STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATENKEPULAUAN SANGIHE Oleh Patris Gisau Biduan
ABSTRAK Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata. Sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku, maka pengembangan pariwisata juga menjadi bagian dari proses pembangunan daerah otonom. Banyaknya objek dan daya tarik wisata yang ada, maka pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan untuk dapat memberi dampak dalam bagi daerah, melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Namun fakta dilapangan bertolak belakang dengan harapan yang ada, dimana pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata relatif kecil. Diperlukan strategi pengelolaan pariwisata guna peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Strategi Pengelolaan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe. Informan yang dipakai adalah informan yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan fokus penelitian yang diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Setelah melakukan penelitian, berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe diprioritaskan untuk pengembangan wisata bahari. Strategi yang digunakan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, penyusunan program sesuai ketersediaan dana, pengoptimalisasian promosi, kemitraan dengan swasta, dukungan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki dampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun dengan hasil yang cukup kecil. Kata Kunci : Strategi Pengelolaan Pariwisata, Pendapatan Asli daerah.
A. PENDAHULUAN Dalam tiga dekade terakhir, banyak negara sedang berkembang (developing countries) menaruh perhatian besar terhadap industri pariwisata. Hal ini nampak dengan banyaknya program pengembangan pariwisata di negara masing-masing. Bagi Indonesia, pariwisata diperlakukan sebagai suatu ndustri dan diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan (agent of development) dan dapat menunjang pembangunan berkelanjutan (sustainale development). Undang-undang nomor 10 tahun 2009 merupakan dasar hukum pengembangan pariwisata. Pada pasal 6 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan) yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekarangaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Ayat 2, Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11, Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Serta Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 mengenai aspekaspek penetapan kawasan strategis pariwisata. Merosotnya devisa Negara dari sektor minyak dan gas bumi, serta merosotnya nilai ekspor di sektor non minyak menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969, bahwa pengembangan pariwisata bertujuan untuk : 1) meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatankegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. 2) memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam kebudayaan Indonesia, dan 3) meningkatkan persaudaraan/persahabatan Nasional dan Internasional (Oka Yoeti 2008:80). Selain itu, dalam Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 merumuskan sasaran pembangunan pariwisata pada dasarnya adalah untuk meningkatkan status pariwisata dari sub-ektor pembangunan menjadi sektor pembangunan andalan yang mampu menggiatkan perekonomian dan sektor-sekor lain yang terkait. Pembangunan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya dan peninggalan sejarah. Hal ini sejalan dengan UU No. 9 Tahun 1990 (Mengenai kepariwisataan dan peraturan Pelaksanaannya) disebutkan
bahwa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Sistem ini meletakkan pondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pengembangan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga seyogyanya daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa di mana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara fungsi pemerintah pusat dalam hal ini akan lebih kepada pengarahan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan atau kerjasama luar negeri dan sebagainya. Daerah tidak perlu menunggu, tetapi dapat mengambil inisiatif dan memutuskan bagi daerahnya masing-masing, apakah pariwisata memang dikehendaki dan diinginkan atau tidak. Dalam hal ini pengembangan pariwisata secara nasional tetap membutuhkan arah dan koordinasi dalam rambu-rambu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya otonomi daerah dimana pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka dalam rangka percepatan pembangunan, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah termasuk potensi pariwisata yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang berpeluang untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat disekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, dan juga devisa bagi suatu Negara. Sebagai salah satu dari beberapa daerah yang menjadi destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Sangihe yang merupakan salah satu daerah di perbatasan utara Negara Indonesia, memiliki banyak obyek wisata yang perlu dikembangkan guna dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Obyek wisata yang ditawarkan antara lain adalah wisata alam, wisata sejarah, serta wisata seni dan budaya. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Sangihe yang berpeluang mendatangkan Pendapatan Asli Daerah antara lain, Pantai Pananuareng yang terletak di
kecamatan Tabukan Tengah, Air Terjun Kadadima di Kecamatan Manganitu Selatan, Air Terjun Ngurarawo di Kecamatan Tamako, dan Gunung Api Bawah Laut (Under Water Vulcano) Banua Wuhu di kecamatan Tatoareng. Obyek wisata yang ditawarkan tersebut merupakan aset daerah dan mengharuskan setiap wisatawan membayar retribusi apabila hendak menikmati obyek wisata, sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Namun dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata di Kabupaten Sangihe bisa dikatakan belum optimal. Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang relatif kecil, menandakan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Sangihe perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten Sangihe juga tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam daerah lain di Indonesia yang melimpah. Dengan mengembangkan potensi pariwisata yang ada, dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan PAD serta menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka pembangunan daerah kedepan yang lebih baik. Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Sangihe adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang diperhatikan sehingga berdampak pada kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing). Salah satu obyek wisata di Kabupaten Sangihe adalah obyek wisata alam Pantai Pananuareng. Pantai Pananuareng adalah salah satu dari beberapa obyek wisata alam yang ada di kabupaten Sangihe. Lokasi obyek wisata ini berada di kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah. Meskipun dalam pengembangannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat lokal. Tidak mengherankan apabila sarana prasarana penunjang di lokasi wisata masih memprihatinkan. Selain regulasi Otonomi daerah dan peraturan lainnya, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki termasuk potensi pariwisata, adalah dari kesiapan daerah itu sendiri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe perlu mengimplementasikan pelimpahan tugas dan wewenang dalam otonomi daerah sebagai salah satu pilihan untuk mendatangkan keuntungan melalui dampak positif pengelolaan pariwisata, baik bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bagi masyarakat. Masyarakat sekitar destinasi wisata berharap agar potensi pariwisata yang ada dapat dikembangkan semaksimal mungkin. B. RUMUSAN MASALAH Bagaimana Strategi Pengelolaan Pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe? C. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2010:6). ). Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Strategi Pengelolaan Pariwisata dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe secara mendalam dan komprehensif. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Arah kebijakan umum daerah pada dasarnya berisikan sasaran, fokus, dan kebijakaan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan masing-masing agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang bersangkutan. Visi pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2011-2016 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten bahari yang sejahtera dan bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan visi daerah tersebut, maka salah satu misi yang berkaitan dengan pariwisata daerah yang terwujud dalam misi yang kedua, yakni “Pemantapan Ekonomi Daerah, dengan mengutamakan sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Pengertian visi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tertuang dalam visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah, “Terwujudnya Pariwisata dan Kebudayaan yang maju, dinamis dan berwawasan lingkungan”. Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Penetapan misi merupakan bagian penting dari pekerjaan manajemen karena keberadaan misi organisasi secara formal akan mendorong ketertarikan dan keyakinan anggota organisasi bahwa ada sesuatu yang ingin dicapai. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang tertuang dalam visi tersebut, adapun misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut : 1. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah. 2. Mengembangkan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai artistik tinggi dan berdaya saing global. 3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kepariwisataan dan kebudayaan sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. 4. Membina dan mengembangkan kebudayaan sebagai upaya memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. 5. Meningkatkan penelitian, pengembangan pariwisata dan budaya. 6. Mengembangkan kualitas dan kuantitas insan pariwisata dan budaya yang profesional. 7. Melaksanakan promosi pariwisata dan budaya bermutu dan terpadu. 8. Mewujudkan industri pariwisata dan budaya sebagai salah satu andalan penghasilan pendapatan daerah.
Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Pariwisata dikembangkan untuk berperan serta menjawab ataupun mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. Arah kebijakan umum ini kemudian dijadikan sebagai tuntunan utama bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan penetapan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. 1. Prioritas Pengelolaan Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki banyak objek dan daya tarik wisata yang ditawarkan. Objek yang ditawarkan antara lain, Wisata Alam, Wisata Religi, Wisata Budaya, Wisata Sejarah dan Wisata Bahari. Prioritas pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe disesuaikan dengan sifat geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Oleh karena itu prioritas pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Wisata Bahari, dengan icon objek wisata Gunung Api Bawah Laut (Under Water Vulcanno) Banua Wuhu di perairan Pulau Mahengetang. Sementara itu, untuk teknis pengelolaan objek wisata, sampai saat ini sepenuhnya masih dikelolah oleh pemerintah daerah yang melibatkan pemerintah kampung sesuai dengan lokasi objek wisata. Pengelolaan pariwisata dalam era otonomi daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Untuk rencana pengembangan terstruktur dalam suatu dokumen perencanaan yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe, selama ini masih dalam bentuk draft perencanaan dan belum dalam bentuk peraturan daerah. Oleh karena itu RIPPARDA Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam satu dokumen baku belum tersedia. Sehingga yang terjadi sekarang adalah identifikasi objek dan daya tarik wisata. Dalam Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Pemerintah Kabupaten/kota disamping mempunyai sejumlah kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi dan produk pariwisata yang ada di daerah, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya serta memfasilitasi pengembangan daya tarik wisats baru, juga mempunyai kewenangan unutk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan menetapkannya dengan peraturan daerah. 2. Pendanaan/Penganggaran Pariwisata Dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah, maka perlu dukungan dana baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Selama ini, sumber dana pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk sektor pariwisata dalam tahun anggaran 2014 adalah senilai Rp 6.892.103.841-, dengan realisasi Rp. 6.410.834.502,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.023.068.841,- realisasi Rp. 1.961.632.448,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.869.035.000,- sebesar Rp. 4.449.202.054,-. Jika dibandingkan dengan banyaknya potensi wisata daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata masih belum mencukupi. Sementara itu sesuai bukti setoran pendapatan pariwisata yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didapat dari retribusi 2 objek wisata yang menjalankan perda tersebut, yang diberikan oleh pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata selama tahun 2014 adalah Rp 3.050.000. Dalam hal penganggaran atau pendanaan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah memiliki hambatan yang tidak bisa dihindari. Permasalahan keterbatasan anggaran atau biaya untuk pengembangan pariwisata sudah menjadi permasalahan umum. Anggaran yang dikeluarkan baik oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pariwisata masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kebutuhan dalam rangka pengembangan pariwisata baik secara nasional maupun dalam lingkup destinasi wisata yang ada di tiap daerah. Namun dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan sesuai dengan asas otonomi untuk melakukan kerjasama. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud adalah dalam bidang pariwisata di daerah itu sendiri. Kemitraan pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu cara yang efektif guna penyediaan sumber dana yang lebih dari cukup untuk pengembangan pariwisata. Kemitraan pemerintah daerah dan swasta yang tangguh dapat menjamin pengembangan program pembangunan kepariwisataan yang ada. 3. Promosi dan Pemasaran Upaya-upaya pengenalan dan pemasaran objek dan daya tarik wisata daerahdaerah di Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Promosi dan pemasaran pariwisata merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu destinasi wisata. Promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupten Kepulauan Sangihe selama ini dilakukan melalui kegiatan Pameran baik di dalam maupun luar daerah dalam rangka memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya kegiatan promosi juga dilakukan melalui media elektronik yang bisa di akses dengan jaringan internet seperti website, baik website yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, maupun website yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan digalakkannya kegiatan promosi pariwisata, maka salah satu dampak yang paling dirasakan dengan adanya kegiatan promosi pariwisata adalah bertambahnya jumlah kunjungan wisata ke suatu destinasi wisata. Begitu juga dengan kunjungan wisata yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Aktivitas promosi kepariwisataan secara prinsip merupakan kegiatan komunikasi yang didilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata (destinasi) yang berusaha mempengaruhi khalayak atau pasar wisatawan yang merupakan tumpuan atau sasaran dari penjualan produk wisatanya dalam bentuk objek dan daya tarik wisata. Dalam kerangka pemahaman pemasaran pariwisata, pada dasarnya keseluruhan produk wisata yang dikembangkan hendaknya dilihat dalam kaitannya dengan keinginan dan harapan wisatawan. Sebagai pembeli, wisatawan harus dapat memahami keseluruhan produk wisata yang ada di destnasi. Orientasi pemasaran pariwisata pada intinya adalah upaya untuk melihat keluar terhadap kebutuhan pasar wisatawan dan berbagai dampak dari adanya perubahan lingkungan terhadap destinasi. B. Hambatan dalam Pengelolaan Pariwisata Pengembangan pariwisata pada suatu destinasi wisata diharapkan agar dapat selalu berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya pembangunan pariwisata masih menemui hamabatan atau kendala yang dihadapi. Kabupaten Kepulauan Sangihe sesungguhnya memiliki potensi yang tinggi dalam pengembangan pariwisata terutama dari kondisi alam yang memiliki banyak keunikan serta budaya warisan leluhur yang masih terpelihara. Namun demikian, dalam kenyataannya kabupaten ini belum mampu memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatifnya di bidang pariwisata untuk mengangkat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, masih terdapat kendala yang dihadapi. Beberapa faktor yang signifikan menyebabkan situasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Belum tersedianya Master plan pengembangan pariwisata sebagai acuan dalam perencanaan keparawisataan secara terarah dan berkelanjutan. Merencanakan sesuatu bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat yang besar dan dapat pula memperkecil dampak yang tidak menguntungkan. Pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan akan dapat menimbulkan masalahmasalah sosial budaya, terutama di daerah tempat dimana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang (Wisatawan) dan masyarakat atau penduduk setempat. Pada dasarnya perencanaan bermaksud untuk memberi batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara-cara mencapai tujujan yang dimaksudkan. Jadi perencanaan merupakan predeterminasi dari tujuan-tujuan yang bersifat produktif secara sistematis dengan menggunakan alat-alat, metode an prosedur yang perlu untuk mencapaitujuan yang dianggap paling ekonomis. Alasan-alasan untuk merencanakan pengembangan kepariwisataan adalah agar perkembangannya tidak menyimpang dari tujun yang telah ditetapkan. 2. Terbatasnya anggaran dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah yang berdampak pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada serta pelestarian dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Disadari bahwa untuk pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, diperlukan biaya yang tidak kecil jumlahnya. Perbaikan jembatan, jalan-jalan, pembangunan fasilitas umum seperti bandar udara, pelabuhan maupun terminal untuk
kelancaran akses wisatawan mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang ditawarkan serta kebutuhan fasilitas umum lainnya untuk kegiatan kepariwisataan memerlukan dukungan dana yang cukup besar. 3. Belum optimalnya kegiatan Promosi pariwisata dalam rangka untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata. Faktor promosi pariwisata dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi wisata, memberikan pengaruh yang cukup besar. Untuk mengundang wisatawan datang berkunjung ke destinasi wisata, setidaknya calon wisatawan bisa mengeetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang ditawarkan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada suatu destinasi wisata merupakan contoh betapa pentingnya promosi pariwisata untuk dilaksanakan. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi wisata, sangat erat kaitannya dengan pengembangan ekonnomi di daerah tersebut. Adanya pegembangan pariwisata diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata. Dalam tata kelola kepariwisataan yang baik, posisi masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam berbagai kesempatan guna pengembangan pariwisata. Namun kenyataannya, masyarakat belum mampu mengartikan maksud pengembangan suatu destinasi wisata. Masyarakat diharapkan berperan dalam pengembangan pariwisata, mengingat posisi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat strategis, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai penerima manfaat melalui kegiatan kepariwisataan. C. Strategi Pengelolaan Pariwisata Pembangunan maupun pengembangan, merupakan suatu proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. Manakala pemahaman tersebut diaplikasaikan pada sektor kepariwisataan, maka dapat dikonstruksikan bahwa pembangunan atupun pengembangan pariwisata merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan. dalam rangka pengembangan pariwisata, maka diperlukan strategi pengembangan atau pengelolaan pariwisata untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini beberapa strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pengelolaan pariwisata 1. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Berbicara tentang pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan perencanaan yang sistematis. Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya tidak menguntungkan semua pihak. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe direncanakan tahun 2015 akan diperdakan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pariwisata yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman pengembangan pariwisata bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha.
Agar memberikan legitimasi yurudis yang memadai, maka sebagai kebijakan pariwisata perlu dituangkan dalam suatu peraturan daerah. Namun pada kenyataannya rencana induk pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam draft perencaan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) merupakan sebuah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata yang perlu disediakan oleh suatu daerah dalam rangka mempermudah pengembangan pariwisata, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pengembangan itu sendiri. Dengan dituangkannya rencana induk pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka pengembangan pariwisata daerah ke depan akan lebih terarah. 2. Penyiapan Program/kegiatan sesuai ketersediaan Anggaran Pengembangan pariwisata pada daerah destinasi wisata memerlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran aktifitas pariwisata pada suatu daerah destinasi. Namun pada pelaksanaanya masih menemui hambatan, dimana alokasi anggaran yang tersedia untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan berupa belanja barang dan jasa, sementara belanja yang ditujukan untuk pembangunan sarana/prasarana pariwisata menjadi kurang proposional. Ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata memang merupakan hal yang harus diperhitungkan. Penyediaan dana merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sarana prasarana pariwisata. Namun perlu di pahami juga bahwa penggunaan dana dalam pengembangan pariwisata hendaknya disesuaikan dengan program pembangunan yang ada. Penyusunan program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan aggaran yang tersedia, merupakan suatu langkah penggunan dana yang efektif dan efisien. 3. Pengoptimalisasian Promosi Pariwisata Kegiatan promosi pariwisata merupakan usaha untuk memperkenalkan produk pariwisata, yakni segala sesuatu yang ditawarkan baik objek dan daya tarik wisata. Kesinambungan kegiatan promosi akan semakin menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung ke destinasi wisata, menikmati produk pariwisata yang ditawarkan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe antara lain adalah lewat festival, pameran di dalam dan luar daerah, website dan media cetak. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam industri pariwisata banyak memberikan manfaat bagi kegiatan promosi pariwisata. Penyediaan website dalam rangka promosi pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari penggunaan teknologi dan informasi yang dimanfaatkan guna pengembangan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mempermudah industri pariwisata maka perlu diikuti dengan pengembangan suatu teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada setiap Destinasi wisata yang terhubung dengan laman website yang ada. Hal ini berguna demi kelancaran promosi wisata. Pemanfaatan TIK dalam industri pariwisata dapat dilakukan melalui E- Tourism. E-Tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada wisatawan dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses.
4. Dukungan Regulasi Regulasi merupakan suatu usaha dari instansi (pemerintah) yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktifitas tertentu yang berada dalam wilayah yuridiksinya, termasuk dalam aktifitas kepariwisataan. Oleh karena itu, sesuai dengan asas otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri termasuk dalam urusan kepariwisataan di daerahnya, baik dalam pengembangan pariwisata maupun dukungan regulasi pariwisata yang ada di daerah. Saat ini regulasi pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyangkut aturan tentang penarikan retribusi masuk ke objek wisata, yang diatur dalam Peraturaan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang sampai saat ini baru berlaku di dua objek wisata merupakan bukti bahwa dukungan regulasi dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik. Perlu adanya keseriusan dari pihak pemerintah selaku regulator untuk memberlakukan peraturan daerah ini di semua objek dan daya tarik wisata yang ada. Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator, maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah tentu harus memperhatikan ddan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Di sisi lain, pelaku usaha pariwisata yang lebih terfokus dan berorientasi keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan. Pengembangan pariwisata hendaknya didukung oleh regulasi di bidang kepariwisataan. Dukungan regulasi dalam bidang kepariwisataan akan memberikan kemudahan baik bagi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dalam melakukan aktifitas kepariwisataan. 5. Kemitraan dengan Swasta Pengembangan kepariwisataan yang diselenggarakan mulai dari tingkat nasional bahkan sampai kepada tingkat daerah tidak terlepas dari tanggung jawab para pelaku industri kepariwisataanyang berperan di sektor swasta. Kemitraan yang dijalin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam sektor pariwisata saat ini dalam pengembangan pariwisata baru mencakup dalam hal perluasan jaringan promosi pariwisata, dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi bagian dari keanggotaan Asosiasi Sail Wisata Indonesia (ASWINDO) serta kemitraan yang dijalin dengan PT. Pelayaran Lintas Putra Utara dalam hal penayangan objek wisata dalam pelayaran kapal cepat milik perusahaan tersebut. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata memang menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Keikutsertaan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata dapat membantu penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan ataupun pasar pariwisata. Strategi kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dalam proses pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara yang sangat strategis dalam penyediaan infrasturktur dan pelayanan publik, yang dalam hal ini piahk pemerintah tetap bertanggung jawab dan akuntabel dalam penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik.
Kemitraan pemerintah dan pihak swasta merupakan suatu konsep kerjasama yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip komplementaritas dan saling menguntungkan, yang bertujuan mewujudkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien. Secara umum, kemitraan pemerintah dan swasta adalah dalam hal pembiayaan, pembangunan kepariwisataan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur kepariwisataan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata dan fasilitas publik yang mendukung kepariwisataan. 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dalam pengertian ini adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan di bidang kepariwisataan. Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan seperti, Kursus Bahasa Inggris yang diikuti oleh masyarakat, sementara keterlibatan pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe diikuti oleh 2 orang pegawai. Sementara kemampuan pegawai yang lain dirasa sudah cukup sebab menguasai beberapa bahasa asing, sesuai dengan latar belakang sarjana sastra yang disandang. Selain kursus bahasa inggris, juga ada pelatihan pemandu diving dan pelatihan maintenance peralatan diving. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata juga dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Desa Wisata. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya mannusia untuk menggerakannya. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus lebih ditingkatkan. Banyaknya objek dan daya tarik wisata yang sampai saat ini masih belum dikelolah dengan baik membutuhkan sumber daya yang berkompeten. Singkatnya, faktor sumber daya manusia pariwisata sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan staff akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang dilakukan. D. Dampak Pengelolaan Pariwisata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Kita menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi daerah itu. Sementara itu dampak yang ditimbulkan melalui pengembangan destinasi wisata bagi masyarakat setempat di lokasi objek wisata yang ada di Kaupaten Kepulauan Sangihe, masih belum maksimal.
Secara langsung dampak yang dirasakan daerah destinasi wisata adalah melalui pendapatan asli daerah. Pada umumnya objek wisata yang dikelolah oleh pemerintah daerah akan menarik retribusi bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati objek maupun daya tarik wisata beserta fasilitas yang ditawarkan. Dari contoh di atas sudah dapat dipastikan bahwa sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sumber penghasilan pendapatan asli daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dimana pada pasal 13 N dan 13 O mengatur tentang objek dan besaran retribusi tersebut. Selain itu pendapatan pemerintah daerah yang bisa ditarik dari sektor pariwisata adalah bersumber dari pengenaan pajak. Sebagai contoh pengenaan pajak hotel dan restoran serta yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pariwisata didaerahnya sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah sesuai asas otonomi yang diberikan. PENUTUP Kesimpulan Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan dalam rangka pemantapan ekonomi daerah yang disesuaikan dalam Visi dan Misi Daerah. Prioritas pengelolaan pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Wisata Bahari dengan icon pariwisata Gunung Api Bawah Laut yang mengikuti karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan yang didukung dengan alokasi anggaran pengembangan pariwisata melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun dengan memperhatikan hambatan tersebut adapun strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetapi belum berjalan dengan optimal, Masih ada beberapa kendala yang perlu dicarikan solusi, guna pengembangan pariwsisata daerah ke depan yang lebih baik. Namun perlu diakui bahwa dengan penerapan strategi tersebut, setidaknya sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah meskipun hanya dalam jumlah yang kecil. Saran Dengan memperhatikan kesimpulan yang ada maka adapun saran yang dapat ditarik dari penelitian ini, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengembangkan Objek dan Daya Tarik wisata yang menjadi potensi daerah dan tidak hanya bertumpu pada salah satu jenis wisata saja. Selain itu, dengan keterbatasan dana yang tersedia, diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau pelaku usaha pariwisata sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dalam hal pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Juga diharapkan agar penarikan retribusi kunjungan terhadap objek wisata sesuai dengan peraturan daerah, dapat berlaku disemua objek wisata yang ada sehingga memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah. DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Azhar. 2003. Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif, Manajemen Strategik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Awat Napa. 1989. Manajemen Strategi, Liberty. Yogyakarta. Bungin B. 2003. Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta. Marpaung Happy. 2004. Pengetahuan Kepariwisataan. Alfabeta. Bandung.
Marpaung Happy dan Bahar Herman. 2002. Pengantar Pariwisata. Alfabeta. Bandung. Moleong Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung. Munir. 2008. Knowledge Management Audit. PPM. Jakarta Noor Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian. Kencana. Jakarta. Osmayanti. 2010. Pengantar Pariwisata. Grasindo. Jakarta Pitana I Gede dan Surya Diarta I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Andi. Jakarta Sedarmayanti. 2014. Manajemen Strategi. Refika Aditama. Bandung Sunaryo Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Gava Media. Yogyakarta. Usman Husaini. 2006. Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta Yoeti Oka. 1996. Pengantar Pariwisata. Angkasa. Bandung. Yoeti Oka. 2002. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Pradnya Paramita. Jakarta. Yoeti Oka. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya Paramita. Jakarta Sumber-sumber lain : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
