POLA PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK PERBURUHAN :

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

s K R I P SI

CHRISMAN HADI

POLA PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK PERBURUHAN : TINJAUAN YURIDIS POLITIS TERHADAP KEPUTUSAN BAKORSTANAS N O M O R : Kep/02/Stanas /X II/1990

____

( CONTOH KASUS PHK M ASSAL PT. CPS PORONGt)

UNITEKSIIAS

SURA»AYA K K ^ t< t-' t'-r. 1 8 2 0 / p ^ ■f

FAKULTAS

hukum

u n iv e r s it a s

AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1994

SKRIPSI

POLA PENDEKATAN KEAMANAN ...

CHRISMAN HADI


POLA

PENDEKATAN

KEAMANAN

DALAM

PERBURUHAN TINJAUAN

YURIDIS

BAKORSTANAS (CONTOH

POLITIS

NOMOR

KASUS

PENANGANAN

KONFLIK

:

TERHADAP

KEPUTUSAN

: K e p / 0 2 / S t a n a s / XI I/1 9 9 0

PHK M A S S A L

PT CPS

PORONG)

S K R I P S I DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

O L E H CHRISMAN

HADI

0 3 8 6 1 2 4 2 5

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS S

U

R

A

1 9

SKRIPSI

B 9

A

Y

AIRLANGGA

A

4


CHRISMAN HADI


DIUJI PADA TANGGAL

PAEITIA m s s w i

19 NAKET 1994

'

KBTUA

: GOENAVAM, 8-H-

SCOETAR1S

: AFDOL, S.H.. MS.

ANGGOTA

: 1. OMAR HAST1N, S.H, 2. SRI HAYATIE* S.H.,

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


Solilokui

U h . .. setapak ini kadang Terasa begitu panjang dan melelahkan Tapi kita toh musti menyusurinya Demi bersetia pada nurani Dan gerak hidup paling dalam ....

Lembang, 1993

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


KATA

PENGANTAR

Kupersembahkan pujian bagi Hidup

terdalam,

m ua ra

segala

senantiasa saksi

Khalik penguasa

asal.

Kupujikan

mengalirkan

atas

Sang Pemilik Gerak

kepekaan

kedahsyatan

Kulantunkan asap dupa

segala syukur

bagimu

intuitif

pilinan

setanggi

kemungkinan

untuk

jemari

yang ber-

tanganmu.

dalam hening

semadl

agar kau memelihara nyaliku ketika menyusuri

lorong-

lorong

kehidu-

pekat

kelam

malam

di

tingkap-tingkap

pan. Semarak kemegahan senantiasa milikmu. Sebagai karya,

skripsi ini merupakan salah satu

persinggahan inte.Lektual dan kreatif penulis di dalam menapaki kehidupan,

yang

takkan pernah usai menghan-

tar perjalanan usia selain sebagai untuk mencapai

gelar

karya,

jujur

saja,

he ndak

d i taka r

salah satu syarat

sarjana hukum. pe nulis

de n g a n

merasa

Memang ma l u

ukuran-ukuran

sebagai

hati

bak u

bila

ilmiah.

Sebab proses penyusunan skripsi ini benar-benar telah mencelikkan mata penulis; elan vital penulisan niatan,

ilm iah skripsi

yang ini

betapa

saya miliki.

tetap

berangkat

untuk memberi kontribusi

tercinta;

dilambari

dangkal

semangat

kecil

senyatanya

Meski

be gi tu

dengan bagi

satu

republik

ketidaksepakatan meli-

hat manusia dan kemanusiaan dikorbankan demi dan atas

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


nama apa pun juga; apalagi atas nama segala tetek bengek yang bernama pembangunan. Skripsi ini disusun dalam situasi kemendadakan serta

ketergesaan.

berapologi

atas

Tapi

segala

bukan

berarti

kelemahan

dan

saya

hendak

kekurangannya.

Karena bisa jadi memang baru pada tingkat sedemikian ini intensitas kemampuan saya dalam beranalisis serta bergulat

dengan perkara-perkara

ilmiah.

Sungguh

saya

sepenuhnya sadar akan hal ini. Ide dari

dasar

dan

persinggungan

selesainya

personal

berbagai kalangan yang persatu untuk tanggung tetap

atas

menjadi

milik

bergaul

dan

dengan

saya

terasa nikmat Rasanya

tak

d en g a n dari

super

berterima

ka l i a n

rangkaian

dari

kasih,

tapi

kata

Teru s

ter a ng

s u ng guh

sangat

diskusi-diskusi

jempol

teman-teman

yang

ini

sampai dengan joke-joke

is apan

memiliki

ada

teman-teman

pribadi.

panjang yang sangat politis k a m p u n g a n yang

lahir

segala kekurangan skripsi

di sku si

me nye nan gk an . Mulai

ini

tidak mungkin disebutkan satu

maria saya wajib

jawab

skripsi

cukup

kaki.

S u n gg uh

semacam kalian.

indah

untuk

dieja

buat utarakan terima kasih. Khusus untuk kawan-kawan serumah: sangat

beruntung memiliki

kalian

sebagai

Saat-saat kehabisan duit untuk beli beras;

SKRIPSI

Sungguh aku


keluarga. sepanjang

CHRISMAN HADI


hari hanya

minum

kopi

sembari

tingan p e r s e d i a a n khusus cacing

perut

kita

merokok

krisis

siasati

dengan

tembakau

moneter;

lin-

cacing-

debat-debat

poli

tik; seraya masih juga memiliki kegarangan menggertak tukang

tagih

Saat-saat

rekening

kita

listrik

bersepakat

yang

untuk

fotokopi ketimbang sarapan.

mencoba

memeras.

lebih mementingkan

Saat-saat

gelisah menan-

ti kabar salah seorang dari kita yang pergi berharihari

tanpa

pamit.

Saat

jumlah piring

di

tan:

bermetamorphosa

Ternyata

nikmati

be b e r a p a

dapur

kita

ma la m

akibat ulah kreatif kembali

pola

saling

berkurang

Heru

tentang

secara mie

kris is

simul-

yang

m o ne ter

kita --

yang mencoba menghidupkan pr i m i t i f

Selama

meneguhkan.

menjadi

selama

perdagangan

dengan penjual mie). untuk

yang

bertanya-tanya

ini kita

Sungguh

itu

{baca:

Barter

telah mencoba teramat

manis.

Terima kasih atas dukungan dan ketulusan kasih k a lian. Saya

juga

1. Bapak Frans

mengucapkan

terima

kasih

kepada:

Limahelu tidak saja selaku Dekan FH

UNAIR tapi juga sebagai pribadi atas dukungannya moril pun juga materiil;

teristimewa dalam persoa-

lan kawan Anthony Leroy Ratag;

saya

selalu ganggu

beliau di tengah jadual-jadual kerja yang padat; anehnya

kelancangan-kelancangan itu hampir

tidak

vi

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


pernah

dibalas

dengan*raut

saya duga pada awalnya.

jengkel;

sebagaimana

Padahal kelancangan-kelan-

cangan itu sebenarnya layak untuk dihardik.

Setu

lusnya saya sampaikan terima kasih. Bapak Umar Hasyim sebagai

dosen pembimbing

yang

cukup terepotkan selama proses pembimbingan dimana pada jam-jam istirahat,

justru saya mengetuk pintu

rumah beliau untuk sekadar diskusi.

Sungguh

hanya

atas keleluasaan dan keluwesan sekaligus ketajaman i n t e l ek tu al ra mpung

be l i a u

da la m

ju ga lah

waktu

skripsi

mendesak.

ini

dapat

Setulusnya

saya

ucapkan terima kasih. Bapak Goenawan Masyarakat. san serta

selaku

ketua

Departemen

Hukum

dan

Dalam diri beliau saya temukan ketulukejernihan

sikap

seorang

intelektual.

Sejujurya saya merasa bangga

dan terhormat menja

di

dan M a s y a r a k a t

bagi an

UNAIR.

Departemen

Hu ku m

FH-

Saya berharap bisa belajar menjadi sebening

beliau dalam membingkai persoalan.

Setulusnya saya

sampaikan hormat dan terima kasih. Bapak Afdol ke lu ar ga

dan Ibu Sri Hayatie

Departemen

telah bersedia menjadi

Hukum

dan

penguji

sebagai

anggota

Masyarakat

skripsi

ini.

yang Setu

lusnya saya sampaikan terima kasih. Bapak

SKRIPSI

Soewoto

Moelyo

Soedarmo

selaku


Pembantu

CHRISMAN HADI


Dekan

I bi d a n g

Akademik.

Setulusnya

juga

saya

ucapkan terima kasih karena hanya oleh keluwesan sikap beliaulah yang menyebabkan skripsi ini dapat rampung dalam waktu mendesak. 6.

Seseorang telah

yang

pada

membikin

memandang

saya

hidup.

jalan panjang

saat-saat

ini

untuk

Dengan tak

terakhir lebih

mengingat

di

kampus

jerni h

d al am

bening

lagi melelahkan.

matamu

Anugerah

langit yang tak habis-habisnya kusyukuri. 7.

Segenap Civitas Academica FH-UNAIR dengan

atau

tanpa

merepotkan kalian.

disadari, Setulusnya

lainnya karena

saya juga

pasti

pernah

saya

sampaikan

Saya memang bukan gading tapi pasti

juga saya

terima kasih.

memiliki

retakan-retakan

Saya membuka diri pada

yang

harus

di se mp u r n a k a n .

semua pihak untuk merapikan

retakan-retakan itu.

Rungkut, 25 Maret 1994

Chrisman Hadi Npm : 038612425

viii

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


DAFTAR

IS I

Halaman

S O L I L O K U I .........................................

iii

KATA PENGANTAR .....................................

XV

DAFTAR ISI..........................................

ix

ABSTRAK ............................................

xi

BAB

I

:

PENDAHULUAN 1. Permasalahan : Latar belakang dan

BAB

II

:

Rumusannya........................

1

2. Penjelasan judul.................

7

3. Alasan Pemilihan Judul...........

12

4. Tujuan Penulisan.................

13

5 . Metodo logi........................

14

6. Pertanggungjawaban Sistematika...

16

PENDEKATAN KEAMANAN DALAM MASALAH PERBURUHAN 1. Pengantar........................

19

2. Pendekatan Keamanan Dalam Kasus Pemogokan dan Unjuk Rasa Buruh.. 3. Pemasungan Hak Berorganisasi....

BAB

III

:

21 25

EKSISTENSI KEPUTUSAN BAKORSTANAS NOMOR : Kep/02/Stanas/XII/1990 DALAM PETA YURIDIS POLITIS

ix

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


1. Bakorstanas Institusi Ektra Yud is ia 1.................... .

30

2. Eksistensi Keputusan Bakorstanas Nomor : Kep/02/Stanas/XI1/1990 Tentang Pedoman Penanggulangan Kasus Hubungan Industrial..... BAB

IV

:

33

KASUS PHK MASSAL PT CPS PORONG SIDOARJO 1. Gambaran Perusahaan...........

40

2. Jam Kerja, Pengupahan, dan Kondisi Kerja.................

BAB

V

:

41

3. Kronologi PHK Massal.... .

43

4. Intimidasi Aparat Keamanan....

51

PENDEKATAN KEAMANAN SEBAGAI MANIFESTASI HUKUM YANG REPRESIF

1. Pengantar . . . ...................

59

2. Tesis Hukum Represif dan Pendekatan Keamanan...........

BAB

VI

:

62

P E N U T U P 1. Kesimpulan................... .

71

2. Saran-saran...................

73

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

x

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


POLA PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK PERBURUHAN : TINJAUAN YURIDIS POLITIS TERHADAP KEPUTUSAN BAKORSTANAS NOMOR : Kep/02/Stanas/XII/1990 (CONTOH KASUS PHK MASSAL PT CPS PORONG)

Oleh

:

Chrisman Hadi

A B S T R A K Seiring Baru,

target

dengan

dengan

kebijakan

pertumbuhan

membuka peluang

pengusaha

swasta

pembangunan

dalam

era

ekonomi

investasi

nasional

’p e m b a ng un an’ Orde

pun

mencoba

di p a c u

seluas-luasnya bagi

juga

modernisasi

asing. pasca

Kebijakan

Gestapu

PKI

tersebut membutuhkan iklim yang sehat demi investasi. Perusahaan-perusahaan besar nesia, juga

yang

swasta

undangan ada

trade

keamanan

dimiliki nasional

pemerintah off-nya, berusaha.

itu adalah adanya

oleh

penanam

yang

bekerja

untuk yakni Dalam

suatu

yang

ada di

modal di

berusaha

asing

Indonesia

di

pemerintah kategori

Indo

negara

pun atas

kita,

harus menjamin

keamanan

berusaha

serikat buruh dan buruh yang

tidak agresif di dalam mengajukan tuntutan-tuntutan. Di yang kuat

kalangan aparat sebagai

akibat

keamanan masih ada peristiwa

trauma

sebelum Gestapu

PKI dimana gerakan buruh yang agresif sering

melaku-

xi

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


kan pemogokan.

Seringnya terjadi pemogokan pada waktu

itu, menimbulkan gambaran dalam aparat keamanan bahwa mogok

adalah mengganggu

keamanan

termasuk

keamanan

berusaha para pengusaha. Di dalam konteks stanas

mengeluarkan

Bakorstanas Pe doman

Nomor

Petunjuk Teknis

masalah

perdata,

memiliki

Hubungan

pada

sengketa

antara

apakah

perdata

Kasus

pe r b u r u h a n

interest

pertanyaan,

berupa Keputusan

: K e p / 0 2/Stanas/XI I/1990

PenangguIanan

sedang m a s a l a h

masalah

tersebut di atas maka Bakor

berbeda. konflik

biasa

Industrial,

hakekatnya dua

adalah

kelompok

Se hi ng ga

perburuhan

tersebut

tentang

yang

menimbulkan yang

perlu

notabene

diselesaikan

dengan pendekatan keamanan? Berangkat

dari

hal

tersebut

maka

diperlukan

dan

implementasi

V

suatu penelitian mengenai dari Keputusan Bakorstanas ini

digunakan

me to de

eksistensi tersebut.

de s k r i p t i f

Dalam penelitian anaiistis,

metode atau cara penulisan yang memiliki berikut

yai tu

ciri sebagai

:

1. Memusatkan pada masa1ah-masa1ah yang ada pada masa sekarang, pada mas a1ah-masalah yang aktual. 2. Data yang kan dan Juga

SKRIPSI

dikumpulkan

mula-mula

disusun,

dijelas-

kemudian dianalisis.

disertai

dengan

pendekatan

yuridis


politis,

CHRISMAN HADI


yaitu,

meletakkan

bingkai

analisis

yang

da ta -dat a di

dalam

me 1ingkupinya. Ada

dipergunakan,

sebagai

dalam

sosial

buruh.

penelitian berikut

a.

hal

teoritik

yang

dan

yang

Selznick,

respon

terhadap

aspirasi-aspirasi sosial

menjadi

dapat

yaitu

law). Di sini hukum

dari

kebutuhan

Kemudian

politis

dan

aspirasi

masalah

dirumuskan

dari

sebagai

:

Konflik

perburuhan

perdata biasa. „ kuan

dan Philip

sosial

tersebut

yuridis

dalam

tesis hukum yang diaju-

fasilitator

ini

terkumpul

bingkai

(responsive

kebutuhan-kebutuhan sosial,

pun

Nonet

teori hukum responsif dipahami

konteks

berangkat dari

kan oleh Philippe

yang

pola

pada

hakekatnya adalah masalah

Dalam kaitan

pendekatan

ini,

keamanan

apakah dalam

pemberlapenanganan

masalah perburuhan sudah tepat?

b. Apakah Surat Keputusan Bakorstanas Nomor : Ke p/ 02 /S tan as/XII/1990 langan

M a s al ah

k e b ut uhan

Hu b u n g a n

h uk um

legitimasi bagi

tentang Pedoman Penanggu-

bagi

aparat

Industrial,

buru h

atau

merupakan

hanya

sekedar

keamanan di dalam menangani

konflik perburuhan? Den ga n

pe n e l i t i a n

ini,

pal ing

tidak,

dapat

memberi gambaran tentang manifestasi dan implementasi

xi i i

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


dari

pendekatan

perburuhan

kemanan

sebagai

terhadap

penanganan

konflik

suatu pola tindakan di dalam peta

politik perburuhan di Indonesia. Dari

hasil

relevannya nas

penelitian

terdapat

bukti

tidak

posisi dan eksistensi Keputusan Bakorsta

Nomor

: Ke p/0 2/ Stanas/XII/1990,

di

dalam

peta

yuridis politis Republik Ini. Kesimpulan penelitian

ini

yang

a d al ah ,

Ke p/0 2/Stanas/XII/1990 pe ndekat an politis adalah san

dan tidak

tersebut

menjadi untuk

keamanan, filosofi

konflik

pada

--

Hubungan

alat

campur

hasil

Nomor

manifestasi

dari

segi

Industrial

:

dari

yuridis Pancasila

surat

keputu

ipso facto cenderung hanya

legitimasi

terlalu

jauh

Karena

pemerintah Orde

dari

Keputusan

sebagai

di t i n j a u

tataran

perburuhan.

will dari

bahwa

diambil

layak diberlakukan. Sebab

sekadar ikut

dapat

itu

bagi di

aparat

keamanan

dalam

menangani

diperlukan

political

Baru untuk

tidak memberla-

kukan pola pendekatan keamanan di dalam menyelesaikan kasus hubungan industrial.

x iv

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


B

A

B

I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan:

1atar be 1akang dan rumusannva

Malam hari

tanggal

10 April

1912,

layaran perdananya tenggelamlah kapal waktu

itu

dianggap

tercepat. jumlah

Hasil

sekoci

sebagai

teknologi

penyelamat

kapal

dalam

’Titanic*,

yang

tersedia

yang

terbaik

canggih waktu yang

pe-

dan

itu.

Namun

tidak

cukup

untuk menyelamatkan semua jiwa penumpang. Apa

yang

terjadi

jumlah

korban

Wanita

penumpang

ialah 45%,

wanita

dari

m al am

bila

terc erm in

diperinci

kelas

3 yang

kelas

2 jumlah angka

dan dari

kelas

1 sebesar

ternyata

tidak

hanya

kesempatan

mati

0,7%.

memberi

fasilitas yang nyaman saja. kan bahwa

itu

dalam

pada

Jadi hak

pada

persen.

bencana

kematian tiket

atas

itu 16%,

kelas

kamar

1

dan

Benar-benar dapat dikata-

me 1a n g s u n g k a n

hidup,

pemba-

giannya tidak merata1.

C mJ .M . Schuy t;, Keadi Jan dari Ef.ektiyi tas Dalam Pemba,qia.n Kemurigk inan Hidup, terjemahan Paul hoedikdo, tidak diterbihkan, 1978, h. 1.

I

M 1 L i t

|

p E H i-U S T A ItA A lf

1•tfNItKfcSH A* A1IU.A.NOGASKRIPSI


CHRISMAN HADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 2

Peta tersebut bagi dalam

kejadian

teng ge 1amnya

kapal

barangkali bisa dijadikan media

konteks ’kapal

kehidupan

buruh*6 di

’T i t a n i c ’ identifikasi

Indonesia.

i n d u s t r i a l i s a s i ^ ’ ia hanya

kemampuan untuk membeli

kenyamanan

tiket

Karena

memiliki

kelas

3,

di

tengah-tengah konteks kebijakan perburuhan. Melacak situasi

kondisi

perburuhan di

Indone

sia tidak bisa dilepaskan dari peta kebijakan ekonomi dalam era

1m o d e r n i s a s i ’4 orde

baru.

Karena

sesudah

8uruh di s i m dipahami sebatas dalam kerangka pekerja industri yang berada di posisi manajemen terbawah, tidak i.ermasiik pekerja yang berada di strata manajemen menengah Ke atas. 5 'Ilustrasi tenggelamnya kapal Titani c dirnaksudkan jntuk memberi gambaran awal tentang kecilnya akses baruh di dalam konteks ponyelesaian kasus hubungan industrial. 4 'Kita biasa menyebut era ini dengan masa 'pembangunan’. Perlu diketahui, konsep ini masih kabur batasannya. Ada yang mel ihatnya sebagai porubahan sosial. Yang kedua, modernisasi diartikansebagai westernisasi, yang memakai indikator unsur-unsur kehidupan masyarakat Barat kontemporer. Ketiga, modernisasi diasosiasikan dengan demokrasi, sistem pemerintahan yang dijunjung tinggi di Barat. Keempat, ia diidentifikasikan sebagai kapitalisme dan industrialisasi, dua hal yang dianggap baik bagi dunia ketiga. Ada juga yang mengacaukannya dengan modernitas. Lebih jauh tentang konsepsi ini bisa dilihat dalam, Syed Hussein Alatas, "Modernisasi Yang Sesat : Dilema Masyarakat Sedang Berkembang", Atal dan Pieries (eds.), Kritik Asia Terhadap Pembangu: nan, Pulsar, Jakarta, .1980, h. 27-79.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


Gestapu,

orde

baru

me m e g a n g

negeri

ini.

mereka

melaksanakan

asumsi inya

Sebagai

bahwa

reaksi

tampuk

atas

diikuti

kondisi

pembangunan

pembangunan ekonomi dengan

kekuasaan

sebelumnya

deng an

akan

keberhasilan

dilan dasi

dengan

di

di

sendir-

bidang-bidang

lain, maka pembangunan ekonomi dijalankan. Proses membutuhkan pemerintah

pembangunan

ekonomi

kehadiran modal orde

baru

dan mengundang

para

(baca

membuka penanam

tersebut

sangat

: investasi).

pintu modal

Maka

se lebar-1ebarnya

untuk

berusaha

di

negara kita. Baik penanam modal swasta asing pun juga swasta nasional

diberikan

kesempatan

luas-luasnya oleh

pemerintah

pertumbuhan ekonomi

Indonesia.

Konsekuensi tah

orde

selalu orde

baru

sehat

baru

harus

bagi

harus

pengertian

harus

baru

mereka

bahwa

aman. Maka

dari

kebijakan

baru

penanam

menjamin ada akan

modal.

memiliki politik

yang

Pemerintah Dalam

pemerintah

iklim

dan

pemerin

berusaha.

dari

se-

memacu

prako ndi si

keamanan

jaminan

agar

tersebut,

menyediakan

para

stabilitas

orde

berusaha

berusaha

keamanan

orde yang

nasional

sangat mutlak dilestarikan. Dalam Badan

konteks

Koordinasi

Bantuan

sional (Bakors tanas ) ,

SKRIPSI

seperti

tersebut

Pemantapan

mengeluarkan

di

atas maka

Stabilitas petunjuk


Na

tehnis

CHRISMAN HADI


pedoraan nomor

p e n a n g g u 1angan

kasus

hubungan

: Kep/02 /st anas/XII/1990

tentang

NANGGULANGAN KASUS HUBUNGAN INDUSTRIAL. san tersebut dibuat di

dalam

pendekatan perburuhan

PEDOMAN

PE-

Surat Keputu

dalam konteks pendekatan keamanan

m e n y e 1esaikan keamanan mutlak

industrial,

konflik

un tu k

per buruhan.

m e n y e 1esai kan

diperlukan,

untuk

Pola

konfli k

menciptakn

pra-

kondisi yang sehat bagi iklim investasi. Pola pendekatan keamanan tersebut berasal dari masih

ada ny a

trauma

yang

keamanan sebagai akibat dimana gerakan buruh pemogokan.

di

ka la ng an

aparat

peristiwa sebelum gestapu PKI

yang

S e r i ng ny a

kuat

agresif

terjadi

sering

pemogokan

melakukan wak tu

itu

menimbulkan gambaran bagi aparat keamanan bahwa mogok adalah mengganggu keamanan termasuk keamanan berusaha ptfra pengusaha. san

Bakorstanas

7 . a.

Ini nampak jelas dalam Bab II Keputu nomor:

Kep/0 2/stanas/XII/1990

ya n g

poin

menyebutkan,

dalam masa Orla berlaku sistim hubungan industri al b a i k y a n g berazaskan liberalisme yang menitikberatkan kepentingan individu maupun yang bera zaskan Marxisme yang menitikberatkan p e r j u a n g a n / k e p e n t i n g a n klas, de n g a n praktek k e g i a t a n n y a c e n d e r u n g lebih be rsi fat sosial politik daripada sosial ekonomi, diwarnai oleh suasanan adu kekuatan di antara pekerja/proletar dan pengusaha/borjuis, berorientasi kepada kepen tingan m a s i n g - m a s i n g . D a l a m kondisi demikian hubungan industrial menjadi tidak serasi dan lestari, m e n g h a m b a t terwujudnya ketenangan kerja/usaha dan mengganggu stabilitas nasional

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


Berangkat

dari

lum ge sta pu

kuatnya

PKI

aparat

keamanan

hanya

mencegah

tersebut,

dan

fisik atau

"selalu"

terlibat

*kesepakatan'

tersebut^.

kemungkinan

pengrusakan.

pengusaha dan Depnaker.

Tapi

perundingan

juga

pelaku

keamanan,

dihasilkan

tak

tindak

Sedangkan

pihak

kriminal

pengusaha

r b a n ', dengan

jelas

lagi

buruh

buruh,

dalam perundingan siapa

atau

sebenarnya

Dalam pende

ditempatkan

pengganggu

ditempatkan

alasan

adanya

cenderung

antara

pihak-pihak dalam perundingan tripartit. katan

tak

Bahkan ikut serta menandatan-

yang

Akibatnya

s eb e-

konflik perburuhan,

m e n g at as i

dalam

per ist iwa

fenomena5 keterlibatan

dalam setiap

tindakan

gani

trauma

pe mbena r

sebagai h uk um

sebagai

s ta biIitas. ’saksi

positif

koyang

be r1aku. khusus

tentang

keputusan

Bakorstanas

nomor:

^■Fenomena ini dipahami sebagai kumpulan dari gejala yang cenderung untuk selalu terjadi. Terbukti dari catatan LBH Surabaya :SKETSA HAK ASASI MANUS IA J AW A TIMUR 1993, sampai peri ode akhir bulan Oktober 1993 dalam 153 kasus pemogokan di Jatim, tereatat sebanyak 56 kali keterlibatan aparat keamanan (59,6%). 6 ‘Tentang ini bisa dilihat dalam 1 ampiran tentang kesepakatan kerja setelah terjadi pemogo kan dimana aparat keamanan : Polresta, Koramil, Kodim, dan Korem, ikut menandatangani kesepakatan bersama setelah terjadinya pemogokan. Lampiran V, VI, dan VII.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


Kep/O2/Stanas/XI1/1990 Kasus

Hubungan

be rkom e n t a r sesuai

dalam

Industrial,

bahwa

dengan

Menurutnya

Surat

konteks

keputusan

situasi

membutuhkan

tentang

darurat

Pedoman Penanggulangan P r o f .D r .M r .JE

Keputusan situasi

tersebut atau

keterlibatan

Sahetapy

tersebut

tidak

p e m b e r 1a k u a a n n y a . ha ny a

pemaksa

aparat;

bisa

yang

berlaku

benar-benar

keputusan

tersebut

tidak memiliki kan

legitimasi yuridis maka harus dibataln verklaard) . Berpijak pada pemaparan di

(nietig

atas maka masalah-masalah dalam skripsi

ini dirumus-

kan sebagai berikut:

a. perdata

biasa.

keamanan tepat

Konflik

Apakah

dalam

Secara

perburuhan

hakekatnya masalah

pemberlakuan

penanganan

yuridis

pada

konflik

politis

dalam

pola

pendekatan

perburuhan

sudah

konstelasi

dunia

perburuhan di Indonesia sekarang ini?

b.

Apakah

Surat

Keputusan Bakorstanas Nomor

Kep/02/Stanas/XII/1990,

merupakan

kebutuhan

bagi dunia perburuhan atau hanya sekadar alat masi

bagi

keterlibatan

aparat

keamanan

di

:

hukum legiti dalam

penanganan konflik perburuhan?

7 "Diskusi den
SKRIPSI


CHRISMAN HADI


2. Pen ielasan Judu1 Judul

skripsi

ini

adalah

"Pendekatan

Keamanan

dalam Penyelesaiar Konflik Perburuhan dengan subjudul "Tinjauan

Yuridis

dan

Politis

te rha dap

Keputusan

Bakorstanas Nomor Kep/02/Stanas/XII/1990", kutnya,

dengan

"(Contoh Kasus PHK Massal

si:

Pendekatan

Perburuhan,

Keamanan

kemudian

skripsi

bermula dari

ini,

judul

dalam Penyelesaian

akan

beri-

di PT CPS Porong -

Sidoarjo)". Untuk menjelaskan judul diuraikan secara berurutan,

subjudul

diberikan

pula

akan

skrip Konflik

penjelasan

singkat masing-masing subjudul.

a. Pengertian judul pokok

Untuk

menuju

pa da

akar

pengertian

dalam

dari

Penyelesaian

judul

"P end ekatan

Ke am anan

Perburuhan",

terlebih dulu harus diletakkan pemahaman

terhadap hakekat masalah perburuhan. han pada dasarnya antara berbeda.

dua

adalah masalah

ke l o m p o k

yang

Masalah perburu

perdata,

me m il ik i

sengketa

interest

yang

Mekanisme resmi yang tersedia untuk menyele-

saikan masalah perburuhan lembaga tripartit.

SKRIPSI

K o nf li k

Tetapi

sebenarnya lembaga

telah ada yakni ini


sering

tidak

CHRISMAN HADI


dapat berjalan dengan baik karena: pengusaha; lemah,

(2)

bahkan

wakil

(1) didominir oleh

buruh/organisasi

seringkali

malah

tidak

b ur uh

membela

yang kepen-

tingan buruh. Pola

pendekatan

keamanan

konflik perburuhan penjagaan posisi

yang

stabilitas

buruh

iklim usaha

untuk agar

pada

penanganan

hakekatnya

semata

dan

menjaga

proses

dalam

upaya

untuk

keamanan

akumulasi

adalah

dan

atas dua bentuk, san dan

(b)

yaitu penggunaan

upaya

untuk memperkecil ka

demikian,

sistematis

kfisuistis

dan

(industrial dijaga.

peace) menjadi

buruhan yang sengketa

menjadi

individual.

Pendekatan pada

yang

Maka

represif

Dengan kerangkorektif

akan

konflik yang sangat ke a m a n a n

industri

kepentingan terdepan untuk

keamanan hakekatnya

tentang upah,

ini terbagi

bersifat

kecenderungan

dikurangi dan dipersempit

berjalan

(a) politik kekera

kemampuan korektif^.

segala

menekan

kemapanan

kapital

lancar. Pendekatan keamanan dalam konteks

upaya

membingkai

masalah

adalah masalah perdata:

jam kerja,

jaminan

sebagainya,

dalam perspektif koersi-konf1ik

coercion).

Dalam

perspektif

per

ini

sosial

dan

(conflict

diasumsikan

bahwa

>3'Laporan Hak azasi I.BH Surabaya, Sketsa Hak Azasi Manus.ia Jawa Timur, tahun 1993, h. 35.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


masyarakat kelompok han,

adalah

yang

susunan

dicirikan

dari oleh

berbagai konflik

dan hanya bisa diredam melalui

cion). tidak

Tatanan stabil

berusaha

sosial

lantaran

untuk

keterbasan

bersifat setiap

daya

yang

dan

dan

perselisi-

pemaksaan

sangat

(coer

temporer

individu

memaksimalkan

sumber

individu

dan

kelompok

kepentingannya

tersedia^.

dan

dalam

Masalah

per

buruhan kemudian diasumsikan dalam perspektif koersikonflik

maka

upaya paksa

diptrlukan

pendekatan

keamanan

sebagai

(coercion) agar bisa diredam supaya

iklim

investasi menjadi ,fsehat". Dalam konteks membingkai

masalah

sedemikian tersebut

maka saya berusaha

dengan

kerangka

teori

hukum yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick: De'ngan bahwa

perspektif h uk um

evolotif: sini

Teori

Hukum hukum

sebagai

Bermula dari

hukum

represif

Responsif responsif

satu

Aspirasi-aspirasi

mereka

perspektif (represif

sosial

hukum

law)

law).

memandang,

sist im me mil iki

sebagai mekanisme yang mengabdi si.

(responsive

tahapan

represif.

memiliki

Di

muara

pada kekuasaan reprerakyat

dan

sekaligus

?-Ter-j ornahan b »bas dari, Steven Vago, Law and Society, Prentice H a l l , Now York, 1981., h- 12-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


10

kepentingannya cenderung untuk diabaikan^. Dalam

tataran

hukum

represif

si st em

h uk um

dikerangkakan pada tujuan tunggal yang hendak dicapai oleh kekuasaan. pengabaian

Meski'

itu berarti

terhadap

memiliki

ke p e n t ingan

dimensi rakyat:

.. . , goverment programs have lacked the means to provide for, or even take note of, the range of individual and group interest affected. Here repression flo’vs not so much from incompetence as from the direction of public policy to a single end. Multiple goals and interest are sloughed off ass public pr ogr ams take on a u n i d i m e n s i o n a 1 cast. People become resou rce s in the game of industrial g r o w t h . . . . Digunakannva

perspektif

teori

hukum

responsif

yang disodorkan oleh Philippe Nonet

dan Philip Selz

nick

benar-benar

tidak

caya bahwa

mengartikan, kerangka

bahwa

saya

pemikiran mereka

per-

sangat

cocok

untuk memetakan permasalahan perburuhan di

Indonesia.

Pen d e k a t a n

d i g u na kan

sebagai

tersebut

titik

memetakan pola

awal

tidak

lebih

keberangkatan

pendekatan

keamanan

hanya

p e m ik ir an di

untuk

dalam penanga-

lO.phiippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transi tion: Toward Responsive Law, Harper & Row Inc., Nww York, 1978, h„ 12. Dikutip dari, HUKUM DAN PFRKFMBANGAN SOSIAL* Buku Teks Sosioloqi Hukum.,. Buku III, editor: A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebrofco. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 199o, h- 166. 1 1 -Plippe Nonet and Philipe Selznick, op.cit., h. 38

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


nan konflik obyektif

perburuhan

peta

sesungguhnya

dunia

di

Indonesia.

perburuhan

memiliki

Indonesia

varian-varian

dibanding tesis hukum

Sebab

kondisi

kontemporer

yang

spesifik,

responsif yang diutarakan oleh

Philippe Nonet dan Philip Selznick. b. Sub judul I "Tinjauan tusan

Yuri c'is

Bakorstanas

Subjudul

dan

Nomor

Politis

terhadap

Kepu

: Ke p / 0 2 / s tanas/X1 1/1990".

ini mengacu pada konteks yuridis dan politis

dari surat keputusan Bakorstanas.

Dengan subjudul

berusaha

keputusan

nas

dipetakan

nomor

Kasus

No.

politis menilik dari

di

latar

balik

Hubungan

belakang

t e r b it ny a

di

X X /MPR S/1966. isi Bab

Bakorsta

tentang

Industrial,

perundang-undangan

dfingan Tap MPRS

adanya

posisi

*. Kep/0 2/s t anas/XI I / 1990

Penanggu1angan hierarki

dimana

ini

Pedoman di

Indon es ia

dalam sesuai

Sementara

secara

II poin 7a, bisa dilihat

politis

yang

Keputusan

sangat

mengedepan

Bakorstanas

nomor

:

Kep/02/stanas/XI1/1990 tersebut.

c. Subjudul

Su b j u d u l Massal

yang

II

II

PT CPS Porong,

sebagai contoh konkret.

SKRIPSI

ini,

"(Contoh

Sidoarjo)",

Kasus

PHK

perlu dikedepankan

Karena dalam kasus PHK Massal


CHRISMAN HADI


12

yang

terjadi

dengan

jelas

ke a m a n a n

massal

CPS

Terbukti

tersebut,

justru

dala m

dengan

aparat

upaya-upaya

berpcran

tersebut,

idasi,

ikut

Si do ar jo pola

gamblang

keamanan

pendekatan

agar

sekadar

pemogokan

Tapi

aktif

k o nf li k

dalam kasus

tidak

Kamtibmas.

sangat

terlihat

menyelesaikan

pencegahan

gangguan

massal

Porong,

implementasi

lapangan

tidak menjadi nan

PT

bagaimana

di

perburuhan.

kukan

di

melaburuh

aparat

dalam

PHK

keama

proses

PHK

dengan melakukan pemanggi1a n , intim-

menandatangani

surat

kesepakatan

bersama

dan melakukan upaya paksa terhadap buruh untuk menan datangani surat

pengunduran diri.

yang dimaksud dengan judul Penyelesaian kondisi

konflik

oby ekt if

dalam

proses

paran

tersebut

ditemukan perburuhan, biasa. pola

keterlibatan

adalah

aparat

konflik

berdasarkan proses

pada

intinya,

"Pendekatan Keamanan dalam

perburuhan",

penyelesaian

pada

Jadi,

pemaparan

kea m a n a n

perburuhan.

data-data

penyelesaian

di

Pema

konkret

yang

k o n f 1ik-konf1ik

yang pada dasarnya adalah masalah perdata

Sehingga pendekatan

bisa

disimpulkan

keamanan

dalam

bahwa

digunakannya

penanganan

konflik

perburuhan adalah sangat tidak tepat

3.

Judul

Alasan pemi1ihan judul

tersebut

dipilih

berdasarkan

{ j

1 L i L fhXPUVAKAA*

1" U N I V t K k llA i

:> IJ ► SKRIPSI

data-data

a

’


>ju - a N O Q A "

v ,

f CHRISMAN HADI


13

riel

tentang

keamanan dalam

kondisi

pada

konkret

penyelesaian

rangka

untuk

pelaksanaan

konflik

menciptakan

pendekatan

perburuhan,

stabilitas

nasional

demi proses modernisasi, keterlibatan aparat dalam

proses

penyelesaian

konflik

Bahwa

keamanan

perburuhan

sudah

menjadi fenomena umum. Dari

latar

adanya

suatu

keamanan yang

ekses

terhadap

pada

Dalam

belakang

negatif

dari

penyelesaian

da s a r n y a

pe r s p e k t i f

permasalahan

adalah

ini

pe n d e k a t a n

konflik

perburuhan,

Sedangkan

pengusaha

saksi korban. Dengan demikian, but

menurut

saya,

sekaligus

p er data

diposisikan

melakukan pemogokan untuk menuntut terdakwa.

dilihat

pola

masalah

buruh

bisa

--

biasa. ke t i k a

haknya —

sebagai

diperlakukan

sebagai

pemilihan judul

bisa

terse

merefleksikan

pola

penanganan konflik perburuhan di Indonesia.

4. Tu iuan Pen u1isan

Pada

penulisan

skripsi

ini

terdapat,

paling

tidak, empat tujuan yang dicoba untuk dicapai, yaitu: a. Untuk mengetahui pendekatan

keamanan

dalam peta global

bagaimana

penanganan

kerangka

teks

dan

konflik

ekonomi

politik

konteks

perburuhan Indonesia

era Orde Baru. b.

SKRIPSI

Untuk

memberikan

gambaran

atau


penjelasan

CHRISMAN HADI


14

t en tang

eksist ens i

k e p u tu sa n

Kep/02/stanas/XII/1990 Kasus Hubungan

Bakorstanas

tentang Pedoman

Industrial,

nomor

:

Penanggu1angan

dalam bingkai

yuridis

dan

politis negara kita. c. tentang

Untuk ekses

memberikan negatif

gambaran

atau

penjelasan

implementasi

pola

pendekatan

keamanan pada proses penyelesaian konflik perburuhan, yang sangat menyengsarakan buruh. d.

Untuk memenuhi

persyaratan

dalam memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H.)

5. M et odoloei Penjelasan metodologi

yang

bisa

yang dipakai

diberikan

bisa

menyangkut

d i k 1arifikasi

dalam

4

h a l , yaitu : a. Pendekatan masalah Metode

penelitian

dalam

skripsi

menggunakan metode deskriptif analistis, atau

cara

penulisan

yang

mempu nyai

be r i kut

ini

adalah

yaitu metode ciri

sebagai :

1. Memusatkan pada m a s a 1a h - m a s a 1ah yang ada pada masa sekarang, pada ma sa l a h - m a s a 1ah yang aktua1. 2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa, karena itu metode ini sering pula disebut metode

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


17 analistis. Pendekatan ini

adalah

yang

dipergunakan

pendekatan

yuridis

datanya melalui observasi data takaan data.

serta

wawancara

S e te la h

disusun,

data

dan

tersebut

dia n a l i s i s

ke s i m p u l a n

dan

dengan

p e m e cahan

penelitian

politis.

Pengumpulan

lapangan,

studi kepus-

diskusi

deng an

diper ole h,

berikutnya dijabarkan.

tersebut

dalam

sumber

kemudian

Selanjutnya data-data ha rapa n

masalah

bis a

yang

d i ta ri k

d i t em ukan

tersebut. b. Sumber data Data

yang

dik um )u1kan

d i p erole h

dari

dua

sumber

yaitu : - Data kepustakaan meliputi data tertulis Wawancara,

buku,

jurnal,

dan

lainnya. lapangan

dan diskusi

dengan orang-orang

yang memiliki

kapabilitas

da lam

berkaitan

bi d a n g

investigasi

yang

dengan

materi

penelitian guna penulisan skripsi ini.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Semua

data

yang

diperoleh

dari

studi

kepusta-

^ ' W i n a r n o Si|rak hrnad , Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1.990, h. 140.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


16

kaan,

wawancara

dipilih

yang

kemudian

dan

diskusi

memiliki

disusun

s e te lah

relevansi

dan

diku mpu lkan,

dengan

permasa1ahan

dis istematisasikan.

Berikutnya

data yang sudah tersusun tersebut dianalisis kemudian dipaparkan

untuk

dipakai

sebagai

bahan

kajian

dalam

pemecahan permasa1ahan. d. Sentra

Analisis data analisis

data

menggunakan

metode

ind uk-

tif, meski juga digabung dengan sedikit metode deduktif

untuk

meletakkan

positif berikut lebih menjadi hendak

persoalan

fokus

d i k u m pulk an kesimpulan.

metodis

a
yang yang

terhadap

iinplementasinya.

dikuak

lapangan,

analisis

lebih

kemudian Dengan

yang akan diambil

karena

contoh

luas.

Jadi

d i an al is is

demikian

hukum

Metode analisis data

berdasarkan

d i j a di ka n

produk

permasalahan data-data untuk

yang

primer

men de kati

data-data

empirik

sebelum

diambil

diharapkan

kesimpulan

benar-benar merupakan refleksi dari

data-data empirik lapangan.

6. Pertangguneiawaban sistematika

Dalam

penulisan

dengan

jelas,

Dengan

sistematisasi

SKRIPSI

maka

skripsi harus

ini

agar

disusun

penulisan

d ap at

secara

sistematis.

memiliki


dilihat

kerangka

CHRISMAN HADI


pemikiran

yang

berstruktur,

bagian yang satu e r a t . Pun

sama

juga

da la m

pembahasan memiliki dengan

baik,

yang

memiliki

bagian-

lain saling mempunyai

hubungan

penulisan

bingkai

penulis

yang

skripsi

terarah dan

membaginya

ke

dengan sistematikanya sebagai berikut Bab I, paran

dan

di dalam bab pertama

perumusan

permasalahan,

alasan pemilihan judul, dan

yang

terakhir

sistematika.

dalam

tentang

pertama

ini

agar

tertuju

enam

bab

: ini berisi

penjelasan

tujuan penulisan,

adalah

Bab

ini,

pemajudul,

Metodologi,

pertanggungjawaban

merupakan

pijakan

pe-

rangkai bagi keseluruhan bab selanjutnya.

Bab II, paran

di dalam bab kedua ini merupakan pema-

tentang

manifestasi

dari

pendekatan

keamanan

dalam proses penyelesaian konflik perburuhan, gus

be ru pa ya

untuk

mengungkapkan

sekali-

ketidaktepatan

digunakannya pola tersebut dalam konteks peta perbur uhan Indonesia kontemporer tentang

contoh

. Di sini

inkonsistensi

juga ditunjukkan

kebijakan

perburuhan

di

Indones ia.

Bab dikupas

III, tentang

Bakorstanas

SKRIPSI

di

d al am

sejauh

Nomor

bab

mana

ke tiga

ini

ek si ste nsi

berusaha Keput usan

: Kep/02/Stanas/XII/1990,


dalam

CHRISMAN HADI


peta yuridis politis perburuhan di berusaha diungkapkan nas

tersebut,

legitimasi

bahwa

ternyata

bagi

Surat

hanya

aparat

Indonesia. Keputusan

menjadi

ke ama na n

Di sini

Bakorsta

sekadar

alat

da la m

penanganan

berusaha

memberikan

konflik perburuhan di Indonesia. Bab detil

IV,

Bab

konkret

keempat

tentang

ini

keterlibatan

aparat

dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja di b er ik an

contoh

mengedepankan

konkret

keterlibatan

kasus

(PHK). Untuk PHK

aparat

keamanan

massal

keamanan,

itu yang

setelah

terj adi pemogokan. Bab

V,

me mb ingkai pemikira n

isi dari

bab- bab tesis

se b e l u m n y a

hukum

Selznick.

Untuk

responsif

(responsive

Bab kelima

Phi lip pe

itu diuraikan

ini berupaya untuk di

Nonet

perjalanan

law) mereka,

tesis hukum represif

kemudian menjadi

tesis

hukum otonom

atas

bingkai

serta

Philipe

tesis

hukum

(represive (otonomous

law) law),

tesis hukum responsif.

Bab VI, Bab terakhir pulkan

dan

ke rang ka

yang secara evolo

tif bermula dari

akhirnya menjadi

da la m

ini berupaya untuk menyim-

permasalahan

berusaha

memberi

sebagaimana

tersebut

di

kemungkinan-kemungkinan

solusi berupa saran-saran.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


B A B

PBNDBKATAN

KEAMANAN

MASALAH

S eb elum

II

DALAU

PERBURUHAN

mel e t a k k a n

tinjauan

yang

sp es if ik

tentang pendekatan keamanan dalam masalah perburuhan, terlebih dulu

akan

diuraikan

makna

pendekatan

keama

nan dalam konteks pengertian lebih makro. Dalam diartikan

lingkup

sebagai

natif

dari

ma cam

ancaman,

stabilitas keamanan

aparat

mak ro,

upaya

atau

keamanan

gangguan,

sosial

politik

d i a rt ik an

pendekatan

1angkah-1angkah

koordi-

dalam menghadapi

segala

dan

ro n g r o n g a n

suatu

sebagai

negara.

modus

bernegara. nan

negara. orang

SKRIPSI

Dalam

itu adalah

melindungi

lan,

kelangsungan ihwal suatu

daya upaya

kepentingan

Maka

banyak, demokrasi

mu a r a n y a

pembangunan, serta

politik

pendekatan

keama

terkoordinir

untuk

te nta ng

kedaulatan

termasuk

untuk

berbangsa dan

umum masyarakat, adal ah

Pendekatan

sosial

tata hidup

pengertian,

ter ha dap

p r e v entif

mencegah berkembangnya gerakan-gerakan yang mengancam

keamanan

hajad

rakyat,

dalamnya


bangsa

adalah

dan

hidup keadikese-

CHRISMAN HADI


jahteraan buahkan

buruh.

Karena

keadaan

ancaman

darurat

maka

tersebut

akan

diperlukan

mem-

pendekatan

keamanan. Tapi

penerapan

tidak boleh berjalan struktur politik tif,

harus

struktur

organisasi

sepihak

keamanan

sebagai

: Eksekutif,

melainkan

infra

pendekatan

politik,

melalui

prakarsa

sosial,

supra

dan Yudika-

m a suk an

(input)

organisasi

kemasyarakatan, kelompok

kelompok-ke1ompok

keputusan

legislatif,

berdasarkan

tersebut

politik,

kepentingan, seperti

dan

LSM-LSM.

Proses pember1akuan pendekatan keamanan dalam konteks politik

tidak

boleh

semata-mata

dari supra struktur politik. adalah

suatu

struktur

sistem

politik

sarkan

input

silkan

output

fungsi

dan

supra

output. input

struktur

Di

mana

kemudian

Sistem

mempunyai

menjalankan tingkat

berda

peraturan

mekanisme

baru bisa berjalan sehat

struktur

infra

politik mengha-

kebijakan-kebijakan,

sebagainya.

tersebut

sepihak

Karena mekanisme politik

memberi

berupa

dan

infra

baik sampai

yang

tersebut

perundangan dan output

input

penafsiran

tugasnya

posisi

tawar

input

apabila dengan

(bargain

ing position) yang kua t. Bila

bermakna

se b a l i k n y a

maka

akan

berlaku

anekdot,

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


21

"Segenggam kekuasaan dapat mengalahkan sekeranjang

produk-produk

hukum"***.

Jadi

pada

prinsipnya,

penerapan pendekatan keamanan baru memperoleh masi

yuridis

pun

proses mekanisme tur dan

juga politis input

bila dihasilkan dari

- output,

antara

politik

seperti

supra struktur

legiti-

infra struk tersebut

di

atas.

2. Pendekatan keamanan dalam kasus pemogokan dan uniuk rasa buruh

Pada keamanan

konteks

perburuhan,

bermula dari

gai

akibat

itu

ge rak an

pemogokan.

aka r

pendekatan

adanya trauma yang kuat

peristiwa sebelum Gestapu PKI. buruh

yang

agresif

sering

seba

Pada waktu melakukan

Seringnya terjadi pemogokan pada waktu

itu

menimbulkan gamba-an bagi aparat keamanan bahwa mogok adalah mengganggu keamanan termasuk keamanan berusaha para pengusaha. Trauma Bakorstanas

tersebut nomor

nampak

jelas

dalam

: Kep/02/Stanas/XI1/1990

keputusan pada

Bab

diskusi tlengan DR. Adnan Buyung Nasutlon tentang,Bakorstanas sebagai institusi e k s tra yudisial. dalam icara Lokakarya Advokasi Kasuskasus Tanah Antar Wilayah di Lembang, 10 Nopember 1993.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


22

II poin 7a. yang menyebutkan, Dalam masa Orla sistim hubungan industrial baik yang berazaskan liberalisme yang menitikberatkan kepentingan individu maupun yang ber a z a s k a n Marxisme yang menitikberatkan perjuangan/kepentingan klas, dengan praktek kegiatannya cenderung lebih bersifat sosial politik daripada sosial ekonomi, diwarnai oleh suas ana adu ke k ua ta n diantara pekerja/proletar dan pengusaha/borjuis, berorientasi kepada kepentingan m a s i n g - m a s i n g . Dalam kondisi demikian hubungan industrial menja di tidak serasi dan lestari, menghambat terwujudnya k e t e n a n g a n k e r j a / u s a h a dan me n g g a n g g u stabilitas keamanan. Akibat maka

bila

aparat terjadi

dilontarkan

keamanan kasus

kecurigaan

penunggangan

pihak

yang

traumatis

p e m o go ka n

tentang

ketiga,

yang

tersebut

buruh,

adanya bisa

selalu

penungganganmengancam

sta

bilitas nas ionaI. Ketika buruh

terjadi

tindakan

kasus pemogokan dan unjuk rasa

aparat

keamanan,

dengan

dalih

untuk

pe'ngamanan dan penert iban situasi biasanyanya melakukan tindakan -- y.ing dapat diklas if ikas i dalam beber apa bentuk: 1.

Terjun

langsung

ke

lokasi

pemogokan

atau

unjuk rasa. Aparat

keamanan

pemogokan

dengan

langsung ke

bersenjata

lokasi

lengkap.

Meski

sebenarnya buruh yang melakukan

aksi

atau

keributan,

unjuk

aparat

SKRIPSI

terjun

rasa

keamanan

tidak membuat hadir

dan

mogok

berjaga-jaga


di

CHRISMAN HADI


23

seputar

lokasi

dan mereka

melakukan

intimi-

dasi-intimidasi untuk menakut-nakuti buruh. 2. Mengamankan beberapa buruh. Bi a s a n y a mereka,

dengan

(preman),

mengamankan

dicurigai

sebagai

berpakaian

beberapa

sipil

buruh

yang

’d a l a n g ’ pemogokan

atau

unjuk rasa. 3. Memeriksa aktivis dan wakil buruh. Pihak aparat terhadap yang

keamanan melakukan pemeriksaan

beberapa

ikut

dalam

pengusaha,

pun

aktivis

dan wakil

perundingan juga

yang

buruh

den ga n

pihak

terlibat

d al am

pemogokan dan unjuk rasa.

Pemeriksaan terse

but

aparat

dilakukan

di

kantor

keamanan:

koramil, kepolisian, atau Kodim. 4. Melakukan penahanan. Buruh

dijebloskan

tuduhan yang

tidak

ke dalam penjara jelas

bahkan

dengan

seringkali

mereka mengalami penganiayaan. 5. Berjaga-jaga pada saat pemogokan. Pada saat

pemogokan dan sesudahnya,

keamanan selalu berkeliling di

lokasi

aparat sambil

menakut-nakut i. 6. Ikut menandatangani surat-surat. Pihak aparat

SKRIPSI

keamanan terlibat


dalam penan-

CHRISMAN HADI


24

da t a n g a n a n

surat-surat,

pengumuman de ngan

maupun

pengusaha

hasil

En ta h

itu

surat

perundingan

buruh

sebagai

tanggapan

atas

kasus pemogokan atau unjuk rasa. 7. Proses PHK. Pihak

aparat

keamanan

juga

proses PHK secara sepihak. dipanggil

ke

kantor

terlibat

dalam

Modusnya,

aparat

buruh

ke a m a n a n

dan

disuruh menandatangani surat pengun duran

diri,

yang

formatnya

sudah

disedia-

kan14. Bahkan keamanan,

setelah

gun dur an untuk

lebih

diri,

melamar

memo dinas

disuruh

buruh

tersebut

hakekatnya, memberi pernah

lagi,

di

tempat

benar-benar

lain. dibawa

bahwa

si

da la m

aparat

surat

pen

memo

dinas

Tapi

ketika

buruh

untuk

malah menyebab-

tidak diterima bekerja.

memo dinas tersebut

terlibat

kantor

diberi

pada kenyataannya,

tersebut

tanda

di

menandatangani

terk adang

pekerjaan

melamar pekerjaan. kan buruh

jauh

Jadi

pada

secara tidak langsung

pelamar p e m og ok an

pekerjaan atau

tersebut

unjuk

rasa,

(lihat lampiran III)

^ ' W a w a n c a r a dengan Ernest Budiono, Direktur LAPYADIN (.Lembatsa Advokasi Perburuhan Yayasan Adikara Indonesiana)„ 10 Februari 1994.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


3. Pemasunean hak berorganisasi Pasal 28 Undang-undang Dasar "Kemerdekaan p i kir an

berserikat

de n g a n

lisan

undang-undang". Tapi

dan

dan

di

1945 menegaskan

berkumpul

tulisan

lapangan

:

mengeluarkan

d i li nd un gi

oleh

perburuhan

hak yang

secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi

tersebut

di atas tidak pernah terwujud secara nyata. Sejak tahun 70-an pemerintah berupaya mengatur organisasi serikat buruh bagi perusahaan swasta dalam wadah

tunggal

FBSI.

S u d o m o , terhadap sangat

besar

kamtib. FBSI

akhir

satu-satunya

malah

Ketika

mengikuti

konsep

konotasi

t a k ’, yang memiliki

libera 1. pada

’kelompok tidak

falsafah

itu

organisasi

buruh

ini

dalam

Sudomo ini, Dan

nama

tertindas

tepat

w aktu

sambutan

organi sas i

melek-it

Menaker,

ia masih menjabat

November ,1985, dari

yang

sejak

memberi

federatif

buruh

P e r ha ti an

Konggres

mengkritik yang

organisasi yang

Sudomo

II

sifat

dipandangnya

Menurutnya,

istilah

itu memberi

selalu

digunakan di

Pancasila.

Kaskop-

memberon-

Indonesia

yang

lalu mengusulkan

agar istilah buruh diganti dengan istilah pekerja. Akhirnya

Kongres

merubah nama FBSI menjadi

SKRIPSI

memutuskan

, antara

lain,

SPSI serta struktur organi-


CHRISMAN HADI


26

sasi

dari

struktur

federatif menjadi dan mekanisme

sentralistis^. organisasi fungsi

unitaris.

organisasi

Konsekuensi

lebih

menjadi

baru

dari

buruh maka dengan

Sejak saat ini

itu

semakin

tersentralisasinya

sendirinya

mekanisme

SPSI

peredam

ber-

ketimbang

memperjuangkan hak-hak buruh karena pada perkembangan berikutnya,

SPSI

dijadikan

buruh untuk berorganisasi. yang

terjadi

di

dalam

satu-satunya Padahal

wadah

bagi

pada banyak kasus

perselisihan

perburuhan

SPSI

justru lebih berpihak pada pengusaha^. Ke m u d i a n jelas

bukti

pada

bahwa

awal

terdapt

berorganisasi bagi buruh. Menaker

mengeluarkan

tahun

ini,

pemasungan

Pada tanggal

keputusan

yang sepertinya memberi

1994

No.

nam pak

terhadap 4 Januari

hak 1994

K e p .15A/Men/1994,

peluang bagi buruh memperoleh

v

hak kebebasan berorganisasi. dian,

tanggal

17

peraturan Nomor wanan

dengan

Januari

Tapi

1994,

dua minggu

Menaker

: P e r .01/Men/1994 yang

hal

yang

eksplisit

kemu

mengeluarkan justru berla-

d inya ta ka n

dalam

keputusan dua minggu sebelumnya.

ls

Danu Rudiono, Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak", Prisma, ilo.l Th.XXI, Januari 1992, h. 67. ^ " L a p o r a n Hak AsasI L.8H Surabaya, op.cit., 28.

SKRIPSI


h. 27-

CHRISMAN HADI


27

Keputusan huruf

Menaker

b eksplisit

N o .K e p .15A/Men/1994

menyebut,"Penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kukan melalui

yang

Dan

Kerja

terdapat

memberikan

organisasi

keluh

dapat

3

kesah

pula dila-

pengurus Serikat Pekerja yang terdaftar

di Departemen Tenaga lainnya.

pasal

lagi

peluang

pekerja

atau

organisasi

beberapa

bagi

lainnya di

buruh luar

pekerja

pasal untuk

SPSI,

lainnya memiliki

yang dapat

mewakili dan berunding dalam perselisahan perburuhan. Sementara

peraturan

minggu berikutnya,

Nomor

Menaker

yang

keluar

dua

: PER.Ol/Men/1994 pada pasal

1 huruf e justru mengemukakan, Serikat Pekerja adalah Serikat yang

Pekerja

terbit

kembali

Seluruh

belakangan

peluang

Indonesia. ini

kebebasan

Peraturan Menaker

secara

langsung

menutup

b e r o r g a n i s a s i , yang

dii-

*

syaratkan

dalam Keputusan

Menaker

dua minggu

sebe-

lumnya. Dalam waktu yang sedemikian dua bentuk

kebijakan

tentangan,

secara

mentri

langsung

yang

singkat

isinya

membuktikan

terdapat

saling adanya

berpema-

sungan hak berorganisasi bagi buruh. In k o n s i s t e n s i

kebijakan

semakin menunjukkan kuatnya bingkai nan di dalam melihat tidak

SKRIPSI

langsung

permasalahan

menunjukkan

tersebut

di

atas

pendekatan keama perburuhan.

kecurigaan


Secara

pe m e r i n t a h

CHRISMAN HADI


28

bahwa bila buruh memiliki nisasi;

bisa

mengganggu

kembali

kebebasan berorga

stabilitas

nasional,

seperti

halnya pada era orde lama*7 . Dalam rentang waktu yang sedemikian

singkat,

adanya dua kebijakan Menaker yang saling bertentangan tersebut

menunjukkan

pemerintah buruh,

dari

berorganisasi

bagi

dalam

pelecehan

se ba ga i m a n a

dalam konstitusi.

hak

kesungguhan

diamanatkan

juga bermakna

hukum

adanya

mengakui

sebagaimanan

Sekaligus ne g a r a

untuk

tidak

deng an

Sekaligus

konstitusi.

terhadap tegas

asas-asas

din y a t a k a n

juga menghilangkan

misme buruh yang mulai memiliki

opti-

keyakinan bahwa mulai

ada ruang terbuka bagi kebebasan berorganisasi,

hanya

dalam rentang waktu dua minggu. Secara

ringkas,

dari

segenap

uraian

di

atas

orde

baru

v

bisa

dilihat,

bahwa

antisipasi

pemerintah

terhadap permasalahan perburuhan Ka r e n a m a s a l a h persoalan

perburuhan

perdata

biasa.

pada

terkesan berlebihan. hakekatnya

Dalam Kitab

Undang-undang

Hukum Perdata,

permasalahan

janjian kerja,

berakhirnya hubungan kerja,

gainya -- diatur dalam Buku

perburuhan

III Titel

: Upah,


dan

perseba-

7 A, mulai dari

^'Wawancarfj de igan Munir,S.H. , Kepal a perburuhan LBH Surabaya, 12 Februari 1994.

SKRIPSI

adalah

di v isi

CHRISMAN HADI


29

pasal 1601 sampai dengan pasal 1616. Jadi

dari

titik

ini

bisa

disimpulkan

pemberlakuan pola pendekatan keamanan, nan

masalah

Sehingga

perburuhan

pola

adalah

pendekatan

dalam penanga

sangat

ke a m a n a n

bahwa

tidak

perlu

tepat.

diti nj au

kembali oleh rejim orde baru.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


30

B

ECSISTBNSI NOMOR

A

B

III

KEPUTUSAN BAKORSTANAS

: Cep/02/Stanas/XI1/1990

DALAM PETA YURIDIS

POLITIS

1.Bakorstanas inst itusi ektra vudisial

Pembahasan

tentang keputusan Bakorstanas

Kep/02/Stanas/XI1/1990 Kasus Hubungan dari

but.

Industrial

pe m b a h a s a n

selaku

institusi

Mak a

tentang --

tentang yang

ter l e b i h

Pedoman

Penanggulangan

tidak bisa dipisahkan

keberadaan

mengeluarkan dulu

akan

tentang institusi Bakorstanas,

nomor:

Bak orstanas,

keputusan

dilakukan

untuk memberi

terse

pem erian gambaran

lebih detil tentang keputusan tersebut.

a. Organisasi dan Kewenangannya

Bakorstanas tanggal Tahun

5 September

1988,

Kea man an bersifat sung

SKRIPSI

non

1988

menggantikan

dan

kepada

Daerah

secara

Ket e r t i b a n struktural,

presiden.

Di

resmi melalui

Komando

berfungsi Keppres Operasi

(Kopkamtib). dan bertanggung daerah

dikenal

(Bakorstanasda). Bakorstanas


sejak

Nomor

29

Pemulihan

Ba ko rs t a n a s jawab

lang

Bakorstanas

diketuai

oleh

CHRISMAN HADI


31

Panglima ABRI, Panglima sebagai

sedangkan

komando ketua

Bakorstanasda diketuai

Daerah

(Pangdam)

Bakorstanas

setempat.

mengkoordinasikan

tetap Bakorstanas lainnya, yakni Sekretaris Koordinator,

wakil-wakil

ABRI,

Kejaksaan Agung,

Polri,

dinasi

dari

Intelijen Negara).

Mabes

Selain

Pangab anggota

Mentri

(Markas

dan Bakin

oleh

Besar)

(Badan Koor-

itu, ketua Bakorsta

nas juga berhak menetapkan wakil dari beberapa depar temen dan

instansi

han yang dihadapi.

tertentu

sesuai

dengan permasala

sebagai anggota tidak tetap.

Untuk kelancaran kerja Bakorstanas, kan

sebuah

sekretariat

diselenggarakan

oleh

yang

unit

yang

kerja

diperbantu-

secara

di

fungsional

lingkungan

Mabes

ABRI, yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada ketua Bakorstanas. Pembiayaan Bakors ta na s,

a d m in is tr asi

ter masu k

kepada

an g g a r a n

Mabes

teknis

o p e r a s i o n a 1nya

de p a r t e m e n

dan

ke g ia ta n

rutin

s e k r e t a r i a t n y a , dibebankan A B R I . Pembiayaan dibebankan

masing-masing departemen, Bakorstanas

dan

ang gar an

termasuk Mabes ABRI.

bertugas instansi

kep ad a

ke g i a t a n

mengkoordinaskikan upaya da la m

ran gk a

pemulih&n,

peme1iharaan, dan pemantapan stabilitas nasional berbagai

macam hambatan

(?).

Upaya

tersebut

dengan tugas dan fungsi departemen atau

SKRIPSI


dari

sesuai

instansi yang

CHRISMAN HADI


3?

b e r s a n g k u t a n . Dari B ak orstan as dapat

akan

situasi

menyampaikan

dilaksanakan. Usulan

paikan kepada

yang

Presiden

sedan g

usul

tindakan

sebagai

terjadi,

ti nda kan ini

bahan

akan

yang disam-

untuk mengambil

keputusan dan petunjuk yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang sedang juk

Presiden

sional tan,

ini

kemudian

oleh departemen sesuai

m a sa la h sangat

dengan

yang

terjadi.

dilaksanakan

atau

instansi

kewenangan

dihadapi

ber upa

membahayakan , Presiden

Panglima

ABRI

untuk

Keputusan dan petun secara

yang

fung-

bersangku-

m a s i n g - m a s i n g . Bila an cam an berhak

menggunakan

fisik

yang

memerintahkan

kekuatan

angkatan

1R bersenjata10.

b. Pengertian ektra yudisial

Menurut ektra yudisial

pengertian berarti

urnum di dalam kamus hukum, : di

luar

acara

pengadilan,

suatu proses di bawah tangan, extra judicial.19 Sedangkan Black Law Dictionary

keluaran

tahun

18 Lebih jauh lihat KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1988 TENTANG BADAN KOORDINASI 8ANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL. Lampiran I. 1 9 'Yan Pramudya Puspa, Semarang, 1977, h. 112.

SKRIPSI

Kamus

Hukum,


CV

Aneka,

CHRISMAN HADI


33

1979

menyebut

:

That which is done, given, or effected outside the course of regular judicial proceedings. Not found ed upon or unconnected, with the action of a court of law. as.e.g. extrajudicial evidence, or extra judicial oath. That which, though done in the course of regular judicial proceedings, is ununecessary to such proceedings, or interpolated, or beyond their scope; as an extrajudicial opinion (dictum). That which does not belong to the judge or his jurisdiction, not with standing fact that he takes cognizance of i t . 0 Jadi

pada

ektra yudisial bihi

sekadar

Bakorstanas luar

memiliki

diri

memiliki

kewenangan

jaring-jaring

memiliki

yurisdiksi

darkan

intinya Bakorstanas

pada

dan

peradilan.

stabilitas

lembaga

yang meluas

kewenangan

kewenangan

yudisial

sebagai

mele-

peradilan.

upaya-upaya Dengan

nasional,

di

menyan-

Bakorstanas

kewenangan-kewenangan yang tidak terbatas di

dalam kerangka

(baca

: alasan

pembenar)

stabilitas

nasional.

2. Eksistensi Keputusan Bakorstanas Nomo r: Kep/02/Stanas/XI1/1990 Tentang Pedoman Penanggulanean Kasus Hubungan Industrial Suatu ketentuan hukum dikatakan sah memiliki legitimasi yuridis, bila f u n gs in ya sesuai dengan

20 'Henry Campbell Bl.icK, A. , Black9s Law Dic tionary, West Publishing Co., St. Paul, V, 1979, h. 526.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


34

dasar

kewenangan

ketentuan lebih

hukum

tinggi

lebih tinggi kewenangan

dan

organisasi

yang

ini

lebih

pun

yang

diberikan

oleh

tinggi21 . Ketentuan

yang

berdasarkan

kewenangan

yang

lagi dan demikian berikutnya sampai pada hukum

yang

tertinggi

yang

berasal

dari

hukum dasar (grundnorm). Dalam konsiderans "Mengingat" keputusan terse but

din y a t a k a n

berikut - UU No.

ketentuan-ketentuan

hukum

sebagai

tentang penyelesaian

perseli

: 22 tahun

1957

sihan perburuhan. - UU No. 12 tahun 1964 tentang PHK di perusahaan swas ta - UU No. 7 PRP tahun 1963 tentang pencegahan pemogogokan dan/atau penutupan (lock out) di perusahaanvperusahaan,

jawatan-jawatan dan badan-badan vital.

- UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. - Keppres RI No. 27 tahun 1990 tentang Pencabutan Keppres RI No.

123 tahun 1963

- Keppres RI No. 29 tahun 1988 tentang Badan Koordi-

2 1 "Wawancara denqan Or. Philipus Mandiri Hajon, 15 rebruari 1994.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


nasi Bantuan Pemantapan stabilitas Nasional.

a. Keppres RI No. 29 tahun 1988 Dari menjadi pres

sumber

RI No.

sebagai

ketentuan-ketentuan hukum di atas, kewenangan

29

tahun

berikut

1988.

: '’Badan

merupakan wadah

hanyalah

Dalam pasal

Koordinasi

pan Stabilitas Nasional, stanas,

Bakorstanas

yang Kep

1 dinyatakan

Bantuan Pemanta

selanjutnya disingkat Bakor koordinasi

yang

bersifat

non

struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pres iden". Dari Bakorstanas yang

pasal adalah

langsung

Selanjutnya

1 tersebut wadah

koordinasi

bertanggung

pasal

2

(1)

dinyatakan

jawab

non

kepada

menyatakan

pemulihan,

bilitas

nasional

peme1iharaan, dan dari

ancaman, dan gangguan, masing-masing "Bakorstanas bagi

berbagai

Presiden.

Instansi dalam pemantapan

hambatan,

sta

tantangan,

sesuai dengan tugas dan fungsi

dep artemen".

memberikan

penyelenggaraan

struktural

: "Bakorstanas

mengkoordinasikan upaya Departemen dan rangka

jelas bahwa

Berikutnya

petunjuk

sebagaimana

pasal

pelaksanaan dimaksud

3

:

teknis

dalam

ayat

(2 ).

Dari dua pasal

SKRIPSI

tersebut di atas bisa disimpul-


CHRISMAN HADI


36

kan

fungsi

Bakorstanas

adalah

di

dalam

untuk menge1iminir, hambatan,

tantangan,

gangguan

nasional.

terhadap

stabilitas

ke r a n g k a

ancaman, Jadi

dan

kerangka

politisnya adalah dalam rangka mengamankan negara dan bangsa,

dari

segala

macam

anasir-anasir

yang

bisa

menggoyahkan atau merongrong negara dan bangsa.

b. Pedoman Penanggu1angan Kasus Hubungan Industrial Dari

pi jak an

bahwa fungsi segenap hal

ura ia n

substansial yang

di

atas

bisa

dilihat

Bakorstanas adalah mengatasi

merupakan

bahaya bagi

bangsa dan

negara. Dirunut tersebut

di

dari

atas maka,

yang dikeluarkan Berasal dari kasus

akan

jadi

industrial ancaman

Konflik perburuhan perdata biasa

adalah

trauma aparat buruh

Bakorstanas

nampak sekali

tersebut

pemogokan

hubungan

fungsi

sebagaimana

bahwa kebijakan

kebijakan

keamanan menghadapi kasus-

s e be lu m G e s t a p u

yang

terjadi

gangguan

keamanan.

yang

hakekatnya

menjadi

Kasus

dicurigai

bagi

pada

PKI.

selalu

potensial

dipolitisir

traumatis.

adalah kasus

seperti

kasus

yang

benar-benar membahayakan keamanan negara. Kecurigaan po i n

SKRIPSI

7a

tersebut

Keputusan

nampak nyata dalam Bab Bakorstanas


Nomor

II :

CHRISMAN HADI


Kep/02/Stanas/XI1/1990 yang menyatakan, Dalam masa Orla berlaku sistim hubungan industrial yang berazaskan liberalisme yang menitikberatkan kepentingan individu maupun yang berazaskan Marxisme yang menitikberakan perjuangan/kepentingan klas, dengan praktek kegiatannya yang cenderung lebih bersifat sosial p o lit ik da r i p a d a sosial ekonomi, diwarnai oleh suasana adu kekuatan dian ta ra p e k e r j a / p r o I e t a r dan p e n g u s a h a / b o r j u i s , berorientasi pada kepentingan masing-masing. Dalam kondisi demikian hubungan industrial menjadi tidak serasi dan lestari, menghambat terwujudnya ketenangan k e r j a /usah a dan m e n g g a n g g u stabili tas keamanan. Bukti tersebut kasus

berikutnya adalah,

di

dalam

hubungan

d it e g a s k a n ketiga

industrial,

tentang

dalam

kasus

lihat

lampiran).

bahwa

kasus-kasus

mengacu

poin-poin

tentang

upah minimum,

dalam

yang

isi keputusan

berkaitan

beberapa

kali

dengan

eksplisit

kemungkinanpenunigan^sn hubungan

Padahal

industrial,

(lebih

dalam kenyataannya,

konflik

perburuhan,

tuntutan-tuntutan

jam kerja,

seialu

dan

jauh

terbukti

normatif.

jamsostek

pihak

hanya

Tentang

sebagainya.

Tidak pernah sekalipun menyangkut persoalan politis. Penanggu1angan

Keputusan Bakorstanas tersebut Pedoman Kenapa

Penanggulanean dipakai

kata

kasus

judulnya adalah

hubungan

pe n a n g g u 1angan'!

industrial. Ken ap a

tidak

memakai kata penyelesaian? Dalam Kamus

SKRIPSI

Besar

Bahasa

Indonesia


keluaran

CHRISMAN HADI


38

Balai

Pustaka,

kata

Penanggulangan berasal

’m e n a n g g u 1a n g i ’ yang menghadapi

: --

memiliki

bahaya

makna,

banjir,

Sedang

gan,

diartikan sebagai proses perbuatan

gi*

: --

wabah,

kata

mengatasi,

gangguan

kenakalan remaja dan sebagainya.

P e n a n g g u 1angan

dari

keamanan,

*penanggulan ’menanggulan-

bahaya

narkotik

di

kalangan remaja dtn sebagainya. Dari bisa

makna

leksikal

disimpulkan

lahirnya

muatan

Keputusan

kata

’pen a n g g u 1a n g a n ’,

pemahaman

Bakorstanas

yang

tersebut.

’p e n a n g g u 1a n g a n ’ da lam

makna

sebagai

proses

menanggulangi

negatif.

Jadi

dengan ya^.

wabah

perbuatan kasus

hubungan

penyakit,

Padahal

pada

menda sar i

le ksi kal nya

hakekatnya

banjir, kasus

kata

adalah

sesuatu

industrial

bahaya

Sebab

yang

disetarakan

dan

sebagain-

hubungan

indus-

trial adalah kasus perdata biasa. Istilah tidak

cocok

p e n a n g g u 1angan

dalam

dalam KepMen No. Pelaksanaan

konteks Kep:

Hubungan

dalam konsep

HIP

HIP

a d a 1ah

sama

sekali

sebagaimana

dikenal

645/MEN/1985 Industrial

posisi

buru h

tentang

Pancasila.

Bahwa

dan m a j ik an

“L e b i h jauh lihat:, Karnus Besar Indon.esia ,“ Depd kbub . Ra 1ai Pustaka, 1989, h. 898.

SKRIPSI

Pedoman


di

adalah

Bahasa Jakarta,

CHRISMAN HADI


39

partnership,

sederajad.

simbiosis mutualis. langan

di

adalah

da la m

Dalam

pola

hu b u n g a n

Maka bila dipakai Keputusan

menyiratkan

makna

kata

Bakorstanas

yang

tidak

yang

penanggutersebut,

sesuai

dengan

konsep perburuhan HIP. Dari Nomor tasi

tinjauan

tentang

Keputusan

: Kep/02/Stanas/XI1/1990, dari

Bakorstanas

nampak jelas manifes-

pola pendekatan keamanan

terhadap penanga

nan konflik perburuhan di Indonesia2^. Di sini bisa disimpulkan bahwa Keputusan Bakor stanas

tersebut

di

sedikit

pun di

dalam

pada

konteks

atas

konsepsi

tidak

memiliki

relevansi

masalah

perburuhan

Industrial

Pancasila.

penanganan Hubungan

Karenanya surat keputusan tersebut ungan

hanya

sekadar

menjadi

memiliki

alat

kecender-

legitimasi

bagi

% >

aparat

keamanan untuk campur

tangan,

di dalam setiap

terjadinya konflik perburuhan.

o-r ^'Lihat lampiran-lampiran tentang Keterlibatan aparat keamanan 'ialam setiap terjadinya konflik perburuhan. Larnpiran III, IV, V, VI, dan VII.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


B A B

IV

KASUS PHK MASSAL PT CPS PORONG SIDOARJO24

1. Gambaran Perusahaan

PT

Catur

Empat

Putra

Surya

(CPS)

merupakan

putra Surya yang beralamat

111/36.

Berdiri

kira-kira

cabang

di Rungkut

1981.

Awalnya,

PT

Industri

perusahaan

ini berada di Surabaya dan kemudian mendirikan cabang di

Siring,

Porong.

tanggal 3 Januari PT dan

CPS

meja.

di^rahkan ke

jam

tersebut

terjadi

pada

1992.

memproduksi

handle

Pemindahan

jam

Namun, tangan,

tangan, karena

cop

sepeda

sebagian

maka PT CPS

motor

produksinya

lebih dikenal

sebagai produsen jam tangan segala merk.

Produksi CPS

dipasarkan untuk memenuhi pesanan dari dalam dan

luar

negeri. Konon, 70% dari keseluruhan produksinya diekspor ke

luar negeri,

seperti Hongkong,

Arab

Saudi dan

Keseluruhan isi dari bab ini merupakan adaptasi dari Kronologi Kasus PHK MASSAL PT CPS PORONG„ yang dibuat oleh <Jan berdasarkan hasil investigasi lapangan Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUMj ditambah wawancara penyusun skripsi dengan salah seorang PHK-wan, Yudo Prakoso.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


lain-lain.

Jumlah

pekerja

PT

CPS

kira-kira

mencapai

500 pekerja. Jumlah pekerja perempuannya mencapai 300 orang, sisanya lelaki. 2. PT

Jam ker ia. Peneupahan dan Kondisi ker ia CPS

mempekerjakan

pe k e r j a n y a

dala m

tiga

shift

kerja, yaitu: Shift I

Pk 07.00 - 14.30

Shift II

Shift III

Pk 14.30 - 22.00

Pk 22.30 - 07.00

Masing-masing shift mempunyai masa menit.

Khusus

lembur

selama

III

shift

2 jam/hari.

tersebut,

kira-kira

III,

dua

shift

2 jam selama

p e ke rj a Selain

istirahat

shift

lembur

ini wajib untuk

lainnya hanya wajib hari

Sabtu.

30

shift lembur

Beberapa bagian

dari semua shift, khususnya yang bulanan, masa kerjanya beragam. Ada yang 9 jam dan ada juga yang 12 jam. Para

pekerja

bulanan.

PT

Khusus

CP S

harian,

dua minggu sekali.

SKRIPSI

mereka

secara

harian

dan

pekerja PT CPS menerima upah

Cara pengupahannya,

mereka menerima premi keduanya,

dibayar

dan

target.

menerima upah

minggu pertama

Sedangkan

pokok.


minggu

Dengan begitu,

CHRISMAN HADI


setiap minggu mereka menerima uang. masuk

m e n g al ami

Selama upah

masa

sebesar

masa

training Rp

training ini,

Pekerja yang baru

sel am a

pekerja

1.700/hari.

tiga

bulan.

tersebut

Ditambah

menerima

tunjangan

tidak

tetap sehingga mencapai Rp 2.250/hari. 4

Sesudah

masa

pokok tetap.

training,

pekerja

dit a m b a h

mencapai

Rp

pe r u s a h a a n

upah

Sedangkan tunjangan tidak tetap ditambah

sehingga mencapai Rp 2.400/hari. kalau

menerima

dengan

Khusus bagian poles,

tun ja ngan

2.650/hari.

Selain

tidak

itu,

untuk. m e n a i k k a n

upah

Peralatan

kerja

besar

pekerjanya.

Khusis bagian non poles,

memberikan

sarung

ada

pokok

teta pny a kebijakan

sebesar

Rp

100/tahun.

tangan, poles,

biasanya pekerja

sendiri. tetapi sewa

sebagian

tangan

dan

seminggu

PT

Mesinnya,

CPS

sekali.

walaupun

mesin

Untuk

sarung

Sedangkan

bagian

peralatan

disediakan

pekerjanya

tersebut

per

yang

hari.

longsol

potong

juga

target.

dia ngsur

Maksudnya,

p e k er ja apabila

kerja

perusahaan, membayar

Besarnya

1.425. Sarung tangan, kain poles, kertas gosok, dan

para

perusahaan hanya

masker.

menyediakan

dalam kenyataannya

pemakaian

disubsidi

melalui pekerja

Rp

lancer si stem

hasilnya

minus (target), maka dipotong dari target yang dipero-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


leh untuk

pekerjaan

pada waktu

berikutnya.

Apabila

pekerja menghilangkan bahan kerja, maka targetnya juga dipotong Rp 50/biji. Perusahaan

t id ak

mempunyai

poliklinik

perusa-

haan. Yang ada hanya kotak P3K. Apapun sakit mereka

hanya

sakit,

maka

Selain

itu,

diberi biaya upah

obat

seadanya.

pe n g o b a t a n

mereka

juga

pekerja,

Apabila

ditanggung

pekerja sendiri.

dipotong

dengan

alasan

dengan

adanya

kabar

mangkir.

3.

Kronologi PHK Massal

Pertengahan April 1993 Para

pekerja

PT

CPS

kenaikan

upah

Gubernur

itu meminta

resah

sebagaimana para

SE

Gubernur.

Memang,

pengusaha menaikkan

SE

upah

V

buruhnya sebesar 20% dari upah pokok. MINGGU, 2 ME I 1993 Beberapa

buruh

membicarakan

soal

yang akan mereka ajukan ke perusahaan.

isi

tuntutan

Tuntutan dike-

tik. Karena tak ada mesin tik, mereka pinjam mesin tik pak Carik di tempat kost Yudo.

SENIN, Seluruh

SKRIPSI

3 Mei

1993

pekerja

PT

CPS

tidak

masuk


kerja.

Para

CHRISMAN HADI


pekerja

bergerombo1

supaya

tidak

masuk

kerja.

Beberapa

menuju

pabrik

dan

men g a j a k

kerja.

teman-temannya

Buruh-buruh

tidak

masuk jalan

buruh

ber ge romb ol

di

dekat

mencegati

buruh-buruh

yang

mau

ke

pa-

brik. 07 .00-08.OOSatpam trol

siapa-siapa

Gianto

d i su ru h

yang mencegati

kel i l i n g

me ngon-

buruh-buruh

lain.

Ia

sempat disoraki oleh buruh-buruh. 12.00Ada

petugas

beberapa

anak yang

Mutmainah-Yudo Koramil.

terpanggil. Supri, Joko

datang

sedang berkumpul

memanggili

di

tempat

kost

(rumah kost bu Rahayu) untuk datang ke

Beberapa

bersangkutan

Koramil

nama

tidak

Yang

Sodiq,

ada

Joco

dipanggil

di

dipanggil

Sumarah,

Santoso,

yang

tempat, antara

Safei,

Suwanto,

kebetulan

jadi

lain:

Sapuan, dan

yang

tidak Yudo,

Yasin,

lain-lain.

ikut

Tamar, Taufik,

Semuanya

ada 18 buruh. Di

Koramil

sudah

ada

CPS Porong dan Muspika wil,

dan Koramil).

"Apa

kesalahan

pencegatan.

Apa

Yudi

Astono,

(camat,

staff

direktur

kelurahan,

PT Pol-

Di sana Yudi Astono sempat bilang:

perusahaan sebenarnya

sehingga mau

kalian

kalian?"

melakukan Lalu

salah

seorang buruh menyerahkan tuntutan yang mereka siapkan kemarin. Pihak Koramil bertanya:

SKRIPSI

"Ini diketik dimana?"


CHRISMAN HADI


45

Nama

buruh-buruh

didaftar

dan

ya n g

dicatat. datang

dipanggil

Koramil

pekerja

yang

(nama;

Koramil

juga menanyakan

minta

alamat

alasan

pekerja ke pabrik pada hari

ke

Koramil

identitas kost

dan

Selain

itu,

para

asal).

ketidakhadiran

itu.

ini

para

Koramil

menuduh ke 18 pekerja tersebut mencegat teman-temannya supaya

tidak

masuk

bekerja.

Koramil bersumber dari mikrolet.

Tuduhan

itu

dilontarkan

keterangan salah seorang sopir

Di tambahkannya

juga bahwa

pencegatan

itu

merupakan cara-cara P K I . "Kalian menghalangi niat baik orang untuk beker ja! kalau begitu, ya PKI!",

itu sabotase!

Itu kan seperti caran-

tuding salah seorang anggota Koramil

kepada

para karyawan. Salah

seorang

karyawan

maksud

ketidakhadiran

kemudian

mereka.

menjelaskan

Selain

itu,

ia

juga

menyerahkan tuntutan pekerja. Kar en a

isinya

sudah

terketik,

Koramil

curiga

dan

bertanya lagi. "Ini

I

siapa yang ngetik?",

tanya salah seorang

anggota KoramiI. "Saya, pak!",

jawab X, salah seorang karyawan.

"Lalu, kamu pinjam mesin ketik dari siapa?", "Ini

SKRIPSI

punya

teman

saya,

pak!",

jawab


X sambil

CHRISMAN HADI


46

menunjuk ke salah seorarig temannya. "Kamu pinjem ke siapa?",

tanya Koramil

itu ke

karyawan yang ditunjuk. "Saya pinjam ke Pak carik!",

jawabnya.

"Lho, kamu kok kenal Pak Carik?", "Ya, pak! Kos saya memang dirumahnya Pak Carik!" Se sudah satu

itu,

tuntutan

b a rula h

X menjelaskan

karyawan

PT

CPS,

yakni

tentang

salah

tentang

Kepmen

50/1992 tentang upah minimum. "Apakah dari yang hadir ini ada yang masuk shift II atau III?", tanya Koramil. "Ada, pak!",

jawab para karyawan serempak.

"Untuk yang shift II dan III, tetap masuk seperti biasa.

Kalau

kalian

tidak masuk,

adalah dalangnya pemogokan ini!", 14 .O O P e r t e m u a n Yudi

Astono

di

pergi

ke

berarti

tegas Koramil.

Koramil

luar,

tak

kalian

lama

se l e s a i .

kemudian

buruh-

buruh yang dipanggil Koramil juga keluar dari sana. 14 . 3 0 B u r u h - b u r u h dipanggil Koramil Sore

hari

itu,

Sidoarjo 0816.

shift

II

yang

habis

langsung masuk kerja. X

m en e r i m a

panggilan

dinas

Kodi m

melakukan

unjuk

(1ihat lampiran)

4 Mei 1993 Pk.

SKRIPSI

07.00,

kar yaw an

PT

CPS


CHRISMAN HADI


47

rasa dengan

mengajukan 12 tuntutan, yakni

1. upah pokok Rp

1.700,00 menjadi

sesuai dengan Kepmen di atas,

: Rp 2.250,00

jadi Rp 550,00 per orang

dari tanggal 1 Maret 1992 s/d adanya pemogokan ini 2. Penghitungan upah

lembur

harap disesuaikan

dengan Kepmen 72/1986 3. Cuti

haid minta disesuaikan

dengan

upah

ditanggung

perusa

minimum 4.

Kesehatan

haan sesuai dengan

karyawan

harus

Jamsostek (UU No 3 Thn 1993)

5. Minta diikutkan ASTEK serta kartu ASTEk-nya 6. THR minta 1 bulan gaji sesuai dengan himbauan pemerintah 7. Minta kenaikan uang makan 8. Minta kenaikan uang transport 9. Membubarkan SPSI,

karena tidak sesuai dengan

prosedur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPSI 10.

Pembayaran cuti hamil

tepat pada waktunya,

disesuaikan dengan upah minimum 11. Karyawan baru

lepas training agar disamakan

dengan anak yang sudah satu tahun kerja. 12. Hak-hak karyawan yang sudah diberikan tidak boleh dicabut, bisa ditambah tapi tidak boleh dihapuskan 13.

SKRIPSI

Setelah

adanya

p e m og ok an


ini

p e n g us ah a

CHRISMAN HADI


48

dilarang mutasi,

intimidasi, mem-PHK terhadap kaTyawan

yang unjuk rasa tadi Seluruh karyawan PT CPS masuk pagi bersama-sama

masuk

ke

pabrik.

Shift I diijinkan masuk,

semua dan

Mereka yang masuk

di

tetapi yang shift lain dilar

ang masuk. Satpam yang menjaga pabrik m e n g h a 1a n g - h a 1angi para karyawan shift II dan III yang akan masuk pabrik. Tidak

lupa,

ia

juga

mengayun-ayunkan

tongkatnya

dan

merobek-robek poster dan spanduk para pengunjuk rasa. Salah

seorang

satpam,

Suwono,

memaki-maki

karyawan

dengan sebutan PKI. Pihak

kecimanan,

yang

sudah berjaga-jaga

di

perusahaan sebelum aksi unjuk rasa tadi, tidak ketinggalan

pula

turut

dari

Koramil

mengha1ang-halangi. Aparat

dan

Polsek

ini

turut

keamanan

berjaga-jaga di

perusahaan. Mereki melarang para karyawan masuk. Pk

10.30

WIB,

pihak

De p n a k e r

dan DPC

SPSI

Sidoarjo datang ke perusahaan dan mengadakan perundingan dengan diikuti

para

pengunjuk

15 orang wakil

rasa.

Dari

pihak

pengunjuk rasa,

karyawan

termasuk

juga

Marsinah (yang kasus kematiannya mengandung kontrovesi hingga kini), orang wakil Ayip),

SKRIPSI

9 karyawan per u s a h a a n

ditambah

mewakili (Yudi

UK

SPSI

Astono,

2 orang Depnaker,

Mutiari

2 wakil


PT CPS,

3

dan

dari DPC

CHRISMAN HADI


49

SPSI

dan Danramil

serta

Kapolsek

Porong.

Ditambah

2

orang dari Staf kecamatan dan Sospol Kabupaten Sidoarjo. Perundingan tuntutan

yang

berjalan

pertama.

hangat,

Dalam

khususnya

perundingan

pada

tersebut,

sebagaimana penuturan teman-temannya, Marsinah kelihatan vokal.

Ia satu-satunya wakil

karyawan yang bersi-

kukuh tidak mau mengurangi tuntutan, khususnya tunjangan

tetap.

yakni

Upah

Tidak mau menyimpang dari Minimum

Regional

Jawa

Kepmen 50/1992,

Timur

sebesar

Rp

2250,00. Sedangkan upah pokok buruh PT. CPS pada waktu itu baru Rp 1700,00, berarti kurang Rp 550,00. Sesudah Depnaker juan

turun

bersama

tangan,

menyangkut

akhirnya

tercapailah

tuntutan

yang

persetu-

diajukan

oleh

buruh. Setelah digdakan pengarahan dari Petugas DEPNAK ER Kabupaten wakil

Pekerja

pada

perundingan

dan Pengurus

antara

PUK-SPSI,

dengan

wakil-

yang disaksikan

oleh DPC-SPSI Kabupaten Sidoarjo, Sospol Kab. Sidoarjo dan Muspika Kec. Porong telah dicapai sebagai berikut:

1. 50/1992,

Upah Minimum tetap diberikan sesuai dan

kekurangan

tunjangan

sebesar

Rp

550,

tetap

berupa

yang

sampai

uang

makan

saat

ini belum diberikan sesuai dengan masa kerja dan

SKRIPSI

dantransport

dari

Kepmen


CHRISMAN HADI


r>0

ketentuan yang berlaku mulai

tanggal

pe laksanaannya dimulai tanggal 2.

Pelaksanaan

1 Maret

1992 dan

15 Mei 1992

perhitungan

upah

lembur

sudah

sesuai dengan Ketentuan yang berlaku {Kepmen 72/1984) 3.

Pembayaran

mengambil

cuti

haid

upah

bagi

diberikan

karyawan sesuai

wanlta

yang

dengan besarnya

upah yang diterima 4.

Kepesertaan

program ASTEK ke

Jamsostek

akan

menunggu petunjuk dan pelaksanaan lebih lanjut 5. Besarnya puan

perusahaan

THR diberikan

yang

telah

sesuai

diatur

dengan

dalam

kemam-

Kesepakatan

Kerja Bersama yan,z ada di perusahaan 6.

Uang

mafcan dan

uang

transport

sudah masuk

dalam satu kesatuin upah sebagai tunjangan tetap 7. Keberadaan PUK SPSI

yang ada di

perusahaan,

tetap diakui keberadaannya dan akan difungsikan sesuai dengan Anggaran Dasar ada

dan

untuk

dan Anggaran Rumah Tangga yang

reformasi

kep eng urus an ny a, menunggu

sampai masa baktinya habis 8. sesuai

Untuk

dengan

pengambilan aturan

yang

cuti ada

hami1 akan (tepat

diberikan

pada waktunya)

SPSI 9. Karyawan yang sudah lepas dari masa percobaan hak-haknya untuk

SKRIPSI

besar

sama

dengan

ke c i l n y a

karyawan upah

dan

lain.

Akan

tu nj anga n


tetapi

lainnya,

CHRISMAN HADI


51

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 10.

Sehubungan dengan adanya unjuk

(pemogokan

kerja),

pengusaha

dimohon

rasa

tidak

ini

mencari-

cari kesalahan karyawan. 11. kan aksi

Pihak karyawan berjanji mogok

lagi

tidak akan melaku-

untuk masa yang

akan

datang dan

segala masalah perselisihan Hubungan Industrial Pancasila akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berla ku

dan

berpijak

mufakat

dan

pada

asas

selanjutnya

musyawarah ka ry aw an

untuk

mencapai

s an ggup

beke rja

kemba1i". Perundingan berakhir kira-kira Pk. 13.00. Kurang lebih

se pul uh

Depnaker

menit

Sidoarjo

--

kemudian,

Pak

mengumumkan

Joko

basil

Sajono

--

perundingan

kepada seluruh karyawan PT CPS.

Pada hari

itu juga, kira-kira pk. 08.00,ketika

berlangsung unjuk

rasa

di

depan

pabrik,

X dijemput

petugas untuk dibawa ke Kodim Sidoarjo. Disana, awalnya,

ia ditemui Karnadi.

Karnadi mengulang pertanyaan-

pertanyaan di Koramil. Karena dianggap berbe1it-be1it,

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


52

Karnadi marah. "...Kamu bicara

"ya"

tidak

atau

usah

b e r b e 1it-be 1i t !

"tidak"!

Kalau

yang bicara!” , ancam Karnadi

Tinggal

berbe1it-be 1it,

sambil

mengepalkan

ini tan-

gannya ke kepala X. Sesudah itu X dibawa ke ruang data dan ditemui

oleh

Kodim

yan g

sering

dipanggil

Pak

"Bus". Pak Bus minta X supaya mengaku bahwa ia adalah dalang

pemogokan.

Apa

pun

dalihnya,

Pak

Bus

tidak

perduli. Katanya: "...Karena

dengan

tik-tikan

ini,

teman-teman

kamu mogok!" Selain itu, Pak Bus minta X supaya membuat pernyataan

yang

Minggu,

isinya menjelaskan

2 Mei

kegiatan

(sebelum pemogokan).

X

Selain

pada

hari

itu

juga

proses lahirnya tuntutan para karyawan PT CPS. "...Sudah,

kamu harus

bikin pernyataan,

kalau

sudah kamu boleh pulang". Begitulah, proses interogasi itu berlangsung sampai pukul 11.15. Sore harinya, Kop

suratnya

dai i KODIM,

carik kelurahan. oleh Tamar,

orang

SKRIPSI

dan

panggilan dari

tetapi

yang

KODIM.

menandatangani

Sebagian surat diantar ke rumah kost

suruhan

Sumarah,

Suwanto,

ada surat

dari

Hartono,

lain-lain.

kelurahan, Ngusmar, Sebagian

seperti

Joko

Santoso,

lagi,


untuk:

yang

Joko tidak

CHRISMAN HADI


jelas

alamatnya,

dititipkan

di

satpam pabrik.

Lalu

surat panggilan itu diantarkan oleh satpam Dedi kepada masing-masing yang dipanggi1.(1ihat lampiran) 5 Mei 1993 Karyawan PT CPS masuk seperti biasa. 13 orang karyawan yang

hadir

melalui

13)

(Konon,

dipanggil

kelurahan

jumlah awalnya Kodim.

(nomernya

Surat

Namun, 16,

ada

tetapi

panggilan

menyusul)

dan

itu

bersifat

dinas, diserahkan oleh Soewono pada tanggal 4 Mei 1993 pkl 17.00 WIB. Pk.

09.00,

kantor Kodim. 10.30. ruang

ke-13

tersebut

mendatangi

Mereka dibiarkan di kantor Kodim sampai

Beberapa data.

karyawan

menit

Lalu

kemudian,

Karnadi

rnenjelaskan bahwa

ke-13

mereka

menemui

orang

di

bawa

mereka.

buruh

ke

Karnadi

tersebut

sudah

tidak diperlukan lagi di pabrik dan menyarankan mereka untuk mengundurkan diri saja. Karnadi memberi pandangan: saya suruh keluar

saja

daripada

"Bagaimana kalau kamu kamu

nanti

di

sana,

diperusahaanmu itu, kamu dibilang anjing, asu, jancuk, itu kan

ngga

Sedangkan kasihan.

mer eka

Secara

kalau nanti

SKRIPSI

enak.

kami

Kita

kan

pribadi

kan

orang

sama-sama Cina.

saya

kerja di situ

Saya

merasa lagi,


orang

Jawa.

kan

merasa

kasihan.

Gimana

seterusnya

jadi

CHRISMAN HADI


.54

tukang sapu, buang sampah,

dibilang anjing,

asu,

ngga

enak. Sekarang kamu keluar aja, ya." Karnadi

m e n a m b a h k a n ,...

tidak dianggap

di

" Karena kalian

pabrik...,

lha aku punya

sudah

tawaran

menarik...lebih baik kalian mengundurkan diri daripada kalian

diPHK

wilayah

dan

Sidoarjo

sulit ini

mencari

...

pekerjaan

sekarang

kalian

lagi

lebih

di

baik

mengundurkan diri dan segala permasalahan diselesaikan di KODIM ini. Kalau bisa sekarang!... memberi dari

pendapat

Pasi

Intel

memo untuk Sekarang

satu

(kapten

mencari

kalian

persatu.

cari

di

lamaran,

akan

memberi

perusahaan

pandangan

yang kalian anggap cocok. sekalian bawa

Andaikata kalian mau,

Sugeng)

kerja

Sekarang kalian

dulu

sini

manapun...

perusahaan

Kalau sudah,

nanti

kalian

mana

kalian ke sini

kasih

memo."( 1ihat

13 buruh

itu ditanyai

pendapatnya

menjawab,

. .."Begini,

lampiran III) Kemudian ke satu-satu.

Ponidi

pak.

Kalau

saya, mau kerja dulu. Nanti kalau kelihatannya perusa haan

tidak

menyukai

saya,

saya

akan

keluar

dengan

sendi r inya". Seorang buruh juga mengatakan minta waktu sehari lagi untuk memikirkannya. Tetapi

pak Karnadi

menegaskan,

"Pokoknya masa-

lahnya harus diselesaikan sekarang! Titik!”

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


Ketika

giliran Yudo,

saya akan bekerja kalau

perusahaan

untuk

memang

sanggup untuk diPHK, cara,

Kapten

dia bilang,

lebih baik

"Mulai

lagi,

tidak membutuhkan

besok

pak!

Tapi

saya,

saya

.... " belum selesai Yudo berbi-

Sugeng

masuk.

sambi1 menunjuk Yudo,.."

Ah,

tahu maksud pembicaraan

kamu.

Kapten nggak!

Sugeng memotong Stop!

Saya sudah

Memang kamu dalangnya!

Kamu ini memang tokohnya!...” "Si apa namamu!". "Yudo, pak!" "Alamatmu?" "Di jalan xyz RT 1II/RW II, Jombang, pak!" "Akan saya selidiki

lebih

lanjut

si Yudo

ini..Sebab,

di Jombang tempat munculnya Serikat Buruh Solidaritas. Paâhal SBS didalangi oleh P K I !".(?) "Nama orang tua? Pekerjaan?" "Cy.. kerja di instansi kejaksaan, pak!" "Lha

iya bapakmu

lok!

Nanti

itu orang pandai,

buktikan

tapi anaknya

saja,

goblokf...

bapakmu

Nanti

tapi

anaknya gob-

itu

orang

pandai,

buktikan

saja,

bapakmu

atau saya ya ng....(tidak dilanjutkan) keluar!..," teriak. Sugeng. Lalu Sugeng menunjuk Sumarah, "Kamu Sumarah ya?" Sumarah kaget karena merasa tidak pernah

SKRIPSI


lihat kapten

CHRISMAN HADI


Sugeng sebelumnya, kok bisa tahu dirinya. "Kulo, pak!" jawab Sum "Ini

sama

saja!

Kamu

tokoh

juga!

Kamu

sama-sama da-

langnya!" Sesudah yang

sifatnya

masing

diberi

kecuali diri.

itu mereka disuruh mengisi rahasia.

Selanjutnya

seIembaran

Yudo.

Disuruh

kertas

mencontoh

Yudo kemudinn minta,

biodata

mereka

segel

masing-

oleh B u s e r i t

surat

pengunduran

”Saya juga minta pak! Saya

juga mau mengundurkan diri!". Sekitar Pk.

14.30, Buseri ke perusahaan CPS, konfirma-

si tentang uang pesangon buruh yang di PHK di KODIM. Sesudah menandatangani ke

13

Kodim,

buruh

tersebut

tidak boleh

surat pengunduran diri,

disuruh

keluar.

hirnya mereka diperbolehkan

diam

Dengan

di

dalam

alasan

kantor

sholat

ak-

ke mesjid KODIM. Dl sana

mereka bisa istirahat agak tenang. P k . 17.00, Beberapa

buruh

Buseri yang

baru balik dari

shift

malam

sedang

perusahaan. tiduran

di

mesjid KODIM, beberapa lainnya sedang mengobrol membicarakan nanti akan bekerja dimana. Pak Buseri datang. "Sebentar lagi uang pesangonnya diberikan," ujar Buseri seraya memarkir sepeda motornya.

Pk

SKRIPSI

17.40,

Usai

sholat

magrib,

buruh-buruh


yang

CHRISMAN HADI


57

habis menandatangani melihat

Mutiari

dan

surat Yudi

pengunduran Astono

baru

diri

di KODIM

tiba di

KODIM.

Mutiari dan Yudi Astono sempat omong-omong dulu dengan Pasi

intel

Sugeng kurang

lebih

15 menit.

Setelah

itu

kapten Sugeng pulang, Mutiari dan Yudi Astono langsung menemui uang.

buruh-buruh

tersebut

Mereka didampingi

untuk

membagi-bagikan

oleh Karnadi

dan Buseri

dari

KODIM. Setelah seorang

dibagi-bagikan

buruh

uang

bertanya:"Rapelannya

pesangon,

salah

dikasihkan

kapan,

bu?"25 "Tanggal 19, janjinya kan tanggal

19”

"Jam berapa, bu" "Sore, seperti jam-jam segini" "Ngga bisa,

bu!'1, lalu pak Karnadi

bertanya:

"Kalian

mau jam berapa?" "Pagi aja, pak" "Ngga,

bisa.

Kalau

Sabtu

itu bisanya

jam dua.

Kalau

jam dua bisa, uang sudah datang dari Rungkut" Pak Karnadi pagi!

membentak:

Pokoknya tanggal

"Kalau

kalian

minta

pagi,

ya

19 hari Sabtu, musti dikasih

kan jam dua paham...?!"

^ Rapelan adalr. h uang gaj i hari libur selama ini yang belum dibayc
SKRIPSI


CHRISMAN HADI


r>8

Mutiari dan Yudi Astono kelihatan tegang waktu itu.

Lalu

Yudi

Astono

ya.

Saya

sendiri

saya,

mengundurkan diri. hendak

melepaskari

kehendak KODIM.

bilang:

terkejut

Sebenarnya kalian,

"Ini

kami

tetapi

bukan

mendengar

k e m au an ka lian

juga merasa gimana

berat

lagi...

Ini

Saya juga takut menolak".

°Petikan dialog ini diberikan secara ririci untuk membuktikan inttn^-.ita^ keter 1 ibatan aparat keamanan dal am penyr 1esr.aian konflik perburuhan; yartg pada dasarnya mfrupakan perkara perdata biasa dan tidak ada hubunganny.n dengan sltuasi genting sebagai prasyar.;t dinunakannya pendekatan keamanan.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


59

BAB

PBNDEKATAN

V

KBA1IANAN

UAN XFESTAS I HUCUU

SBBAGAI

YANG

KEPRB8

1

F27

1. Peneantar Bab-bab pendekatan

sebelumnya

keamanan

telah

dalam

menunjukkan

tataran

pola

implementasi

pun juga manifestasinya, di dalam kerangka penyelesaian masalah perburuhan. Dalam bab ini berusaha dilihat,

p e m b e r 1akuan

t e r s e b u t , dengan dikemukakan nick.

Untuk

pola

p er sp ek tif

oleh Philppe itu

pendekatan

Nonet

aksentuasi

tesis

keamanan

hukum

dan Philipe

pembahasan

yang Selz-

berusaha

dvikerangkakan pada detil pemikiran mereka berdua. Seturut dengan alur pemikiran Philippe Nonet dan

Philipe

Selznick;

mereka

menawarkan

suatu

tesis hukum responsif (responsive law) sebagai jawaban atas kritik, bahwa hukum seringkali menga-

2 7 Sebagian besar ir>i. t.osis Philippe Nonet dan Philip 3elznick da] ant bab ini merupakan hasil adaptasi dari bulu, HUKUM DAN PtPKr/rtBANGAN 3081AL, BuKu I e ks 8 os i !og i Mn Kuril, B.uku III , editor : A.A.G. Peters dan Koer.riani Siswosoebroto, Pustaka Sinar Hai apan, Jakarta, 1.990, h. 158-185.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


lami kesenjangan pada tataran ’apa yang senyatanya dengan

apa yang

lain,

cita-cita

ketika

harus

empirik. hukum

itu,

k e k u as aa n

menjaga

mandiri

teori

sosial tesis

law),

merupakan

bahwa

yang memiliki

kekuasaan

secara

law),

abdi

teori

hukum

represif.

dari hukum

merupakan

kemampuan

mandiri,

tentang hukum responsif,

Perta-

(represive

. Be riku tny a,

integritasnya

intervensi

realitas

mem pe rt en tangk an , dalam

hukum

represif

(otonomous

institusi

kandas

tiga bentuk teori hukum.

batiwa

kata

seringkali

mengembangkan

tentang hukum represif

melihat

otonom

dengan

mereka

dengan

evolotif,

terjadi’. Dengan

hukum

bersirobok

Untuk

teori

yang

keadilan

responsif

bingkai ma,

seharusnya

untuk

bebas

Terakhir

dari

adalah

yang menurut mere-

v

ka,

hukum

dari

menampilkan

respon

terhadap

diri

sebagai

fasilitator

kebutuhan-kebutuhan

sosial

dan aspirasi-aspirasi sosial. Philippe Nonet dan Philipe Selznick mensinyalir, tidak

bahwa

kemungkinan

terwujud

dalam

besar

ketiga

bentuk-bentuk

tipe

yang

ini

tnurni

secara empiris. Ketiga tipe hukum tersebut mungkin mengada

secara

variatif,

dengan

campuran yang mencakup unsur-unsur

SKRIPSI

varian-varian ketiga


tipe

CHRISMAN HADI


hukum

tersebut,

di dalam suatu

sistem hukum

ter-

tentu. Suatu sistem hukum bisa dikategori ke dalam salah satu tipe ciri-ciri

hukum tersebut

dominannya,

apakah

dengan mengenali

termasuk tipe

repre

sif, otonom, atau responsif. Nonet

dan

hukum

tersebut,

hukum

yang

Selznick tidak

berbeda

saja

politik.

menjalani

Bahwa

proses

ketiga

merupakan

melainkan

evolotif dalam hubungan sosial

memahami

juga

tipe

tiga

tipe

tahap-tahap

hukum dengan konstelasi

suatu

evolotif

sistem

demi

hukum

menjawab

harus setiap

tantangan di setiap kurun waktu. Berpijak Selznick kuan

pada

sebagaimana

pola

pendekatan

basic

pemikiran

tersebut

di

keamanan

dalam

Nonet

atas;

dan

pemberla-

penyelesaian

kpnflik perburuhan di Indonesia hendak dikerangkakan.

Karena nyata benar,

katan

keamanan

di

dalam

digunakannya pola pende setiap

penyelesaian

kon-

flik perburuhan di Indonesia,

masuk ke dalam tipe

hukum yang memiliki

dominan;

butkan

Nonet

dan

ciri-ciri Selz ni ck

sebagai

yang disetipe

represif. Untuk itu akan di bawah ini akan diuraikan

detil

ciri-ciri

pola pendekatan keamanan, pola

SKRIPSI

tersebut

masuk

dominan

hukum dicoba

pemberlakuan

untuk membuktikan bahwa

dalam

kategori


tipe

hukum

CHRISMAN HADI


repres if .

2. Tes is Hukum Repres i f dan Pendekat an Keamanan

Pada nick,

intinya,

suatu

dalam benak Nonet

sistem hukum dikatakan

menisbikan kepentingan

rakyat

dan

Selz

represif

bila

untuk mendapatkan

keadilan. Mekanisme dan sistem hukum dikerangkakan untuk mengabdi padia kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif. fikasikan

dengan

kepentingan sebagai

negara

k e k u as aa n

Hukum diidenti-

serta

k e p e n t ingan-

diidentifikasikan

pula

kepentingan m a s y a r a k a t . Negara memiliki

perspektif

’resmi’, yang

tidak

boleh

ditafsirkan

lain oleh rakyat. Perspektif sir

lain tersebut

Menaker No.

’resmi’ yang tidak boleh ditafbisa dilihat,

645/MEN/1985

dalam Keputusan

tentang Pedoman Pelaksa-

naan Hubungan Industrial Pancasila. Dalam

Keputu

san Menaker tersebut, hubungan kontradiktif antara buruh

dan majikan

sebagai

hubungan

dalam

konsep

k e m i traan

ke ke lu argaa n. Dilam

hal

ini,

HIP

ditafsirkan

(partnership) buruh

dan

dan

majikan

sebagai mitra daiam proses produksi dan kelangsungan

SKRIPSI

hidup

perusahaan.

Karena

itu

penyelesaian


CHRISMAN HADI


konflik harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah

untuk mufakat.

demikian

Prinsip

dipandang

integra 1istik dan

penyelesaian

merupakan

pola

tidak didominasi

konflik

pikir

yang

oleh konflik

perbedaan kepentingan. Cara konflik dalam penyele saian perselisihan perburuhan HIP,

tidak dikenal

dan karenanya mogok menjadi

dihindari.

Setiap penafsiran

’resmi’ tersebut,

acap

hal yang harus

lain dari

secara

dalam

perspektif

gampangan

diberi

label sebagai subversib atau anti pembangunan. Mogok merupakan

bagi

rakyat

Tapi

dalam negara

simultan hak tersebut dipertegas

sebagai

diterima

perburuhan

: buruh)

sarana untuk memperjuangkan

gannyanya.

d$pat

(baca

9Q

kepentin-

Baru,

berusaha dikebiri

sesuatu

dalam

Orde

tindakan

penyelesaian

adalah

secara : Mogok

yang

tidak

perselisihan

.

Upaya pengebirian hak mogok juga dijalankan lewat pemberian hak kepada pengusaha untuk melakukan PHK massal (tidak

masuk

kepada buruh yang melakukan kerja

selama

enam

hari

mogok

berturut-

q

Li hat bab IV b.gian C\ Keputusan MenaKer No. L20 tahun 1.988 tentar <3 Pedoman Penuntun Perilaku (Code of Conduct) dal .im po ncegs. han dan penyelesaian perselisihan Industrial.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


lurut)

meLebihi

wa kt u

selama enam h a r i ^ .

yang

di bol ehkan,

Pada Februari

mogok

itu diciutkan menjadi

tidak

lama setelah

1993 batas waktu

dua hari^®,

dikeluarkannya

ditarik kembali karena mendapat

yaitu

kendati

keputusan

ini,

reaksi keras dari

masyarakat. berikutnya, dalam

tipe

hukum

Nonet

dan

represif

Selznic memandang,

terdapat

badan-badan

pengawasan khusus (baca : aparat keamanan) menjadi pu sa t- pusat dengan

k e k uasaa n

interest-interest

bebas,

yang

organisasinya

m en g e d e p a n sendiri

:

But "the state" is an abstraction. In prac tice, sp ec ia l i z e d agencies are formed to maintain order and implement sovereign will, this s p e c i a l i z a t i o n has its own dynamic. Strengthened by the dependence of goverment on their skills and allegiance, often removed from direct civilian control, these agencies acquire the power and the o p p o r t u n i t y to further their own organizational interests. They can interpret the meaning of order a c cording to their own needs and perspectives .

'yq

Lebih j a u fi h. h a t: K e p u t u s a n Menaker- No. 04/MEN/.1 986 tent .mg Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Peneta. -.in Uan<< Pesangon, Uang .Jasa, dan 3anti Kf*r uyi.an. ^^Lebih jauh liliat. Surat: Edaran Menaker NO-B-62/M/BW/199.:. t^n t.;iii-j batas waktu tidak masuk kerja dalam kasu:. u rtj ijI lasa. ^ P h il ip p e 42-43.

SKRIPSI

Nonet and Philip Selznick,


op.cit.,

h.

CHRISMAN HADI


Badan-badan (baca

: aparat

pengawasan

keamanan),

relatif bebas dari

khusus

menjadi

tersebut

institusi

yang

jamahan kontrol masyarakat, di

dalam pola operasionalnya. Dalam konteks perburu han,

intervensi

aparat

keamanan

bawah Keputusan Menaker

No.

membolehkan

untuk

pengusaha

dilegalkan

342 Tahun

1986,

mengundang

di yang

aparat

mi liter dalam menghadapi aksi pemogokan buruh*^, Wajah aparat praktik, terjadi

keamanan yang muncul,

dalam

tidak sebatas merespon aksi mogok

(kalau

tindak kekerasan)

keamanan-nya operasi

bjiruh

bertindak

aktif

melakukan

intelejen dan kekerasan. Yang sudah menja

di nyata dengan

melainkan

dengan dalih pendekatan

adalah senjata

yang

: (1) berada di lengkap;

dituding

lokasi

pemogokan

(2)menangkap

beberapa

sebagai

otak

pemogokan;

~K'? ■“^Keputucari Mena \e»i ini akhirnya secara formal, tel ah d i c a b ut d & iKja n K e p u t u s a n M e n a k e r No. Ke p,15A/MFN/1994 Tapi 'Secara substantial tetap member ikan pelu.: ng keterlibatan aparat keamanan dalam menghadapi aksi pemogokan buruh. Bisa dilihat dalam pasa 7 yang menyebutkan, "Dalam hal terjadi Perselisihan Hnbungan Industrial di. luar ketentuan Perati. an Peruridang-undangan Ketenagakerjaan. penyelr .ainnya dilakukan secara torpadu dengan instansi terkai t faar is bawah dari saya) seer.I.'ai dengan t u - i-r- d. a i Inags i mas ing -mas ing " . Di sini hcrarti. Gecrii a implicit, pasa 1 tersebut masih membcM ikari peluan^ bagi keterlibatan aparat keamanan dalam m aighadapi aksi pemogokan buruh.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


(3)menahan

dan

menginterogasiwakil

buruh

ikut dalam perundingan dengan perusahaan;

yang

(4)ikut

menentukan jalannya perundingan dan menandatangani kesepakatan

kerja

antara

(6)menekan

buruh

supaya

perusahaan

atau

PHK;

buruh

dan

majikan;

mengundurkan

(7)melakukan

diri

dari

upaya-upaya

int imidas i. Intervensi aparat keamanan di dalam penanganan

perselisihan

perburuhan

tersebut,

semenjak

pembubaran lembaga Kopkamtib pada awal tahun 1990, langsung dikoordinasi oleh Bakorstanas; intinya sama dengan industri

Sidoarjo,

dalam lembagai yang

SIS

melibatkan

lembaga Kopkamtib. model

operasi

yang pada Di kawasan

militer

dikemas

(Sistem Intelejen Sidoarjo)*^, institusi

militer,

Departemen

Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah, dan SPSI. Kemungkinan besar di

setiap kawasan

industri

terdapat

'Z'T nterogasi biasanya dilakukan di kantor Kodim atau Koramil. Materi interogasi biasanya dikaitkan dengan PKI dan tindakan subversif. ^Disampaikan oleh Pegawai Departemen Tenaga Kerja Sidoarjo di dalam persidangan kasus buruh Maspion di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Oktober 1993. Disebutkan bahwa kasus-kasus sengketa perburuhan tidak da pat di?e lesaikan langsung oleh pihak Departemen Tena<;vi Kerja tanpa mengi kutsertakan aparat militer. Inf ornietoi ini diperoleh Munir, S.H., kepala divi .i perburuhan LBH Surabaya.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


lembaga serupa dalam bentuk dan kemasan berbeda. Adanya

realitas

empiris

di atas semakin menegaskan, hukum

perburuhan

pendekatan

pada

perselisihan perburuhan,

diuraikan

letak tataran politik

Indonesia.

keamanan

seperti

Bahwa

pemberlakuan

konteks

penyelesaian

adalah mengacuhkan

ligus menelantarkan kepentingan

rakyat

seka-

(dalam hal

ini buruh). Karena di dalam pola pendekatan keama nan,

buruh miskin

akses

untuk menyuarakan

kepen-

tingan-kepentingannya. Dalam hal ini hukum diabdikan

pada

kekuasaan

represif

yang

mengabdi

pada

ideologi pertumbuhan ekonomi. Nonet dan Selznick berargumen, hukum

represif

dihubungkan

ia tidak menjadi Sebaliknya,

tanda dari

kekuasaan

kekuasaan yang

tapi kuat.

Represi adalah produk dari kemiskinan

kekuasaan, suatu sumber

dengan

bahwa meski

politik

tanda

kemiskinan

serta harus

dilihat

akan

sumber-

sebagai

suatu

tanda kelemahan pemerintah. Melalui tesis Nonet dan Selznick ini penerapan pola pendekatan keamanan, ko nflik paling

perburuhan, tidak

--

negara

mencerminkan

mekanisme

yuricis

Sekaligus

juga,

SKRIPSI

oleh

politis,

dalam

dalam penyelesaian Orde

tahapan

yang

kerangka

Baru

--

evolotif

me 1ingkupinya. tesis


Nonet

dan

CHRISMAN HADI


Selznick,

tuntutan-tuntutan

akan

progresivitas

tahapan dari ketiga tipe hukum yang dipertentangkan

itu, harus ditangani

mereka,

bila

hukum

secara simultan.

dipakai

untuk

Menurut

tujuan-tujuan

perkembangan ekonomi dan sosial,

tanpa pada waktu

bersamaan

untuk

memperkuat

otonominya

kekuasaan politik dan ekonomi; semacam

entitas

asing

yang

menghadapi

hukum akan menjadi

sulit

diterima

oleh

rakyat dan sekaligus selalu dicurigai eksistensinya.

Sebaliknya,

otonom, hukum, rakat

perjuangan penegakan

berkecenderungan berada jauh dari

karena

hukum.

terjebak

Tiada

entitas §osial

pilihan

yang

merespon

me mi liki

hukum yang jebakan

--

cita-cita keadilan masyadalam

lain,

problem hukum

setiap

formalisme

harus

menjadi

aspirasi-aspirasi

(dalam konteks ini aspirasi-aspirasi sosial

buruh),

yakni

responsif.

berkembang

Meski

pranata yang

dengan

menuju resiko,

tataran butuh

hukum

pranata-

lebih adaptif dalam mengantisipasi

tekanan-tekanan arus bawah

, yang mengarah pada

instabi1itas. Tapi kondisi ini akan dibayar dengan kondisi kehidupan lebih rakyat

demokratis, yang

lebih

berbangsa dan bernegara yang dan

kehidupan

maslahat.

sosial

Sebab

politik

dalam

tesis

hukum responsif (responsif law) Nonet dan Selznick

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


memandang bahwa hukum: ... is valued as a resource for criticism and an instrument for change, and there is a tacit faith that a system of authority can better preserve itself, and be better, if it is open to reconstruction in the light of how those who are governed perceive their rights and reasses their moral commitmens. To be respon sive, the system should be open to challenge at many points, should encourage participa tion, and should ex p e c t new soc ia l interest .... Jadi

dal am

pe r s p e k t i f

h uku m

responsif,

hukum menampakkan diri sebagai entitas yang merespon

kebutuhan-kebutuhan

aspirasi

sosial.

pendekatan represif, d al am

Dilih at

keamanan memiliki

sosial

dari

sudut

merupakan

hu ku m dan

Hak-hak buruh,

asp ira si ini

maka

perwujudan

hukum

sebaliknya

karena

represif,

k e bu tu ha n-

aspirasi-aspirasi

<;enderung untuk diabaikan. han:

dan

konsekuensi

p er sp ekti f

kebutuhan

sosial

sosial

Dalam konteks perburu

kepentingan-kepentingan buruh

cenderung pula untuk diabaikan. Jadi bila mengikuti dan

Selznick;

berbangsa

demi

yang

untuk

lebih

alur pemikiran Nonet memperoleh

sehat,

lebih

kehidupan de mo kr at is

dengan memperhatikan dan merespon aspirasi-aspira-

<7C

OQPhilippe Nonet, and Philip Selznick, op.clt., h. 6.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


si sosial buruh: Pola pendekatan keamanan di dalam m e n y e 1esaikan p er b u r u h a n

setiap

harus

terjadinya k o n f 1ik-konf1ik

dihentik an.

De n g a n

kondisi kehidupan buruh akan menjadi

lebih masla-

hat karena setiap konflik perburuhan dinilai meiainkan

sebagai tidak

ga nggu an lebih

te rh ad ap

sebatas

de mi ki an

tidak

lagi

keamanan,

sengketa

perdata

biasa.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


B A B

P

E N

VI

U T U

P

a. Pada hakekatnya pemetaan terhadap po 1it ik perburu han tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan pemerintah orde baru di dalam kerangka pembangunan ekonominya, yang biasa dikenal dengan era moderni ses i . b. Kebijakan pembangunan era modernisasi pasca Gestapu P K I , membutuhkan ikl im yang ’sehat ’ demi investasi swasta pun juga asing. c. Iklim yang sehat bagi investasi tersebut membutuh kan stabilitas politik dan keamanan . Da 1am pengertian RejimOrde Baru harus bisa member ikan jami nan terhadap keamanan dan kenyamanan investasi. d. Dalam konteks untuk memberi jaminan perihal sta bilitas politik dan keamanan maka

rejim Orba

membentuk Bakorstanas melalui Keppres Nomor 29 tahun 1988. e. Untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pembangu nan era modernisasi

SKRIPSI

tersebut,

Bakorstanas


juga

CHRISMAN HADI


bertugas mengamankan dunia perburuhan. pengertian

serikat

buruh yang

Dalam

tidak agresif,

eliminasi terhadap tuntutan-tuntutan progresivitas kaum buruh. Bersumber pada trauma aparat

.

keamanan terhadap aksi-aksi pemogokan buruh pada era sebelum Gestapu PKI. f.

Untuk hal

tersebut

maka

diperlukan

pendekatan

keamanan, untuk mengeliminir setiap potensi progresivitas buruh yang mengancam iklim investasi. g. Konsekuensinya dalam banyak konflik perburuhan, acap buruh diposisikan sebagai terdakwa. Sedang pengusaha adalah saksi korban. h. Masalah perburuhan : Upah, perjanjian kerja, dan sebagainya -- pada hakekatnya adalah masalah perdata biasa. Maka digunakannya pola pendekatan v keamanan di dalam penanganan setiap konflik per buruhan adalah tidak tepat di dalam konteks HIP. i. Judul Keputusan Bakorstanas

tentang Petunjuk

Teknis Bakorstanas nomor : Kep/02/Stanas/XI 1/1990 adalah tentang Pedoman Penanggulangan Kasus Hubun gan Industrial. Hal ini secara eksplisit menegaskan

adanya antisipasi berlebihan rejim orde baru

terhadap permasalahan perburuhan.

Konsekuensi

logisnya, surat keputusan tersebut secara sung memberi

legitimasi

kepada aparat

1 |

keamanan

M 1 L I £ fekpu

S i Ak a a h

(•WNfVfcKSri A,. SKRIPSI

lang-


\OQA" CHRISMAN HADI


untuk ikut campur tangan -- di dalam setiap terjadinya konflik perburuhan. j. Ketika terjadi keamanan

aksi pemogokan buruh,

tidak sekadar

aparat

berjaga-jaga menghadapi

setiap kemungkinan gangguan keamanan melainkan ikut campur tangan secara akt if . Dalam pengert ian , dengan menggunakan alasan pembenar " demi stabi Iitas", aparat keamanan

cenderung menge1iminasi

setiap tuntutan akan hak-hak buruh.

2. S a r a n - s a r a n a. Karena konflik perburuhan pada hakekatnya adalah masalah perdata biasa, maka pendekatan keamanan terhadap penanganan

konflik perburuhan

harus

d it iadakan. b.

Surat

Keputusan

Bakorstanas

Nomor

:

Kep/02/Stanas/XI1/1990 tentang Pedoman Penanggulangan Kasus hubungan Industrial, harus dicabut. Karena dalam banyak kasus hubungan terbukti

telah menjadi

bagi aparat jauh

di

sekadar

alat

industrial, legitimasi

keamanan untuk ikut campur terlalu

dalain penanganan

c. Sejalan dengan

masalah

perburuhan

tesis Philippe Nonet dan Philip

Selznick tentang hukum yang responsif; struktur

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


makro dari hukum perburuhan harus bisa menjadi fasilitator

dari

kebutuhan

so s i a l

sosial^,

respon

terhadap

dan

dalam hal

kebutuhan-

a s p i r a s i -aspirasi

ini kebutuhan

sosial

dan

aspirasi sosial buruh. d. Pemerintah Orde Baru harus menindak tegas keterlibatan aparat keamanan yang terlibat terlalu jauh dalam

proses

penyelesaian

konflik

perburuhan,

me 1a lui me kan isme keb ijakan hukum perundang-undangan secara eksplisit. e. Bahwa arus jaman tentang demokratisasi dan kesadaran buruh akan hak-hak asasi merebak,

maka

buruh

harus

sudah semakin

diberikan

kebebasan

untuk berorganisasi . Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam konstitusi; karena setiap peredaman terhadap

potensi-potensi

berorganisasi,

bisa

menjadi api dalam sekam yang bisa meledak sewaktuwaktu;

sehingga

merugikan

kepentingan

bersama

negara dan bangsa. f. Kembalikan ABRI pada rakyat pada umumnya dan buruh pada khususnya. Rapim ABRI

di

Sesuai dengan janji ABRI dalam Cilangkap

(8-9 Juli

1993)

bahwa

3 6 lerjemahan beb is dari, Philippe Nonet and Phil ip Selznick, op., ci' h. 14.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


ABRI

akan

menjadi,"prajurit

yang

berasal

dari

rakyat, berjuang bersama rakyat serta berorientasi kepada rakyat,

dan

tak mungkin dipisahkan dari

rakyat. Karena sudah lebih dari dua dasa warsa ini kaum buruh, khususnya dan kelompok-kelompok sub sisten

lainnya

merasakan

jauhnya

perjuangan

ABRI dari nasib mereka sehari-hari^7 .

Dikutip dari tatemen Forum Sol ldaritas E3uruh yang ditujukan k - OPR RJ F-A8RI sehubungan dengan penganiayaan aktivi* buruh oleh aparat keamanan dalam pemogokan ■ Tangerang, 15 jULI 1993.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


DAFTAR BACAAN

Alatas, Syed Hussein, "Modernisasi Yang Sesat : Dilema Masyarakat Sedang Berkembang", Atal dan Pieries (eds), Krit ik Asia Terhadap Pembangunan, Pulsar, Jakarta, 1980. Black, Henry Campbell, Black* s Law Diet ionarv, West Publishing Co., St. Paul, V, 1979. Danu Rudiono, "Kebijakan Perburuhan Pasca Boom Minyak", Prisma, No. 1 Th. XXI, Januari 1992. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Pustaka, Jakarta, 1989. FX.

Indones i a . Balai

Djumialdji dan Wiwoho Soejono, Perianiian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila. PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Forsol, Statemen. Forum Solidaritas Buruh ditujukan ke DPR RI F-ABRI, 15 Juli 1993. Kusumah, Mulyana W dan Paul S Baut, Hukum. Polit ik , dan P e r u b a h a n Sosial . Cet. I, YLBHI, Jakarta, 1988. KSUM, Laooran Invest ieas i Laoancan. Komite daritas Untuk Marsinah, Surabaya, 1994.

Soli-

Keppres No. 29 Tahun 1988 Tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional. Keputusan Bakorstanas Nomor : Kep/02/Stanas/XI1/1990 tentang Pedoman Penanggulangan Kasus Hubungan Industrial. Keputusan Menaker No.,645/Men/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Keputusan Menaker N o .K e p .15A /Me n/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Dan Pemutusan Hubungan Kerja Di Tingkat Perusahaan Dan Pemerantaraan. L B H , Sketsa Hak Azas i Manus ia Jawa T imur 1993. laporan Hak Azasi LBH Surabaya.

SKRIPSI


tahun

CHRISMAN HADI


Nonet, philipe and Phlippe Selznick, I,aw and Society in Trans it ion j_ Toward Responsive L a w , Harper & Row Inc., New York, 1978. Peraturan Menaker Nomor : PER. 01/MEN/1994 tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan. Podgorecki, Adam and Christopher J. Pendekatan Sos io1ogi s Terhadap H u k u m . Terjemahan Rnc. Widyaningsih dan G. Sapoetra, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, edi tor, HUKUM DAN PERKEMBANGAN SOSIAL, Buku Teks So s io 1ogi H u k u m , B u k u m J.JLI.* P u s t a k a Sinar Harapan, Jakarta, 1990. Sc hy ut , C.J.M., K e a d i 1an dan Ef ekt ivi tas dalam Pembaeian Kesempatan H i d u p . terjemahan Paul Moedikdo, belum diterbitkan, 1978. Subekti dan Tjitrosudibio , Ki tab Undang-undane Hukum P e r d a t a . Cet. XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. Vago, Steven, Law And Society. Prentice Hall Inc., New York, 1981. Winarno S u r a k h m a d , Peneantar P e n e 1it ian Ilmiah. Tarsito, Bandung, 1990.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA I

PRCSOCN R g P U B U K INDONESIA K E P U T U S A N P RE S I D E . - R E P O B L I K I N D O N E S I A NOMOR

29

T A B U N 1588

TEHTAWG B A D A N KOOKDINASI IJANTUAM P E M A M T A P A N STABILITAS NASIONAL PRESIDEN R E P U B L i K INDONESIA. Mentmbang

«.

:

bahwa •terpellharanya Htabllitaa nasional yang* manâp don » dinamla ■ merupakan kondisi yang sangat diperlu* bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan naaional

•*ma

untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagalm*

di-

amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang l)aaar.i9<S; b.

bahwa pcngalaman bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pem bangunan

nasional berikut

nusil-hastl yang

teloh dlcapai

aelama Ini semakin menunjukkan eratnya kaitan atablUtas nasional

dengan

kemungkinun

pelaksanaan

pembangunan

nasional itu sendiri; . c.

bahwa dengnn memperhatikan hal-hal di ataa, dirasakan perlu

4

adanya upaya untuk e<*lalu menjwain terpellharanya stabilitas nasional, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan kobutuhan pembangunan dan tingkat perkembangan maayarakat; d. bahwa dalam rangka upnya tersebut, dipandang perlu

untuk

mengatur koordinaj: p° r.bcriua b&ntuan dalam rangka pemantapan stabilitus nasional - 597-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


/M engingat

:

£a*al 4 ayat < U dwi PaaaJ 10 Ujidttnff-On
Dengan mdncabut Keputusan Preelden Hoinor 9 Tahun 19tX ten* tong' Pokok-pokik Organisasl dan Prosedur Kooiando Operad PetnuUhan- Keamanan dun Keterttân acbagalmana telah diubah dengan Keputusan Pregiden Noraor 4? Tahun 1975. Ktenetapkan

:

K E P U T U S A N PRESIDEN RKPCJBMK INDONESIA T E N T A N G B A D A N t KQORDINASt B A N T U A N P E M A H T A P A N S'fABILITAS NASIOHAL. naii

i

X E D U D U K A N Pftftnl Badan

1

KoordlrtoM Bantunn

Pcmantapan

lo^jutnya disingkat Bakorstanas,

.S'tnbilit * National,

mrup--

yang borslfnt non atruktural yftng bcrn.

sc-

-dati, koordlnaal t •*WQh‘ dan ber-

tanggudg jawab kepada Prcsiden. BA B

II

TUGAS DAN FUNCSI Pasol

2

O) Bnkorsinnns mcngkoordlnoslkrtn upayn departemen don ln«tanel dolom rnhgka pcmuUhon, pcmelilinrân, dnn pemontapon *

stobilitap noslonal dari herbage! hambntan, *tnntangan, ancaman don gangguan, se$uoi dengan tugaa dan fungal mosing-maslng. (JO D a k o r s l u n o s m c n y a m p a i k o n u s u l o n k e b i j n k a n d a n * « r o n t i n d o k y t n g dipo. rt ukfi n k c p n d a P r d s l d c n a cb ng ti i h n h a n u n t u k p c n g -598-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


ambtton keputuson atau perf&crian petunjuk yang diperlukan bagi

terselenffgaranya

upaya pcmulihon,

pcmclihiraan dan^

perrtontopor etabllltas national. (3) Bakorntnnai

membcrikan petunjuk pelakaGnaan teknis bag!

pcnyelenggai'aan '

^

upaya

sebagalmana. dimaksud

dalam

ayat

(2). '

(4) Dalam hal soran MntUk Urreebut berkaitnn dengah kebutuhan untuk tncngombll tlndakun yarif' eepat dan efcktlf, khususnya dalam monghadupi oncarnan fis1*: yang aangnt mcmbahayakan etablUitie nuelonol, Prcslden ..crdasarkan kcwcnongan yang dijnlliklnya solaku pcmegung kokuaaaan tertinggi ataa ABRI ■•'•’vnevncrlntahkah Pangllma ABRI untuk menggunnkan kekuatan angkaton borsonjata gunn mcnyeloraiko'niayA; (3) Dalam hai peloJcs&n'tan petunjus atau perlnlah Preaiden oleh Departemen atuu Instansi yantf beraangkutan mcnemui hambatan, dan untuk mcng&taslny x diperlukan dukungan ABRI, Departemen at*\u Instanai dapa< meminta bantuan yang dlperlukan kepatda Pangltma ABRI. •.

✓

Pasa.' Dalara

3

r.elaksanakuv* .tugasny.i,

Hakorstanaa

r ..y«lenggarakan

fungsi : 1. menguropulkan .dan

mengolah

data

dan

informaai mcngcnal

berbagal kemung.dnaii timbulny- .:ambatan, tant&iigan, ancam. an dan g*angc/u6a; 2. Diecantau pelaksanaan upaya %Departeiuen atau Instanei dalam „ menyeleanikan per.raatffiJc.hAn yang dihv!':?5; * 3. membcrikan petunjuk dan pengarahan dalam rar.gka penangan an dan penvtiesuian masalah tersebut angka 2; 4. membinu perlstiw*

sictem dokumentnsl yang* bcrkaitan dengan

aetiap

merupakan hambatan, •tantangan, ancaman dan

-545"-‘ -

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


gangguan terhadap

atabtUtaa naalona] dlmaea Ulu dan yan*

.ter)«di. dinasa yang Akan datang; ,5, laln-lain acsual dengan pengarahan Preslden atau yan g &•.

%

j> dalam xangka pelafcaanaan tu g asn y *. BAB

li t

TATA KERJA Paaal

i

(1 ) -Bakorst arias dlplmpln cloh aeorang Ketua aebagal koordlnator y a n g dijabat oleh PangUma ABRI, dan beranggotakan Sekretaria

Menterl

Angkatan,

Koordinator,

POLRI,

wakU-wakU

Kejalcsaan Agung,

fclobe*

dan BAKIK

ABRI, sebagai

anggota tetap. - iz ) Selrin Anggqta tetap ,

Ketua Bakorstanas dapat oenetapkan

waJdl dari beberapa Departemen dan lnstansi terten tu seaual dengufi perroasalahan yang1 dihadapi sebagai anggota tfdtk tetap . Pa sol

S

*1*. dan aetiip

-(.I) Bakorstanas mengadakan pertawuan sec* • waktu yan g dlperJukan, 5.3) Berdaaarkan •elaku

Ketua

haall

perteiauan

Bakorstanas

koordinaal,

roenyusuct

dan

PangUraa

ABRI

menyampalksn

uaulan kebtjakan dan saxan tindak bagi penyaWaaUn waaaUh yan g dlhadapt kcpada Preoriden, <3> Pelflkcanaan

petunjuk

atau

perlntah

Preslden

dliokukan

. eecara fungaional oleh Departemen atau Inatanal yang b ersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berda* oarkan peraturan perondang-undangan. < 0 Dalam hal untuk peUksanaan potunjuk atau perintah a « b tgaimana dimakaud dalam ayat (3 ) ol«h Departemen dan In* stansl yang bersangkutan diperlukan b*j\tuan ABKI, Depar-600-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


temen atau Inatanal yan^;iri«m erlukan dapat aecara la n g iu n g meminta bantuan k e p a d a . PanjUma ABRI aelaku Katua B a k o r-. fctanaa. ( 5 ) T ata k arja l«blh lanjut term aauk p ro aed u r pelakaanaaft * ♦ bagalm.ana dtmakaud dalam ay a t (4 ) ditetapkan oleh Pah glim a ABRI aelaku K etua B ak o ratan aa.

Paaal

6 %

Untuk k o lan caran pelakaanaAn tr.gfcsnya, P an £llu a ABRI a«)aku K«tua. B ak oratan aa

*«luruh

JaJaran

a ta t dl U n g-

ku'nfan Mabae AfiRI a e ca ra fu n ctio n al.

BA n

IV

. SE K R E TA R IA T Pnsnl Untuk

k clan caran

7

pclokaanaon

tu g o an y a,

k cp *^ *

dfpcrbantuk<m „ tebuah a c k r e ta r U t y a n g soc« K • •elengârakan oleh unit k e rja di.Hngkungnn M io** a ^

P aaoI S ek re ta ria t ABRI

B ak o rstan o s

acbnfjfli

Kcpala

k oratana* ’ to n a l-'d fi.

Sdlplmpln

S ck ro to rlat

oleh

aoorong

p crw lra

y an g dltunjuk oleh d«n

tlnggl b cr-

tan g g u n g Jawab kepada Pangllma ABRI aelnku Kctua B ak o ratan aa.

Pnsal

9

Susunan o rgan iaasi S e k r e ta r U t.. Bakoratanaa

dlntur Jebth

lanjut

oleh.Ponglim a ADR! pelaku K atua B ak oritfin aa.

- 601-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


V

KOOROINASI BAHTUAN PEMANTAPAN S T ^ B IU X A S .ÂSiONAl* DI DAERAH Paaal

10.

(1 ) B adan Koordlnaal B antu an Pamantopan Stabilttas Naalonal dt tln^k at

D acrah* . dtsinfckat

Pelaksana .Bokoratftnaa

BakorstD tinsda,

dt. d a a ra h .

adalah

dlplmpln

oleh

Badan PanjHm*

K o m a n d o P o c ra h M iliter, - «.« *•"* ?. # •x .. • .<2) T u g as don .fungsj. e c rta ..tata k erja BakorstunnsQft citcta p k u i oleh Pangllraa ABRI .aelaku K otua B ak o raian aa dongran memp«rhatJkan tuijfls dan fungal a o rta tata k erja B a k o rsta n a a .

BAB

VI

PEMBIAYAAN Ppsal

11

v -U ), P m b U y a o n • adm inlstraai -d a n

n e jia io

terwamtik. eek rtjtarlatn ya dibebankan . A B R I. ( 2 ) Perabtayaon

k eg ia ta n

tek n ia

operosional

Ba&orstanaa *n g £araii Mabea

dibebankan

kepada

antfgaran m aaiag-m aslng D ep a rteir*n torm asuk Mabas A B R I. *- i

*

BAB

VII

KETBNTDAN PERALIHAN P asal

* Sejnua • p e ra tu ro n K ep u tu san

yang-- 'tolah

d lk clu a rk a n

P reald en - Nomot 9 Tahun

O rganfaaal dan P ro se d u r dan.

12

K e tertib a n

1974

Komando O peras!

aebagaim ana

telah

diubah

sebag ai

pelaksanaan

ten tan g 1 Pokok-pokok Femullhan Ke&nvan&n dengan

K eputuaan

~ 602-

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


P resid en

Nomor 47

Tahun

1978,

dlnyfttakan

tetap

berlaku

««*• ■

pan jan g belum diubah atau diganti dengan p e ra tu ra n pcUksanaan. , y a n g b a ru b erd asark an K eputusan Presidnn Ini. Pasal S egala

badan

dan

it

kelambafcnan

y an g

dibontuk

baik

di

Pusat

maupun di Daerah sebagai pelaksanaan K eputusan Presiden Nomor 9

T ahun

P resid en ■ampal

1974

scbagaimana

Nocnor dengan

47

Tahun

dilakukan

telah 1978

diubah.

dengan- Keputusan

tetap

roenjalonkan

tu g a sn y a ,

penyei*9tdan

b erd asark an

ketentuan

P asal 1 2 .

Pasal K etentuan diselesaikan

sebagairaana dalam

14

dimaksud dalam

waktu

Pasal

selambat-'lambatnya

12

2

dan Psaal (d u a)

IS

bulan

te rh itu n g sejak mulal berlakunya Keputusan Preslden ini.

BAB

VIII

K E T E N T U A N PENUTUP Pasal

15

Keputusan Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta p a d a t a n g g a l 5 S e p t e m b e r 1988 PKESIDF.N R E P U B M K

INDONES IA

ttd.

S O E H A R T O

-<'/n -

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


BADAN KOORDINASI . BANTUAN PEMANTAPAr STABll riAr NASIONAL

o cr\

< to CO c o Q H D o a . cx u XCJ X

o e o 2

o* c 2 c

& cn c JaD) 6 cJ ( s: cn c

’5>

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


< z O CO

< z to < in t < z co 5 < ct K 8 z < * a . Z < < a H Z < < co 5 iu a z < h— Z < Q

2 < * i/> D H D X ui

c D. « W c C J X

o cn a>

r g » 3 •* Q * r-. * -3 CO

c & cn J3 a w -*a3 Q a.

O z £1 a. c H G 1

>* ' s h

CHRISMAN HADI POLA PENDEKATAN KEAMANAN ... SKRIPSI

f» -

?a

■c c

5rfjTSJ

w~

c *j —I 2 X

cn 2 «3

cr

2

c ■o fo

2 CO r-»

*o o

cn z

o c

rQ tS 'wj

c

D

"w ¥> V. W A.

D 5. c 3 .* C

cn

c tJ

CT\

c

CN o

C

C ro

N

■is I ” ° «£ cn O a

r-

TO r? p c 8.

<2 A

IJUs *° cn w u £

C

-C

W fl 5

•

5 8 2 2 ro 5> vp Q, ■ - S I c 3

^1"

! .«

c

S3 %» 1s

v>

2

§

c a

in n

JZ

fO v\

a to

c

cn

I CO

6

CT\ r-4 \

in o> & a, o z 2 S

j*

c e

a G tJ o.

o

o

.* a.

c m 3 C W o

s-

“53 5< cn

.

jz

«

^

^ s

a .£

s

u o H

c

c*

ON vO ON ^

CD

c

2

c

cx 2c CD

2 w

*

X a,

cn c « C OJ

XT \0 C

ON r»

O 3

z

a-g g, JZ3 a. C C fi cc ’ a.

r-» o

z

c to -C

D

3

.2 S W «» T )

e

ex.

D o O £» V* u

z

CN

3 .C

r* «n

a

c

ft.

*W >» C u

73 «rt

(9

w J3 C ra 5 . c*i E CM V , CL o Z a> co c tT 2 . ON c V •* C 3 pH JZ m « o» H C f3 J= 2* V 3 £

w (J fia

o I

£ *■ a «j

c 3 £ <0

s u yz.

* a a

a.

§

o JC O Dh. c (U P

« 2 cu> • <-*u

c 3

r cn c 2 O) G c W S c *-^ sO ON. »-H. VO

2

d Z D D

CL fj

2 e ro cO cn pH 0) Z c .2 !5 0

c •JZ JZ lO

o z D D

.^ x

3 o 5 Cl.

» D

« §

3

a g

P3 3 00 Q 2 O

J£ o o

c

a.

10 3 C W w d *o D

• (X V < u: X cn D c * cn 2c c tj fi c CN tj

co ON

IQ

c

cn C

r» 'O c “n w

CL

cn

c «3 c QJ

co

ON c 3

JZ 2 00

JZ

o Z

•a G3

° - ■£

n CO On c ri 3 CJ c X 3 2 E* x: u ro o a. CN c CO cn o o tj e 3 z 2: c e E D D n D D * c « X

C

10 o> kO o

a Jc o JC o Cu cn

c f0 c w ^r rON

c

3 x: (O ti-

d z n (U a a di

c ro c 3 v» 3 to c m T3 ■ O j; O a. -i O o

a. cn c 2 c

CO

CO H

cn

5

JZ TO

o

vO

M IQ e ^

« a> w a a. u *— 2 3 J3

cn

o

c rq

5

U

t»

a. cn

0 JC rtJ CQ C /a C 01 oo

c

3

c

CO ON On ON‘ H rH 3

CN CN ro

JZ JZ ig «J On r- . O• « O^ O N Z H

Z

v wt)JfC u* f 0

v -k -♦ * fa. «

C w

6

cx crZ

o

S’ £ X Cl <w w Sd 5C

do

cn u

CJ a t: H c 1*3 5C « w

(X

cO

ro

cr» H ON

•

ON

00

CTi

cn

O _SC lO

p

T) C

CL

a

I

i l l !

c

e g

cn

41 ~ 0»

« 3 c c n >0 c .. C 3 C (U -O u

E

&

3 S

— 3 cn vO X CO .s s ON c £ -s 3 -° ., e 2 S. CN «U v> X> » r c l . W VfO /L c f r CJ « Clft. 2 cu

. •1,5 g o ej j«: *h

cc

E* II

Z fz ccn oC 4)

ro CX. c cy C V C fQ j* 5.J3 ^ *° d *3 c C -5 o '■ a=

!

1W 1 r 13 4

v» O- j£ o. o.

^



00

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA « •“*

X)

M

.3 c c _r*C vt ro to t oj g3 w 2* cf t . c n^

c w c jg^ i o 10 a c a * *r , goS c o¥ £cSSfl«i «J E a « .? ? f I S.5!3^ 2 *C l£ .f t

i a i S c ^ S ir , J >

>* a. a C

S» * g’j ? a3l&- j g§ g %jj J-S o>I e I C7> •§ -, V s a I § I -

V ? ‘C

qJ £ “ g ~ ^

p |T32C 5 ^)«-o M«

0

I

h C j~

k „

a

„ x> £ •£ _ ^rJ E jo -2 fc. g-jg

•3 a^-g

a>

_,

-

a -a a a- l M

3fc .cs £ £ i~ ^ 5 e 1 c» S —I C 2 13 3 •Wo § -g fl-o 7w3 13 *5 "11.6 TT C ro c jW :^ «X w>r wJ l * f | £ £ " E .c n« q.l J l § n> 3 g « .S c * a ■§ .& ! . g C71 3-0 ^ ^ a« 8 1 a q ■“ § a 9 «v •° C §■ §t- SE £ ■£ C c - •* a -S S . 2 » 5 « * 2 * o 5.8, g iS e v «g t(n e R si s e U


e

ro n *1

ro

CT

3 C

«

c ( V >. •c u C n V

C

V- VI r oa

.2 O c — c

C

cn — "

3 n

s 2 CJ * j; Si c r. 9 c

I « sf HS u* _

2 " 'Si ° c o 2 o.

- o ro *. .c a

3

2 <

to * <

5 *

U4

w

C

I I

3

2

&

\

« .9 I ? -S | W — *i

* *1

ro

c-2 c ro -X 3 j2 ro c c w ro . ro c c ro

-ro^.c1JS1G

C

fl c ■* cn c

^• ro —,« O^ Q

<5 — c o cn So E rc C ro ro «J T3 ro c >> ■o. C cn 3 c * J2 « c cn Jg a

oi —

■o c *o

e I I I -s I -3 5 2 ro 10 « o " S z

I I & ™.£ 3 (0

c - fl a o>SfS3 O) C

c w c c ro - * ro ro ro tj ro i S.js s Z--S Cj c w -n J « 1 3“ *•§31 c

3 *2 § J|2 cn^_ S ^ „,

S5 J = u

ro ro e fc * g/3 £ ? c 3 **.2 C -2 ■S 3 5! -o

.

x: c

J3 S.

T73*C

cn c c 3 r o Si — a ■g 3

•C

c ro *o o

IA b .

ro

JC

Sii

§ a _. £ -S g

cn c

• J

J2

?

1

»2 *3 E

a cn C

c aSv cn c x> •“ c ro

X

C

ro ro

ro

*3 cn

CN

e

r '

ro

s

TJ

c

s

—; c

jl ,

I J c o

c n

C

cn

5 ^ ! S■ .2 a. X Q

ro e ro

a u.

V . k n

Cl X * v *

U X>

L

c 3

cn

3 a

o’

_c

cn

e

ro

X3

ro

s» S .9 5 S

£

c ro

c v 0u

cn

> s ro

6 o

.a 5 z •:* 6 2

m f l '5

*




O rt»

•

< «

5 U4 Pn

c ra cn c cn c ra c u a

H

cn

IP ?

s

2 5 b iTj &3 w itq

C TP

5 j3O B c> 6>

1

•5 G

S e3 n * * -X o cn a « CQ cn e

c

Si

*0

c 3

.

"

«» (Q

c

n

TJ

2 %- e-5 tJ rj 2 c £ "J •3 -o X) r .2 5 2 p " »J 1*3 -2 R TP C .s -8

fl

« JZ 2 | ~n >, H3 c g " ,S 2 o 'E £ C ? 4 g
M IQ

Cl c C c c « -

« 03 «£! .£ * §

3 ~ -O ra a VI cn -C « H o 8 . c ^ JC J_C -§D S >2 o

cn

x .



s

A u W

Jt n tn

s

s

jc

c

*o 5.

v £z c S

s,f •o <0 c £ « Q jc <0

m n

cn

£ -S

di di g

ts

i * - , 5 — ^ ■g

M l *"

10

c a

cn G * a

T5 to c 1 0 a

3

le; ex •* s
f S' tii 3 v .*. o** 3 •v c —» tf fi £

3 -3 § S 5 C7) C7> X

*2 S in w _£}

3

& 3 &■§ o> **■ £ *0 *o * c

3 »Q

o

6> H o

■a

c 19 £

o

*o

e|l S

s

ii

c

to

cn

c

_ J

• n X3> C

3 £e .c S <

5 ? £ .2

£ £ Is

T£J 2S 8J

§ a *A _

-§ 40 « )C J2 U e 7J) 3 -D « ~§ § to . ** z c a. ^ o\ Q § .o « J e e-3 cn

3 e cn 6) cn •£ w

*o JO

cn f T u tJ o i£ u *j— 6« 1 M T? 5 9 » < 3| 2 • *-=• 2. tk* 3 O 4a c 3 ^ 3 5 — -O M r T3 3 N .S a . S G m g. 2 &


c

p

c J2 5-3

i

3 a« !

■S J

j

—- <* Q. 3 co & J2 -5 £

o* I

£ a. 3 w

fl M

'C

C

*£ -« 25f xt, CX n V C

c

Q s H 5 10

o 8

•d

K>

*3 >. 'G &

cn . 2

■S >x jO o

3 TJ 2J *5 *5 e A ,C

TJ

c

5 6

9 w 3 «/> 5 c 01 •“ k.O w 2n.cx E ‘ e c *j « V a. •O >. e e 5 V c O l .2 s_ -o « *J w3 2 3 61 5 to *3 *3 >. c w CL

w

it: w u

*1 U *» H

M

o*

»o

E^

s2 .r:

h


a


n

TJ rt

c

m, n

o (9

5n rt

c

n M

c

o

n

*T3 A c M +4 k. o .X «

o •X <9 CO

.x

03

PC J 2 *>T 53 ■O O

w

jj

* « 5 J ^

if j! O u o c ■u «

£ -2 -o

G £

_

*• ^ cQ

«2

w 5 a-

a c E3

S*

TJ vi cf

c 2 « M W V >. c W a

U w • «n *i v-

a f3

w > W e

HJ u

ITJ

tj

UT-

c g

«3 t S S 2. jj V U > JC

I aid

«J — o

iC ^Cl

G

n 3 p C 5W c

(j 3 ? c T3J

£ J 't ■5 a h

c «J t yU ■
o u c *• o u r:

a

c

n XI

.

m

|c-oI *g S ! 3 c «« — w _.




LU < cn C

re T>

e

0»

.

a e d

re CO

re 2 u

c

3.

I ’S

c re

c c I3 C3 re S cnJ3 cn c _o >c

C

c c 3 X> 3 •C E *■» _re 3 re ■o

J? « G

cn t ; •— c — ^ a c

r j2 ^

e

3 cn c "2 cn « r. wi ra

a^"f « c m a g>

«>- S c t |t x &

GC | s

g* S .5

J

> « <

*

F, «w cn X ** ft* *n re

J3

" £ « I

Iflg* V)

•g

J3 e "

8 3 e,

1 - ^ i

o

ON On rl

U n XV> *- 6 k. w (V 3 Q re r—1 rn

*cn •3 c cn j? c a 3 5 w "O 5 £

re

C

re c

,, o V“» cn t, 3 3

K1 re o» T >

C .2 re re

.2

X> -* T>

3 re

cn c *n

re a c

kO

C J«6> CJ re

a .s (U Q

C3C “ *» re T 3 1 * C

r=

I I

C 3

a .

I

3 re re 1 PT 2

■o i x

X

re

W .2

a

&

c

re

TJ <

r t

C

re

w.

2 « -51 »jv - >Q £. jc £* JW .S Q « *o «

.§

J

J- re 8. 8-s * ‘5? a *ce J> r “0 -c c f) w O JK2 jr? ec J2 w a re

Iff " ■ ■ g 1? r c u

J ^

!| o •R S c “

.3 nS.*C3

re cn re J3

C re T3

s re C

c

c in V* .5 10 « -X

I

& ■rec **> C

I

«*8 i £

•2

s g5 ! a s

^3tS « & « "ts ?? * ^ - S 8,5.2,

o

o f i


i f ||1 °-f I I t

E IS T> IQ

f X 9

&

iq

a 9 -C

j2

,C V t« «j • • ■o s ? 1 a S 2 <0 3 a. 8 : 3 *ni C M c -o •* o3 il O S' E «S*.(9 R f E o 3 w E c* aS cn cn^c Z. w

W (fl

H "

J

rt

a .

sl*S? a U l f M X 11 * c? c

J & & >, a ~ 6 c mE p 2X * c C D j oa 2 T> 10 c r» w 0c 5 3 « ,2 *} cn.o j * <0 E c 3 w .O tf "3 10 2 w C s C 2 T> ti sv O O E CP p p u « c 2 ■s c o a ;&

■■•

p a

=■ cc

vt

oc

o. flj w&J X) k. *3 WP. *6

a. ^S3 E*c w £ ku, u
c

C x : ra

cn « «>
>* !$ jC y _ P rJ Q C OtU

V

u

S

c -^ D -S c

*3 _ «o

•“

•££

fl fl c 'C c . *= JZ J5
„

« 3iz (51 V I
« ~ ca .cs

iq C u ■C= 2 w w Uy ^p ^to

X -S is *3 £ 3 ,- « c Q on “8

5 .C

2T *c n2 i CH j : S :£ A r 8 PO c X

« S ' 3 £ « P C? e

S g f s S'| g

C\

n

n

CHRISMAN HADI

POLA PENDEKATAN KEAMANAN ... SKRIPSI

ft. .* p 2 r* cz. Jg



•KOMANOO DJSTR1K MILITER 0816 STAF INTELJEN_________

, ..BAPASLXSPALA PERSQNALIA '

PT.

S id o a r j o * 2 2 - 4 - 9 3 .

C O N I I porm a

bst ii varu sircARJo DI .

y.

a

* u«

1. X A H I AJUKAN PERMOHONAN K 2 L A * HAR H £ E R J A A N A N . S D R . RISK AN TO AIiAHAT r U T I S A R I SELATAN

gg,

I I /8 B

S7R1SAYA XZPADA B A P A t ; S E B A G A I BA HAK PERWMBAKOAM YANG BERSANGKU TAN B E R P R IB A D I DAN BZR IN D S N T I T A S ?a k # •

2 .v '• DFH BC IAN UNTUT K EN JA DIK AN P E R IT S A DAN T E R IK A I A S I H

A2A* BAU-

TOANNXA.

Pasi Intel

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


KU'iAWDu UIST i
Porong*

Komor

: 1 3 / / 0 / / V /1 9 9 3 .

K le s iflk o s i

: DIASA,

Lompiran

:

P u rth a l

s Henggilan D in a s .

3

woi

i 'j y o .

Kepoda Y th.

S d r . Yudho. Koryav/on PT.CATUR PUTttA Û.iYA di -

i>xi\'Xi'JG •

Monghorap dungun honativ tit us- uouadiran -jaud&ra bosuk padc i

Hari

: Jelasa

Tanggel

di

4 Wei 1^)93.

Dam

: 0 7 ,3 0 Wib,

Koperlupn

: Dinas

Tompas

i; Mfikodim >0016 SidaerjoJ PAt>: INTEL.

Oomikien atao p o rh o tiu n eainpoikan teri.;ia k o u ih .

don kohadirennya Saudara -

KONANu

6/04/H0R0NG

/^Vrrv JL TEMdU&Ai-J ; V,v a

1 .P iw . PT CATUK PUTi< * - tAJ,
-------------------------------—

:A

SIRING,

jtttiP

4U9b62#

2.KEPALA KELURAHAN SIRING. 3.TUU0 RAMIL 0 8 1 6 /0 4 / POKONG.

V»Y»*wn * <0mxs*r^tnSfi\ 8/^

w

SKRIPSI

, : < e : i v


CHRISMAN HADI


KS3EPAKATAN

bertanda temgeui dibawah ini 1.

N a n a

V

BERSAMA

I

» PT. JADI ABADI CORAK BISCUIT SURABAYA

A1 am a

t

« Jl.

Diwakili olah

Raya Kalirungkut No. 7 Surabpja.

t 1. J. S9EDJAHW0

(Monoôr Unum )

2. KIKI M PARWITA

(Kabo*;. Personalia)

3. OCEANA

(Kabag. K«uangon)

Yang oelanjutnya dnlara koaopakatan ini disobut Perûâha. Zw

Kam a

: PUK. SPSI PT* JADI ABAPI CORAK BISCUIT SURABAYA'.

Al a m a t

iJl. Raya Kalirungkut No. 7 Surabaya.

Diwakili oleh

i 1. SYAFI'I

(Kotua PUK SP3I')

2. YANTO

(Uk. Kotua PUKSPSI)

3. SUMARLIK

(Sakretorio PUK SPSI)

*t. II.R. ROFIK

(Bendahara PUK SPSI)

Daloo hal ini mowakili karyawan* pada hari ini Senin, tanged 1 Nopember 1993 telah d 1 .raaaa antara ponguaaha don karyawan yang dipinrp âgon diookoikan oleh DPC SPSI KODYA SURABAYA £

dokan r '«tugas Dapnoker oatonpat.

Dalasi imisyavarah ini tolah dicapoi kesepakatan beroa,T.a 60ba/;ai ber lkut

t 1• Bahwa masalah tunjangan , upah dan klasifikasi p«ngupahan

-

belua bina disoloa&ikan karona Direktur tftcna tidak ada di tootpat dan maoolahnya

akan dirundingkan di Kantor Dopnokcr

Kodya Surabaya pada hari Selaca, tancgal 2 Noperaber 1993 09.00 V/ib.

-

2. Bahwa mo/jolah kontrak k«rja di poruoahaan di hapua dan batfi

-

karyawan yang baru masuk harua monjalani maoa porcoboon oclamn3(tiga) bulan. •

3. Bahwa masalah cuti haid dan cuti homil haruo dilokaanakan oc

-

, suai peraturan yang berlaku : a.

Cuti haid harua diberikan pada hari pertarji dan kedua waktu haid dan upah tetap dibayar penuh. Bagi karyawan yang menfttunbil cuti haid cukup molaporkan kopada atosaji longsung (Pengavac) tanpa dioertai surat

-

koterancw1 dokter. b. Cuti hcunil....... . SKRIPSI


CHRISMAN HADI


b. Cuti hasil haruo diberikan ^/Z (cotu aotcnâh) bul-m nobolu* n<:la)ii:kan dan 11/2 (oatu sctcnc**li) bulan jv-'iud.ih r.olnMrk.tn donijan upah pomih. i.

k a r y a w t n yar-c unJtit l>;iruc l*orobut k c i!oi:t»:r/poliklinifc perllntth-.•^:,. '-an a p a b i l a rto':tcr p e r u a i l m a n

-

ndu dapat^Kcr

cV-it k * p u s k c c n a a t o r d n k a t d*nt;jn ij:;n n t a i . m lanrcaunf ( P f n - ^ w a - O .

.',j\V»ila karyawan yan^ kuranc jeV’.; t^r.tanc t* l.-vtsanaon peraUiran pcrundar.c-i'rdanjon atau pcratur-ut pcruyahnaM i»aput rainla pcnjela^ an kcpat'n rv'nûruo I'UV» C i'S I rornr.ahaan atau |'Ton';kntvyn, pimpinan perusahnari, Dcpnokor dan Inatruv-i tcrkiit. v '5- 3ahwa pintu ruancan kerja pada waktu-wak&u .jan kerja tidak boleh tdikunci, V. Bahwa jax. kerja baci karyawan dialur sebagai b^rikut : a. r»aci“'1 I’ -axcr, Cvcn, Dicr.cl d.-u*. "oiler ditctapkan : fiulai Imrj.t Jam 06.00 - Vi.00 Jatirnb t diatur oecara b^rîllran dari jsn 11.0° - 12.00 Jan 17..00 - 13.00. *'iry.ivnn pada by“ian lain dit-.Vaj-kan : rtulal k-.rja Jan C7.00 - 13.00 l3*.Lr-jh::t Car. S.

jar

1 1 .0 0 - 1 2 .0 0

diatur oocarn bor^Llirar 1.7.00

-

1 2 .0 0 .

Hahva l:cn a i!:a n upah d e c o ra M r k a l * tefcnp dilaka;tfial: .r bwlw? " a r * :t yanc

,:t}

«'':r .rnya •v-ûuai p r e y t a a i karyavrxn r .tc jin s -n a -.in c a n ta r i 10 a/d

r-s-'il.-.h ::i';â lcabur sifatny.-. r.u'-.xrclu i:;a ur.yiir rj.corr'.. .

pada h a r i d.'i.1: aeô.': d an J i l i n

.

'-ylvv.

in i,

3 c n in ,

1 H op'-nb-rr 1
?. Ilo p em bcr 1 T n,'

!:c r ja

ti'ly: bd'ch

h arm

n : : :!; k o r j u ::c p c r * v i b ia r - a

u p a h n y a t i- .I a ’. : d ib < jy a r .

*.n a-lunya u n ju k ra to r -

hari ini

■•fnlr 1

v - w ^ i r - m t U n l : a!:an men.-;nnbil ' in .’al-.r.n au.-.'i.s

ian I:cr,<j.aJ:it;-.n bcrcATA i n i d ib n a t
1^ ", • crhndr.r,

t^nâni o V p . - i r . v

ai: ur.tuk dilal:,;a.M a!:a:i u cn 'a n 3«baik-\ > aikn ya.

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


M o h g o t a h u i 1. Depnaker Kodya Surabaya. a.

A. SYATI'X, Sll

b*

Srivati Leotari Doc .

c,

Hoch* All* RH*.

2. DPC SPSI KOdya Surabaya a«

Ach* Djauharl

b.

Sootjohjo

Muapika Kecamatan Rungkut ' a. Gatut P* b* Sugino c. Supriyanto

Polreata Surabaya Timr a«

SKRIPSI

Ilafinudln


CHRISMAN HADI


v t KESEPAKATAN BER3AHA. Pod* hari ini Rabu tanggal 3 Nopembar 1993 telah diadakan eusyavarah ajfcara karyawan dan pinpinan perusahaan P*T# JADI ABADI CQHAK BISCUIl'jsabAgzd tindak lanjut kesepakatan boraama Tgl. 1 Nopember 1993 y«»g plxspln oleh pegawai perantara kantar DEPNAKEH Kodya Surabaya dengan d^wic . aikan oleh instanai terkait dan telah teroapal kesepakatan bersama abb. t 1 • Bagi karyawan yang nasa kerjanya sudah C bulan ko&toa tetapi kurang da. ri 1 upahsya dari Rp* 2 *250,-/hari menjadi Hp# 2 .^00 ,-/ ha£i dan mulai berlaku tgl* 3 Nopember 1993* £• Bagi karyawan horian diberikan tunjangan tetap berupa uang Bakan masing-S sebesar Rp* 300 t-/hari dan bantuan uang transport sebagai tunjangan7,\ t AmV tetap sebesar Rp* 230*-/hari dan berlaku mulai tgl« 3 Nopeaber 1993* 3 # ‘Bahwa

upah. pekerja tidak didaaarkan atas oasa karjanya tatapi didasarkan

atas preat&sl kerja karyovan Easing-2 * k 9 Eahva satiap panerieaan gaji, para karyawan akan diberikan‘perinciannya

culai bulan Januari 199^.* 5. Satiap hari libur reeai caakipun jatuh pada hari ninggu atau istirahat cingguan upah kafryawan tetap dibayar seperti biasa (sesuai peraturan pe rusahaan paoal 7 eyat 3) • 6.

- va culai bulan Januari 199^ K«K«B« (kesopakatar .ih c u l a i diruadingkan an t a r a P.U .K * S*F*S#I« d'

7* k

âzsa) harus . , .

. ^ jh pcrusahaAn*

*«. bagi karyawan yang menjalankan s h o la t 5 waktu a ta u e h o la t Jua*a.t

te ta p d iberikan d isp en aasl s o p e r ti biafla* 8.

Bahwa jaa kerja bag! karyawan setiap shift adalah 7 jan sohari dan **0 jam setainggu, lebih dari ketentuan tersebut dihitung leobur. Haaing-2 shift

i diberikan lstlrahat selaxa 1 jam dan diatur secara bergantian* 9* Bahwa pada hari flolasa dan Rabu tanggol 2 d«n 3 Nopeabor 1993 upah karyawan tidak dibayor. 10* Bahwa apabila dikeoudian hari terdapat perselisihan antara karyawan dan Piispinan perusahaan harus diselesaikan sesuai prosedur hukus yang berlaku dan tidak boloh oalakukan tindakan sopihak (isogok bagi pokerja atau penu tupan perusahaan bagi pengusaha).

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


ii E N G £ T A H U I ,

D E P l.'A K ^

KCDYA>,UIIAEAYA

A . S y a f i'i 2.

S r iv a ti

SU*

J

t I

L b a ta ri

Qac.

DPC S P 3 X KODYA GtfHADAYA

:

j

1 • S o o t ja h y o Z*

Ridw ejx E l f a n d i

m u s p ik a

k js c a m a t a n

1*

Gatufe P ,

P ro *

2 • Xap,

In *

3*

P o l,

K /ip *

PCLTiKSTA

'r u n g k u t Rai’- a r j o t

F e d e la n Endang 5 ,

o UÂBAYA

j

TIH U 3

t i

I

1. Hafinudin

XO'DTT; 1* Y u a t o

'MW/K :

r t

C

W

^

y

\ I Cx \ \

SKRIPSI


CHRISMAN HADI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA V

l l

KKSKPAKATAN DEHSAMA

Yang berfcanda Vangan dibawah ini. 1 1 SGiiMAfiGO '* 2. UJKHAK WIDJAJAV 3 * I£ E SJKJI SIEENG

. Kaba*. Personalia FT WANGTA AGUNG , Dlroktur,P£;WANCTA AC21NG . ,

yang cutlass ha'L \w\ diaebut. sebagai PIHAK KESATU/PENGUSAHA IX. PKNGviKU.* UK 3?;v.i WANGTA AGUNG yang berdomiaili dijalan Simo Pomah&n 1*MP Surabaya yoniJ dalam hal ini di sobi.it ?ab&gai. PIHAK KEIMJA/PEKERJA pftda hari ini, . S*n.ln, 01 Wopember 1993 tel ah mengadakan k«*3 rty*i'kf»t»Aji norsuwiia 6ntara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA aerta dihadirV ols«h lAil'KhWEK Kodya Surabaya. UPD APINPO, DPC SPSI Surabaya arti-t-i HUKi'IKA satejUfat berbeinpat di PT WANGTA AGUNG, Jl. SimopomjOitin i4«1P Surabaya dengan haail sebagai berikuU : 1. Bahw.*« PIMAK K:\:‘7.'/U b'erkowajiban melaksanakan isi dan .jiwa KKtf i y:»r..,: t.ercantum dalam KKB Periode 1991 - 1993 ant&ra lain : a. Jam Xorja

: .'^nin - Jum'at : 07.30 - 11.30 11.30 - 12.30 iatirahat 12.30 - 15.50 S a b t u

: 07.30 - 3 * * 11.30 12.30 -

xirahat

b. Pe-kr-rja wj.tii.v,a. berhak iriend&put cuti haidh selama dua havi poda hari pertaina dan hari kedua waktu haidh donflan upa.h penuh dan v?&„1ib inernberitahukan ter lebih dahuJu kepada pfvngawas masing-masing. 2.

Bahwa apabila perusahaan akan rnelemburk&n rnaka Pengusaha b*r4;*wa;j i\v.y,ri n.r-rribun.t SURAT PERIMTAH KERJA LEMBUR pari* fcfjLiap n apobila Pi*korJa tidak mau lainbur maka Pdii-v/;*•••• &•*»*•«*?bur. berliArw&j ibar» untuk roangutarakan alasannya.

3.

Boijw.-i di jr:i;>;kan

4 . Banwa tei’Jii

P&ker j a , baik Bulanan, id:» i-'ro^ram *7AMJj0i>T&K .

Hari an

Borongan

ovilJr 1 s/d 3 wajib dilaksanakan oleh v-enguoaha iiiulai tanjjsol 01 Nomember 1993 dengan konisiikwen .

5. Bahwa permaaalnhan PHK Sdr. KU3NO HADI aeauai Prosaesdur yan& berlaku.

SKRIPSI

dan


akan dilakaanakan

CHRISMAN HADI


6.

Bahwa isetel&h ditanda-tariga.niTiya. Keeepakat&n Bersama ini PIHAK KESATU tid*k aka rt menjzadakan tindakan cewen&newenanfi p«*da P*k*rja (mis. rnutaei. PHK maupun penurunan j&b&t&m)' ' Sebaliknya par« Pekerja tidak diperkenankan melakukan akal lac i‘

7. bahwa 0 *l«ma Pak*rja melaJsukan akoi mogolt kai\ja maka PIHAK KESA7U tidak diwajibkan membayar upah k e p a d a • pekerja (sesuai PP No. £J/19£ll pasal 4). Demiklan KESEPAKATAN BEJ’iSAWA ini. dibuat dan ditanda tantfani oleh kodua belah pihak untuk dilaksanakan dengan penuli .tanggung jawab eerta wajib ditaafci. PIHAK -* PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN PIHAK KESATU/PENGUSAHA, 1.

SOEKAKGO

2.

IZTKMAN WIDJAJA

3 . u s shui snm o PIHAK KEDUA/PEKEKJA

1.

UAFil - Ketua PUK S

2.

VI V/IHA1\TI - Vlkl. Ko

3. WOEGKAHHiAKMO -

A.

KUSPONO -

Sekre

Benclahara w ». f -

W

Poijst Ko.0 &i£i karyawan yang torkena lo^bur eaâpii. j&a 12*00 di bcrlkan vaktu untuk aholat Ashor bosorta XaaiAitaonya ( tarpat + air ).

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


MENGETAHUI XANDBFNAKEK KODYA Sf.]KAl3AYA 1. \i. HOCH KATRUB rn 2. J0EMIAKT1

\

4. KADE3 SIMOHULYp 5. POLREKTA y n m E S ^ 6. POLRESTA SURABAYA UTARA 7.

K O R A M IL T A t f S J j ^

Si. KOIMH 0335>rr^ r o 9.' KOKKM. 594

SKRIPSI


CHRISMAN HADI


"Dtvi* 'AtfyankO Q ji^ c A v

" V

1

*

.AufrtrA

■4 j

n 7

■/,

■■

Hernf

>■ /•

?

]o?fi>rio .

3 y, ■

. / -V^'-Vr

*v;.**•;•

L* ‘v V

)

■A

; C o ^ v . . /'•£', •»7: ' . j?\oK

.'

!11UU\D.S •’

fa

îtsUtm ■ j j u *ûVi v

i? %

•k>ryQu/ >-V\

&Kk

\V

Uai ^

.

vWA

li ' SKRIPSI


CHRISMAN HADI

POLA PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK PERBURUHAN :

Recommend Documents