Peran Pemerintah Dalam Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan Oleh: dr. Herus Prasetyo Kasidi, MSc Deputi Kesetaraan Gender Puskapol, 10 Maret 2016
Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif Hasil Pemilu Legislatif 2014
PERBANDINGAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPD RI PADA PEMILU 2009 DAN PEMILU 2014
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
28,00%
25,76%
72,00%
74,24%
Perempuan
2009 SUMBER: KPU
2014
Laki-laki
JUMLAH PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPD RI PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN PROVINSI
SUMBER: KEPUTUSAN KPU NO:417Kpts/KPU/ Tahun 2014
PERBANDINGAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR RI PADA PEMILU 2009 DAN PEMILU 2014
PEMILU 2009
PEMILU 2014
18,04%
81,96% LAKI-LAKI
PEREMPUAN
SUMBER: KPU
JUMLAH PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN PROVINSI
76
80
72
70
63
60
50 40 27
30
20 10
13
13
14
10
17 13
5 5 4 3 3 3 2 21 3 1 1 1 0 0
0
SUMBER: KEPUTUSAN KPU NO:416/Kpts/KPU/ Tahun 2014
19
19
17
14
13
11
6 2
9 9 5
Laki-Laki Perempuan
11
9 7 5 5 5 5 3 3 3 42 4 3 1 1 1 12 1 22 21 1 0 0 0 0 0
LEGISLATIF
DPRD Provinsi Anggota DPRD
Perempuan 350 16%
Pimpinan DPRD
Perempuan 12 9%
Laki-Laki 1780 84%
Laki-Laki 118 91%
3 Provinsi belum termasuk dalam data Pimpinan DPRD (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua
LEGISLATIF
Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi 35%
33% 31%
30% 27%
27%
28% 27%
24%
25% 22% 20% 16%
16% 14%
15%
13%
19% 18%
17% 16% 14%
13%13%
15%
18% 16% 14% 13%
13%
11% 10%
5%
0%
9%
9% 9%
9%
5%
9%
9%
9%
LEGISLATIF
DPRD Kab/Kota Anggota DPRD Kab/Kota
Pimpinan DPRD Kab/Kota Perempuan 88 8%
Perempuan 2296 14%
Laki-Laki 14587 86%
Terdapat 10 Kab/Kota yang belum termasuk dalam data diatas (dari 508 Kab/Kota di Indonesia (kecuali DKI Jkt(6))
Laki-Laki 1007 92%
Terdapat 169 Kab/Kota yang belum termasuk dalam data diatas (dari 508 Kab/Kota di Indonesia (kecuali DKI Jkt(6))
LEGISLATIF
Keterwakilan Perempuan sbg Anggota DPRD Kab/Kota 25% 23% 21% 20% 18%
18%
16%
16%
15%
15%
15% 13% 13%
11%
0%
11%
11% 10%
9%
9% 8%
5%
15%
12% 12%
12% 10% 10%
9%
17%
13% 11%
10%
18%
18% 17%
8% 7%
7%
Upaya Pemerintah mengatasi Kesenjangan gender bidang Politik 1.
Melaksanakan kebijakan: a. Inpres No.9 tahun 2000 ttg Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Daerah. b. Peraturan Presiden terkait RPJMN 2004 – 2009 dan RPJMN 2009 2014 dan RPJMN 2015 – 2019. c. Permendagri No. 15/2008 yo No 67/2011 tentang Pelaksanaan PUG di daerah. d. SE empat Menteri: Mendagri, Menkeu, Men-PPN/Bappenas dan MenPP-PA tentang PPRG Manfaat: Berbagai kebijakan tersebut, memberikan kontribusi besar dalam mengubah mindset individu dan kelompok masyarakat semakin sadar gender yang memberikan akses yang luas bagi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. (Semakin kondusif bagi perempuan)
2. Mengawal Peraturan Perundangan dan kebijakan pembangunan yang Responsif gender. a. Kementerian PP-PA melatih bagi perancang peraturan perundangan, agar mereka memahami cara menyusun peraturan perundangan yang responsif gender. b. Mereview peraturan perundangan yang bias gender (atau merugikan perempuan). c. Kerjasama dengan Kemdagri dan Kemenhukham mengawal produk peraturan perundangan yang responsif gender. d. Memfasislitasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender.
3. Kementerian PP-PA pada Pileg 2014. a. Kementerian PP-PA mengeluarkan Kebijakan melalui Permen PP-PA No. 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik di Legislatif. b. Melakukan pendidikan politik bagi organisasi perempuan untuk memberikan pemahaman pentingnya 30% perempuan di parlemen. c. Kementerian PP-PA bersama masyarakat sipil lainnya mengawal UU Paket Politik. d. Kerjasama Kementerian PP-PA dan Kemdagri, Proyek SWARGAUNDP: - melakukan pembekalan kpd perempuan calon legislatif pusat dan daerah dan Pembekalan pada Aleg terpilih. c. Promosi Caleg Perempuan pada Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media cetak dan elektronik. d. Lomba karya tulis jurnalistik. e. Kementerian PP-PA melaksanakan MoU dengan KPU dan Bawaslu. f. Menciptakan opini publik melalui Kunjungan Menteri PP-PA ke berbagai media cetak dan elektronik.
Menghadapi Pileg 2019 1.
2. 3. 4. 5.
Kementerian PP-A telah mengeluarkan kebijakan melalui Permen PP-PA No. 10 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif (GD-PKL) pada Pemilu 2019. Mengawal Revisi UU Pemilu 2019 yang kini sedang disusun berupa Policy Recomendation para Pimpinan Parpol. Grand design (GD-PKL) telah disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia. Grand Design telah disosialisasikan di Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK. Grand design telah disampaikan kepada Mendagri dan diresponsif positif yang kini sedang disiapkan langkah-langkah kongkrit berupa pendidikan politik untuk perempuan di seluruh Indonesia.
6. Kementerian PP-PA bersama dengan Kesbangpol dan Badan PP-PA Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia akan melakukan pendidikan kebangsaan perspektif gender, diseluruh Indonesia guna memperbanyak jumlah perempuan calon legislatif pusat dan daerah pada Pemilu 2019. 7. Penguatan Kapasitas Caleg dan Aleg Perempuan
Data Perolehan Kursi Legislatif Hasil Pemilu 2014
Legislatif DPR RI DPD RI DPRD Provinsi* DPRD Kab/Kota* Total
Jumlah Jumlah Perse kursi kursi Persen perempu n laki-laki an 463 83% 97 17% 98 74% 34 26%
Total kursi 560 132
1780
83.6%
350
16.4%
2130
14587
86.4%
2296
13.6%
16883
16.928
86%
2.777
14%
19.705
*) Pemutakhiran Data Asdep Politik dan PK, 34 Provinsi dan 498 Kab/Kota
16
KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA MASIH RENDAH Jika kita membagi perolehan kursi keterwakilan berdasarkan kategori rendah (0-19%), sedang (20-29%), dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 30%), maka nampak perbedaan pencapaian di Pusat dan Daerah.
Kategori DPR DPRD Persentase (n: 560) Provinsi (n: 34)* Rendah (0-19%) 17% 26 (76%) Sedang (20-29%) 6 (18%) Tinggi (>30%) 2 (6%) *) Pemutakhiran Data Asdep Politik dan PK
DPRD Kabupaten/Kota (n: 498)* 382 (77%) 93 (19%) 23 (5%) 17
WILAYAH KERJA 1. NASIONAL 2. DAERAH, terbagi dalam tiga klaster yaitu: a. Rendah (provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 0-19%) b. Sedang (provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 20 – 29%) c. Tinggi (provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase keterwakilan perempuan di DPRD sebesar 30% dan ke atas)
18
19
Skema Grand Design Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Legislatif
20
FASE KEGIATAN
Pra pemilu
Pemilu
Pasca pemilu
Fase pra pemilu: 2015-2017 Fase pemilu: 2018-2019 Fase pasca pemilu: 20192020
21
WILAYAH NASIONAL TUJUAN STRATEGIS
FASE (*)
PROGRAM INTERVENSI
Perempuan Aktivis Ormas
A. Meningkatkan jumlah anggota perempuan di legislatif pada Pemilu 2019
1
1
1
1. Sosialisasi Grand Design peningkatan 2. keterwakilan perempuan di legislatif pada Pemilu 2019 kepada jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Kesatuan Bangsa seluruh Indonesia 1. Rekomendasi kebijakan afirmatif dalam revisi UU Pemilu (TINDAKAN) 5. Pembentukan Tim Fasilitator dan
KELOMPOK SASARAN Kelompok Pemilih
Politisi
Perempuan
Pemula Disabilitas
PELAKSANA Komunitas Pendukung
Marginal
Media
Adat & Agama
- KPPPA - Kemenda gri
v
v
v
- KPPPA - Universit as - LSM v
v
v
v
- KPPPA 22 - Universit
WILAYAH DAERAH : TINGGI TUJUAN STRATEGIS
B. Meningkat kan dan memperkua t praktik representasi politik perempuan
FAS E (*)
1
PROGRAM INTERVENSI
1. Pelatihan Pendidikan Kebangsaan Berperspektif Gender (KESADARAN)
KELOMPOK SASARAN Kelompok Pemilih
Perempuan Aktivis Ormas Politis Perempua Pemul Disabilit /LSM i n a as
v
v
V
v
v
PELAKSANA
Margi nal
v
Komunitas Pendukung Medi Adat & a Agama
v
v
-
-
-
3
1. Pelatihan untuk perempuan anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 2019 (TINDAKAN)
v
-
Badan PP Badan Kesbang pol Dinas Pendidi kan Asosiasi jurnalis Universi tas Badan PP Badan Kesbang pol
23
PROSES MENUJU LEGISLATIF
Pendidikan Kebangsaan
Intervensi Pemerintah
Kesadaran politik
Sikap politik
Tindakan/pilihan politik
• •
•
Menjadi Caleg dari parpol
Individu Ormas
•
Anggota Parpol Pengurus Parpol
Pembekalan Aleg
Kampanye
Individu/kelom pok ingin menjadi legislatif
Pembekalan Caleg
ALEG
SIMULASI Menghitung Jumlah Perempuan Calon Legislatif di Pusat Kursi DPR yang diperebutkan = 560 Partai Peserta Pemilu berjumlah = 10 Partai Politik (asumsi) Jumlah Perempuan calon minimal 30% = dari seluruh jumlah kursi yang diperebutkan 560 kursi DPR x 10 Parpol = 5.600 kursi Calon DPR X 30 Pr = 1.680 100 1.680 : 10 Parpol = 168 perempuan calon DPR pada setiap partai politik harus miliki.
25
CONTOH Menghitung Jumlah Perempuan Calon Legislatif di Jawa Tengah Kursi DPRD di Provinsi = 100 Partai Peserta Pemilu 2019 = 10 Partai Politik (asumsi) Perempuan calon legislatif minimal 30% = dari seluruh jumlah kursi yang diperebutkan 100 x 10 Parpol = 1.000 Calon DPRD X 30 = 300 100 300 : 10 Parpol = 30 perempuan calon DPRD Provinsi pada setiap partai politik harus miliki di setiap provinsi. 26
CONTOH Menghitung Jumlah Perempuan Calon Legislatif di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kursi DPRD Kab/Kota rata-rata = 50 Partai Peserta Pemilu 2019 = 10 Partai Politik (asumsi) Perempuan calon legislatif minimal 30% = dari seluruh jumlah kursi yang diperebutkan 50 x 10 Parpol = 500 Calon X 30 = 150 100 150 : 10 Parpol = 15 perempuan calon legislatif pada setiap partai politik harus miliki di setiap Kabupaten/ Kota.
27
Menyiapkan Perempuan Calon Legislatif 1. Pemerintah Pusat, cq Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PP-PA Bersama-sama secara sinergi untuk menyiapkan perempuan calon legislatif selama kurun waktu 30 bulan (2,5 tahun), mulai tahun 2016 – hingga pertengahan tahun 2018. Karena pertengahan tahun mulai pendaftaran calon legislatif. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (cq Kesbangpol provinsi dan Badan PP-PA). Bersinergi untuk menyiapkan perempuan calon DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah yang sudah disimulasikan di atas. 3. Lembaga masyarakat dapat berperan aktif turut mengatasi hal tersebut. 28
Terima Kasih
Tidak ada Keadilan tanpa Komitmen dan tidak ada Kesetaraan tanpa Peluang Yang Sama
