STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULUAN SITARO Oleh : Meydrikson Hiborang, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado Abstrak Perkembangan industri pariwisatadapat memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasionalmaupun regional yang berdampak pada penerimaan PAD. Maka pemerintah sebagai fasilitator mempunyai fungsi yang strategis dalam mewujudkan upaya-upayake arah pengembangan pariwisata melalui kepemimpinan institusinyadalam hal perencanaan,pembangunan,pengeluaran kebijakan pariwisata, dan pembuatan dan penegakanperaturan, sehingga pariwisata daerah mendapat perhatian lebihmendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukansaja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Kepulauan Sitaro.Dasar penelitian ini menggunakan studi kasusdengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.Unit analisis padapenelitian ini adalah organisasi dengan Informan adalah pimpinan, pegawai danstaf yang mengetahui informasi secara rinci tentang Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Kepulauan Sitaro.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitupengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka pelaksanaan strategiyang diterapkan dalam pengembangan pariwisata terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan manajemen organisasi secarakeseluruhan, antara lain: aspek regulasi, aspek manajemen pembangunansarana prasarana, aspek manajemen kelembagaan, aspek SDM, aspekmanajemen pemasaran dan promosi, aspek manajemen pengelolaan dan aspekperan serta masyarakat, sehingga sangat perlu untuk mengambil upaya danlangkah profesional terhadap manajemen organisasi khususnya dalam desaindan proses penyusunan strategi yang tepat dan efektif yang mampu membangunkekuatan berupa pemanfaatan potensi yang ada.
Keywords: Strategi, Pengelolaan, Pariwisata
Pendahuluan
Pengembangan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata; (2) mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; (3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsapasar; dan (4) menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwi-sata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan (accountable). Demikianlah pandangan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, bahwa pengembangan pariwisata Indonesia harus didahului dengan pemahaman mengenai berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tentang Pembangunan Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta UUNo 10 tahun 2009 tentang Kawasan Strategis (Pasal 12: 1) Aspekaspek penetapan kawasan strategis pariwisata). Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan kuat mengapa pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pariwisata antara lain: 1) Semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa dibanding yang lalu, 2) Merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak, 3) Prospek pariwisata memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten, 4) Potensi alam maupun budaya yang dimiliki kaitannya sebagai modal dasar dalam perkembangan pariwisata. Kondisi ini secara faktual memposisikan sektor pariwisata menjadi penting peranannya dalam pembangunan nasional.Dimana tidak ada kegiatan ekonomi yang berdimensi luas ke semua sektor, tingkatan dan kepentingan seperti Pariwisata.Oleh karena itu adalah sangat vital untuk mengintegrasikan rencana pengembangan pariwisata dengan pembangunan nasional.
Dengan semangat otonomi daerah yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah Kabupaten Sitaro, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus benar-benar menangkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh PAD dan memajukan masyarakat di daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan daerah dan mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian baik sebagai sumber devisa atau pendapatan. Beberapa acuan normatif yang telah disusun untuk menunjang pengembangan kegiatan pariwisata daerah, antara lain: a. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah. Aspek lain yang tak kalah penting dalam mendorong pengembangan pariwisata adalah kesiapan daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam kaitan ini Kabupaten Sitaro sebagai salah satu ODTW di Sulawesi Utara telah menetapkan di dalam RPJM Tahun 2005-2010 dan RPJP Tahun 2010-2025 sebagai dasar pembangunan Kabupaten Sitaro tentang arah kebijakan pengembangan pariwisata, sebagai berikut: - Peningkatan pendapatan anggota masyarakat melalui kepariwisataan. - Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumberpenerimaan pendapatan daerah. - Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata. - Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan. Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budayaatau wisata lainnya.Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, dan peninggalan purbakala. Dengan latar belakang potensi wisata yang ada di Kabupaten Sitaro yang belum seluruhnya dikelola secara profesional, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Maka daripada itu pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih
mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis.Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya. Menjadikan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata andalan diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan adanya introspeksi terhadap isu/faktor strategis, sehingga dengan adanya strategi yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan demikian dapat mengetahui prospek perkembangan sektor pariwisata daerah kedepannya. Sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sitaro, saat ini terdapat potensi alam untuk dijadikan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Baliranggeng dab Pantai Pasir Putih Kalihiang, Kecamatan Siau Timur Selatan, kedua potensi wisata alam ini belum dikelola oleh pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata kabupaten Sitaro, sampai dengan saat ini pengelolaan kedua objek wisata tersebut masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal, dimana fasilitas-fasilitas standart sebagai tempat wisata belum tersedia, sehingga promosi-promosi yang dilakukan hanyalah bersifat lokal, belum diketahui oleh masyarakat yang ada di daerah lain, apalagi oleh turis mancanegara, kendala lainnya adalah kurangnya sarana transportasi, baik darat maupun laut, dimana untuk sarana transportasi darat, infrastruktur jalan yang belum memadai, juga kendaraan yang belum cukup, sebagai daerah kepulauan transportasi laut melalaui kapal-kapal yang ada perlu di perbaiki, karena sampai dengan saat ini hanyalah kapal-kapal nelayan yang dijadikan sebagai sarana transportasi laut. Selanjutnya dari pihak masyarakatpun sebenarnya sangat mendukung kedua lokasi ini untuk dikelola lebih baik lagi, agar dapat mendukung perekonomian masyarakat lokal, sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masyarakat berharap pemerintah kabupaten sitaro melalui dinas pariwisata segera memaksimalkan pengelolaan terhadap objek wisata pantai ini. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka dalam studi ini diarahkan untuk mencapai tujuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:Bagaimana Strategi pengelolaan pariwisata oleh dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sitaro? Sedangkan tujuan penelitian ini diarahkan adalah untuk mMengetahui model strategi yang digunakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi sektor kepariwisataan dalam rangka meningkatkan citra kawasan pariwisata di Kabupaten Sitaro, dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan sektor Pariwisata di Kabupaten Sitaro. Pembahasan sasaran dan tujuan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tertuang dalam perwujudan visi misi objektif, Kebijaksanaan
Pengembangan (Kebijakan Operasional Urusan Kepariwisataan), Arah, Titik Berat dan Sasaran Pengembangan, dan Tujuan dan Sasaran Strategik. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dra.Fatmawati Kalebos, tentang arah dan pengembangan pariwisata daerah menyatakan bahwa: “Misi dasar dan tujuan organisasi telah terangkum dalam program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana pengembangan wisata berbasis wisata seni, budaya dan sejarah yang ditunjang dengan wisata alam merupakan peluang yang dapat ditangkap dalam pengembangan pariwisata di Sitaro”. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Adapun rumusan visi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dihasilkan dalam kajian, dirumuskan berdasarkan atas beberapa aspek, antara lain: a) Lingkungan strategis atas kecendrungan perkembangan pariwisata. b) Kondisi internal atas potensi daerah yang dimiliki. c) Isu-isu aktual yang terkait dengan persoalan pengembangan kepariwisataan daerah. d) Tinjauan pasar potensial bagi kepentingan pemasaran produk wisata. Berdasarkan kajian dan beberapa aspek di atas, rumusan Visi pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaroadalah sebagai berikut: “Mewujudakan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sebagai Daerah Tujuan Wisata YangHandal Di Sulawesi Utara Dan Memiliki Daya Saing Yang Tinggi” Untuk mencapai visi tersebut, maka dituangkan dalam misi kabupaten sebagai berikut: a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta ketrampilan yang memadai. b) Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi. c) Meningkatkan kelembagaan dan peran swasta masyarakat. d) Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip serta pemerintahan yang baik. e) Mengoptimalkan sumber daya alam yang mengacu pada kelestariaan lingkungan. Pernyataan Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai destinasi yang handal di Sulawesi Utara dan memilki kemampuan daya saing yang tinggi dalam merebut peluang pasar baik domestik maupun mancanegara, memiliki makna justifikasi dan konsekuensi logis, sebagai berikut: a) Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai daerah kunjungan wisata yang handal di Sulawesi Utara merupakan sebuah keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai daerah tujuan andalan yag memiliki makna justifikasi bahwa perlu adanya set-up kebijakan penataan terhadap berbagai aspek dalam persoalan pengembangan kepariwisataan daerah.
b) Memiliki kemampuan daya saing tinggi menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus mampu untuk siap bersaing dengan daerah lain di Sulawesi Utara. Kesiapan ini tentunya didasari kenyataan bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki potensi yang tidak kalah baik dengan daerah lainnya secara kuantitas maupun kualitas. c) Merebut peluang pasar baik domestik maupun mancanegara mengandung makna justifikasi bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus mampu memposisikan diri menjadi sebuah daerah favorit dan diminati oleh pasar wisata. Misi adalah cara pandang ke depan dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, seperti yang telah dirumuskan dalam visi pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di dalam pengembangan misi sebagai berikut: a) Mengoptimalisasikan pengawasan secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan efektifitas dan pengendalian pembangunan Pariwisata. b) Mengembangkan jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan. c) Mengembangkan dan melestarikan obyek daya tarik wisata dan kebudayaan daerah. d) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang professional dan berkemampuan tinggi. f) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar stakeholder maupun sektor terkait. g) Mengembangkan program pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Misi yang dirumuskan ini menunjukkan kristalisasi tugas pokok dan fungsi setiap unit organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masing-masing misi pertama dan kedua oleh Sekretariat Dinas, misi ketiga oleh Bidang Kebudayaan, misi keempat dan kelima oleh Bidang Pengembangan Kawasan Wisata, misi keenam oleh Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, misi ketujuh dan kedelapan oleh Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Misi di atas merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan visi dan merupakanpenjelasan bagaimana hal ini dapat dilakukan dan pihak apa yang akan dilayani. Dalam pandangan praktis, misi di atas adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menetapkan visi, misi tujuan dan sasaran yang ditunjang oleh program kegiatan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut: Dukungan dan pengertian berbagai instansi terkait dan para stakeholderdi bidang pariwisata dan seni budaya. Semangat berusaha dari para pelaku bisnis pariwisata. Pemahaman terhadap eksistensi budaya dan pariwisata di tengah tengah masyarakat. Kemudahan dan kepastian berusaha dalam kemitraan. Kehandalan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Wisata, Ibu Nortje Sundah, mengungkapkan bahwa Strategi yang diterapakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sitaro untuk menunjang Visi dan Misi dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sitaro antara lain: a. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan aspek kemasyarakatan. b. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan budaya, norma – norma serta adat istiadat masyarakat setempat. c. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan selaras dengan orientasi kemajuan global. d. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan berlandaskan pada prinsip – prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. e. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan secara tersebar keseluruh wilayah kabupaten meliputi seluruh kampung/kelurahahan serta seluruh wilayah kepulauan dan perairan dengan tidak diskriminatif. f. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. g. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan pengelolaannya dengan berbasis pada tata pemerintahan yang baik dan bersih. h. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan anggaran berdasarkan sistem berbasis kinerja.
Prioritas Pengelolaan Pariwisata Pengelolaan pariwisata yang menjadi proiritas melalui dinas kebuadayaan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Sitaro, mengikuti peta yang telah ditetapkan yaitu objek wisata unggulan. Untuk pengelompokkan dan klasifikasi objek wisata telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang meliputi wisata alam, dan wisata sejarah. Anggaran Pengelolaan Pariwisata
Sebagai daerah otonom yang terbilang baru dimekarkan, Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai dengan saat ini belum terlalu memfokuskan prioritas pembangunan industri pariwisata, dimana manajemen pengelolaan yang belum maksimal, terutama dukungan kebijakan mengenai anggaran yang di gunakan, apabila melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk tahun 2014 ini, hanya sekitar 4% atau Rp. 2,230 Miliar. Dukungan dana yang disebutkan diatas masih terbilang kecil dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, dana yang dianggarkan belum mampu untuk menunjang infrastruktur semua objek pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Disisi lain, penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata mengalami peningkatan, dalam memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun sampai laporan penelitian ini dibuat, dinas terkait enggan menyebutkan nominal angka tersebut. Promosi Kepariwisataan Promosi potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kepuluan Sitaro sampai sejauh ini masih menggunakan leaflet, brosur, serta pameran-pameran pembangunan baik yang diselenggarakan di tingkat provinsi, maupun lokal. Promosi yang dilakukan melalui website, belum dapat dilakukan karena masih belum tersedianya jaringan internet yang memadai, sehingga pengelolaan website belum dilaksanakan, hal ini senada dengan pernyataan dari sekretaris dinas, Bpk.Fredrik Sahambangung, yang menyatakan bahwa: “promosi yang dilakukan oleh dinas pariwisata masih berupa leflet, brosur, stiker, dan sejumlah kegiatan pameran – pameran atau eksebisi yang dilakukan karena jaringan website masih belum ada yang masih dalam tahap perampungan”. Kendala, Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan hasil observasi terhadap pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah isu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditentukan apa dampak yang mungkin timbul serta kemudahan yang ada dalam rangka membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang profesional. Isu-isu strategis tersebut meliputi: 1) Belum efektifnya regulasi dalam rangka efektifitas pengembangan dan pengendalian pembangunan pariwisata. Berkenaan dengan itu otonomisasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan dituntut adanya peraturan terhadap fungsi pelaksanaan secara optimal pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2) Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata. Adanya sarana dan prasarana yang repfesentatif pada kawasan site wisata merupakan daya tarik tertentu untuk dikunjungi wisatawan.Namun, kondisi sarana dan prasarana belum memadai. 3) Tidak adanya koordinasi dan keterpaduan program antar stakeholder maupun sektor terkait. Peran serta keterlibatan stakeholders dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata masih sangat kurang, terutama dalam pengembangan suatu kawasan. 4) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata yang professional dan berkemampuan tinggi. Kurangnya kualitas human resources yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan yakni the right man and the right place. Pelaku pariwisata sangat kurang jumlahnya dan kualitasnya tidak sesuai dengan sumber daya yang ada di dinas maupun di lapangan. 5) Belum optimalnya program promosi dan pemasaran yang memberikan konstribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelaksanaan promosi wisata daerah belum optimal digarap, unsur promosi pariwisata diharapkan menjadi alat utama untuk melakukan destinasi ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 6) Belum optimalnya pengembangan pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata dan kebudayaan daerah. Perlunya pengembangan dan pelestarian kawasan destinasi, seperti untuk kawasan obyek wisata budaya dan sejarah sebagai daerah destinasi dan obyek pariwisata unggulan. 7) Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan. Diperlukan penanganan yang professional dari stakeholders keterlibatan stakeholders dalam usaha pengembangan pariwisata yang diarahkan kepada adanya kebersamaan (mutuality) pola pikir bersinergi dalam membangun pariwisata daerah. Strategi Pengembangan Potensi Kepariwisataan Strategi pengembangan Kawasan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) meliputi: 1) Aspek Regulasi. Penguatan Instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi pariwisata. Kelemahan yang mendasar pada birokrasi tidak lain adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Pada pemerintahan sekarang ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi.Jika hendak mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi yang diwajibkan UU agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran pariwisata serta efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 2) Aspek Manajemen Pembangunan Sarana Prasarana ODTW yang menunjang dan mencakup pengembangan infrastruktur kawasan wilayah pariwisata. Peningkatan dukungan sarana prasarana serta infrastruktur pendukungnya guna menunjang aksesibilitas objek dan atau kawasan yang telah ada. Adanya sarana dan prasarana yang representatif pada kawasan
site wisata merupakan daya tarik tertentu untuk dikunjungi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Namun, kondisi sarana dan prasarana tersebut belum memadai. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan subsistem dari pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan wilayah pada umumnya. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta meningkatkan keterpaduan perencanaan pengembangan wilayah yang mampu menjadi penggerak perekonomian lokal daerah secara berkesinambungan.Dalam hal ini peran Infrastruktur merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan kawasan pariwisata.Pengembangan komponen ini tergantung pada tingkat pelayanan pendukungnya, seperti jumlah penduduk, tingkat dan skala pelayanan, sumberdaya alam/fisik yang tersedia, sistem jaringan transportasi dan distribusi.Adapun pembangunan prasarana dan prasana infra-struktur yang non-fisik materil dalam tulisan ini ditujukan pada pembangunan atau rekonstruksi kepariwisataan oleh masyarakat Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Konsep pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan kawasan pariwisata.Pengembangan sistem transportasi di kawasanperencanaan merupakan bagian integral terhadap pengembangan sistem transportasi daerah secara keseluruhan. Maka diperlukan pengemasan ulang (re-packaging) secara menyeluruh serta strategi yang lebih pas mengenai pengembangan potensi wisata dengan manajemen dan konsep yang baik dan internalisasi nilai-nilai yang mendukung kepariwisataan itu sendiri, sehingga yang menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan pariwisata adalah aspek pendukung dalam dunia pariwisata tentunya perlu sarana dan prasarana pendukung seperti membangun infrastruktur penunjang seperti fasilitas umum, tourist information, art trade, fasilitas jalan, transportasi, akomodasi, dan pos pengamanan serta akses penerangan. 3) Aspek Manajemen Kelembagaan meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi, mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan secara operasional serta koordinasi agar memiliki efisiensi tinggi. Meningkatkan kapabilitas dan efektifitas institusi kelembagaan terhadap fungsi dan peran dalam pembangunan pariwisata ditinjau dari aspek keterpaduan koordinasi dan interaksi yang sinergis antar stakeholder terkait. Koordinasi dan peran serta keterlibatan dan keterpaduan program antar stakeholder maupun sektor terkait dalam pengembangankebudayaan dan pariwisata masih sangat kurang.Pengembangan kawasan wisata merupakan salah satu konsep pengembangan jaringan.Pola pengembangan jaringan pariwisata memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis. 4) Aspek SDM. Menggalang kapabilitas dan kemampuan SDM profesional serta mempunyai etos kerja yang tinggi dan senantiasa mengikuti dan meningkatkan penguasaan IPTEK dalam pengelolaan kawasan pariwisata.
Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata yangprofesional dan berkemampuan tinggi dirasakan sampai saat ini, yang mana human resources ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan yakni the right man and the right place. Pelaku pariwisata sangat kurang jumlahnya dan kualitasnya tidak sesuai dengan sumber daya yang ada di dinas maupun di lapangan. Oleh karena itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. 5) Aspek Manajemen Pemasaran dan promosi. Promosi adalah strategi pokok dalam pemasaran suatu industri wisata. Peran serta organisasi – organisasikepariwisataan mutlak diperlukan melalui program promosi wisata. Tindakan promosi harus berdasarkan pada analisis terhadap situasi dan permintaan pasar terkini. Ini berarti bahwa promosi yang dilakukan harus berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang segmentasi pasar pariwisata, bukan merupakan pendapat dan perasaan penguasa atau pemegang yang memandang perlu atau tidaknya diadakan promosi. Belum optimalnya program promosi dan pemasaran dalam rangka peningkatan misi yang merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar memberikan konstribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pelaksanaan promosi wisata daerah yang belum digarap secara optimal, dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.Unsur promosi pariwisata diharapkan menjadi alat utama untuk melakukan destinasi ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan usahausaha promosi terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga konstribusi Pendapatan dari sektor kebudayaan dan pariwisata dapat lebih meningkat. 6) Aspek Manajemen pengelolaan yang meliputi aspek fisik lingkungan, dan sosial ekonomi dari ODTW dengan profesionalisme dan pola pengelolaan ODTW yang siap mendukung kegiatan usaha pariwisata dan mampu memanfaatkan potensi ODTW secara lestari. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan produktifitas pengelolaan potensi kawasan wisata (ODTW) yang potensial serta alternatif usaha pariwisata yang kreatif dan inovatif. Belum optimalnya pengembaan dan pelestarian kebudayaan daerah dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata Potensi obyek dan daya tarik wisata (ODTW) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang tersebar di 18 kecamatan diperlukan penanganan yang professional dari stakeholder. Terutama untuk kawasan pengembangan destinasi, seperti untuk kawasan obyek wisata sejarah dan purbakala di kecamatan Siau Barat Utara sebagai daerah destinasi dan Kecamatan Tagulandang daerah obyek pariwisata unggulan, seperti yang termuat dalam Renstra 2005-2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Penataan sumber daya yang dijadikan daya tarik wisata, objek wisata dan kawasan wisata agar terlihat lebih menarik dan pengeloalaanya lebih profesional sehingga mampu bersaing
dengan destinasi-destinasi pariwisata lainnya di Sulawesi Utara, oleh karena itu, penataan dan pemeliharaan obyek– obyek wisata perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kesimpulan Pengelolaan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum maksimal, hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian sebagai berikut: 1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata. 2. Promosi Kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 3. Anime Positif masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di pantai Kalihiang dan Balirangeng, lamban direspon oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana sampai dengan saat ini belum dikelola secara khusus, baik oleh pemerintah, maupun pihak swasta. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah: 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, untuk menunjang pembangunan infrastruktur kepariwisataan, khususnya lokasi wisata pantai Kalihiang dan Balirangeng. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan promosi kepariwisataan, bukan hanya melalui stiker, brosur, pamphlet, atau mengikuti pameran, tetapi lebih kepada promosi internasional untuk wisatawan mancanegara. 3. Respect pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam menyambut sikap positif masyarakat dalam mendukung dikembangkanya kepariwisataan yang ada di Kepulauan Sitaro. DAFTAR PUSTAKA
Anoraga, Pandji, 2000 Manajemen Bisnis. Rineka Cipta. Jakarta. Arsyad, Azhar, 2003. Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan &Eksekutif, Manajemen Strategik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Bryson, John M., Perencanaan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba: Sebuah Panduan untuk Memperkuat dan Mempertahankan Prestasi Organisasi, rev. ed. (San Francisco: JosseyBass, 1999). Dirgantoro, Crown, 2001. Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi. Gramedia. Jakarta Hari Purnomo, Setiawan & Zulkiefli Manysah. 2007. Manajemen Strategi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Haris, Amirullah, dan Budiyono, 2004. Pengantar Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., 2003.Manajemen Strategis.Andi Yogyakarta. Karyoso.2005. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran, PTIK Press dan Restu Agung. Jakarta. Lundberg, D.E., M.H. Stavenga, M. Krishnamoorthy. 1997. Ekonomi Pariwisata. dalam: I Wayan Geriya, Diplomasi Keunggulan Budaya. PT. GramediaPustaka Utama. Jakarta. Manulang.M. 2001.Dasar-Dasar Manajemen.Yogyakarta.Gajah Mada University. Marpaung Happy. 2004. Pengetahuan Kepariwisataan. Alfabeta. Bandung. Marpaung Happy dan Herman Bahar. 2002. Pengantar Pariwisata. Alfabeta, Bandung. Nisjar, Kahri & Winardi. 1997. Manajemen Strategik. Mandar Maju Bandung. PB, Triton. 2007. Manajemen strategis, Terapan Perusahaan dan Bisnis. Tugu.Yogyakarta. Pendit Nyoman S. 2002. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Pradnya Paramita. Jakarta
