyarakat, maka akses ekonmi masyarakat perlahan namun pasti menemui titik terang.

KESIMPULAN Model dan trategi komunikasi dalam menangani konflik bisa dipertimbangkan sebagai masukan bagi pendekatan dan strategi pembangunan modal sosial dan integrsi masyarakat. Harus diakui, trategi komunikasi partisipatif horizontal merupakan konsep yang masih memerlukan penajaman, terutama dalam perumusan dan pengukurannya, setidaknya dalam perspektif komunikasi pembangunan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1. Strategi komunikasi penanganan dan pemulihan konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Padarincang terhadap PT Aqua Danone adalah strategi komunikasi partisipatif horizontal yang mengandung makna kebersamaan, kesetaraan, demokratis dan partisipasi seluruh masyarakat dalam penanganan konflik pembangunan. 4. Perilaku komunikasi masyarakat Kabupaten Serang dalam penanganan dan pemulihan konflik pembangunan yang ditimbulkan PT Aqua Danone ditentukan oleh isu bersama, yakni perlawanan akan penutupan pabrik PT Aqua Danone. Perilaku komunikasi yang terjadi diaspirasi oleh para opinion leader sebagai penggerak gerakan 319

5.

masyarakat. Adapun iklim komunikasi di masyarakat Padarincang selalu berubah-rubah tetapi masih kondusif dalam upaya penanganan konflik pembangunan. Artinya masyarakat dapat aktif berpartisipasi upaya-upyaa penanganan dan pemulihan konflik. Faktor internal dan faktor eksternal yang memicu konflik pembangunan dan gerakan sosial masyarakat Padarincang terhadap PT Aqua Danone, adalah faktor benturan kepentingan dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan salah satunya didasari oleh adanya kemiskinan, pengangguran, keterampilan, pendidikan peluang kerja, dan minimnya akses pembangunan.

DAFTARPUSTAKA Ahwan Fanani dan Sukendar, 2006 Potensi Konflik dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang semarang: Studi Kasus terhadap Komunitas Klampisan Semarang. Bungin, B. 2003. Penelitian Kualitatif. Prenada Media Group: Jakarta. _____________Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. Babie, E. 2004. The practice Of Social Research, Wadsworth, Belmonth

Darmono

Bambang, 2000. Strategi Stabilisiasi Pasca Konflik. Pustaka Grafindo Jakarta.

Gunapemerintah, SH. Dr. 2008. Rakyat & Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: PT Tanatusa Jakarta. Harahap

Mardikanto

Ngadiah,

Mulia Syahrul, 2001Studi Evaluasi Lingkungan Sosial Ekonomi dalam Pemyelesaian Konflik Pembangunan. Universitas Sumatra Utara. Totok 2010, Komunikasi Pembangunan, UNS Press Surakarta. MA. Dr. 2003. Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik Papua. Pustaka Raja, Jogjakarta.

Putra fadillah, dkk (2006) Gerakan Sosial: Konsep, Strategi Aktor, hambatan dan tantangan Gerakan Sosial di Indonesia, Aveross Press. Sitourus, MT. Felix et al. penyunting. 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawam Wiradi. Bandung. Yayayasan Akatiga. Silaen Victor. 2006. Gerakan Sosial Baru: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir. Ire Press Yogyakarta. Kartasasmita.,G.1997. Pembangunan Untuk Rakyat. PT Pustaka CIDESINDO,Jakarta

320